PELAPORAN TAHUNAN 2015 Page 0

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Jakarta Barat 11610 Telp./Fax. (021) 58352092 sd. 95 E-Mail: [email protected] ; Website: www.pa-jakartabarat.co.id

PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 0


KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan mengenai keadaan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2015. Laporan Tahunan ini disusun sebagaimana yang dimaksud Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 cq. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : W9-A/ 3718/OT.01.2/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015, selain memuat gambaran secara global realisasi pelaksanaan Program Kerja Tahun 2015 dan kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dibidang administrasi umum serta tugas-tugas lain yang telah diprogram, juga melaporkan program yang masih harus dilaksanakan lebih lanjut pada Tahun 2016. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Biro Perencanaan beserta jajarannya yang telah memprioritaskan Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga di Tahun 2015 dapat menempati gedung kantor

baru

yang

representetif

dengan

kelengkapan

sarana

dan

prasarananya ;


Page 1


2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta beserta jajarannya yang telah banyak membimbing serta mendorong untuk terus berupaya melakukan bagaimana seharusnya penyelenggaraan Peradilan Agama khususnya pada Pengadilan Agama Jakarta Barat ; 3. Para Hakim dan seluruh karyawan/karyawati baik jajaran Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang telah sama-sama berupaya untuk melaksanakan tugas, yang tanpa kesungguhan semua pihak, tidak mungkin kami dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ; 4. Pengurus serta anggota Dharma Yukti Karini khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang telah bersama-sama berkiprah dalam membina keluarga aparat Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga dapat memberikan semangat dan spirit untuk bisa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan ;

Tak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyajian Laporan Tahunan 2015 ini, yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam memimpin Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan Visi dan Misi serta Program Kerja Tahun 2015, yang sudah tentu dalam pelaksanaannya masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi yang ada.


Page 2


Segala keberhasilan yang telah dicapai adalah berkat kerja keras dan kerja sama dari seluruh jajaran aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat tanpa kecuali, sedangkan segala kegagalan dan kekurangan dalam penyelenggaraan Peradilan Agama khususnya dalam lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah akibat kelemahan dan kekurangmampuan yang kami miliki. Mudah-mudahan segala amal baik kita semua mendapat pahala dari Allah SWT. dan segala kegiatan yang telah dilaksanakan mendapat nilai ibadah disisi-Nya, begitu pula dengan segala kesalahan yang telah kita perbuat mendapat ampunan dan maghfiroh-Nya dan kita selalu diberi kekuatan untuk memperbaikinya, amin !! Wassalamu’alailum Wr. Wb.

Jakarta , 04 Januari 2016 Pengadilan Agama Jakarta Barat Ketua, Ttd.

Drs. H. ABD. LATIF , MH. NIP. 19590705 198703 1 005


Page 3


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ...............................................................................................

1

Daftar Isi .........................................................................................................

4

Bab I

Pendahuluan ..........................................................................

7

A. Latar Belakang ………………………………………………

7

B. Kebijakan Umum Peradilan ………………………………..

9

C. Visi Dan Misi …………………………………………………

11

D. Tugas Dan Fungsi …………………………………………..

14

Struktur Organisasi (Tupoksi) ...............................................

19

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................

21

- SOP Kepaniteraan …...................................................

21

- SOP Kesekretariatan …...............................................

23

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .........................

25

- SKP Fungsional ……...................................................

25

- SKP Struktural …………..............................................

25

Pembinaan dan Pengelolaan ................................................

37

A. Sumber Daya Manusia ……………………………………

37

1. Profil Sumber Daya Manusia ...................................

37

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ………………….

42

3. Mutasi ......................................................................

43

4. Promosi ....................................................................

47

5. Pensiun ....................................................................

47

B. Keadaan Perkara ...........................................................

48

1. Rekapitulasi Perkara ………………………………….

48

Bab II

Bab III


Page 4


2. Rasio Perkara Terhadap Majelis ………………………

51

3. Putusan Yang Diajukan Banding ……………………..

52

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi ……………………….

53

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) ….

54

C.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana ................................

57

D.

Pengelolaan Keuangan ....................................................

58

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya …………………………………………..

58

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ………………………………………

59

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan…………

61

Dukungan Teknologi Informasi .........................................

63

1. Perangkat Keras…………………………………………

63

2. Perangkat Lunak…………………………………………

63

Regulasi Tahun 2015 .......................................................

64

E.

F.

-

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1. Manajemen Perubahan…………………………….

66

2. Perundang-undangan………………………………

66

3. Penataan dan Penguatan Organisasi…………….

67

4. Penataan tata Laksana…………………………….

67

5. Penataan Sistem Manajemen SDM ……………..

68

6. Penguatan Akuntabilitas…………………………..

69

7. Penguatan Pengawasan ………………………….

69

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ………...

70


Page 5


Bab IV

Pengawasan .............................................................................

74

A.

Internal .............................................................................

74

1. Pengawasan Melekat ………………………………….

78

2. Pengawasan Fungsional ………………………………

79

3. Pengawasan Rutin ……………………………………..

80

Evaluasi .................................................................... …….

81

Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................

93

A.

Kesimpulan …………………………………………………..

93

B.

Rekomendasi ………………………………………………..

96

C.

Penutup ………………………………………………………

97

Lampiran-Lampiran ……………………………………………….

99

B. Bab V

1.

Struktur Organisasi …………………………………………

2.

DIPA Tahun 2015 …………………………………………..

3.

Realisasi Anggaran Tahun 2015 ………………………….

4.

SOP Kesekretariatan ………………………………………

5.

SOP Kepaniteraan …………………………………………


Page 6


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga (9 Nopember 2001) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai respon dari Perubahan Ketiga UUD-1945 tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Kemudian untuk mengikuti perkembangan peradilan pasca satu atap berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, maka UndangUndang nomor 4 tahun 2004 yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 21 Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 menyatakan

bahwa, “organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”.


Page 7


Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masingmasing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Jakarta Barat merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 8


hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana; Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat atas pelaksanaan tugas pada Tahun 2015 kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah Agung R.I, untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat pada umumnya.

B. Kebijakan Umum Peradilan Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Kran informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik. Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 9


adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, tranparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Barat telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 10


Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9-A214/103/OT.00.1/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 dan Standard Operational Prosedure sebagaimana yang telah direvisi pada tanggal 02

Januari 2015 untuk dijadikan acuan dalam

menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

C. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Tahun 2015 mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai puncak kekuasaan

Kehakiman di Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Barat Yang Modern, Profesional, Dan Transparan“. Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dan untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana yang modern untuk pelayanan publik; 2. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat. 3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 4. Meningkatkan publikasi dan transparansi peradilan dengan dukungan Teknologi Informasi. Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai: a. Kemandirian kekuasaan kehakiman. b. Integritas dan kejujuran. PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 11


c.

Akuntabilitas.

d. Responbilitas. e. Keterbukaan. f.

Ketidak-berpihakan.

g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada di 7 area perobahan, yaitu : 1. Area organisasi dan kepeminpinan. Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif. 2. Area kebijakan. Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang beroriantasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan. 3. Area proses berperkara. Adanya penyelenggara persidangan yang effektif,effisien,transfaran dan akuntabel. 4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur. Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai. 5. Area kepuasan pencari keadilan. Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 12


6. Area keterjangkuan. Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau. 7. Area kepercayaan publik. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Jakarta Barat meliputi : 1. Penyelesaian perkara 2. Manajemen SDM 3. Pengawasan / Pengaduan 4. Pengelolaan website 5. Pelayanan Meja Informasi 6. Pelayanan Publik 7. Implementasi SIADPA Plus dan 8. ”Justice for all”. Disamping itu Pengadilan Agama Jakarta Barat melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi, yaitu: 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT) 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 13


Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : 1. Berperilaku adil 2. Berperilaku jujur 3. Berperilaku arif dan bijaksana 4. Bersikap mandiri 5. Berintegritas tinggi 6. Bertanggung jawab 7. Menjunjung tinggi harga diri 8. Berdisiplin tinggi 9. Berperilaku rendah hati 10. Bersikap profesional

D. Tugas dan Fungsi Tugas pokok Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah sama dengan tugas pokok seluruh Pengadilan Agama di Indonesia yaitu menerima, memeriksa,

memutuskan dan

menyelesaikan perkara ditingkat

pertama

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,


waris,

Page 14


wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah. Selain dari pada itu Pengadilan Agama Jakarta Barat bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta. Dengan tugas pokok tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat mempunyai 4 (empat) fungsi sekaligus yaitu sebagai berikut : 1.

Sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya;

2.

Sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan diwilayah hukumnya;

3.

Sebagai mediator dan pemulih kedamaian bagi pihak-pihak yang berperkara;

4.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Barat yang kantornya terletak di Jl. Pesanggrahan No.32 Kembangan Selatan Kota Jakarta Barat, mempunyai wilayah yuridiksi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 54 (lima puluh empat) Kelurahan, yaitu : 1)

Kecamatan Kebon Jeruk, mewilayahi tujuh Kelurahan yaitu : a. Kelurahan Kebun Jeruk. b. Kelurahan Sukabumi Utara. c.

Kelurahan Sukabumi Selatan.

d. Kelurahan Kelapa Dua. PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 15


e. Kelurahan Duri Kepa. f.

Kelurahan Kedoya Selatan.

g. Kelurahan Kedoya Utara. 2)

Kecamatan Cengkareng mewilayahi lima Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Cengkareng Timur. b. Kelurahan Cengkareng Barat. c.

Kelurahan Kapuk.

d. Kelurahan Rawa Buaya. e. Kelurahan Duri Kosambi. 3)

Kecamatan Grogol Petamburan mewilayahi tujuh Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Grogol. b. Kelurahan Tanjung Duren Utara. c.

Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

d. Kelurahan Tomang. e. Kelurahan Jelambar. f.

Kelurahan Jelambar Baru.

g. Kelurahan Wijaya Kusuma. 4)

Kecamatan Tambora mewilayahi sebelas Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Tambora. b. Kelurahan Tanah Sareal. c.

Kelurahan Duri Utara.

d. Kelurahan Duri Selatan. e. Kelurahan Angke. PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 16


f.

Kelurahan Roa Malaka.

g. Kelurahan Pekojan. h. Kelurahan Jembatan Besi.

5)

i.

Kelurahan Jembatan Lima.

j.

Kelurahan Kali Anyar.

Kecamatan Taman Sari mewilayahi delapan Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Taman Sari. b. Kelurahan Glodok. c.

Kelurahan Keagungan.

d. Kelurahan Krukut. e. Kelurahan Tangki. f.

Kelurahan Maphar.

g. Kelurahan Mangga Besar. h. Kelurahan Pinangsia. 6)

Kecamatan Palmerah mewilayahi enam Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Palmerah. b. Kelurahan Kota Bambu Utara. c.

Kelurahan Kota Bambu Selatan.

d. Kelurahan Kemanggisan. e. Kelurahan Jati Pulo. f. 7)

Kelurahan Slipi.

Kecamatan Kembangan mewilayahi enam Kelurahan, yaitu:


Page 17


c.

Kelurahan Kembangan Selatan.

d. Kelurahan Kembangan Utara. e. Kelurahan Meruya Utara. f.

Kelurahan Meruya Selatan.

g. Kelurahan Srengseng. h. Kelurahan Joglo. 8)

Kecamatan Kalideres mewilayahi lima Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Kalideres. b. Kelurahan Tegal Alur. c.

Kelurahan Kamal.

d. Kelurahan Semanan. e. Kelurahan Pegadungan.


Page 18


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah sama dengan struktur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia yaitu terdiri dari : a. Ketua b. Wakil Ketua c.

