Pajak Rokok Daerah sebagai Opsi Pembiayaan Berkelanjutan Pengendalian Tembakau: Studi Kasus di Provinsi Lampung
Disampaikan oleh:
NOVIANSYAH, S.T., M.Kes., AAK. Sekretaris Umum Pengda IAKMI Lampung 1
OUTLINE A. Gambaran Umum Provinsi Lampung B. Kebijakan Pajak Rokok C. Implementasi Pajak Rokok di Provinsi Lampung D. Rekomendasi
2
3
POSISI GEOGRAFIS LAMPUNG
Luas Wilayah Total: 51.991 Km2 Luas daratan: 35.288,35 Km2 (termasuk 132 pulau) Panjang garis pantai 1.105 km
PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2015 & BONUS DEMOGRAFI TAHUN 2034 Jumlah Penduduk No.
Kabupaten/Kota Laki-laki
Perempuan
Luas Wilayah
Kepadatan (Jiwa/Km2)
Jumlah
1.
Lampung Barat
155,804
137,301
293,105
2,142.78
136.79
2.
Tanggamus
299,214
274,690
573,904
3,020.64
189.99
3.
Lampung Selatan
499,385
473,194
972,579
700.32
1,388.76
4.
Lampung Timur
516,079
492,718
1,008,797
5,325.03
189.44
5.
Lampung Tengah
630,962
608,134
1,239,096
3,802.68
325.85
6.
Lampung Utara
308,083
298,009
606,092
2,725.87
222.35
7.
Way Kanan
223,116
209,798
432,914
3,921.63
110.39
8.
Tulang Bawang
222,380
207,135
429,515
3,466.32
123.91
9.
Pesawaran
219,587
206,802
426,389
2,243.51
190.05
10.
Pringsewu
198,304
188,587
386,891
625
619.03
11.
Mesuji
102,417
93,265
195,682
2,184.00
89.60
12.
Tulang Bawang Barat
135,811
128,901
264,712
1,201.00
220.41
13.
Pesisir Barat
78,693
71,197
149,890
2,907.23
51.56
14.
Bandar Lampung
493,411
485,876
979,287
296
3,308.40
15.
Metro
79,191
79,224
158,415
61.79
2,563.76
4,162,437
3,954,831
8,117,268
34,623.80
234.44
Jumlah
NO.
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Provinsi Lampung Bandar Lampung Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Selatan Lampung Utara Tanggamus Way Kanan Pesawaran Pringsewu Tulang Bawang Lampung Barat Metro Tulang Bawang Barat Mesuji Pesisir Barat TOTAL BELANJA
JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5,359,402,785,048.00 2,354,274,575,476.53 2,445,789,404,337.00 2,065,766,324,750.50 2,021,817,829,670.00 1,752,595,906,378.00 1,584,555,595,823.16 1,262,552,031,800.00 1,197,246,237,042.00 1,255,939,521,640.00 1,300,100,468,042.00 1,065,843,599,101.00 872,090,692,722.00 916,251,642,215.00 823,930,855,939.00 784,120,394,060.00 27,062,277,864,044.20
Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2016 (APBD dan APBN) Kewenangan Dekonsentrasi
Pagu 402.718.085.000
Tugas Pembantuan
1.013.749.600.000
Instansi Vertikal
7.625.882.610.000
Total
9.042.350.295.000
TOTAL KAPASITAS FISKAL PROVINSI SEBESAR 36,1 T
Prevalensi Perokok Setiap Hari di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota (Riskesdas, 2013) 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 31.2% 31.2% 30.6% 29.9% 28.5% 10.0%
27.9% 27.7% 26.5%
25.1% 25.0% 24.4% 23.5% 23.2%
22.9% 21.8%
5.0% 0.0%
7
8
DASAR HUKUM Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Pajak rokok, antara lain: • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, • Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok
POIN PENTING Beberapa poin penting terkait Pajak Rokok (sebagaimana diatur dalam UU 28/2009) adalah sbb: Pajak Rokok adalah jenis Pajak Provinsi (Pasal 2 (1.e) 2 (dua) kondisi yang melatarbelakangi pajak rokok ditetapkan sebagai pajak daerah (provinsi) yang penerimaannya dapat dimanfaatkan oleh seluruh daerah, yaitu: 1) Aturan sebelumnya, UU 39/2007 dan Keputusan Menteri Keuangan, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) hanya diberikan kepada daerah penghasil rokok, 2) Konsumsi rokok dan dampak negatif rokok dialami oleh seluruh daerah. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok (Pasal 27 (1)) Dalam UU No. 11/1995 dan UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan UU No. 11/1995 tentang cukai, subjek Cukai adalah pengusaha pabrik atau pengusaha penyimpanan dan atau importir, sedangkan objek cukai adalah hasil tembakau. Sebaliknya, objek pajak rokok dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah konsumsi rokok dan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.
