PENETAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.P/209/PA.JS)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Oleh:
NASRULLAH NIM: 103044128084 KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
1
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul PENETAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Putusan 171/Pdt.P/209/PA.JS) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 24 Agustus 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (Peradilan Agama). Jakarta, 24 Agustus2011 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 19550505 198203 1012
PANITIA UJIAN 1. Ketua : Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA NIP. 19500306 197603 1001 2. Sekretaris : Hj. Rosdiana. MA NIP. 19690610 200312 2001 3. Pembimbing : Dr Asmawi, M. Ag NIP. 19721010 199703 1008 4. Penguji I : Dr. H.Ahmad Tholabi Kharlie. MA NIP. 15032 6896 5. Penguji II : Arif Purqon M.Ag NIP. 19790427 200312 1002
2
( ........................... ) ( ........................... ) ( ........................... ) ( ........................... ) ( ........................... )
PENETAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.P/209/PA.JS) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.HI) Oleh: Nasrullah NIM: 103044128084
Di Bawah Bimbingan
Dr. Asmawi M.Ag NIP: 197210101 199703 1008
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
3
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi inimerupakan hasil karya asli saya yang di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Jakarta , 24 Agustus 2011
Nasrullah
4
بسم اهلل الر حمن الرحيم KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pembawa syari‟ah-Nya yang universal bagi semua umat manusia setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan, namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya, kesungguhan serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M., selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah
Jakarta. 2. Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., dan Ibu Hj. Rosdiana.M.Ag, selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi al-Ahwalus Syakhshiyyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
i
3. Bapak Dr. Asmawi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memudahkan setiap langkahnya. Amin. 4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar di lingkungan Prodi al-Ahwalus Syakhshiyyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku kuliah. 5. Segenap jajaran Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari‟ah dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensireferensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini. 6. Ibu Dra. Muhayah, SH., selaku Hakim Agama Jakarta Selatan dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mencari data sebagai rujukan skripsi. 7. Sejumput bakti ananda persembahkan kepada almarhum Ayahanda alm Saudin dan Ibunda tercinta Zainabun, yang telah mencahayai hidupku serta senantiasa memberikan kasih sayang disertai do‟a penuh rasa tulus dan ikhlas dalam setiap jejak langkahku. Semoga baktiku ini mampu menjelma menjadi do‟a. Terima kasihku ucapkan untukmu. Semoga Allah selalu menyayangi mereka berdua. Amin. 8. Selaksa do‟a dan cinta penuh kasih penulis haturkan teruntuk Siti Rahmatun Spd.I. Terima kasih atas dukungan dan do‟anya, dan terima kasih juga telah melangkah bersama penulis dalam petualangan asah kecerdasan dan kearifan.
ii
9. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap teman-teman diskusi konsentrasi Peradilan Agama Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2003, yang penulis tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan jalinan persahabatan kita tidak akan luntur lekang oleh waktu dan semoga persahabatan kita bisa terjalin sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga amal baik mereka dibalas Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah Khairan Katsira. Sungguh hanya Allah yang dapat membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Oleh karena itu kritik dan saran, senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini Jakarta, 18 Agustus 2011 Penulis
Nasrullah
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................
i
DAFTAR IS...................................................................................................
iv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah ....................................
4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ..............................................
5
D. Tinjauan Pustaka ...................................................................
6
E. Metode Penelitian..................................................................
8
F. Sistematika Penulisan ...........................................................
9
ANAK ANGKAT DAN WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM A. Tinjauan Umum Anak Angkat
1. Pengertian dan Dalil Anak Angkat....................................
11
2. Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak..........
15
3. SyaratPengangkatanAnak................................................ .
18
4. Dampak Hukum Pengangkatan Anak...............................
22
B. Tinjauan Umum Wasiat Wajibah
1. Pengertian dan Dalil Wasiat Wajibah...............................
24
2. Pandangan Ulama Tentang Wasiat Wajibah ....................
31
iv
BAB III
KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAMDAN UNDANG – UNDANG KUH Per A. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
................................................................................................
32
B. Kewarisan Anak Angkat Menurut Undang-Undang KUH
Per .......................................................................................... BAB IV
ANALISIS
PUTUSAN
PENGADILAN
35
AGAMA
JAKARTA SELATAN A. Duduk Perkara .......................................................................
40
B. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan .............................
50
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ..................................
52
D. Penetapan Putusan Perkara ..................................................
56
E. Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ................................................................................................ BAB V
57
PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………....
61
B. Saran- saran ....………………………………………….......
62
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN PENELITI 1. Pedoman wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.................... 2. Hasil wawancara.......................................................................................
v
3. Surat mohon kesediaan pembimbing skripsi ............................................ 4. Surat mohon data wawancara ................................................................... 5. Surat putusan Nomor .NO.171/Pdt.P/2009/PA.JS, TANGGAL23 Desember 2009 .........................................................................................
vi
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk social dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsure ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain1. Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hokum karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak).Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan).
1
MuderisZaini,. AdopsiSuatuTinjauan Dari TigaSistemHukum.( Jakarta, SinarGrafika,
1995).h. 8.
1
Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan2. Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurusi harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya3. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta
2
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). h.
3
Ibid., h. 252.
251.
2
kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya4. Kematian penyanyi Michael Jackson yang memiliki beberapa anak angkat, menyulut perselisihan hak waris dari kekayaan mega bintang itu. Kasus serupa juga sering terjadi di Indonesia. Bagaimana Islam memandang hak waris anak angkat? Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan5. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Dari pembahasan di atas penulis merasa termotivasi untuk meneliti tentang kasus-kasus perkara penetapan hak waris terhadap anak angkat yang mana anak angk angkat dalam hukum Islam sama sekali tidak memperoleh hak waris. Maka dari itu penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang notabennya merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus keperdataan bagi umat Islam, khususnya dibatasi pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena latar belakang di atas penulis mengambil judul skripsi dengan judul: PENETAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Putusan 171/Pdt.P/209/PA.JS).
4 5
Ibid., h. 252 Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h. 78
3
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar pokok permasalahan dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini hanya berkisar pada penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Putusan 171/Pdt.P/209/PA.JS
terhadap penyelesaian perkara para pemohon agar
ditetapkan ahli waris masing-masing. 2. Perumusan Masalah Salah satu hukum materiil peradilan agama di Indonesia yang di jadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam walaupun berlakunya hanya melalui intruksi dari dalam hasil dalam Republik Indonesia nomor 1 tahun 1951, sedangkan salah satu materi KHI adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat pasal 209 KHI, hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak di temukan dalam kitab- kitab klasik bahkan undang- undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pasal 209 KHI tidak mungkin tanpa dasar hukum baik melalui istimbat atau istidlal hal ini karena keduanya merupakan metode ijtihad yang tidak boleh di tinggalkan dalam penemuan hukum Islam, terutama hal- hal yang tidak di atur secara jelas dalam nas syara. 1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukun waris Islam ?
4
2. Bagaimana argumentasi hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan putusan Pengadilan Agama dengan hukum waris Islam? 3. Bagaimana kesesuian putusan Pengadilan Agama ini dengan hukum Islam? C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penelitian Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak angkat dalam hukun waris Islam b. Untuk menjelaskan argumentasi hakim pengadilan agama tentang perkara hukum waris. c. Menjelaskan bagaimana kesesuian putusan pengadilan agama dengan hukum waris Islam 2. Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat yang sangat diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah: a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan. b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan beberapa saran bagi pemecahan masalah yang timbul berkaitan dengan hak mewaris anak angkat di dasarkan wasiat wajibah.
5
D.
Tinjauan Pustaka No 1
Identitas
Substansi
Pembeda
Rinto Hartonono,
Dalam skripsinya di
Penetapan hak
Penyelesian
tulis bahwa hukum waris anak angkat
permohonan
Islam membenarkan yang menjadi
pengangkatan anak
pengangkatan
terhadap anak
angkat
anak kelanjutan dari dalam skripsi penetapan
temuan (studi kasus pengertian tanggung anak angkat. di Pengadilan
jawab
untuk
Agama Depok)
memberikan nafkah sehari-hari.
2
Husnul Aulia, Adopsi
Dalam skripsinya
menurut ditulis Pengangkatan
Perlindungan anak angkat akan hak
hukum islam dan Anak merupakan
warisnya yang
Undang-undang
skripsi yang
salah satu cara untuk
No. 23 Th 2002 melakukan
terdahulu
Tentang
perrlindungan anak
perlindungan anak di
perlindungan anak jumlah anak-anak
angkat dari
(Studi
keseluruhan tatapi
yang terlantar
6
perbandingan
sementara banyak
penulis disini
antara hukum Islam dan jumlah kasus
menulis secara
dan hukum positif).
kekerasan terhadap
eksplisit dari
anak yang terjadi
bagian warisnya.
semakin banyak pula. 3
Dede Syahri,
Dalam skripsinya
Penulis
104044201461,
ditulis
secara lebih sempit
Perbandingan
membandingkan
dari
penetapan adopsi
penetapan anak
hukum waris anak
anak melalui
angkat dari
angkat dari putusan
Pengadilan Agama
pengadilan Agama
pengadilan agama
dan Pengadilan
Jakarta Pusat dan
Negeri (Studi
Pengadilan Negeri
komparatif perkara
Jakarta Pusat.
