CONSORTIUM for DISASTER EDUCATION - INDONESIA
Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia Disampaikan pada: Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Solo, 17 Oktober 2015
Sekilas tentang KPB • Dibentuk Oktober 2006 • Merupakan 7ndak lanjut dari Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana (Internasional) 2006 dengan tema “Pengurangan Resiko Bencana Mulai dari Sekolah”
KPB / CDE :: 2015
Sekilas tentang KPB VISI Menurunnya 7ngkat risiko bencana di Indonesia melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepen7ngan dalam mengelola risiko bencana
KPB / CDE :: 2015
Sekilas tentang KPB MISI Mendukung pengembangan kebijakan dan prakGk pendidikan PRB di 7ngkat daerah, nasional dan internasional yang berkelanjutan baik formal, non formal, maupun informal melalui peningkatan kapasitas, koordinasi, dan sinergi antar pihak yang berkomitmen dalam pendidikan pengurangan risiko bencana. KPB / CDE :: 2015
Apakah tujuan KPB? • Membangun kerjasama antar pemangku kepen7ngan dalam hal prak7k-‐prak7k terbaik dan pembelajaran dari pendidikan bencana • Menjamin terciptanya mekanisme koordinasi untuk mencapai integrasi sistem pendidikan Indonesia dalam pendidikan bencana.
KPB / CDE :: 2015
Siapakah anggota KPB? • 57 lembaga/organisasi • Para pihak yang melaksanakan pendidikan kebencanaan dan sekolah/madrasah aman bencana • Elemen: Pemerintah, Universitas, Masyarakat Palang Merah, LSM/NGO, dan Badan-‐badan PBB • Sifat keanggotaan: Terbuka
KPB / CDE :: 2015
Bagaimana KPB bekerja? • Jejaring antar anggota maupun mitra lain yang relevan • Saling melengkapi dan mendukung • Peningkatan kapasitas dalam hal pendidikan bencana • Upaya pengembangan dan dokumentasi materi belajar-‐mengajar • Ruang pembelajaran bersama atas prak7k pendidikan PRB • Wadah bagi-‐tukar informasi prak7k pendidikan PRB KPB / CDE :: 2015
Apa saja lingkup kerja KPB? 1. Advokasi • Iden7fikasi, merumuskan, implementasi, dan monitoring-‐evaluasi terhadap upaya-‐upaya pengembangan kebijakan • Penguatan prak7k pendidikan PRB yang berlanjutan • Ins7tusionalisasi Pendidikan PRB di 7ngkat lokal, nasional dan internasional 2. Pengembangan kapasitas anggota • Kerja-‐kerja pengembangan kapasitas pendidikan pengurangan resiko bencana KPB / CDE :: 2015
UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana • Se7ap orang berhak mendapatkan pendidikan, pela7han, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi 7dak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana.
Apa saja kegiatan bersama KPB? Kegiatan dalam 1 tahun terakhir • Pela7han Front Line Responder Training: 2 batch • Sosialisasi Pendidikan PRB dalam “Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta” (Car Free Day) • Pedoman Pesan/Saran Keselamatan terhadap Gempa • Penyusunan Modul 3 Pilar Sekolah Aman Komprehensif • Penyusunan Panduan Fasilitasi Sekolah Aman • Pembuatan Roadmap Sekolah Aman • Konferensi Nasional Sekolah/Madrasah Aman KPB / CDE :: 2015
Konfrensi Nasional Sekolah Aman 2015
KPB / CDE :: 2015
Modalitas Intervensi PRB di Sekolah • Proyek (2 bulan – 2 tahun) • Roadshow (1x datang) • Serial Pendampingan • Hibah • Subsidi dari organisasi (KPB) • Sekolah KPB / CDE :: 2015
Mitra • • • •
Sekolah dan Madrasah PAUD dan Taman Kanak-‐Kanak Pondok Pesantren Sekolah Luar Biasa
• • • •
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) LSM setempat Dinas Pendidikan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) Kanwil Kementrian Agama KPB / CDE :: 2015
InisiaGf • • • • • • •
• • • •
Sekolah/Madrasah sendiri BNPB Direktorat PRB (Program Implementasi Sekolah Aman dari Bencana, 2015) Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten; Grobogan, Rembang, Sikka, DI.Yogyakarta) BPBD Provinsi (Jawa Timur, DI.Yogyakarta) BPBD Kabupaten/Kota (Kulon Progo) Organisasi Anggota KPB (Perkumpulan Lingkar) Organisasi Anggota KPB (Agensi/LSM Interna7onal: PLAN Internasional Indonesia, Save The Children, UNICEF, WVI, HOPI Indonesia) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) LSM setempat Dinas Pendidikan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) Kanwil Kementrian Agama