POIN PENTING lanjutan Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok (Pasal 29) Pajak Rokok dipungut oleh Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi (oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Pasal 27 (3)(4)) Mekanisme pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok Proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional. Rasio jumlah penduduk menggunakan data penduduk untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (Pasal 94 (1.d), dan
POIN PENTING lanjutan Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum (Pasal 31) Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai peraturan perundang-undangan Pemungutan Pajak Rokok secara efektif mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 181).
POLA PENYETORAN
(DILAKUKAN SECARA TRIWULAN)
•
TW I – III disetor di setiap bulan pertama TW berikutnya
•
TW IV (okt’ – nov’) bulan Desember
•
TW IV (des’) disetor bersamaan dengan TW I tahun berikutnya
disetor di
13
PERAN PEMERINTAH PROVINSI
1. Menetapkan Perda Pajak Rokok Perda No. 2 Tahun 2011 2. Menetapkan Pergub tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok bagi Kabupaten/Kota (setiap tahun) 14
PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN Dana Pajak Rokok merupakan tambahan dana APBD untuk kesehatan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok ini bersifat “On Top” (tidak mengurangi alokasi APBD untuk kesehatan yang telah ada selama ini)
Pengendalian Tembakau PROMOTIF DAN PREVENTIF
• Kawasan Tanpa Rokok Di Provinsi Lampung (3 Perda dan 9 Perbup) • Informasi, Edukasi dan Komunikasi • Advokasi Aliansi Bupati dan Walikota
PENANGANAN PENYAKIT
• Pengobatan • Upaya Berhenti Merokok
ATURAN PERUNDANGUNDANGAN
• UU No. 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan • PP No 109 Thn 2012 Tentang Pengamanan Produk Tembakau Bagi Kesehatan • Permenkes No 28/2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan • Permenkes No 40/2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan 16
KEBIJAKAN NASIONAL TEMBAKAU 100% bebas PENGENDALIAN asap rokok: 1.Tdk
ditemukan orang • UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 merokok di dlm gedung; • Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 2.Tdk ditemukan Bersama ruang Negeri 188/Menkes/PB/I/2011 - Nomor 7 Tahun merokok di Nomor dlm gedung; tentang Pedoman Pelaksanaan KTR 3.Tdk 2011 tercium bau rokok; 4.Tdk ditemukan Pemerintah puntung • Peraturan No. 109 Tahun 2012 tentang rokok; Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif ditemukan penjualan 5.Tdk Berupa Produk Tembakau rokok; • Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013 tentang 6.Tdk ditemukan asbak Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi atau korek api; Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau 7.Tdk ditemukan iklan atau • Peraturan promosi rokok;Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak merokok Bagi tandaJalan dilarang 8.Ada Peta Kesehatan (2009-2024) merokok; 17
18
19
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Dijabar kan
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
RKP Daerah
Dijabar kan
Pedoman
Renstra SKPD
RAPBN
Pedoman
RKP
Diperhatikan
RPJM Daerah
Rincian APBN
Diacu
Nasional
Pedoman
RKA-KL
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
UU SPPN
UU KN UU PEMDA
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
Renja - KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi/ Kabupaten/Kota di periode 2014 s.d 2016 adalah sebagai berikut: Tahun 2014 sebesar Rp. 225 milyar Tahun 2015 sebesar Rp. 357 milyar Tahun 2016 (proyeksi penerimaan) sebesar Rp. 487 milyar
REALISASI DBH PAJAK ROKOK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KABUPATEN/KOTA BANDAR LAMPUNG METRO LAMPUNG UTARA LAMPUNG SELATAN LAMPUNG BARAT TANGGAMUS TULANG BAWANG LAMPUNG TENGAH WAY KANAN LAMPUNG TIMUR PESAWARAN PRINGSEWU TUBA BARAT MESUJI PESISIR BARAT JUMLAH
TW II TA. 2014
TW III TA. 2014
TW IV TA. 2014
TW I TA. 2015
TW II TA. 2015
Jumlah
1.419.483.903
2.838.967.806
14.216.452.230
4.835.094.510
6.388.823.005
29.698.821.454
499.474.211
998.948.422
5.002.347.151
2.235.506.941
2.953.873.631
11.690.150.356
822.295.255
1.644.590.510
8.235.472.896
3.677.992.658
4.859.893.443
19.240.244.762
1.051.237.759
2.102.475.518
10.528.383.838
4.837.688.909
6.392.251.099
24.912.037.123
600.620.767
