Page 0

www.madukara-banjarnegara.desa.id

Page 0

DAFTAR ISI 1. Izin Prins ip ....................................................................................................................... 2 2. Izin Prins ip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan/ Penggabungan Perubahan Penanaman Modal ........................................................3 3. Izin Tem pat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) ..................... 4 4. Izin Lokasi........................................................................................................................5 5. Izin Toko Obat................................................................................................................. 6 6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) ..................................................................7 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)..............................................................................8 8. Izin Usaha Penggilingan Padi ......................................................................................9 9. Izin Penjualan Minuman Keras ....................................................................................10 10. Izin Penggunaan Alun-Alun ..........................................................................................11 11. Izin Penggunaan Stadion..............................................................................................12 12. Izin Penggunaan Gedung Pemuda (GOR) ................................................................13 13. Izin Usaha Pedagang Kaki Lima..................................................................................14 14. Tanda Daftar Idustri (TDI) ............................................................................................. 15 15. Izin Usaha Industri (IUI)................................................................................................. 16 16. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) ....................................................................... 17 17. Tanda Daftar Gudang (TDG)........................................................................................18 18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)................................................................................. 19 19. Izin Pemasangan Reklame........................................................................................... 21 20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ....................................................................22 21. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan ....................................................................... 23 22. Mekanisme Penanganan Pengaduan......................................................................... 24


Page 1

1. Izin Prinsip Dasar Hukum : 1). UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2). PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. 3). Perda Kabupaten Banjarnegara No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Tata cara izin /persetujuan prinsip Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Fotokopi KTP pemohon 2). Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum bagi yang berbadan hukum. 3). Proposal rencana usaha. 4). Denah lokasi. 5). NPWP. Prosedur : 1). Mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T/atau surat permohonan 2). Menyerahkan berkas 3). Peninjauan lokasi (bila diperlukan) 4). Penandatanganan diterima/ditolak 5). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Penyelesaian pengaduan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian Masa berlaku izin : 1). Paling lama 3 (tiga) tahun bagi proyek besar 2). Disesuaikan dengan kebutuhan proyek usaha, berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk membangun usaha tersebut 3). Dapat diperpanjang dengan mengajukan alasan-alasan yang logis


Page 2

2. Izin Prinsip Penanaman Modal, Perubahan Penanaman Modal

Izin

Prinsip

Perluasan/Penggabungan

Dasar Hukum : Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal. Tata permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Fotokopi pendirian akta perusahaan 2). Fotokopi anggaran dasar dan pengesahannya 3). Fotokopi KTP 4). Fotokopi NPWP 5). Mengisi formulir permohonan 6). Keterangan rencana kegiatan Prosedur : 1). Mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T/atau surat permohonan 2). Menyerahkan berkas 3). Peninjauan lokasi (bila diperlukan) 4). Penandatanganan diterima/ditolak 5). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Penyelesaian pengaduan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian


Page 3

3. Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Dasar Hukum : 1). Hinder Ordonantie (HO)/Undang-Undang Gangguan Staastblad 1926 Nomor 226 yang telah disempurnakan terakhir dengan Staatblad Nomor 450 Tahun 1940. 2). Perda No. 15 Tahun 2000 tentang Retribusi izin tempat usaha berdasarkan UU Gangguan. 3). Perda Kab. Banjarnegara No. 6 Tahun 2011 tentang retribusi dan pajak daerah. Tata cara izin /persetujuan prinsip Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Fotokopi KTP pemohon 2). Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan 3). Gambar denah lokasi tempat usaha 4). Fotokopi bukti pemilikan/persetujuan lokasi tempat usaha 5). Pernyataan persetujuan tetangga 6). Data tenaga kerja dan peralatan yang digunakan Balik nama/Daftar ulang izin HO Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati lewat KP2T dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dibubuhi materai dengan diketahui Kades/Kepala Kelurahan dan Camat setempat. Lampiran-lampiran : 1). Surat keterangan baliknama dari pemilik lama ke pemilik baru yang diketahui oleh Kades/Kepala Kelurahan dimana tempat usaha berdiri (bagi balik nama izin HO); 2). Fotokopi KTP yang masih berlaku; 3). Fotokopi izin HO lama. Prosedur : 1). Mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T/atau surat permohonan 2). Menyerahkan berkas 3). Peninjauan lokasi (bila diperlukan) 4). BAP/ceklist 5). Penandatanganan diterima/ditolak 6). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Penyelesaian pengaduan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian


Page 4

4. Izin Lokasi Dasar Hukum : 1). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPPN No. 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi 2). Keputusan Bupati Banjarnegara No. 367 tahun 2006 tentang tata cara pemberian izin lokasi 3). Keputusan Bupati Banjarnegara No. 368 tahun 2000 tentang Pemberian Tim Koordinasi Pemberian Izin Lokasi Tata cara izin/persetujuan prinsip Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Fotokopi akta pendirian perusahaan apabila pemohon perusahaan 2). Fotokopi NPWP 3). Gambar/sketsa tanah yang dimohon 4). Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi bekas pemilik tanah yang berhak atas tanah. 5). Uraian rencana proyek yang akan ditangani 6). Surat persetujuan penanaman modal dari instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku baik penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA maupun penanaman modal non fasilitas. 7). Proposal proyek. 8). Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh pemohon di luar lokasi yang dimohon 9). Rekomendasi teknis dari BPN Prosedur : 1). Mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T/atau surat permohonan 2). Menyerahkan berkas 3). Peninjauan lokasi (bila diperlukan) 4). BAP/ceklist 5). Penandatanganan diterima/ditolak 6). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Penyelesaian pengaduan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian


Page 5

5. Izin Toko Obat Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B VII/72 tanggal 28 Agustus tentang Pedagang Eceran Obat. Tata permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Fotokopi KTP 2). Denah tempat usaha 3). Fotokopi izin HO (izin tem pat usaha) 4). Rekomendasi dari instansi terkait (DKK); 5). Fotokopi ijazah dan surat izin kerja Asisten Apoteker 6). Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai Asisten Apoteker Prosedur : 1). Mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T/atau surat permohonan 2). Menyerahkan berkas 3). Peninjauan lokasi (bila diperlukan) 4). Penandatanganan diterima/ditolak 5). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Penyelesaian pengaduan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian


Page 6

6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) Bahwa makin meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Banjarnegara telah mendorong makin pesatnya pertumbuhan bangunan-bangunan baru di daerah perkotaan dan diporos-poros jalan luar kota, serta pedesaan. Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan tercapainya keserasian serta kelestarian lingkungan dipandang perlu adanya penertiban dan penggalangan atas izin bangunan. Dasar Hukum : 1. UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung 2. Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Bangunan Ge dung. 3. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Fotokopi KTP 2). Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (semi pihak/keterangan lain yang sah) 3). Gambar denah bangunan (site plan) dan gambar teknis bangunan 4). Bila pemilik tanag bukan a/n pemohon maka melampirkan surat persetujuan pemilik tanah atau perjanjian sewa 5). Bila bukti kepemilikan tanah berupa pethuk/letter C maka diperkuat surat kepemilikan tanah oleh desa/kelurahan Prosedur : 1). Mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T/atau surat permohonan 2). Menyerahkan berkas 3). Peninjauan lokasi (bila diperlukan) 4). Melengkapi BAP dan checklist tim survey 5). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 6). Penandatanganan diterima/ditolak 7). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Untuk penyelesaian pengaduan dilakukan pembahasan/rapat untuk diputuskan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian


Page 7

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Dasar Hukum : 1. Permen PU No. 04/PRT/M/2011 tentang persyaratan SIUJ K 2. Perda Kab. Banjarnegara No. 8 Tahun 2003 tentang Usaha Jasa Konstruksi Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Formulir permohonan, ditandatangani pemohon/Direktur 2). Fotokopi KTP 3). Fotokopi Akta Pendirian 4). Fotokopi NPWP 5). Data perusahaan 6). Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) 7). Pas foto warna 3x4 cm (2 lembar) untuk direktur 8). Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik badan usaha yang diregistrasi oleh lembaga terkait 9). Fotokopi tenaga teknik 10). Fotokopi ijazah terakhir tenaga teknik 11). Pas foto 2x3 cm (2 lembar) untuk tenaga teknik 12). Rekaman Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) 13). Surat pernyataan pengikatan diri SPPJT 14). Surat pernyataan penanggung jawab BUJK 15). Untuk perpanjangan /perubahan SIUJK : a. SIUJK asli yang akan diperpanjang/dirubah b. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir c. Laporan pembayaran PPh atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya 16). Pemeriksaan berkas/peninjauan lokasi Prosedur : 1). Pemohon datang ke KP2T untuk memperoleh penjelasan dan mengambil formulir. 2). Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan 3). Menyerahkan kembali formulir yang telah diisi dengan benar 4). Rapat Tim SIUJK 5). Peninjauan ke lokasi pemohon izin (bila diperlukan) 6). Penerbitan/penolakan SIUJK


Page 8

8. Izin Penggilingan Padi Dasar Hukum : Perda Kab. Banjarnegara No. 4 Tahun 1986 tentang usaha penggilingan padi, Huller dan penyosohan beras Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin usaha kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan : 1). Fotokopi KTP 2). Fotokopi izin HO/IMB 3). Fotokopi Akta Pendirian untuk yang berbadan hukum 4). Daftar mesin/peralatan 5). Denah bangunan 6). SK izin lam a untuk perpanjangan Prosedur : 1). Mengisi formulir / surat permohonan izin yang telah disediakan oleh KP2T 2). Menyerahkan formulir /berkas lengkap 3). Pemeriksaan berkas (BAP) 4). Peninjauan lokasi (bila diperlukan) 5). Penandatanganan diterima/ditolak 6). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan dapat dilakukan secara : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Untuk penyelesaian pengaduan dilakukan pembahasan/rapat diputuskan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian


Page 9

9. Izin Penjualan Minuman Keras Bahwa semua jenis khamar atau minuman beralkohol sangat bertentangan dengan norma/moral agama. Dilihat dari segi penggunaannya di Kabupaten Banjarnegara lebih banyak digunakan oleh para pemuda untuk kegiatan yang tidak baik, bahkan dapat merugikan dirinya atau orang lain. Oleh karena itu apabila hal ini tidak segera diatasi maka dampak yang ditimbulkan antara lain : 1. Mengancam masa depan generasi muda 2. Tidak terkendalinya keamanan dan ketentraman masyarakat 3. Merupakan salah satu factor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas 4. Mem bahayakan keselamatan dan ketentraman masyarakat khususnya di Kabupaten Banjarnegara dan dampak yang tidak baik lainnya. Sehubungan dengan itu perlu untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol Dasar Hukum : Perda Kab. Banjarnegara No. 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau minuman beralkohol, Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 No. 8 Seri E Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan izin usaha kepada Bupati Banjarnegara lewat KP2T di atas materai, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1). Fotokopi KTP 2). Fotokopi Akte Pendirian usaha bila berbadan hukum 3). Fotokopi HO, IMB, SIUP, TDP 4). Hasil sosialisasi dengan masyarakat sekitar Prosedur : 1). Mengisi formulir /surat permohonan izin yang telah disediakan oleh KP2T 2). Menyerahkan formulir / berkas lengkap 3). Rapat dan koordinasi peninjauan lokasi/survey 4). BAP/ceklist ini Tehnik Perizinan 5). Penandatanganan diterima/ditolak 6). Penerimaan surat persetujuan/penolakan oleh pemohon Untuk pengaduan dapat dilakukan / dengan cara disampaikan : 1). Lisan (telepon) 2). Tertulis (sms) email dsb 3). Pembahasan peninjauan lokasi bila diperlukan 4). Untuk penyelesaian pengaduan dilakukan pembahasan/rapat keputusan : a. Dilanjutkan b. Dicabut 5). Penerimaan hasil penyelesaian


