PROGRAM KOTAKU LAPORAN MONITORING
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2016
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT WILAYAH-2 April-2016
A.
Pendahuluan
Pelaksanaan Program KOTAKU tahun 2016 melanjutkan tongkat estafet dari PNPM Mandiri Perkotaan yang sebelumnya sudah berjalan di sejumlah 11.066 kel/desa, dan pelaksanaan KOTAKU tahun 2015. Pendampingan yang dilakukan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan hasil-hasil pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan baik menyangkut aspek (i) pendekatan pemberdayaan masyarakat, (ii) kelembagaan masyarakat, maupun (iii) perencanaan yang sudah ada di masyarakat yang di transformasi kedalam rencana strategis pencapaian target program. Uji petik (spotcheck) adalah serangkaian kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kualitas terhadap pelaksanaan program KOTAKU. Pemantauan dilakukan dengan datang langsung ke lapangan, untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data/informasi dilakukan melalui i). wawancara dan diskusi dengan anggota LKM, relawan, KSM, warga masyarakat, aparat kelurahan, Pokja PKP dan sebagainya, ii). pemeriksaan dokumen/arsip yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan, dan iii). observasi dan pemeriksaan kondisi lapang terhadap hasil-hasil kegiatan Program. Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pelaksanaan kegiatan dilapangan selanjutnya dilakukan proses pengolahan, hasilnya dirumuskan sebagai bahan umpan balik untuk perbaikan dan bahan penyusunan laporan bulanan dan triwulanan. Proporsi pelaksanaan pemantauan disetiap tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten telah diatur dalam TOR Konsultan KMP dan OSP, termasuk sejumlah pembiayaan dari program dan masuk dalam kontrak Manajemen KMP/OSP dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan pemantauan. Dalam TOR Konsultan menjelaskan bahwa cakupan kelurahan yang harus diuji petik oleh KMP adalah minimal 1% dari seluruh lokasi Program atau sekitar 66 setiap triwulan, sedangkan untuk OSP bervariasi antara 3%-10% dari lokasi dampingan, sedangkan untuk OSP-5 dan OSP-6 sebesar 3% dari lokasi dampingannya. Untuk OSP-7 dan OSP-9 ditetapkan sebesar 10%, serta OSP 10 dan OSP 8 sebesar 5% dari jumlah desa/kelurahan dampingan. B. Realisasi Pelaksanaan Pemantauan KMP periode Triwulan I tahun 2016 Pelaksanaan pemantauan kegiatan KOTAKU pada periode ini telah ditugaskan kepada personil pelaku masing-masing tingkatan (KMP, OSP, Korkot) sesuai dengan proporsinya. Pada periode Triwulan I tahun 2016 untuk tingkat KMP berfokus pada tema Pemanfaatan BLM TA 2015, kesiapan PLPBK Lanjutan dan kolaborasi kota. Lokasi monitoring KMP periode triwulan 1 tahun 2016 meliputi 17 kota/kabupaten, tepatnya di sejumlah 38 desa/kelurahan (58%). Berikut ini rekap pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh personil KMP.