1.201.241.534
6.015.352.778
2.668.771.536
3.526.365.193
14.012.351.808
784.743.839
1.569.487.678
7.859.386.975
3.563.839.112
4.709.057.343
18.486.514.947
682.991.615
1.365.983.230
6.840.315.445
3.099.441.732
4.095.428.662
16.084.160.684
1.234.755.163
2.469.510.326
12.366.352.132
5.696.434.902
7.526.949.944
29.294.002.467
692.076.635
1.384.153.270
6.931.303.975
3.112.413.726
4.112.569.128
16.232.516.734
1.071.224.803
2.142.449.606
10.728.558.602
4.957.031.252
6.549.943.385
25.449.207.648
804.125.214
1.608.250.428
8.053.495.837
3.091.658.536
4.085.144.383
17.642.674.398
735.079.062
1.470.158.124
7.361.983.014
2.967.127.396
3.920.595.910
16.454.943.506
581.845.058
1.163.690.116
5.827.309.818
2.577.967.579
3.406.381.932
13.557.194.503
628.481.494
1.256.962.988
6.294.384.269
2.357.443.683
3.114.994.010
13.652.266.444
504.925.222
1.009.850.444
5.056.940.270
2.209.562.953
2.919.592.698
11.700.871.587
12.113.360.000
24.226.720.000
121.318.039.230
51.887.975.425
68.561.863.766
278.107.958.421
DBH PAJAK ROKOK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KABUPATEN/KOTA BANDAR LAMPUNG METRO LAMPUNG UTARA LAMPUNG SELATAN LAMPUNG BARAT TANGGAMUS TULANG BAWANG LAMPUNG TENGAH WAY KANAN LAMPUNG TIMUR PESAWARAN PRINGSEWU TUBA BARAT MESUJI PESISIR BARAT JUMLAH
TRIWULAN III 2015 4.003.930.801 1.851.218.229 3.045.737.381 4.006.079.216 2.210.003.658 2.951.207.088 2.566.640.671 4.717.204.826 2.577.382.749 4.104.906.340 2.560.195.423 2.457.071.468 2.134.809.107 1.952.193.769 1.829.734.072 42.968.314.798
TRIWULAN IV 2015 14.216.452.230 5.002.347.151 8.235.472.896 10.528.383.838 6.015.352.778 7.859.386.975 6.840.315.445 12.366.352.132 6.931.303.975 10.728.558.602 8.053.495.837 7.361.983.014 5.827.309.818 6.294.384.269 5.056.940.270 121.318.039.230
TRIWULAN I 2016 1.419.483.903 499.474.211 822.295.255 1.051.237.759 600.620.767 784.743.839 682.991.615 1.234.755.163 692.076.635 1.071.224.803 804.125.214 735.079.062 581.845.058 628.481.494 504.925.222 12.113.360.000
Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Provinsi Lampung PROV DAN KAB/KOTA
REGULASI KTR
Provinsi Lampung
Peraturan Gubernur No. 02 Tahun 2014
Kab. Lampung Selatan
Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2011
Kab. Way Kanan
Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2012
Kota Metro
Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014
Kab. Pringsewu
Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014
Kab. Lampung Barat
Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2014
Kab. Tanggamus
Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2014
Kab. Tuba Barat
Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2014
Kab. Pesisir Barat
Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014
Kab. Lampung Timur
Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014
Kab. Mesuji
Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2014
Kab. Lampung Tengah
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014
Kab. Pesawaran
Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2014
Kab. Lampung Utara Kab. Tulang Bawang Kota Bandar Lampung
Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 ---------
24
PUSKESMAS UBM (UPAYA BERHENTI MEROKOK) No
Kab/Kota
Puskesmas
Tahun Pelatihan
1
Pesawaran
Gedong Tataan
2014
2
Lampung Tengah
Bandar Jaya
2014
3
Pringsewu
Pringsewu
2015
4
Metro
Sumber Sari Bantul
2015
5
Bandar Lampung
Satelit
2015
6
Lampung Selatan
Natar
2015
7
Lampung Timur
Raman Utara
2015
8
Lampung Utara
Kotabumi II
2015
9
Lampung Barat
Kebun Tebu
2015
10
Pesisir Barat
Ngambur
2015
11
Way Kanan
Blambangan Umpu
2015
12
Mesuji
Tri Karya Mulya
2015
13
Tanggamus
Gisting
2015
25
Alokasi Pajak Rokok pada Dinkes Provinsi Lampung 2014-2016 120
100
80
37.83 46.81 56.66
60
PAJAK ROKOK APBD MURNI
40 62.17 53.19 43.34
20
0 2014
TAHUN APBD MURNI PAJAK ROKOK JUMLAH BL DINKES
2015
2014 76.14 M (53,19 %) 67 M (46,81 %) 143.14 M
2015 68.97 M (62,17 %) 41.96 M (37,83 %) 110.93 M
2016
2016 52.17 M (43,34 %) 68.19 M (56,66 %) 120.36 M
26
Evaluasi Pemanfaatan Pajak Rokok di Kab/Kota Tahun 2015 • Hasil laporan dari 15 kab/kota se-Provinsi Lampung, bahwa untuk Tahun 2015 terdapat 7 kabupaten yang sudah menyusun dan melaksanakan program kegiatan pemanfaatan dana pajak rokok sesuai dengan UU 28/2009 (Pasal 25-31), yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringse wu, Way Kanan, Mesuji.
