Pahlawan yang Peduli Rakyat

GEMA REDAKSI

Pahlawan yang Peduli Rakyat Para pembaca yang budiman,

B

ULAN Nopember ini, tepatnya tanggal 10 November, bangsa Indonesia meperingati Hari Pahlawan Nasional. Biasanya pada hari besar seperti ini disertai penganugerahan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang dimasa lalu berjuang dengan cita-cita merebut kemerdekaan, kebebasan dari kebodohan dan kemiskinan. Pahlawanpahlawan bangsa di masa lalu mengantar kita merdeka dan langsung membangun sumber daya manusia dan infrastruktur agar penduduknya makin cerdas dan mampu bekerja keras membangun anak bangsanya yang umumnya sangat terbelakang. Oleh karena itu, segera setelah merdeka, banºgsa kita menyatukan seluruh anak bangsanya untuk maju bersama-sama. Tidak jarang ajakan untuk maju itu tinggal sebagai slogan dan tidak mendapat sambutan rakyat seperti diharapkan. Untuk itu para pemimpin politik tidak kurang akal, dikembangkannya keadaan seakan negara yang baru merdeka itu mendapat ancaman dari negara lain, baik tetangganya yang dekat atau dari negara besar yang ingin memanfaatkan kekayaan bumi pertiwi yang sebagian besar belum digali. Ancaman itu kadang berhasil membuat bangsa ini takut, malu atau kuwatir dan berusaha bersatu dan bekerja lebih keras. Tetapi kadang kerja keras itu tidak ditanggapi dengan baik sehingga kekendoran semangat muncul kembali. Dewasa ini, dalam alam demokrasi yang sangat terbuka, ditambah lagi dengan akibat luapan penduduk muda karena negara ini berhasil dalam program KB, pendidikan dan pembangunan, memasuki era bonus demografi. Jumlah penduduk muda dan cerdas melimpah di segala pelosok tanah air, ditambah lagi terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean. Penduduk muda harus bersaing anak muda tetangganya sesama Negara Asean guna mendapat kerja mendukung kemajuannya. Para pemimpin bangsa harus bekerja lebih keras. Tantangan yang dihadapi bangsa ini bertambah multi kompleks dan datang dari segala arah. Pada saat yang bersamaan, PBB memutuskan strategi pembangunan baru, Pembangunan global, Sustainable Development, dengan tujuh belas target utamanya. Ada tujuh

belas target sasaran ditonjolkan sebagai prioritas utama. Pengentasan Kemiskinan dan Upaya Melenyapkan kelaparan secara tuntas harus selesai dalam 15 tahun mendatang. Kedua target utama tersebut dibarengi dengan usaha mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya yang dewasa ini makin menganga. Tidak ada pilihan lain bagi setiap pemimpin bangsa kecuali memperkuat komitmen pada pemberdayaan keluarga prasejahtera, keluarga miskin, bukan hanya di desa miskin, tetapi di semua desa padat penduduk. Desa padat penduduk usia kerja harus dijadikan sasaran utama. Semua kekuatan pembangunan harus diajak secara gotong royong memberi dukungan kepada upaya pemberdayaan yang bersifat paripurna. Seluruh keluarga mampu didorong cinta produksi dalam negeri dan membeli produk dan jasa yang dihasilkan keluarga msikin yang bangkit itu. Tanpa solidaritas itu keluarga miskin akan tetap miskin dan kesenjangan akan makin menganga. Bangsa Indonesia akan main mundur masuk dalam kategori bangsa yang tertinggal. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan dan merestui usaha maha besar membangun anak bangsanya. Selamat membaca. Haryono Suyono Pemimpin Umum

Terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean, penduduk muda harus bersaing anak muda tetangganya sesama negara Asean guna mendapat kerja mendukung kemajuannya. Para pemimpin bangsa harus bekerja lebih keras. Tantangan yang dihadapi bangsa ini bertambah multi kompleks dan datang dari segala arah. [FOTO: MULYONO]

Gemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

3

DAFTAR ISI

Pemimpin Umum: Prof. Dr. H. Haryono Suyono Wakil Pemimpin Umum: Dr. Subiakto Tjakrawerdaja dr. Loet Affandi, SpOG Penasehat: Sudwikatmono Bambang Trihatmodjo Pemimpin Perusahaan: Drs. TP Suparta, MBA Pemimpin Redaksi: Drs. Dadi Parmadi, MA Wakil Pemimpin Redaksi: Hari Setiyowanto Redaktur Pelaksana: Dede Haeruddin Redaktur Senior/Koordinator Liputan Daerah: H Harun Nurochadi Staf Redaksi: Rahmawati Haris Fadillah Irwan Riduan Fotografer: Tirto Andayanto, POV Kontributor Foto: Drs. Fajar Wiryono Naziruddin (Rudi) Lubis Designer: S Herman Ade Sudrajat H. M. Nizar

LAPORAN UTAMA

Posdaya Implementasikan UU Desa Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua elemen bangsa sedang bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat mewujudkan pembangunan yang merata menyentuh masyarakat. Badan Pusat Statistik Pusat (BPS) mengupdate jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami peningkatan selama periode September 2014 ke Maret 2015. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di pedesaan tercatat sebanyak 17,94 juta orang, atau naik 570.000 orang dari bulan September 2014 yang sebanyak 17,37 juta orang.

Sekretaris Redaksi: Ari Yusnita, SE Gemari On-Line: Donni A Hanafie Abdurrahman Fadil Binnur, S. Kom Konsultan Ahli: Dr. Moch. Soedarmadi Dr. Mazwar Noerdin Dr. Sugito Suwito, MA Dr. Rohadi Haryanto, MSc Drs. Made Are Subrata Manajer Iklan dan Promosi: Dr. Mulyono D Prawiro Staf Tata Usaha dan Umum: Hendro B Setiadi, SE, Ak Irwan Febriansyah, SE Sandra Amelia, SE Produksi: Sidik Nurhidayat Sirkulasi dan Distribusi: Drs. FX Riswadi, Johari, Sulaeman. Alamat Redaksi: Jl. Pengadegan Barat No. 4 Jakarta Selatan 12770 Telp. (021) 794 3120 Fax. (021) 794 2802 E-Mail: [email protected], http:// www.gemari.or.id. Penerbit: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Pelaksana Penerbitan: Yayasan Anugerah Kencana Buana Percetakan: PT. Citra Kharisma Bunda Isi di luar tanggung jawab percetakan

4

38

CERITA SAMPUL

41

H Sudirman Zaini, SH, MH Siapkan APBD untuk Posdaya Bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi H Sudirman Zaini, SH. MH, terbilang bupati yang sangat mengerti apa yang dimaui rakyatnya. Sejak dipercaya menjalankan amanah sebagai bupati pada 2011 lalu dan mulai mencanangkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan memberikan dana sebesar Rp 100 juta per desa/dusun, masyarakat Kabupaten Bungo kini telah merasakan manfaat besar. Tidak hanya mampu menurunkan angka kemiskinan, usaha-usaha swadaya masyarakat pun tumbuh menjamur. Lelaki kelahiran Koto Jayo, 25 Agustus 1952 ini merupakan satu di antara 29 bupati/ walikota seluruh Indonesia yang meraih penghargaan sebagai pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Suami dariDrg Hj Eni Wardani ini pun dikenal sebagai sosok berpengalaman dan sangat dekat dengan rakyat.


LAPORAN DAERAH

62

Milangoni Subiakto Tjakrawerdaja: ≈Saya Akan Teruskan Cita-cita Ibu Tien SoehartoΔ PENDIDIKAN

58

Kolaborasi Universitas Trilogi dan Corban University USA Posdaya Jadi Model Pemberdayaan Amerika Serikat Keberadaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di berbagai daerah di tanah air ternyata menyedot perhatian masyarakat mancanegara. Programnya yang unik, universal dan menyangkut masalah kemanusiaan itulah tertariknya tokoh-tokoh di dunia. Tepatnya, Kamis pagi 22 Oktobe 2015 lalu President Corban University United State of America (USA) Prof Sheldon C Nord, PhD dari Oregon, USA mengungkapkan ketertarikannya.

POSDAYA MASYARAKAT

7

Posdaya Pulo Kambing RW 02 Jatinegara, Jakarta Timur Kelola Bank Sampah Kini Sampah menjadi Berkah Kiprah Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Pulo Kambing patut mendapat acungan jempol. Posdaya yang terletak di Jl Kikir No 17 RT 008, RW 02, Kp Pulo Kambing, Komplek PLN Klender, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta ini membuat decak kagum siapa saja yang berkunjung ke wilayahnya. Tepatnya pada Senin pagi 26 Oktober 2015 lalu, rombongan Observation Study Tour (OST) dan Pelatihan Posdaya angkatan ke-102 dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dibuatnya terpesona.

Redaksi menerima artikel via Pos, Faximile atau E-mail: [email protected] yang sesuai dengan misi Majalah Gemari. Artikel diketik 2 (dua) spasi di atas kertas folio, antara 1,5 - 3 halaman. Redaksi berhak merubah tulisan tanpa merubah isi artikel. Karya yang dimuat diberikan imbalan.

“Kami percaya ibu-ibu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayaysan Karya bakti Ria Pembangunan (YKBRP). Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita bersama,” ungkap Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono.

Gema Redaksi

3

Surat Pembaca

6

Posdaya Perguruan Tinggi

13

Posdaya Organisasi Sosial

31

Kolom Khusus

44

Forum Kita

60

www.gemari.or.id F o t o S a m p u l : Imaji Indonesia


5

SURAT PEMBACA Setiap surat yang dikirim harus disertai identitas diri antara lain KTP/SIM atau lainnya.

PWRI DAN GERAKKAN «SAIL INDONESIA»

P

ADA puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu, para pengurus PWRI pusat maupun daerah sepakat akan menggiatkan kembali gerakan meninjau pulau-pulau Indah yang sebelumnya selalu dilakukan. Bahkan, kunjungan PWRI ke Raja Ampat beberapa tahun lalu, kini menjadi destinasi turis yang luar biasa. Tahun 2015, kata Ketua PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono gerakan untuk meninjau pulau-pulau atau Sail Indonesia akan dilakukan kembali. Ini menarik, tinggal di kapal meninjau pulau-pulau yang indah. Kegiatan PWRI ini menarik perhatian karena adanya pelayaran yang monumental tersebut. Ini dikatakannya pada puncak peringatan HUT PWRI ke 53 di Jakarta belum lama ini. Yang menarik lagi, peringatan HUT PWRI tahun ini selain dengan pemotongan tumpeng, Pengurus Besar PWRI memberikan piagam dan tanda kehormatan Wredatama Nugraha kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmiko MSi. Melalui tema “Dengan semangat Persatuan dan Kesatuan serta Kekompakan PWRI Mendukung Pembangunan Bangsa dan Negara”, Prof Haryono mengatakan, Misi PWRI

Peduli kepada Tiga Generasi yaitu peduli generasi anak anak, keluarga muda dan sesama lansia semakin diwujudkan dengan berbagai program, baik ekonomi, sosial dan budaya, serta kegiatan senam tera. Ia juga mengimbau bank-bank penyalur memberi fasilitas untuk kumpul-kumpul biarpun pengambilan dana pensiun bisa dengan kartu. Di tempat pertemuan disediakan ruangan khusus agar setiap bulan bisa berkumpul dengan rekanan, dapat saling bertukarpikiran, tukar pengalaman untuk melakukan pengabdian pada masyarakat di bawahnya. Hal tersebut sudah dilakukan oleh para pensiunan di DI Yogyakarta. Mereka mengambil dana pensiun melalui Bank Bukopin secara teratur. Menariknya, mereka juga bisa mengambil

pinjaman dengan agunan SK pensiun senilai Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Para pensiunan tidak semata pinjam uang, tapi dianjurkan memberikan pinjaman kepada kelompok Posdaya yang ada di desa sebesar Rp 1 – Rp 5 juta sebagai dana bergulir. Prof Haryono berharap, kegiatan ini bisa ditiru oleh cabang lain dan bank lainnya. Ada pula kegiatan senam keluarga Indonesia berbasis senam tera. Senam yang melibatkan tiga generasi, tua, muda dan anak-anak ini, tidak memerlukan lapangan luas, lebih mengutamakan kebersamaan kesatuan. Dalam upaya membangun ekonomi keluarga, para peserta senam itu tidak disediakan konsumsi tetapi keluarga miskin ini membangun warung-warung di pinggir lapangan yang bisa dibeli para peserta senam. Semarak senam keluarga Indonesia ini sudah dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta, Bekasi, Metro Lampung dan lain-lain yang tiap kali menggelar senam keluarga Indonesia, warung-warung jajanan keluarga itu dalam 1,5 jam sudah ludes terjual. Contohnya, di Pacitan, diundang 1.500 orang, yang datang 3.450 orang. Saya haturkan selamat dan sukses untuk Prof Haryono dengan PWRI-nya. Drs Siradj Soebagyo Desa Clapar Bagelen Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

Formulir Berlangganan

N a m a : ........................................................................................................ Alamat Lengkap : .............................................................................................................................................................. ............................................................ Kode Pos: ........................... Telp.: ....................................... Sebagai pelanggan tetap mulai nomor: ......... s/d. ........... Sebanyak: .............. eksemplar. Pembayaran dimuka melalui Yayasan Anugerah Kencana Buana Rekening Bank Central Asia (BCA) Irwan Febriansyah No. Rek.: 375 135 6941 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Graha Inti Fauzi Pelanggan, (.....................…………….) 6


POSDAYA MASYARAKAT

Posdaya Pulo Kambing RW 02 Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur

Kelola Bank Sampah Kini Sampah menjadi Berkah Kiprah Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Pulo Kambing patut mendapat acungan jempol. Posdaya yang terletak di Jl Kikir No 17 RT 008, RW 02, Kp Pulo Kambing, Komplek PLN Klender, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta ini membuat decak kagum siapa saja yang berkunjung ke wilayahnya. Tepatnya pada Senin pagi 26 Oktober 2015 lalu, rombongan Observation Study Tour (OST) dan Pelatihan Posdaya angkatan ke-102 dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dibuatnya terpesona.

K

UNJUNGAN rombongan OST Kota Gorontalo ke Posdaya Pulo Kambing langsung dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo Hj Jusmiaty Taha Kiai Demak. Bahkan, Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono dan Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin, MSc pun turut langsung meninjau Posdaya pimpinan Vera Nofita ini. Para guru besar itu sengaja turut mendampingi rombongan OST Kota Gorontalo untuk meninjau Posdaya yang baru berdiri 8 Oktober 2015 lalu ini. Tampak pula dalam kunjungan itu, Ketua TP PKK Jakarta Timur Hj Siti Syamsiah Bambang, Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, Assisten Direktur Program Yayasan Damandiri Faozan Alfikri SH, MKM, Ketua LPPM Universitas Trilogi Dr Budhi Purwandaya, Pemogram Manajemen Administrasi Bank Sampah Terkomputerisasi Universitas Trilogi Rudi Setiawan, MCs, puluhan TP PKK Kota Gorontalo, jajaran LPPM Universitas Trilogi, para tokoh masyarakat Kp Pulo Kambing dan undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Da-

mandiri Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, pihaknya sengaja melakukan kunjungan ke Posdaya Pulo Kambing ini, karena peserta OST dari Kota Gorontalo menginginkan kunjungan ke Posdaya yang baru berdiri. “Secara sengaja kunjungan ini mengikuti keinginan Ibu Walikota Gorontalo untuk meninjau ke Posdaya yang paling baik. Sebab kalau tidak, nanti kalau pulang tidak berani membuat Posdaya. Sehingga yang dicari adalah Posdaya yang baru dibentuk dan mulai merintis namun patut dicontoh,” tutur penggagas Posdaya ini di hadapan para peserta OST, TP PKK Jakarta Timur dan masyarakat Kp Pulo Kambing. “Bu Vera ini, saat mengikuti kegiatan OST dan Pelatihan Posdaya beberapa bulan yang lalu pernah menyampaikan kondisi di wilayahnya. Beliau mengatakan, saya punya ini, saya punya kegiatan ini, saya punya kelompok ini. tetapi semua kelompok itu jalan sendiri-sendiri,” tutur Prof Haryono menirukan ucapan Vera Nofita Ketua Posdaya Pulo Kambing saat mengikuti pelatihan Posdaya yang digelar Haryono Suyono Center (HSC).

Prof Dr Haryono Suyono bersama Ketua TP PKK Kota Gorontalo Hj Jusmiaty Taha Kiai Demak (kedua dari kiri depan), Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin, MSc (tengah), Ketua TP PKK Jakarta Timur Hj Siti Syamsiah Bambang (ketiga dari kanan) dan peserta OST Kota Gorontalo saat meninjau Posdaya Pulo Kambing Jatinegara, Jakarta Timur. [FOTO-FOTO: ADE S]


7

Ketua Posdaya Pulo Kambing Vera Nofita (kiri) tampak sumringah saat bergambar bersama Prof Dr Haryono Suyono, Hj Jusmiaty Taha Kiai Demak (ketiga dari kiri), Prof Dr Ir Asep Saefuddin, MSc (kedua dari kiri) Hj Siti Syamsiah Bambang (tengah) dan Ketua RW 02 Kp Pulo Kambing, Jatinegara.

Oleh karena itu, lanjut Prof Haryono, dirinya menganjurkan untuk membuat Posdaya. “Di Posdaya merangkul lingkaran kecil-lingkaran kecil yang ada di masyarakat. Dan Posdaya ini tidak menggantikan PKK, karena PKK mempunyai kegiatan sendiri yang pada umumnya diurus pemerintah dan bagian komponen pemerintah. Sedangkan kelompok masyarakat yang hati kecil, malu-malu kebanyakan tidak mau bergabung dengan PKK. Jadi, Bu Vera ini menampung ibu-ibu yang malu-malu begitu juga bapak-bapaknya,” ungkap Menko Kesra dan Taskin era Pak Harto ini. Dengan adanya Posdaya ini, lanjut Prof Haryono, memberi kesempatan kepada yang malu-malu. “Dan yang paling penting, di Posdaya yang harus ikut adalah keluarga prasejahtera. Keluarga-keluarga yang di tempat lain tidak diperhitungkan. Begitu juga bapakbapaknya yang tidak bisa ditampung di tempat lain di Posdaya bisa. Jadi, Posdaya adalah mitra PKK, karena di Jakarta ini nantinya gerakan PKK dan gerakan Posdaya akan diberi kesempatan yang sama. Langkah ini sesuai dengan kesepakatan dunia yang dicetuskan PBB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Prof Haryono. Sedangkan Ketua TP PKK Kota Gorontalo Hj Jusmiaty Taha Kiai Demak mengungkapkan apresiasi dan kagum atas berbagai aktivitas yang ditunjukkan Posdaya Pulo Kambing. “Kami sengaja mengajak 150 kader PKK mulai dari tingkat desa untuk menimba ilmu di Posdaya ini terutama manajemen pengelolaan bank sampahnya. Ini yang kami petik dan diterapkan di tempat kami,” tutur Hj Jusmiaty. Sampah jadi investasi Posdaya Pulo Kambing binaan Universitas Trilogi ini memang luar biasa. Posdaya berba-

8


sis masyarakat dan Pramuka wilayah yang baru berdiri 18 hari ini telah menunjukkan berbagai prestasi yang membanggakan. Wilayah RT 008 RW 02, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, yang merupakan daerah padat penduduk, rumah berdempetan, gang sempit ditambah intensitas limbah dan sampah dari masyarakatnya yang tinggi. Namun kondisi itu justru yang dijadikan peluang berharga bagi Posdaya Pulo Kambing. Belum genap satu bulan Posdaya ini berdiri telah mampu memberi angin segar bagi kehidupan masyarakat Pulo Kambing. Melalui “tangan emas” Vera Nofita selaku Ketua Posdaya Pulo Kambing, didukung Dewi Yuliasari selaku Sekretaris, Yayan Ferutensi selaku Bendahara, Parti selaku Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Sri Rahayu selaku Ketua Bidang Kesehatan serta pengurus lainnya mampu merubah “loyang” menjadi “emas”. Tumpukan sampah yang kerap mencemari wilayah Pulo Kambing kini justru menjadi berkah. Karena kini sampah disulap menjadi barang yang kembali bernilai ekonomi dan memberi tambahan pendapatan bagi masyarakat Pulo Kambing. Tak pelak, Vera pun berinisiatif menggagas bank sampah di wilayahnya. “Bank sampah kami tidak terlalu besar hanya berukuran 3 x 1.5 meter. Anggotanya yang sudah mengikuti tabungan sampah sebanyak 178 orang. Jumlah sampah yang terserap dalam kurun waktu satu tahun baru sekitar 8 ton. Memang masih sedikit, kalau dihitung dari 700 KK jumlah warga yang ada di wilayah Pulo Kambing,” tutur Vera Nofita seraya berharap ke depan bisa terus berkembang dengan adanya sosialisasi pengelolaan sampah melalui Posdaya. “Karena sampah itu bisa menjadi investasi, sampah itu income kita. Nanti, sampah di Posdaya Pulo Kambing akan menjadi kebutuhan. Karena nantinya akan berlomba-lomba membersihkan lingkungan,” ujar Vera optimis seraya mencetuskan bank sampahlah yang menjadi produk unggulan Posdayanya. “Mengapa bank sampah menjadi unggulan? Karena ternyata dari bank sampah mampu mendukung kegiatan-kegiatan lain. Terutama dengan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” jelas Vera meyakinkan. Di bidang pendidikan misalnya, ujar Vera, pihaknya mampu melatih adik-adik Gugus Depan untuk bisa melihat sampah sebagai nilai ekonomi, dengan cara setiap latihan Regu. “Barung wajib membawa sampah kering untuk dijadikan tabungan Regu/ Barung. Selain itu,

bimbingan belajar bisa dibayar dengan sampah. Melatih kaum ibu agar bisa mulai memilah sampah dari rumah,” tukas Vera di hadapan peserta OST Kota Gorontalo. Kalau di bidang kesehatan, lanjut Vera, secara otomatis lingkungan menjadi bersih. Pemandangan sekitar rumah menjadi lebih nyaman dan asri. “Sedangkan untuk ekonominya sudah jelas akan bisa menghasilkan uang. Contohnya, saat saya mulai memilah sampah rumah tangga, lalu ditabung di Bank Sampah. Maka ketika saya butuh uang maka saya bisa mengambil tabungan sampah,” papar Vera. Dirinya menilai, nilai ekonomi dari daur ulang sampah ternyata sangat menguntungkan. “Sampah kering bisa dibuat aneka kerajinan tangan. Sampah basah bisa menjadi kompos. Dari hasil pengolahan kompos bisa menghasilkan tanaman yang sehat. Dari tanaman sehat bisa dikonsumsi sendiri bahkan kalau berlebih bisa dijual. Dan ini tentu tambahan pendapatan bagi keluarga,” tutur Vera. Komputer bank sampah Luar biasa Posdaya Pulo Kambing ini. Walau belum genap satu bulan namun pilarpilar Posdaya seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan sudah berjalan bahkan padat kegiatan. Bidang pendidikan Posdaya Pulo Kambing sudah memiliki PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Melati, TPA, kegiatan Majelis Ta’lim, Gugus Depan Teritorial dan bimbingan belajar. Untuk bidang kesehatan, kegiatan Posyandu, Jumantik, lansia, senam (sehat jiwa) dan kesenian (akan dibuat) sudah rutin dilaksanakan. Sedangkan bidang ekonomi Posdaya Pulo Kambing telah mempunyai Koperasi, usaha kelontong, usaha sayur, usaha furnitur dan usaha kuliner atau makanan. Dan di bidang lingkungan dan kebun bergizi, Posdaya Pulo Kambing melalui bank sampah yang dikelolanya telah sukses merubah lingkungan Pulo Kambing menjadi lebih nyaman dan asri. Lingkungan di setiap rumah sudah mulai menanam aneka tanaman sayur, seperti bayam, tomat, cabe dan yang lainnya. Keberadaan Posdaya di wilayah Pulo Kambing sangat disyukuri Vera Nofita. “Alhamdulillah, dengan ada Posdaya masyarakat di Kp Pulo Kambing semakin bersatu dan mau menyampaikan pendapat. Dulu sebelum ada Posdaya, masing-

masing kelompok di masyarakat itu berdiri sendiri tidak mau bersatu, tidak mau saling menyampaikan isi hatinya kepada sesama kelompok lain. Tetapi setelah ada Posdaya mereka mau bertukar pendapat dan saling mencurahkan isi hatinya dengan kelompok lain,” tutur Vera Nofita. Mereka, lanjut Vera Nofita, sudah berani mengungkapkan pendapat, harapan dan mau untuk berdiskusi. “Oh…, kebutuhan kita nih. Kita mau bikin ini. PAUD kita pingin punya ini,” tambah Vera Nofita menirukan beberapa anggotanya yang semakin guyub dan berani untuk bertukar pendapat. “Jadi, setelah ada Posdaya, kita bisa berdiskusi seperti karang taruna. Remaja musholla kini bisa berdiskusi dengan kelompokkelompok masyarakat lainnya untuk mengungkapkan harapannya masing-masing. Dulu sebelum ada Posdaya, mereka sendiri-sendiri. Kegiatan musholla sendiri-sendiri, PAUD sendiri-sendiri. Tetapi sekarang sudah saling mengisi dan bersinergi,” papar Vera Nofita sumringah pasalnya dari kiprahnya bukan saja berbuah manfaat bagi masyarakat Pulo Kambing dirinya pun mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan. Berbagai kreasi yang dicetuskan para pengurus dan anggota Posdaya Pulo Kambing memang mengesankan. Kiprahnya patut menjadi teladan bagi Posdaya-Posdaya lain terutama yang baru merintis. Tak heran, bila berbagai kalangan banyak memberi apresiasi dari upaya Posdaya Pulo Kambing. Pimpinan Universitas Trilogi pun langsung memberi penghargaan dengan memberi sumbangan sebuah laptop lengkap dengan program manajemen administrasi bank sampah terkomputerisasi. Bukan hanya itu, Yayasan Damandiri pun memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Vera Nofita untuk melanjutkan S1 di Universitas Trilogi. Selamat! ADE S

Aktivitas Bank Sampak Posdaya Pulo Kambing mendapat perhatian dari peserta OST dan Pelatihan Posdaya Kota Gorontalo.