dengan

Page 10

10. Izin Penggunaan Alun-Alun Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan alun-alun, setiap pemakai perlu diterbitkan surat izin penggunaan tenpat-tempat tersebut dari Bupati Banjarnegara (Dasar Perda No. 13 Tahun 2002, kewenangan oleh KPP). Pemegang izin bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang timbul akibat pemakaian/penggunaan alun-alun. Dasar Hukum : Perda Kab. Banjarnegara No. 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Perda No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon menyerahkan surat permohonan secara tertulis ke KP2T Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan : 1). Rencana kegiatan/proposal rencana kegiatan yang merencanakan kapan/tanggal pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan (siang/malam) 2). Pemohon yang telah melengkapi persyaratan kemudian diproses perizinannya Prosedur : 1). Mengisi berkas permohonan dan lampiran yang dipersyaratkan 2). Rapat koordinasi dengan instansi terkait 3). Mem bayar retribusi 4). Penyerahan surat izin Biaya tarif retrib usi : 1). Komersil, Rp. 1.000.000,-/hari 2). Non Komersil, Rp. 350.000,-/hari 3). Rong Road, Rp. 1.000.000,-/hari


Page 11

11. Izin Penggunaan Stadion Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan stadion setiap pemakai perlu diterbitkan surat izin penggunaan tempat-tempat tersebut dari Bupati Banjarnegara (Dasar Perda No. 13 Tahun 2002, kewenangan oleh KPP). Pemegang izin bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang timbul akibat pemakaian/penggunaan stadion. Dasar Hukum : Perda Kab. Banjarnegara No. 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Perda No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon menyerahkan surat permohonan secara tertulis ke KP2T Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan : 1). Rencana kegiatan/proposal rencana kegiatan yang merencanakan kapan/tanggal pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan (siang/malam) 2). Pemohon yang telah melengkapi persyaratan kemudian diproses perizinannya Prosedur : 1). Mengisi berkas permohonan 2). Rapat koordinasi dengan instansi terkait 3). Mem bayar retribusi 4). Penyerahan surat izin Biaya tarif retrib usi : 1). Usaha, Rp. 500.000,-/sekali pemakaian 2). Non Usaha, Rp. 250.000,-/sekali pemakaian


Page 12

12. Izin Penggunaan Gedung Pemuda (GOR) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Gedung Pemuda (GOR) setiap pemakai perlu diterbitkan surat izin penggunaan tempat-tempat tersebut dari Bupati Banjarnegara (Dasar Perda No. 13 Tahun 2002, kewenangan oleh KPP). Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang timbul akibat pemakaian/penggunaan Gedung Pemuda (GOR). Dasar Hukum : Perka Kab. Banjarnegara No. 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Perda No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke KP2T Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan : 1). Rencana kegiatan/proposal rencana kegiatan yang merencanakan kapan/tanggal pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan (siang/malam) 2). Pemohon yang telah melengkapi persyaratan kemudian diproses perizinannya Prosedur : 1). Mengisi berkas permohonan 2). Rapat koordinasi dengan instansi terkait 3). Mem bayar retribusi 4). Penyerahan surat izin Biaya tarif retrib usi : 1). Bulu tangkis, Rp. 5.000,-/jam/lapangan 2). Volley, Rp. 15.000,-/jam/lapangan 3). Bas ket Rp. 15.000,-/jam/lapangan