No:09/Pdt.P/2007. PA.JP. di PA Jakpus dan Komparatif perkara No:01/Pdt.P/2007. PA.JP di PN
7
menulis
pembahasan
Jakpus)
E. Metode Penelitian Salah satu syarat dalam suatu karya ilmiah adalah upaya yang sistematis dalam penyusunannya dengan menggunakan data yang objektif. Penelitian juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berguna menambah perkembangan ilmu pengetahuan 1.
Jenis penelitian a. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau yang perilaku yang diamati.6 b. Metode Deskrpitif analisis adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan. Sumber utama penelitian kualitatif adalah objek di lapangan, selain itu juga data tambahan berupa dokumen, dan peneltian kepustakaan lainnya.
2. Tehnik pengumpulan data a. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan data dari tangan pertama7.
6
. Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004),
H. 3. 7
. Husaini Usman, Metedologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara 2001) h. 58-59.
8
3. Tehnik analisa data a. Metode analisa data dalam skripsi ini adalah adalah kualitatif-normatif yakni pengumpulan data dari berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi.
F. Sistematika Penulisan Skrpsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Petunjuk Penulisan Skripsi, dan Tesis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab antara lain sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan merupakan Pendahuluan yang berisikan latar
belakang masalah yang akan di bahas, pembatasan dan perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta serta sistematika penulisan atau isi dari ringkasan bab demi bab dalam penulisan skripsi ini. Bab II menjelaskan anak angkat dan wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam bab ini menjelaskan tinjauan umum anak angkat, pengertian, latar belakang dilakukannya Pengangkatan Anak
dan syarat pengangkatan anak, Dampak
Hukum Pengangkatan anak, tinjaun, tinjauan umum wasiat wajibah Pengertian, dasar hukum. Bab III Kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang KUH Perdata menjelaskan tentang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang KUH per. Bab IV Analisa perkara penetapan waris anak angkat tanggal 23 Desember 2009 menjelesakan duduk perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan,
9
pertimbangan hukum majelis hakim, penetapan putusan perkara, argumentasi hakim. Bab V Penutup dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari penetapan waris anak angkat dan saran-saran. Juga, dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi yaitu library research ditulis dalam daftar pustaka, serta lampiran-lampiran data dan hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan.
10
BAB II ANAK ANGKAT DAN WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM A. Tinjauan Umum Anak Angkat 1. Pengertian Anak Angkat Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu : 1). Pengertian secara Etimologi
Dalam kamus Hukum kata adopsi yang berasal dari bahasa latin adoptio diberi arti : Pengangkatan anak sebagai anak sendiri.8 Rifyal Ka„bah, dengan mengutip Blackl’s Law Dictionary, mengemukakan bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga )9. 2). Pengertian secara Terminologi Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut : 1). Arif Gosita, dalam bukunya “Masalah Perlindungan Anak”, bahwa: Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain 8
Lihat SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. Rifyal Ka„bah, Pengangkatan Anak Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( Artikel dalam Suara UldilagEdisi Maret 2007). 9
11
untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan10. 2). B. Bastian Tafal, di dalam bukunya “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untukmengambil anak bukan keturunan dengan maksud untukmemelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri11. 3). Amir Martosedono, dalam bukunya “Tanya JawabPengangkatan Anak dan Masalahnya”, bahwa :anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yangmengangkatnya12. 4). Shanty Dellyana, dalam bukunya“Wanita dan Anak di MataHukum” bahwa: Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan
10
Arif Gosita.Masalah Perlindungan Anak. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989). BastianTafal, PengangkatanAnakMenurutHukumAdat Serta Akibat-akibatHukumnya di KemudianHari. (Jakarta: Rajawali, 1983), h.44. 12 Amir Martosedono, Tanya JawabPengangkatanAnakdanMasalahnya.,(Semarang : Effhar Offset danDahara Prize., 1990), h.15. 11
12
ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan13. 5). Djaja S. Meliala,. dalam buku “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia”, bahwa :Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah14. 6). R. Soepomo dalam buku “Bab-bab tentang Hukum Adat”bahwa :Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung15. 7). Soerojo Wignjodipoero, dalam buku “Pengantar dan Asas-asasHukum Adat” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut” yaitu sebagai berikut : (1) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga
Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan.Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. (2) Mengangkat Anak dari kalangan keluarga
13
ShantyDellyana. Wanita dan Anak di Mata Hukum. (Yogyakarta : Liberty. 1988). Djaja S Meliala,..PengangkatanAnak (Adopsi) di Indonesia.( Bandung:Tarsito,1986),
14
h.3. 15
Soepomo.Bab-babTentangHukumAdat.(Jakarta : PradnyaParamita, . 1985), .h.76.
13
Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masayarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya. (3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai
dengan
pembayaran-pembayaran
uang
ataupun
penyerahan-
penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan 16. 8). Menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat)yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.17 9) Menurut Djaja S. Meliala, merumuskan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. 10) Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anakketurunannya sendiri.
16
SoerojoWignjodipoero,Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. (Jakarta :Gunung Agung,
1984). 17
SoerjonoSoekanto. Hukum Adat Indonesia. (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2001)..h..251.
14
11) Menurut Ali Afandi, adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri18. 12) Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh MuderisZaini bahwa Tabanni / anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri19. 2. Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang melatar belakanginya. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut : 1). M. Budiarto, dalam bukunya “Pengangkatan AnakDitinjau Dari Segi Hukum”, bahwa faktor atau latar belakangdilakukannya pengangkatan anak yaitu :
18
Afandi, Ali..Hukum Waris, Hukum Keluargadan Hukum Pembuktian. (Jakarta: RinekaCipta, 1997), h. 149. 19 Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. (Jakarta :Sinar Grafika, 1995), .h.6.
15
(1)Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah. (2)Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak. (3) Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”. (4)Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai. (5)Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.20
2). Djaja S. Meliala, dalam bukunya “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia” bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut : (1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan. (2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua. (3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri. (4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. (5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja. (6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga21.
20
M Budiarto,.Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum. (Jakarta :Akademika Pressindo, 1991).hal. 16. 21 Djaja S Meliala,.Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. (Bandung :Tarsito, 1982), .h. .4.
16
3). Shanty Dellyana, dalam bukunya “Wanita dan Anak di Mata Hukum”, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena : (1) Ingin mempunyai keturunan, ahli waris. (2) Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri. (3) Memberikan teman untuk anak kandung. (4) Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya. 4). B. Bastian Tafal, dalam bukunya yang berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari”, bahwa di Jawa anak angkat biasanya diambil dari keponakannya sendiri baik laki-laki atau perempuan beradasarkan alasan-alasan : (1) Untuk memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang diangkat. (2) Untuk menolong si anak karena belas kasihan. (3) Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu akan mendapat anak kandung sendiri. (4) Untuk mendapatkan bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari22 5). Menurut Muderis Zaini, inti dari motif pengangkatan anakyakni :
22
Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari., (Jakarta:Rajawali, 1983), h. 51.
17
(1) Karena tidak mempunyai anak. (2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. (3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). (4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya. (5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung. (6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga. (7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak. (8) Karena unsur kepercayaan23. 6). Menurut Hilman Hadikusuma pengangkatan anak dilakukan karena alasanalasan sebagai berikut : (1) Tidak mempunyai keturunan. (2) Tidak ada penerus keturunan. (3) Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja24 Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas terihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai 23
Muderis Zaini,Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. (Jakarta:Sinar Grafika,1995), h. 15. 24 Hilman Hadikusuma,. Hukum Waris Adat. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h. 79.
18
keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat. 3. Syarat Pengangkatan Anak 1). Syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum barat. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan staats blad tahun 1917 nomor : 129. Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staats blad tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat25, yaitu : (1) Persetujuan orang yang mengangkat anak. (2) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali. (3) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, makadiperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri. (4) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika
25
Soedaryo Soimin,.Hukum Orang dan Keluarga. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h. 39.
19
mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajad keempat26. Sementara itu berdasarkan surat edaran Menteri Sosial RI no.31-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan : 1) Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun. 2) Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari lima puluh tahun dan dalam keadaan bersuami istri. 3) Anak yang diangkat jelas asal usulnya. 4) Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka27. Sedangkan berdasarkan surat edaran no.6 tahun 1983 bahwasyarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negaraIndonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : (1) Syarat bagi orang tua angkat : a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
26
Ibid h. 39. Surat edaran Menteri Sosial RI no. 31-58/78 tanggal 7 Desember 1978.
27
20
b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah / belum menikahdiperbolehkan. (2) Syarat bagi calon anak yang diangkat : a) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhansuatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidan kegiatan pengangkatan anak. b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat28. 3). Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua. angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tandapengenal / alamat.
28
Surat Edaran Menteri Sosial no.6 tahun 83.
21
4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya29. Dari
ketentuan
tersebut
diatas
dapat
diketahui
bahwa
prinsip
pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah : 1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa diIslamkan. 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memeliharadan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam. 3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat. 4. Dampak Hukum Pengangkatan Anak Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukumpula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.
29
Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. (Jakarta :Sinar Grafika, 1995).h.54.