9

POSDAYA MASYARAKAT

Posdaya Posta Agung OKI, Sumsel

Kuatkan Pembangunan dari Desa Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Posta Agung bisa menjadi ujung tombak gerakan pembangunan dari desa. Posdaya yang terletak di Jalan Assaari Ahmad Depati LK 01 RT 02 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) ini menjadi wujud nyata dari tekad Bupati OKI Iskandar, SE. Dia berupaya merealisasikan penguatan pembangunan OKI dimulai dari desa.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono bersama Sekda OKI H Husin, SPd, MSi, Rektor UMP Dr HM Idris, SE, MSi, Ketua TP PKK Kabupaten OKI Lindasari Iskandar, SE, Ketua LPPM UMP, Camat Kayuagung Deni Agung Ariefson SSTP, Msi, serta lurah/kepala desa foto bersama di sekretariat Posdaya Posta Agung. [FOTO-FOTO: HARI]

10

P

AGI itu, Jalan Assaari Ahmad Depati LK 01 RT 02 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, OKI, Sumsel, terlihat lain dari biasanya. Pagi itu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang sibuk dengan mempersiapkan berbagai sarana dan memasang tenda. Karena akan hadir tamu istimewa. Tamu istimewa tersebut adalah penggagas model program pemberdayaan keluarga pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Mahasiswa KKN tematik Posdaya UMP bersama masyarakat Kelurahan Kedaton, berhasil mendirikan Posdaya Posta Agung. “Posdaya Posta Agung bisa menjadi ujung tombak gerakan pembangunan dari desa, seperti tekad Bupati OKI. Bupati Iskandar dalam menjalankan pembangunan di OKI dimulai dari desa, demikian diungkapkan Prof Dr Haryono Suyono saat didaulat meresmikan Posdaya Posta Agung. Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, rakyat mulai membangun. Kepala desa membangun bersatu dengan rakyat. Mahasiswa kuliah kerja nyata dari perguruan tinggi bergaul dan tinggal bersama rakyat di desa, menjadi calon pemimpin pada waktunya masih menjadi mahasiswa.


“Sehingga setelah nanti lulus dari perguruan tinggi langsung menjadi pemimpin yang cinta kepada rakyat, pemimpin yang memberi perhatian kepada rakyat, serta bekerja bersama rakyat,” papar Prof Haryono. Menjadi pemimpin yang memudahkan kepala-kepala desa , lanjutnya, yang mudamuda tetap muda karena tidak stress, tidak selalu ribut tetapi bekerja dengan rileks karena bersama-sama dengan rakyat serta teman-teman mahasiswa dan pelajar. Pada kesempatan tersebut, Prof Haryono menambahkan, membuat Posdaya itu tidak susah. Yang penting, ada kemauan, ada perhatian, ada kesediaan untuk bersama-sama memadukan kebersamaan. Diingatkan pula, di Posdaya tidak boleh ada perselisihan (perkelahian). Dalam Posdaya justru harus ada persatuan dan kebersamaan. Menurut Bapak KB (Keluarga Berencana) ini, pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa itu dimulai dari keluarga masing-masing. Di dalam keluarga tidak boleh ada perselisihan yang disertai dengan kebencian. Tetapi harus disertai dengan “perkelahian” yang disertai cinta kasih sayang dan kemesraan. Salah satu dalam kemesraan di keluarga agar tidak terjadi perkelahian harus mempunyai jamban keluarga yang bersih dan sehat. Prof Haryono menganjurkan sekaligus mengajak setiap keluarga di Posdaya mempunyai jamban keluarga. Pada lurah maupun kepala desa dan seluruh kader Posdaya yang sudah terbentuk di Kabupaten OKI, perlu melihat apakah semua keluarga yang ada sudah mempunyai

jamban keluarga. Karena jamban keluarga itu simbol dari persatuan dan kesatuan. Agar semua keluarga yang ada mempunyai jamban, Prof Haryono berharap agar gotong royong membuat jamban keluarga. “Melalui Pak Rektor (Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang), saya menyumbang 100 buah leher angsa untuk 100 jamban keluarga yang belum dibentuk,” kata Prof Haryono yang sontak disambut tepuk tangan semua yang hadir. Dalam membuat jamban keluarga itu, lanjut Prof Haryono, pakai leher angsa, pasir, semen. Untuk itu, kata penggagas Posdaya ini, kalau pasir banyak tersedia di Sungai Ogan, tinggal semen dan keramiknya dilakukan secara gotong royong. Selain itu perlu dicarikan sumbangan dari Ketua PKK Kabupaten OKI, dari Sekda, serta donatur asal keluarga kaya yang mempunyai jiwa peduli dan suka membantu kelurga lain yang belum punya jamban keluarga. Anjurannya yang kedua, rumah-rumah di sepanjang jalan perlu membuat lebih banyak kebun-kebun bergizi di halaman rumahnya. Kebun berigizi itu diisi dengan tanaman sayursayuran, seperti cabai, tomat, bayam, terong, dan sebagainya. Kebun bergizi yang sudah di sekitar Posdaya Posta Agung perlu lebih teratur. Untuk itu Haryono meminta para kader untuk minta bantuan kepada ibu-ibu PKK. Setelah teratur dan terisi kebun bergizinya selanjutnya dirawat dan dikelola dengan baik, sehingga nanti bisa dilombakan dalam perlombaan Kebun Bergizi. Prof Haryono menganjurkan lurah maupun kepala desa, PKK bersama masyarakat membentuk Posdaya-Posdaya untuk membantu pembangunan dari desa seperti tekad Bupati OKI. Selain itu, Prof Haryono juga mengajak semua untuk peduli pada keluarga miskin. Untuk dengan adanya dukungan bersama keluarga yang lebih kaya dan lurah diajak membuat usaha. Karena keluarga miskin kalau tidak berusaha akan tetap miskin. Hidupnya tidak berubah. Tetapi kalau mau usaha maka orang miskin bisa berubah dengan kondisi sebelumnya, menjadi lebih baik. Hadir dalam peresmian itu antara lain, Sekda OKI H Husin , SPd, MSi, Rektor UMP Dr HM Idris, SE, MSi, Warek I UMP, Ketua TP PKK Kabupaten OKI Lindasari Iskandar, SE. Selain

itu, Ketua LPPM UMP, Ketua TP PKK Kabupaten OKI, Deputi Bidang Kewirausahaan Yayasan Damandiri Dr Mazwar Noerdin, Deputi Bidang Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, Dirut Bank BPR Sumsel Nazirwan Delamat, Camat Kayuagung Deni Agung Ariefson SSTP, Msi, serta lurah/kepala desa dan mahasiswa peserta KKN Posdaya UMP. Sementara Sekda OKI mengatakan, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk tersebut harus dilakukan, salah satunya dengan membentuk pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Yaitu sebuah forum silaturahmi yang bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsifungsi keluarga secara terpadu. “Dengan adanya Posdaya ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi masyarakat yang dapat mendorong dan merangsang terbentuknya masyarakat yang mandiri jauh dari kemiskinan,” harap Deni. Sedangkan istri Bupati OKI, Lindasari Iskandar menyambut baik ajakan Prof Haryono Suyono agar PKK ikut membantu mengembangkan dan memajukan Posdaya. Di antaranya melalui berbagai pelatihan ketrampilan untuk ibu-ibu maupun pengembangan kebun bergizinya. HARI

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono memberikan inisiasi sekaligus meresmikan Posdaya Posta Agung.


11

POSDAYA MASYARAKAT

Prof Dr Haryono Suyono dan Ibu Hj Astuti Hasinah Haryono bergambar bersama peserta OST Kota Gorontalo yang dipimpin langsung Walikota Gorontalo Hi Martena A Taha, SE, MEc, Dev (duduk keempat dari kanan). [FOTO: ADE S]

Dari OST dan Pelatihan Posdaya Kota Gorontalo

3 Bulan Posdaya terbentuk di Seluruh Kota Gorontalo Peserta Observation Study Tour (OST) dan Pelatihan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) kali ini datang dari Provinsi Gorontalo. Tepatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, yang menjadi peserta angkatan ke-102. Walikota Gorontalo Hi Martena A Taha, SE, MEc, Dev, langsung memimpin rombongan Pemkot Gorontalo. Dirinya bersama seluruh jajarannya pun bertekad dalam tiga bulan seluruh Kota Gorontalo sudah terbentuk Posdaya.

A

DA yang menarik, dari acara yang terselenggara atas kerja sama Haryono Suyono Center (HSC) dengan Siti Padmirah Silver College dan Yayasan Damandiri ini. Sebanyak 150 peserta yang mengikuti kegiatan ini ternyata menjadi pemecah rekor peserta terbanyak dari 102 pelaksaann ini berlangsung. Apalagi acara dihadiri langsung Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono dan Ibu Hj Astuti Hasinah Haryono sebagai tuan rumah. Tak pelak, acara yang berlangsung di Gedung Siti Padmirah Silver College, Jl Pengadegan Barat No 4, Jakarta Selatan, ini menjadi semakin semarak dan berkesan. Bukan hanya itu, acara ini pun menjadi momen penting dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman atau MoU tentang Peningkatan Sumberdaya Manusia melalui Posdaya antara Pemkot Gorontalo dan Yayasan Damandiri. Selain itu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Gorontalo, STIA SETIH SETIO Muara Bungo, Jambi, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SETIH SETIO Muara Bungo, Jambi dan STAIN Muara Bungo juga melakukan hal serupa. 12

Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, Walikota Gorontalo, Hi, Martena A Taha SE, M,Ec,Dev adalah Walikota pertama yang akan melaksanakan satu program baru yang diputuskan oleh PBB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs), bahkan pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Presiden hadir dalam sidang PBB tersebut sampai saat belum mengadakan pertemuan. “Intinya adalah bagaimana menterjemahkan kerja sama pembangunan antara negara dan pada tingkat akar rumput,” tutur pria kelahiran Pacitan, Jatim, 6 Mei 1938 ini di hadapan ratusan peserta OST Pemkot Gorontalo. Dijelaskannya, target SDGs itu adalah pengentasan kemiskinan melalui upaya tiga komponen paling yaitu kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Untuk itu, dirinya mengajak, Walikota Gorontalo untuk membentuk Posdaya, usaha mikro dan membangun Silver College. “Sebagaimana ajakan salah satu dari SDGs itu adalah fokus membentuk Posdaya dan mengadakan pemetaan keluarga,” tukas Prof Haryono. Ajakan itu ditanggapi serius Walikota Gorontalo Hi Martena A Taha, SE,


MEc, Dev. Dirinya pun bertekad akan membentuk Posdaya di setiap kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW. “Saya optimis langkah ini akan dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Karena kegiatan ini digerakkan oleh masyarakat secara gotong royong, pemerintah hanya menjdi fasilitator, mediator dan regulator,” jelasnya. Menurut Martena A Taha, kerja sama dengan Yayasan Damandiri akan segera ditindak lanjuti. “Kami diberi waktu selama tiga bulan untuk membentuk Podaya diseluruh wilayah Kota Gorontalo. Setelah kesemuanya terbentuk selanjutkanya akan membuat gebyar Posdaya,” ungkapnya. Target yang akan dicapai, lanjut Martena A Taha, pihaknya akan membentuk 173 Posdaya di seluruh Kota Gorontalo, yang terdiri dari 173 RW 50 Kelurahan dan 9 Kecamatan dengan jumlah penduduk 197.000 jiwa. “Karena Kota Gorontalo menjadi Ibukota provinsi tentunya menjdi pusat aktivitas masyarakat. Dengan Posdaya angka kemiskinan di Gorontalo 5,6% setidaknya setiap tahun angka tersebut akan dikurangi 1,5%,” ungkapnya. ADE S

POSDAYA PERGURUAN TINGGI

KKN Tematik Posdaya Perdana STIE Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi

Wujudkan Jiwa Wirausaha Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) terus menjadi primadona berbagai perguruan tinggi di tanah air. Kali ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang menggelar kegiatan itu untuk yang pertama kalinya. Pada acara pembekalan KKN Tematik Posdaya Minggu pagi 27 September 2015 lalu sebanyak 170 mahasiswa tampak penuh semangat dan siap untuk melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat . Mereka bertekad wujudkan jiwa wirausaha bagi masyarakat Bekasi.

P

ARA mahasiswa Universitas Pelita Bangsa akan melaksanakan KKN mulai 5 Oktober 2015. Selama tiga bulan mereka akan melaksanakan kegiatan pengabdiannya kepada masyarakat di dua kecamatan di Kabupaten Bekasi, yaitu Kecamatan Cikarang Pusat dan Cikarang Selatan. Terbagi menjadi 20 kelompok yang terdiri dari 15-20 mahasiswa dan 20 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Karena mayoritas mahasiswa STIE Pelita Bangsa adalah karyawan pabrik sehingga saat melakukan KKN mereka tidak nginap di lokasi tetapi membuat program minimal enam kali pertemuan di desa tempat KKN. Acara yang terselenggara atas kerja sama Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi dan Yayasan Damandiri disambut antusias berbagai

pihak. Apalagi dengan menghadirkan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono yang langsung memberi pembekalan. Tak pelak, acara yang berlangsung di Kampus II Pelita Bangsa, Jl Inspeksi Kali Malang –Tegal Danas, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jabar ini disambut hangat seluruh mahasiswa dan civitas akademika. Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono mengimbau kepada mahasiswa KKN Pelita Bangsa agar ketika terjun ke desa untuk melakukan KKN sejak awal untuk membentuk kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3-5 mahasiswa. “Nanti ketika datang ke desa tempat pelaksanaan KKN kalian harus bertemu terlebih dahulu dengan para pemimpin desa. Jangan

Ketua Yayasan Damandiri saat menyampaikan pembekalan KKN Tematik Posdaya di hadapan para mahasiswa STIE Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi. [FOTO-FOTO: ADE S]


13

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono bergambar bersama Pembina Yayasan Pelita Bangsa Ir H Muhammad Mardiana, MM (kiri), Ketua Yayasan Pelita Bangsa Dra Hj Rd Roro Kusindrarti, MM (kedua dari kanan) dan Ketua LPPM Pelita Bangsa Dra Retno Purwani, MM (kanan).

14

langsung datang ke rumah penduduk nanti dikira kalian akan membuat kekacauan,” imbuh pria kelahiran Pacitan, Jatim, 6 Mei 1938 ini saat memberi pembekalan. Ketika datang, lanjut Prof Haryono, hendaknya memakai jaket almamater dengan tandatanda Universisas Pelita Bangsa. “Apalagi pada saat ini mendekati masa-masa politik dengan segera akan digelarnya pelaksanaan Pilkada serentak diseluruh Indonesia pada 9 Desember 2015. Jadi, mengawali dengan ucapan salam atau Assalamu’alaikum itu perlu disampaikan kepada Ketua RT, Ketua RW. Sedangkan pimpinan LPPM diharapkan mengadakan pertemuan dengan Pak Camat dan rame-rame dengan mahasiswa syukur kalau Bapak pembina berkenan berkunjung ke Kecamatan karena ini kegiatan KKN yang pertama,” tukasnya. “Nanti ketika bertemu pak camat, mohon agar lurah-lurahnya diundang. Kalau bisa juga ketua RW dan RT nya juga diundang. Kedatangannya kemudian menyampaikan maksud dan tujuan bahwa pergi ke desa mau membentuk Posdaya. Dan Posdaya ini bukan Partai Politik bukan juga organisasi masa tetapi hanya merupakan forum di mana masyarakat desa berkumpul bersama membicarakan pemberdayaan keluarga yang ada di desa,” papar Prof Haryono. Selain itu, tambahnya, setiap kelompok mahasiswa yang terdiri dari 3-5 orang diharapkan berkunjung ke Ketua RT mohon petunjuk siapa yang kiranya di desa itu menjadi tokoh masyarakat untuk diajak mengumpulkan keluarga yang ada di desa untuk diajak membentuk Posdaya. Kemudian bicarakan


siapa yang kira-kira mau dan bisa dijadikan ketua, sekretarais dn bendara Posdaya. “Dalam pertemuan tersebut dosen pembimbing lapangan harus mendampingi sehingga kalau ada pertanyaan pada pertemuan tersebut mahasiswa tidak bisa jawab dosen pembimbing yang bisa menjawab,” jelas Prof Haryono. Setelah dibentuk pengurus Posdaya, saran Prof Haryono, bicarakan seputar program dari pengurus. Menurutnya tujuan utama dari Posdaya ini yaitu untuk menyegarkan keimanan dan ketakwaan serta budaya gotong royong dan peduli sesama anak bangsa. “Jadi anggota Posdaya tidak boleh memandang anggota lain dalam posisi rendah baik keluarga miskin maupun keluarga kaya. Tetapi harus memberi perhatian kepada keluaraga yang lain. Keluarga kaya harus memberikan perhatian kepada keluarga yang miskin, keluarga yang pandai kepada keluarga yang belum pinter,” tegasnya. Program 2M mengapit 3W Di hadapan ratusan para mahasiswa KKN STIE Pelita Bangsa, Prof Haryono menjelaskan, ada lima Program dalam Posdaya yang sering disebut dengan 2M yang mengapit 3W atau MW3M. Program itu harus menjadi perhatian para pengurus Posdaya. M yang pertama, yaitu maton, artinya keimanan dan penyegaran gotong royong,” jelasnya. W kesatu Waras, lanjut Prof Haryono, artinya para mahasiswa dan pengurus Posdaya harus melihat apakah kampung itu sehat. “Kalau perlu mahasiswa mengadakan gerakan gotong royong membersihkan selokan atau parit di kampung supaya bersih atau bisa dibuat program Minggu Bersih atau Senin bersih. Kemudian dicek apakah setiap keluarga itu mempunyai jamban keluarga, kalau belum punya jamban keluarga secara gotong royong diadakan gerakan jamban keluarga mungkin dengan gotong royong mmbeli leher angsa dan urunan beli semen dan pasir. Jangan sampai keluarga itu membuang kotoran di sungai atau di kebun,” imbuhnya. W kedua, wasis, pinter, artinya kita cari keluarga miskin itu ada anaknya yang usia sekolah belum sekolah karena keluarga miskin kalau tidak di openi akan tetap menjadi miskin. W ketiga, Wareg karena wareg itu kenyang untuk itu kita tidak boleh ngasih nasi, atau beras, tidak boleh ngasih duit tetapi mengasih ketrampilan sehingga pada waktu mahasiswa KKN lebih banyak memberikan

kursus ketrampilan. Diharapkan setelah mahasiswa meninggalkan desa kembali ke kampus warga masyarakat desa minimun sudah bisa bekerja sehingga keluarga mereka mejadi wareg atau kenyang. M kedua, Mapan artinya keluarga itu harus mempunyai rumah yang nyaman dipakai karena di halamannya ada tanaman bergizi atau tanaman yang segera bisa dimakan, seperti tanaman sayuran, ada tomat, cabe, bayam, terong, kangkung dan jenis sayuran lainnya atau untuk ternak ikan lele pakai terpal, ternak ayam dan lainnya. Hadir dalam acara ini Pembina Yayasan Pelita Bangsa Ir H Muhammad Mardiana, MM, Ketua Yayasan Pelita Bangsa Dra Hj Rd Roro Kusindrarti, MM, Ketua STT Pelita Bangsa Dr Ir Supriyanto, MPd, H Ali Nur Ahmad, BSc, MSc, mewakili Ketua STIE dan STAI, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Pelita Bangsa Dra Retno Purwani MM, ratusan mahasiswa KKN STIE Pelita Bangsa dan undangan lainnya. Sedangkan Ketua LPPM Pelita Bangsa, Dra Retno Purwani MM, mengatakan, KKN STIE Pelita Bangsa ini merupakan yang perdana. “Maka tema yang diambil adalah menyiapkan jiwa wirausaha bagi masyarakat temasuk didalamnya menciptakan lingkungan bersih, indah dan sehat. Untuk periode berikutnya akan ditambahkan lagi programnya,” ujarnya. Dijelaskan Retno, fokus utama kegiatan

KKN adalah membentuk Posdaya. “Setelah terbentuk baru membuat program, program pertama menciptakan kebun bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jiwa wirausahanya dimulai dari sana menjual produk yang sudah ada,” paparnya. Saat ini, lanjut Retno, LPPM Pelita Bangsa sudah melakukan kerja sama dengan memberikan pelatihan kepada seluruh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu dirinya juga diminta untuk memberi pelatihan mengenai potensi diri dan jiwa kewirausahaan kepada 350 ibu-ibu PKK di Kabupaten Bekasi. Ke depannya, lanjut dia, sudah menjalin kerja sama dengan Jababeka dan telah dipersiapkan untuk kerja sama dengan Universistas Trilogi. “Karena kami diminta oleh Bank Indonesia untuk memberikan pelatihan Go Green kepada ibu-ibu PKK seluruh DKI Jakarta. Selain kerja sama dengan Pemerintah daerah, Pelita Bangsa juga bekerja sama dengan perusahaan benih unggul yang ada di Purwakarta,” papar Dra Retno Purwani, MM, sumringah. Selamat! ADE S

Para mahasiswa KKN STIE Pelita Bangsa bergambar bersama pimpinan Yayasan Damandiri dan Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi, Jabar.


15


Lokakarya KKN-BBM Universitas Airlangga

Tingkatkan Mutu KKN dengan Program Posdaya Satu sasaran kenapa Posdaya itu sebenarnya merupakan terjemahan dari operasionalisasi MDGs (Millennium Development Goals), yang ditandatangani oleh hampir semua kepala negara pada tahun 2.000. Program itu berakhir tahun ini dan akan diteruskan dengan program yang namanya Sustainable Development. Demikian paparan yang disampaikan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono pada acara Lokakarya Pengembangan Mutu KKN-BBM (Kuliah Kerja NyataBelajar Bersama Masyarakat) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) Universitas Airlangga pada 21 September 2015 di Kantor Manajemen Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.

Prof Dr Haryono Suyono saat menyampaikan paparan di hadapan peserta lokakarya KKN Unair Surabaya. [FOTO-FOTO: SULAEMAN]

16

H

ADIR pada acara tersebut selain Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono, yaitu Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, Wakil Rektor III Universitas Airlangga Prof Mochammad Amin Alamsjah, Ir, MSi, Ph.D, Ketua LP4M Universitas Airlangga Prof Dr Jusuf Irianto, M.Com, Direktur Pendidikan Universitas Airlangga Prof Dr Ni Nyoman Tri Puspaningsih, Dra, M.Si. Tampak pula Kasubdit Standarisasi Kementerian PUPR Ir Hilwan, Pemerintah Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, Probolinggo, Sampang dan Bojonegoro, Dosen Pembimbing Lapangan Unair dan mahasiswa Universitas Airlangga. Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN era Presiden Soeharto Prof Dr Haryono Suyono mengungkapkan, Yayasan Damandiri dan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia sudah banyak menjadikan Posdaya sebagai model KKN Tematik. “Saya


ingin mengajak bahwa Kuliah Kerja Nyata yang diadakan oleh berbagai perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Yayasan Damandiri sekarang telah melampaui lebih dari 400 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan baru-baru ini telah bekerja sama juga dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. “Saya ajak untuk membangun di tingkat desa satu lembaga, satu forum yang dinamakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Forum tersebut saya jelaskan kepada para rektor dan pimpinan LPPM adalah forum yang setiap kali kita datangi kembali pada setiap Kuliah Kerja Nyata. Sehingga Kuliah Kerja Nyata itu tidak setiap kali mencari siapa yang didatangi di forum. Forum tersebut sekarang jumlahnya sudah mendekati angka 50.000 yang dibentuk oleh tidak kurang dari 385 universitas di setiap kali melakukan Kuliah Kerja Nyata,” papar pria kelahiran

Pacitan, Jawa Timur, 6 Mei 1938 seraya menambahkan, di Jawa Timur telah dikelola oleh paguyuban rektor yang anggotanya mulai dari Universitas Airlangga sampai ke Universitas Jember termasuk di Madura yang diikuti oleh universitas lain yang swasta dan jumlahnya cukup banyak. Menurutnya, betapa penting programprogram Kuliah Kerja Nyata itu menjadi terpadu karena sasaran kita sejak tahun 2010 khususnya di Jawa Timur telah berubah. Kenapa berubah? Karena Jawa Timur termasuk satu dari beberapa provinsi yang memasuki era Bonus Demografi sejak akhir tahun 90 an. Era Bonus Demografi itu sebenarnya di banyak negara hanya berlangsung antara 20-30 tahun. Di Jawa Timur itu mengalami penurunan fertilitas yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Yang kedua, Jawa Timur itu mengalami penurunan tingkat kematian yang lebih cepat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain kecuali Yogyakarta dan DKI Jakarta. Jadi Jawa Timur itu di samping mengalami penurunan fertilitas dan mortalitas, Jawa Timur mengalami juga kemajuan yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Ada sentral-sentral pendidikan di Surabaya, Malang, Jember dan sebagian juga pada tingkat yang lebih rendah di Madiun dan juga Banyuwangi. Pusat-pusat itu menjadi daya tarik di mana anak muda umur 15 sampai 25 tahun melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Sehingga Jawa Timur dibandingkan keadaan pada tahun 70 mengalami lonjakan penduduk usia 15 sampai 60 tahun hampir 3 sampai 3,5 kali lipat. Jadi Jawa Timur mendahului provinsi-provinsi lain mempunyai kelebihan melompatnya jumlah penduduk usia 15 sampai 60 tahun. Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur ada yang memasuki era Bonus Demografi lebih cepat dibandingkan kabupaten-kabupaten tetangganya. Kabupaten Sidoarjo, Banyuwa-

ngi, Jember dan lain-lain yang mempunyai industri itu memasuki era Bonus Demografi lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan. Adalagi yang masuknya tidak terlalu tinggi seperti Tulungagung, Trenggalek dan sebagainya. sehingga variasi di Jawa Timur ini akan luar biasa. Lebih lanjut mantan Menko Kesra dan Taskin era Presiden BJ Habibie ini juga menuturkan, pada tingkat sasaran di desa sejak lima tahun yang lalu atau bahkan sejak tahun 2005. “Kita sepakat dengan Pak Gubernur untuk membangun apa yang dinamakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di tingkat desa. Jadi Posdaya itu merupakan forum di mana lingkaran-lingkaran kecil yang ada di desa termasuk koperasi, sekolah, pusat pelayanan kesehatan termasuk pusat-pusat pelayanan irigasi dari Menteri PU dan sebagainya itu mengadakan forum silaturahmi,” ujarnya Di samping itu, Ketua Umum Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial itu juga menguraikan, “Peran utama dari Posdaya yang pertama, kita harapkan Posdaya itu menjadi tempat kedatangan mahasiswa tiap kali ada Kuliah Kerja Nyata. Yang kedua Posdaya itu menjadi tempat untuk secara tidak formal mengadakan pertemuan-pertemuan dari keluarga-keluarga di desa untuk membangun kegiatan-kegiatan, membangun kembali semangat gotong royong dan lainlainnya.” Lebih dari itu, bersama-sama dengan SKPD termasuk dinas PUPR dan sebagainya membagikan sesuai dengan target MDGs agar keluarga-keluarga Pra Sejahtera atau keluarga miskin atau keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu menjadi sasaran utama. Karena MDGs itu sasaran utamanya adalah pengentasan kemiskinan, pembangunan di mana menurut ukuran PBB yang menjadi sasaran utamanya adalah manusia atau keluarga yang ada di suatu negara. SUL/DH

Prof Dr Haryono Suyono bergambar bersama peserta lokakarya KKN Unair Surabaya usai acara Lokakarya.


17


Mencermati 5 Hal KKN Posdaya Wakil Rektor III Universitas Airlangga Prof Mochammad Amin Alamsjah, Ir, MSi, Ph.D menjelaskan, “KKN adalah program yang sudah dan lama sekali kita lakukan. Tentunya kita punya pengalaman yang sangat banyak sekali. Tapi bukan berarti dengan begitu kita tidak perlu meningkatkan mutu kita. Karena terus terang kita di hadapan perguruan tinggi lain yang sudah berproses dan lebih maju kita mesti terus belajar.”