Kota/Kab
Desa/ Kelurahan
Salatiga
Noborejo
Sukoharjo
Tingkir lor Dukuh
Waktu Pelaksanaan 9-12 Feb 2016
Pelaksana dan Posisi Sutadi/Sub Monev
Manado Bitung
Paser
Balikpapan Banjarbaru
Banjarmasin Bantul Sleman Kendari Kolaka
Aceh Besar
Makassar Bantaeng Ternate Tidore
Wirogunan Sindulang Maasih Paudean Wangurer Barat Wangurer Utara Sempulang Rantau Panjang Padang Pangrapat Baru tengah Landas Ulin Barat Sungai Tiung Bangkal Tanjung Pagar Alalak Selatan Caturharjo Tirtonirmolo Margo Mulyo Sariharjo Mataiwoi Sanua Sabilambo Ulunggolaka Induha Meunasah Papeun Meunasah Intan Leung Ie Lakkang Pannamu Karatuang Onto Kalumanta Makassar Timur Jaya Sironggo Folahara
9-12 Feb 2016
Imam/Sub Monev
29 Feb-4 Maret 2016
Rudin Simangunsong/TA Safeguard Lingkungan
9-12 Feb 2016
Noorsamsu/Sub PLPBK
16-19 Feb 2016
Bagia Suhartono/ Sub Infrastruktur
16-19 Feb 2016
Nashiruddin/Sub PLPBK
4-8 Maret 2016
Aisyah/TA Selaras
4-8 Maret 2016
Tia Rostiana/Sub PLPBK
14-18 Maret 2016
Sutadi/Sub Monev
Progres pemantauan program yang dilakukan KMP mencapai 58% pada Triwulan I tahun 2016, capaian ini tentu belum optimal dikarenakan personil TA KMP berfokus untuk menyelesaikan pekerjaan penyusunan pedoman, juknis, dan POS dari masing-masing unit untuk program KOTAKU. Ditingkatan OSP Provinsi dan Korkot pelaksanaan uji petik dilakukan dengan beragam kemampuan fasilitasi dari manajemen sehingga belum merata terjadi disemua provinsi dan Kota/Kabupaten.
C.
Analisis Capaian Hasil Pemantauan
1. Pengelolaan Pengembangan Kapasitas Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh KMP disejumlah 38 desa/kelurahan yang tersebar di sejumlah 17 kota/kabupaten menghasilkan capaian dari pengelolaan pengembangan kapasitas dan secara lengkap dipaparkan dalam tabel dibawah ini: NO. 1. 2. 3. 4
PERTANYAAN Apakah jenis pelatihan sudah dilaksanakan oleh konsultan dan masyarakat ? Apakah seluruh tim fasilitator sudah mengikuti pelatihan? Apakah materi pelatihan dipandang cukup memadai sebagai bekal memfasilitasi kegiatan? Apakah pelaku masyarakat merasakan manfaat pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan?
JML KEL
% YA
% TIDAK
38
89%
11%
38
71%
29%
37
78%
22%
38
92%
8%
Pengembangan kapasitas merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan program, karena berfokus pada upaya untuk peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pelaku program, baik dari kalangan pemerintah daerah, konsultan pendamping, maupun masyarakat. Pelaksanaan program akan optimal dan berjalan lancar manakala masyarakat mempunyai pengetahuan yang memadai, ketrampilan yang mumpuni, serta sikap yang arif dalam pelaksanaan penanganan kumuh yang adi di lingkungan sekitar, untuk itulah diperlukan pengelolaan pengembangan kapasitas dengan sistem yang efektif. Dari hasil pemantauan yang terkait kegiatan pengelolaan pengembangan kapasitas menunjukkan bahwa capaian tertinggi pada item pelaku masyarakat merasakan manfaat pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan (92%). Kondisi ini bisa menjadi indikasi positif karena kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan kepada masyarakat telah dirasakan manfaatnya sehingga pengetahuan dan ketrampilan mereka meningkat, dan masyarakat mempunyai kapasitas untuk melakukan serangkaian kegiatan KOTAKU yang ada kelurahan/desa. Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat yang menyatakan belum merasakan manfaat pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan (8%) tepatnya pada lokasi di Kota Aceh besar, yang meliputi gampong: Meunasah Papeun, Meunasah Intan, dan Leung Ie. Pengendalian kegiatan dan kualitasnya membutuhkan penanganan dan pengendalian yang lebih serius dari OSP Aceh dan Korkot Aceh besar, sehingga masyarakat merasakan dengan nyata kemanfaatan kegiatan pelatihan dari program. Capaian yang paling rendah sebesar 71% terjadi pada tim fasilitator sudah mengikuti pelatihan, ini berarti masih menyisakan sejumlah 29% tim fasilitator yang belum mengikuti pelatihan. Data ini menunjukan bahwa fasilitator yang baru masuk sebagai fasilitator pengganti tidak langsung bisa mengikuti pelatihan in-class karena menunggu jadwal pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh OSP. Temuan ini tepatnya terjadi di kota/kab: Paser (Sempulang, Rantau Panjang, padang Pangrapat), Balikpapan (Baru Tengah), Aceh besar (Meunasah Papeun, Meunasah Intan, dan Leung Ie), Makassar (Lekkang, Pannamu) dan Bantaeng (Karatuang, Onto).