Page 13

13. Izin Usaha Pedagang Kaki Lima Dasar Hukum : Perda Kab. Banjarnegara No. 20 Tahun 2000 tentang penataan dan pembinaan PKL Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon menyerahkan surat permohonan izin ke KP2T Kabupaten Banjarnegara bersama lampiran-lampirannya yaitu : 1). Fotokopi KTP 2). Surat keterangan desa/kelurahan 3). Denah lokasi yang akan ditempati Prosedur : 1). Mengisi berkas permohonan 2). Rapat koordinasi dengan instansi terkait 3). Survey lokasi (bila diperlukan) 4). Mem bayar retribusi/sewa 5). Penyerahan surat izin


Page 14

14. Tanda Daftar Industri (TDI) Dasar pemikiran/latar belakang : Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin di bidang Industri perlu menetapkan kembali tata cara pemberian izin Tanda Daftar Industri (TDI) dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai alat pemerintah dalam pembinaan dan mengembangkan usaha industri. Dasar Hukum : 1). UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 2). SK Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 3). SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 4). SK Menperindag Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 5). SK Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/199 6). SK Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/199 7). Perda Kab. Banjarnegara No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi/Perizinan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan Tata cara pengajuan Tanda Daftar Industri (TDI) : Pengajuan : Pemohon mengisi formulir Pdf.I.IK bermaterai Rp. 6.000,- dan menyerahkan surat permohonan ke KP2T Kabupaten Banjarnegara bersama lampiran-lampirannya yaitu : 1). BAP lokasi perusahaan 2). Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab 3). Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya (bila bentuk perusahaan yang berbadan hukum) 4). Fotokopi izin tempat/lokasi berdasarkan Undang-Undang Gangguan HO 5). Fotokopi IMB 6). Fotokopi AMD AL, UKL dan UPL 7). Fotokopi NPWP (Mas ing-masing rangkap 7, dengan menunjukkan dokumen aslinya) Prosedur : Mengisi formulir permohonan pendaftaran


Page 15

15. Izin Usaha Industri (IUI) Dasar pemikiran/latar belakang : Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin di bidang industri perlu menetapkan kembali tata cara pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai alat pemerintah dalam pembinaan dan mengembangkan usaha industri. Dasar Hukum : 1). UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 2). SK Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 3). SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 4). SK Menperindag Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 5). SK Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/199 6). SK Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/199 7). Perda Kab. Banjarnegara No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi/Perizinan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan Tata cara pengajuan Izin Usaha Industri (IUI) : 1). Mengajukan permintaan IUI melalui tahap persetujuan prinsip a. Mengajukan permintaan persetujuan prinsip b. Permohonan izin usaha industri melalui tahap persetujuan prinsip menggunakan formulir Model PM-III 2). Tata cara permintaan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip Menggunakan formulir model SP-1 dan formulir model SP-II 3). Pengajuan izin perluasan, menggunakan form ulir SP-III Poin 1 s/d 3 masing-masing bermaterai Rp. 6.000,Lampiran : a. BAP lokasi perusahaan b. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab c. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya (bila bentuk perusahaan yang berbadan hukum) d. Fotokopi izin tempat/lokasi berdasarkan Undang-Undang Gangguan HO e. Fotokopi IMB f. Fotokopi AMD AL, UKL dan UPL g. Fotokopi NPWP h. Formulir PM-II (Mas ing-masing rangkap 7, dengan menunjukkan dokumen aslinya) Prosedur : Mengisi formulir permohonan pendaftaran