Wakil Rektor III Universitas Airlangga Prof Mochammad Amin Alamsjah, Ir, MSi, PhD sangat mendukung program peningkatan KKN-BBM Unair bersinergi dengan Posdaya. [FOTO-FOTO: SULAEMAN]

18

P

ROF Mochammad Amin Alamsjah mengatakan, “Apabila kita melihat falsafah dari KKN maka paling tidak kita punya lima hal yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, apakah pelaksanaan KKN yang kita lakukan sudah ada keterpaduan dengan Tri Dharma perguruan tinggi kita. Kalau kita terobos lebih dalam lagi pelaksanaan KKN yang sudah kita lakukan mungkin bisa kita koreksi bahwa sebenarnya muatan-muatan dari pada penelitian atau pengabdian masyarakat mungkin masih bisa dieksplorasi lagi dengan lebih bagus lagi.” Kemudian yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner dan komprehensif, kita sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan komprehensif yang melibatkan semua fakultas. Tapi keunggulan dari fakultas-fakultas yang ada ini mungkin masih bisa kita eksplorasi lagi. Yang ketiga bahwa kegiatan KKN itu mestinya adalah lintas sektoral, melibatkan


akademik, government ataupun bisnis. Kita sudah melakukan tapi sekali lagi bisa di eksplorasi lagi dengan program-program tertentu yang memungkinkan kita bisa tingkatkan daya jual atau sinergi dengan pemerintah, akademik ataupun industri. Yang keempat bahwa KKN itu mempunyai dimensi luas dan pragmatis karena terlalu banyaknya lingkup yang dikerjakan mungkin tahapan berikutnya kita perlu fokus. Yang kelima bahwa KKN itu mestinya melibatkan mahasiswa secara aktif. “Kita juga perlu melihat tujuan dari KKN. Tujuan KKN ada dua, yang pertama adalah memberikan pendidikan dan pelengkap kepada mahasiswa sehingga mampu terjun ke masyarakat. Saya pikir sudah bagus tapi sekali lagi kemampuan mereka untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat itu menjadi taruhan kita. Karena tidak menutup mata bahwa mahasiswa lulusan Unair begitu lulus itu jarang sekali mau terjun di tengah masyarakat yang notabene jauh dari tempat tinggal mereka semula,” katanya. Berikutnya tujuan dari KKN adalah membantu memecahkan masalah dan memperlancar jalannya pembangunan di tengah masyarakat. Ini sudah kita inisiasi juga bahwa setiap kegiatan KKN mestinya menjadi salah satu pemicu dalam memperlancar programprogram pembangunan di masyarakat. Kadang kita masih melihat celah-celah kosong yang mungkin sebenarnya bisa dilakukan oleh mahasiswa dan juga tim dari KKN Universitas Airlangga untuk bisa berdaya guna lagi. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Universitas Airlangga Prof Dr Ni Nyoman Tri Puspaningsih, Dra, M.Si dalam paparannya yang bertema Kuliah Kerja NyataBelajar Bersama Masyarakat, menjelaskan, “Kami ingin mengingatkan kembali tentang filosofi KKN-BBM Universitas Airlangga. Kita perhatikan bahwa suatu kebijakan kegiatan akademik itu bersifat integratif, ini yang penting. Jadi siapa pun pimpinan universitas, maka

sejarah ini tidak bisa ditinggalkan. Hal-hal yang baik yang merupakan roh kita bidang akademik itu Tri Dharma pendidikan tinggi maka semua kegiatan akademik itu harus diwadahi dalam sistem yang terintegrasi, artinya terintegrasi itu satu napas kegiatan.” Menurutnya ada dua hal kebersamaan di Universitas Airlangga bagi para mahasiswa. Napas kebersamaan tadi tujuannya adalah agar memperoleh output lulusan yang unggul. “Dua kebersamaan ini bisa kita lihat pada saat incoming student, yaitu pada saat mahasiswa baru belum belajar secara intra kurikuler, mereka sudah mendapatkan pembinaan pada program pembinaan mahasiswa baru,” ucapnya. “Kemudian nanti kita bersama lagi di kegiatan belajar bersama masyarakat yaitu level delapan di mana mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini sama dengan mahasiswa yang mengikuti kegiatan di level satu. Sehingga KKN-BBM ini adalah napas integrasi antara dosen dan mahasiswa, antara pendidikan bagi mahasiswa,” imbuh Ni Nyoman Tri Puspaningsih. Hal senada disampaikan Ketua LP4M Universitas Airlangga Prof Dr H Jusuf Irianto, Drs, MCom. UniversitasAirlangga telah mengadakan restrukturisasi kelembagaan, di mana semula Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjadi satu, sekarang difokuskan pada bidang tugas pokok dan fungsinya. Sekarang di Universitas Airlangga ada lembaga khusus bidang penelitian yaitu lembaga penelitian dan inovasi. Yang kedua adalah Lembaga Pengabdian Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat. Yang ketiga adalah Lembaga Pengembangan Produk Akademik dan Haki. Atas kerja sama yang baik antara Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga dengan LP4M untuk mengatasi KKNnya, LP4M Universitas Airlangga berupaya untuk meningkatkan mutu program KKN atau Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga yang selama ini sudah kita lakukan secara regular dan lembaga skema yang lain dengan maksud untuk mengintegrasikan KKN Universitas Airlangga dengan program-program tematik dan stakeholder. Untuk itu pada hari ini kita adakan Lokakarya Pengembangan Mutu KKN yang diiuti oleh seluruh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), para mahasiswa yang mewakili dari BEM dan dari pimpinan kota/kabupaten tempat kita melakukan KKN dalam hal ini adalah walikota atau kepala Bappeda yang mewakili serta unsur

Ketua LP4M Universitas Airlangga Prof Dr Jusuf Irianto, MCom menyerahkan cinderamata kepada Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono.

masyarakat. Pembicara pada lokakarya ini adalah dari Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. “Harapan kita program KKN Universitas Airlangga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat khususnya di ssamping nilai tambah bagi civitas akademika Universitas Airlangga. Yang kedua dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yang akan memaparkan kebijakan KKN yang sudah terselenggara dan akan menyelenggarakan kegiatan KKN melibatkan 27 perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Airlangga. Yang ketiga adalah Prof Dr Haryono Suyono sebagai Ketua Yayasan Damandiri untuk mempresentasikan kebijakan KKN Tematik Posdaya yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam program KKN kita,” urainya. “Yang kedua stakeholder kita yaitu Dirjen Cipta Karya dan Yayasan Damandiri kemungkinan akan mengubah sedikit pola KKN kita yang akan kita bicarakan secara serius dengan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga bagaimana formula yang paling tepat untuk KKN ini. Saya pikir Lokakarya ini sangat penting artinya bagi kita khususnya bagi DPL. Kemungkinan nanti ada program lanjutan ToT penjelasan teknis dari dua pihak tersebut. Jadi kita bersepakat bahwa KKN kita benar-benar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk nanti pula akan kita kembangkan sistem pelaporannya, sistem evaluasinya yang selama ini saya dengar sedikit formalitas, tidak ada maknanya,” imbuhnya. SUL/DH Gemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

19


Dari Seminar dan Workshop Nasional UII Yogyakarta

Melalui Posdaya Keluarga Miskin Jadi Aktor Pembangunan Pasca berlakunya Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diikuti Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa dan PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membawa konsekuensi bagi penyelenggara pemerintahan desa. Aparat desa dituntut mampu memiliki kapasitas dan pemberian pelayanan publik yang lebih baik. Topik inilah yang menjadi pokok bahasan acara Seminar dan Workshop Nasional yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa pagi 13 Oktober 2015 lalu.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menyampaikan paparannya di hadapan peserta Seminar dan Workshop Nasional seputar pembangunan desa yang merupakan pembangunan manusia dan keluarga. [FOTO-FOTO: ADE S]

20

A

CARA yang mengangkat tema “Implementasi dan Implikasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pemerintahan Desa” ini mendapat perhatian serius para penyelenggara pemerintahan. Ratusan peserta yang terdiri dari para lurah, kepala desa dan camat di DIY serta sejumlah pejabat pemerintah tampak antusias mengikuti kegiatan yang diprakarsai UII Yogyakarta bekerja sama Yayasan Damandiri ini. Apalagi menghadirkan langsung Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono, pakar kependudukan nasional dan mancanegara sebagai narasumber. Tak pelak, acara yang berlangsung di Kalasan Banquet Room, Hotel Grand Quality Yogyakarta, Jl Laksda Adisucipto No 48, Babasari, DIY ini makin berkesan dan bermakna. Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Harypono Suyono mengungkapkan, program sekolah lurah dalam Seminar dan Workshop Nasional ini mendapatkan partisipasi yang luar biasa. Terutama dari Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


yang merupakan pengejawantahan sinergi antara keahlian dan sumberdaya yang bagus dari universitas dapat membantu lurah-lurah melalui suatu proses sekolah lurah. “Dengan demikian nanti para lurah akan bekerja sama dengan semua kekuatan yang ada termasuk ulama maupun dari kabupaten di sekitarnya,” tutur Menko Kesra dan Taskin era Presiden HM Soeharto dan BJ Habibie ini saat menyampaikan paparannya. Menurutnya, pemberdayaan lurah itu, harus diberdayakan kepada keluarga miskin bukan menggunakan keluarga miskin sebagai obyek tetapi justru harus menjadikan keluarga miskin itu sebagai aktor pembangunan. “Menjadikan aktor pembangunan tidak serta merta dan tidak murah. Itulah sebabnya eksistensi dan keberlangsungan dari program yang diadakan UII ini akan kita dukung dan kita lakukan dengan sangat sabar karena yang menjadi sasaran adalah keluarga miskin bukan keluarga kaya,” kata Menneg Kependudukan/ Kepala BKKBN era Pak Harto ini di hadapan para lurah dan camat se-DIY.

“Kenapa memilih lurah sebagai sasaran?” tegas Prof Haryono. “Karena lurah itu masih menjadi center dari pembangunan di pedesaan. Kalau ada apa-apa itu yang dicari masih Pak Lurah. Untuk itu, lurah ini harus digabungkan dengan para ulama dan kekuatan tokohtokoh masyarakat di desa,” imbuh pria kelahiran Pacitan, 6 Mei 1938 ini. Oleh karena itu, lanjut Prof Haryono, pihaknya sengaja menggagas dibentuknya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Sehingga Posdaya menjadi forum dan semua kekuatan pembangunan menyatu dengan rakyat. “Harapan saya agar dana desa itu dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan keluarga miskin. Walaupun membuat jalan tetapi bukan membuat jalan di depan kantor kelurahan, tetapi jalan yang ada didesa yang menghubungkan antara desa dengan sekolah, desa dengan pasar dan desa dengan kegiatan maysarakat lainnya,” harapnya. “Dengan demikian tidak ada lagi penduduk yang terisolir karena bisa dekat dengan pusat kesehatan, sekolah dan kegiatan ekonomi lainnya. Desa-desa yang tadinya terisolir dengan adanya dana desa ini tidak terisolir lagi,” tegas Prof Haryono yang kunjungannya kali ini didampingi Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro. Hadir dalam acara ini Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr Lili Romli, Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY Drs Beni Suharsono, MSi, Wakil Rektor I Bidang Akademik UII Yogyakarta Dr Ing Ir Ilya Fadjar Maharika, MA, IAI, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UII Yogyakarta Dr Drs Nur Feriyanto, MSi, Direktur DPPM (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Prof Akhmadi Fauzy, SSi, MSi, PhD, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII Yogyakarta Dr Yulianto Purwono Prihatmaji, sejumlah lurah/kepala desa dan camat di DIY, para kader Posdaya binaan UII Yogyakarta dan undangan lainnya. Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik adanya UU Desa No 6 Tahun 2014. Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY Drs Beni Suharsono

Prof Dr Haryono Suyono dan Dr Lili Romli (kedua dari kiri), bergambar bersama Dr Drs Nur Feriyanto, MSi (kedua dari kanan) dan Prof Akhmadi Fauzy, SSi, MSi, PhD (kiri) usai menerima cinderamata.

mengatakan, melalui perubahan UUD RI 1945 maka pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18 B ayat II yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam UU. Dengan ketentuan tersebut, lanjutnya, pengaturan yang ada mengenai desa belum dapat untuk mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, berkeagamaan, partisipasi masyarakat, kemajuan serta pemerataan pembangunan. Hal itu menimbulkan kesenjangan antara wilayah kemiskinan dan masalah sosial

Suaasana acara Seminar dan Workshop Nasional yang digelar UII Yogyakarta menarik perhatian sejumlah penyelenggara pemerintahan di DIY.


21

Duduk paling depan dari kanan ke kiri: Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY Drs Beni Suharsono, MSi, Wakil Rektor I Bidang Akademik UUI Yogyakarta Dr –Ing Ir Ilya Fadjar Maharika, MA, IAI, Prof Dr Haryono Suyono dan Direktur DPPM UII Yogyakarta Prof Akhmad Fauzy, SSi, MSi, PhD.

22

budaya yang bisa menggnggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itulah kemudian diterapkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Di dalam UU tersebut, di antaranya disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Di dalam UU juga diatur konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dan local self government yang diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan dari wilayah desa ditata menjadi desa yang sedemikian rupa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Yang berbeda adalah hanya melaksanakan hak dan asal usul. Terutama menyangkut kelestarian sosial desa adat pengaturan dan pengurusan wilayah adat. Diharapkan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola yang efektif pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Adanya pendayagunaan ke-


arifan nilai-nilai sosial budaya dalam aspek kegotongroyongan dan keswasembadaan untuk menjadi potensi efektif pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. “Oleh karena itu, telah diberikan kewenangan sendiri antara pemerintah desa dan kecamatan, antara pemerintah kabupaten serta provinsi dalam pelaksanaan pembangunan secara proporsional. Dengan demikian masyarakat pedesaan yang akan datang akan lebih siap dan mampu membangun dirinya menuju tatanan masyatakat yang maju sejahtera dan mandiri,” ujar Drs Beni Suharsono mengakhiri sambutan Gubernur DIY. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik UII Yogyakarta Dr Ing Ilya Fajar Maharika MA. IAI. Menurutnya, dengan adanya UU No 6 ini diharapkan warga negara Indonesia sadar kembali bahwa munculnya kota itu karena ada desa. “Dan desa yang melahirkan kota sehingga sebetulnya yang hamil itu adalah desa. Dan desa harus sehat dulu sehingga menghasilkan kota yang sehat juga,” tutur Dr Ing Ilya Fajar Maharika. Hal ini akan lebih sesuai, lanjut Ilya Fajar Maharika, sebagaimana cara berpikirnya masyarakat nusantara. Karena saat ini kebanyakan cara berpikirnya barat yang memang sudah memisahkan kota dan desa. “Ini sekadar untuk memberikan komitmen bahwa UII akan terus berupaya membangun desa. UII menggagas adanya sekolah lurah yang diupayakan akan menjadi bagian pembelajaran bersama dengan teman-teman di desa. Madani itu tidak bisa berkembang kalau desa tidak menjadi sebuah masyarakat yang madaniah,” tegasnya. ADE S


UII Yogyakarta

Jalankan Amanah Tri Dharma dan Dakwah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta adalah Universitas Islam yang di dalamnya ada dakwahnya. Kalau di universitas lain, selain ada Tri Dharmanya, ada juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah kalau di UII ditambah dakwah sebagai wujud dari tanggung jawab perguruan tinggi Islam.

D

EMIKIAN pernyataan itu disampaikan Direktur DPPM UII Prof Akhmad Fauzy, SSi, MSi, PhD, usai acara Seminar dan Workshop Nasional yang digelar UII Yogyakarta dengan tema “Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pemerintahan Desa” di Kalasan Banquet Room, Hotel Grand Quality Yogyakarta pada Selasa pagi 13 Oktober 2015 lalu. Menurutnya, langkah itu sebagai wujud dari tanggung jawab dakwah islamiyah maka pihaknya harus berkontribusi dengan manajemen desa. “Kebetulan ada Undang-Undang (UU) Desa perlu pengawalan karena di dalamnya ada dana yang mungkin para lurah belum siap dalam manajemen dan pengelolaannya,” ujar Prof Akhmad Fauzy kepada Ade Sudrajat dari wartawan Majalah Gemari. Untuk itu, lanjutnya, akhir tahun lalu UII meluncurkan sekolah lurah. “Alhamdulillah, hasilnya kami sudah mencoba daerah Kabupaten Purworjo untuk melakukan pendampingan lurah dan sambutannya cukup bagus,” ungkap Prof Akhmad Fauzy bersyukur. Seminar ini, tambah Prof Akhmad Fauzy, merupakan kelanjutan sekolah lurah tersebut sehingga peserta seminar ini ada lurah-lurah di mana mahasiswa UII tengah melaksanakan KKN. “Kemudian kami mengundang para pakar terutama bidang hukum dan bidang ekonomi supaya ada pendampingan manajemen keuangannya dan pendampingan dari segi hukum supaya nanti tidak timbul masalah,” ujarnya. Dijelaskannya, sekolah lurah dulu dilakukan satu semestser (6 bulan). “Klasikalnya tiga hari kemudian di lapangan dengan pendam-

pingan dengan mengevaluasi desa, membuat program sesuai potensi desa. Kemudian mereka kita minta untuk membuat program, kemudian kami monitoring setelah satu semester,” papar Prof Akhmad Fauzy. Menurutnya, saat ini secara bertahap dana desa sudah ada yang turun seperti di Kabupaten Purworejo, Jateng. “Namun, tidak semua lurah mendapat pendampingan dari UII tetapi yang sudah ada akan menjadi pilot proyek sehingga lurah-lurah sekitarnya yang tidak ikut sekolah lurah bisa belajar dengan lurah yang sudah belajar sekolah lurah di UII,” tegas Prof Akhmad. Dirinya berharap, dengan adanya seminar ini ada implementasi desa supaya desa itu lebih optimal memenej desanya sendiri. “Terutama berkaiatan dengan adanya dana pendampingan dari pusat sehingga mereka lebih maju, lebih optimal dan tidak ada afek samping yang ditakutkan itu,” tegas Prof Akhmad Fauzy seraya menambahkan saat pihaknya sudah mendampingi 10 lurah kemudian masingmasing lurah memberi pendampingan kepada 5 lurah maka sudah 50 lurah yang kini mengerti managemen lurah. Selamat! ADE S

Prof Dr Haryono Suyono bersama Direktur DPPM UII Prof Akhmad Fauzy, SSi, MSi, PhD, Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro saat meninjau berbagai karya para mahasiswa UII Yogyakarta. [FOTO: ADE S]


23


UIKA Bogor Siap Canangkan KKN Posdaya Lulusan Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor diharapkan tidak hanya menjadi penghafal Al-Qur’an 30 juz, tapi juga banyak yang berjuang memberdayakan masyarakat sekitar. Dalam rangka mengimplementasikan ayat-ayat Al-Qur’an ke masyarakat inilah UIKA bekerja sama dengan Yayasan Damandiri akan menggerakkan mahasiswanya untuk terjun ke desa-desa melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya.

Dosen UIKA Ustadz Henry Tanjung, PhD, menjadi moderator seminar yang menghadirkan keynote speech Prof Dr Haryono Suyono.

24

“S

AYA merasa bangga ikut menandatangi kerjasma antara Yayasan Damandiri dengan Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor. Banyak Perguruan Tinggi Islam yang mengkhususkan diri untuk menghapal Al Qur’an 30 Juz. Tetapi kalau ditanya bagaimana bukti implementasi dari Juz-Juz yang begitu indah dan semua ada di Al Qur’an tetapi tidak ada kelihatan dimasyarakat luas? Bahkan khotbahnya menakut nakuti sehingga umatnya tidak berbuat apa-apa karena kalau salah sedikit saja tidak biasa masuk surga,” ungkap Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono usai menandatangani naskah kerjasama antara Yayasan Damandiri dan Universitas Ibnu Khaldun, di Kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor baru-baru ini. Hal tersebut, lanjut Prof Haryono, menjadi suatu tantangan bagaimana menghasilkan mahasiswa tidak saja hafalAl Qur’an tetapi melaksanakan perintah agama dengan konsekuen dan bertanggung jawab. “Berani bersalah tetapi juga berani minta ampun,” tegasnya.


Ia juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa agar jangan takut berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. “Kalau saya meringkasnya menjadi SIIS, yaitu menjadi manusia yang sabar, ikhtiar, ikhlas dan syukur,” tandasnya. Seperti halnya 400 perguruan tinggi lainnya yang telah bergabung dengan Yayasan Damandiri, Universitas Ibnu Khaldun diharapkan bisa ikut memberdayakan masyarakat melalui KKN Tematik Posdaya. “Pada hari ini juga ada tidak kurang dari 150 utusan dari pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Boyolali berkunjung ke salah satu Podaya binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor Barat untuk melihat dari dekat apa yang diker jakan oleh Posdaya terebut. Diharapkan nantinya mer eka juga bisa mengunjungi apa yang dikerjakan oleh mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun dilapangan bersama masyarakat di desa,” harap Pror Haryono. Sementara Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Dr H Ending Bahruddin, MAg mengatakan secara esminya r memang baru dilakukan penandatangan kerjasama ini tetapi

sesunguhnya kerja sama sudah dimulai beberpa tahun lalu. Karena setiap melakukan KKN, ada KKN Tematik yang fokusnya memberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan dua bulan terakhir ini Ibnu Khaldun telah melakukan melepas sekitar 134 mahasiswa ke 58 Desa, 4 kecamatan, Kabupaten Bogor sampai perbatasan dengan Kabaupaten Sukabumi. “Ciri-ciri KKN berjalan dengan baik, adalah ketika dia selesai ada yang menangis karena ditinggal. Kalau sudah selesai tetapi terenyum itu tandanya tidak berbekas. Dengan selesainya KKN bukan berarti mahasiswa lepas, tetapi setiap bulan harus dipantau untuk dikembangkan lebih lanjut,” ujarnya. Pembangunan budaya bermartabat Dalam rangka milad ke 10 Magister Manajemen UIKA ke 10 pada 10 Oktober 2015 lalu ini juga, diadakan seminar dengan tema peran mahasiswa dan alumni Magister Manajemen pasca sarjana dalam pembangunan ekonomi nasional menuju masyarakat ekonomi ASEAN yang menghadirkan keynote speech Prof dr Haryono Suyono, dipandu oleh Dosen UIKA Ustadz Henry Tanjung, BSi. Mengangkat tema pembangunan budaya yang bermartabat, Prof Haryono Suyono menegaskan, pembangunan ekonomi justru harus dimulai dengan pembangunan budaya yang pada proses awalnya ditujukan kepada keluarg-keluarga pra sejahtera agar menjadi lebih sejahtera dan bermartabat. “Dalam membangun ekonomi, kuncinya adalah “berpikir besar, tapi mulai dari yang kecil. Karena kalau tidak mulai dari yang kecil, langkah kita tidak akan teratur. Berpikir besar itu harus mulai dengan bantuan kepada keluarga pra sejahtera atau keluarga miskin minimal dengan pelatihan atau training. “ Ia juga mengimbau para mahasiswa untuk mengajak rakyat miskin, keluarga pra sejahtera belajar menggerakkan tangan dan kakinya. “Apapun yang diciptakan oleh tangan dan kakinya. Sedang yang sudah kaya kita gerakkan hatinya, un-

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono menyampaikan pandangannya bagaimana mengembangkan Posdaya melalui KKN Tematik.

tuk sayang kepada yang miskin.” Untuk itu dianjurkan UIKA dari semerter pertama dimulai gerakan mahasiswa melalui dua pendektan. Pertama, pendekatan fasilitasi yang tidak harus dilakukan di kampus tetapi dilakukan di pedesaan atau pos-pos pember dayaan (Posdaya). Dosen dari perguruan tinggi bisa dikirim pos-pos tersebut untuk menjadi instruktur dengan kegiatan Tridharma Pergruruan Tinggi. Pendekatan kedua, dilakukanre-edukasi, artinya pendidikan ulang. Teori ini dikembangkan dinegara-negara Asia, Jepang, Korea, Cina dan sangat ber hasil. Pabrik-pabrik besar disana tidak membuat pr oduknya di pabrik tetapi sebagian dibuat oleh masyarakat banyak. Setelah Indonesia dinyatakan gagal dalam mengentaskan kemiskinan berdasar pedoman MDGs yang dikeluarkan oleh PBB, belum lama ini PBB mengeluarkan pedoman baru yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki 15 sasaran. “Univeritas Ibnu Khaldun diharapkan mampu bekerja sama dengan bupati membentuk jaringan,” tandasnya. RW/HANUR

Prof Haryono Suyono saat memberikan arahan kepada sejumlah mahasiswa pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor terkait Posdaya.


25


IAIN Ternate Siap Pelopori KKN Tematik Posdaya Di dalam orasi, Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono mengutip beberapa filosofer. “Pendidikan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa tetapi pendidikan itu saja tidak cukup. Pendidikan akan menghadapi lulusan-lulusan yang penuh dengan keilmuannya, penuh dengan kepercayaannya mulai menampakan diri sebagai sosok baru yang akan berhadapan dengan para dosen dan asisten rakyat biasa di pedesaan, yang tidak saja memberikan kuliah, tidak saja memberikan petunjuk tetapi pertama-tama akan bertanya apakah lulusan ini akan bisa menolong saya atau tidak,” katanya.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Senat Terbuka dan para Wisudawan IAIN Ternate. [FOTO-FOTO: SULAEMAN]

26

D

EMIKIAN pembukaan orasi ilmiah yang disampaikan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono pada Acara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Diploma III, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dan MoU antara Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag dengan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono pada 19 Oktober 2015 di Aula Kampus IAIN Ternate Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara. Hadir pada acara tersebut Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono, Dewan Pengawas Yayasan Damandiri Dr Fuad Bawazier, Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Provinsi Maluku Utara Umra Langasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Rektor Universitas Khairun Prof Dr Husen Alting, SH, MH, sesepuh IAIN Ternate Drs Abdullah Lapangando, anggota senat, Wisuda-


wan S2, S1 dan D3 Perbankan serta orangtua mahasiswa. Pria lulusan S3 dalam bidang sosiologi tahun 1972 dengan spesialisasi bidang komunikasi dan perubahan sosial serta kependudukan dan pembangunan dari University of Chicago, Amerika Serikat menegaskan, “Dan kalau mahasiswa yang sudah lulus tidak bisa menjawab pertanyaan dan tidak bisa memberi solusi terhadap masalah yang mereka hadapi hampir pasti mahasiswa itu akan sedikit demi sedikit kehilangan kepercayaan. Dan akhirnya akan merambah kepada kita semua para dosen dan para pemimpin yang telah memberikan restu. Sekolah ini adalah sekolah tinggi yang tidak saja berbobot dengan ilmu dan falsafah tetapi juga mendalami keagamaan yang sangat kita cintai.” “Oleh karena itu saya ingin mengantar saudara-saudara para lulusan dengan satu harapan mudah-mudahan para mahasiswa tetap memperkuat diri sendiri. Percaya pada diri sendiri dengan menambah ilmu sepanjang hayat dengan belajar dan belajar agar

kepercayaan yang muncul dari rakyat banyak dikemudian hari akan saudara jawab dengan tegar bahwa saudara adalah lulusan IAIN Ternate,” ujar Menko Kesra dan Taskin Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, lanjut Prof Haryono, “Saya ingin mengajak para dosen, para pimpinan fakultas, para dekan dan para orangtua untuk memberikan pelajaran yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan sepanjang jaman, yaitu membuat suatu jaringan pertemanan di antara kita. Jaringan yang akan memperkokoh kekuatan kita semua baik sebagai keluarga, sebagai anak bangsa maupun sebagai masyarakat yang kita cintai.” Lebih lanjut pria kelahiran Pacitan, 6 Mei 1938 mengatakan, kepercayaan diri sendiri tidak cukup, kepercayaan diri sendiri harus dirangkai dengan kepercayaan kepada teman sejawat. “Marilah kita berpikir positif bahwa setiap teman sejawat adalah teman yang akan bersama dengan kita mengarungi hidup yang singkat ini untuk memberikan imbalan, amanah dan segalanya kepada rakyat banyak. Amal ibadah kita kepada Yang Maha Kuasa semata-mata adalah amal ibadah untuk berbuat baik agar berguna bagi masyarakat yang luas,” ucapnya. Pertemanan dan kepercayaan kepada teman yang merupakan modal yang sangat berguna untuk bekerja di luar kampus, untuk bekerja di luar setelah kita mendapatkan ijazah dari IAIN Ternate yang sangat terkenal ini. oleh karena itu marilah sejak mahasiswa sampai selesai, penghargaan kepada teman tetap kita junjung tinggi dan tetap dalam pikiran-pikiran yang positif. Tidak ada satu pun teman yang kita caci maki, tetapi teman tetap kita jadikan sahabat untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan. Kepercayaan yang ketiga yang ingin saya tumbuhkan adalah kepercayaan kepada institusi. IAIN Ternate selama beberapa semester merupakan satu lembaga yang memberikan kepada mahasiswa ilmu dan kekuatan untuk menambah kekuatan ilmu yang ada. Kepercayaan kepada institusi bukan berarti membiarkan IAIN tetapi

Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag dan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menunjukkan naskah perjanjian kerja sama (MoU) usai penandatanganan.

memberikan umpan balik dari lapangan agar IAIN Ternate sebagai institusi tetap menjadi institusi yang terpercaya. Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN era Presiden Soeharto ini mengajak untuk membangun tim yang kuat didasarkan pada pengalaman baik Ki Hajar Dewantoro dari Indonesia maupun filosofer dari berbagai negara, tidak ada satupun yang melihat bahwa program-program yang besar di manapun adanya bisa diselesaikan dengan kekuatan tim yang kuat dan kokoh tanpa diselesaikan dengan penghormatan pada institusi di mana seseorang berada. “Kepercayaan yang keempat yang ingin saya sampaikan supaya diingat dan dikembangkan adalah kepercayaan kepada masyarakat. Jangan sekali-sekali biarpun sudah mengantongi ijazah dengan nilai yang 3,9 atau sempurna dan nilai 4, saudara mencaci maki masyarakat di mana saudara akan bekerja.