Sekretaris, membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, Dan Pelaporan

d. Jalur Fungsional 1. Hakim 2. Panitera dengan dibantu Wakil Panitera, membawahi : 1) Panitera Muda Gugatan 2) Panitera Muda Permohonan 3) Panitera Muda Hukum 3. Panitera Pengganti 4. Jurusita / Jurusita Pengganti PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 19


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT ( SESUAI PERMA NO.7 TAHUN 2015 ) --------------------------------------------------------------

KETUA WAKIL KETUA .

HAKIM PANITERA

SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA GUGATAN

PANITERA MUDA PERMOHONAN

KETERANGAN : 1. ………… Garis Koordinasi Fungsional 2. _______ Garis Koordinasi Struktural


PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA PENGGANTI

KASUBBAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

JS / JSP

Page 20

KASUBBAG. KEUANGAN DAN UMUM

KASUBBAG. PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN


A. Standar Operasional Prosedure (SOP) Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hokum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang- Undang

Nomor 50 Tahun 2009. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

yang

merdeka

dalam

menyelenggarakan

Peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasinal Prosdur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Barat membuat SOP yang telah diatur dan dijabarkan dalam bentuk beberapa deskripsi diantaranya adalah : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan : 

SOP Penerimaan Perkara dan Pendistribusian Berkas Perkara.



SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Prodeo Murni.


Page 21




SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Prodeo (DIPA).



SOP Pencatatan dan Registrasi Perkara Masuk.



SOP Pemanggilan Para Pihak.



SOP Persiapan Persidangan, Tata Cara Persidangan dan Pemeriksaan Perkara.



SOP Mediasi.



SOP Pelayanan Legalisasi.



SOP Pengembalian Sisa Panjar.



SOP Penyelesaian Putusan dan Pemberitahuan Isi Putusan.



SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara.



SOP Penyampaian Salinan Putusan.



SOP Publikasi Putusan.



SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh Pihak Berperkara.



SOP Pengarsipan Perkara.



SOP Upaya Hukum Banding.



SOP Upaya Hukum Kasasi.



SOP Upaya Hukum PK.



SOP Penyitaan.



SOP Eksekusi Riil.



SOP Eksekusi Lelang.



SOP Pelayanan Informasi.



SOP Pelayanan Pengaduan.


Page 22




SOP Keuangan Biaya Proses.



SOP Keuangan Eksekusi.



SOP Keuangan Konsinyasi.



SOP Keuangan Perkara Komdanas.



SOP Keuangan Perkara Upaya Hukum.



SOP Keuangan Perkara.



SOP Dokumen Elekronik



SOP SMS Gateway



SOP Antrian Sidang Via Barcode

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan : 

SOP Absensi dan Pelaporan.



SOP Berita Duka.



SOP Pengusulan BPJS.



SOP Cuti Pegawai.



SOP Diskusi Hukum dan Diklat di Tempat Kerja.



SOP Penyusunan DUK dan BEZETTING.



SOP Ijin Belajar.



SOP Permohonan Kartu Pegawai (KARPEG).



SOP Kenaikan Pangkat.



SOP Keprotokoleran.



SOP KGB dan Impassing.



SOP Mutasi.



SOP Penilaian Pekerjaan dan Hukuman.


Page 23




SOP Pensiun dan Taspen.



SOP Piagam Penghargaan.



SOP Surat Pernyataan Pelantikan, SPMT dan SPMJ.



SOP Tata Laksana.



SOP Ujian Dinas.



SOP Penyusunan Uraian Tugas.



SOP Validasi Data Simpeg.



SOP Laporan PNBP.



SOP Laporan SAKPA.



SOP Pembayaran Gaji.



SOP Pembayaran LS Bendahara.



SOP Pembayaran Melalui GUP.



SOP Pembayaran Melalui UP.



SOP Pembukuan Bendahara Penerimaan.



SOP Pembukuan Bendahara Pengeluaran.



SOP Penyusunan LRA Manual Satker.



SOP Perencanaan Anggaran.



SOP Persiapan Pelaksanaan Anggaran.



SOP Keuangan Biaya Proses.



SOP Keuangan Eksekusi.



SOP Keuangan Konsinyasi.



SOP Keuangan Perkara Komdanas.


Page 24


B.



SOP Keuangan Perkara Upaya Hukum.



SOP Keuangan Perkara.



SOP Rekonsiliasi Internal.



SOP Rekonsiliasi KPPN.



SOP Perawatan dan Pemeliharaan.



SOP Pengelolaan Perpustakaan.



SOP Administrasi Persuratan.



SOP Pengelolaan Barang Persediaan.



SOP Penatausahaan Barang Milik Negara.



SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Dalam sistem penilaian prestasi kerja, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib

menyusun

pelaksanaan

Sasaran

Kegiatan

Kerja

Tugas

Pegawai

Jabatan,

(SKP)

sesuai

sebagai

dengan

rancangan

rincian

tugas,

tanggungjawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang kegiatan yang akan dilakukan, hasil yang akan dicapai, target yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai. Setiap Kegiatan harus diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/output, kualitas dan waktu.


Page 25


Sasaran Kerja Pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat di uraikan sebagai berikut : 1) Ketua Sasaran kerja Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

terdiri dari

38 kegiatan tugas jabatan meliputi : 1)

Membuat Penetapan Perkara Prodeo

2)

Menunjuk Hakim Mediator

3)

Membuat PMH

4)

Membuat PHS

5)

Menyidangkan Perkara

6)

Mengoreksi Berita Acara

7)

Menandatangani Berita Acara

8)

Membuat dan Mengoreksi Putusan

9)

Menandatangani Putusan

10) Meminutasi berkas perkara 11) Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim 12) Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan hakim 13) Menganonim putusan 14) Menandatangangi dan memaraf buku jurnal keuangan perkara 15) Membuat surat ijin kuasa insidentil 16) Menandatangani dan memaraf buku register perkara 17) Menandatangani dan memaraf buku keuangan perkara 18) Menandatangani dan memaraf buku register pengaduan 19) Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP


Page 26


20) Memeriksan dan menandatangani penutupan buku register setiap akhir tahun 21) Memeriksan dan menandatangani penutupan buku keuangan 22) Memeriksan dan menandatangani penutupan buku pengaduan 23) Memeriksan dan menandatangani laporan perkara 24) Memeriksan dan menandatangani laporan pengaduan 25) Membuat SK yang berkaitan dengan proses perkara 26) Mengevaluasi pelaksanaan SOP 27) Melakukan rapat 28) Menetapkan rentra, IKU, RKT (renja) dan program kerja 29) Membuat kontrak penetapan kerja 30) Menandatangani

SK

yang

berhubungan

dengan

naskah

kepegawaian 31) Menandatangani SK yang berhubungan dengan naskah keuangan 32) Mengoreksi surat-surat 33) Mendisposisi surat-surat masuk 34) Menandatangani surat-surat keluar 35) Menandatangani laporan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) 36) Menandatangani dokumen SAKIP 37) Membuat penilaian sasaran kinerja pegawai 38) Melaporkan Tugas ke atasan 2)

Wakil Ketua Sasaran kerja Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 18 kegiatan tugas jabatan meliputi :


Page 27


1)

Membuat RKT

2)

Membuat SOP

3)

Mengkoordinir Penyusunan LAKIP

4)

Membuat PHS

5)

Menyidangkan perkara

6)

Mengoreksi Berita Acara

7)

Menandatangani Berita Acara

8)

Membuat/Mengoreksi Konsep Putusan

9)

Menandatangai putusan

10) Meminutasi berkas perkara 11) Menganonim putusan 12) Membuat progam kerja pengawasan 13) Melalukan Evaluasi dan melaporkan Hasil pengawasan 14) Melakukan Rapat BAPERJAKAT 15) Mengkoordinir

pengawasan

yang

dilaksanakan

oleh

Hakim

Pengawas Bidang 16) Menerima dan menelaah Laporan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang 17) Melaporan hasil telaah terhadap Laporan Hawasbid kepada Ketua Pengadilan Agama. 18) Membuat Laporan kegiatan Wakil Ketua selaku Hakim 3)

Hakim Sasaran kerja Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 14 kegiatan tugas jabatan meliputi : 1)

Menerima Berkas Perkara

2)

Mempelajari berkas perkara


Page 28


3)

Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)

4)

Menyidangkan perkara

5)

Mengoreksi dan menandatangani Berita Acara Sidang

6)

Melaksanakan Musyawarah Majelis

7)

Membuat Konsep Putusan

8)

Menandatangani Putusan

9)

Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

10) Menganonim putusan 11) Melakukan Pengawasan 12) Membuat laporan hasil pengawasan 13) Membuat instrument persidangan 14) Membuat Laporan Kegiatan Hakim 4)

Sekretaris Sasaran kerja Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 23 kegiatan tugas jabatan dan 1 tugas tambahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi : 1)

Memeriksa draft Program Kerja

2)

Memeriksa draft rencana anggaran

3)

Memeriksa draft Program Kerja Kesekretariatan

4)

Memeriksa draft Penetapan Kinerja Kesekretariatan

5)

Memeriksa Rencana Kinerja Kesekretariatan

6)

Memeriksa draft Uraian Tugas Pegawai Kesekretariatan (Job Discription)

7)

Memeriksa Draft SOP bidang Kesekretariatan

8)

Memeriksa Konsep Laporan Keuangan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

9)

Memeriksa Konsep Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak


Page 29


10) Memeriksa Rencana Kerja Anggaran yang dilengkapi dengan RAB 11) Membuat dan menandatangani SKP 12) Melaksanakan pengarahan surat masuk sesuai dengan jenis surat 13) Mengadakan pembinaan dan koordinasi dengan Kasubag 14) Menilai dan menandatangani SKP Kasubag dan pelaksana bagian kesekretariatan 15) Mengadakan konsultasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan 16) Memeriksa Konsep Laporan Tahunan 17) Memeriksa Konsep LAKIP 18) Memeriksa draft Laporan Rapat Baperjakat 19) Melaksanakan pengarahan surat keluar sesuai dengan jenis surat 20) Melaksanakan tugas dari atasan 21) Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja bagian kesekretariatan 22) Memeriksa draft LAKIP 23) Memeriksa draft RKAKL 5)

Panitera Sasaran kerja Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 14 kegiatan tugas jabatan meliputi : 1)

Menyusun Program Kerja Kepaniteraan

2)

Membuat rencana anggaran biaya proses

3)

Menyusun Laporan Keadaan perkara

4)

Menyusun Laporan Keuangan perkara

5)

Membuat surat penunjukan Panitera Pengganti

6)

Membuat surat penunjukan juru sita dan juru sita pengganti


Page 30


7)

Menandatangani Akta Cerai

8)

Menandatangani Akta Banding

9)

Menandatangani Akta Kasasi

10) Menandatangani Laporan Perkara 11) Menandatangani Salinan Putusan 12) Menandatangani pengantar salinan putusan yang dikirim ke KUA 13) Menandatangani surat-surat alat bukti 14) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi

6)

Wakil Panitera Sasaran kerja Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 14 kegiatan tugas jabatan meliputi : 1)

Mempersiapkan persidangan

2)

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

3)

Membuat berita acara sidang (BAS)

4)

Mengetik penetapan (Sita/Ikrar)

5)

Menyusun berkas perkara setiap selesai sidang

6)

Melaksanakan pemberkasan perkara

7)

Menyusun berkas perkara yang sudah putus untuk diminutasi

8)

Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru

9)

Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja

10) Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses 11) Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara 12) Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara 13) Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh panitera dan ketua 14) Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran) PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 31


7)

Panitera Muda Permohonan Sasaran kerja Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 11 kegiatan tugas jabatan dan mempunyai 1 (satu) tugas tambahan sebagai Panitera Pengganti meliputi : 1)


2)


3)


4)

Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

5)


6)

Menyusun berkas perkara untuk diminutasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Panitera

7)

Menerima / memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang diajukan

8)

Mengisi buku register perkara permohonan dan register lainnya

9)

Mengelola data perkara permohonan (Voluntair)