22
Akibat hokum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni : 1. Akibat Hukum terhadap anak angkat Anak angka tmempunyai hak dalam hal pewarisan harta kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut : 1) Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan30 : (1) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini. (2) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namunmasih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkatmenjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan denganmusyawarah keluarga tersebut. 2) Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengantidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukanyang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut31.
30
Ibid, h. 57 Muderis Zaini,. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. (Jakarta :Sinar Grafika, 1995), h. .67 31
23
Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hokum dalam hal hubungan darah, hubungan wali- mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari Bapak kandung dan tetap menjadi ahliwaris orang tua kandungnya. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuaangkatnya”. B.
Tinjauan Umum Wasiat Wajibah
1. Pengertian wasiat wajibah Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan dalam kitab- kitab klasik, sehingga sewaktu
istilah
ini
muncul
diartikaan
dengan
wasiat
wajibdilaksanakan, padahal pengertian ini kurang tepat atau
24
yang
hukumnya
tidak tepat artinya,
istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib. Oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian32, sebagai berikut: 1. Wasiat wajibah adalah yang dilakukanpenguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertetu. Suatu wasiat, disebut wasiat wajibah karena dua hal yaitu: a.
hilangnya unsur ihtiyar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orangyang berwasiat dan persetujuan sipenerima wasiat.
b. ada kemiripannya dengan ketentuan pembagianharta warisan dalam hal penerimaan laki- laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan33. 2. Makna wasiat wajibah, seseorang di anggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukuman itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telahmenetapkan wajib berwasiat maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat di aggap ada dengan sendirinya34. 3. Wasiat wajibah adalah interpretasi atau bahkan pelaksanaan firman Allah SWT di dalam al-qur‟an ( surat al- Baqarah: 180-181), sedangkan inti ayat ini yaitu orang yang merasa dekat dengan ajalnya, sementara ia memiliki harta peninggalan yang cukupbanyak, maka ia wajib melakukan wasiat untuk kedua 32
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003),
h. 462. 33
.Ibid h.463. M. Yahya Harahap, Informasi Materi KompilasiHukum Islam, Memposotifkan Abtraksi Hukum Islam, Dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi HukumIslam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 71. 34
25
orang tuanya dan kerabatnya, dan bahwa orang yang mengubah isi wasiat tersebut maka menanggung akibatnya35. Wasit Alawi menjelaskan bahwa salah satu wujud pelaksanaan tersebut ialah berupa cucu yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dalam hal ini wasiat adalah pemberian sejumlah harta sebesar yang diterima oleh ayah atau ibunya jika mereka masih hidup dengan jumlah maksimal 1/3 harta warisan, sedangkan pelaksanaan tersebut harus di penuhi beberapa persyaratan yaitu (1) cucu tersebut belum pernah menerima wasiat atau hibah, (2) jika telah menerima wasiat atau hibah yang besarnya memiliki haknya maka kelebihannya dipandang sebagai wasiat iktiyariah (3) jika wasiat atau hibah kurang dari ialah yang seharusnya di terima, maka berkurangnya akandi penuhi dari harta warisan atau wasiat ikhtiyariah (4)wasit wajibah ini di laksanakan sebelum pelaksanaanwasiat ikhtiyariah, mendahului pembagian harta warisan kepada ahli waris lain36.Sedangkan dalam wasiat wajibah bagi anak angkat termaktub dalam pasal 171 KHI. Jika ada anak angkat maka ada orang tua angkat, dalamhal ini, KHI menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, sebagaimana tanggung jawab orang tua asal kepada orang
35
A, Wasit Alawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h: 65. 36 Ibid h.66.
26
tua angkatnya berdasarkanputusan pengadilan37. Dengan pasal 171 KHI ini dapat dipahami sebagai berikut: a. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan, pemeliharaan hidup seharihari,tanggung jawab biaya pendidikan. b. Keabsahan status anak angkat harus berdasarkan atas keputusan pengadilan. c. Disamping pasal 171 pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepadaanak angkat38 Status anak angkat tidak berkedudukan sebagaimana anak kandung, oleh karena itu orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, akantetapi, kenyataan hubungan itu tidak dapat dipungkiri secara hukum, karena itu untuk tidak membohongi diri atas fakta yuridis tersebut pasal 209 (2) KHI memodifikasi suatu kesimpulan hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris muwaris adalah sebagai berikut: (a) anak angkatberhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah, (b) orang tua angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah39. Berhubungan dengan bunyi pasal 205 KHI sebagaiberikut:
37
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ( Jakarta: Akademika Presindo, 1992):
156. 38
M. Yahya Harahap, Informasi Materi KompilasiHukum Islam, Memposotifkan Abtraksi Hukum Islam, Dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Istem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 7. 39 Ibid h. 71.
27
1. Harta
peninggalan
anak
angkat
dibagiberdasarkan
pasal-
pasal
176-193
tersebut,sedangkan terhadaporang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak1/3 dari harta warisan anak angkatmya 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dariharta warisan orang tua angkatnya40.
Dengan hal tersebut KHI menjelaskaan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengetahuan tentang baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, oleh karena itu hubungan antara keduanya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat waijabah. Pengertian wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat mencegah atau menghindari konflik atau sengketa antara anak angkatdengan keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut.Deimikian pula kemungkinan terjadinya konflik antaraorang tua angkat yang masih hidup dengan angkat, mereka mempunyai pedoman dalam menyelesaikan sendiri tentang kewarisan yang mereka hadapi. Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu41.Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan
40
Abdurrahman, KompilasiHukum Islam di Indonesia ( Jakarta: AkademikaPresindo, 1992)
h.164. 41
FatchurRahman, IlmuWaris, (Jakarta: BulanBintang, 1979), h. 63.
28
syara42.
Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam),
mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia43. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain44 Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru' . Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Sedangkan Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia . Dan dalam 42
Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6), h.1930. 43 Suparman, et.all,. Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam). (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), h. 163. 44 Ahmad Zahari, Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’I, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), h.98.
29
Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f) 1. Dasar Hukum Sumber hukum yang mengatur tentang wasiat tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :
ه ِ ِْن خَ ْيسًا الَُصِيٍتً لِل َُاِلدَي َ ن َح َس ْ ِضسَ اَحَ َدوُمُ اْلمَُْثَ ا َ َعلَ ْيىُمْ اِذَا ح َ وُخِب ) ١٨٠ علَي المخَمِيْهَ)البمسة َ ف حَمًا ِ َْ ََُاالَ ْلسَبِيْىَبِال َم ْعس Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orangorang yang bertakwa”.
Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu.
HadistNabisaw., yang berbunyi:
ي اللَ ًِ صَلَّ اللَ ًُ عَلَيْ ًِ ََسَلَمَ فِي حَّجَ ِت ُ ُُي عَادَوِي زَس َ ه أَبِيًِ لَا ْ َه عَامِ ِس بْهِ سَعْ ٍد ع ْ َع ه ْ ِي اللَ ًِ بَلَغَىِي مَا حَسَِ م َ ُُج يَا زَس ُ ْج مِىْ ًُ عَلَّ الْمَُْثِ فَمُل ُ ْه ََجَ ٍع أَشْفَي ْ ِع م ِ الَُْدَا ي َ ي لَا لَا َ ي مَالِي لَا ْ ق بِثُلُ َث ُ َي ََلَا يَسِثُىِي إِلَا ابْىَ ٌت لِي ََاحِدَ ٌة أَفَأَحَصَد ٍ الَُْجَ ِع ََأَوَا ذَُ مَا ه ْ ِه أَغْىِيَا َء خَيْ ٌس م َ َن حَرَ َز ََزَثَخ ْ َه أ َ َث وَثِي ٌس إِو ُ ُث ََالثُل ُ ُي لَا الثُل َ ق بِشَطْسِيِ لَا ُ َج أَفَأَحَصَد ُ ْلُل
30
ث بٍَِا َ ْك وَفَمَ ًت حَبْخَغِي بٍَِا ََجْ ًَ اللَ ًِ إِلَا أُجِس ُ ِج حُىْف َ ْس ََلَس َ ن الىَا َ ُُن حَرَزٌَُ ْم عَالَ ًت يَخَىَفَف ْ َأ (ه )زَاي مسلم َ ِحَخَّ اللُمْمَ ُت حَّجْعَلٍَُا فِي فِي امْسَأَح
Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqash RA, Rasulullah pernah menjenguk saya waktu haji wada’ karena sakit keras yang saya alami sampai hampir saja saya meninggal. Lalau saya berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah saya sedang sakit keras sebagai mana engku sendiri melihatnya sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisi saya, kecuali anak perempuan satusatunya. Boleh kah saya menyedekahkan sebanyak 2/3 dari harta saya?Beliau menjawab “Tidak” saya mengatakan lagi bolehkah saya menyedekahkan separoh hartasaya? Beliau menjawab “Tidak” sepertiga saja yang boleh kamus edekahkan, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan meminta-minta pada orang banyak. Apapun yang kamu nafkahkan karena ridla Allah, kamu mendapat pahala karenanya, bahkan termasuk satu suap untuk istrimu”. 2. Pandangan Ulama tentang wasiat wajibah Adapunmengenaihukumwasiatparaahlihukumberbedapendapatyaitu: 1.