Tampak hadir Pimpinan Yayasan Damandiri saat mengikuti acara Wisuda Lulusan Diploma Tiga, Sarjana S1 dan Sarjana S2 IAIN Ternate.


27

masyarakat tanpa saudara tiap-tiap hari makan, minum, berpakaian. Saudara tidak memberikan pakaian, tidak memberikan minuman dan makanan. Oleh karena itu hargailah masyarakat di mana saudara berbakti. Hormatilah masyarakat tersebut,” urai Prof Haryono. Kepercayaan kepada masyarakat tersebut akan memberikan umpan balik yang indah kepada saudara-saudara. Masyarakat akan berbalik memberi kepercayaan kepada saudara-saudara dan dengan bekal kepercayaan itu, apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara teladankan akan ditiru dengan sejuk, ditiru dengan ikhlas dan ditiru dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. “Saya ingin menganjurkan untuk berpegangan kepada singkatan kata SIIS yaitu Sabar, Ikhtiar, Ikhlas dan Syukur. Sebagai sarjana baru, saudara-saudara tidak ujug-ujug minta jadi pemimpin di suatu tempat. Tetapi saudara harus sabar, saudara harus melihat situasi, saudara harus melihat bahwa saudara siap untuk mengikuti satu proses tahap demi tahap pada suatu ketika akan menjadi pemimpin yang diunggulkan dan didengar petunjuknya,” ucapnya.

H

28


Selain itu saudara harus berusaha keras dan menunjukkan bahwa saudara adalah lulusan terbaik dari IAIN Ternate. Tidak pernah diam tetapi tetap berikhtiar, tidak menunggu instruksi presiden, tidak menunggu instruksi menteri dan tidak menunggu kucuran dana dari pemerintah tetapi dengan keringat, dengan niat dan dengan tekad. Prof Haryono meminta para sarjana lulusan IAIN Ternate melakukan dengan ikhlas. Dilakukan dengan rasa ingin amal ibadah dan ikhlas itu akan kelihatan dari senyum pada waktu saudara menerima ijazah, dengan senyum pada waktu saudara turun dari panggung. Mengakhiri orasinya, Prof Haryono Suyono berharap lulusan IAIN Ternate mempelajari dan meneladani kehidupan Ibnu Khaldun dan sahabat-sahabatnya, di samping kehidupan nabi, di samping kehidupan yang diajarkan kitab suci Al-Qur’an. Tetapi kita pelajari falsafah dari para sesepuh-sesepuh kita untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, untuk berbakti membangun dunia yang penuh kedamaian dan kesejukan. Saudara-saudara adalah harapan bangsa Indonesia. SUL/DH


Pengembangan IAIN Ternate di Masa Datang Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag menyampaikan beberapa hal mengenai pengembangan almamater di masa yang akan datang antara lain, pengembangan kelembagaan, SDM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana dan kerja sama antar lembaga.

I

TU dikatakan pada kesempatan acara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Diploma III, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dan MoU antara Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag dengan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono pada 19 Oktober 2015 di Aula Kampus IAIN Ternate Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara. Menurut Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag, apa yang dilakukan IAIN Ternate saat ini adalah bagian dari cita-cita besar. Beberapa pengembangan tersebut diperlukan dalam rangka menjawab tantangan sekaligus peluang yang tinggal beberapa waktu segera ditetapkan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia yaitu Asian Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean) tahun 2015. Disebut tantangan karena pemberlakuan MEA menuntut kita menyiapkan aspek akademik sebaik mungkin. Disebut peluang karena jika para alumni sarjana IAIN tampil akan bisa berkiprah diberbagai bidang dan wilayah pengabdian. IAIN Ternate pada saat ini baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah termasuk program Pasca Sarjana. Rektor IAIN Ternate sangat gembira dan bahagia karena dapat menghadirkan tokohtokoh seperti Prof Dr Haryono Suyono yang pernah berjasa untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Karena sekarang ini wacana itu lebih banyak tetapi implementasi yang agak kurang. “Saya kira kerinduan itu menjadi sesuatu yang diharapkan. Kita mencari tokoh sebenarnya yang menjadi pa-

nutan. Dari segi usia beliau sudah cukup lumayan tapi semangat untuk membangun itu saya kira tidak pernah hilang,” imbuhnya. Yang kedua, lanjut Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag, “Kami ikuti perkembangan pemikiran beliau yang lebih implementatif dalam kehidupan masyarakat. Teori kan sudah cukup banyak, bahkan perdebatan teori itu semakin tinggi tapi tingkat implementasi itu menjadi problem. Beliau kita anggap punya pengalaman. Oleh karena itu kita butuh orang yang punya pengalaman panjang kemudian tingkat produktifitas beliau cukup tinggi.” “Dan langkah ketiga dengan MoU kita akan tandatangani bersama. Kenapa kita perlu menandatangani MoU? Itu semua dalam rangka kerja sosial kemasyarakatan. Makanya saya menyatakan wacana mensejahterakan masyarakat ini cukup tinggi tapi masyarakat tetap berada dalam posisi yang seperti itu,” katanya. Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag menjelaskan, IAIN Ternate punya KKN itu setiap tahun dan mereka tidak boleh sarjana kalau belum turun ke masyarakat. Dalam hal KKN Tematik Posdaya, Rektor IAIN Ternate

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono bersama Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman I Marasabessy, M.Ag dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan saat menuju ruang acara. [FOTO-FOTO: SULAEMAN]


29

Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, MAg saat mewisuda lulusan D3, Sarjana S1 dan Sarjana S2 IAIN Ternate.

30

mengatakan, “ Saya kira itu penting, jadi KKN Tematik harus berdasarkan kemampuan, di sini ada prodi umpamanya Biologi, bagaimana mereka menata biota laut. Ini juga sebenarnya rumput laut yang menjadi andalan dulu, saya kira mereka perlu ada kegiatan yang dilakukan sentuhannya kepada masyarakat kita.” Waktu bertemu dengan Prof Haryono di Jakarta beberapa waktu lalu, dia menyatakan, sasaran kita lebih utama itu adalah masjid. Bagaimana memberdayakan masyarakat dan menjadikan masjid sebagai sentral pengembangan. Untuk menghidupkan kembali sebenarnya bukan dari masjid saja, tentunya untuk masyarakat kristiani ya gereja. Bagaimana memanfaatkan semua tempat-tempat ibadah bukan saja sekedar untuk ibadah tetapi lebih bagaimana ibadah itu implementasinya dalam kehidupan kemasyarakatan. Saya kira Yayasan Damandiri punya solusi itu dengan Posdayanya. “Jadi 2016 angkatan yang akan datang ini melaksanakan KKN Tematik Posdaya. Kita akan undang dari Yayasan Damandiri untuk menyampaikan materi tentang Posdaya. Saya kira Damandiri atau Posdaya tidak hanya hari ini. Tetapi ke depan setiap saat harus kita hadirkan,” ucapnya penuh semangat. Terkait dengan MoU IAIN Ternate dengan Yayasan Damandiri, Rektor IAIN Ternate menyatakan, “Sebenarnya prinsip dasarnya kerja sama itu menjadi penting dalam hidup. Yang namanya kerja sama itu menjadi sebuah hajat masyarakat. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya ada di Posdaya, kegiatan Damandiri ini seperti apa kita tadinya tidak tahu. Tapi setelah diperkenalkan baru kita tahu.” Yang kedua kalau ada sentuhan kegiatan yang produktif yang dilakukan oleh Posdaya lewat Yayasan Damandiri maka kami punya


pasukan, kami punya mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan itu. Makanya di dalam MoU itu intinya adalah kita saling membantu untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi kerja-kerja kita itu sasarannya satu untuk menyejahterakan masyarakat. IAIN Ternate yang memiliki 3.000 mahasiswa dengan 3 Fakultas, 13 Prodi dan tenaga dosen lebih dari 100 orang, sekarang ini dengan semangat pendidikan, bagaimana menyatukan pendidikan agama dengan pendidikan sains dan teknologi. “Gerakan kita umpamanya seorang yang ahli matematika bisa menghafal Al-Qur’an. Yang unggul itu bagaimana dia mengerti tentang pengetahuan tetapi kemudian dia tahu tentang sumber. Sumber itu adalah Al-Qur’an dan Hadits. Dengan integrasi antara ilmu agama dan ilmu sains teknologi itu kita harapkan supaya dua konsep dasar ini tidak lagi berpisah. Bekal mencari nafkah Sementara itu, Gubernur Maluku Utara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Umra Langasa dalam sambutannya menyampaikan, makna dari sebuah proses pendidikan menurut sebagian besar dari kita telah mengetahui dengan jelas. Bahwa fungsi pendidikan adalah memberikan anggota masyarakat bekal pengetahuan, pengalaman dan keterampilan untuk mencari nafkah. Selain itu pendidikan juga telah membentuk karakter anak bangsa. Hal ini mampu menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang berpendidikan akan jauh berwibawa dibandingkan dengan yang tidak mengenyam pendidikan. “Saya percaya, setelah kembali ke masyarakat anda patut menjadi panutan segenap masyarakat di lingkungan. Di sanalah ilmu anda akan berguna bagi diri dan masyarakat di lingkungan anda berada. Terapkanlah setiap ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan memperhatikan karakter lingkungan masyarakat,” tegasnya. Semua lulusan sarjana harus menunjukkan bukti bahwa kampus dan dosen tercinta, apa yang akan dilakukan ke depan setelah meninggalkan lingkungan kampus dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki saat ini saudara-saudara dapat berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan sebuah lapangan pekerjaan. SUL/DH

POSDAYA ORGANSIASI SOSIAL

PWRI Maluku Utara

Siap Kembangkan «Silver College» PWRI tidak saja menjadi pegawai negeri sipil di masa lalu, tetapi sekarang menjadi pegawai rakyat yang sanggup bekerja bersama rakyat, sanggup bekerja membantu pemberdayaan rakyat mulai dari Maluku Utara. Bersama-sama dengan perguruan tinggi untuk membangun sinergi dalam membentuk satu kelompok pada tingkat provinsi yang akan menular ke tingkat kabupaten, supaya lebih keren kita namakan Silver College.

D

EMIKIAN ungkapan yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) Prof Dr Haryono Suyono pada Acara Pelantikan Pengurus Daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PD PWRI) Provinsi Maluku Utara masa bakti 2013-2018 pada 19 Oktober 2015 di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara. Hadir pada acara tersebut Gubernur Maluku Utara KH Abdul Ghani Kasuba, Lc, Ketua Umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono, Ketua Bidang I PB PWRI Dr Fuad Bawazier, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Drs Suhardi Alius, MH, Ketua Pengurus Daerah PWRI Maluku Utara Drs H Siddiq Maradjabessy, Pimpinan SKPD Provinsi Maluku Utara, Bupati dan Walikota se-Maluku Utara, Rektor IAIN Ternate Dr H Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag, Rektor Universitas Khairun Ternate Prof Dr Husen Alting, SH, MH, Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero)

Ternate Agusman, dan undangan lainnya. Ketua Umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono menyampaikan, acara pelantikan PWRI Maluku Utara merupakan acara yang penuh berkah, secara tidak sengaja dihadiri oleh tokoh muda Bapak Komisaris Jenderal Polisi Drs Suhardi Alius, MH dan siapa tahu pada suatu ketika akan melejit menjadi Presiden Republik Indonesia. Prof Haryono menegaskan, “PWRI ini biarpun sudah pensiun tetapi sejak tahun 2011 yang lalu, kita tidak ingin disebut sebagai sisasisa pegawai negeri yang sudah tidak berguna. Kita ingin tetap dianggap sama mudanya denga Rektor IAIN Ternate yang baru saja melepas sarjana-sarjana baru dan terjun ke masyarakat. Kami merasa pada waktu mendampingi beliau melepas seakan-akan nanti malam saya juga akan melepas sarjana-sarjana paripurna, lulusan-lulusan pegawai negeri, pegawai BUMN dari Provinsi Maluku Utara. Sama terjunnya ke masyarakat bersama-sama angkatan muda Republik Indonesia.”

Ketua Umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono dan Ketua Bidang I PB PWRI Dr Fuad Bawazier saat melantik Pengurus Daerah PWRI Maluku Utara periode 20132018. [FOTO-FOTO: SULAEMAN]


31

Ketua Umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Maluku Utara KH Abdul Ghani Kasuba, Lc usai acara pelantikan Pengurus Daerah PWRI Maluku Utara.

Pengurus Daerah PWRI Maluku Utara siap mengembangkan dan menjadi percontohan Silver College di wilayah Timur Indonesia.

32

Menko Kesra dan Taskin era Presiden Soeharto ini menjelaskan, “Pada tahun 2011, saya dipaksa oleh para pensiunan pegawai negeri untuk menjadi Ketua Umum PWRI. Usia saya masih muda, bahkan sekarang masih sangat muda. Karena setiap kali saya bertemu dengan anggota-anggota PWRI rasanya usia ini ditambah lagi, sehingga rasanya perjuangan masih harus kita teruskan. Pada waktu itulah saya berjanji pada diri sendiri, saya ajak Pak Fuad Bawazier, saya ajak sekjen dalam negeri, saya ajak beberapa menteri sehingga Pengurus Besar PWRI di pusat sekarang ini hampir-hampir seperti kabinet bayangan.” Karena saya mempunyai menteri bekas dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan bahkan barangkali melebihi kabinet yang ada sekarang ini. Karena ada juga bekas gubernur, bekas bupati, bekas walikota, semuanya saya ajak untuk menjadi pengurus PWRI Pusat. Apa yang terjadi? Satu demi satu


pengurus PWRI di daerah saya hidupkan kembali termasuk di Maluku Utara ini pada tahun 2012-2013 dan hampir dilantik, tapi karena ada beberapa penggantian-penggantian kita tunda. “Saya ingin memberikan kepada Indonesia secara keseluruhan bahwa di Maluku Utara, di bagian Timur Indonesia, di sana akan terbit satu matahari baru di mana para sesepuh bangsa yang telah bekerja sebagai pegawai negeri tidak kurang dari 35 tahun dan selamat serta diberi ijin oleh Allah SWT untuk tetap kelihatan segar, berbaju seragam biarpun seragamnya murah. Tetapi setidaktidaknya baju seragam dan teguh bahkan saya lihat tidak ada satupun pada malam hari ini yang digotong naik ke lantai dua gedung ini, masih bisa berjalan biarpun merangkak dan berpegangan,” ucap Prof Haryono. Menurutnya, ini salah satu bukti dan ternyata ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. sampai hari ini tinggal satu provinsi saja yang belum kita lantik pengurus daerahnya. Kita sudah mulai dari Sumatera Utara, Aceh sampai Papua tinggal satu yang belum kita lantik. Maka lengkaplah jaringan Pengurus PWRI seluruh Indonesia dengan keanggotaan tidak kurang dari 2,3 juta orang. Lebih lanjut, Ketua Yayasan Damandiri menyatakan, “Apa yang menjadi perhatian PWRI, kita ingin di republik yang kita cintai ini yang dibangun atas dasar perbedaan-perbedaan kita satukan, kita kembangkan menjadi satu kesatuan, sehingga PWRI yang sudah matang di beberapa daerah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Lampung, di Sumatera Barat, sekarang ini saya gabungkan dengan tidak kurang 400 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk bersatu dengan para anggota PWRI. PWRI ini sebenarnya hanya pegawai-pegawai yang diberi kesempatan untuk berkantor di rumahnya masing-masing. Tidak harus datang ke kantornya seperti biasa, tetapi karena penghematan negara.” Dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan, apa yang kita lakukan melalui PWRI bersama-sama dengan para mahasiswa adalah mengirim mahasiswa-

mahasiswa ke desa-desa untuk selama satu sampai satu setengah bulan berbaur dengan masyarakat desa dengan program apa yang dinamakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program KKN ini di desa membentuk kelompok-kelompok kecil yang kita namakan Pos Pemberdayaan Keluarga. Para anggota pensiunan biasanya menjadi penasehat atau menjadi sesepuh dalam Posdaya yang ada di pedesaan. “Kita membaur dengan masyarakat desa dan mengajak seluruh keluarga desa untuk membangun persatuan dan kesatuan. Kita mengajak keluarga desa untuk menyegarkan kembali hidup gotong royong. Kita harapkan keluarga-keluarga yang mampu untuk menyumbang kepada keluarga-keluarga yang miskin. Kita harapkan keluarga-keluarga yang miskin untuk bisa meminjam uang dari bank dengan pengagun dari keluarga-keluarga yang lebih mampu,” imbuhnya. Pria kelahiran Pacitan, 6 Mei 1938 ini mengharapkan, dengan ijin Bapak Gubernur untuk mencoba memberikan tugas kepada Ketua PWRI Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu contoh dari kawasan timur untuk nanti kita kembangkan ke kawasan-kawasan lainnya agar Ketua dan Pengurus PWRI dari Provinsi Maluku Utara bersama-sama dengan PT Taspen, bersama-sama dengan perguruan tinggi untuk membangun sinergi dalam membentuk satu kelompok pada tingkat provinsi yang akan menular ke tingkat kabupaten. Supaya lebih keren kita namakan Silver College. Silver College adalah satu perkumpulan silaturahmi tetapi mahasiswanya adalah mereka yang rambutnya sudah perak. Para pensiunan ini sejak tahun 2011 harus berpikiran saya tidak untuk saya, tapi saya untuk tiga generasi, generasi saya, generasi muda dan generasi anak-anak. Karena apapun yang kita miliki di tanah air tercinta ini adalah untuk anak kita, untuk cucu kita dan untuk cicit kita yang akan datang. Dalam perkembangan Silver College ini pertama-tama kita harus membangkitkan kembali persatuan dan kesatuan, gotong royong dan bersama-sama mahasiswa dibawa kembali ke desa. Dalam proses seperti ini para sesepuh anggota PWRI akan bekerja bersamasama penduduk desa dan penduduk yang kaya untuk memberikan kesempatan pertama

kepada keluarga miskin. Lebih-lebih bulan ini adalah bulan pertama dari apa yang diputuskan PBB pada akhir Bulan September yang lalu yaitu Sustainable Development. Sustainable Development ini mempunyai target yang luar biasa. Dalam 15 tahun nanti harus menghabiskan keluarga miskin dan kelaparan di Indonesia dan seluruh dunia. Pengalaman kita selama 15 tahun, kita gagal melaksanakan apa yang dinamakan MDGs. Gagal karena masing-masing kementerian, masing-masing instansi bekerja sendirisendiri. Bekerja menurut targetnya sendirisendiri, sehingga sampai ke desa akhirnya tidak ada konsentrasi dan keterpaduan program. Apa yang dicita-citakan kemiskinan akan turun separuh dari keadaan yang ada, tetap saja bertengger pada tingkat 11-12 persen, mestinya harus 6 atau 7 persen. Tingkat kesehatan yang mestinya menjadi turun dari 200 menjadi 100 sekarang malah 359 kematian ibu hamil per 100 ribu. Masih banyak lagi yang tercecer dan tidak dapat dilaksanakan. Ketua Umum PWRI mengajak pengurus PWRI Maluku Utara, tidak saja menjadi pegawai negeri sipil di masa lalu, tetapi sekarang menjadi pegawai rakyat yang sanggup bekerja bersama rakyat, sanggup bekerja membantu pemberdayaan rakyat mulai dari Maluku Utara. Sekali lagi mengibarkan bendera merah putih dengan mengingat seluruh peninggalan yang ada sebagai kekuatan bangsa yang tidak bisa dilupakan. Kita hargai mereka, kita hargai kekuatan mereka, kita harga kerja mereka dan kita lanjutkan kerja mereka untuk anak dan cucu kita yang akan melihat merah putih dengan penuh kegagahan. Hidup PWRI...Hidup PWRI. SUL/DH

Ketua Umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono menyerahkan bendera PWRI kepada Ketua Pengurus Daerah PWRI Maluku Utara Drs H Siddiq Maradjabessy yang baru saja dilantik.


33


Jabar Harus Jadi Provinsi Percontohan

Dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Barat kini memasuki usia 53 tahun. Apakah usia 53 tahun tersebut BKOW sudah lansia? Selaku Ketua Umum Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, usia 53 itu belum lansia. Mengapa?

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menyampaikan paparannya di hadapan para pengurus dan anggota BKOW Jawa Barat yang merayakan hari jadinya yang ke-53 tahun. [FOTO-FOTO: DEDE H]

34

“K

ARENA saya memberi devinisi lansia muda itu di bawah 70 tahun. Sedangkan usia 53 itu baru calon lansia. Lansia usia 70-80 itu saya sebut sebagai Lansia Muda. Sedangjan 80 tahun keatas namanya Lansia Paripurna. Jadi, yang masih di bawah 70 tahun itu masih muda,” kata Prof Dr Haryono Suyono seraya berkelakar. “Saya sendiri sudah antara 70 – 80 tahun, namanya Lansia Dewasa. Tetapi terus terang, pada waktu muda saya banyak berhubungan dengan BKOW dan sekarang saya masih merasa muda karena bersama-sama BKOW Jawa Barat. Kita beri tepuk tangan yang meriah,” ujarnya yang disambut aplaus para pengunjung acara itu. “Pada hari ini secara khusus saya mampir pada Ulang Tahun BKOW, sebenarnya akan ke Surabaya, karena di Surabaya ada kegiatan serupa. Bersama-sama Pak Haryadi (yang mewakili gubernur Jabar, red) saya tadi


berunding, bahwa Jawa Barat ini harus merupakan provinsi percontohan dalam gerakan sosial kemanusiaan,” harapnya di hadapan Ketua BKOW Jawa Barat Dra Hj Euis Siti Julaeha Sahidin Sip, MBA “Apakah ibu-ibu siap?” tanya Prof Haryono yang langsung disambut kaum ibu itu, “Siaap.” “Luar biasa. Karena Pak Haryadi tadi membacakan pidato Pak Gubernur, tidak boleh menyeleweng jauh-jauh. Dititipkan saya. Oleh Karena itu bersama-sama dengan Bapak Yadi, juga PWRI, dan berbagai universitas yang oleh Bapak Gubernur ditugasi untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), saya ingin mengundang ibu-ibu sekalian dan seluruh organisasi untuk ikut dalam gerakan Kuliah Kerja Nyata tersebut,” ujar Prof Haryono. Kuliah Kerja Nyata BKOW, menurut Prof Haryono, adalah terjun ke desa. Tidak saja menunggu di ibukota kabupaten tetapi terjun

ke desa. Pada waktu ini bersamasama dengan rekan-rekan mahasiswa kita telah terjun ke desa. Di setiap Kabupaten/Kota kita membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Pos Pemberdayaan Keluarga, lanjut Prof Haryono, boleh dikatakan seperti BKOW Desa. Hanya BKOW-nya itu menyatukan dan mengembangkan kebersamaan antara berbagai kegiatan organisasi yang ada di desa. “Ibu-ibu anggota BKOW silakan turun ke desa untuk ikut mengisi Pos Pemberdayaan Keluarga yang ada di desa. Karena apa? Alhamdulillah, pada tanggal 26 September yang lalu PBB memutuskan gerakan pembangunan global. Gerakan Pembangunan Global ini merupakan kelanjutan Gerakan Pembangunan Abad Milenium,” ucapnya semangat. Dalam pembangunan Abad Mileneum, diakui Prof Haryono, Indonesia termasuk kurang berhasil. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan naik. Dari 220 menjadi 359. Angka kematian bayi naik, angka kematian anak naik, angka kemiskinan belum turun. Kesertaan KB tidak naik. Tetapi angka kelahirannya naik kembali. Oleh karena itu mulai saat ini Indonesia harus dalam 15 tahun ikut gerakan PBB Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development. “Saya dengan kawan-kawan dari perguruan tinggi tidak kurang dari 400 Perguruan Tinggi, dengan PWRI dan berbagai organisasi sosial akan memperbaiki kesalahan selama 15 tahun terakhir ini menjadi perubahan baru, Pembangunan Berkelanjutan tidak menunggu mereka datang untuk dibangun. Tetapi kita yang datang kepada rakyat untuk membangun,” harapnya di hadapan Ketua BKOW, ibu Ketua DPRD Jabar, Pak Haryadi sebagai mewakili Gubernur Jabar, para pejabat setempat, juga ibu-ibu pim-

Prof Haryono memberikan bibit pisang cavendis kepada sejumlah kaum ibu anggota BKOW.

pinan organisasi di bawah naungan BKOW. “Oleh karena itu BKOW saya undang untuk terjun ke desa membantu dan mendampingi masyarakat desa,” tandasnya. “Siaap?”tanya Prof Haryono lagi. “Siaap,” jawab ibu-ibu serempak. “Are you ready?” Prof Haryono bertanya ulang, yang didampingi Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri DR Mulyono D Prawiro. “Ready,” jawab ibu-ibu lagi. Caranya, kata Prof Haryono, pada waktu terjun ke desa, kita lakukan pemetaan keluarga yang ada di desa. Kita bagi-bagi Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II dan

Bibit pisng cavendish sebagai langkah awal kerja sama untuk memberdayakan kaum ibu yang bisa ditanam di halaman rumah mereka, terutaama kaum ibu yang perlu dientaskan kemiskinan.