10) Menaksir panjar biaya perkara 11) Mempersiapkan (Voluntair). 8)

data

untuk

laporan

perkara

permohonan

Panitera Muda Gugatan Sasaran kerja Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 11 kegiatan tugas jabatan dan mempunyai 1 (satu) tugas tambahan sebagai Panitera Pengganti meliputi : 1)


2)


3)


4)

Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

5)



Page 32


6)

Menyusun berkas perkara untuk diminutasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Panitera

7)

Menerima / memeriksa kelengkapan berkas gugatan yang diajukan

8)

Mengisi buku register perkara gugatan dan register lainnya

9)

Mengelola data perkara gugatan

10) Menaksir panjar biaya perkara 11) Mempersiapkan data untuk laporan perkara gugatan. 12) Panitera Muda Hukum Sasaran kerja Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 11 kegiatan tugas jabatan meliputi : 1)


2)


3)


4)


5)

Mengumpulkan dan mengelola data perkara

6)

Mengkonsep dan menyelesaikan laporan perkara

7)

Menyajikan statistik perkara

8)

Mengarsipkan berkas perkara aktif

9)

Mengirim salinan putusan/penetapan perceraian (CG/CT) ke KUA

10) Menyusun bundel B 11) Menerbitkan akta cerai

13) Kepala Sub Bagian Sasaran kerja Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 28 kegiatan tugas jabatan meliputi :


Page 33


1)

Menyusun Program Kerja

2)

Menyusun Penetapan Kinerja

3)

Menyusun Rencana Kinerja

4)

Menyusun Uraian Tugas Pegawai bagian umum

5)

Menyusun SOP umum

6)

Melaksanakan rapat dinas dengan bawahan secara berkala

7)

Mengajukan penetapan status penggunaan BMN

8)

Mengajukan usul penghapusan BMN

9)

Melaksanakan Pengadaan Pakaian dinas Tenaga Kontrak dan Satpam

10) Merencanakan dan melakukan pengadaan serta mengadministrasi keperluan sehari-hari perkantoran 11) Mengagendakan surat masuk dan mendistribusikan sesuai dengan isi disposisi 12) Mengetik surat keluar, mengagendakan dan mengirim sesuai dengan alamat yang dituju 13) Mengarsibkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasi surat 14) Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 dan Roda 2 15) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor 16) Melaksanakan pemeliharaan halaman gedung kantor 17) Menyusun dan melaksanakan pembelanjaan ATK 18) Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris lainnya 19) Melaksanakan pembayaran Langganan Dan Daya 20) Mengerjakan laporan SIMAK BMN, persediaan dan SIMANTAP 21) Melaksanakan rekonsiliasi BMN internal maupun dengan KPKNL


Page 34


22) Melaksanakan pencatatan, penataan dan pemeliharaan buku perpustakaan 23) Melakukan inventarisasi BMN 24) Menyiapkan laporan tahunan 25) Menyiapkan LAKIP 26) Membuat Laporan Realisasi Anggaran 27) Membuat SPM dan mengajukannya ke KPPN 28) Membuat Laporan Keuangan secara berkala 14) Panitera Pengganti Sasaran kerja Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 12 kegiatan tugas jabatan meliputi : 1)

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

2)


3)

Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur

4)

Meneliti surat-surat panggilan/relass/pemberitahuan isi putusan/ teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

5)

Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang

6)

Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

7)

Membuat dan mengetik berita acara sidang yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya

8)


9)


10) Melapor kepada petugas register 11) Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan 12) Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 35


15) Jurusita Pengganti Sasaran kerja Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 4 kegiatan tugas jabatan meliputi : 1)

Menerima perintah untyuk memanggil pihak berperkara dari Ketua Majelis

2)

Membuat relass panggilan

3)

Menyampaikan relaas panggilan kepada pihak berperkara

4)

Membuat relass pemberitahuan

5)

Menerima perintah pemberitahuan isi putusan dari Ketua Majelis

6)

Melaksanakan Pemanggilan para pihak berperkara

7)

Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan

8)

Membuat pengumuman Permohonan Isbat Nikah

9)

Membuat pengumuman Panggilan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (Ghoib)

10) Meletakkan Sita 11) Membantu Ketua melaksanakan Eksekusi


Page 36


Bab III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya manusia Pada Tahun 2015 Jumlah aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat seluruhnya 69 orang, terdiri dari 56 orang PNS / Hakim (38 Laki-laki, 18 Perempuan), dan 2 orang (Laki-laki) Hakim diperbantukan di Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI, serta 11 orang (Laki-laki) sebagai Tenaga Honorer (dibayar DIPA 9 Orang dan swadana 2 Orang), yaitu : No.

NAMA

1

2

PANGKAT / GOL. RUANG 3

JABATAN 4

1

Drs . H. Abd. Latif, MH. NIP. 19590705.198703.1.005

Pembina Utama Madya Ketua / (IV/d) Hakim Utama Muda

2

Dr. H. Amam Fakhrur, SH., MH. NIP. 19670716.199303.1.009

Pembina Utama Muda Wakil Ketua / (IV/c) Hakim Madya Utama

3

Drs. H. M. Ridwan Ustha E, MH. NIP. 19540720.198003.1.002

Pembina Utama Madya Hakim Utama Muda (IV/d)

4

Drs. Masiran Malkan NIP. 19541029.197903.1.004


5

Drs. Hafni Nalisa NIP. 19530721.197903.1.004


6

Drs. H. Dahlan Siregar, SH., MH. NIP. 19541230.198303.1.003



Page 37


7

Drs. H. Ali Mas’ad NIP. 19600502.198903.1.001


8

Drs. H. Ahmad, M. Hum. NIP. 19600115.198703.1.004

Pembina Utama Muda Hakim Madya Utama (IV/c)

9

Drs. Azwar, SH., M.E.I NIP. 19631211.199103.1.004


10

Drs. H. Badruddin, MH. NIP. 19620701.199003.1.004

Pembina Utama Muda - Hakim Madya Utama (IV/c)

11

Drs. H. Ubaidillah, M.Sy. NIP. 19560114.198802.1.001


12

Drs. H. Abdul Hadi , MHI. NIP. 19621228 199303 1 004

Pembina Utama Muda - Hakim Madya Utama (IV/c)

13

Drs. H. Asrofi, SH., MH. NIP. 19640427 199303 1 003

Pembina Tk.I - (IV/b)

Hakim Bawas MARI

14

Dr. Sultan, S.Ag., SH., MH. NIP. 19730510 19803 1 004

Pembina - (IV/a)

Hakim Bawas MARI

15

ELIAKIM SIHOTANG, SH. NIP. 19580417.198703.1.003

Pembina Tk.I - (IV/b)

Panitera

16

H. HAFANI BAIHAQI, Lc, S.H. NIP. 19670728.198903.2.005

Pembina - (IV/a)

Wakil Panitera

17

YUNI WINARTI , S.H.I. NIP. 19600609.198203.2.002

Pembina - (IV/a)

Sekretaris

18

Drs. SYAFEI AGUSTIAN NIP. 19680813 199403 1 002

Pemina - (IV/a)

Kasubbag. Keuangan Dan Umum

19

GUNADI, S.H., M.H. NIP. 19591110.198303.1.009

Pembina - (IV/a)

Panitera Muda Permohonan

20

SYAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19711005.199203.1.002

Penata Tk.I - (III/d)

Panitera Muda Hukum

21

Hj. NISRIN, S.H., M.H. NIP.19760522.200212.2.001.

Penata - (III/c)

Panitera Muda Gugatan


Page 38


22

SURYATININGSIH, SH. NIP. 19581028.198203.2.003


Kasubbag. Kepegawaian & Ortala

23

Drs. SYAMSUDDIN, MM. NIP. 19660402.200604.1.001

Penata - (III/c)

Kasubbag. Perencanaan, TI, Dan Pelaporan

24

SAPARANTO, SH. MH. NIP. 19690514 199103 1 004

Pembina - (IV/a

Panitera Pengganti

25

Dra. MURNIATI NIP. 19580602.199203.2.001


Panitera Pengganti

26

UMAR ISMAIL, SH. NIP. 19561015.198303.1.009


Panitera Pengganti

27

IMRON ROSYIDI, SH. NIP. 19680308.199103.1.005


Panitera Pengganti

28

ATIYAH SHAOFANAH, SH. NIP. 19711219.199303.2.001


Panitera Pengganti

29

PATIMAH, S.Ag. NIP. 19730331.199903.2.002


Panitera Pengganti

30

JUNAEDI , SH. NIP. 19660102 199403 1 003


Panitera Pengganti

31

MUHLIS, SH. NIP. 19760617.199703.1.002


Panitera Pengganti

32

RAKHMAT FAIZIN, SH., MH. NIP. 19751012.200604.1.001

Penata - (III/c)

Panitera Pengganti

33

SUPARNO, SH. NIP. 19590827.198902.1.001

Penata - (III/c)

Panitera Pengganti

34

Hj. SITI ROHMAH , SE., SH. NIP. 19750127.200604.2.001

Penata - (III/c)

Panitera Pengganti

35

H. WALUYO, SH. NIP. 19651209.199103.1.001

Penata Muda Tk.I – (III/b)

Panitera Pengganti

36

HIKMAYATI , SH. NIP. 19771021.200805.2.001

Penata Muda Tk.I (III/b)

Panitera Pengganti


Page 39


HAMIM NAF'AN , SHI. NIP. 19800201.200805.1.002


Panitera Pengganti

38 RIA AMALIA SARI, SH. MH. NIP. 19850615.200904.2.009


Panitera Pengganti

Penata Muda - (III/a)

Panitera Pengganti

37

39

DONNY SULISTIYANTORO, SH. NIP. 19841113.200604.1.002

Panitera Pengganti/ Diperbantukan Sbg. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara

NYAMIANI , SH. 40 NIP. 19811029.200604.2.005


TOTO SUDARTO 41 NIP. 19700101 199203 1 008


Juru Sita


Jurusita Pengganti/ Diperbantukan Sbg. Petugas Banding


Jurusita Pengganti

42

H. ASMADIH MAHMUD S, Lc. NIP. 19790815.200704.1.002

43 BURHAMZAH NIP. 19670607.19920.1.009 44

ROSTINA, SHI. NIP. 19580402.199403.2.002


JSP / Diperbantukan Sbg. Petugas Register

45

ULFA FOUZIYAH, SHI. NIP. 19860502.200912.2.005


JSP/Diperbantukan Sbg. Petugas Register Permohonan

46

ABDUL GHOFUR NIP. 19780514.199803.1.003


47 DIDING AWALUDDIN, SH. NIP. 19821207 200604 1 005


48 DIKA ANDRIAN, S. Kom. NIP. 19870126.200604.1.002


JSP / Admin. IT

49

TRI SUPAMI , SH. NIP. 19861202 200604 2 001


JSP / Operator SIMAK-BMN

50

R A I S , SH. NIP. 19821001.200604.1.002

Penata Muda - (III/a) JSP / Diperbantukan di Subbag. Umum

51

IRIANI ASIA MUSPITA, A.Md. NIP. 19850116.200904.2.009

Pengatur Tk.I - (II/d)


Jurusita Pengganti JSP / Diperbantukan Sbg. Petugas Akte Cerai

JSP / Diperbantukan Sbg. Operator SAKPA

Page 40


52

TRININGSIH SUBEKTI, A.Md. NIP. 19811003.200904.2.003

Pengatur Tk.I - (II/d)

JSP / Bendahara Pengeluaran

53

IMAM SYA'BANI CHOIR NIP. 19720909.200604.1.001

Pengatur - (II/c)

Juru Sita Pengganti

54

NAHARUDIN NIP. 19770819.200604.1.002

Pengatur Muda - (II/a)

Juru Sita Pengganti

55

LIDYA ANGGRAENI, SE. NIP. 19841115.200904.2.005


Kasir

56

WIDYA FAUSIAH , SE. NIP. 19781030.201101.2.003


Bendahara PNBP

57

TRI JUMIYATI, SH. NIP. 19860109.201101.2.016


Operator SIMPEG.