KPB / CDE :: 2015
Keterlibatan Pemangku KepenGngan • Stakeholders – Pemerintah Desa/kelurahan, Forum PRB Desa/ kelurahan, BPBD, Dinas Pendidikan/UPTD, Kanwil Kemenag, PUSKESMAS, paguyuban/komite sekolah, dan masyarakat sekitar
• Warga Sekolah – Siswa, guru, tenaga pendidikan, dan tenaga non-‐ pendidikan
KPB / CDE :: 2015
Keterlibatan Pemangku KepenGngan • Stakeholders – Pemerintah Desa/kelurahan, Forum PRB Desa/ kelurahan, BPBD, Dinas Pendidikan/UPTD, Kanwil Kemenag, PUSKESMAS, paguyuban/komite sekolah, dan masyarakat sekitar
• Warga Sekolah – Siswa, guru, tenaga pendidikan, dan tenaga non-‐ pendidikan
KPB / CDE :: 2015
CONSORTIUM for DISASTER EDUCATION - INDONESIA
Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia Capaian, Tantangan, Komitmen
Peningkatan Kapasitas Siswa, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan Sekolah, Komite Sekolah Staf BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Staf Dinas Pendidikan (SKPD Terkait) • Pengembangan dan distribusi KIE untuk mendukung perubahan Perilaku • Pela7han Dokter Kecil • Pendidikan Ketrampilan Hidup bagi siswa • Peer educator
Peningkatan Kapasitas • Pela7han dan pendampingan integrasi PRB dalam kurikulum (muatan PRB dalam Kompetensi Silabus dan Rencana Pembelajaran, Bahan Ajar, pengembangan muatan lokal, pengembangan ekstrakurikuler termasuk pramuka/kepanduan) • Kontekstualisasi -‐ Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Lingkungan Hidup, Hygiene Promo7on • Pela7han kepala sekolah: pengarusutamaan PRB di Sekolah, Sekolah Aman/ Sekolah Siaga Bencana • Pela7han Hazard, Vulnerability, and Capacity Assessment sekolah • Pela7han Pertolongan Pertama • Pela7han Pengolahan Air pada kondisi darurat
Snaphot Anggota KPB • • • • • •
HOPE Indonesia PLAN InternaGonal Indonesia Wahani Visi Indonesia (WVI) Perkumpulan Lingkar Save The Children Muhammadiyah Dissaster Management Center (MDMC)
Konstruksi Sekolah dan Sarana Prasarana Sekolah Yang Lebih Aman Asesmen Fasilitas Sekolah Renovasi Sekolah Desain Sekolah tahan gempa Desain ruang kelas Dukungan Fasilitas Air dan Sanitasi (Tempat Cuci tangan permanen dan portable) • Dukungan Fasilitas UKS Sekolah • Dukungan Fasilitas Kesiapsiagaan (Sirene, HT, tas siaga kelas, Water Purifier, fire ex7nguisher, Alat-‐alat kesehatan, dll) • Pemasangan dan pengaturan jalur evakuasi • • • • •
Konstruksi Sekolah dan Sarana Prasarana Sekolah Yang Lebih Aman • SNI 03-‐2399-‐1991, Tata cara perencanaan bangunan MCK Umun • SNI 03-‐6481-‐2000, Sistem plambing • SNI 01-‐0220-‐1987, Syarat-‐syarat dan pengawasan kualitas air minum • SNI Bangunan Publik (Sekolah) • Standar Sarana Prasarana Sekolah
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Sekolah • Pengkajian dan dokumen kajian risiko yang terdiri dari kajian ancaman, kerentanan, kapasitas • Peta Resiko, Peta Jalur Evakuasi • Rencana Aksi Sekolah untuk PRB, termasuk mi7gasi bencana dengan rencana perlindungan fisik dan lingkungan sekolah
• Mekanisme Pemberian Peringatan Bahaya Bencana • Pengembangan Sistem Kebencanaan di Level Masyarakat untuk mendukung Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana di sekolah • Pela7han PPGD • Rencana Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Darurat secara par7sipa7f
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Sekolah • Rencana Kedaruratan/ Rencana Kon7njensi dan Prosedur Tetap Bencana Sekolah secara par7sipa7f oleh siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan komite sekolah (termasuk perwakilan pemerintahan setempat) yang disyahkan oleh Kepala Sekolah dan mencakup proses dan capaian sebagai berikut: – – – –
Penentuan skenario-‐skenario kejadian dan pengembangannya Kebijakan dan strategi pada saat tanggap darurat SOP komunikasi dan evakuasi penyelamatan, dan 7m siaga Sarana dan prasarana (mobilisasi sumber daya)
• Simulasi bencana dan penyelamatan diri di sekolah termasuk simulasi pemulangan siswa ke keluarga dan pamong (untuk sekolah berasrama); Termasuk Simulasi penanganan korban pada situasi gawat darurat.