Pendapat ini memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak atau sedikit. Pendapat ini dikatakan olehAz-zuhridan Abu Mijlaz.
2.
Pendapat ini memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari simayyit wajib hukumnya. Ini menurut Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az-zuhri.
3.
Pendapat empat Imam dari aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan.
31
Abu Daud Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Mereka beralasan bahwa QS Al-Baqara hayat 180 dan QS An-Nisaayat 1112 mengandung pengertian bahwa “Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaanya dari pada pelunasan hutang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahami karena mereka itutidak menerima warisan.
BAB III KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA A.
Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Salah satu hukum materiil Peradilan Agama di Indonesia yang di jadikan rujukan oleh para hakim adalah kompilasi hukum Islam walaupun berlakunya hanya melalui intruksi dari dalam hasil dalam Republik Indonesia nomor 1 tahun 1951, sedangkan salah satu materi KHI adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat pasal 209 KHI, hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak di temukan dalam kitab- kitab klasik bahkan undang- undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat. Sedangkan dalam wasiat wajibah bagianak angkat termaktub dalam pasal 171 KHI. Jika ada anak angkat maka ada orang tua angkat, dalam hal ini, KHI menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, sebagaimana tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua
32
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan45.
Dengan pasal 171 KHI inidapat
dipahami sebagai berikut: a. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan, pemeliharaan hidup seharihari, tanggung jawab biaya pendidikan. b. Keabsahan status anak angkat harus berdasarkan atas keputusan pengadilan. c. Disamping pasal 171 pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat46. Status anak angkat tidak berkedududkan sebagaimana anak kandung, oleh karena itu orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, akan tetapi, kenyataan hubungan itu tidak dapat dipungkiri scara hukum, kerana itu untuk tidak membohongi diri atas fakta yuridis tersebut pasal 209 (2), KHI memodifikasi suatu kesimpulan hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris muwaris adalah sebagai berikut: (a) anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah, (b) orang tua angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah47.Berhubungan dengan bunyi pasal 205 KHI sebagai berikut: 1.
Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal- pasal 176-193
tersebut, sedangkan terhadaporang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatmya 45
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo1992),
h.156. 46
M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Memposotifkan Abtraksi Hukum Islam, Dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Istem Hukum Nasiona. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), h. 67. 47 , Ibid h. 71.
33
2.
Terhadap anak angkat yang tidak menerimawasiat, diberi wasiat wajibah
sebanyak 1/3 dariharta warisan orang tua angkatnya48.
Dalam KUHPerdata awalnya tidak ditemukan mengenai pengangkatan anak, namun kemudian Pemerintah Belanda mengeluarkan Staadsblad 1917 Nomor 129 yang berisi mengatur mengenai pengangkatan anak tersebut. Salah satu ketentuan yang penting dari aturan ini adalah adanya hak untuk mendapatkan waris dan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua aslinya49 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkatdan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat
48
Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 164. 49 Cik Basir, Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, (Jakarta: Pokja Perdata MARI, 2007), hal 65.
34
harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya50. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain51 B. Kewarisan Menurut Undang-undang KUH Perdata Dalam KUHPerdata awalnya tidak ditemukan mengenai pengangkatan anak, namun kemudian Pemerintah Belanda mengeluarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang berisi mengatur mengenai pengangkatan anak tersebut. Salah satu ketentuan yang penting dari aturan ini adalah adanya hak untuk mendapatkan waris dan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua aslinya52. Ahli waris adalah semua yang berhak menerimawarisan. Menurut KUHPerdata Pasal 832 ayat (1) KUHPerdatamengatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluargasedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suamidan istri yang hidup terlama . Semua ahli waris dengansendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segalabarang, segala hak dan segala piutang dari pewaris.Hak-hak yang dipunyai ahli waris yaitu :
1. Hak Saisine 50
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum IslamDepartemen Agama R I. Jakarta Tahun 2000. 51
Ahmad Zahari, TigaversiHukumKewarisan Islam, Syafi’I, Hazairindan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), h.98 52
Cik Basir, Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, (Jakarta: Pokja Perdata MARI, 2007), hal 65
35
Menurut Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, ahli waris karenahukum memiliki barang-barang, hak-hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai “saisine”. Kata itu di ambil dari bahasa Prancis: “lemort saisit le vif”, artinya yang mati di anggap digantikan oleh yang hidup53,Maksudnya ialah, bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil ahli semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendati pun mereka tidak mengetahuinya. Hak saisine tidak hanya pada pewaris menurut Undang- Undang, tetapi juga ada pewarisan dengan adanya surat wasiat. (Pasal 955 KUH Perdata).Hak Saisine ini tidak di punyai oleh negara. Dengan demikian hak saisine inilah yang membedakan negara sebagai ahli waris dengan ahli waris lainnya. Jadi kalau semua ahli waris sudah tidak ada, maka semua harta warisan akan jatuh kepada negara. Namun hal ini negara tidak memperoleh harta warisan secara otomatis. Tetapi terlebih dahulu harus ada keputusan Pengadilan Negeri (Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata54). 2. Hak Hereditatis Petitio Pasal 834 dan Pasal 835 KUH Perdata mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan yang disebut dengan nama Hereditatis Petitio. Hak ini diberikan oleh Undang-Undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta 53
Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. Dr, Hukum Waris Kodifikasi,( Surabaya: Airlangga University Press 2000), hlm. 6 54 Ibid, h. 7
36
peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.Siapa saja yang dapat mengajukan Hereditatis Petitio?UndangUndang menyebutnya ahli waris. Jadi menurutaturan umum, pengganti ahli waris menurut hukumdengan titel umum (biasanya ahli waris dari ahliwaris) dapat mengajukan itu.Undang-Undang tidak memberikan tuntutan itu kepadapelaksana wasiat ataupun kepada pengelola (curator)harta peninggalan yang tidak diurus. Pendapat bahwa pelaksana wasiat adalah wakil dari ahli waris dapat mengakibatkan bahwa gugatan itu diberikan kepada pelaksanaan wasiat, walaupun dalam hal ini Undang-Undang tidak mengatakan dengan tegas, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang umumnya dianut55. 3. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum waris. Pasal 1066 KUH Perdata menentukan : “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi” Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya, namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat
55
Ibid. h. 10.
37
untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini dapatlah persetujuan itu diperbaharui. 4. Hak untuk Menolak Warisan. Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045jo. Pasal 1051 KUH Perdata.Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUH Perdata tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan.(Pasal 1051 KUH Perdata).
Dua (2) macam pewarisan menurut KUH Perdata,yaitu : a.
Ahli waris menurut Undang-Undang yang berdasarkan hubungan darah atau disebut ab intestato.
b.
Ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat atau disebut testamentair erfrecht.56
Ahli waris menurut surat wasiat (testamentairerfrecht) jumlahnya tidak tentu, karena ahli waris inibergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu wasiatseringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa ahliwaris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dariwarisan, dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dankewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurutUndangUndang (ab intestato).
56
Cik Basir, Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, (Jakarta: Pokja Perdata MARI, 2007), hal 65.
38
Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan legitime portie ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku oemarsalim57. Para ahli waris dalam garis lencang baik kebawah maupunke atas, berhak atas suatu “legitieme portie”, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan kata lain mereka itu tidak dapat “onterfd”. Hak atas legitieme portie, barulah timbul bila seseorang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut Undang-undang58.
57
Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, , (Jakarta: Rineka Cipta 1991). Vollmar H.F.A.Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta:CV.Rajawali, 1992),h.418
58
39
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
A. Duduk Perkara
Pada dasarnya pengugagat atau pemohon boleh membuat gugatan atau permohonannya sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Orang-orang yang berkepentingan bisa secara langsung aktif bertindak sendiri sebagai pihak di muka sidang Pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Penggugat yang berkepentingan lansung disebut pihak materiel , karena ia secara lansung mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan dia sekaligus sebagai pihak formil, karena dia sendirilah yang beracara di muka sidang Pengadilan59
59
R. Soeroso, Praktek Hukum Perdata Bentuk-bentuk surat di Bidang Kepercayaan Perdata, , (Jakarta: Sinar Grafika 1994), hal. 13
40
Akan tetapi dalam keadaan tertentu para pihak dapat mewakilkan kepada pihak lain untuk beracara di muka sidang Pengadilan, sesuai ketentuan pasal 123 HIR atau pasal 147 RBg. Perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka dengan ketentuan pasal 49 dan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Pengajuan penetapan waris menurut hukum diajukan dengan cara tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama60 Perkara penetapan waris yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sangat banyak. Salah satu di antaranya penetapan waris anak angkat. Pada rentang waktu 2009-2010 yang terdaftar dalam buku register di institusi tersebut yaitu perkara Nomor171/ Pdt. P / 2009 / PA.JS. tanggal 20 November 2009para pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentil yang sekaligus pemohon I. Oleh sebab itu penulis akan membahas salinan putusan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 1. Pengajuan penetapan waris
60
Ibid, h. 14
41
Adapun isi gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama yakni sebagai berikut : a. Identitas Penggugat atau Pemohon61 a) Dr. Dewi Hayati Heryundari binti Drs. Moestofa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter dan bertempat tinggal di Jalan Panglima PolimI nomor 69 rt. 003 rw. 004 kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. b) Drg. Noor Dewayani H binti Drs. Moestofa, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Gigi dan beralamat di Jalan Teratai XVI Blok Q.016 Tanjung Barat Indah Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II. c) Siti Hapsari Hertjahyanti binti Drs. Moestofa, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan BUMNdan bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang V Nomor 11 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon III. d) Arief SetiawanHergunanto bin Drs. Moestofa, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan dan bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang V no.3 Rt. 002 Rw.001 Keluraha Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon IV. e) Dimas Riyan Firmansyah Herwibowo, umur 29 tahun agama Islam Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang V nomor. 3 Rt. 002
61
Surat putusan No.171/pdt.P2009/PA.JS, h. 1
42
Rw. 01 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon V62.