Pengatur Muda - (II/a)

Staf Keperkaraan

58 PEPEN EFFENDI NIP. 19620929.201408.1.001

Sedangkan Tenaga Honor (Pramubhakti) Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah sebagai berikut : No.

NAMA

TEMPAT & TGL. LAHIR

PENDIDIKAN

PEKERJAAN

1

2

3

4

1

1

NURHILALUDDIN, SHI.

Bogor, 08-06-1975

S1. Syariah

Cleaning Service

2

RUDI WICAKSONO, SH.

Jakarta, 28-07-1987

S1. Hukum

Cleaning Service

3

ADHMI MUH. ADIL, SH.

Tidore, 03-02-1992

S1. Hukum

Cleaning Service

4

MUHAMMAD

Jakarta, 11-09-1981

SMP

Cleaning Service

5

CHAERULMANSYAH

Sibolga, 27-05-1976

SMA

Cleaning Service

6

YEDI ANSHORI, S.Kom

Tasikmalaya, 26-111983

S1 Teknik Informatika

Tehnisi IT

7

N. CASMARI

Cirebon, 25-09-1984

SD

SOPIR


Page 41


8

SLAMET SUHARJO

Purbalingga, 08-11-64

STM Mesin

Petugas Satpam

9

SUDARNO

Solo, 17-02-1969

SMA

Petugas SATPAM

10

JOKO SISWOYO

Grobogan, 28-02-1978

SMP

Petugas SATPAM

11

MARULI AKBAR

Jakarta, 07-02-1988

SR

Petugas SATPAM

2. Kebutuhan Sumber Daya manusia Pengadilan Agama Jakarta Barat merupakan Pengadilan Kelas IA, dengan jumlah pegawai hanya 69 orang, tidak dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Oleh karena idealnya kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelas IA adalah : 1) Struktural a. Sekretaris

:

1

Orang

b. Kasubbag.

:

3

Orang

c.

:

3

Orang

d. Staf Umum

:

3

Orang

e. Staf Kepegawaian

:

3

Orang

a. Ketua dan Wakil Ketua

:

2

Orang

b. Hakim

:

15

Orang

c.

:

2

Orang

:

3

Orang

Staf Keuangan

13

Orang

2) Fungsional

Panitera & Wakil Panitera

d. Panitera Muda


Page 42


e. Panitera Pengganti

:

20

Orang

f.

:

4

Orang

g. Jurusita Pengganti

:

15

Orang

h. Staf Kepaniteraan

:

9

Orang

Jurusita

70

Orang

3) Pramubhakti dan SATPAM Dengan Luas Gedung 1.200 M2 dan Luas Halaman 3.206 M2 maka dibutuhkan tenaga Cleaning Service untuk pelaksana kebersihan sebanyak 10 Orang dan kebutuhan SATPAM untuk pengamanan gedung kantor secara bergilir sebanyak 4 Orang.

3. Mutasi 1) Mutasi Kenaikan Pangkat No

NAMA

Gol./ Ruang Lama

Baru

JABATAN

Keterangan

Periode 01 April 2015 1.

Drs. Abd. Hakim, M.H.I

IV/c

IV/d

Hakim

KP. Reguler

2.

Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I

IV/b

IV/c

Hakim

KP. Reguler

3.

Saparanto, S.H., M.H.

III/d

IV/a

Pan. Pengganti

KP. Reguler

4.

Muhlis, S.H., M.H.

III/c

III/d

Pan. Pengganti

KP. Reguler

5.

H. Asmadih MS, Lc.

III/b

III/c

JSP

KP. Reguler

6.

Naharudin

II/a

II/b

JSP

KP. Reguler


Page 43


7.

Widya Fausiah, S.E, M.H.

III/a

III/b

Staf

KP. Reguler

8.

Tri Jumiyati, S.H.

III/a

III/b

Staf

KP. Reguler

IV/c

IV/d

Hakim

KP. Reguler

Periode 01 Oktober 2015 1.

2) No.


Mutasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) N A M A

Gol./ Ruang

JABATAN

TMT

Periode 01 Januari 2015 1.

Widya Fausiah, S.E., M.H.

III/b

Staf

01-01-2015

2.

Tri Jumiyati, S.H.

III/b

Staf

01-01-2015

IV/c

Hakim

01-02-2015

Periode 01 Februari 2015 3.

Drs. H. Ubaidillah, M.Sy Periode 01 Maret 2015

1.


IV/c

Hakim

01-03-2015

2.

Drs. Masiran Malkan

IV/d

Hakim

01-03-2015

3.

Drs. H. Dahlan Siregar, SH. MH.

IV/d

Hakim

01-03-2015

4.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

IV/c

Hakim

01-03-2015

5.

Drs. Azwar, S.H., M.E.I

IV/c

Hakim

01-03-2015


Page 44


6.

Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I

IV/c

Hakim

01-03-2015

7.

Eliakim Sihotang, S.H.

IV/b

8.

Yuni Winarti, S.H.I

IV/a

Wakil Sekretaris

01-03-2015

9.

Suryatiningsih, S.H.

III/d

Ksb.Kepegawaian

01-03-2015

10.

Syamsul Rizal, S.H.

III/d

Panmud.Gugatan

01-03-2015

11.

Patimah, S.Ag

III/d

Panitera Pengganti

01-03-2015

12.

H. Waluyo, S.H.

III/b

Panitera Pengganti

01-03-2015

13.

Toto Sudarto

III/a

Jurusita

01-03-2015

14.

Rostina, S.H.I

III/c

Jurusita Pengganti

01-03-2015

15.

Burhamzah

III/a

Jurusita Pengganti

01-03-2015

16.

Abdul Ghofur

III/a

Jurusita Pengganti

01-03-2015

Panitera/Sekretaris 01-03-2015

Periode 01 April 2015 17.

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

III/b

Panitera Pengganti

01-04-2015

18.

Nyamiani, S.H.

III/a

Panitera Pengganti

01-04-2015

19.

Donny Sulistiyantoro, S.H.

III/a

Panitera Pengganti

01-04-2015

20.

H. Asmadih MS, Lc.

III/c

Jurusita Pengganti

01-04-2015

21

Dika Andrian, S.Kom

III/a

Jurusita Pengganti

01-04-2015

22.

Tri Supami, S.H.

III/a

Jurusita Pengganti

01-04-2015


Page 45


23.

Lidya Anggraeni, S.E.

III/b

Staf

01-04-2015

24.

Triningsih Subekti, A.Md

II/d

Jurusita Pengganti

01-04-2015

25.

Iriani Asia Muspita, A.Md

II/d

Jurusita Pengganti

01-04-2015

26.

Imam Sya’bani Choir

II/c

Jurusita Pengganti

01-04-2015

27.

Naharudin

II/b

Jurusita Pengganti

01-04-2015

Periode 01 Desember 2015 28

Hj. Nisrin, S.H., M.H.

III/b

Panmud. Gugatan

01-12-2015

29

Samino, S.Kom

III/a

Jurusita Pengganti

01-12-2015

30

Ulfa Fouziyah, S.H.I

III/b

Jurusita Pengganti

01-12-2015

3)

No.

Mutasi Tempat Tugas

NAMA

Gol. Ruang

JABATAN Lama

Baru

TMT.

KET.

KELUAR : 1.


IV/d

Ketua PA Jakarta Barat

Hakim Tinggi

06-092013

Hakim Tinggi PTA Palembang

2.

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

IV/c

Wakil Ketua

Ketua

29-092015

PA Jakarta Pusat

3.

Drs. H. Shonhaji, M.H.

IV/b

Hakim

Wakil Ketua

29-092015

PA. Cibinong

4.

Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.

IV/a

Wakil Panitera

Panitera/

21-012015

PA Jakarta Utara

Adri Syarifuddin S, SH., M.H.

IV/a

14-082015

PA Jakarta Utara

5.


Panmud. Hukum

Sekretaris Wakil Panitera

Page 46


MASUK : 1.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.I

IV/d

Ketua

Ketua

29-092015

PA Jakarta Selatan

2.

Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H.

IV/c

Ketua

Ketua

30-092015

PA Kab. Madiun

3.

Drs. H. Ali Mas’ad

IV/c

Ketua

Hakim

18-082015

PA Purworejo

4.

H. Hafani Baihaqi, Lc, S.H.

IV/a

Wakil Panitera

Wakil Panitera

24-042015

PA Jakarta Timur

5.

Junaedi, S.H.

III/d

PP

PP

20-022015

PA Jakarta Selatan

6.

Drs. Safei Agustian

IV/a

Wakil Sekretaris

Staf

03-082015

PA Bandung

7.

Pepen Effendi

II/a

Pengangkat an CPNS

PNS

07-092015

PA Jakarta Selatan

4. Promosi No.

NAMA

1.

Hj. Nisrin, S.H., M.H.

2.

Gol. Ruang

JABATAN

TMT.

KETERANGAN

III/c

Panitera Muda Gugatan

20-082015

Panitera Pengganti

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

III/b

Panitera Pengganti

20-082015

Staf

3.

Nyamiani, S.H.

III/a

Panitera Pengganti

20-082015

Jurusita Pengganti

4.

Donny Sulistiyantoro

III/a

Panitera Pengganti

20-082015

Jurusita Pengganti

5. Pensiun : Nihil


Page 47


B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara a. No.

Bulan

Perkara Diterima Dan Diputus Tahun 2015 Sisa Lalu

Terima

Jumlah

Cabut

Kabul

Tolak

NO

Gugur

Coret

Jumlah Putus

Sisa Perkara Tahun 2014

Sisa Kini 682

1

Januari

682

215

897

7

162

1

2

5

6

183

714

2

Februari

714

193

907

18

181

2

2

6

11

220

687

3

Maret

687

352

1039

14

294

2

0

11

12

333

706

4

April

706

223

929

18

209

2

30

5

11

275

654

5

Mei

654

268

922

16

198

1

6

2

8

231

691

6

Juni

691

238

929

14

230

1

22

4

4

275

654

7

Juli

654

123

777

7

192

3

7

9

5

223

554

8

Agustus

554

332

886

19

174

3

17

7

3

223

663

9

September

663

282

945

21

166

1

8

4

5

205

740

10

Oktober

740

257

997

20

204

0

4

4

2

234

763

11

November

763

252

1015

32

217

1

4

8

3

265

750

12

Desember

750

177

927

33

216

0

6

7

3

265

662

682

2912

3594

219

2443

17

108

72

73

2932

662

Jumlah

Sisa perkara Tahun 2014 yang belum selesai sebanyak 682 perkara (gugatan = 644 perkara, permohonan 38 perkara). Pada Tahun 2015 diterima sebanyak 2.912 perkara (gugatan = 2.413 perkara, permohonan 499 perkara). Sehingga jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2015 sebanyak 3.594 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2015


Page 48


sebanyak 2.932 perkara (81,58 %) (gugatan = 2.465 perkara, permohonan 467 perkara), sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 662 perkara (18,42 %) (gugatan = 609 perkara, permohonan 53 perkara).