Pendidikan Untuk Pengurangan Risiko Bencana 1) Menumbuhkembangkan nilai dan sikap kemanusiaan 2) Menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana. 3) Mengembangkan pemahaman tentang risiko bencana (kerentanan sosial, tentang kerentanan fisik, perilaku dan mo7vasi) 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab, dan adaptasi terhadap risiko bencana (termasuk perubahan iklim) 5) Mengembangkan upaya untuk pengurangan risiko bencana diatas, baik secara individu maupun kolek7f. 6) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan bencana. 7) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tanggap darurat bencana 8) Mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana. 9) Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.
Pendidikan Untuk Pengurangan Risiko Bencana • Integrasi muatan PRB (termasuk pengelolaan lingkungan hidup, adaptasi perubahan iklim, air dan sanitasi, peace educa7on, prilaku hidup bersih dan sehat, dll) – bahan ajar siswa – Penyampaian pelajaran/ pengalaman belajar oleh guru dan kegiatan sekolah lain – Kelengkapan kurikulum (silabus, dan RPP)
Catatan (1) • Proyek Sekolah Aman mampu menberi inspirasi bagi pemerintah dan sekolah lain dalam merefleksikan dan melaksanakan Sekolah Aman • Sinergi dengan Pendekatan Kota Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak • Perlunya pelibatan masyarakat dan pemerintah desa/keluarahan untuk mendukung pengembangan sistem kebencanaan di sekolah. Sekolah 7dak boleh asing/terasing dari masyarakat. • Keterbatasan proyek, sehingga walaupun tahan gempa akan tetapi rentan terhadap banjir, angin pu7ng beliung (dsb.) • Warga sekolah memiliki akses air dan sanitasi yang bermartabat • Perawatan Sekolah, fasilitas air dan sanitasi terbantu tetapi perawatan 7dak ada -‐ kontra produk7f dengan kebiasaan siswa mencu7 tangan secara benar.
KPB / CDE :: 2015
Catatan (2) • Pergan7an kepala sekolah/guru membuat informasi pelaksanan putus dan belum semua guru dapat memberikan pemahaman ke kepala sekolah • Dokumen Rencana Kedaruratan/kon7jensi yang sudah ada belum disosialisaikan kepada seluruh warga sekolah • Sekolah menjadi tempat pengungsi warga, tetapi otoritas pendidikan dan kepala sekolah 7dak pernah terlibat/dilibatkan dalam pembuatan rencana kon7jensi desa/kelurahan KPB / CDE :: 2015
Catatan (3) • Replikasi proyek dan penyebaran pengetahuan kepada guru/ sekolah yang lain juga dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada seper7 jaringan sekolah, MGMP, dan lain-‐lain • Inisiasi "Kecamatan Tangguh Bencana" • Selain (1) Peraturan Kepala BNPB, nomor 4 Tahun 2012, (2) Surat Edaran Mentri Pendiaikan No 70a/MPN/SE/2010 berbagai kebijakan lahir di daerah; (misalnya) SK Bupa7 Rembang untuk pengembangan sekolah aman (menganggarkan Rp.100 juta untuk pengembangan Sekolah Aman di wilayah lain untuk tahun 2014 • Bebarapa daerah pada sekolah luar biasa telah ada; (msailnya) Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel, dan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-‐hak Penyandang Disabilitas. KPB / CDE :: 2015
Model Perubahan Penguatan Kapasitas Lokal • Sekolah merupakan unit yang secara tata kelola (governance) sederhana di dalam komunitas yang kompleks, sekolah adalah bagian dari komunitas yang lebih besar (desa). Kegiatan-‐kegiatan comprehensive safe school dapat menjadi entri point untuk menginisiasi safer community dengan meningkatkan kapasitas dan pelibatan warga sekolah: siswa, guru, tenaga kependidikan dan pelibatan stakeholder kunci (komite sekolah) untuk mewujudkan budaya aman dan keselamatan. • Pada saat sekolah menjadi center of excellence, sekolah menjadi model ketangguhan bagi komunitas desa untuk mengembangkan prak7k ketangguhan. • Dearah yang tangguh dengan enabling environment yang mendukung ( good governance, poli=cal will, perencanaan penanggulangan bencana, pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, dsb). KPB / CDE :: 2015