Untuk capaian jenis pelatihan sudah dilaksanakan oleh konsultan dan masyarakat sebesar 89% dan materi pelatihan dipandang cukup memadai sebagai bekal memfasilitasi kegiatan mencapai sebesar 78%. Capaian ini sudah baik namun masih perlu ditingkatkan karena masih menyisakan beberapa lokasi yang belum optimal sehingga memerlukan pula penguatan terhadap capaian butir-butir pengelolaan pengembangan kapasitas sehingga pada triwulan berikutnya capaiannya meningkat. Dampak dari kegiatan pengembangan kapasitas ditingkat konsultan dapat terlihat dari kemampuan masyarakat melaksanakan serangkaian kegiatan dari program. Selain itu kualitas pelatihan tim fasilitator dan materi pelatihan yang memadai juga akan berdampak pada meningkatnya manfaat pelatihan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas tidak cukup hanya bertujuan pada terlaksananya kegiatan semata, namun pelaku perlu memastikan kualitasnya sehingga keluaran dari pelaksanaan kegiatan bisa diwujudkan secara nyata. Evaluasi berkala dan TNA perlu diperkuat pelaksanaanya sehingga mampu memberikan masukan terhadap jenis materi pelatihannya, metodologi, pengendalian kualitas, dari strategi pengembangan kapasitas yang dilakukan. 2.
Pengorganisasian dan Kelembagaan
Pemantauan aspek pengorganisasian dan kelembagaan data ditujukan khusus untuk memotret kualitas pelaksanaan kegiatan Kolaborasi Kota, data terkumpul sebanyak 34 kel yang tersebar di 17 kota/kabupaten. Khusus pemantauan di Provinsi Aceh tidak memasukan pemantauan Kolaborasi Kota karena tidak ada kegiatan Kolaborasi Kota di Provinsi Aceh. Hasil pemantauan terhadap pengorganisasian dan kelembagaan secara lengkap tertuang dalam tabel berikut: NO. 5. 6. 7.
PERTANYAAN Apakah Tim seleksi kota terbentuk dilengkapi dengan SK pembentukkan? Apakah penetapan lokasi (kelurahan) dan kegiatan berdasarkan kriteria yang baku? (tambahan bila ada) Apakah penetapan prioritas kegiatan masyarakat mengacu pada PJM Pronangkis/RPLP/RTPLP?