Dalam berkas gugatan atau permohonan sebagaimana yang dimuat dalam perkara di atas telah memuat identitas penggugat dan tergugat sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang. b. Fundamentum Petendi (Dasar Gugatan) Adapun sebab-sebab yang diajukan penggugat atau duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama menurut hasil penelitian sebagai berikut : a) pada tanggal 6 Juli 2009 telah meninggal dunia Ayah kandung dari para pemohon yang bernama Drs. Moestofa bin Asmoeni di Jakarta karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian nomor 144/1755.3.2009. dari keluraha Bintaro. Jakarta Selatan. b) ketika wafat ayahnya yang bernama Asmoeni dan ibunya bernama Hoesnah keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum. c) Semasa hidupnya almarhum Moestofa hanya menikah satu kali saja dengan Dra. Choiriyah binti ismail Pada tanggal 3 April 1966 sesuai dengan surat Nikah no.36995 / 65 tanggal 4 April yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Danurejo. Jogjakarta dan almarhumah telah wafat lebih dahulu dari almarhum Drs. Moestofa yaitu wafat tanggal 13 desember 2004 yang dikeluarkan oleh kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Dari Pernikahan tersebut almarhum Moestofa telah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama: -Dr.Dewi Hayati Heryundari. 62
Ibid, h. 1
43
-Drg. Noor Dewayani H. -Siti Hapsari Hertjahyanti. -Arief Setiawan Hergunanto. d) Almarhum dan almarhumah semasa hidupnya telah mengangkat seorang anak laki – laki yang benama Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. e) Para pemohon kesemuanya beragama islam f) Maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkannya para ahli waris almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni sesuai hukum Waris Islam63. c. Petitum
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para pemohon agar ditetapkan ahli waris masing-masing dari almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni kepada Bapak ketua pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memutus sebagai berikut: a) Mengabulkan Permohonan para pemohon. b) Menetapkan Ahli waris dari almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni yang meninggal tanggal 6 Juli 2009 adalah: (a) Dr.Dewi Hayati Heryundari. (anak Perempuan) (b) Drg. Noor Dewayani H. (anak perempua ) (c) Siti Hapsari Hertjahyanti. (anak Perempuan) (d) Arief Setiawan Hergunanto. (anak laki-laki) (e) Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. (anak angkat)64
Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku 2. Pembayaran Biaya Perkara 63 64
Ibid, h. 2 Ibid, h. 2-3
44
Setelah penggugat dinilai telah lengkap memuat syarat-syarat yang telah di tentukan, maka selanjutnya penggugat harus mendaftarkan gugatan cerainya kepada Panitera Pengadilan Agama, untuk itu penggugat dikarenakan kewajiban untuk membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat 4 HIR,145 ayat 4 Rbg yang berbunyi : “Setelah
penggugat
memasukkan
gugatannya
dalam
daftar
pada
kepaniteraan Pengadilan dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang” Dan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, penulis mendapatkan data bahwa biaya kepaniteraan,biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.
Dengan
demikian
perkara
Nomor:
171
/Pdt.P/
2009
/
PA.JSMembebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar 161.000 (seratus enam puluh satu ribu) rupiah dengan rincin sebagai berikut6566 : PERINCIAN BIAYA PERKARA: 1. Biaya pendaftaran
Rp.
30.000;
2. Biaya panggilan
Rp.
120.000;
3. Biaya redaksi
Rp.
5.000;
4. Biaya materai
Rp.
6.000;
Rp.
161.000;
Jumlah
(Seratus enam puluh satu ribu rupiah) 65
Surat putusan No.171/pdt.P2009/PA.JS, h. 8
45
c) Penetapan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menerima pendaftaran gugatan cerai, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan tiga orang hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Di antaranyaDra. Muhayah, SH sebagai ketua majelis, Tamah, SH dan Drs. Sohel, SH, masingmasing sebagai hakim anggota d)
Penetapan Hari Sidang
Penetapan hari sidang paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengajuan gugatan tersebut di daftarkan pada panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan harus mulai menyidangkan perkara tersebut. Untuk itu Ketua Majelis Hakim menetapkan sidang yang ditentukan para pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentil yang sekaligus pemohon I berdasarkan surat kuasa khusus insidentil nomor w.9-A 4/P/ 4787/X2009tanggal 5 November 2009 telah hadir secara in person dalam persidangan yang atas pertanyaan majelis hakim67. B. Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang
Proses pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Agama di Jakarta Selatan di tingkat pertama dilakukan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu di mulai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Pembacaan surat gugatan atau permohonan dalam persidangan perkara Nomor 791/pdt. G/2007/PA.JS. Dibacakan oleh Hakim Ketua yaitu Ibu Dra. Muhayah, SH.
2. Pembuktian 67
Ibid , h. 3
46
Setelah pemohon diperiksa, maka tindakan selanjutnya yakni tindakan yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu memeriksa alat bukti. Acara pembuktian ini dimulai dengan pemeriksaan alat-alat bukti sebagai berikut: a. Alat bukti surat, baik yang berupa akta otentik, akta dibawah tangan maupun surat yang bukan akta. Menurut hasil penelitian alat bukti yang di ajukan pemohon meliputi surat-surat bukti sebagai berikut : a.) Foto Copy bermaterai sah Surat keterangan kematian almarhum Drs. Moestofa yang di keluarkan oleh Lurah Bintaro tanggal 28 September 200968. (bukti berkode P.I) b.) Foto Copy bermaterai sah Surat keterangan kematian almarhum Dra. Choiriyah yang dikeluarkan oleh Camat Bintaro tanggal 13 Desember 2004. (bukti brkode P.2) c.) Foto Copy bermaterei sah Buku Kutipan Akta Nikah almarhum Drs. Moestofa dengan Dra. Choiriyah yang di keluarkan oleh kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Jogjakarta tanggal 4 April 1996. (bukti P.3) d.) Foto Copy bermaterei sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Hayati Herjundarai yang di keluarkan oleh kepala kantor Catatn Sipil Padang pada tanggal 14 Februari 1968. (bukti P.4) e.) Foto Copy bermaterei sah kutipan akta kelahiran atas nama Noor dewayani Herjuningsih yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Padang November 1968. (bukti P.5)
68
Ibid , h. 3
47
pada tanggal 29
f.) Foto Copy Bermaterei sah Akta kelahiran atas nama Siti Hapsari Hertjahyanti yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Padang Pada tanggal 28 Juli 1970. (bukti P.6) g.) Foto Copy bermaterei sah Akta Kelahiran atas nama Arief Setiwan Hergunanto Yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil pada tanggal 1 februari 1972 (bukti P.7) h.) Foto Copy bermaterei sah salinan penetapan putusan nomor : 743/ pdt. P/1985 P.N. JKT. PST. Pada tanggal 2 september 1985 (bukti P.80 i.) Foto Copy bermaterei sah Kutipan akta kelahiran atas nama Dimas Ryan Firmansyah yang dikeluarkan oleh catatan sipil Jakarta
pada tanggal 4 juni
198669. ( Bukt Berkode P.9) j.) Foto copybermaterei sah surat pernyataan tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh para pemohon. (bukti berkode P.10)70 b.
Pemeriksaan bukti saksi-saksi, yang dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi yang
diajukan oleh penggugat. Yakni saksi Pertama . Ongko Tri Soeolo bin Kusumo dan saksi Kedua Hamdan Irianto bin Abdul Hamid Suntoro
Adapun mengenai tata cara pembuktian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana yang berlaku dalam perkara perdata pada umumnya, yaitu pembuktian untuk mencapai kebenaran formal, artinya pembuktian dalam persidangan
adalah
hal-hal
yang
dinyatakan
oleh
pemohon
dalam
permohonannya71
69
Ibid , h. 3 Ibid.h.3 71 A. Mukti Arto, Praktek pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, h. 154-165 70
48
bahwa selain bukti Surat tersebut, para pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksimasing-masing bernama Ongko Tri Soelo Bin Kusuno dan Hamdan Irianto bin Abdul Hamid Suntoro72 yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut: a.) Saksi. I . Ongko Tri Soeolo bin Kusumo:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan pula kenal dengan orang tua para pemohon, karena saksi adalah adik ipar pemohon. - Bahwa ayah para pemohon yang bernama Drs. Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 juli 2009 da ibu para pemohon bernama Dra. Choiriyah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2004, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almahum Drs. Moestofa yaitu Asmoeni dan Ibu kandungnya Bernama Hoesnah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Drs. Moestofa. - Bahwa selama hidup almarhum Drs. Moestofa hanya menikah satu kali saja dengan almarhumah Choiriyah yaitu ibu kandung para pemohon dan belum pernah bercerai dan selama menikah dengan almarhumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang masih hidup dan almarhum
72
Surat putusan No.171/pdt.P2009/PA.JS, h. 4.