Perbandingan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : TAHUN

SISA TH. LALU

DITERIMA

JUMLAH

DIPUTUS

SISA PERKARA

Jenis Perkara

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

2014

416

274

2565

277

2981

551

2337

513

644

38

2015

644

38

2413

499

3057

537

2465

467

609

53

Prosen tase

154,81

13,87

94,07

180,14

102,55

97,49

72,52

139,47

105,48 91,03

Perkara yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2014. Pada Tahun 2015 perkara diterima sebanyak 2.912 Perkara, ada kenaikan 347 Perkara (13,53%), sedang perkara diselesaikan sejumlah 2.932 perkara, artinya ada kenaikan yaitu 78

perkara (2,66%), dan sisa perkara ada

penurunan 20 perkara (2,93%). Adapun sisa perkara yang masih 662 perkara (18,42 %) tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media dan pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil. PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 49


b. Perkara Diterima Dan Diputrus Tahun 2015, berdasarkan Jenis Perkara

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Uraian Izin Poligami Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan Oleh PPN Pembatalan Perkawinan Kelalaian Atas Kewajiban Suami Cerai Thalak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu Hak Hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami Pengesahan Anak Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Perwalian Pencabutan Kekuasaan Wali Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali Ganti Rugi Terhadap Wali Asal Usul Anak Penolakan Kawin Campuran Itsbat Nikah Izin Kawin Dispensasi Kawin Wali Adhol Ekonomi Syariah Kewarisan Wasiat Hibah Wakaf Zakat / Infaq / Shodaqoh Penetapan Ahli Waris Lain Lain Jumlah


Diterima 6 2 626 1.760 10 1 9 3 372 20 8 9 1 77 8 2.912

Diputus 7 3 623 1.798 10 10 3 362 21 8 4 68 15 2.932

Page 50


c. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uraian Poligami Tidak Sehat Krisis Akhlak Cemburu Kawin Paksa Ekonomi Tidak Ada Tanggung Jawab Kawin Dibawah Umur Kekejaman Jasmani Kekejaman Mental Dihukum Cacat Biologis Politis Gangguan Pihak Ketiga Tidak Ada Keharmonisan Lain Lain Jumlah

Diterima 7 3 252 52 98 1 7 5 424 1.215 2.064

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak

2.912

perkara, sedang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebanyak

12 (dua belas) orang termasuk (Ketua dan Wakil Ketua),

sedangkan pelaksanaan persidangan selama 4 hari kerja, yaitu : 1) Senin

:

3 Ruang Sidang/ 3 Majelis

2) Selasa

:

3

Ruang Sidang/ 3 Majelis

3) Rabu

: 3


4) Kamis

: 3


Pembagian penerimaan perkara untuk masing- masing Majelis


Page 51


selama Tahun 2015 setiap bulan adalah sebagai berikut: 1. Majelis A : jumlah yang diterima 28 perkara. 2. Majelis B : jumlah yang diterima 44 perkara. 3. Majelis C1 sampai C 10 : jumlah masing-masing yang diterima 284 perkara. Dalam satu minggu masing-masing Majelis melakukan sidang 1 kali (satu bulan = 4 kali sidang), dan rata-rata perkara yang diputus untuk Majelis A = 2 perkara, Majelis B = 3 perkara dan Majelis C1 sampai C10 = 223 perkara yang diputus.

3. Putusan Yang Diajukan Banding Penerimaan permohonan banding pada tahun 2015 sebanyak 5

(lima)

perkara, sisa permohonan banding tahun 2014 yang belum

diputus sebanyak 10 (sepuluh) perkara karena masih dalam proses pengajuan, sehingga jumlah permohonan banding sebanyak 15 (lima belas) perkara yang diajukan ke PTA Jakarta tahun 2015. Adapun permohonan banding yang telah diputus oleh PTA Jakarta pada tahun 2015 sebanyak 10 (sepuluh) perkara ( 85,71 % ) dan yang dibatalkan sebanyak 3 (tiga) perkara (14,29 %). a.

Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding Perkara banding yang diputus tahun 2015 sebanyak 15 (lima belas) perkara, adapun yang dikuatkan oleh tingkat banding sebanyak 10


Page 52


(sepuluh) perkara dan 3 (tiga) perkara dibatalkan dalam konpensi sedangkan dalam rekopensi dibatalkan dengan mengadili sendiri. b.

Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan TK Banding Perkara banding tahun 2015 yang putus 10 (sepuluh) perkara, sedang yang dibatalkan pada tingkat banding

sebanyak 3 (tiga)

perkara, dalam rekopensi dibatalkan dengan mengadili sendiri. c.

Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat diterima TK banding Perkara banding tahun 2015 yang diputus sebanyak 10 (sepuluh) perkara, sedang Putusan yang yang tidak dapat diterima sebanyak 0 (nol) perkara.

4.

Putusan Yang Diajukan Kasasi Pengadilan Agama Jakarta Barat menerima permohonan kasasi pada tahun 2015 sejumlah 3 (tiga) perkara, sedang sisa perkara Kasasi tahun 2014 = 7 (tujuh) perkara, sehingga perkara Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung RI tahun 2015 berjumlah 10 (sepuluh) perkara. Adapun pada tahun 2015 perkara Kasasi yang telah diputus Mahkamah Agung RI sebanyak 3 (tiga) perkara (30 %), sehingga sisa 7 (tujuh) perkara (70 %). Adapun Putusan Kasasi tahun 2015 tersebut dalam klasifikasi sebagai berikut : a. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK Kasasi sebanyak 3 (tiga) perkara. b. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi sebanyak 0 (nol) perkara.


Page 53


c. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan TK Banding dan tidak dapat diterma TK Kasasi sebanyak 0 (nol) perkara. d. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi sebanyak 0 (nol) perkara. e. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK Banding dan dibatalkan TK Kasasi sebanyak 0 (nol) perkara.

5.

Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 2015 tidak menerima permohonan peninjauan kembali (PK) atau 0 (nol) perkara, akan tetapi sisa permohonan PK Tahun 2014 = 3 perkara. Perkara Kasasi diselesaikan Tahun 2015 = 0 perkara

Sedang Data Penyelesaian Perkara masing-masing Ketua Majelis Hakim Tahun 2015 sebagaimana dibawah ini, dimana produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara dapat tergambarkan secara jelas dan akurat. Produktifitas Hakim Bulan Jumlah

Majelis Jan

Peb

A

3

3

2

0

3

0

0

4

0

0

1

2

18

B

4

5

2

0

2

2

3

1

0

0

5

4

28


Mar April Mei Jun Jul

Agt

Sep Okt Nop Des

Page 54


C1

25

20

58

23

28

22 14

35

29

22

25

15

316

C2

22

19

28

23

28

37 10

35

23

28

27

20

323

C3

19

19

25

23

27

35

2

19

29

27

24

18

267

C4

23

19

58

23

28

21 15

35

28

25

28

13

316

C5

20

19

28

20

15

31

7

34

28

27

28

17

274

C6

22

18

27

22

33

15 13

34

28

24

26

19

281

C7

21

17

25

21

23

18 13

34

28

23

28

17

268

C8

19

20

58

22

27

16 14

34

31

23

28

18

310

C9

20

18

22

21

25

18 12

32

29

24

2

19

242

C10

20

15

18

22

25

19 13

34

29

23

30

15

263

Keuangan perkara dibukukan dengan memakai aplikasi pada SIADPA PLUS dan juga dibukukan secara manual yang setiap bulan ditutup. Setiap tiga bulan dilakukan pemeriksaan oleh atasan dan setiap 6 bulan sekali dilaksanakan audit keuangan dengan menggunakan aplikasi E Audit, dengan demikian kevalidkan keuangan perkara akan terus terukur.


Page 55


Keadaan Keuangan Perkara Tahun 2015 sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uraian

Sisa Awal Penerimaan Biaya Panggilan Biaya Penterjemah Biaya Sita Biaya Pemeriksaan Setempat Biaya Sumpah Biaya Pemberitahuan Biaya Pengiriman Perkara Biaya Materai Biaya Pendaftaran Biaya Redaksi ATK/Dan Lain Lain Pengembalian Sisa Panjar Pengeluaran 15 Saldo Jumlah

Diterima 2.325.983.350 2.649.930.000

4.975.913.350

Pengeluraan

1.386.615.000 2.600.000 229.270.000 6.650.000 17.622.000 87.580.000 14.685.000 224.175.000 540.941.850 2.510.138.850 2.465.774.500 4.975.913.350

Perkara yang belum dimasukkan dalam box arsip pada tahun 2015 sebanyak 1.030 perkara sedang pada tahun 2015 yang diputus 2.932 perkara, dan telah dimasukkan dalam box arsip 368 berkas perkara Adapun Akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2015 sejumlah 2.063 eksemplar, yang telah diterima oleh pihak suami sebanyak 942 lembar dan yang telah diambil oleh pihak istri 2.531 lembar, sebagaimana tabel berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah


Dibuat CG & CT 201 160 237 125 119 125 195 208 108 190 247 148 2,063

Diambil P T 150 68 170 66 350 50 250 88 228 100 157 90 125 76 262 46 190 91 216 77 230 78 203 112 2,531 942

Keterangan

Page 56


C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 1. Sarana Dan Prasarana Gedung a. Pengadaan No.

Pagu (Rp)

Nilai Realisasi (Rp)

1

40.000.000

39.985.000

2

2.270.000.000

2.184.364.900

Keterangan Pengadaan Server 1 (satu) Unit Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran: - Meubelair 260 Unit - AC

30 Unit

- Mesin Antrian Sidang 4 Unit - Genset 1 Unit - Gorden 1 Paket 3

450.000.000

428.831.000

Pengadaan Interior 900 M2

b. Pemeliharaan No.

Pagu (Rp)

Nilai Realisasi (Rp)

Keterangan

1

24.850.000

18.577.500

Perawatan Gedung Baru Jl.Pesanggrahan Raya No.23 Kembangan Selatan Jakarta Barat dan Gedung Lama Jl.Flamboyan II/2 Cengkareng Jakarta Barat

c. Penghapusan No. 1

Nama Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Barat


Nilai Realisasi

Keterangan

Nihil

--

Page 57


D. Pengelolaan Keuangan Secara umum sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2015

Pengadilan

Mahkamah

Agama

Agung

Rp. 11.488.798.000,-

Jakarta

RI

(setelah

Barat

berasal

direvisi)

dari

Anggaran

adalah

sebesar

(sebelas milyar empat ratus delapan puluh

delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, serta

Anggaran dari Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama sebesar Rp. 167.190.000,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Tepat Waktu yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Minutasi Perkara, Pelayanan Bantuan Hukum dan Bantuan Biaya Prodeo pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya a) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Non Operasional) PAGU DIPA …………

Rp.

179.128.000,-

Realisasi ………………

Rp.

142.108.000,- (96.00%)

Sisa Dana …………….

Rp.

5.820.000,-

(04.00%)

b) Layanan Perkantoran (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) PAGU DIPA …………

Rp.

7.260.078.000,-


Rp.

7.713.135.551,- (97.97%)


Rp.

160.060.449,- (02.03%)


Page 58


c) Penyelenggaraan Perkantoran

2.

Operasional

dan

Pemeliharaan

PAGU DIPA …………

Rp.

676.474.000,-


Rp.

687.169.848,-

(97.10%)


Rp.

20.504.152,-

(02.90%)

Program Peningkatan Mahkamah Agung

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

a) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran PAGU DIPA …………

Rp.

2.270.000.000,-


Rp.

2.184.346.900,- (96.23%)


Rp.

85.635.100,-

(03.77%)

b) Pengadaan Interior Gedung Kantor PAGU DIPA …………

Rp.

450.000.000,-


Rp.

429.831.000,- (95.52%)


Rp.

20.169.000,- (04.48%)

c) Pengadaan Pengembangan IT PAGU DIPA …………

Rp.

40.000.000,-


Rp.

39.985.000,-


Rp.