JML KEL
% YA
% TIDAK
31
100%
0%
31
100%
0%
31
100%
0%
Dari hasil pemantauan yang terkait dengan kegiatan pengorganisasian dan kelembagaan menunjukkan bahwa seluruh lokasi yang mendapatkan kegiatan Kolaborasi Kota telah memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah ditertapkan dalam Pedoman Teknis Kolaborasi Kota. Seluruh Kota/Kabupaten telah membentuk Tim Seleksi Kota yang dilengkapi SK pembentukannya, penetapan lokasi yang sesuai dengan kriteria pedoman maupun penetapan kegiatan yang sudah mengacu pada hasil review PJM Pronangkis/RPLP/RTPLP. Capaian terhadap ketiga item tersebut mencapai 100%. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan ditingkat pemerintah daerah dalam pembentukkan kelembagaan sangat bergantung kepada kualitas fasilitasi dari Korkot setempat. Selain itu
pemahaman dari para pelaku langsung terhadap program yang dilakukan melalui pelatihan di tingkat Pusat serta pemahaman terhadap juknis Kolaborsi Kota diyakini menjadi faktor penting dalam pencapaian yang baik dari kegiatan Kolaborasi Kota. Penetapan lokasi dan pemilihan jenis kegiatan yang menjadi prioritas dalam penaganan kumuh dapat dilaksanakan dengan baik, adanya ketentuan penetapan lokasi yang memungkinkan dilakukannya penambahan kriterria lokasi menjadikan proses pemilihan lokasi menjadi adaftif yang bisa merespon dinamika lapangan. Penetapan jenis kegiatan juga dapat dilakukan dengan baik oleh Tim Seleksi Kota dengan menjadikan hasil review PJM Pronagkis berbasis baseline kumuh sebagai sebagai kegiatan prioritas dalam penanganan kumuh. Secara keseluruhan hasil pemantauan lapangan tentang pelaksanaan kegiatan kolaborasi kota sebagaimana dijelaskan diatas memberikan indikasi yang positif bahwa kegiatan kolaborasi kota telah dijalankan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mendukung kegiatan penanganan kumuh, prioritas kegiatan sudah berorientasi pada kebutuhan dalam menanganan kumuh. Keberhasilan ini juga sangat terkait dengan output pelatihan yang sudah terlaksana dengan baik 3.
Administrasi dan Kualitas Hasil Kegiatan Infrastruktur
Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh KMP di sejumlah 17 kota/kabupaten menunjukkan capaian dari Administrasi dan Kualitas hasil kegiatan secara lengkap dalam tabel berikut: NO. 8.
9.
10.
11.
12. 13. 14. 15. 16.
PERTANYAAN Apakah dokumen RPLP/RTPLP sudah disahkan oleh Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas terkait? Apakah DED lengkap memuat gambar ( Situasi; Denah; Tampak; Potongan; Detail Potongan), RAB per sub komponen kegiatan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) / Spesifikasi Teknis? Apakah DED sudah di verifikasi/disetujui oleh konsultan bidang teknik / Dinas terkait dan ada tanda tangan? Apakah dokumen Proposal Lengkap, yang berisi: Pernyataan Lahan; Daftar Calon Tenaga Kerja; Kesepakatan swadaya; Kesepakatan Harga Satuan; Gambar rencana; Daftar List Negatif; Identifikasi dampak; Daftar kuantitas Pekerjaan; RAB; Struktur Tim Pelaksana; Pernyataan kesanggupan O&P. Apakah ada Berita Acara Verifikasi Proposal KSM yang menyatakan Layak? Apakah SPPD-L sudah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KSM dan BKM? Apakah pencairan dana dari BKM ke KSM dilakukan terminasi (30% : 60% dan 10%) Apakah KSM dengan nilai kegiatan diatas Rp.30.000.000,00 telah membuka rekening Bank? Apakah prasarana infrastruktur yang dibangun mendukung penanganan permukiman kumuh?
JML KEL
% YA
% TIDAK
34
94%
6%
36
86%
14%
36
78%
22%
36
97%
3%
36
89%
11%
36
97%
3%
36
97%
3%
36
97%
3%
35
100%
0%
NO. 17.
18 19. 20. 21. 22. 23.