49
Drs. Moestofa dengan almarhumah Choiriyah semas hidupnya telah mengangkat seoranganak yang bernama Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. - Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena untuk kepentingan penentuan ahli waris dari almarhum Drs Moestofa bin Asmoeni. b.) Saksi. II . Hamdan Irianto bin Abdul Hamid Suntoro73: - Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dan kenal dengan almarhum orang tua para pmohon. Karena saksi adalah suami para pemohon. - Bahwa, ayah para pemohon yang bernama Drs. Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 juli 2009 da ibu para pemohon bernama Dra. Choiriyah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2004, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. - Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari almahum Drs. Moestofa yaitu Asmoeni dan Ibu kandungnya Bernama Hoesnah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Drs. Moestofa. - Bahwa, selama hidup almarhum Drs. Moestofa hanya menikah satu kali saja dengan almarhumah Choiriyah yaitu ibu kandung para pemohon dan belum pernah bercerai dan selama menikah dengan almarhumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang masih hidup dan almarhum Drs. Moestofa dengan almarhumah Choiriyah semas hidupnya telah mengangkat seoranganak yang bernama Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. 73
Ibid, h 4-5.
50
- Bahwa, saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena untuk kepentingan penentuan ahli waris dari almarhum Drs Moestofa bin Asmoeni.74 C. Pertimbangan Majelis Hakim Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.
1.Pasal 49 dan penjelasan pasal 49 huruf b undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama75. (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yangberagama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;
74
Ibid.h. 4-5. Surat putusan No.171/pdt.P2009/PA.JS, h. 5.
75
51
b. warta; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.76” Bahwa perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris bagi orang-rang yang beragama islam, maka dengan ketentuan pasal 49 dan penjelasan pasal 49 huruf b undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama. a) Pasal 165 HIR
Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam urat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang
76
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama R I..( Jakarta Tahun 2000).
52
tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; Sv. 380 ; IR. 168, 304.) b) Pasal 147
“Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya”. Penjelasan: Jikalau hak undur diri tidak diminta, atau betul diminta akan tetapi ternyata tidak beralasan, maka saksi harus didengar keterangannya akan, tetapi harus disumpah lebih dahulu secara menurut, agama dan kepercayaannya masingmasing. Boleh diketahui bahwa cara penyumpahan itu ada dua macam, yaitu secara "promissoris" (disumpah lebih dahulu sebelumnya menyampaikan keterangannya) dan secara "assertoris" yaitu menyampaikan keterangannya lebih dahulu, kemudian sesudah itu barulah diteguhkan dengan sumpah. c)
Pasal 172 HIR
Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satusama lain kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber laintentang perkara yang bersangkutan semua alasan para saksi untuk menerangkan dudukperkaranya dengan cara begini atau begitu peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan parasaksi dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai ataukurang dipercayai. (KUHPerd. 1908; Sv. 378; IR. 302.)
53
Bahwa dalam ketentuan hukum Islam(hukum faraidh) bahwa seseorang meninggal dunia dan meninggalkan waris dan harta, maka ketentuan para ahli waris serta bagian nya secara qoth‟i telah diatur dalam Alquran sebagaimana dalam surat Annisa ayat 11.
) (ال َىسَاء اا...هلل فِي اَ َْلَدِوم ُ يُُْصِيْىمُ ا. d) Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam
Yang dimaksud dengan: a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris. d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,
54
biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. h. Anak angkat adalahanak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya seharihari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan. bahwa berdasarkan bukti berkode p8 dan p9 berupa salinan penetapan anak angkat, maka telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Moestofa dengan almarhumah Dra. Choiriyah telah mengangkat anak yang bernama Dimas Riyan Herwibowo sesuai pasal 17 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam. 5. Pasal 209KompilasiHukum Islam (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberiwasiat wajibahsebanyak-banyaknya 1/3dari harta warisan orang tuaangkatnya.
55
Bahwa dengan demikian patut ditetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni yaitu, Dr.Dewi Hayati HeryundariDrg. Noor Dewayani h dan Siti Hapsari Herjahyti dan Arief Setyawan Hergunanto sedangkan Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo adalah anak angkat dari almarhum Drs. Moestofa dengan Dra. Choiriyah yang dalanm hal ini dimungkinkan mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Drs. Moestofa dengan jalan wasiat wajibah dengan klausul tidak melebihi 1/3. Hal ini juga telah diakui oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam setiap memberikan pertimbangan hukum dari penggugat, maka disamping menggunakan Undang-Undang sebagai sandaran hukumnya dan Majelis Hakim juga mengambil sandaran hukum pada ayat di atas. D. Penetapan Putusan Perkara
Penetapan putusan Pengadilan dalam perkara perdata khususnya pada perkara penetapan waris anak angkatpada umumnya mengandung amar putusan tunggal, yaitu penetapan putusan yang berupa pengabulan atau penolakan penggugat untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimohonkan seperti : 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya 2. Menyatakan bahwa Drs. Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56
Selanjutnya terhadap perkara penetapan waris anak angkat yang menjadi objek penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan atau putusan oleh Pengadilan Agama Jakarta Sekatan, semuanya mengandung amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Menyatakan bahwa Drs. Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia pada tanggal 6 juli 2009. 3. Menetapkan bahwa ahli waris dari alamarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni adalah sebagai berikut: a. Dr. Dewi Hayati Heryundari ( anak perempuan ). b. Drg. Noor Dewayani H (anak perempuan ) c. Siti Hapsari Hertjahyanti (anak perempuan ) d. Arief Setiawan Hergunanto (anak laki-laki ) 4. Menetapkan bahwa Dimas Ryan Firmansya Herwibowo adalah anak angkat dari alamhum Drs. Moestofa bin Asmoeni dengan almarhumah Dra. Choiriyah. 5. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar 161.000 (seratus enam puluh satu ribu) rupiah Dengan demikian amar penetapan putusan tersebut berarti Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pengabulan kepada para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris Karena dalil yang telah diajukan penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang benar, dan telah dilengkapi dengan alat bukti dan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dan putusan perkara Nomor 791/pdt.G/2007/PA.JS pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim di
57
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat di luar hadinya tergugat77. E. Analisis Putusan
Salah satu hukum materiil peradilan agamadi Indonesia yang di jadikan rujukan
oleh
para
hakimadalah
kompilasi
Hukum
Islam
walaupun
berlakunyahanya melalui intruksi dari dalam hasil dalam republik Indonesia nomor 1 tahun 1951, sedangkan salah satumateri KHI adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat pasal 209 KHI, hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak di temukan dalam kitab- kitab klasik bahkan undang- undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat78. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini penulis akan mencoba menganalisis perkara permohonan penetapan hak waris bagi anak angkat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Surat putusan No.171/pdt.P2009/PA.JS. Dalam perkara ini Para pemohon yang di dampingi Kuasa para pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentil yang sekaligus pemohon I, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil nomor: w. 9-A 4/P/ 4787/ X /2009. Tanggal 5 November 2009 telah hadir secara in person dalam persidangan yang atas pertanyaan majelis hakim parapemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya.
77
Surat putusan No.171/pdt.P2009/PA.JS. H 2 Surat putusan No.171/pdt.P2009/PA.JS. h. 3
78
58
Pada dasarnya pengugagat atau pemohon boleh membuat gugatan atau permohonannya sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Orang-orang yang berkepentingan bisa secara lansung aktif bertindak sendiri sebagai pihak di muka sidang Pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Penggugat yang berkepentingan lansung disebut pihak materiel , karena ia secara lansung mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan dia sekaligus sebagai pihak formil, karena dia sendirilah yang beracara di muka sidang Pengadilan79. Akan tetapi dalam keadaan tertentu para pihak dapat mewakilkan kepada pihak lain untuk beracara di muka sidang Pengadilan, sesuai ketentuan pasal 123 HIR atau pasal 147 RBg. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak semua surat kuasa bisa dipergunakan untuk beracara di sidang pengadilan, seperti surat kuasa umum. Surat Kuasa umum ini diatur dalam pasal 1795 BW. Kuasa ini mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa, dengan tugas utama adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan tersebut. Jadi titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan pengurusan yang lazim disebut “Beherder atau Management”80. Oleh sebab itu ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum tidak
79
R. Soeroso, Praktek Hukum Perdata Bentuk-bentuk surat di Bidang Kepercayaan Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 13. 80 Abdul Manan, Capita Selekta Permasalahan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2008, hal. 12.
59
dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan dalam mewakili pemberi kuasa. Berdasarkan putusan penetapan hak waris dan anak angkat anak angkat dengan dengan dan tanpa ada perlawanan maka hakim mengabulkan seluruhnya permohonan para pemohon dengn semua dalil, dan bukti yang telah di ajukan. Karena ini putusan Declaratoir yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau mrnrgaskan hukum suatu keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan Declaratoir ini tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu. Umumnya putusan delaratoir terjadi dalam lapangan hukum badan pribadi misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran tentang penegasan hak atas suatu benda dan lain-lain. Putusan declaratoir bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengkata81 Hakim pengadilan agama jakarta selatan dalam wawancara berargumen tentang wasiat wajibah Wasiat wajibah yang telah ada dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fikih, al-qur’an, dan hadits, karena dalam Inpres telah disebutkan bahwa KHI merupakan pedoman yang memerlukan pengembangan dan pengkajian lebih lanju.t82
81
Muhammad Abdul Kadir,. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung , PT. CITRA Aditya Bakti, 1992), h. 166. 82 Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
60
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang terdahulu.