35

Suasana acara Ulang Tahun BKOW Jawa Barat ke-53. Tampak peserta dengan seksama mengikuti setiap rangkaian acara.

36

seterusnya (Sejahtera III dan Sejahtera plus). Yang menjadi target adalah Keluarga Pra Sejahtera atau keluarga miskin. “Oleh karena itu BKOW yang terjun ke desa, akan saya titipi antara lain pesan-pesan tersebut termasuk kalau perlu dititipi bibit pisang cavendis,” dalihnya yang sebelumnya sempat memberikan bibit pisang cavendis kepada sejumlah undangan acara itu. “Kalau ibu-ibu yang kaya boleh beli bibit pisang cavendis. Untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, tetapi disumbangkan kepada keluarga miskin yang ada di desa. Ibu-ibu akan terkejut, kenapa? Karena pisang cavendis ini selama 3 bulan akan beranak tiga atau empat. Tiga di KB-kan,” ujarnya. “Begitu beranak tiga maka ibu-ibu dengan menyumbang satu pisang sebenarnya keluarga miskin langsung datang satu pisang dan tiga anaknya. Tolong dilakukan upacara, di mana keluarga miskin menyumbang anak pisangnya kepada keluarga miskin lainnya. Akan terjadi suatu proses gegap gempita yang luar biasa di mana keluarga miskin menyumbang keluarga miskin lainnya. Diawali keluarga kaya menyumbang keluarga miskin, nanti keluarga miskin akan menyumbang keluarga miskin lainnya,” ucapnya yang disambut tepuk tangan membahana. Jadi kalau ibu sepuluh membawa seratus, maka dalam tiga bulan, ibu boleh datang kembali menyaksikan seratus keluarga miskin menyumbang kepada keluarga miskin lainnya. “Itu keistimewaan yang kesatu,” urai Prof Haryono. “Keistimewaan kedua, pisang cavendis ini akan mulai berbuah pada bulan ketujuh atau


ke delapan. Pisangnya buahnya banyak sekali, sehingga kalau ibu mau lihat, datanglah ke Kampung Sukamaju di dekat Bandung sini. Di situ sudah ada ribuan pisang cavendis. Dan keluarga miskin ibu-ibu sekalian mendadak menjadi ahli bikin kripik pisang, ahli bikin kueh pisang, ahli bikin macam-macam, bahkan sekarang sudah ahli bikin batik. Kelompok Posdaya sekarang sudah luar biasa,” ujarnya sumringah. Keluarga miskin, kata Prof Haryono, sekarang sudah punya Bank Sampah dan membayar sekolah-nya pakai Bank Sampah. Membayar listrik pakai Bank Sampah, membayar pekerjaannya pakai Bank Sampah. Membayar bajunya pakai Bank Sampah. Kegiatan-kegiatan menjadi sangat luar biasa, sehingga kampung itu terkenal dan sekarang menjadi utusan Jawa Barat untuk berbagai kegiatan. Banyak kegiatan yang dilakukan, bahkan sampai ke Gorontalo, sampai ke Sumatera Selatan dan seterusnya. Sehingga, lanjut Prof Haryono, kalau ibu-ibu berkenan nanti pada suatu ketika ibu-ibu boleh mengadakan gerakan ke desa dan saya sudah berunding dengan Bapak Yadi (Haryadi) untuk sekaligus membuka apa yang kita namakan Silver college di mana Pak Yadi akan ikut bekerja sama denga Ketua PWRI Jawa Barat, Universitas di mana yang mahasiswanya sekarang rambutnya sudah mulai merah. Dan rambut merah ini sekarang usianya tambah lama menjadi lansia. Oleh karena itu mereka akan tetap bersama-sama ibu-ibu kalau berkenan ke desa alangkah indahnya. “Pembangunan 15 tahun terakhir akan kita “keroyok” antara Pemerintah dan rakyat banyak. Dan rakyat banyak termasuk keluarga miskin,” harap Prof Haryono sambil mengucapkan, Selamat Ulang Tahun ke 53 untuk BKOW. Ia mendoakan, semoga kaum ibu jadi lebih sehat, lebih segar dan lebih dekat dengan rakyat di desa. Dan rakyat di desa ini akan bangkit dalam 15 tahun membangun secara global dan menempatkan Indonesia sebagai negara yang berhasil, makmur dan sejahtera. Aamiin. HNUR/DH


Meminimalisir Kesulitan Perempuan Jabar Ketika ditanya Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) mau di bawa kemana, Ketua BKOW Jawa Barat Dra Hj Euis Siti Julaeha Sahidin Sip, MBA menjawab, “Insya Allah kami memang sudah sepakat bahwa semua Dinas mau bekerja sama, dan semua kegiatan yang menyangkut perempuan akan diberikan kepada BKOW. Alhamdulilla. Insya Alloh. Mudah mudahan saja. Kami ingin meminimalisir kesusahan atau kesulitan dan juga keberadaan perempuan di Jawa Barat.”

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono bergambar bersama para pengurus BKOW Jawa Barat. [FOTO: DEDE H]

I

NI yang pertama, katanya lagi. Yang kedua, tambahnya, “Kita memberdayakan potensi perempuan yang ada di 67 organisasi anggota BKOW di Jawa Barat dan juga GOW se-Jawa Barat. Karena masingmasing mempunyai spesifik. Seperti fungsional PERSIT, Darma Pertiwi dan sebagainya,” jawabnya. “Dan juga organisasi sosial yang memang bergerak di bidang sosial, yang selama ini tidak pernah di ekspose. Mereka hanya berjalan apa adanya seperti air begitu. Tidak pernah ada gaungnya, tidak pernah terdengar kiprahnya. Insya Allah ke depan kita akan bekerja sama dengan semua pihak di Jawa Barat ini untuk mengembangkan dan memfasilitasi daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka,” tambah Dra Hj Euis Siti Julaeha Sahidin Sip, MBA. Lalu yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa bagaimana? “Karena ternyata angka kemiskinan masih tinggi. Apa ke depan ada program BKOW turun ke desa dan apa yang akan dikerjakan BKOW? “Insya Alloh, ini tidak hanya sekarang saja setelah ada

pembagian benih pisang cavendis. Program BKOW ke desa sebetulnya sudah dilaksanakan sejak lama,” jawabnya diplomatis. “Tetapi karena sekarang gaungnya disampaikan oleh Pak Profesor Haryono Suyono, Alhamdulillah dorongan pak profesor itu menambah semangat bagi kami. Kita juga sebagai organisasi fungsional yang ada di Kabupaten dan Kota itu sampai ke Tingkat RW dan RT ada semuanya. Misalnya di dalam UKM-nya, di dalam pemberdayaan sosial dan sebagainya, itu sudah dilaksanakan. Banyak sekali kegiatankegiatan yang memang tidak di ekspose, yang Insya Alloh mungkin nanti kita juga kerja sama dengan PWRI, dengan IKWI-nya (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia)-nya. Mudah-mudahan kita bisa mengaktualisasi sehingga kerjaan itu bisa dinilai masyarakat,” harapnya yakin. Ditanya, selama ini kegiatan atau pembinan apa yang sudah dirasakan masyarakat, ia menjawab, “Alhamdulillah yang pertama kita kerja sama dengan BP3KP yang dirasakan oleh masyarakat terutama pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” katanya singkat. HNUR/DH Gemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

37

LAPORAN UTAMA

Posdaya Implementasikan UU Desa Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua elemen bangsa sedang bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat mewujudkan pembangunan yang merata menyentuh masyarakat. Badan Pusat Statistik Pusat (BPS) mengupdate jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami peningkatan selama periode September 2014 ke Maret 2015. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di pedesaan tercatat sebanyak 17,94 juta orang, atau naik 570.000 orang dari bulan September 2014 yang sebanyak 17,37 juta orang.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono melihat langsung kegiatan pemberdayaan keluarga desa di Posdaya Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Tuban Jawa Timur. [FOTO: HARI]

38

H

AL sama BPS juga mencatat, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 naik menjadi 10,65 juta orang atau naik 0,29 juta orang dari posisi September 2014 sebesar 10,36 juta orang. Seperti dikutip dari lama BPS, Rabu (16/ 9/2015), secara presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16%, naik menjadi 8,29% pada Maret 2015. Sementara, jumlah penduduk di daerah pedesaan naik 0,57 juta orang, yakni dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015. Jika dihitung secara persentase, penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76% pada September 2014 menjadi 14,21% pada Maret 2015. Penduduk miskin di Indonesia per


Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau meningkat 0,26% dari September 2014. Padahal, penduduk miskin mestinya menjadi actor pembangunan yang sebenranya agar dia tidak miskin lagi. Memang butuh kesabaran dan biaya tidak murah menjadikan keluarga miskin sebagai aktor pembangunan desa. Dan bisakah gerakan pembangunan yang menyertakan keluarga miskin bersama keluarga kaya dalam gerakan pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) akan memperkuat pelaksanaan implementasi Undang-Undang (UU) Desa? Di era momen ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke 70 dan genap satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin pembangunan nasional dengan semangat Nawacitanya, terus mendorong pembangunan pedesaaan. Salah satunya dilakukan dengan pengalokasian dana pembangunan desa yang sering disebut dengan Dana Desa. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk kebutuhan dasar peningkatan pereknomian desa. Penggunaannya pun swadaya masyarakat setempat yang tidak melibatkan pihak lain, seperti kontraktor sebagai keperluan pembangunannya. Kepala maupun lurah menjadi penanggung jawab anggaran penggunaan dana desa sesuai peruntukkannya. Kepala desa maupun lurah harus benar dalam memanfaatkan anggaran. Semua proses pencairan maupun pemanfaatannya harus baik dan benar. Agar kepala maupun lurah dapat memanfaatkan anggaran, yang dilakukan melalui proses pencairan maupun pemanfaatannya baik dan benar dalam penggunaan Dana Desa, Prof Dr Haryono Suyono yang penah menjadi Menko Kesra diera Pemerintah Presiden Soeharto dan Menko Kesra dan Taksin di era Presiden BJ Habibie ini menilai program sekolah lurah dan kepala desa sebagai upaya

mengoptimalkan kesiapan mengimpelementasikan Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga di desa dan kemajuan desa. Dalam seminar dan workshop Nasional Implementasi dan Implikasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dalam Pemerintahan Desa yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tidak saja didukung Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tetapi juga perguruan tinggi serta pemerintah daerah. Menurut Prof Haryono yang juga pakar sosiologi peraih lulusan S1, S2 dan S3 dari Universitas Chicago Amerika Serikat ini yang diraih hanya dalam kurun waktu 3 tahun ini, merupakan pengejawantahan keahlian dan sumber daya yang bagus dari perguruan tinggi dapat membantu lurah-lurah dan kepala desa melalui suatu proses sekolah lurah dan kepala desa. Dengan demikian nanti para lurah akan bekerja sama dengan semua kekuatan yang ada termasuk ulama maupun dari kabupaten di sekitarnya. “Pemberdayaan lurah itu diharapkan harus diberdayakan kepada keluarga miskin bukan menggunakan keluarga miskin sebagai obyek tetapi justru harus menjadikan keluarga miskin itu sebagai aktor pembangunan,” kata Ketua Yayasan Damandiri. Yayasan Damandiri yang dipimpin duet Prof Dr Haryono Suyono dan Dr Subiakto Tjakrawerdaja hingga kini telah bermitra dengan tidak kurang sekitar 325 perguruan tinggi dan 300 pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pos-pos pemberdayaan keluarga di dukuh, dusun, jorong, baruga, RW, desa maupun kelurahan. Namun, Kepala BKKBN yang sukses menduniakan program KB Indonesia di era Presiden Soeharto ini menegaskan, menjadikan keluarga miskin sebagai aktor pembangunan tidak serta merta dan tidakmurah. “Itulah sebabnya eksistensi dan keberlangsungan dari pr ogram yang diadakan perguruan tinggi seperti UII ini akan kita dukung dan kita lakukan dengan sangat sabar karena yang menjadi sasaran adalah keluarga miskin bukan keluarga kaya,” ujar Prof Haryono. Lurah, lanjut penerima berbagai bintang dari Negara termasuk Bintang Republik Indonesia ini menambahkan, kenapa memilih lurah maupun kepala desa sebagai sasaran, karena lurah masih menjadi center dari pembangunan di pedesaan. “Lurah maupun kepala desa masih menjadi center pembangunan.

Maka, kalau ada apa-apa itu yang dicari masih Pak Lurah atau Pak Kades. Untuk itu, lurah dan kades ini harus digabungan dengan para ulama dan kekuatan tokoh-tokoh masyarakat di desa,” imbuhnya. Oleh karena itu, kata Prof Haryono, bersama mitra per guruan tinggi dan difasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota, Yayasan Damandiri membentuk pos-pos pember dayaan di tingkat pedukuhan maupun Marwan Jafar desa/kelurahan yang namanya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Sehingga Posdaya menjadi forum dan semua kekuatan pembangunan menyatu dengan rakyat. “Harapan saya agar dana desa itu dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan keluarga miskin. Walaupun membuat jalan tetapi bukan membuat jalan di depan kantor kelurahan, tetapi jalan yang ada di desa yang menghubungkan antara desa dengan sekolah, desa dengan pasar dan desa dengan kegiatan masyarakat lainnya,” tuturnya. Dengan demikian, ujar Prof Haryono, tidak ada lagi penduduk yang terisolir karena bisa dekat dengan pusat kesehatan, sekolah dan kegiatan ekonomi lainnya. Desa-desa yang tadinya terisolir dengan adanya dana desa ini tidak terisolir lagi, harapnya. Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengaku bersyukur. Karena, dana desa bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. “Ini pemanfaatannya cukup bagus. Langsung mengena untuk program yang dibutuhkan masyarakat,” kata Marwan. Mendes PDTT mencontohkan, pencairan dana desa di Desa Wukirsari, sudah masuk tahap dua dan dalam proses pencairan tahap ke tiga. Marwan meminta, agar masyarakat desa jangan takut memakai dana yang dialokasikan langsung dari APBN. “Kalau takut dan raguragu memakai dana desa, maka pembangunan dan penyerapannya akan lambat. Ini kan tahap awal, makanya harus cepat sambil jalan kita benahi sistem, proses, maupun bagaimana pertanggungjawabannya,”ujar Marwan yang mantan anggota DPR ini. Mendes PDTT mengingatkan, dana desa itu sebaiknya diutamakan untuk membangun infrastruktur dan kegiatan yang memberdayakan ekonomi masyarakat secara langsung. Baru setelah desa-desa memiliki infrastruktur bagus dan masyarakatnya sudah mulai bisa Gemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

39

berjalan mandiri, maka dana desa bisa dipakai untuk program lain seperti peternakan dan sebagainya. Penduduk miskin meningkat Penduduk miskin ini menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi saat ini. “Diharapkan Posdaya dapat menjawab tantangan bangsa yang dihadapi. Tantangan bangsa yang sangat jelas adalah kemiskinan yang masih sangat besar jumlahnya di Dr Subiakto Tjakrawerdaja negara ini,” ujar Sekretaris Yayasan Damandiri Dr Subiakto Tjakrawerdaja kepada Gemari, pada pertengahan Juni lalu, di Ruang Rapat Yayasan Damandiri, Jakarta. Menteri Koperasi di era Kabinet Pembangunan ini menyebut, keluarga miskin sekarang ini bukan hanya miskin tetapi menghadapi tantangan yang lebih berat lagi, yaitu globalisasi. Oleh karena itu, menurut Dr Subiakto, percepatan gerakan Posdaya sangat ditunggu masyarakat. “Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, karena konsep model Posdaya sebagai suatu model pemberdayaan masyarakat sudah cukup berhasil dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. Jadi, kata Dr Subiakto Tjakrawerdaja, konsep Posdaya yang digagas oleh Prof Haryono dan Yayasan Damandiri diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan teru tama masalah kemiskinan yang memang masih diderita oleh sebagian rakyat kita. Gagasan Yayasan Damandiri dengan Posdayanya, lanjut Dr Subiakto, untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan tidak hanya di kota tetapi juga sampai desa-desa. Dengan Posdaya diharapkan bahwa pr ogram untuk mengatasi masalah itu bisa lebih cepat berhasil. Untuk itu, sambung dia, perlu ada suatu program akselerasi per cepatan. Posdaya adalah untuk program pelaksanaan akselerasi. Di mana Posdaya lebih menggerakkan partisipasi mempercepat gerakan memotivasi rakyat untuk berpartisipasi bekerja keras, cerdas dan melalui kelompok-kelompok gotong royong. Menurutnya, kalau di setiap tempat ada program Posdaya maka tidak ada lagi anak yang harusnya sekolah tidak sekolah, tidak ada lagi gizi buruk, tidak Iskandar, SE ada lagi ibu hamil yang meninggal, 40


tidak lagi ibu-ibu yang hanya duduk-duduk saja di rumah, tetapi mer eka bekerja membantu suaminya melakukan usaha produktif untuk menambah pendapatannya. “Yang lebih penting adalah apakah Posdaya ini sudah menjadi gerakan di tengah-tengah masyarakat? Artinya sejauh mana Posdaya yang dibangun mampu menggerakan masyarakat daerah lain untuk membentuk dan mengembangkan Posdaya. Kalau sudah terjadi seperti itu maka Posdaya ini sudah bisa berfungsi di daerah masing-masing,” paparnya Dengan Posdaya, sebut Subiakto, terutama dengan Tridarma perguruan tinggi bisa berjalan lebih efektif dan terintegrasi antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga perguruan tinggi bukan hanya menjadi menara gading tetapi menjadi menara air yang bisa mengairi lingkungan dan masyarakatnya. Untuk lebih berhasil dalam penanggulangan kemiskinan harus ada dukungan dari pemerintah. Tidak mungkin kemiskinan bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Walaupun dukungan pemerintah itu sifatnya sementara, idealnya Posdaya menjadi gerakan masyarakat yang mandiri. Sekretaris Yayasan Damandiri ini menegaskan, tujuan akhir kita adalah tidak lagi tergantung kepada pemerintah tetapi masyarakat bisa sejahatera juga bermartabat. “Agama kita mengajarkan kalau tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Artinya kalau sekarang tangan masih di bawah harus punya cita-cita suatu saat ikut menjadi tangan di atas,” katanya. Subiakto berharap program Posdaya itu menjadi programnya pemerintah bukan programnya Damandiri karena tidak mungkin penanggulangan kemiskinan itu bisa ditangani oleh Yayasan Damandiri.“Saya yakin Posdaya terbaik akan mampu melakukan percepatan kesejahteraan dalam kemandirian,” katanya. Penegasan senada juga dikemukakan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Iskandar, SE. Sebagai kepala daerah yang jumlah penduduk di wilayahnya mencapai hampir 1 juta jiwa, dan dinilainya merupakan jumlah penduduk yang besar. Maka, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitasnya, justru akan menjadi beban. “Tentunya berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk tersebut harus dilakukan, salah satunya dengan membentuk Posdaya, membentuk forum silaturahmi yang bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu,” paparnya. HARI

CERITA SAMPUL

Bupati Bungo H Sudirman Zaini, SH. MH

Siapkan APBD untuk Posdaya Bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi H Sudirman Zaini, SH. MH, terbilang bupati yang sangat mengerti apa yang dimaui rakyatnya. Sejak dipercaya menjalankan amanah sebagai bupati pada 2011 lalu dan mulai mencanangkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan memberikan dana sebesar Rp 100 juta per desa/dusun, masyarakat Kabupaten Bungo kini telah merasakan manfaat besar. Tidak hanya mampu menurunkan angka kemiskinan, usaha-usaha swadaya masyarakat pun tumbuh menjamur.

L

ELAKI kelahiran Koto Jayo, tanggal 25 Agustus 1952 ini merupakan satu di antara 29 bupati/walikota seluruh Indonesia yang meraih penghargaan sebagai pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Suami dari Drg Hj Eni Wardani Sudirman ini pun dikenal sebagai sosok berpengalaman dan sangat dekat dengan rakyat. Kiprahnya pernah menjabat sebagai Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja RI dan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Redep, Kalimantan Timur, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Serang, Banten, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, Banten. “Saat masih muda, tak terbersit pikiran untuk bercita-cita menjadi bupati. Orang tua saya justru meminta saya untuk tidak terlalu cepat meniti karir yang tinggi di kampung halaman. Saya diwajibkan merantau dahulu mencari pengalaman di negeri orang. Jadilah, saya ke Jakarta dan bekerja sebagai PNS selama 16 tahun,” tuturnya. Pada kurun waktu tersebut, Pak Dirman – panggilan akrabnya - hanya dua tahun sekali pulang menengok kampung halaman. Biasanya, hari raya Idul Fitri adalah saat yang dinanti-nantikan karena setidaknya sepuluh hari berlibur di tanah kelahiran. Hal ini pula yang kemudian dimanfaatkan isterinya, seorang dokter gigi, untuk melakukan pemeriksaan gigi secara gratis. Dan setiap kali pulang ke kampung, mereka mengadakan lomba-lomba seperti mewarnai gambar, panjat pinang dan sebagainya. Sehingga warga kam-

pung di sana sangat senang, apalagi dengan adanya hadiah-hadiah dari kota berupa kaos, buku, tas dan lain-lain. Kesempatan ini pula yang mengantarkan Pak Dirman untuk berani menerima tawaran Bupati H Zulfikar Ahmad sebagai calon Wakil Bupati Bungo pada saat ia masih memangku jabatan sebagai Kadis Tenaga Kerja di Banten. Pasangan ini memenangkan pertarungan mem- H Sudirman Zaini, SH, MH perebutkan kursi Bupati [FOTO-FOTO: SULAEMAN] dan Wakil Bupati pada tahun 2006. Pengalaman menghadapi berbagi tipe masyarakat dari daerah yang berbedabeda saat bertugas sebagai PNS sangat memudahkannya menjalankan tugas. Komunikasi antara dirinya dengan berbagai kalangan masyarakat, baik pendatang seperti transmigran Minang, Jawa, Sunda, Medan dan masyarakat asli Bungo terjalin erat. “Saya setiap Jum’at shalat di dusun untuk melihat kondisi kehidupan masyarakat. Apakah pembangunan sudah sesuai dengan arahan atau belum, biasanya saya didampingi kadis-kadis untuk menangani masalah-masalah Gemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

41

Penghargaan lain adalah mendapat penghargaan sebagai Taman Terbaik seluruh Indonesia untuk Kategori Kota Kecil dan penghargaan ’Best of The Best Award 2012’ Satya Lencana Bhakti Bela NKRI dari Direktorat Jenderal Pothan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menyerahkan cinderamata kepada Bupati H Sudirman Zaini, SH, MH.

H Sudirman Zaini, SH, MH, bersama istri tercinta Drg Hj Eni Wardani Sudirman.

42

yang sedang dihadapi masyarakat. itu saya jalani selama lima tahun sebagai Wakil Bupati maupun setelah menjadi bupati. Saat ini tetap saya lakukan shalat Jumat di dusun-dusun.” Kerja kerasnya selama menjabat sebagai wakil bupati memang telah membawanya melenggang sebagai Bupati Bungo masa bakti 2011 – 2016. Selama menjabat sebagai bupati ini pula ia telah menorehkan berbagai penghargaan. Diantaranya, “Anugerah Transmigrasi Award” diterima Kabupaten Bungo bersamaan dengan Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-61 Tahun 2012. Penghargaan ini merupakan satu-satunya yang diterima Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi.


Posdaya di Bungo Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang dicanangkan Bupati Bungo saat ini telah memasuki tahun ke dua. Di dalam pelaksanaannya, PDPM merupakan program yang diadakan sebagai upaya memberdayakan masyarakat dusun secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan secara merata di setiap dusun. “Secara keseluruhan pelaksanaan PDPM berlangsung lancar, bahkan mendorong masyarakat untuk melakukan swadaya di dalam mensukseskan pembangunan yang dicanangkan oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya. Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Bungo Mandiri, Aman dan Sejahtera tahun 2016, PDPM tersebut diharapkan dapat melaksanakan pembangunan dusun secara merata di setiap dusun serta meningkatkan kemajuan dan kemakmuran. Secara bertahap PDPM Kabupaten Bungo yang dimulai dengan pembangunan sarana jalanan dan lingkungan, kini mulai diarahkan pada pembangunan manusia. Upaya pembangunan manusia ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, baik membangun Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ataupun madrasah. Dan isu tren yang berkembang di masyarakat saat ini adalah Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). “PDPM ini nantinya akan kita jadikan program Posdaya. Sebab, membangun infrastruktur jalan sudah selesai,” tandasnya. Kabupaten Bungo memiliki 153 desa, 12 kelurahan dan 17 kecamatan. Kepala desa di Kabupaten Bungo memiliki ke-khasan, sebagai kepala pemerintahan desa dan pemangku adat, sehingga pelantikannya dilakukan secara bersamaan. Meski demikian, tidak pernah terjadi konflik antar desa, karena bisa diselesai-

kan secara adat lio bersama tokoh adat yang ada di desa. biasanya hukuman adat yang diberikan berupa hukuman moral dan denda yang intinya adalah perdamaian. “Konflik yang terjadi cepat selesai, desa yang bersalah biasanya menyerahkan tanah patuh bahwa dia bersalah, seperti keris, golok dan segera diselesaikan, jangan sampai lewat 24 jam,” ujarnya. Dengan adanya penandatanganan naskah kerja sama (MoU) dengan Yayasan Damandiri terkait Posdaya, Sudirman berharap bisa menerapkan Posdaya yang tujuannya untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa atau dusun. “Mudah-mudahan dengan Posdaya ini kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Dari APBD akan kita anggarkan setiap tahunnya sesuai kemampuan Kabupaten Bungo,” jelasnya. Prosentase kemiskinan masyarakat Kabupaten Bungo memang tergolong rendah, yaitu 5,2 persen berdasar hasil sensus 2014. Namun dengan menurunnya harga perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dikhawatirkan jumlah kemiskinan akan bertambah. “Dengan adanya Posdaya, kita adakan pemetaan di dusun-dusun, karena kondisinya tidak sama. Tugas pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir kemiskinan yang ada di Kabupaten Bungo,” ungkap Bupati Bungo yang juga pernah mengikuti pelatihan OST Posdaya dengan membawa seluruh SKPD-nya beserta civitas perguruan tinggi dari STIA Bungo, Universitas Muaro Bungo. Salah satu upaya menumbuhkan kepedulian terhadap keluarga miskin, Kabupaten Bungo bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Bungo telah mengeluarkan peraturan untuk PNS golongan 3A ke atas untuk dipotong gajinya sebesar 2,5 persen, sedang PNS golongan 1 dan 2 dikenakan infaq sukarela. “Sehingga setiap tahunnya di kalangan birokrasi bisa terkumpul Rp 2 miliar lebih setiap tahunnya. Selain dibagikan untuk mustahik (penerima zakat), juga bisa diberikan untuk masyarakat yang ingin berusaha, tetapi tidak ada modal, seperti penjual sayuran, pedagang gerobak untuk angkut barang,” ungkap Sudirman yang telah

menjalankan program ini sejak 2007 sampai sekarang. Terkait Posdaya, rencananya akan menjadikan Ikatan Muslim Kuamang Kuning (IMKK) sebagai pilot project Posdaya berbasis masjid. IMKK merupakan daerah transmigrasi yang berhasil. Maklum, masyarakat Kabupaten Bungo hampir 40 persennya adalah transmigran Jawa, sedang 60 persen adalah penduduk lokal. Mereka mengadakan pengajian seminggu sekali dengan bergantiganti masjid berdasar unit di Kuamang. Ikatan yang sudah terjalin sejak 13 tahun lalu ini memiliki 19 unit Kuamang, sehingga dalam setahun bisa 151 kali pengajian dengan cara berpindah-pindah. Pengembangan Posdaya juga akan dilaksanakan sesuai potensi masing-masing desa dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya. “Saat ini memang sudah tumbuh Posdaya berbasis masjid di masyarakat Kuamang Kuning. Masyarakat desanya terbilang aktif mendata keluarga yang kemudian diupayakan bagaimana mengatasi masalahnya. Tapi itu baru sebatas desa. Kami ingin Posdaya ada di semua desa atau dusun,” cetusnya. Pesatnya perkembangan Kabupaten Bungo era pemerintahan Pak Dirman juga ditandai dengan adanya bandar udara dengan landasan pacu (runway) yang sudah diperluas dari 1600 meter menjadi seluas 1800 meter. Saat ini bisa menerbangkan pesawat terbang tiga kali dalam seminggu, yaitu Senin, Rabu dan Jum’at. Bahkan Sriwijaya Air sudah mendaratkan pesawatnya di Bandara kebanggaan masyarakat Bungo ini. Selamat. RW

Jajaran Pemkab Bungo, Jambi bergambar bersama Prof Dr Haryono Suyono dan Ibu Hj Astuti Hasinah Haryono usai mengikuti Pelatihan Posdaya di Gedung Siti Padmirah Silver College Jakarta.