PERTANYAAN Apakah konstruksi bangunan sesuai dengan rencana/proposal/DED? (jenis kegiatan dan volume) (pilih 2 kegiatan yang progres fisiknya diatas 50% untuk pemeriksaan lapangan) Apakah kemajuan pelaksanaan fisik sesuai dengan pemanfaatan dana? Apakah prasarana infrastruktur yang dibangun dapat bermanfaat langsung? Apakah ada dokumen Sertifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2)? Apakah pengeluaran dana sudah dicatat dalam pembukuan KSM dan dilampirkan nota/kwitansi pembelian dll. Apakah dokumen LPJ KSM sudah dibuat dan dijilid? Apakah tim O&P telah terbentuk dan memiliki rencana kegiatan pemeliharaan yang dituangkan dalam berita acara
JML KEL
% YA
% TIDAK
35
91%
9%
37
95%
5%
36
97%
3%
33
55%
45%
36
89%
11%
33
55%
45%
36
64%
36%
Administrasi dan Kualitas hasil kegiatan merupakan salah satu keluaran dari pelaksanaan program yang perlu untuk dipastikan oleh pelaksana program; konsultan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanganan kumuh melalui PLPBK Lanjutan dan Kolaborasi Kota dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi tahapan penyusunan/review dokumen perencanaan, proses pengusulan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Standar pelaksanaan kegiatan seluruhnya harus dapat dicapai dengan standar kualitas yang baik sehingga hasil-hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil pemantauan yang dilakukan KMP pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan menunjukkan bahwa dokumen RPLP/RTPLP sudah disahkan oleh Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas terkait meraih capaian tertinggi 93%. Artinya masih ada selkitar 7% RPLP/RTPLP yang belum disahkan oleh Bupati/ Walikota, temuan ini terjadi di kota Kendari kelurahan Mataiwoi, dan Kabupaten Kolaka di kelurahan Induha. Kedua kelurahan ini dokumen RPLP/RTPLP hanya disahkan oleh Tim Teknis Dinas terkait. Dokumen DED yang telah tersusun menunjukan bahwa tingkat kelengkapan DED mencapai 97% sehingga masih ada beberapa kasus yang perlu diperbaiki, hasil pemantauan juga menunjukan bahwa sebanyak 75% dokumen DED sudah di verifikasi/disetujui oleh konsultan bidang teknik/Dinas terkait (sudah ditandatangani oleh para verifikator), beberapa lokasi yang teridentifikasi belum melakukan verifikasi terhadap dokumen DED diantaranya di Kel. Sindulang (Kota Manado) dan kel/desa Mataiwoi, dan Kolaka; Induha di Kota Kendari. Beberapa dokumen perencanaan yang disusun oleh masyarakat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Hasil Review Investasi RTPLP dan Dokumen DED Kegiatan PLPBK Lanjutan Pemenuhan administrasi dan prosedur pelaksanaan dalam kegiatan infrastruktur harus dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku sehingga akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan dapat terkawal dengan baik. Hasil pemantauan lapangan menunjukan bahwa kelengkapan terhadap proposal KSM mencapai 89%, sedangkan untuk prosedur dalam pencairan dan pemanfaatan yang menyangkut penandatanganan SPPD-L dan terminasi pencairan BLM ke KSM mencapai 97%. Faktor pengalaman yang dimiliki masyarakat dalam mengelola pelaksanaan kegiatan infrastruktur selama bertahun-tahun menjadikan pengetahuan dan ketrampilannya sudah cukup baik, dimana prosedur terkait penyiapan dokumen sampai terminasi pencairan dana ke kSM dapat dipatuhi dengan baik. Program telah memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Keberhasilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari terpaan kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan selama bertahuntahun sehingga perubahan sosial telah terjadi ditengah-tengah masyarakat dampingan program. Capaian yang baik dalam hal pemenuhan administrasi persiapan kegiatan dan