Penulis mengangkat
beberapa
kesimpulan : 1.
Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.
61
2.
Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta marta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh para Ulama dalam penyusunan KHI karena tidak sedikit orang yang dalam rumah tangga tidak dikaruniai keturunan dan pada akhirnya mereka mengangkat anak. Wasiat wajibah yang telah ada dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fikih, al-qur‟an, dan hadits, karena dalam Inpres telah disebutkan bahwa KHI merupakan pedoman yang memerlukan pengembangan dan pengkajian lebih lanjut.
3.
Putusan hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan hukum Islam karena semua sesuai dengan nash Al-qur‟an. Dalam pembagian wasiat wajibah, dimana telah ditentukan menurut hukum Islam, yang harus diperhatikan adalah bahwa bagian anak angkat adalah sepertiga bagian dan tidak boleh melebihi dari bagian minimal yang diterima oleh para ahli waris. Wasiat wajibah yang telah ada dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fikih, al-qur‟an, dan hadits, karena dalam Inpres telah
disebutkan
bahwa
KHI
merupakan
pedoman
yang
memerlukan
pengembangan dan pengkajian lebih lanjut B.
Saran-Saran 1. Bagi umat Islam Indonesia harus bersyukur dengan adanya pengaturan wasiat wajibah dalam KHI dan menjadi kompetensi Peradilan Agama di Indonesia
62
sebagaimana tertuang dalam pejelasan UU No 3 tahun 2006 pasal 49 huruf a umur 20 berisikan penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 2. Para hakim dalam memberikan putusan harus sesuaidengan hukum yang berlaku baik dari alquran dan hadist maupun dari sumber hukum yang lain.
DAFTAR PUSTAKA Afandi, Ali.HukumWaris, HukumKeluargadanHukumPembuktian, (Jakarta: RinekaCipta, 1997). Alawi, A, Wasit Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Arto, A. Mukti Praktek pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004). Basir, Cik. Aspek Prosedural/ Prosesuil Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, (Jakarta: Pokja Perdata MARI, 2007). Budiarto,M.Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum,(Jakarta : Akademika Pressindo, 1991). Dahlan, Abdul Aziz Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6). Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama R I..( Jakarta Tahun 2000). Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta : Liberty. 1988). Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).
63
Harahap, M. Yahya.Informasi Materi KompilasiHukum Islam, Memposotifkan Abtraksi Hukum Islam, Dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi HukumIslam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990). Ka„bah, Rifyal Pengangkatan Anak Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( Artikel dalam Suara UldilagEdisi Maret 2007). Kadir, Muhammad Abdul Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung , PT. CITRA Aditya Bakti, 1992). Manan, Abdul Capita Selekta Permasalahan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2008. Martosedono,Amir.Tanya JawabPengangkatanAnakdanMasalahnya., (Semarang :Effhar Offset danDahara Prize., 1990). Meliala,Djaja S.PengangkatanAnak (Adopsi) di Indonesia, ( Bandung: Tarsito, 1986). Moloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2004). Rahman, Fatchur.IlmuWaris, (Jakarta: BulanBintang, 1979). Rofiq,Ahmad Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003). Salim, Oemar Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, , (Jakarta: Rineka Cipta 1991). Soimin,SoedaryoHukum Orang danKeluarga. (Jakarta :SinarGrafika, 1992). Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2001). Soeroso, R. Praktek Hukum Perdata Bentuk-bentuk surat di Bidang Kepercayaan Perdata, , (Jakarta: Sinar Grafika 1994). Soepomo.Bab-babTentangHukumAdat.(Jakarta : PradnyaParamita, . 1985). Suparman, et.all,. Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam). (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997) Tafal, Bastian.PengangkatanAnakMenurutHukumAdat Serta Akibat-akibatHukumnya di KemudianHari. (Jakarta: Rajawali, 1983). Usman, Husaini.Metedologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara 2001). Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Hukum Waris Kodifikasi, ( Surabaya: Airlangga University Press 2000). Vollmar H.F.A.Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992). Wignjodipoero, Soerojo.PengantardanAsas-asasHukumAdat, (Jakarta :GunungAgung, 1984). Zahari,Ahmad.Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’I, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006) Zaini,Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995).
64
PENETAPAN
Salinan
Nomor: 171 /Pdt.P/ 2009 / PA.JS.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan agama Kls. IA Jakarta selatan yang memeriksa dan memutus perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pihak – pihak antara: 1. Dr. Dewi Hayati Heryundari binti Drs. Moestofa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter dan bertempat tinggal di Jalan Panglima PolimI nomor 69 rt. 003 rw. 004 kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
65
2. Drg. Noor Dewayani H binti Drs. Moestofa, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Gigi dan beralamat di Jalan Teratai XVI Blok Q.016 Tanjung Barat Indah Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II. 3. Siti Hapsari Hertjahyanti binti Drs. Moestofa, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan BUMNdan bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang V Nomor 11 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon III. 4. Arief SetiawanHergunanto bin Drs. Moestofa, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan dan bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang V no.3 Rt. 002 Rw.001 Keluraha Bintaro Kecamatan Pesanggrahan jakarta Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon IV. 5. Dimas Riyan Firmansyah Herwibowo, umur 29 Tahun agama Islam Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang V nomor. 3 Rt. 002 Rw. 01 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon V. Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka sidang; Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan, Tentang Duduknya Perkara Menimbang , bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2009 telah mengajukan Surat permohonanya yang terdaftar peda kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatandengan Nomor171/ Pdt. P / 2009 / PA.JS. tanggal 20 November dengan alasan sebagai berikut: g) Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 telah meninggal dunia Ayah kandung dari para pemohon yang bernama Drs. Moestofa bin Asmoeni di Jakarta karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian nomor 144/1755.3.2009. dari keluraha Bintaro. Jakarta Selatan. h) Bahwa ketika wafat ayahnya yang bernama Asmoeni dan ibunya bernama Hoesnah keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum. i) Bahwa semasa hidupnya almarhum Moestofa hanya menikah satu kali saja dengan Dra. Choiriyah binti ismail Pada tanggal 3 April 1966 sesuai dengan surat Nikah no.36995 / 65 tanggal 4 April yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Danurejo. Jogjakarta dan almarhumah telah wafat lebih dahulu dari almarhum Drs. Moestofa yaitu wafat tanggal 13 desember 2004 yang dikeluarkan oleh kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Dari Pernikahan tersebut almarhum Moestofa telah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama:
66
Dr.Dewi Hayati Heryundari. Drg. Noor Dewayani H. Siti Hapsari Hertjahyanti. Arief Setiawan Hergunanto. j) Bahwa almarhum dan almarhumah semasa hidupnya telah mengangkat seorang anak laki – laki yang benama Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. k) Bahwa para pemohon kesemuanya beragama islam l) Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkannya para ahliwaris almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni sesuai hukum Waris Islam. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para pemohon agar ditetapkan ahli waris masing-masing dari almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni kepada Bapak ketua pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memutus sebagai berikut: e) Mengabulkan Permohonan para pemohon. f) Menetapkan Ahli waris dari almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni yang meninggal tanggal 6 Juli 2009 adalah: (f) Dr.Dewi Hayati Heryundari. (anak Perempuan) (g) Drg. Noor Dewayani H.(anak perempua ) (h) Siti Hapsari Hertjahyanti. (anak Perempuan) (i) Arief Setiawan Hergunanto. (anak laki-laki) (j) Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. (anak angkat) g) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentil yang sekaligus pemohon I, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil nomor: w. 9-A 4/P/ 4787/ X /2009. Tanggal 5 November 2009 telah hadir secara in person dalam persidangan yang atas pertanyaan majelis hakim parapemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: 1. Foto Copy bermaterai sah Surat keterangan kematian almarhum Drs. Moestofa yang di keluarkan oleh Lurah bintaro tanggal 28 September 2009. (bukti berkode P.I) 2. Foto Copy bermaterai sah Surat keterangan kematian almarhum Dra. Choiriyah yang dikeluarkan oleh Camat Bintaro tanggal 13 Desember 2004. (bukti brkode P.2)
67