Page 16

16. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dasar Hukum : 1). BRO 1934, PP No. 36 Tahun 1997 2). SK Menperindag RI No. 591/MDP/Kep/10/1999 3). SK Menperindag RI Nomor 289/MPP/Kep/10/1999 4). Menperindag RI Nomor 591/Kep/10/2001 5). Perda Kab. Banjarnegara No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi/Perizinan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan Tata cara pengajuan SIUP : Pengajuan : Mengisi formulir SP SIUP Kecil/Menengah/Besar Lampiran : 1). Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian perseroan b. Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum c. Fotokopi KTP pemilik/Dirut/Penanggungjawab Perusahaan d. Fotokopi NPWP Perusahaan e. Fotokopi SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan UndangUndang Gangguan f. Neraca awal perusahaan 2). Perusahaan Koperasi a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang b. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab koperasi c. Fotokopi NPWP perusahaan d. Fotokopi SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan UndangUndang Gangguan e. Neraca awal perusahaan 3). Perusahaan bukan PT dan Koperasi a. Perusahaan persekutuan (CV)  Fotokopi Akta Pendirian perusahaan yang telah didaftarkan yang berbadan hukum  Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan  Fotokopi NPWP perusahaan  Fotokopi SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan Undangundang Gangguan  Neraca awal perusahaan b. Perusahaan perorangan  Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan  Fotokopi NPWP perusahaan  Fotokopi SITU dari Pemda setempat yang dipersyaratkan UndangUndang Gangguan Prosedur : Mengisi formulir permohonan pendaftaran


Page 17

17. Tanda Daftar Gudang (TDG) Dasar hukum : 1). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan PERPU Tahun 1962 tentang pergudangan menjadi Undang-Undang Pasal 2a. Semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan 2). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/Kep/II/1998 tanggal 27 Februari 1988 tentang Penataan dan pembinaan Pergudangan 3). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/Kep/III/1998 tanggal 27 Februari 1988 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan 4). Perda Kab. Banjarnegara No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan/pendaftaran dibidang perindustrian dan perdagangan. Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon menyerahkan surat permohonan ke KP2T Kabupaten Banjarnegara bersama lampiran-lampirannya yaitu : 1). Fotokopi SIUP 2). Fotokopi TDP 3). Fotokopi KTP pemilik gudang 4). Fotokopi NPWP 5). Fotokopi IMB 6). Perjanjian sewa 7). Peta denah gudang Prosedur : Mengisi formulir permohonan pendaftaran


Page 18

18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dasar Hukum : 1). UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan SK Menperindag No 73/KP/II/1993 tentang tarif dan daya administrasi WDP 2). UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas 3). SK Menperindag RI Nomor 73/KP/II/1993 4). Perda Kabupaten Banjarnegara, Nomor 9 Tahun 2003 Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang syah ditempat kedudukan perusahaan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen : 1). Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) a. Fotokopi Akta Pendirian perseroan serta data Akta Pendirian Perseroan yang Berbadan Hukum b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian perseroan c. Asli dan fotokopi keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum d. Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama Penanggungjawab e. Fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis f. Fotokopi NPWP 2). Perusahaan berbentuk koperasi a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi b. Fotokopi KTP pengurus c. Fotokopi pengesahan badan hukum d. Fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh instansi teknis e. Neraca f. Fotokopi NPWP 3). Perusahaan berbentuk CV a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan b. Fotokopi KTP Direktur/Penanggungjawab c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh instansi teknis e. Neraca 4). Perusahaan berbentuk Firma (FA) a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan b. Fotokopi KTP penanggungjawab/pengurus c. Fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh instansi teknis d. Fotokopi NPWP 5). Perusahaan berbentuk perorangan (PO) a. Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab b. Fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh instansi teknis c. Fotokopi NPWP 6). Bentuk Perusahaan Lain (BUL) a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan b. Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan c. Fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait


Page 19

7). Kantor Cabang/Kantor Pembantu dan Kantor Perwakilan Perusahaan a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan atau Surat Penunjukan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Perwakilan b. Fotokopi KTP penanggungjawab c. Fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh Instansi Teknis Prosedur : Mengisi formulir permohonan pendaftaran


Page 20

19. Izin Pemasangan Reklame Dasar hukum : 1). Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame 2). Perda Kab. Banjarnegara No. 10 Tahun 2003 tentang pemasangan reklame Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : Pemohon menyerahkan surat permohonan ke KP2T Kabupaten Banjarnegara bersama lampiran-lampirannya yaitu : 1). Fotokopi KTP 2). BAP lokasi 3). Pembayaran retribusi 4). Penyerahan izin Prosedur : 1). Mengisi formulir permohonan pendaftaran 2). Koordinasi dengan instansi terkait 3). Peninjauan lokasi (bila perlu) 4). Mem bayar pajak 5). Penyerahan surat izin