KPB / CDE :: 2015
Monitoring • Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Pemerintah kabupaten/ kota mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
KPB / CDE :: 2015
Monitoring • Gubernur/Bupa7/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya; menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya 7dak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus; melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan. KPB / CDE :: 2015
Monitoring • Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; yang terdiri atas komponen standar: isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. • Secara komprehensif, dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) implementasinya menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten (Peaturan Menteri Pendidikan Nomer 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kota-‐Kabupaten). KPB / CDE :: 2015
Monitoring UU Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di level daerah subsidi pendidikan pemerintah diberikan kepada daerah melalui mekanisme Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). KPB / CDE :: 2015
School Safety Country Leaders, diharapkan untuk: • Melakukan aksi dan sumberdaya untuk sekolah aman pada World Conference on Disaster Risk Reduc=on. • Mengalokasikan anggaran nasional untuk implementasi sekolah aman dan negara mitra. • Memobilisasi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perencanaan dalam pengembangan strategi nasional untuk sekolah aman. • Menilai status implementasi sekolah aman di 7ngkat negara. • Berbagi pengalaman dan prak7k baik dalam implementasi sekolah aman. • Mendorong pengembangan strategi nasional untuk sekolah aman sebagai bagian dari strategi nasional untuk pengurangan risiko bencana.
Komitmen Keberlanjutan • Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Sekretariat Sekolah Aman • Working Group Pela7han Sekolah Aman dari Bencana (SMAB) – Pusdiklat dan Direktorat PRB BNPB • Clearing House (Depository, Katalog KIE, dll) termasuk panduan melaksanakan SMAB/comprehensive safe school secara mandiri • Pool of resources • Con7nuing educa7on (pembelajaran jarak jauh Fasilitator/Guru SMAB) • Katalisator Integrasi Pendidikan PRB dalam kurikulum sekolah • Katalisator Investasi/Intervensi Donor/Lembaga Pendukung PRB di daerah yang belum terkena bencana, pendanaan pendampingan sekolah berbasis program (bukan proyek berjangka pendek 1-‐2 tahun) • Mendorong anggota KPB untuk mendampingi/memfasilitasi upaya comprehensive safe school di 1-‐3 sekolah se7ap tahunnya
Komitmen Keberlanjutan • Monitoring dan Advokasi Pencapaian – Internalisasi SMAB di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan – Program/Pilihan Tindakan Rencana PB daerah – Implementasi Pemerintah Daerah
Presidium KPB periode 2014-‐2016 23 Des 2014 -‐ 30 Juni 2015 Ninil Jannah (Lingkar), WidowaG (HFI) 1 Juli 2015 – 31 Des 2015 Iskandar Leman (MPBI), Muhammad Jawad (PKPU) 1 Jan 2016 – 30 Juni 2016 Arif Nur Kholis (MDMC), Dear Sinandang (HFI) 1 Juli 2016 – 31 Des 2016 Yusra Tebe (Plan), Muhammad Ali Yusuf (LPBI NU) KPB / CDE :: 2015
Sekretariat Humanitarian Forum Indonesia Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat 10340 Phone: +62 21 3928756, Fax: +62 21 39837302 Email:
[email protected] Twimer: disasteredu_ID CP: Dear Sinandang – Presidium KPB (08174926247)
KPB / CDE :: 2015
Terimakasih..
KPB / CDE :: 2015