3. Foto Copy bermaterei sah Buku Kutipan Akta Nikah almarhum Drs. Moestofa dengan Dra. Choiriyah yang di keluarkan oleh kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Jogjakarta tanggal 4 April 1996. (bukti P.3) 4. Foto Copy bermaterei sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Hayati Herjundarai yang di keluarkan oleh kepala kantor Catatn Sipil Padang pada tanggal 14 Februari 1968. (bukti P.4) 5. Foto Copy bermaterei sah kutipan akta kelahiran atas nama Noor dewayani Herjuningsih yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Padang pada tanggal 29 November 1968.(bukti P.5) 6. Foto Copy Bermaterei sah Akta kelahiran atas nama Siti Hapsari Hertjahyanti yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Padang Pada tanggal 28 Juli 1970. (bukti P.6) 7. Foto Copy bermaterei sah Akta Kelahiran atas nama Arief Setiwan Hergunanto Yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil pada tanggal 1 februari 1972 (bukti P.7) 8. Foto Copy bermaterei sah salinan penetapan putusan nomor : 743/ pdt. P/1985 P.N. JKT. PST. Pada tanggal 2 september 1985 (bukti P.80 9. Foto Copy bermaterei sah Kutipan akta kelahiran atas nama Dimas Ryan Firmansyah yang dikeluarkan oleh catatan sipil Jakarta pada tanggal 4 juni 1986. ( Bukt Berkode P.9) 10. Foto copybermaterei sah surat pernyataan tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh para pemohon. (bukti berkode P.10) Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, para pemohon telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, para pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksimasing-masing bernama Ongko Tri Soelo Bin Kusuno dan Hamdan Irianto bin Abdul Hamid Suntoro yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut: Saksi. I . Ongko Tri Soeolo bin Kusumo: Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan pula kenal dengan orang tua para pemohon, karena saksi adalah adik ipar pemohon. Bahwa ayah para pemohon yang bernama Drs. Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 juli 2009 da ibu para pemohon bernama Dra. Choiriyah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2004, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
68
Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almahum Drs. Moestofa yaitu Asmoeni dan Ibu kandungnya Bernama Hoesnah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Drs. Moestofa. Bahwa selama hidup almarhum Drs. Moestofa hanya menikah satu kali saja dengan almarhumah Choiriyah yaitu ibu kandung para pemohon dan belum pernah bercerai dan selama menikah dengan almarhumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang masih hidup dan almarhum Drs. Moestofa dengan almarhumah Choiriyah semas hidupnya telah mengangkat seoranganak yang bernama Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena untuk kepentingan penentuan ahli waris dari almarhum Drs Moestofa bin Asmoeni. Saksi. II . Hamdan Irianto bin Abdul Hamid Suntoro: Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dan kenal dengan almarhum orang tua para pmohon. Karena saksi adalah suami para pemohon. Bahwa, ayah para pemohon yang bernama Drs. Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 juli 2009 da ibu para pemohon bernama Dra. Choiriyah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2004, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari almahum Drs. Moestofa yaitu Asmoeni dan Ibu kandungnya Bernama Hoesnah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Drs. Moestofa. Bahwa, selama hidup almarhum Drs. Moestofa hanya menikah satu kali saja dengan almarhumah Choiriyah yaitu ibu kandung para pemohon dan belum pernah bercerai dan selama menikah dengan almarhumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang masih hidup dan almarhum Drs. Moestofa dengan almarhumah Choiriyah semas hidupnya telah mengangkat seoranganak yang bernama Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo. Bahwa, saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena untuk kepentingan penentuan ahli waris dari almarhum Drs Moestofa bin Asmoeni. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa para pemohon telah membenarkan dan tidak membantahnya.
69
Menimbang, bahwwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan. Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas. Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan pnetapan ahli waris bagi orang-rang yang beragama Islam, maka dengan ketentuan pasal 49 dan penjelasan pasal 49 huruf b undang-undang nomor 7 tahun 1989yang diubah dengan undangundang nomor3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para pemohon adalah bahwa para pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2009 sesuai ketentuan hukum waris Islam. Yang dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkanya. Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah sesuai, dengan aslinya, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR. Demikian pula dua orang saksi-saksi telah memberikan keterangan secara jelasdan saling berkaitan sertatidak dibantah oleh para pemohon, maka keterangan saksi-saksi dari para pemohon patut diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan pasal 147 HIRdan pasal 172 HIR. Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti berkode P 1 dan P 2 berupa surat keterangan kematian dan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa Drs Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan istrinya yang bernama Choiriyah binti Ismail meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 desember 2004 karena skit dan dalam beragama islam serta orang tua almarhum Drs. Moestofa bernama Asmoeni dan ibunya bernama Hoesnah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Drs. Moestofa. Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam(hukum faraidh) bahwa seseorang meninggal dunia dan meninggalkan waris dan harta, maka ketentuan para ahli waris serta bagian nya secara qoth‟i telah diatur dalam Alquran sebagaimana dalam surat Annisa ayat 11. Menimbang, bahwa dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti berkode p3, berupa surat nikah almarhum Drs. Moestofa dengan almarhumah Dra. Choiriyah da bukti berkode p4, p5, p6, p7berupa akta kelahiran para pemohon serta keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa semasa hidup alamarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni menikah hanya satu kali dengan alamarhumah Dra.
70
Choiriyah telah dikarunia 4(empat) orang anak yaitu para pemohon I,II,III,dan pemohon IV. Menimbang, bahwa terbukti pula almahum Drs. Moestofa bin Asmoeni meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama islam. Menimbang bahwa berdasarkanbukti berkode p8 dan p9 berupa salinan penetapan anak angkat, maka telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Moestofadengan almarhumah Dra. Choiriyah telah mengangkat anak yang bernama Dimas Riyan Herwibowo sesuai pasal 17 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dengan demikian patut ditetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni yaitu, Dr.Dewi Hayati HeryundariDrg. Noor Dewayani h dan Siti Hapsari Herjahyti dan Arief Setyawan Hergunanto sedangkan Dimas Ryan Firmansyah Herwibowo adalah anak angkat dari almarhum Drs. Moestofa dengan Dra. Choiriyah yang dalanm hal ini dimungkinkan mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Drs. Moestofa dengan jalan wasiat wajibah dengan klausul tidak melebihi 1/3. Menimbang, bahwa karena para pemohon hanya memohon ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum Drs. Mestofa dan tidak memohon pembagian dari harta peninggalan, maka dalam hal ini majelis hakim tidak mempertibangkan bagian-bagian ahli waris. Menimbang, bahwa terhadap bukti p10 berupa surat pernyataan tidak sengketa dan karena para pihak tidak mohon pembagian waris maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi . Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya . Menimbang , bahwa karena para pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon . Memperhatikan dalil-dalil syr‟i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. MENETAPKAN
6. Mengabulkan permohonan para pemohon. 7. Menyatakan bahwa Drs. Moestofa bin Asmoeni telah meninggal dunia pada tanggal 6 juli 2009. 8. Menetapkan bahwa ahli waris dari alamarhum Drs. Moestofa bin Asmoeni adalah sebagai berikut: e. Dr. Dewi Hayati Heryundari ( anak perempuan ). f. Drg. Noor Dewayani H (anak perempuan ) g. Siti Hapsari Hertjahyanti (anak perempuan ) h. Arief Setiawan Hergunanto (anak laki-laki )
71
9. Menetapkan bahwa Dimas Ryan Firmansya Herwibowo adalah anak angkat dari alamhum Drs. Moestofa bin Asmoeni dengan almarhumah Dra. Choiriyah. 10. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar 161.000 (seratus enam puluh satu ribu) rupiah. Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 Hijriah oleh kami Dra. Muhayah,SH dan Drs. Sohel, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbukaunuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh Nurhayati, SH sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para pemohon .
Hakim Anggota
Hakim Ketua
ttd
ttd
Tamah, SH
Dra. Muhayah, SH
Hakim Anggota
Panitera Pengganti
ttd
ttd
Drs. Sohel, SH
Nurhayati, SH
PERINCIAN BIAYA PERKARA: 5. Biaya pendaftaran Rp. 6. Biaya panggilan Rp. 7. Biaya redaksi Rp. 8. Biaya materai Rp.
30.000; 120.000; 5000; 6000;
Jumlah Rp. 161.000; (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) Untuk salinan sesuai aslinya
72
Pengadilan agama Jakarta Selatan
Panitera
Dra Hj Aminah
PEDOMAN WAWANCARA Sumber Tanggal Lokasi
: Dra. Muhayah, SH. : 16 Agustus 2011 : PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
1. Pernahkan ibu hakim menangani perkara permohonan penetapan waris anak angkat? Jawab: pernah 2. Apakah menurut ibu hakim anak angkat memperoleh hak waris? Jawab: anak angkat tindak mendapat waris dari orang tua angkatnya akan tetapi istilanya wasiat wajibah.
73
3. Apa yang menjadi landasan hukumnya anak angkat mendapat wasiat wajibah? Jawab: KHI pasal 209 (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya 4. Bagaimana pandangan ibu hakim tentang wasiat wajibah dalam hukum islam? Jawab:Wasiat wajibah yang telah ada dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fikih, al-qur’an, dan hadits, karena dalam Inpres telah disebutkan bahwa KHI merupakan pedoman yang memerlukan pengembangan dan pengkajian lebih lanjut 5. Apakah setiap permohonan penetapan waris Anak angkat, hakim selalu mengabulkan Permohonan para pemohon? Jawab: tidak, karena harus di lihat dari segi pembuktiannya.dengn semua dalil, dan bukti yang telah di ajukan 6. Apakah wasiat wajibah boleh lebih dari 1/3 ? Jawab: tidak boleh 7. Apakah sering terjadi konflik antar ahli waris tetap dengan anak angkat? Jawab:bukan sering, tetapi ada beberapa yang masih belum mengerti tentang hak ahli waris dan anak angkat.
74