Page 21

20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dasar hukum : 1). Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 556/313 Tahun 2013 tentang Pemberian Ijin dan perpanjangan/Heregistrasi Ijin Usaha Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara 2). Perda Kab. Banjarnegara No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata Tata cara pengajuan izin : Pers yaratan : Pemohon menyerahkan surat permohonan ke KP2T Kabupaten Banjarnegara bersama lampiran-lampirannya yaitu: 1). Fotokopi KTP 2). Fotokopi sertifikat kecantikan 3). Fotokopi izin HO 4). Fotokopi IMB 5). Keterangan status bangunan usaha 6). Gambar denah lokasi 7). Rekomendasi Dinbudpar Kabupaten Banjarnegara 8). Peninjauan lokasi Prosedur : Mengisi formulir permohonan pendaftaran


Page 22

21. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Dasar hukum : 1). Perda Kab. Banjarnegara No. 8 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin mendirikan perusahaan pengangkutan di Banjarnegara 2). Lembaran Daerah No. 4 Tahun 1986 seri B No. 8 Tata cara permohonan izin : Pers yaratan : 1). Pemilikan lokasi garasi dengan dibuktikan izin HO untuk garasi kendaraan angkutan umum 2). Jumlah kendaraan dan persyaratan teknis 3). Faktor pers yaratan keamanan 4). Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau jasa angkutan Pemohon menyerahkan surat permohonan ke KP2T Kab upaten Banjarnegara bersama lampiran-lampirannya yaitu : 1). Fotokopi akta perusahaan/KTP 2). Fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor umum, dimana bagi perusahaan otobis atau truk paling sedikit 5 buah kendaraan dan bagi mobil penumpang umum paling sedikit 2 buah kendaraan 3). Surat bukti memiliki garasi/tempat penyimpanan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan yang dimiliki 4). Surat pernyataan tidak akan menggunakan jalan umum untuk berpangkalan 5). Fotokopi izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Izin HO) 6). Surat keterangan dari organda cabang Prosedur : 1). Persetujuan prinsip (pengadaan kendaraan untuk angkutan umum)  Mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dibubuhi materi nominal Rp. 6.000, Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara memberikan rekomendasi atas permohonan pengadaan kendaraan tersebut 2). Izin mendirikan perusahaan pengangkutan  Mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000, Dinas Perhubungan Kabupaten memberikan rekomendasi atas permohonan tersebut  Permohonan dapat berbentuk badan hukum atau perorangan  Pemohon merupakan pengusaha nasional


Page 23

22. Mekanisme Penanganan Pengaduan Dasar Hukum : Keputusan Men PAN Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tata cara pengaduan : Pers yaratan : Mas ukan dari masyarakat baik yang berupa informasi, saran, pendapat/tanggapan, komplain/pengaduan harus disampaikan secara jelas dan bertanggung jawab dengan menyebutkan nama alamat dan identitas yang sah (bukan surat kaleng). Prosedur : 1). Mas yarakat dapat menyam paikan masukan berupa informasi, saran, pendapat/tanggapan, komplain/pengaduan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) melalui :  Lewat telepon  Lewat surat  Lewat kotak pos 999  Lewat kotak pengaduan KP2T  Datang langsung ke KP2T 2). Karyawan KP2T menerima dan mencatat dalam buku pengaduan 3). Tim penyelesaian pengaduan masyarakat KP2T mengadakan verifikas i/klarifikasi 4). Apabila hasil verifikasi/klarifikasi tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan maka pengaduan tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pengadu 5). Apabila hasil verifikasi sesuai/benar akan diproses oleh tim penyelesaian pengaduan masyarakat KP2T dengan mempertemukan pihak terkait. Pemberian sanksi kepada pihak yang diadukan.


Page 24

Page 0

Recommend Documents