15.000,-

(100.00%) (00.00%)

Pada Anggaran Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Barat melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan, yaitu : 1) Pengadaan Penyedia Jasa Bantuan Hukum, yang dilaksanakan oleh pihak penyedia Barang/Jasa yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBHAS) Cabang Jakarta Barat beralamat di Jl. Rusun Flamboyan/Harapan Indah No.59


Page 59


Cengkareng Jakarta Barat, dengan target pelayanan sebanyak 1.440 Jam Layanan dengan nilai sebesar Rp. 144.000.000,(seratus empat puluh empat juta rupiah). 1) Pengadaan Alat Pendingin Udara (AC) sebanyak 30 Unit, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 255.678.000.- (Dua ratus lima puluh

lima

juta

enam

ratus

tujuh

puluh

delapan

ribu

rupiah), melalui Penyedia Jasa PT. Mitra Energi Perkasa beralamat di Jl. Griya Cempaka Harum Blok D3 No.5 Kota Bandung, Jawa Barat. 2) Pengadaan Interior Gedung Tahap II seluas 900 M dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 420.131.000,- (empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa CV. Tata Sarana Karya beralamat di Jl. Merkuri Selatan VI/2 Blok Q Margahayu Raya Bandung. 3) Pengadaan Genset 1 (satu) Unit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 340.082.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa

CV. Putra

Karya Gunung beralamat di Jl. Pakis Raya No.88M Lantai III Komplek Ruko Bojong Indah, Cengkareng, Kota Jakarta Barat. 4) Pengadaan Gordyn (Vertical Blind) dengan volume 229 M², nilai Kontrak sebesar Rp. 98.854.000,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dikerjakan oleh


Page 60


Penyedia Jasa CV. Remaja Indah Karya beralamat di Jl. Aria Jaya Santika No.12 Rt.03/Rw.03 Tigaraksa Kota Tangerang. 5) Pembelian 1 (satu) Unit Server melalui CV. Luhur Cempaka Gading yang beralamat di Pondok Jagung Tangerang seharga Rp. 39.985.000,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah). 6) Pengadaan Meubelair sebanyak 260 Unit dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 988.940.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh CV. Fimos Karya beralamat di Komplek Pasir Jati Jl. Pasir Jati Utama C.145 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Jawa Barat.

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama a) Penyelesaian Berkas Perkara PAGU DIPA …………

Rp.


Rp.

0,-


Rp.

6.550.000,-

6.550.000,( 00.00%) (100.00%)

b) Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum PAGU DIPA …………

Rp.

144.000.000,-


Rp.

144.000.000,-


Rp.


0,-

(100.00%) (00.00%)

Page 61


c) Pembebasan Biaya Perkara Prodeo PAGU DIPA …………

Rp.

16.640.000,-


Rp.

16.024.000,-

( 96.30%)


Rp.

616.000,-

(03.70%)

Rincian Anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2015 dan Realisasinya (terlampir).

Dalam Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengajukan beberapa kali Revisi Anggaran. Yang pertama dengan surat permohonan tertanggal 9 Januari 2015 Nomor : W9-A2/310/KU.001/I/2015 yaitu revisi berupa pergeseran antar keluaran dan ralat volume keluaran, pergeseran antar keluaran yaitu perubahan pagu dari kegiatan layanan dukungan manajen peradilan (non operasional) dengan pagu awal sebesar Rp.179.128.000,- menjadi sebesar Rp.147.928.000,-

ke kegiatan layanan

perkantoran (non operasional) dengan pagu awal sebesar Rp. 676.474.000,menjadi sebesar Rp. 707.674.000,- sedangkan ralat volume keluaran yaitu perubahan volume pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung yang semula 100 unit menjadi 294 unit. Revisi Anggaran kedua yaitu penambahan belanja modal (peralatan dan fasilitas perkantoran) berupa pengadaan 1 (satu) unit Genset dan pengadaan Gorden 1 (satu) paket yang masih di blokir.


Page 62


Revisi Anggaran ketiga yaitu pembukaan blokir untu belanja modal (peralatan dan fasilitas perkantoran) berupa pengadaan 1 (satu) unit Genset dan pengadaan Gorden 1 (satu) paket. Revisi Anggaran ke empat yaitu revisi pagu belanja pegawai yang semula Rp.7.260.078.000,- menjadi Rp.7.873.196.000,- karena pagu minus.

E.

Dukungan Teknologi Informasi -

No.

Perangkat Keras Nama Satuan Kerja

1

Pengadilan Agama Jakarta Barat

Jenis Barang

Jumlah

Keterangan

Faximile

1

Baik

Personal Computer

42

Baik

18

Rusak

7

Baik

2

Rusak

Server

2

Baik

Mikrotik

1

Baik

Wireles

3

Baik

Switch

12

Baik

Scanner

2

Baik

Modem

3

Baik

Laptop

No. 1

Perangkat Lunak Nama Satuan Kerja Pengadilan Agama 2. Jakarta Barat


Jenis Aplikasi Aplikasi SIADPA

Keterangan Aktif

Page 63


3.

Aplikasi Arsip Digital

Aktif

4.

Aplikasi Tabayun

Aktif

5.

Aplikasi SMS Center

Aktif

6.

Aplikasi Pelaporan Online

Aktif

7.

Aplikasi SIMAK-BMN

Aktif

8.

Aplikasi SAKPA/SAIBA

Aktif

9.

Aplikasi SIMKEP

Aktif

10.

Aplikasi LIPA Online

Aktif

11.

Aplikasi Komdanas

Aktif

12.

Aplikasi Antrian Sidang

Aktif

13.

Aplikasi Keperkaraan

Aktif

14.

Aplikasi Kesekretariatan

Aktif

F. Regulasi Tahun 2015 -

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang akuntabel dan berkualitas dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat selama tahun 2015 membuat suatu pelaksanaan

tugas

dan

sebagai

pedoman sebagai dasar

bentuk

implementasi

dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi.


Page 64


Terlaksananya implementasi Keterbukaan Informasi sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada

Pengadilan

Agama Jakarta Barat, meliputi : a) Publikasi Putusan Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Barat secara online melalui website di portal putusan

pa-jakartabarat.go.id

telah

mempublikasikan putusan dengan anonimasi sebanyak 1.795 putusan. Jumlah ini meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya yang mengunggah 1.602 putusan. Rata-rata jumlah putusan yang dipublikasikan per bulan adalah 142 putusan. Putusan-putusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas secara Cuma-Cuma. b) Publikasi Informasi Perkara Perkara yang diproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dapat dipantau masyarakat pencari keadilan secara transparan melalui internet portal Pengadilan Agama Jakarta Barat. Adapun system informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA-Plus).

c) Buku Profile


Page 65


Pengadilan Agama Jakarta Barat juga menerbitkan Buku Profile versi cetak. Buku profile ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk lebih mengenal Pengadilan Agama Jakarta Barat secara lebih mendalam. Namun demikian karena terbatasnya anggaran, sehingga Buku Profile tersebut hanya terbatas untuk internal Pengadilan dan instansi terkait lainnya.

Lebih lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Jakarta Barat meliputi area : 1. MANAJEMEN PERUBAHAN Area ini bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten dari sistim dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Adapun sasarannya adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja dan menurunnya resiko kegagalan

yang

disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. PERUNDANG-UNDANGAN Area ini bertujuan meningkatkan effektifitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan

yang

dikeluarkan

oleh

Kementerian/

Lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang- undangan yang

dikeluarkan


oleh

kementerian/

lembaga,

meningkatnya Page 66


effektifitas

pengelolaan

peraturan

perundang-undangan.

Oleh

karena itu untuk pengukuran sasaran dengan membuat SOP sebagai pedoman pelaksanan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9-A2/142/OT.01.3/I/2015 tanggal 02 Januari 2015. 3. PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI Area ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem organisasi secara profesional

sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam pelaksanaannya dibuatkan Job Discription sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9-A2/142/OT.00/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 dan sesuai dengan struktur organisasi. 4. PENATAAN TATA LAKSANA Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efesien dan terukur pada suatu organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya


Page 67


efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam implementasinya dalam organisasi telah menggunakan aplikasi baik SIADPA PLUS untuk pelayanan perkara, SIKEP dan e-PUPNS untuk kepegawaian, SIMAK-BMN untuk barang milik negara serta SPIP, APIP dan SAIBA untuk keuangan, dan untuk menertibkan pelaksanaannya maka ditunjuk TIM TI sebagai kordinator, sedang untuk pengukuran pencapaian adalah dengan

terbangunnya

IKU

dan

survey

CAPAIAN

KERJA

sebagaimana wujud dari PERJANJIAN KERJA yang tertuang dalam LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH setiap tahun. 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing lembaga. c) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur. PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 68


Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam mewujudkannya adalah dengan menertibkan SIKEP sehingga akan memudahkan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi rekrutmen

ada

pada

Mahkamah

Agung,

sedangkan

untuk

meningkatkan disiplin pegawai diterapkan dengan absensi melalui finger dan dikordinasi oleh Wakil Ketua sebagai Ketua Pengawas bidang beserta TIM ABSENSI. 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kinerja lembaga dan meningkatnya akuntabilitas lembaga dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur serta peningktan kualitas laporan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk pelaksanaannya adalah adanya IKU dan menerapkan sistem pelaporan yang berbasis TI, untuk itu supaya pelaksanaan terkordinasi dibentuk TIM TI dan dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9-A2/ 138/HM.02.3/I/2015 tanggal 02 Januari 2015. 7. PENGUATAN PENGAWASAN Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:


Page 69


a) Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

pengelolaan

keuangan

negara. b) Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara. c) Meningkatnya status opini BPK tehadap pengelolaan negara. d) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk itu Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam implementasi pada area ini adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan Perkara secara rutin dan berkala dan memasukan dalam Aplikasi KOMDANAS di Website Mahkamah Agung sedang untuk perkara dengan aplikasi infoperkara.badilag.net dan secara internal telah ditunjuk Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9-A2/145/ PS.00/I/2015 tanggal 02 Januari 2015. 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (sederhana, cepat, dan biaya ringan). b) Meningkatnya

jumlah

unit

pelayanan

yang

memperoleh

standarisasi pelayanan internasional. c) Meningkatnya indeks kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.


.

Page 70


Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk pengukuran pelaksanaan pada area ini telah melalukan survey kepuasan publik dan merencanakan

melakukan

survey

secara

berkala

untuk

menanggulanggi keluhan masyarakat, disamping itu dengan adanya meja Informasi yang membantu masyarakat dalam memberikan informasi secara langsung juga menyediakan touch screan yang bisa diakses sendiri sehingga tidak perlu antri. Begitu juga SMS Gateway sangat bermanfaat karena masyarakat tidak perlu datang maupun telpon jika

memerlukan informasi yang dibutuhkan, bahkan

masyarakat dapat mengantri sidang dari rumah. Petugas Meja Pengaduan sangat membantu masyarakat apabila mengalami permasalahan terkait pelayanan. Dalam hal peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Barat juga telah melaksanakan beberapa hal, yaitu : a) Pemberian Layanan Hukum Dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka

Ketua

Pengadilan

Agama

Jakarta

Barat

telah

menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MOU) dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBHAS) Cabang Jakarta Barat pada tanggal 02 Januari 2015. Dalam Perjanjian Kerja Sama disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 01


Page 71


Januari

2015 sampai dengan 31 Desember 2015, Yayasan

tersebut akan melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Agama Jakarta Barat meliputi : 1)

Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.

2)

Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, bantuan pengisian dokumen hukum yang dibutuhkan.

3)

Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan

hukum

atau

Advokat

lainnya

yang

dapat

memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. 4)

Bantuan pendampingan advokat di persidangan, khusus untuk perkara jinayah di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Adapun

jumlah

anggaran

yang

diterima

adalah sebesar

Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah). b) Pembebasan Biaya Perkara Sesuai Anggaran DIPA Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Barat,

yang

disediakan

untuk

Biaya

Prodeo

sebesar

Rp. 16.640.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), telah dapat diproses dan diselesaikan 40 perkara dengan realisasi biaya prodeo sebesar Rp. 16.024.000,(96,30%). PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 72


c) Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Penyelesaian perkara melalui mediasi juga erat kaitannya dengan Pelayanan Publik karena pencari keadilan akan sangat terbantu untuk memperoleh solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) atas sengketa yang mereka hadapi. Para pencari keadilan juga akan memperoleh manfaat jelas dari proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.