prosedur tahapan pemanfaatan BLM menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterrampilan kelembagaan masyarakat dalam pelaksana kegiatan tampaknya sudah semakin matang. mereka telah terampil menggunakan alat dan instrumen yang mempermudah mereka dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur. Pendampingan yang dilakukan oleh LKM melalui UPL dibawah bimbingan fasilitator telah mampu mentransfer pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini tentu dampak berantai dari sekian banyak kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan selama keberadaan LKM dikelurahan tersebut. Gambaran jenis dokumen proposal dan kelengkapannya yang dipergunakan oleh KSM, bisa dicermati melalui gambar berikut:
Gambar-2: Proposal pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kelengkapan Pemenuhan administrasi terkait dengan penyelesaian pekerjaan infrastruktur tercatat belum dapat dipenuhi dengan baik, diantaranya adalah dokumen pelaksanaan sertifikasi 55%, kelengkapan bukti pendukung dalam pembukuan KSM 89%, dan LPJ KSM 88%. Rendahnya pencapaian ini terjadi karena sebagian dari kegiatan PLPBK lanjutan maupun kolaborasi kota 2015 masih dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga sebagian memang masih dalam tahap proses penyusun pertanggungjawaban kegiatan. Pada tahapan pengusulan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur, hasil pemantauan menunjukkan kegiatan prasarana dan sarana infrastruktur yang dibangun seluruhnya mendukung penanganan permukiman kumuh dengan capaian 100%. Artinya jenis kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan adalah kegiatan yang berorientasi pada 7 indikator kumuh. Hasil ini memberikan gambaran bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dikelurahan lokasi PLPBK Lanjutan maupun Kolaborasi Kota sepenuhnya telah sejalan dengan skenario dan kebijakan program. Capaian ini juga memberikan petunjuk bahwa peralihan dari penanggulangan kemiskinan menuju penangganan kumuh dapat dipahami dan diserap oleh pelaku program dengan baik sehingga implementasi program dapat dilakukan efektif dan terfokus. Hasil pemantauan terrhadap hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur menunjukan bahwa 97% infrastruktur yang telah selesai dibangun dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga nilai manfaatnya dapat dirasakan langsung. Secara visual beberapa hasil kegiatan infrastruktur dapat dilihat dalam gambar berikut
Kegiatan
: Kolaborasi Kota 2015
Jenis keg
: Jalan Conblock
Kel./Desa
: Landasan Ulin Barat
Kota/Kab
: Kota Banjarbaru
Deskripsi Peningkatan kualitas jalan dari jalan tanah menjadi jalan conblock, jalan dilengkapi dengan saluran drainase dan lebar jalan >1,5 meter. Membuka akses bagi masyarakat MBR dan kondisi lingkungan menjadi lebih tertata
Gambar-3 Pembangunan Jalan Conblock, Kegiatan Kolaborasi Kota TA.2015
Gambar-4 Pembangunan Septik Tank Komunal Lokasi : RT 06 Kegiatan : Septik Tank Komunal KSM : 2 x 10 m
0%
Kel. Makassar Timur
Kec. Ternate Utara
50%
100%
Isi Foto Kondisi 0% Isi Foto Kondisi 50%
Isi Foto Kondisi 100%
Lokasi pembangunan septitank komunal sudah dipermukiman kumuh, volume memadai untuk beberapa KK, memanfaatkan bagian bawah jalan kampung, konstruksi memenuhi dengan beton bertulang dan pasangan bata merah, ada pembagian ruang resapan.
Gambar-5 Pembangunan Talud Penahan KSM GUGUR GUNUNG 4 Jalan Lokasi Kegiatan BLM 2015
: Saren RT 03 RW 07 : Talud Penahan Jalan P= 81.6 m : Rp. 16,308,000,-
0%
50%
100%
Pembangunan talud untuk penahan agar jalan tidak longsor, konstruksi pasangan batu dengan ketebalan yang memadai. Kesadaran bahwa pembangunan jalan dengan lokasi seperti itu mutlak membutuhkan talud penahan.