43

KOLOM KHUSUS

Prof Dr Haryono Suyono*)

Meluruskan Fokus Pengentasan Kemiskinan Dalam suatu paparan yang menarik beberapa waktu yang lalu, Bappenas melihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum efektif dan optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Penilaian itu antara lain disebabkan oleh tidak tepatnya sasaran, tidak adanya keterpaduan lokasi, waktu dan lemahnya koordinasi antar program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi itu dianggap belum seluruhnya selaras. Disamping itu diakui masih ada social exclusion atau marginalisasi pada penerima program penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa sebab lain yang akibatnya sebenarnya tidak terlalu tinggi pada skala nasional.

S

Ukuran pelayanan bukan hanya kualitasnya yang luar biasa, tetapi diantar dengan kasih sayang dan memberi dampak yang hampir langsung. [FOTO: HARI]

44

ECARA jujur Bappenas, dalam suatu paparan beberapa waktu lalu, mengakui bahwa masih terdapat ketimpangan pemahaman atau ketidaksamaan terhadap kebijakan makro dalam melihat upaya pengentasan kemiskinan antara pusat dan daerah. Disamping itu pada setiap daerah terdapat juga kesenjangan, diantara berbagai pemegang tanggung jawab stake holder, terhadap hal yang sama. Biarpun tidak seluruhnya tepat, dilihat juga oleh Bappenas, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak. Diakui bahwa dari segi kebijakan ada jurang penyerapan tenaga kerja yang belum optimal serta sistem logistik yang kurang efisien, baik dalam hal


distribusi, persaingan dan peran lembaga pangan yang belum memihak masyarakat miskin. Sementara dari sudut akses, bagi keluarga miskin diakui kurangnya jangkauan pelayanan dasar, rendahnya akses kredit usaha bagi keluarga miskin serta rendahnya pemilikan asset bagi keluarga miskin. Akibatnya, seperti dipaparkan oleh Bappenas, perkembangan ekonomi di Indonesia lebih mengarah ke sektor industri dan jasa, sementara keluarga miskin bekerja di sektor pertanian. Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skill labour yang secara rasional akan diikuti oleh golongan menengah keatas. Akibatnya, kesenjangan bertambah menganga dan keluarga miskin akan merasa bertambah miskin karena berada pada kumpulan penduduk sekitarnya yang makin kaya sementara kesempatan bagi dirinya terasa makin sukar karena persaingan yang makin tajam dan tidak terjangkau. Sebab musabab itu yang kiranya menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama lima belas tahun terakhir ini boleh dikatakan gagal. Seperti ditargetkan dalam Pembangunan Abad Millennium, kita gagal melaksanakan amanat menurunkan tingkat kemiskinan separo keadaan sebelum tahun 2000. Kalau upaya yang akan dilakukan dalam limabelas tahun mendatang tidak diperbaiki, hampir pasti target dalam era Pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), yang diputuskan PBB akhir bulan lalu, akan gagal. Lebih parah lagi akibatnya, kesenjangan hampir pasti akan lebih menganga

dimana keluarga kaya melejit dan keluarga miskin akan juah lebih sengsara. Oleh karena itu, pada tingkat kebijakan makro, pemerintah pusat dan daerah harus komit terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kelaparan sebagai target utama yang disepakati oleh para Kepala Negara pada Sidang PBB itu juga harus menjadi target nasional, target regional dan target di tingkat akar rumput tanpa kecuali. Apa yang akan lakukan pemerintah Dari berbagai pernyataan Presiden dan para menterinya tercatat bahwa upaya pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan dimulai dari daerah pinggiran. Awalnya ada sekitar 500 desa di daerah perbatasan diberikan dukungan melalui Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi serta aparat pemerintah di daerah. Pada tahun kedua akan ditingkatkan menjadi 1000 – 1500 desa dan selanjutnya akan meningkat lebih tinggi lagi. Kementerian Sosial akan menangani sekitar 5.000 keluarga harapan dan memberikan santunan keluarga miskin dengan berbagai skim dan bantuan raskin. PNPM akan menggarap sekitar 6000 kelurahan yang dianggap mempunyai masalah kemiskinan yang parah. Angka-angka itu boleh dikata sangat impressif kalau kita lihat betapa sibuknya mengurus ribuan desa dengan sasaran keluarga miskin. Belum yang digarap oleh pemerintah daerah melalui skim yang sama impressifnya. Tetapi dari paparan Bappenas lainnya kita menyimak bahwa dewasa ini masih terdapat tidak kurang dari 6 juta keluarga miskin dan masih banyak lagi yang dengan goncangan sedikit saja akan jatuh miskin. Dilaporkan oleh Bappenas di Indonesia terdapat sekitar 75.000 desa dengan jumlah keluarga tidak kurang dari 61 juta. Di samping itu terdapat sekitar 550.000 permukiman kumuh di seluruh Indonesia di mana sekitar 440.000 ada di Jawa dan Sumatra, bukan hanya di daerah perbatasan dan bukan pula hanya di desa terpencil. Dari data kebutuhan tersebut terlihat bahwa angka-angka impressif yang akan dikerjakan oleh pemerintah pada tahun pertama dan tahun kedua yang akan datang masih sangat kecil dan harus ditingkatkan jauh lebih besar lagi. Ini artinya komitmen politik yang telah disepakati pemerintah RI di PBB harus diterjemahkan menjadi komitmen operasional yang disertai dengan penguatan anggaran dan personil yang secara khusus diarahkan untuk mengawal program yang tidak menunggu ke-

luarga miskin mengakses, tetapi program dan kegiatan Dalam Pembangunan abad yang diantarkan kepada kemillennium, kita gagal luarga miskin oleh semua melaksanakan amanat kekuatan pembangunan, bumenurunkan tingkat kan hanya oleh pemerintah kemiskinan separo keadaan saja. Pemerintah dengan seluruh pegawainya pasti tidak sebelum tahun 2000. Kalau akan mampu menangani upaya yang akan dilakukan penduduk Indonesia yang dalam limabelas tahun jumlahnya melebihi 250 juta mendatang tidak dalam era bonus demografi diperbaiki, hampir pasti dengan penduduk usia 15-60 tahun dan lansia yang meledak. target dalam era PemKalau keluarga miskin ditunggu bangunan yang berkelanmengakses pelayanan yang jutan (SDGs), yang dipudisediakan, kesadaran bertuskan PBB akhir bulan bondong-bondong mengakses lalu, akan gagal. Lebih kesempatan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan modal parah lagi akibatnya, untuk usaha akan lama sekali. kesenjangan hampir pasti Umumnya keluarga miskin akan lebih menganga “takut” mengakses kesempatan dimana keluarga kaya itu karena kemiskinan yang melejit dan keluarga miskin dideritanya menghambat tingkah laku dan membuat rasa akan juah lebih sengsara. kaku dan tidak berani mengakses sesuatu yang dianggapnya “mustahil”. Palayanan kesehatan sebagai penyangga utama tidak boleh hanya “disediakan”, tetapi harus diantarkan kepada keluarga miskin dengan penuh kasih sayang. Ukuran pelayanan bukan hanya kualitasnya yang luar biasa, tetapi diantar dengan kasih sayang dan memberi dampak yang hampir langsung. Pelayanan yang diantar dengan kasih sayang dan memberi dampak langsung itu dipastikan menolong keluarga miskin makin siap untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan minat dan kemampuan untuk bekerja dan akhirnya memiliki pendapatan yang lebih baik dan mengantar keluarganya sejahtera. Membangun kerjasama dengan semua kalangan Dokumen yang disepakati sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuh belas sasaran itu memuat pula anjuran untuk membangun kerjasama antar negara. Kiranya anjuran kerja sama antar negara itu juga dibaca secara nasional dan lokal yaitu anjuran bekerja sama antar kekuatan pembangunan yang ada pada setiap tingkat, tingkat nasional, regional dan utamanya pada tingkat akar rumput, baik dengan lembaga swadaya masyarakat mauGemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

45

Pembentukan Posdaya di setiap desa yang dijadikan forum silaturahmi antar keluarga guna saling berbagi dan menolong sesamanya untuk bisa saling memberi dan menerima sehingga setiap keluarga bisa merasa tidak terkucil dalam masyarakatnya. [FOTO: DOK GEMARI]

46

pun dengan para pemimpin lokal dan siapa saja yang dianggap mampu pada tingkat akar rumput. Kemapuan pemerintah yang luar biasa untuk merumuskan program dan cara-cara yang baik melaksanakannya tidak dapat disaingi oleh siapa saja karena semua kekuatan sumber daya tersedia dan kemampuan untuk mengundang siapa saja yang mampu ada pada pemerintah. Alangkah baiknya kalau semua keputusan cara pelaksanaan operasional yang diciptakan pemerintah itu dibagi secara luas kepada semua kekuatan pembangunan yang ada di akar rumput sebagai pedoman atau referensi. Biasanya sukar sekali mengakses bahan-bahan seperti itu karena sangat terbatas dan diedarkan hanya pada aparat pemerintah, itupun tidak merata. Aparat pemerintah perlu lebih terbuka dan didaerah dimana tidak ada program atau kegiatan pemerintah, aparat tingkat kabupaten, kecamatan dan desa perlu diarahkan untuk ikut membantu atau minimal memberi perhatian kepada lembaga swadaya masyarakat atau kekuatan perorangan atau siapa saja yang mengabdi memberi perhatian dan berbagi kepada masyarakat luas. Bukan sebaliknya merasa kegiatan dari lembaga swadaya masyarakat, karena bukan proyek pemerintah, dirasakan tidak perlu diberi perhatian atau dianggap tidak menguntungkan rakyat banyak. Atau bersifat menunggu sampai aparat pemerintah membangun programnya sendiri di tempat tersebut. Artinya, selama program pemerintah belum ada, aparat pemerintah “tidask boleh tidak acuh”. Jangan dilupakan bahwa penduduk dan keluarga Indonesia umumnya tidak ingin hidup dalam isolasi, maka diperlukan suatu


forum guna membangun kebersamaan dan solidaritas. Itulah sebabnya kita menganjurkan pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di setiap desa. Posdaya dijadikan forum silaturahmi antar keluarga guna saling berbagi dan menolong sesamanya. Melalui forum ini setiap keluarga bisa saling memberi dan menerima sehingga setiap keluarga bisa merasa tidak terkucil dalam masyarakatnya. Keberadaan Posdaya masyarakat itu tidak menyaingi kegiatan pemerintah dan sepantasnya disambut baik oleh semua kalangan. Aparat pemerintah yang sudah bekerja sama di hampir 50.000 Posdaya, yang dikelola melalui KKN tematik Posdaya oleh lebih dari 400 perguruan tinggi di Indonesia perlu diacungi jempol dan lebih diperluas. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Posdaya yang semula difokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan sudah mulai mengarah pada upaya pemberdayaan ekonomi. Kegiatan pemberdayaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mandiri dan diantarkan kepada keluarga miskin tidak mudah. Keputusan politik dan dukungan komitmen dari Pimpinan di setiap wilayah diperlukan agar pelayanan pendidikan itu sekaligus memberi kesempatan kepada keluarga miskin untuk ikut aktif dan mendapatkan keuntungan dengan bebasnya keluarga dari kemiskinan dan kemungkinan kelaparan. Begitupun upaya kegiatan pemberdayaan ekonomi perlu lebih didukung dengan fasilitasi berbagai aparat pemerintah, utamanya SKPD yang ada. Pelaksanaan sasaran SDGs bukan urut kacang Keputusan politik PBB bukan suatu keputusan yang mudah untuk dilaksanakan karena keluarga menengah dan atas akan ngiri kalau kuenya dikurangi. Keluarga menengah dan kaya tetap ingin mendapat kemudahan yang sama karena kemudahan dalam bidang kesehatan dan pendidikan itu mengurangi pengeluaran yang juga mahal bagi keluarga kaya. Setelah pelaksanaan delapan target MDGs, PBB memperluas target SDGs menjadi tujuhbelas. Dalam target ini disajikan adanya opsi baru misalnya dalam bidang ekonomi kelautan dan hasil laut, dalam lingkungan darat dengan segala upaya yang

bisa menyajikan kesempatan baru, dan kewaspadaan mengantisipasi perubahan musim serta kemampuan untuk mengatur pola konsumsi yang sehat dan tidak meninggalkan sisa. Dimasukkan juga syarat-syarat yang harus dianut oleh aparat pemerintah yang makin peduli terhadap keluarga miskin atau keluarga prasejahtera, serta persyaratan perdamaian dan perhatian terhadap hak-hak azasi manusia dengan keadilan yang lebih baik. Ketujuh belas sasaran itu, menurut pengalaman sewaktu melaksanakan MDGs, bukan harus diikuti seperti urutan antri karcis, atau urut kacang, mulai nomor satu sampai nomor tujuh belas. Tetapi harus dibaca dengan cermat bahwa nomor satu dan nomor dua adalah target utama dimana target nomor tiga sampai nomor tujuhbelas harus bersifat mendukung dua target utama tersebut. Artinya upaya pengentasan kemiskinan dan bebas dari kelaparan adalah satu-satunya target yang di akhir tahun 2030 posisinya pada setiap negara adalah nol persen, artinya tidak ada penduduk miskin dan tidak ada penduduk yang kelaparan. Penduduk miksin di negara itu nol persen dan penduduk kelaparan di negara itu juga nol persen. Penduduk miskin di suatu desa di Negara itu juga nol persen dan penduduk kelaparan di suatu desa dimanapun nol persen. Kedua target utama itu harus didukung oleh bidang kesehatan dan pendidikan yang diantar kepada kepada penduduk miskin agar setiap penduduk makin sehat dan cerdas serta mampu mengakses kesempatan yang tersedia di darat dan di laut untuk maju bekerja di bidang apa saja, di bidang pertanian, kelautan atau bidang industri di darat, di laut, bahkan dibawah laut, di kota dan di desa. Pada masa pembangunan berkelanjutan selama limabelas tahun mendatang pemerintah dan rakyat diingatkan adanya kemungkinan perubahan musim sehingga waspada dan siap selalu. Secara khusus diingatkan agar dikembangkan pola konsumsi yang wajar sehingga timbul keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang menjamin keberlanjutan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Itulah sebabnya dalam ke tujuhbelas target ini dimasukkan target khusus tentang pemerin-

tahan yang menyangkut tata kelola dan demokratis yang mengatur keperpihakan yang mapan dan tidak bersifat eksklusif tetapi memastikan pelayanan yang selalu inklusif dengan keadilan yang merata ditujukan guna memenuhi hak-hak azasi manusia. Promis itu sangat menarik dan disepakati dunia secara aklamasi. Promis ini bisa dijalankan apabila kepala negara memahami dan mengetok palu komitmen yang mengajak seluruh menteri, gubernur, bupati, walikota, camat dan pimpinan politik di setiap level di negaranya melaksanakan komitmen dan menterjemahkan secara operasional, disertai tanggung jawab dan kasih sayang yang memihak dan mau mengantarkan proses pemberdayaan bagi keluarga miskin. Keberfihakan kepada keluarga miskin itu tidak menghalangi upaya mendorong kemajuan yang makin mandiri bagi keluarga menengah keatas yang citacitanya bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tetapi ingin membawa kemajuan bangsa ini dengan kecepatan yang tinggi. Ruang gerak bagi semua dapat diakomodir dengan pembagian dana dan tenaga nasional secara proporsional. Pemberdayaan keluarga miskin tidak memerlukan seluruh anggaran, bahkan tidak perlu anggaran yang sangat besar karena sasarannya keluarga miskin. Dengan mengundang partisipasi masyarakat luas, kalau mau, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran secara proporsional guna memacing partisipasi masyarakat yang lebih luhur dan ikhlas. *) Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri, Ketua Umum DNIKS, Ketua Umum PB PWRI, mantan Menko Kesra dan Taskin, Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN, sangat mencintai anak bangsanya – www.haryono.com.

Pemberdayaan keluarga miskin tidak perlu anggaran yang sangat besar, dengan mengundang partisipasi masyarakat luas, kalau mau, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran secara proporsional guna memacing partisipasi masyarakat yang lebih luhur dan ikhlas. [FOTO: ADE S]


47

PENDIDIKAN

3.200 Mahasiswa Baru STIE, STAI dan STT Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi

Siap Lahirkan Pemimpin Kuat Kuliah di perguruan tinggi dengan pasilitas lengkap dan gedung mewah kerap menjadi pilihan setiap mahasiswa baru. Apalagi dengan biaya pendidikan ringan serta kualitas sistem pembelajaran dan para dosen yang ahli dibidangnya. Tak heran, bila menjadi pilihan para mahasiswa baru. Kondisi inilah yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Teknologi (STT) dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menyampaikan kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa baru Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi, Jabar. [FOTO-FOTO: ADE S]

48

S

EBANYAK 2.000 mahasiswa baru STIE dan STAI dan 1.200 STT Pelita Bangsa tahun ajaran 2015-2016 ini antusias mengikuti Pendidikan dan Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK) pada Minggu pagi 27 September 2015 lalu. Mereka siap berjuang menimba ilmu untuk melahirkan pemimpin bangsa yang kuat. Acara yang terselenggara atas kerja sama Perguruang Tinggi Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi dan Yayasan Damandiri ini mendapat sambutan antusias ribuan mahasiswa barunya. Apalagi dengan menghadirkan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono sebagai pemberi kuliah umum bagi warga baru Pelita Bangsa. Tak pelak, acara yang berlangsung di lantai 6, Kampus II Pelita Bangsa, Jl Inspeksi Kali Malang –Tegal Danas, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jabar, ini tampak semarak dan berkesan. Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono mengajak mahasiswa untuk mengembangkan tekad visi dan misi Perguruan Tinggi Pelita Bangsa yang solit disertai komitmen bersama sebagai solusi


menyikapi kondisi yang sedang bergejolak. Berbekal Visi dan Misi tersebut segera diikuti upaya yang lebih gigih untuk mewujudkannya. ”Upaya melaksanakan visi dan misi itu sungguh penting agar bangsa ini tidak tercerai berai dan berjalan sendiri-sendiri sementara bangsa lain dengan misi yang kuat dan arahnya dijadikan fokus untuk melaju mencapai cita-citanya,” tutur pria kelahiran Pacitan, 6 Mei 1938 ini di hadapan ribuan mahasiswa baru Pelita Bangsa. Visi yang dijadikan fokus itu, lanjut Prof Haryono, harus segera diikuti dengan pengembangan kepemimpinan yang kuat dan mampu mengarahkan kepada kemajuan zaman disertai penggunaan kearifan dan sumber daya yang melimpah. “Tantangan zaman dan lingkungannya, tidak akan melambat, tetapi justru menjalar dengan luar biasa, sehingga pemimpin dituntut mampu mengantisipasi dengan jaringan yang solid dan bijaksana,” tegas Menko Kesra dan Taskin era Presiden HM Soeharto dan BJ Habibie ini. Untuk itu, lanjut Prof Haryono, dirinya mengimbau para mahasiswa baru untuk

memiliki lima kepercayaan agar mampu mewujudkan cita-citanya sekaligus solusi dalam menghadapi persoalan tadi. “Pertama, para mahasiswa diharapkan untuk memperkuat kepercayaan pada diri sendiri dengan mengisi secara sungguh-sungguh pembekalan yang solid untuk masa depan. Penguatan diri itu harus dibuat begitu rupa sehingga mendapat masukan dari masyarakat luas di luar kampus,” tegasnya seraya menambahkan pentingnya peran para dosen sebagai pengantar pembuka ilmu bagi para mahasiswa. Kedua, lanjut Prof Haryono, mahasiswa sejak dini harus diberikan petunjuk unuk memupuk kepercayaan kepada sesama teman sejawat. “Karena dunia ini penuh dengan tantangan yang tidak akan mungkin diselesaikan sendiri. Untuk itu kita memerlukan teman dan kepercayaan bahwa teman kita akan menjadi penguat dari satu tim yang kokoh dan akan sanggup menjebol semua tantangan yang dihadapi. Karena kalau kita sendirian akan mudah dipatahkan, tetapi bersama teman yang akrab dan terpercaya niscaya kita akan menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan. Perguruan Tinggi Pelita Bangsa harus menjadi pelopor pengembangan tim yang kuat di segala lapisan,” imbuhnya. Dirinya menganjurkan, Pelita Bangsa membangun team work dari berbagai program studi dengan arahan visi yang dimiliki bersama untuk membawa Pelita Bangsa mengisi pemberdayaan keluarga dan masyarakat pada tingkat pedesaan mengarah pada pembangunan keluarga sejahtera melalui kekuatan penduduk dan sumber daya alam yang melimpah. “Visi yang dikembangkan itu harus mengarah pada upaya mengangkat Ekonomi Biru dan ekonomi

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono bergambar bersama Pembina Yayasan Pelita Bangsa Ir H Muhammad Mardiana, MM (kiri) dan Ketua Yayasan Pelita Bangsa Dra Hj Rd Roro Kusindrarti, MM (kanan).

kerakyatan yang mampu mengubah sampah menjadi berkah,” tegas Prof Haryono. Ketiga, lanjutnya, mahasiswa baru Pelita Bangsa harus membangun kepercayaan kepada almamater Pelita Bangsa dan ikut membesarkan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepadanya. “Kepercayaan kepada institusi ini akan mengantar agar pada tingkat pedesaan, para dosen dan mahaiswa mengembangkan kedekatannya dengan masyarakat dengan mengajak dan mengarahkan keluarga untuk membangun suatu team yang kuat guna melakukan pemberdayaan secara gotong royong,” tegas Prof Haryono. Keempat, jelasnya, para mahasiswa harus memupuk kepercayaan kepada masyarakat dalam mengantar proses membangun kebersamaan yang mantap. “Kepercayaan kepada masyarakat yang nampaknya sederhana, sesungguhnya merupakan modal yang kuat untuk membangun kebersamaan,” tukas Prof Haryono. Dan kelima, jelasnya, para mahasiswa

Pimpinan Yayasan Damandiri bergambar bersama para pimpinan dan dosen Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi, Jabar.


49

Kampus megah Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi, menjadi daya tarik para mahasiswa baru.

harus percaya untuk menjadi lulusan yang luar biasa, dan laku jual. “Untuk itu, Pelita Bangsa harus menjadi agen pembaharu dan pemberdayaan. Menjadikan keluarga sebagai pamong untuk anggotanya yaitu rakyat banyak. Kalau kegiatan ini dilakukan secara konsisten, pendekatan pemberdayaan pamong tersebut menghasilkan kebersamaan antar sesama rakyat di tingkat pedesaan dan tumbuh saling belajar dalam lingkgungan keluarga dan tetangganya,” pungkas Prof Haryono. Hadir dalam acara ini Pembina Yayasan Pelita Bangsa Ir H Muhammad Mardiana, MM, Ketua Yayasan Pelita Bangsa Dra Hj Rd Roro Kusindrarti, MM, Ketua STT Pelita

POSDAYA KITA Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ada Posyandu, ada BKB, ada PAUD-nya Ada Koperasi, ada BKL, Kebun Bergizi Posdaya, Posdaya, Posdaya milik kita Posdaya, Posdaya, Keluarga Sejahtera.

50


Bangsa Dr Ir Supriyanto, MPd, H Ali Nur Ahmad, BSc, MSc, mewakili Ketua Ketua STIE dan STAI, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Pelita Bangsa Dra Retno Purwani MM, ribuan mahasiswa baru Pelita Bangsa dan undangan lainnya. Sedangkan Pembina Yayasan Pelita Bangsa Ir H Muhammad Mardiana, MM mengingatkan kepada ribuan mahasiswa baru Pelita Bangsa tentang keberadaannya yang kini telah masuk dunia kampus. “Insya Allah, pada hari ini kalian telah memasuki dunia baru yaitu dunia kampus. Selama ini dunia kampus kerap disebut sebagai menara gading. Namun setelah kalian masuk dunia kampus, kalian akan mengetahui bahwa dunia kampus bukanlah menara gading. Karena nanti kalian akan dikenalkan dengan berbagai sistem pembelajaran di kampus. Sehingga dalam empat tahun menimba ilmu di Pelita Bangsa ini diharapkan kalian sudah diwisuda sebagai sarjana,” tutur Ir H Muhammad Mardiana, MM saat memberi sambutan di hadapan ribuan mahasiswa baru Pelita Bangsa. Sesuai visi dan misi Pelita Bangsa, lanjut Ir H Muhammad Mardiana, MM, pihaknya akan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Pelita Bangsa. “Dengan adanya Pelita Bangsa, Insya Allah, semua warga Indonesia khususnya warga Bekasi bisa mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Karena di Pelita Bangsa, dengan biaya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu sudah bisa kuliah di kampus yang cukup keren. Kampus kebanggaan warga Bekasi,” tukas Ir H Muhammad Mardiana, MM seraya mencetuskan ke depan seluruh warga Bekasi usia 25 tahun ke atas harus sudah mengenyam pendidikan sarjana. Dirinya berharap, melalui kegiatan PPLK, para mahasiswa baru mampu menambah wawasan baru sehingga menjadi bekal berharga untuk masa depan yang lebih baik. “Karena melalui pendidikan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Jadi dengan pendidikan yang maju, insya Allah, tidak akan ada yang kelaparan,” tegas Muhammad Mardiana. Semoga! ADE S

PENDIDIKAN

1000 Sarjana Kesehatan Masyarakat

Siap Diterjunkan ke Desa-desa Kesehatan merupakan bagian paling penting dari peningkatan usia harapan hidup. Namun sayangnya belum banyak sarjana-sarjana kesehatan masyarakat yang terjun langsung ke desadesa untuk membuat masyarakat hidup sehat. Dalam hal ini, Yayasan Damandiri akan mengajak 1000 sarjana kesehatan masyarakat untuk turun ke desa membangun budaya hidup sehat.