• Adapun 5 kab/kota yang belum memiliki program/kegiatan yang didanai pajak rokok adalah Kota Bandar Lampung dan Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, dan Lampung Tengah, sedangkan terdapat 3 kabupaten yang tidak menyampaikan laporan yaitu Tulang Bawang Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan. 27
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN (DPRK) STUDI KASUS KABUPATEN LAMPUNG BARAT
28
PROGRAM BERSUMBER DANA PAJAK ROKOK TAHUN 2016 a) Program KIA & Gizi; b) Program PTM; c) Program Peningkatan Kapasitas SDM; d) Program Promkes; e) Program Pengawasan Obat dan Makanan. f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; g) Program Penyehatan Lingkungan.
29
Program Promosi Kesehatan • Sosialisasi dan Deklarasi 5 pekon (desa) sebagai pilot project pekon yang melaksanakan KTR di wilayahnya; • Satgas KTR tingkat Kabupaten terdiri dari usur Dinas Kesehatan, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Pemda dan Pol. PP;
30
• Tugas yang dilakukan antara lain untuk sosialisasi KTR di masyarakat, penegakan hukum pelaksanaan KTR, dan mengganti spanduk-spanduk rokok yang ada di toko-toko sepanjang jalan utama kota Liwa dengan spanduk himbauan untuk tidak merokok. • Deklarasi pekon-pekon KTR didahului dengan sosialisasi KTR yang dilanjutkan dengan menawarkan pekon sasaran untuk menjadi pekon pilot project KTR. • Kesanggupan pekon untuk melaksanakan KTR akan dituangkan dalam SK Peratin yang berisikan poin kesepakatan pelaksanaan KTR. 31
• Tahun 2016, ditargetkan 5 pekon sebagai Pilot Project, s.d bulan Oktober sudah ada 2 pekon yang mendeklarasikan diri sebagai pekon KTR.
32
• Isi kesepakatan antara lain: Tidak merokok di dekat bayi dan bumil; Tidak menyuruh anggota keluarga untuk membeli rokok; Tidak merokok di tempat ibadah; Tidak menyediakan rokok di acaraacara pesta (hajatan) atau keramaian di pekonnya; Tidak merokok di rumah; Dst... 33
Program PTM • Pelaksanaan Program PTM, berfokus pada pembentukan Posbindu dengan target 70 posbindu sampai dengan tahun 2017. Target ke depannya adalah 1 pekon memiliki 1 posbindu. (Jumlah pekon di LB sebanyak 136 pekon) • Melaksanakan survei Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (FR-PTM) terhadap 180 orang per pekon. • Dari hasil survei diharapkan akan ditemukan perilaku dari individu di masyarakat yang menjadi faktor resiko PTM di masyarakat. 34
Program Upaya Kesehatan Masyarakat • Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil di Kabupaten Lampung Barat; • Melaksanakan sunatan massal di setiap kecamatan; • Memberikan bantuan bahan makanan untuk balita dan bahan PHBS untuk masyarakat. 35
Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu Balita
36
Sosialisasi P4K
37
38
• Perlu ada penegasan secara tersurat dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya • Perlu adanya ketentuan batas maksimal waktu bagi Pemerintah Provinsi untuk transfer ke Kabupaten/Kota • Perlu adanya mekanisme reward & punishment bagi Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemanfaatan dana pajak rokok sesuai ketentuan (fungsi kontrol) 39
