Pada prinsipnya asas pada Hukum Acara Perdata juga berlaku di PA Asas Wajib Mendamaikan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, kec

SUMBER HUKUM HIR / RBg • UU No. 7 / 1989 ttg PA • UU No. 3 / 2006 Revisi I UU PA • UU No. 50 / 2009 Revisi II UU PA • UU No. 14 / 1970 kekuasaan kehakiman • UU No. 14 / 1985 ttg MA • UU No. 1 / 1974 ttg Perkawinan Jo. PP No. 9 / 1975 •UU No. 20 / 1947 ttg Peradilan Ulangan •Impres No. 1/1991 (Kompilasi Hukum Islam) •

ASAS- ASAS HAPA Pada prinsipnya asas pada Hukum Acara Perdata juga berlaku di PA Asas Wajib Mendamaikan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, kec. Perkara cerai dan pembatalan nikah Pd perkara cerai, Hakim dapat memutus lebih dari yg diminta (Ultra Petita) Asas Aktif Memberi Bantuan Asas Personalitas Keislaman

Heri Hartanto - FH UNS

Asas Wajib Mendamaikan Psl 130 HIR PERMA 1/2008 Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak (Perceraian)” (HR.Abu Daud,2178, Ibnu Majah, 2018 dan Al-Hakim, 2/196 ).


Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, kecuali Perkara cerai

Psl 17 UU 14/1970 Confendential menjaga aib suami-istri yg akan bercerai


Pd perkara cerai, Hakim dapat memutus lebih dari yg diminta (Ultra Petita)

Psl 41 huruf C UU 1/1974 : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”


PERSONALITAS KEISLAMAN

Psl 2 UU 3/2006 “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”


Wewenang Pengadilan Agama

Pasal 49 UU 3/ 2006 a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Perkawinan Kewarisan Wasiat Hibah Waqaf Zakat Infaq Shadaqah Ekonomi Syariah Heri Hartanto - FH UNS

1. PERMASALAHAN PERKAWINAN 1. 2.

3. 4. 5.

6.

Ijin Poligami Ijin melangsungkan penikahan bagi orang berumur dibawah 21 tahun (jika ortu/walinya berbeda pendapat) Dispensasi Nikah Pencegahan Perkawinan Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pembatalan Perkawinan Heri Hartanto - FH UNS

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami/istri Cerai talak Gugatan cerai Penyelesaian sengketa harta bersama Pengasuhan anak Penentuan Kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kpd bekas istri Putusan sah tidaknya seorang anak Pencabutan kekuasaan orang tua/wali Heri Hartanto - FH UNS

16.

17.

Penetapan asal-usul anak dan Pengangkatan anak Isbath Nikah


POLIGAMI

Ada syarat yg harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat tsb dpt berakibat perkawinan dapat dimintakan pembatalan


PEMBATALAN PERKAWINAN

Ada syarat dan rukun yg nikah yg tidak terpenuhi. Larangan nikah Perkawinan Poligami Percatatan Perkawinan Tata cara perkawinan


Penyelesaian Harta Bersama

Harta Bersama : Harta yg diperoleh selama masa perkawinan, kecuali yg berasal dari waris, wasiat, hibah. Pasal 97 KHI : Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.


MASALAH : Keabsahan Nikah dibuktikan dgn AKTA NIKAH.

Bagaimana dengan org yg menikah sebelum 1974? Dia tidak punya AKTA NIKAH? Bagaimana dgn org yg menikah Syiri? Bagaimana membuktikan keabsahan pernikahannya?


ISBATH NIKAH dlm UU 1/1974

DAPAT DIAJUKAN DENGAN ALASAN : Perkawinan

sebelum berlaku UU 1/1974 adalah sah (Psl 64) dgn cara mengajukan ISBATH NIKAH. Hanya perkawinan yg terjadi sebelum berlaku UU1/1974 Bagaimana dgn Perkawinan setelah berlaku UU 1/1974 tp tdk memiliki akta nikah?


ISBATH NIKAH dlm KHI

Dapat diajukan dgn alasan (psl 7 (3) KHI) Adanya

perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah; Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU1/ 1974; Heri Hartanto - FH UNS

Yg Dpt Mengajukah ISBATH NIKAH

Suami/Istri Anak-Anak dari Suami Istri tsb Wali Nikah Pihak yg berkepentingan dgn perkawinan tsb


2. PERMASALAHAN KEWARISAN Waris : Penentuan siapa-siapa yg menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tsb serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yg menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. (Penjelasan psl 49 huruf b UU 3/2006) Asas Personalitas Keislaman. Tidak berlaku Hak Opsi


Bidang Hukum Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris Penentuan harta peninggalan Penentuan masing-masing bagian ahli waris


PEMBAGIAN WARIS

Berdasarkan Putusan Pengadilan Ada

sengketa Putusan telah berkekuatan hukum tetap Amar Putusan bersifat Condemnatoir

Berdasarkan Permohonan Pertolongan ke Pengadilan tidak

ada sengketa (Voluntair) Diajukan oleh seluruh ahli waris Memohon pertolongan pembagian harta warisan Heri Hartanto - FH UNS

3. PERKARA WASIAT

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yg berlaku setelah yg memberi tsb meninggal dunia. (Psl 49 huruf c UU 3/2006) Max. 1/3 dari harta peninggalan


4. HIBAH

Pemnberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kpd orang atau badan hukum untuk dimiliki.