Wakil Rektor III Universitas Airlangga Prof Amir Alamsyah asyik berdiskusi dengan Prof Dr Haryono Suyono terkait Posdaya di lingkungan kampus. [FOTO-FOTO: RAHMA]

A

JAKAN tersebut disampaikan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menjadi keynote speech dalam acara seminar dan sarasehan nasional kesehatan masyarakat yang digelar Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) pada 17 Oktober 2015 lalu di Kampus Universitas Airlangga, Surabaya. Hadir dalam acara seminar ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr Harsono, Wakil Rektor III Universitas Airlangga Prof Amir Alamsyah, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas AirlanggaProf Dr Rika Subarniati, S.KM dan Ketua Umum Persakmi Hanifa Maher Denny, SKM, MPH, PhD yang langsung menyambut baik ajakan Prof Haryono Suyono. Sebagai langkah awal, kata Prof Haryono Suyono, upaya menurunkan tenaga kesehatan

masyarakat ke desa-desa dimulai dari wilayah Jawa Timur, lalu dilanjutkan ke Jawa Tengah. “Tahun pertama ini kita harus betul-betul tunjukkan bisa menghasilkan uang untuk Negara. Buktikan, tidak ada yang sakit, usia penduduk makin panjang, rumah sakit makin berkurang,” jelasnya. Selain mengajak para sarjana kesehatan masyarakat turun ke desa, Prof Haryono Suyono juga akan mengadakan suatu silver college dimana mahasiswanya yang sudah berambut perak itu terjun ke desa jaringan yang kuat menjadi sesepuh pedesaan untuk membangun budaya sehat. Diakui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr Harsono, paradigma kesehatan saat ini harus diupayakan bagaimana supaya masyarakat tetap sehat. Biaya untuk orang yang sudah sakit jauh lebih mahal dibanding melakukan pencegahan. Bahkan anggaran Gemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

51

Kadinkes Jatim dr Harsono menyampaikan paradigma kesehatan saat ini.

Ketua Umum Persakmi Hanifa Maher Denny saat melantik susunan pengurus Persakmi yang baru.

52

yang dikeluarkan penerima bantuan iuran dari BPJS untuk orang sakit setiap bulannya bisa menghabiskan Rp 2,5 triliun di tiap kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu Persakmi diharapkan bisa menjadi ujung tombak kesehatan. “Kalau hanya mengurusi orang sakit setelah sakit itu keliru. Oleh karena itu, penguatan paradigma sehat ini yang paling banyak mengerjakan adalah teman-teman dari Persakmi. Beliau inilah yang nantinya memberi pemahaman kepada masyarakat untuk selalu hidup sehat, jangan hidup sakit,” cetusnya. Upaya promotif dan preventif ini juga telah membawa penduduk Jatim ke tingkat kese-


hatan hidup yang lebih baik. Contohnya, angka kematian ibu hamil dan melahirkan berhasil diturunkan menjadi 93,53/ 100.000 angka kelahiran hidup, sementara target MDGs adalah 102/100.000 angka kelahiran hidup. “Tetapi secara absolutely angka kematian ibu di Jatim masih tinggi juga, karena jumlah penduduk besar, yaitu sekitar 500.000 ibu hamil dan melahirkan yang meninggal. Untuk itu kami bekerja sama dengan FKM dari berbagai perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan kepada ibu-ibu hamil beresiko tinggi sampai melahirkan dan masa nifas. Sehingga waktu melahirkan, kita tahu harus dibawa kemana ibu hamil tersebut.” Berkat upaya pendampingan tersebut, dari 970 ibu hamil resiko tinggi, 0 persen tidak ada yang meninggal. Artinya, mencegah itu lebih bermanfaat daripada setelah ibu hamil ternyata kurang gizi, pendarahan banyak dan sebagainya. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga berhasil menurunkan masalah gizi, lagi-lagi dengan upaya preventif selama tiga tahun terakhir ini, dari 12 persen menjadi 11,6 persen. “Itu sangat signifikan bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Jadi intinya adalah bagaimana kesehatan preventif promotif itu harus kita galakkan,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Persakmi, ketika suatu negara mempunyai struktur rumah sakit yang sempurna, dokter yang sangat kompoten, ternyata hanya mampu menyelesaikan 30 persen dari masalah kesehatan. Tetapi bila upaya promotif dan prefentiv kuat dan sempurna, 70 persen itu adalah penyelesaian dari upaya promotif dan prefentif atau peningkatan dan pencegahan dalam bidang kesehatan. “Jumlah yang telah dihabiskan oleh BPJS seba-

nyak Rp 25 triliun habis untuk membeli obat dan membayar kapitasi penyedia pelayanan pengobatan bukan pelayanan kesehatan. Artinya, BPJS hanya mampu menyembuhkan orang yang sakit. Tidak ada data orang yang sakit itu 100 persen sembuh, ada yang meninggal, ada yang sembuh tapi sakit lagi. Sehingga terjadi in-efisiensi biaya kesehatan di Indonesia yang sudah tidak akan bisa ditolerir, karena untuk apa kita membayar pajak tapi hanya untuk pengobatan saja. Dan pengobatan itu adalah biaya yang sangat tinggi.” Menurutnya, ketika suatu bangsa itu hanya ada angka kematian dan kesakitan tinggi, berapapun pertumbuhan ekonomi itu akan sia-sia. Persakmi sebagai oganisasi paling dekat dengan masyarakat bercita-cita mewujudkan satu desa satu sarjana kesehatan masyarakat yang akan menjadi penyemangat, innovator, motivator dan pendamping bagi tiap desa supaya masyarakat tersebut berdaya di bidang kesehatan. “Kami sedang mencari cara supaya pemerintah menyambut baik niat kami. Kami mendengar pidato Prof Haryono Suyono dan komitmen dr Harsono, kami mendapat spirit luar biasa, ternyata cita-cita kami didengar,” ungkapnya gembira, Diakuinya, selama ini lulusan program studi kesehatan masyarakat ada yang bekerja di dinas kesehatan kota, kabupaten, provinsi maupun pusat. Apabila semuanya mendaftar menjadi anggota Persakmi jumlahnya sekitar 500.000 orang. “Tetapi yang diurus masih sibuk program yang itu-itu saja. Sehingga kami menilai semangat untuk memberdayakan masyarakat belum ada,“ ungkap wanita cantik yang juga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Jawa Tengah. Tragisnya lagi, kata Hanifah, lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang ada saat ini disibukkan dengan berbagai tugas tambahan yaitu mencatat, mendata peserta BPJS. “Ini yang tidak kami inginkan. Prof Haryono Suyono tadi bilang kembalikan tugas itu ke

Posyandu sesuai porsinya. “ Dengan menjadi petugas pencatat, ungkap Hanifah itu merupakan penurunan dari kualifikasi SKM. “Ini menyedihkan. Kalau hanya mencatat saja, lulusan SMA juga bisa melakukan. Sehingga kami ingin mengembalikan konsep SKM satu desa harus menjadi agen of change komunikator inisiator, bukan pencatat BPJS, “ tandasnya. RW

Para sarjana kesehatan masyarakata kian bersemangat turun ke desa mendengarkan arahan Prof Dr Haryono Suyono.


53

PENDIDIKAN

Gebyar «Launching Silver College» di STW Karya Bakti Dalam rangka turut memeriahkan Hari Lanjut Usia Internasional, Yayasan Ria Pembangunan bersama Yayasan Damandiri dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) melaksanakan pencanangan Silver College di Sasana Tresna Wreda (STW) Karya Bakti di Cibubur, Jakarta Timur, pada 15 Oktober 2015 lalu. Silver College dicanangkan guna menyelenggarakan serentetan kegiatan membantu keluarga lansia dan melakukan pemberdayaan serta melatih lansia sehingga mampu berperan dengan ceria walau mereka sudah pensiun.

Prof Dr Haryono Suyono memberikan pencerahan tentang silver college pada seluruh penghuni panti STW. [FOTO-FOTO: RAHMA]

K

ETUA Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono yang juga mantan Menko Kesra, saat mencanangkan Silver College dalam sambutannya mengatakan, Silver College timbul dari gagasan – gagasan lansia di Indonesia yang berkembang dengan kecepatan lebih dari sepuluh kali lipat dibanding tahun 70-an. Dalam rangka memperingati Hari Lansia Internasional 1 Oktober 2015 dan penyegaran pengurus Yayasan Ria Pembangunan yang belum lama dilantik, Silver College dibentuk di STW Karya Bakti. “Penyegaran ini dengan mengangkat Ibu Milangoni Subiakto sebagai Ketua Yayasan Ria Pembangunan dibantu puluhan pengurus yang meliputi dengan tiga bidang. Masalah lansia ditangani Ibu Rahadi Ramelan, bidang akademis dipimpin Ibu Subiakto, bidang anak dipimpin Ibu Sambuaga. Tiga tokoh di belakang pembinanya saya bimbing bersama Ibu Nina Akbar Tanjung, kebetulan ibu Akbar Tanjung bekas mahasiswa saya,” tukasnya. Pengurus Ria Pembangunan yang hampir seluruhnya adalah isteri para menteri sebelum tahun 2000, pada acara pencanangan Silver

54


College di STW Karya Bakti ini dihadiri sejumlah mantan menteri, yaitu Ahmad Basuni (mantan Menteri Agama RI), Prof Dr Rahadi Ramelan, Fuad Bawazir (mantan Menteri Keuangan) dan Dr Subiakto Tjakrawerdaja (mantan Menteri Koperasi). Pada pelantikan pengurus sebelumnya, Prof Haryono Suyono dipercaya menjadi pimpinan pembina yayasan yang merupakan peralihan dari Ibu Tri Sutrisno. “Meneruskan amanah Bu Try Sutrisno, apa yang dikerjakan Ibu Tien sebagai warisan harus dilanjutkan dan tidak dimatikan. Kalau tidak dilanjutkan, organisasi ini akan habis sembilan tahun mendatang,” ujarnya. Kepada para pengurus baru, Prof Haryono Suyono meminta agar tiga lembaga (STW, Stikes dan PAUD) menyatu sebagai kekuatan ampuh. “Mari kita menyusun kekuatan dan kebersamaan, menyusun aksi khususnya keterpaduan tiga generasi,” imbaunya. Aksi keterpaduan tiga generasi ini sebenarnya sudah dicanangkan pada Hari Lansia Internasional tahun 2011 lalu di hadapan Wakil Presiden RI. Sejak itu, konsisten mengusahakan lansia tetap peduli tiga generasi.

Pengembangan Silver college nantinya akan mengundang 400 perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi merumuskan berbagai kegiatan dan langkah-langkah kerja termasuk siapa yang akan mengelola Silver College sehari-harinya. “Kita harapkan Silver College dikelola oleh karyawan dan mahasiswa praktek. Kerja sama sudah mulai dilakukan dengan mahasiswa kedokteran Universitas Tarumanegara. Mahasiswa koas kedokteran melakukan pengamatan penelitian dan memberikan pelayanan luar biasa. mulai cek darah, penyakit sederhana griatri telah ditangani sangat baik.” Pengembangan Silver College juga sudah dilakukan di Institut Pertanian Bogor (IPB), disusul oleh universitas lain di Jakarta. Bahkan Universitas Jember juga sudah siap launching akhir tahun 2015 ini. Lansia jangan jadi beban Prof Dr Rahadi Ramelan yang kebetulan hadir pada launching Silver College mengaku datang atas ajakan isterinya yang merupakan direktur STW. Menurutnya, Silver College memiliki visi mendidik lansia dengan dua pilihan; menyiapkan lansia dan bagaimana publik melihat lansia. “Saya pernah naik kereta api ke Yogya. Saya tidak pernah memanfaatkan diskon untuk lansia karena saya harus datang sendiri, menyerahkan foto copy KTP. Kalau saya beli normal, bisa beli pakai internet. Bulak balik kesana hanya untuk mendapat potongan 2010 persen,” tukasnya. Dengan persyaratan seperti itu, lanjut Rahadi, terkesan lansia masih menjadi beban karena untuk mendapatkan diskon harus datang langsung ke stasiun. Rahadi mengimbau kepada pemerintah dan perusahaan kereta api agar lansia lebih dimudahkan dan jangan menganggap lansia sebagai beban. Rahadi sendiri masih senang bepergian bersama isteri untuk bergabung dengan kelompok antropologinya di Universitas Indonesia mengunjungi tempat-tempat unik. “Misalnya ke Flores mengikuti keaktifan yang disenangi bersama anak-anak muda yang ikut mengamankan kita.” Tingginya harapan hidup lansia Indonesia berbeda dengan lansia di Amerika, China yang umumnya tetap produktif dan sehat. Sementara di Indonesia kebanyakan yang sudah pensiun harus bekerja untuk bisa

Kerja sama yang solid antara Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan dengan Yayasan Damandiri ditandai dengan penandatanganan MoU.

hidup, karena uang pensiun mereka tidak cukup untuk membiayai hidup dirinya di hari tua. Problem inilah yang mendorong dibentuknya Silver College agar para lansia tetap bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. “Mudah-mudahan lansia yang punya kemampuan hidup sendiri bisa lebih berbuat banyak untuk orang lain. Jangan menumpuk kekayaan sendiri. Untuk tetap aktif, harus berpikir, “ ungkap guru besar yang masih aktif menulis. Rahadi juga mengakui keberadaan STW sangat baik, karena dasarnya adalah sasana tempat tinggal pilihan. “Kalau orangtua itu tidak memilih tinggal di sini, dia harus dari hatinya memilih, tidak boleh dipaksa orang lain, anak isteri. Saya pernah bertemu suami isteri yang tinggal di sini. Suaminya kalau pagi masih ke kantor karena pengacara umurnya di atas 60. Dia berpikir, ngapain tinggal di rumah, di sini ada yang ngurus, dokter juga ada. Jadi, betul-betul sebagai rumah pilihan itu harus terjamin. Bukan hanya kamar, tapi vilavila kecil. Mereka masih bisa hidup di rumah tapi ongkosnya memang jadi lebih tinggi, “ tandasnya. RW

Persembahan musik angklung yang menandai diresmikannya silver college di STW Karya Bakti.


55

PENDIDIKAN

Melongok Silver College di STW Karya Bakti

Hunian Pilihan Lansia Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan telah melukiskan sejarah cukup panjang dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Melalui Sasana Tresna Wreda (STW) Karya Bakti yang didirikan Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan sejak 14 Maret 1984, tepatnya 31 tahun lalu, STW merupakan panti wreda pilihan.

Persembahan angklung dari para penghuni panti STW. [FOTO-FOTO: RAHMA]

56

S

TW sebenarnya nama kesayangan yang diberikan Ibu Tien Soeharto hanya untuk STW Karya Bakti. Didirikan secara khusus oleh pengagasnya Ibu Tien Soeharto untuk kegiatan para lansia di atas tanah seluas 2 hektar, perkembangan STW saat ini mengubah imej masyarakat tentang kehidupan panti jompo yang membosankan. Pembangunan gedung STW yang lebih mirip vila dengan ruang-ruang kamar yang luks, mengantar lansia pada masa tua yang menyenangkan. STW Karya Bakti yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur ini memiliki lima ruang wisma yaitu ruang aster, ruang ungu, ruang cempaka, ruang dahlia dan ruang soka. Dilengkapi pula dengan fasilitas klinik pratama, tempat merawat para penghuni panti yang sakit. Setiap kamar yang dihuni para lansia ini memiliki dua tempat tidur yang dilengkapi kamar mandi di dalam, AC, kulkas dan televisi layaknya hotel. Bahkan kamar mandi nya pun memang benar-benar dipersiapkan untuk lansia dengan memiliki pegangan di dinding dan dudukan. “Seiring berjalannya waktu, masyarakat makin dapat memahami, STW merupakan


sebuah jawaban untuk menghadapi tantangan demografi yang ada saat ini,” tukas Ketua Yayasan Ria Pembangunan Milangoni Subiakto. Lansia masa kini, kata Milangoni, seringkali sudah harus hidup sendiri karena putera puterinya sudah memiliki kehidupan sendiri pula yang mungkin jauh dari kediaman orang tua. Meski diakui, banyak anggapan dari masyarakat menitipkan orang tua ke sebuah panti cenderung negatif. “Slogan kami, STW Karya Bakti hunian pilihan lansia, di mana mereka yang tinggal di sini benar-benar pilihan mereka untuk menikmati kehidupan hari tua. Beragam kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan kenyamanan selama berada di dalam vila,” cetus Milangoni yang lebih menyebutnya sebagai vila daripada panti. Dengan adanya Silver College di panti, tidak hanya lansia STW yang bisa mengikuti pelatihan, lansia di luar STW juga bisa berpartisipasi lebih banyak sesuai bentuk pelatihan yang diminati. Khusus para kader caregiver keluarga lansia yang ingin belajar di Silver College diadakan kelas khusus yang disediakan IPB sebanyak 17 macam paket pelatihan. Contohnya membuat nuget. “Jadi lansia juga bisa produktif,” ungkap Milangoni. Kehadiran psikiater muda, dr Sailan di STW juga telah membuat banyak oma-oma jatuh cinta. Kepala Geriatri Universitas Pajajaran dan dokter Rumah Sakit Royal Taruna ini dua kali dalam seminggu bertugas di STW sebagai dokter konsultan yang sudah bekerja selama 10 tahun, membina lansia sebagai tempat pembelajaran dan melatih lansia untuk

penyakit-penyakit geriatrinya. Dari 68 penghuni STW, lebih banyak perempuan sebanyak 49 orang dan lansia lelaki 19 orang. Penghuni panti paling banyak berusia di atas 75 tahun sehingga tingkat kemandiriannya berkurang. Hanya ada sekitar 5 orang yang memiliki tingkat ketergantungan ringan. Daya memori yang normal ada 34 orang, sebagian pelupa dan 11 orang lainny pelupa parah. Peduli tiga generasi Sebagai yayasan yang peduli tiga generasi, Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan juga memiliki pendidikan untuk generasi kedua (dewasa) yaitu Sekolah Tinggi Kesehatan Mitra Ria Husada dan pendidikan untuk generasi ke tiga (anak-anak) berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ria Pembangunan yang berlokasi di Cibubur. Pada peringatan Hari Lansia Internasional ini juga dipertunjukan kemampuan tiga generasi menampilkan kreativitas seni masing-masing. Direktur Pelayanan Lansia Kementerian Sosial Tuty Hayati yang hadir menyaksikan launching Silver College di STW Karya Bakti mengaku cukup bangga dengan kepedulian para lansia. Mewakili ketidakhadiran Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa yang sedang ke Bangkok, Tuty Hayati menyampaikan amanah Mensos RI yang mengucapkan selamat atas dicanangkannya Silver College yang diprakarsai Prof Dr Haryono Suyono di STW Karya Bakti. “Semoga memberi pengaruh positif di tempat-tempat lain untuk mencanangkan seperti ini. Semoga STW menjadi barometer bagi Kementerian Sosial dan panti-panti lain untuk jadi tempat rujukan dan berguru,” cetusnya. Dikatakannya, Kementerian Sosial juga sudah mengembangkan Silver College di beberapa perguruan tinggi yang diprakarsai Institut Pertanian Bogor (IPB). “Yayasan Ria Pembangunan bukan siapa-siapa bagi Kementerian Sosial. Karena

Salah satu bentuk kerajinan tangan lansia di panti STW.

Kemensos banyak berbagi dengan Yayasan Ria Pembangunan, termasuk di dalamnya yang akan dikembangkan bersama adalah usaha ekonomi kreatif di STW Ria Pembangunan,” tandasnya. RW


57

PENDIDIKAN

Kolaborasi Universitas Trilogi dan Corban University USA

Posdaya Jadi Model Pemberdayaan Amerika Serikat Keberadaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di berbagai daerah di tanah air ternyata menyedot perhatian masyarakat mancanegara. Programnya yang unik, universal dan menyangkut masalah kemanusiaan itulah tertariknya tokoh-tokoh di dunia. Tepatnya, Kamis pagi 22 Oktobe 2015 lalu President Corban University United State of America (USA) Prof Sheldon C Nord, PhD dari Oregon, USA mengungkapkan ketertarikannya.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono dan President Corban Universitay USA Prof Sheldon C Nord, PhD serta Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin, MSc, bergambar bersama sejumlah guru besar Universitas Trilogi, para mahasiswa Universitas Trilogi dan sejumlah undangan lainnya. [FOTO-FOTO: ADE S]

58

“M

ODEL Posdaya itu bisa juga menjadi model nasional di Amerika Serikat. Jadi, model Posdaya nantinya tidak hanya Indonesia tetapi juga bisa di Amerika Serikat atau negara-negara Asia lainnya. Karena model ini sangat unik dan universal apalagi menyangkut kemanusiaan,” ucap Prof Sheldon C Nord, PhD saat menyampaikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Trilogi seputar “Sistem Pendidikan Tinggi di Amerika Serikat tentang sebuah kasus di Corban University, Oregon, USA” seraya mengajak seluruh civitas akademika Universitas Trilogi yang ada di Auditorium Kampus Universitas Trilogi, Jl Taman Makam Pahlawan No 1 Kalibata, Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya acara untuk berkolaborasi dan saling menjajaki pertukaran mahasiswanya. Langkah itu pun gayung bersambut, pasalnya hal serupa juga menjadi upaya dari Universitas Trilogi Jakarta untuk mencoba mengembangkan globalisasi dari pendekatan teknopreneur, kolaborasi dan kemandirian yang menjadi mottonya. “Ini adalah sebuah upaya dari Universitas Trilogi Jakarta yang dilakukan langsung Rektor Universitas Trilogi Prof Asep Saefuddin dan Pembinanya untuk mencoba mengembangkan globalisasi dari pendekatan yang kita tempuh di sini yaitu, pendekatan teknopreneur, kolaborasi dan kemandirian,” ujar Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono yang juga Ketua Pembina Yayasan Pengembangan


Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) yang turut hadir dalam acara itu. Menurutnya, paparan yang disampaikan Prof Sheldon C Nord, PhD banyak sekali persamaannya. “Dan ternyata apa yang disampaikan Prof Sheldon C Nord, PhD, banyak sekali persamaan-persamaan yang sedang kita kerjakan. Misalnya, Pak Rektor mengembangkan, bagaimana seluruh dosen Universitas Trilogi ini menjadi pemikir dari usaha kita memajukan Universitas Trilogi. Sehingga Pak Rektor bertindak sebagai koreografer untuk memberi kesempatan kepada para dosen untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran,” tutur Prof Haryono “Tetapi salah satu yang kita kerjakan antara Pak Rektor dan saya yaitu, mengembangkan satu visi universitas dalam bidang pendidikan. Tidak boleh para dosen itu mengerjakan kuliahnya semaunya sendiri, tetapi harus merupakan kuliah memperkuat misi yang telah diputuskan bersama oleh rektor dan pembinanya,” ungkapnya. Oleh karena itu, lanjut Prof Haryono, para dosen yang hanya mengembangkan ilmunya untuk ilmunya sendiri di Universitas Trilogi ini makin lama makin disatukan sehingga nanti muncul wajah Universitas Trilogi sebagaimana disampaikan Prof Sheldon C Nord, PhD dari Presiden Corban University USA. “Beliau menegaskan, bahwa student (mahasiswa, red) itu mengelaborasi (penjelasan sebuah permasalahan, red) pada meja kuliah kepada upaya-upaya yang mendorong partisipasi masyarakat,” ujar Prof Haryono menirukan ucapan Prof Sheldon C Nord, PhD. Karena ternyata, lanjut Prof Haryono, di Amerika Serikat yang maju pun dana yang berasal dari pemerintah makin berkurang.

“Sehingga mahasiswa akan pergi kuliah semata-mata dengan dukungan masyarakat dan orangtuanya mahasiswa. Sehingga dengan sendirinya kekuatan masyarakat harus mendapat manfaat dari universitas yang ada,” tutur Prof Haryono menanggapi paparan Prof Sheldon. Langkah itulah, ujar Prof Haryono, persis sebagaimana yang dilakukan Universitas Trilogi dengan Tri Dharma perguruan tingginya. “Teknopreneur, kolaborasi dan sekaligus kemandirian masyarakatnya. Karena kalau masyarakat mandiri mereka akan mengirim mahasiswa lebih banyak lagi. Melalui semangat inilah kita akan membahas lebih jauh bentuk kolaborasi antara Universitas Trilogi dan Corban University dari Amerika Serikat,” papar Prof Haryono. Hadir dalam acara ini Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin, MSc, Direktur Akademik Universitas Trilogi Dr Aam Bastaman, SE, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Trilogi Dr R Swi Sunu Kanto, MSc, Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, Ketua STIKes Mitra Ria Husada (MRH) Jakarta Dr Srihartati P Pandi, jajaran Corban University USA, para guru besar dan dosen Universitas Trilogi, ratusan mahasiswa Universitas Trilogi dan undangan lainnya. Saling memahami budaya Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin, MSc menyatakan, dalam setiap kolaborasi dan pertukaran mahasiswa utamanya menyangkut antar bangsa penting untuk saling memahami masing-masing budaya. “Dalam setiap kolaborasi, kita harus samasama memahami budayanya. Karena kalau terus-terusan kita di dalam, kita juga menjadi semakin terkurung. Sehingga kita tidak memahami bagaimana pola hidup dari orang lain. Dan mereka pun tidak memahami pola hidup bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya terjadi perbedaan dan konplik, yang sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi kalau sebelumnya terjadi saling memahami budaya masing-masing,” tegas Prof Asep mendukung paparan Prof Haryono.

Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin, MSc, menyerahkan cinderamata kepada President Corban Universitay USAProf Sheldon C Nord, PhD.

Langkah inilah, lanjut Prof Asep, yang kini tengah dikembangkan Universitas Trilogi dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari para dosen Universitas Trilogi. “Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Trilogi adalah tidak saja bekerja sama dengan universitasuniversitas di Indonesia juga dengan perguruan tinggi di luar negeri. Di antaranya dengan perguruan tinggi di Amerika yaitu Corban University,” ujar Prof Asep seraya menambahkan langkah itu kini tengah dijajaki dengan sudah berdatangannya sejumlah kampus dari Amerika Serikat ke Universitas Trilogi. “Kemarin kami kedatangan tamu dari Georgia University,” ujarnya. Selain itu, lanjut Prof Asep, pihaknya juga tengah melakukan penjajakan dengan beberapa negara-negara lainnya. “Saat ini kami juga telah melakukan pendekatan dengan Jepang, Australia, New Zealand, untuk menjadi target kita dalam melakukan kolaborasi. Maksudnya, keterbukaan kita kini menjadi tinggi. Selain itu, Universitas Trilogi yang didukung Yayasan Damandiri juga mempunyai program yang sangat unik yaitu, Tri Dharma perguruan tinggi yang memanfaatkan Posdaya,” ungkapnya. ADE S

Ratusan mahasiswa Universitas Trilogi tampak antusias menyimak paparan President Corban Universitay USAProf Sheldon C Nord, PhD.