Gambar-6 Pembangunan Jembatan di Kota Ternate Lokasi : Rt 06 Kel. Kalumata Kegiatan : Pemb.Jembatan ( 9 Meter ) BLM 2015 : Rp. 31.300.000,-
0%
Kec. Ternate Selatan
50%
100%
Pembangunan jembatan dipermukiman yang sesuai, strategis untuk menghubungkan antar kampung, konstruksi beton bertulang, volume memadai untuk kendaraan roda dua, ada pagar pengaman, dan finishingnya dilakukan pengecatan. Pemelihataan atas pembangunan infrastruktur tampaknya masih menjadi tantangan yang cukup berat, dari hasil monitoring tercatat hanya sekitar 64% kelurahan yang proses pemeliharaannya sudah berjalan, sementara sisanya sebesar 36% belum dapat berjalan secara efektif yang dicirikan dengan belum dimilikinya rencana kegiatan pemeliharaan oleh Tim O&P. Hasil pemantauan lapangan menemukan bahwa tim O&P masih sebatas pada penenuhan administratif untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan dokumen proposal KSM saja. Rencana kerja Tim O&P yang belum berjalan diantaranya terjadi di kelurahan Mataiwoi di Kota Kendari, serta kelurahan; Sabilambo, Ulunggolaka, dan Induha di Kabupaten Kolaka. Disejumlah lokasi
tersebut diatas perlu terus ditingkatkan atau dikuatkan dengan fasilitasi untuk penguatan O&P sehingga strukturnya lebih kuat, terbangun komitmen pemeliharaan dengan komunitas, mempunyai rencana kerja, mempunyai rencana penggalangan dana, telah melakukan aksi nyata penggalangan dana dan pemeliharaan.
Kegiatan : Ruang terbuka publik Kelurahan : Bangka; Kab : Banjarbaru; Kalimantan Selatan Jalan pada talud sudah rusak dan belum ada perawatan dari O&P
Gambar-7. Kegiatan Pembuatan talud yang Belum Mendapat Pemeliharaan 4. Pemanfaatan BLM Komputer Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh KMP disejumlah 17 kota/kabupaten menunjukkan capaian dari Administrasi dan Kualitas hasil kegiatan khususnya pemanfaatan BLM komputer secara lengkap dalam tabel berikut: NO. 24.
PERTANYAAN Apakah Panitia melakukan survey harga di minimal 3(tiga) toko resmi dengan melampirkan daftar harga yang distempel toko sesuai spesifikasi?
JML KEL
% YA
% TIDAK
34
100%
0%
25.
Apakah Panitia mengajukan proposal pengadaan komputer kepada BKM/LKM?
34
100%
0%
26.
Apakah komputer hasil pengadaan sudah sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan? (mengacu Surat Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman 27 Oktober 2015).
27
100%
0%
Dari hasil pemantauan yang terkait kegiatan pemanfaatan BLM komputer menunjukkan bahwa proses pengadaan untuk bantuan Komputer LKM/BKM seluruhnya dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman yang berlaku (POB Pendampingan Pencairan, Pemanfaatan Dana BLM Komputer LKM) dengan capaian pada tiga aspek yang diamati seluruhnya mencapai 100%, yaitu (i) seluruh Panitia pengadaan telah melakukan survey harga komputer minimal di 3 (tiga) toko resmi dengan melampirkan daftar harga yang distempel toko sesuai spesifikasi telah
dilakukan disemua lokasi pemantauan, (ii) seluruh Panitia pengadaan mengajukan proposal pengadaan komputer kepada BKM/LKM, jadi penggadaan komputer LKM melalui prosedur standar dengan pengajukan proposal dari KSM, (iii) seluruh komputer yang di sampling sudah sesuai dengan minimal spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam pedoman. Saat dilakukan kunjungan lapangan terdapat 7 kelurahan/desa dengan posisi perangkat komputer masih belum ada di sekretariat LKM, hal ini terjadi proses pengadaan yang belum (LKM menunggu pengiriman komputer dari toko/suplierr, namun demikian seluruh prosedur dapat dipastikan mengikuti ketentuan yang berlaku. Contoh dokumentasi proses pengadaan dapat dilihat dalam gambar berikut
Gambar-7: Dokumentasi Kelengkapan Administrasi dan Bukti Pengadaan Komputer
Capaian kuantitatif dari hasil pemantauan ini menunjukkan masyarakat melalui LKM sudah mampu mengelola kegiatan pengadaan komputer dengan baik dan sesuai dengan POB yang sudah ditetapkan. Sejumlah 34 kelurahan/desa yang dijadikan lokasi pemantauan pemanfaatan BLM komputer menunjukkan hasil yang memuaskan.