Page 73


BAB IV PENGAWASAN A. INTERNAL Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, serta memenuhi ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/KS/IX/2008 tanggal 1

September

2008

tentang petunjuk pelaksanaan KMA Nomor :

071/KMA/SK/V/2008 dan perobahannya Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI, maka guna lebih mengintensifkan Pengawasan secara internal selama tahun kerja 2015 telah digunakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai dasar kebijakan pimpinan, yaitu : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9-A2/145/PS.00/I/2015 Pengawas

tanggal

2 Januari 2015

tentang Hakim

Bidang / Hakim Pembimbing Pengadilan Agama Jakarta

Barat dengan susunan sebagai berikut :

No.

NAMA

JABATAN

TUGAS PENGAWASAN

1

Drs. H. Moch. Sukkri, SH. MH.

Wakil Ketua / Hakim Madya Utama

Koordinator Hakim Pengawas


Page 74


2

Drs. Masiran Malkan

Hakim Utama Muda

Bidang Administrasi Perkara : Persidangan Bidang Administrasi Perkara : Upaya Hukum, Penyitaan dan Eksekusi

3

Drs. Hafni Nalisa

Hakim Utama Muda

4

Drs. H. M. Ridwan Ustha E, M.H.

Bidang Administrasi Umum : Hakim Utama Muda Persuratan, Perpustakaan dan Perlengkapan Kantor

5

Drs. H. Dahlan Siregar, SH., MH.

Hakim Utama Muda

Bidang Administrasi Perkara Penerimaan Perkara dan Register Perkara

6

Drs. Ahmad, M.Hum.

Hakim Madya Utama

Bidang Administrasi Perkara (Keuangan Perkara)

7

Drs. H. Ubaidillah, M.Sy.

Hakim Madya Utama

Bidang Manajemen Peradilan Dan Kinerja Pelayanan Publik

8

Drs. Azwar, SH., M.E.I

Hakim Madya Utama

Bidang Administrasi Umum : Keuangan DIPA

9

Drs. H. Badruddin, M.H.

Bidang Adminitrasi Perkara : Minutasi, Kerasipan Hakim Madya Utama Perkara dan Pelaporan Perkara

10

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Hakim Madya Muda

Bidang Administrasi Umum : Kepegawaian

11

Drs. H. Abd. Hadi, MHI.

Hakim Madya Muda

Bidang IT dan Pengelolaan SIADPA

Pengawasan pada bidang-bidang tersebut diatas, telah dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat,


Page 75


selanjutnya Hakim Pengawas Bidang menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara berkala dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Wakil Ketua selaku koordinator Pengawas Bidang.

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor :W9-A2/ 143 /Kp.02.1/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan susunan sebagai berikut : 1) Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.

-

Ketua/Anggota

2) Eliakim Sihotang, SH.

-

Sekretaris/Anggota

3) Yuni Winarti, S.H.I

-

Anggota

4) Hj. Umi Salamah T, SH., MH.

-

Anggota

5) Suryatiningsih, SH.

-

Anggota

6) Drs. Syamsuddin, MM.

-

Anggota

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan perobahannya Nomor :

069/KMA/SK/V/2009,

maka telah

dilakukan system pengabsenan

pegawai dengan menggunakan Finger Print (Sidik Jari) dan dibantu dengan Absensi Manual (Tanda Tangan) kemudian diakses melalui Aplikasi Komdanas. Dan sebagai pengawas dari pelaksanaan ketentuan


Page 76


tersebut telah ditunjuk

Tim Pengawas

Disiplin Kerja dengan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana tersebut diatas. Adapun biaya untuk kegiatan dalam upaya pengawasan yang timbul dibebankan kepada anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun Anggaran 2015.

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9A2/ 123/PS.00/I/2015

Tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan

Tim Baperjakat Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan susunan sebagai berikut : 1) Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.

-

Ketua / Anggota

2) Suryatiningsih, SH.

-

Sekretaris / Anggota

3) Drs. H. Shonhaji , MH.

-

Anggota

4) Drs. H. Ridwan Ustha E. MH.

-

Anggota

5) Eliakim Sihotang, SH.

-

Anggota

Tim tersebut bertugas memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural / Tenaga Teknis di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, serta pengawasan rutin, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


Page 77


1. PENGAWASAN MELEKAT Pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di Pengadilan Agama Jakarta Barat pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan cara terus-menerus me mantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing- masing untuk melaksanakan pengawasan. Setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan tembusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Jakarta.

Dalam

melaksanakan tanggung jawabnya, Hakim Pengawas Bidang / Hakim Pembimbing

berpatokan

pada

penunjukan

sebagaimana

Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat.


Page 78


2.

PENGAWASAN FUNGSIONAL Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 .Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Dalam tahun 2015 Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah

melakukan pengawasan ke Pengadilan

Agama Jakarta Barat, dan dalam pengawasan tersebut telah memeriksa administrasi perkara, keuangan perkara dan kedisiplinan pegawai. Dan selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan Hakim Tinggi Pengawas tersebut. Pemeriksaan dimaksud untuk

mengetahui sejauh mana Pengadilan

Agama Jakarta Barat dalam tertib administrasi, organisasi financial Peradilan, terselenggaranya managemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut


Page 79


sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan

secara langsung bisa

diketahui kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan- kesalahan yang harus diperbaiki. 3.

PENGAWASAN RUTIN Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI. Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email [email protected] dengan tujuan untuk perbaikan pelayananan maupun meningkatkan etos kerja pegawai. Selain bentuk

pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai

upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint

maupun manual sehingga baik kedatangan maupun

pulangnya pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokan dengan hasil print out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008.


Page 80


B. Evaluasi Dalam rangka evaluasi kinerja telah dilaksanakan Rapat Koordinasi secara rutin dan berkala yang melibatkan seluruh pegawai yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Barat.

Disamping itu juga

dilaksanakan Rapat-rapat Terbatas antara Hakim, antara Kepani teraan, dan atau antara Kesekretariatan, dalam rangka membahas kinerja yang telah dilaksanakan dan mencari solusi bila menemui hambatan atau kendala. Disamping juga adanya peninjauan Tim Pengawas dari BPKP DKI Jakarta, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang menemukan beberapa masalah yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat. Beberapa temuan pemeriksaan Reguler yang telah dilakukan oleh BPKP DKI Jakarta pada Tahun 2015 atas kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang dilaporkan pada tanggal 25 Juni 2015 adalah meliputi bidang : I.

Manajemen Pengadilan Manajemen Pengadilan Agama Jakarta Barat pada dasarnya sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. 1) Pengawasan dan Pembinaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat selaku Koordinator pengawasan sudah memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin setiap 3 (tiga)


Page 81


bulan dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sudah ada Surat Keputusan untuk masing-masing Hakim Pengawas Bidang. 2) Kendala dan Hambatan Masih kurangnya SDM pada Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga ada beberapa pegawai yang rangkap tugas dan rangkap jabatan. 3) Faktor-faktor yang Mendukung Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat baru selesai dibangun dan ditempati pada awal tahun 2015. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran sudah memadai, serta didukung pula dengan semangat Pimpinan yang memotivasi untuk kebersamaan guna mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat. II. Kinerja Pelayanan Publik Hasil pengawasan reguler BPKP DKI Jakarta Tahun 2015 atas kinerja Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Bidang Penyelesaian Perkara a. Menurut Laporan Perkara pada Tahun 2015 masih ada penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan, dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan oleh karena


adanya

delegasi

pemanggilan

kepada

Tergugat/

Page 82


Termohon yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat. b. Penyerahan Salinan Putusan/Akta Cerai kepada para pihak berperkara rata-rata dalam waktu 1 bulan setelah tanggal diputus perkaranya. Hal itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -

Penyerahan berkas perkara kepada Meja III rata-rata memakan waktu 7 s/d. 10 hari kerja.

-

Para pihak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Barat bukan langsung mengambil Salinan Putusan/Akta Cerainya melainkan minta informasi lebih dahulu kepada Meja III.

-

Bagi perkara yang diputus verstek, instrument perintah pemberitahuan isi putusan kepada Jurusita/JSP rata-rata 10 hari kerja dari tanggal perkara diputus.

2) Pelayanan Informasi Dan Pengaduan a. Sosialisasi

tentang

pelayanan

informasi

dan

program

penanganan pengaduan belum berjalan maksimal. b. Laporan berkala per 3 bulan tentang penanganan pengaduan belum pernah dibuat petugas di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hal tersebut dikarenakan minimnya tenaga IT di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan belum adanya petunjuk pembuatan laporan dimaksud. 3) Administrasi Keuangan Perkara


Page 83


a. Pengelolaan PNBP Potensi PNBP kurang setor dari Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dikarenakan masih adanya perbedaan persepsi atas ketentuan tarif dan Akun/MAP yang dilaksanakan sesuai Surat WKMA Non Yudisial Nomor 42 Tahun 2008 perihak Juklak Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. b. Pengelolaan Keuangan Perkara Terdapat selisih antara uang kas secara fisik dengan uang kas menurut catatan buku induk keuangan. Buku Induk Keuangan Perkara bukan buku kas secara umum, karena belum menampung pencatatan uang eksekusi dan konsinyasi, yang pencatatannya dilakukan dengan buku yang terpisah. Terdapat para pihak yang menyetor uang langsung ke Bank sebelum dokumen berapa jumlah yang dibayar diperoleh dari Kasir. c. Pengelolaan Persediaan Sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat ditetapkan Pengelola Biaya Proses terdiri dari Penanggung Jawab (PPK), Bendahara, dan Pelaksana. Penetapan tersebut berbeda dengan yang

dimaksud

Biaya

Proses

menurut

Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga berakibat terbentuk beberapa bendahara yakni Bendahara


Page 84


Perkara, Bendahara Biaya Proses, dan Bendahara PNBP yang secara substansi berpotensi tidak efisien. Selama Tahun 2015 belum ada pelaporan untuk pengelolaan persediaan dari Biaya Proses, namun keadaan keuangan Biaya Proses telah diupdate di website melalui Aplikasi Komdanas.

III. Administrasi Umum 1) Kepegawaian a. Pembuatan DUK belum sesuai PP No.15 Tahun 1979 (disusun dari Pangkat Tertinggi). b. Seharusnya

Pimpinan

Pengadilan

berkoordinasi dengan Dirjen

Agama

Jakarta

Barat

Badilag agar dibuatkan SK

penempatan/diperbantukan dalam waktu tertentu untuk tenaga Operator IT yang bertugas di Badilag. c.

Terdapat ketidaksesuaian rekapitulasi absensi dengan keadaan di lapangan. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang tidak berhasil absen di finger print karena teknis namun yang bersangkutan tetap absen secara manual.

Pasca pemeriksaan reguler tersebut Pengadilan Agama Jakarta Barat berusaha lebih tertib dan meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan KMA No. 071/SK/V/2008, serta melaksanakan kinerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Perpustakaan Sudah tersedia Ruang Perpustakaan, namun sarana pendukungnya (Lemari/Rak Buku) baru disediakan pada pengadaan Meubelair


Page 85


Tahun 2015. Perlu pendataan ulang atas Buku-Buku Pustaka namun terkendala terbatasnya SDM yang akan melaksanakannya secara khusus. 3) Persuratan Buku Agenda Surat mengikuti pola lama dan kolom-kolom yang dibuat terlalu sederhana, sehingga akan kesulitan dalam melacak keberadaan surat. Seharusnya ditunjuk petugas khusus yang menangani Surat-Surat Rahasia agar terjaga kerahasiaannya. 4) Pengelolaan/Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) a. Seharusnya ada petugas khusus yang melakukan penginputan BMN dengan memakai Aplikasi terbaru. b. Pada daftar Barang Inventaris jumlahnya tidak sama dengan data

dalam

Aplikasi

BMN,

hal

itu

dikarenakan

belum

dilaksanakannya penghapusan atas barang sesuai status barang sebenarnya (yang rusak dan rusak berat). Perlu dilakukan pendataan ulang BMN. c.

Aplikasi Persediaan oleh Petugas belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Pencatatan barang kedalam Buku Persediaan dan Kartu Kendali bisa dilaksanakan oleh Petugas Honor untuk mempermudah penginputan data kedalam Aplikasi Persediaan.

Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa pengadaan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat, yaitu :


Page 86


1)

Pengadaan Penyedia Jasa Bantuan Hukum, yang dilaksanakan oleh pihak penyedia Barang/Jasa yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBHAS) Cabang Jakarta Barat beralamat di Jl. Rusun Flamboyan/Harapan Indah No.59 Cengkareng Jakarta Barat, dengan target pelayanan sebanyak 1.440 Jam Layanan dengan nilai sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

2)

Pengadaan Alat Pendingin Udara (AC) sebanyak 30 Unit, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 255.678.000.- (Dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), melalui Penyedia Jasa PT. Mitra Energi Perkasa beralamat di Jl. Griya Cempaka Harum Blok D3 No.5 Kota Bandung, Jawa Barat.

3) Pengadaan Interior Gedung Tahap II seluas 900 M dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 420.131.000,- (empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa CV. Tata Sarana Karya beralamat di Jl. Merkuri Selatan VI/2 Blok Q

Margahayu Raya

Bandung. 4) Pengadaan Genset 1 (satu) Unit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 340.082.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa CV. Putra Karya Gunung beralamat di Jl. Pakis Raya No.88M Lantai III Komplek Ruko Bojong Indah, Cengkareng, Kota Jakarta Barat. 5) Pengadaan Gordyn (Vertical Blind) dengan volume 229 M², nilai Kontrak sebesar Rp. 98.854.000,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa PELAPORAN TAHUNAN 2015

Page 87


CV. Remaja Indah Karya beralamat di Jl. Aria Jaya Santika No.12 Rt.03/Rw.03 Tigaraksa Kota Tangerang. 6) Pembelian 1 (satu) Unit Server melalui CV. Luhur Cempaka Gading yang beralamat di Pondok Jagung Tangerang seharga Rp. 39.985.000,(Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah). 7)

Pengadaan Meubelair sebanyak 260 Unit dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 988.940.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh CV. Fimos Karya beralamat di Komplek Pasir Jati Jl. Pasir Jati Utama C.145 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Walaupun secara resmi tempat pelayanan Pengadilan Agama Jakarta Barat terhitung Januari 2015 telah dipindahkan ke kantor yang baru dibangun terletak di Jl. Pesanggrahan No.32 Kembangan Kota Jakarta Barat, namun demikian fisik gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat yang terletak di Jl. Flamboyan II/2 Cengkareng Kota Jakarta Barat sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat penyimpanan Arsip Perkara. Hal tersebut disebabkan karena di Gedung Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat yang baru Ruang Penyimpanan Arsipnya tidak mencukupi. Oleh karena itu Gedung kantor yang terletak di Jl. Flamboyan II/3 Cengkareng Kota Jakarta Barat belum dapat diserahterimakan kembali kepada pemiliknya yaitu PEMDA DKI Jakarta, dan pemeliharaannya adalah tetap merupakan tanggung jawab


Page 88


Pengadilan Agama Jakarta Barat dan biayanya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat. Anggaran untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor Tahun 2015 yang relatif sangat kecil yaitu sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sangat tidak mencukupi untuk melaksanakan perawatan 2 (dua) gedung, yaitu perawatan gedung lama dengan luas 2.400 M2. diatas bidang tanah seluas 3.000 M2. Dan perawatan gedung baru dengan luas 1.200 M2. diatas bidang tanah seluas 3.206 M2. Oleh karena itu pemeliharaannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Mengingat keadaan halaman dan gedung kantor lama yang sering terendam banjir disebabkan karena air hujan juga air limbah yang berasal dari Rumah Susun dan bangunan gedung sekolah, sehingga memerlukan perawatan yang intensif dan terus menerus. Dengan hasil pengadaan Meubelair yang dilaksanakan tahun 2015, relative Barang-barang Meubelair inventaris yang dipergunakan pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagian besar adalah barang-barang baru. Namun demikian masih ada beberapa barang inventaris yang merupakan milik (asset) Pemda DKI Jakarta, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Nomor 145 tahun 1998, disamping itu juga hibah dari Mahkamah Agung RI dengan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Nomor : 013/Bua.7/BAST/BMN/III/2015 Tanggal 29 Maret 2015, sebagian


Page 89


masih dipakai juga karena terbatasnya volume pengadaan tahun 2015 tersebut diatas. Sedangkan untuk barang-barang inventaris yang sudah tidak terpakai lagi, untuk efisiensi tempat penyimpanan maka akan diajukan penghapusan pada tahun 2016 setelah dilakukan pendataan ulang. Buku-buku Perpustakaan yang sudah ada dan yang baru diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk sementara ditempatkan pada ruangan Perpustakaan yang tersedia. Namun demikian penataan dan perawatannya belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena terkendala dengan SDM yang tersedia pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Daftar barang-barang inventaris selengkapnya tercantum dalam Laporan Tahunan Inventaris Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka peningkatan kinerja pada bidang kesekretariatan dengan struktur baru sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2015, pada Tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan program kerja Tahun 2015 yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 1)

Bidang Umum dan Keuangan Disamping melaksanakan tugas rutin pada bidang umum seperti pengadaan ATK, pemeliharaan gedung dan penghematan pemakaian daya dan jasa seperti telepon, listrik dan air, tugas-tugas Sub Bagian Umum juga berkaitan dengan Administrasi Umum yaitu pelaporan


Page 90


Barang Milik Negara (BMN) serta menyelesaikan surat keluar dan surat masuk pada Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pelaksanaan tata persuratan sepanjang Tahun 2015. Surat yang masuk sebanyak 8.380 surat, adapun surat yang keluar sebanyak 5.731 surat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan secara intern terutama pada ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas-tugas rutin, maka ada beberapa hal yang telah dilaksanakan, antara lain : a. Pengadaan Pakaian Dinas untuk pegawai dan tenaga Honorer ; b. Pelaporan realisasi anggaran secara berkala dan rutin dengan akurasi data yang ada. c. Mengusulkan Revisi DIPA untuk ralat pengeluaran pengadaan sarana dan prasarana Gedung. d.

Mengusulkan peningkatan PAGU Anggaran Tahun 2015 untuk Honor Pramubhakti dan pembayaran Listrik Gedung baru yang terletak di Jl. Pesanggrahan No.32 Kembangan Jakarta Barat.

e. Mengusulkan peningkatan PAGU Anggaran Tahun 2015 untuk perawatan

Gedung

dan

Halaman

Kantor

yang

terletak

di

Jl. Flamboyan II/3 Cengkareng Jakarta Barat. f.

Melaksanakan tertib administrasi Keuangan dengan lebih baik.

g. Melakukan pelaporan Keuangan secara berkala baik Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, maupun Laporan Tahunan tentang Realisasi Anggaran Tahun 2015.


Page 91


2) Bidang Kepegawaian, Organisasi, Dan Tatalaksana Disamping menyelesaikan pekerjaan rutin dalam pelayanan

intern

terhadap pegawai, terutama dalam rangka pengembangan karir pegawai seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, DP3 dan lain sebagainya, maka ada pula beberapa hal yang dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, antara lain :

a. Menata arsip kepegawaian dengan tertib pada file Pegawai. b. Mengisi kelengkapan data pegawai pada Buku Induk Pegawai dan aplikasi SIMPEG, SIMKEP maupun SIKEP. c. Menyelesaikan dan meneruskan berkas kenaikan pangkat pegawai. d. Meningkatkan pengawasan disiplin pegawai dalam bidang Absensi. e. Mengusulkan pegawai untuk memperoleh Satya Lancana Kesetiaan atas pengabdian yang bersangkutan. f.

Mengikut sertakan pegawai pada Pendidikan dan Latihan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, baik pengetahuan maupun keterampilan.

g. Mengupdate data pegawai pada aplikasi SIMKEP dan Komdanas. h. Melaksanakan pelantikan jabatan dan atau penyumpahan Pegawai Negeri Sipil.


Page 92


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A.

KESIMPULAN Penyelesaian perkara tahun 2015 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 682 perkara, ditambah penerimaan pada tahun 2015 sebanyak 2.912 perkara, sehingga jumlah yang ditangani sebanyak 3.594 perkara dan yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.932 perkara (81,58 %), sisa perkara tahun 2015 sebanyak 662 perkara (18,42 %). Jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu pada tahun 2014, perkara yang diterima 2.842 perkara dan sisa tahun 2013 sebanyak 690 perkara sehingga jumlahnya 3.532 perkara , sedang yang diputus sebanyak 2.850 perkara (80,69 %), sisanya 682 perkara (19,31 %). mengalami kenaikan

Dengan demikian penerimaan perkara sebesar

70

tahun 2015

perkara (2,40 %) dan perkara yang

diputus juga mengalami kenaikah sebesar 82 perkara (2,80%) jika dibandingkan tahun 2014. Adapun sisa perkara yang belum dapat diselesaikan sejumlah 662 perkara (18,42 %) tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media dan tabayun/pemanggilan melalui Pengadilan Agama diluar yurisdiksi, juga disebabkan pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil.


Page 93


Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dan telah direvisi tahun 2013, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan, antara lain : 1.

Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Jakarta Barat meliputi

:

1.

penyelesaian

perkara,

2.

Manajemen

SDM,

3. Pengawasan / Pengaduan, 4. Pengelolaan website, 5. Pelayanan Meja Informasi,

6. Pelayanan Publik, dan 7. Implementasi SIADPA

Plus dan “Justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo. 2.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.

3.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

4.

Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIMPEG, keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan : SAKPA, SPM, RKA-KL


Page 94


dan umum yakni sistem aplikasi SIMAN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan. 5.

Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Barat masih sangat jauh dari standart untuk ukuran Klas 1 A, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. Untuk tahun 2015 banyak pegawai yang dimutasi sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakain besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti tersebut dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

6.

Pengadilan Agama Jakarta Barat sampai akhir tahun 2015 ini telah menempati gedung yang telah memenuhi standart prototyphe dengan luas tanah kurang lebih 3.206 M2 sedang luas bangunan 1.200 M2 terdiri dari dua setengah lantai terletak di Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Selatan Kota Jakarta Barat.

7.

Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan baik meskipun hanya ditunjang dengan sarana yang kurang memadai, karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada.

8.

Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan


Page 95


pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 9.

Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2015 berhasil dengan baik.

B.

REKOMENDASI Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dimohon mengupayakan dan memprioritaskan beberapa hal, antara lain : 1. Penambahan pegawai/jurusita pengganti maupun Panitera Pengganti agar

tidak

terjadi

rangkap

jabatan

dan

untuk

memperlancar

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. 2. Mohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan anggaran belanja modal khususnya pengadaan Gedung Arsip dan pengadaan kendaraan bermotor roda-4 mengingat Kendaraan Roda-4 yang ada relative sudah tua dan kondisinya setengah rusak sehingga biaya perawatannya sangat tinggi. Serta penambahan Tenaga Pramubhakti yang saat ini hanya ada 9 (Sembilan) orang, yang fungsinya sangat dominan sekali dalam pengamanan dan perawatan gedung kantor. 3. Mohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta


pagu

Page 96


anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa sesuai dengan kebutuhan. 4. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan dengan memperbanyak Diklat atau DDTK kepada pegawai sesuai dengan sasarannya. 5. Pelayanan prima belum dapat berjalan sebagaimana mestinya mengingat masih kurang tersedianya sarana yang memadai. Seperti banyaknya alat pengolah data seperti computer yang istilahnya sudah ketinggalan jaman dan tidak lagi memenuhi tuntutan Teknologi Informasi.

Juga

sangat

dibutuhkannya

sarana

lainnya

untuk

pengembangan Teknologi Informasi ;

C.

PENUTUP Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2015, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Barat yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang


Page 97


diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data-data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

------------ooOoo-----------


Page 98

PELAPORAN TAHUNAN 2015 Page 0

Recommend Documents