5. PERKARA WAKAF

Perbuatan seseorang/sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dgn kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Psl. 49 huruf e UU 3/2006)


6. PERKARA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH


PERKARA EKONOMI SYARIAH Meliputi produk Bank Syariah Lembaga Keuangan mikro syariah (Maitul Mall wal Tamwil/BMT) Asuransi Syariah Reasuransi Syariah Obligasi&surat berharga syariah Sekuritas Syariah Pembiayaan Syariah Pegadaian Syariah Heri Hartanto - FH UNS

SENGKETA HAK MILIK Psl 50 UU 3/2006 (1)

(2)

Jika terjadi sengketa Hak milik / sengketa lain dlm perkara tsb (dlm Psl 49), khusus mengenai objek sengketa tsb harus diputus terlebih dahulu di PN Jika sengketa Hak Milik tsb, subjek hukumnya antara orang2 yg beragama Islam, objek sengketa tsb diputus oleh PA bersama-sama dgn perkara dlm psl 49.


KOMPETENSI RELATIF

PA ada di setiap Kabupaten/Kota Di PA mana perkara tsb akan diajukan?

Prinsip Umum diatur dalam Psl 118 HIR Psl 54 UU 7/1989 : Hkm acara yg berlaku di PA adalah hkm Acara Perdata.

Khusus Perkara tertentu diatur dalam UU 7/1989 Heri Hartanto - FH UNS

Pasal 118 ayat (1) HIR

Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat (actor secuitor forum rei).


Yang dimaksud tempat kediaman

tempat kedudukan hukum tempat kediaman sebenarnya


Sumber untuk menentukan tempat kediaman

Berdasarkan KTP Kartu Keluarga Surat Pajak Anggara Dasar Persoran (jika Tergugatnya suatu Perseroan)


Permasalahan : 1.

2.

3.

Bagaimana jika seorang Tergugat memiliki 2 atau lebih tempat kediaman yg jelas ? Bagaimana jika setelah gugatan diajukan Tergugat pindah tempat tinggal ? Bagaimana jika tempat tinggal Tergugat berpindahpindah, pada saat akan mengajukan gugatan tidak tau Tergugat tinggal dimana ?



Apabila Tergugat lebih dari satu dan bertempat tinggal pada wilayah hukum PN yg berbeda Dipilih salah satu. Penggugat dapat mengajukan gugatan pada salah satu PN.


Pasal 118 ayat (3) HIR Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui Jika Tergugat tidak dikenal Diajukan pada PN tempat tinggal Penggugat


Pasal 118 ayat (3) HIR, Lanjutan … Jika Objek gugatan tentang benda tetap/tidak bergerak Diajukan pada PN yg mewilayahi benda tetap tsb berada (forum rei sitae)



Sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada PN yg ditunjuk dalam perjanjian tsb.


KHUSUS PERMASALAHAN PERKAWINAN

CERAI TALAK CERAI GUGAT


CERAI TALAK Pasal 66 (2) UU 7/1989 : “Permohonan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.” Heri Hartanto - FH UNS

CERAI TALAK (Psl. 66 UU 7/1989)

Permohonan Talak diajukan di tempat kediaman Termohon (istri), dapat berupa : Tempat

kediaman bersama Tempat kediaman istri yang baru

Atau….. Permohonan Talak diajukan di tempat kediaman Pemohon (Suami), Jika : Istri

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama Kepergian Istri tanpa ijin / persetujuan suami Heri Hartanto - FH UNS

CERAI GUGAT Pasal 73 ayat (1) UU 7/1989 ”Gugatan

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Heri Hartanto - FH UNS

CERAI GUGAT (Psl 73 UU 7/1989) Gugatan Cerai diajukan ke PA yg mewilayahi : Tempat kediaman bersama Tempat kediaman Penggugat (istri) yg baru. Jika kepergiannya dari tempat kediaman bersama atas ijin/persetujuan Suami. Atau …. PA yg mewilayahi Tempat kediaman Tergugat (Suami), jika Penggugat (Istri) meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami Heri Hartanto - FH UNS

AKIBAT HUKUM MENYALAHI KOMPETENSI Tergugat dapat mengajukan eksepsi ttg kompetensi Hakim dapat menyatakan dirinya tidak berwenang Apabila Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kompetensi (absolut atau relatif), maka hakim WAJIB mengeluarkan putusan sela Gugatan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard (NO)


SENGKETA KOMPETENSI Kompetensi absolut

Mahkamah Agung

Kompetensi relatif dalam 1 wilayah hukum PT yang sama

Pengadilan Tinggi


Kompetensi relatif dalam wilayah hukum PT yang berbeda

Mahkamah Agung

Pada prinsipnya asas pada Hukum Acara Perdata juga berlaku di PA Asas Wajib Mendamaikan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, kec

Recommend Documents