59

FORUM KITA

Dr Mulyono D Prawiro *)

Perlu Adanya Kebersamaan Sampai saat ini secara umum tingkat pendidikan manusia Indonesia mengalami kenaikan yang membanggakan, dan boleh dikatakan hampir seluruh penduduk Indonesia telah mengenyam pendidikan dasar. Pendidikan dasar telah merata di berbagai wilayah di tanah air, sehingga secara nasional penduduk Indonesia telah menikmati pendidikan dasar dan 50 persen atau lebih telah menikmati pendidikan menengah pertama maupun pendidikan menengah atas. Penduduk yang belum sempat menikmati pendidikan menengah, akhir-akhir ini di seluruh tanah air sedang diupayakan secara besar-besaran agar mereka bisa menikmati pendidikan menengah dengan baik.

Diperlukan adanya pemimpin yang mampu menjadi perekat dan mampu mengajak serta mengarahkan penduduk Indonesia membangun suatu tim untuk menghidupkan kembali budaya gotong-royong dan peduli terhadap keluarga tertinggal terutama yang ada di desa-desa. [FOTO: ADE S]

P

ARA sesepuh bangsa seandainya masih ada, mungkin belum sepenuhnya puas dengan keadaan pendidikan seperti sekarang ini, meskipun apabila dilihat dari presentase angka partisipasi kasar pendidikan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun disisi lain, masih banyak anakanak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan apabila dihitung secara kuantitatif jumlahnya masih sangat banyak meskipun presentasenya kecil. Meningkatnya pendidikan tidak secara jelas disertai dengan penghayatan secara komprehensif, sehingga masih terkesan maju sendiri-sendiri dan menimbulkan munculnya eksklusif pendidikan. Belum secara nyata mengembangkan apa yang disebut dengan super team dan kompak serta memunculkan kebersamaan seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang sejak dulu terkenal dengan 60


sifat kegotong-royongan dan saling bekerja sama satu sama lain, namun sangat disayangkan, dengan munculnya globalisasi dan derasnya arus reformasi serta pengaruh dari luar negeri terutama pengaruh barat, kalau tidak diantisipasi dengan baik, maka manusiamanusia Indonesia akan menjadi manusia individualistik dan mengabaikan kegotongroyongan. Budaya dan sistem pendidikan yang kita anut saat ini umumnya mengarah pada pengembangan pribadi yang superior, sehingga pembentukan tim yang kokoh bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Meskipun tidak seluruhnya pengaruh barat itu berdampak negatif bagi bangsa ini, namun tidak semua bisa diterapkan di Indonesia. Seperti halnya Prof Warren Bennis yang dengan gencar menyatakan bahwa suatu tim bisa menjadi kelompok yang kokoh, apabila mereka mampu mengalahkan ego pribadi. Ego

pribadi ini yang kadang sering menonjol, yang susah untuk dihilangkan. Apabila ada keinginan untuk membangun kebersamaan, maka hal itu harus dirubah menjadi suatu kelompok yang mengembangkan impian yang sama dan menciptakan adanya kebersamaan yang tujuannya antara lain untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu diperlukan adanya pemimpin yang mampu menjadi perekat, dan mampu mengajak serta mengarahkan penduduk Indonesia membangun suatu tim untuk menghidupkan kembali budaya gotongroyong dan peduli terhadap keluarga tertinggal terutama yang ada di desa-desa. Mereka yang berpendidikan rendah yang sampai saat ini jumlahnya masih sangat banyak. Untuk membangun kebersamaan kelihatannya mudah dan sederhana, namun sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan dan diperlukan kesadaran yang tinggi. Dalam kenyataannya, dengan berbagai ragam kebudayaan, agama dan suku yang berbeda-beda dan itu tersebar di seluruh tanah air, kebersamaan yang dulu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, saat ini mendapat cobaan dan hambatan, bahkan ada upaya-upaya terselubung untuk meruntuhkannya dan dibuat berantakan. Kadang-kadang tidak kita sadari, bahwa sudah mulai bermunculan sesama anak bangsa saling menyerang satu sama lain dan saling menjatuhkan. Berdalih pada penegakan hukum, demokratisasi maupun pemberantasan korupsi, tanpa pandang dulu sesama anak bangsa beradu argumentasi di depan publik. Suatu tontonan yang menarik bagi yang ingin bangsa ini rusak berantakan. Para pendiri bangsa menginginkan bangsa ini menjadi banga yang bersatu dan berdaulat dalam team work yang kuat atau memunculkan adanya super team, bukan menciptakan superman yang hanya kuat dan mampu berbuat dan melakukan sesuatu sendirian. Meskipun bangsa ini dalam kondisi yang kurang menguntungkan, terancam perpecahan, menghadapi kemiskinan yang masih tinggi dan kesenjangan yang makin melebar, yang kaya bertambah kaya dan yang miskin tetap saja miskin bahwa lebih parah lagi, ada upaya-upaya dari para tokoh-tokoh nasional yang peduli terhadap sumber daya manusia dan terus berjuang untuk mendorong terciptanya budaya kepedulian antar warga dalam masyarakat. Tokoh-tokoh nasional yang tergabung dalam Yayasan Damandiri seperti Prof

Dr Haryono Suyono dan Dr Subiakto Tjakrawerdaja tidak henti-hentinya mendorong seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama peduli kepada keluarga yang kurang beruntung agar mereka bisa mampu mandiri dan sejahtera. Upaya yang dilakukan tidak tanggung-tanggung, sampai saat ini lebih dari 50.000 Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) telah dibentuk di seluruh Indonesia. Ini bukan merupakan hasil karya sendiri seperti superman, tetapi hasil kerja keras semua mitra Dr Mulyono D Prawiro kerja Yayasan Damandiri, termasuk di antaranya Lembaga Perbankan, Perguruan Tinggi dan KKN Tematik Posdaya, Pemerintah Daerah dan organisasi-organisasi sosial lainnya yang sangat komit terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena di dalam Posdaya diadakan proses pendataan keluarga, maka di setiap Posdaya akan terlihat, mana anak-anak usia sekolah yang belum sekolah. Disitulah dorongan agar semua anak bisa sekolah, bukan hanya dengan himbauan, tetapi secara nyata dan usaha gotong-royong masyarakat dalam Posdaya membawa anak tersebut masuk sekolah. Di dalam Posdaya persatuan dan kesatuan mulai dibangun dan dimunculkan dari bawah. Muncul dari masyarakat sendiri terutama masyarakat yang tinggal di desa-desa yang telah memiliki Posdaya. Disana tidak ada yang saling menyalahkan ataupun ingin memang sendiri, tetapi menciptakan super team yang kokoh untuk maju dan berhasil secara bersama-sama. Dorongan dari para mahasiswa yang diterjunkan ke desa-desa melalui KKN Tematik sungguh sangat penting, karena mahasiswa merupakan kunci dan pendorong terciptanya situasi yang aman di desa-desa serta membuat rakyat di desa memiliki keterampilan dan usaha berkat bimbingan para mahasiswa KKN Tematik Posdaya. Adikadiknya yang belum mendapatkan kesempatan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, didorong dan diupayakan untuk masuk sekolah dengan dibantu oleh masyarakat yang mampu dengan tulus ikhlas, karena merasa memiliki dan hidup dalam kebersamaan yang saling tolongmenolong sesama anak bangsa dalam lingkungan Posdaya. *) Penulis adalah Dosen Pascasarjana dan Anggota Senat Universitas Satyagama, Jakarta. Gemari Edisi 178/Tahun XVI/November 2015

61

LAPORAN DAERAH

Milangoni Subiakto Tjakrawerdaja Ketua YKBRP Masa Bakti 2015-2020:

≈Saya Akan Teruskan Cita-cita Ibu Tien SoehartoΔ “Kami percaya ibu-ibu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayaysan Karya bakti Ria Pembangunan (YKBRP). Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita bersama,” ungkap Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono seraya ketuk palu, menandai diresmikannya pelantikan pengurus baru Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan masa bakti 2015-2020 pada 5 Oktober 2015 lalu di Balai Pendidikan Kewanitaan.

Prof Haryono Suyono saat melantik Ketua Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan Ibu Milangoni Subiakto beserta pengurus YKBRP. [FOTO-FOTO: RAHMA]

M

ENGGANTIKAN Ety Mar’ie Muhammad, SH yang sudah menjabat sebagai ketua yayasan selama sepuluh tahun, Milangoni Subiakto Tjakrawerdaja bukanlah orang baru untuk YKBRP. Sejak 2000 sudah berada di YKBRP dan berpindah-pindah jabatan, mulai dari ketua bidang, ketua bendahara, wakil ketua hingga dipercaya sebagai ketua Yayasan untuk masa bakti 2015-2020. “Karena memang selama ini sebagai wakil ketua I saya banyak berakting sebagai ketua, jadi teman-teman pengurus sudah terbiasa dengan gaya saya. Mereka minta saya dari pada cari orang di luar. Karena sudah biasa, saya sudah tahu sifat masing-masing dan sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” ungkap Ibu Milangoni Subiakto usai dilantik menjadi ketua YKBRP masa bakti 2015-2020. Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan merupakan perkumpulan isteri-isteri menteri Kabinet pembangunan. Mengingat banyak yang sudah sepuh, mulai priode ini diperluas dengan mengajak putra-putri dari para menteri terdahulu untuk ikut aktif, termasuk

62


isteri-isteri para duta besar. “Meskipun citacita itu setinggi langit, badan ini tidak bisa menyesuaikan dengan yang kita mau. Biar kita banyak yang berkeinginan, diharapkan yang muda-muda ini membantu,” ujarnya. Memasuki Kabinet Indonesia Bersatu era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yayasan Ria Pembangunan memang cukup aktif berkerja sama dengan SIKIB yang dipelopori Ibu Ani Yudhoyono. Itu sebabnya pada kepengurusan YKBRP masa bakti 2015-2020 ada beberapa isteri menteri dari SIKIB yang dilantik menjadi pengurus, seperti Ibu Hendarman Supanji dan Ibu Inggrit Tanzil (isteri mantan Menteri Koperasi) bergabung. Jumlah anggota YKBRP saat ini ada sekitar 300 orang. Ia juga berharap, YKBRP bisa tetap eksis, berkembang lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pendirinya, yaitu Ibu Tien Soeharto. “Kita tetap mengerjakan apa yang dikerjakan oleh pengurus lama, tinggal lebih membesarkan semua proyek proyek yang kita tangani,” ungkap Milangoni usai pelantikan. Isteri Menteri Koperasi dan UKM era Kabinet Pembangunan, Subiakto Tjakrawerdaja

ini juga menegaskan YKBRP akan memprioritaskan tiga wahana yang dimiliki yaitu Sasana Tresna Wreda (STW), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) dan Balai Pendidikan Kewanitaan (BPK) termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di dalamnya. “Kita punya PAUD dan itu yang akan kami tingkatkan kualitasnya dengan memberikan program lebih banyak lagi kepada anak-anak, sehingga bisa lebih menyiapkan mereka pada jenjang yang lebih tinggi. Siswanya saat berjumlah sekitar 70 an, kelas TK A dan TK B,” jelasnya. Balai Pendidikan Kewanitaan, merupakan pelatihan terkait kewanitaan yang diikuti anakanak putus sekolah, ibu-ibu muda dan lain-lain. Mereka dilatih memasak, keterampilan menjahit dan keterampilan kewanitaan lainnya supaya mereka dapat menambah pendapatan keluarga dengan ketrampilan yang diperoleh tersebut. Semua itu mendapat dukungan dari dana abadi yayasan dan dari kegiatan STIKES. “Memang dana itu sebetulnya tidak cukup karena berbagai kegiatan masih bernafaskan kegiatan sosial. Dulu jamannya Ibu Tien Soeharto, STW memang sosial, karena banyak orang yang tidak mampu. Tetapi kalau sekarang kita disuruh sosial, rasanya terlalu berat untuk kita. Maka kita juga komersial untuk tinggalmengikuti kegiatan di situ,” tuturnya. Pembaharuan infrastruktur Usai melantik pengurus YKBRP, Prof Haryono Suyono menangkap kesan peresmian yang dilaksanakan bertepatan hari bersejarah TNI ABRI, 5 Oktober ini adalah pejuang kemerdekaan yang mengantar banyak sekali di antara kita ke gerbang kemerdekaan. “Sekarang biarpun agak terseok kemerdekaan kita, tapi tetap jaya. Kita ambil hikmah bersama,” ungkap Prof Haryono seraya mengucap terimakasih kepada pengurus lama. Prof Haryono Suyono yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Pembina YKBRP mengaku merasa dijebak menjadi pengurus. Pasalnya, anggota susunan pengurus semuanya wanita. “Jadi saya lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga apa ada alasan semua pengurus harus perempuan. ternyata tidak ada alasan di AD ART, tidak disebutkan kelamin anggotanya,” ujarnya. Di bawah kepemimpinaan Ibu Milangoni Subiakto, kata Prof Haryono Suyono, YKBRP

akan melakukan berbagai pembaharuan infrastruktur. Pertama, YKBRP akan mulai dari Silver College yang akan diresmikan pada 15 Oktober. Kedua, membenahi Sekolah Tinggi Kesehatan Mitra Ria Husada untuk menyiapkam program-program yang berbaur dengan masyarakat. Ketiga, memadukan adanya PAUD dengan kegiatan yang merangsang ibu miskin untuk berlatih keterampilan agar setiap keterampilan menghasilkan pengusahapengusaha mikro baru. “Kalau itu bisa terjadi akan menjadi contoh banyak sekali PAUD-PAUD di Indonesia, karena yang dilatih PAUD itu anak-anak keluarga miskin dan ibunya berlatih keterampilan. Bukan sekedar keterampilan, tapi keterampilan yang akan menuntun dia menjadi pengusaha-pengusaha mikro,” Dari hasil perbincangan rapat pengurus usai pelantikan, juga membahas tentang adanya kelas jauh dengan memanfaatkan tanah kosong bekas wisma kosgoro yang luasnya hampir setengah hektar, terdiri dari empat bangunan, empat gedung. Karena sudah terkena banjir, tanah itu tidak digunakan. “Kita akan tinjau kalau ruangan cukup bagus, kalau butuh perbaikan tidak mahal, sehingga STIKES bisa menambah mahasiswanya pada semester akan datang,” Ia juga menganjurkan agar bisa memanfaatkan lansia yang ada di desa untuk meminjamkan rumahnya untuk kegiatan pemberdayaan. “Biasanya lansia bekas camat, lurat di desa-desa punya rumah besar, banyak ruangan kosong karena tidak ada anak yang tinggal. Ruangan diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan sosial, misalnya tempat kursus, mengaji, membuat keterampilan dan sebagainya. Dengan sendirinya kegiatan desa akan marak,” ujarnya. RW/HANUR

Susunan pengurus YKBRP dihiasi wajahwajah muda.


63

LAPORAN DAERAH

Semangat Arek-Arek Kampus Kota Pahlawan

Giatkan KKN Tematik Posdaya Semangat perjuangan para pejuang angkatan tahun 1945, nampaknya terus dipelihara dan dikobarkan tanpa henti oleh arek-arek “Suroboyo”, termasuk mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Timur ini. Melalui kegiatan KKN Posdaya membantu berjuang mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

Disaksikan Dr Subiakto Tjakrawerdaja, Rektor Unesa Surabaya Prof Dr Warsono secara simbolis mengenakan topi pada perwakilan mahasiswa KKN Posdaya.

64

S

ETIAP bulan Nopember, tepatnya tanggal 10, bangsa Indonesia secara rutin memperingati Hari Pahlawan. Peringatan yang bertujuan mengenang sekaligus menghormati jasa para pejuang yang gugur maupun selamat dengan semua pengorbanan baik jiwa raga maupun hartanya. Semua demi mempertahankan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya, yang sangat heroik dan penuh semangat patriotisme, kini mengilhami putra-putri bangsa, termasuk kalangan mahasiswa-mahasiswa di seluruh tanah air. Begitu pun mahasiswa di Kota Suroboyo, demikian kota Pahlawan ini akrab disebut. Dengan semangat jiwa pejuang, mahasiswamahasiswa perguruan tinggi, terutama mitra Yayasan Damandiri, dengan penuh kesadaran membantu masyarakat sekaligus mendukung implementasi program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan derajat kesejahteraan keluarga-keluarga miskin yang tengah dilaksanakan pemerintah.


Seperti ribuan mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bersama 14 perguruan tinggi di bawah koordinasinya dalam program pengembangan Posdaya berhasil mendirikan pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya Prof Dr Wayan Susila mengatakan, dalam kemitraan program KKN tematik Posdaya, Unesa masuk Korwil I membawahi 14 perguruan tinggi, di antaranya Unversitas Ronggolawe, Universitas Tujuhbelas Agustus, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, IKIP PGRI, Universitas Tuban dan lainnya. Untuk melakukan kegiatan baru biasanya perguruan tinggi setiap tahun mengumpulkan seluruh Posdaya binaannya masing-masing untuk menyusun perencanaan dan kegiatan, baik pendidikan, kesehatan, wirausaha, lingkungan maupun budaya dan agama kemudian perencanaan itu disampaikan kepada Yayasan Damandiri. “Karena KKN ini dianggap sebagai mata kuliah sehingga nanti setiap minggu terjun kelokasi KKN sesuai dengan jumlah SKS-nya selama satu semester, sehingga ada keberlanjutan. Posdaya yang kita bentuk akan mendapat pembinaan cara meningkatkan produktivitas, pemasaran selama satu semester itu,” katanya. Pembekalan mahasiswa dilakukan sebelum mereka terjun ke masyarakat selama satu minggu. Materi arahan di antaranya bagaimana cara membentuk Posdaya yang baru dan bagaimana cara membina Posdaya yang sudah terbentuk agar proses Posdaya bisa berjalan. Selain itu juga mengarahkan kepada mahasiswa program yang perlu dilakukan di lapangan selain program Damandiri. Karena Unesa ini jurusan pendidikan, maka sejalan dengan program Yayasan Damandiri yang lima pilar, pendidikan, kesehatan, wirausaha, lingkungan dan agama. Penelitian mahasiswa di bidang teknik diharapkan dapat ikut mengatasi perma-

salahan bangsa yaitu krisis energi. Mahasiswa ketika terjun kemasyarakat dibekali bagaimana memanfaatkan potensi lokal agar bisa digunakan sebagai bahan bakar. Contoh biji jarak, biji karet bisa dijadikan minyak biodisel sebagai pencampur solar. Begitu juga buah-buahan yang manis bisa dibuat biotanol bahan untuk mencapur bensin. Bahan untuk membuat biotanol banyak sekali bisa dari tetes tebu dan tetes jagung. Tidak kurang 30 mahasiswa yang melakukan penelitian bidang itu. Sementara bidang pendidikan mahasiswa diarahkan untuk memperbaiki kulitas SDM sesuai dengan MDGs dan SDG”s. Sementara keuntungan bagi mahasiswa adalah mereka dapat mempraktekan ilmunya sekaligus belajar kehidupan masyarakat yang kelak akan mereka alami setelah lulus dari Universitas,” katanya. Ketua LPPM Unesa, Prof Wayan Susila menjelaskan bahwa Posdaya diproses ajar mengajar yang ada di sekolah, baik PAUD maupun SD. Ilmunya mahasiswa diaplikasikan pengabdian kepada masyarakat. Sementara bagi dosen yang melakukan penelitian juga medapat kredit poin. Keuntungan adanya Posdaya bagi mahasiswa maupun masyarakat sudah jelas. Karena masyarakat Indonesia itu masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Posdaya yang dibentuk Yayasan Damandiri langsung menyentuh sasaran masyarakat yang ekonominya kurang. Di Posdaya Jinemo yang ada di Desa Cemenlerek, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik binaan Unesa adalah daerah yang sangat menyedihkan karena kalau musim hujan banjir, untuk mencari air minum susah sekali sehingga harus mengupayakan kebutuhan hidup mereka terpenuhi dulu. “Kami dari KKN mahasiswa Unesa membuat penjernihan air dari telaga dibuatkan instalasinya sehingga air yang sudah tercemar itu bisa layak minum. Selain itu tanah-tanah kosong ditanami tanaman produktif yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya. Bahkan, Posdaya Jinemo pun bisa masuk nominasi lomba Posdaya di Regional III Jawa Timur setelah menjadi juara tingkat Unesa dan juara di tingkat Korwil 1 Jawa Timur. Mayara-

kat di Desa Cermenlerek sangat guyub dan sifat hidup gotong royongnya cukup baik dan warga mudah dikumpulkan dan mudah bersatu untuk mengembangkan Posdaya. Prof Wayan Susila menambahkan. Sementara itu Rektor Unesa Prof Dr Warsono, MS menambahkan, KKNmerupakan suatu tempat untuk mengaktualisasikan mahasiswa Unesa sebagai orang-orang yang telah dididik di perguruan tinggi. “KKN Tematik Posdaya sebagai tempat atau ajang untuk melatih kepemimpinan dan manajerial diri anda sendiri,” ujarnya. KKN merupakan suatu proses yang harus dilalui untuk meraih masa depan. Kemampuan mahasiswa akan diuji oleh masyarakat. “Apakah anda benar-benar memiliki kemampuan yang nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan Apakah anda yang memproklamirkan sebagai mahasiswa benar-benar memiliki keunggulan dan kompetensi seperti yang diharapkan masyarakat,” urai Prof Dr Warsono. KKN Tematik Posdaya menjadi suatu bagian penting bagi program bangsa dan negara dan sekaligus merupakan pengabdian dari Universitas Negeri Surabaya dalam rangka membangun bangsa. “Oleh karena itu pengabdian saudara sangat ditunggu oleh bangsa, negara dan masyarakat. Kalau anda tidak pernah melakukan pengabdian pada bangsa dan negara maka akan sulit bagi anda meminta pada negara. Maka sesungguhnya inilah yang harus kita ke depankan bagaimana kita bisa memberi,” ucapnya. Selain itu program pelaksanaan KKN ini identik dengan program yang telah disiapkan oleh Yayasan Damandiri yaitu bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sosial budaya serta agama. Adapun tema KKN Tematik Posdaya pada semester genap 2014-2015 ini adalah “Melalui kegiatan KKN Tematik Posdaya, Kita Bangun Semangat Gotong Royong bersama Masyarakat.

Arek Suroboyo mahasiswa KKN Unesa siap jalankan tugas ke desa.


65

Prof Dr Haryono Suyono bersama Rektor Unesa Surabaya Prof Dr Warsono melepas kumpulan balon udara sebagai tanda dimulainya KKN Posdaya. [FOTO: DEDE H]

66

bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Gresik mengembangkan air seni sapi atau kambing untuk pupuk kompos. “Kalau akan mengembangkan biogas kita harus subsidi sapi. Rata-rata satu rumah harus memiliki 3 ekor sapi sehingga kebutuhan akan gas satu rumah cukup,” kata Dian Eka Pamungkas. Biogas sendiri, kata Dian Eka Pamungkas ada beberapa macam bentuknya, ada yang midel tanah atau batu bata, ada juga model Fiber. Kalau model Fiber, kata Eka mudah dipindah-pindah, terutama untuk daerah yang rawan banjir. Untuk satu degester bisa menampung air seni sapi atau kambing yang hasil biogasnya dapat digunakan untuk 1-3 rumah keperluan gas Bagi mahasiswa KKN pendampingan sasaran ini bukan untuk target tetapi mempunyai program jangka panjang dan jangka pendek. Di Posdaya Jinemo ada 9 paguyuban. Ada rumah baca terpadu, instalasi penjernihan air terpadu (IPAT) untuk mengatsi permasalahan krisis air dengan menggunakan air telaga. Adanya IPAT dari Posdaya Jinemo ini bisa memberikan inspirasi bagi daerah yang kekurangan air. Selain itu juga dikembangkan tanaman produktif seperti pepaya Thailand difokuskan pada lahan yang tidak produktif. Jenis tanaman produktif yang ditanam di antaranya, mangga, klengkeng, rambutan, durian dan tanaman buah lainnya. Rencana ke depan daerah ini akan dikembangkan agrobisnis. Selain itu, Desa Cermenlerek sendiri juga potensi untuk dikembangkan pupuk kompos karena di sana banyak tumukan kotoran sapi. “Kotoran sapi yang ditumpuk itu akan menjadi gas metan dan menyebabkan pemanasan global. Kalau pupuk itu digunakan untuk pupuk organik maupun biogas maka sudah Posdaya binaan Wakil Ketua Posdaya Jinemo, Dian Eka ikut menyelamatkan dunia,” kata Dian Eka Pamungkas mengatakan, banyak sekali Pamungkas. Dian Eka Pamungkas yang bercitakendala untuk mengembangkan Posdaya cita jadi dosen namun dirinya akan terus Jinemo, karena desa ini kalau musim hujan membangun Posdaya Jinemo atau Posdaya banjir sampai 1-2 meter , tetapi kalau kemarau lainnya. Karena keberhasilan Posdaya Jinemo sulit air. Untuk itu saat ini pihaknya bersama akan dikembangkan di daerah lain. Kebun Posdaya Jinemo bekerja sama dengan Dinas bergizi, kata dia juga bisa dikembangkan Sumberdaya Alam Kabupaten Gresik untuk dengan media gedebong pisang sehingga tidak mengembangkan biogas tehnologinya berada perlu menyiram air karena gedebong pisang di 6 lokasi titik. Biogas bukan hanya untuk sudah mengandung air. Caranya, gedebong pisang dilobangi energi gas saja tetapi bisa untuk lampu kemudian diberi tanah dan pupuk kemudian petromak dan bahan bakar kendaraan. Selain biogas Posdaya Jinemo juga me- ditanami berbagai macam sayuran. Kalau ngembangkan ternak Cacing Lubertus untuk Gedebong sudah membusuk maka tanaman diekspor ke Jepang. Posdaya Jinemo juga pindah ke gedebong lainnya. HARI Terpacu semangat Beberapa waktu lalu, sekitar 4000 mahasiswa Unesa) yang akan melaksanakan KKN Tematik Posdaya ke ditantang kesiapannya untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat secaraoptimal oleh Ketua Yayasan Damandiri. Dengan kata kunci, ‘’Are your ready?’’ Pro f Dr Haryono Suyono membakar semangat mahasiswa. “Mahasiswa saat di desa seharusnya mampu mengajak anak usia sekolah yang tidak bersekolah masuk sekolah. Keluarga miskin yang ada diberikan dorongan agar mampu meningkatkan keluarga. Are you ready?” kata Haryono lagi, yang dijawab mahasiswa dengan penuh semangat, ‘’ready!’’ Perlunya mahasiswa menjadikan lima pilar yang diutarakannya sebagai pijakan atau modal terjun ke desa. Persoalan keagamaan, kewira usahaan, pendidikan, kesehatan, dan kecintaan lingkungan, merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan, saat ber-KKN di desa. “Keberhasilan membentuk Posdaya, dan memberikan binaan lanjutan merupakan prestasi tersendiri bagi mahasiswa,” tambahnya.


Pahlawan yang Peduli Rakyat

Recommend Documents