Pemahaman dan kepatuhan untuk melaksanakan tahapan kegiatan sudah baik, sehingga penyusunan proposal dan survey harga dilakukan demi membangun akuntabilitas dan transparansi LKM terhadap segenap warga masyarakat. Dari pemantauan lapangan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pengadaan komputer ini adalah adanya keterbatasan dari toko/suplier komputer di kota/kabupaten setempat yang menyediakan komputer built up dengan spesifikasi yang ditentukan sesuai POB Pendampingan Pencairan, Pemanfaatan Dana BLM Komputer LKM. Akibatnya beberapa LKM harus melakukan pengadaan ke luar kota/kabupaten atau toko/suplier harus melakukan pemesanan dari luar kota bahkan ke luar pulau. Khusus di lokasi remote juga harus ada dukungan swadaya masyarakat untuk proses pengiriman perangkat komputer sampai ke LKM. 5. Pengelolaan PPM, SIM dan Monev Capaian hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh KMP disejumlah 17 Kabupaten kota menunjukkan Pengelolaan PPM, SIM dan Monev secara lengkap tertuang dalam tabel berikut: NO. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
PERTANYAAN Apakah masyarakat mengetahui adanya layanan PPM dalam pelaksanaan Program? Apakah Tim Faskel secara rutin membuat format isian (logbook) sesuai dengan kebutuhan SIM? Apakah Tim Korkot melakukan verifikasi dan validasi data secara rutin Apakah Tim Korkot secara rutin memanfaatkan data SIM untuk pengendalian progres dan kualitas kegiatan Apakah Pemda telah melakukan monitoring terhadap kegiatan? Apakah OSP dan Korkot telah melakukan monitoring terhadap kegiatan? Apakah LKM telah melakukan monitoring terhadap kegiatan?
JML KEL
% YA
% TIDAK
29
90%
10%
29
52%
48%
34
76%
24%
29
45%
55%
34
100%
0%
34
100%
0%
34
100%
0%
Pemantauan yang terkait kegiatan pengelolaan PPM, SIM dan Monev dimaksudkan untuk melihat efektifitas manajemen proyek terkait dengan tanggungjawab para pelaku kunci dalam mengelola kegiatan program. Dari tabel diatas dapat ditunjukan bahwa kinerja terhadap komponen pengelolaan program cukup beragam. Secara umum capaian tentang pengelolaan PPM sudah cukup baik dimana 90% masyarakat sudah cukup mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program terdapat layanan PPM, secara kuantitatif memang masih menyisakan 10% masyarakat di dibeberapa lokasi yang masih belum mengetahui keberadaan PPM. Fakta lapangan ini mengisyaratkan untuk terus dilakukannya sosialisasi dan pengembangan kapasitas masyarakat sehingga pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi PPM dimasa mendatang dapat semakin meningkat.
Pengelolaan SIM secara umum belum begitu berjalan secara optimal untuk menjadi sumber informasi yang up to date (terkini) mengikuti perkembangan lapangan sehingga SIM belum dapat menjadi instrumen pengendalian yang efektif untuk memantau dinamika perkembangan kegiatan lapangan. Secara kuantitatif beberapa aspek pengelolaan SIM menunjukan bahwa sebanyak 52% Tim Fasilitator yang secara rutin menyerahkan format logbook SIM secara tepat waktu mengikuti kemajuan kegiatan di masyarakat, artinya 48% masih belum up to date mengikuti perkembangan lapangan, (ii) sebanyak 76% Tim Korkot yang secara rutin melakukan verifikasi terhadap kualitas data SIM, dan (iii) sebanyak 45% Tim Korkot yang memanfaatkan data SIM untuk pengendalian progres dan kualitas pelaksanaan kegiatan lapangan. Beberapa kota/kabupaten yang belum optimal dalam pengeloaan SIM diantaranya Manado, Bitung, Paser, Balikpapan, Kendari, Kolaka, Aceh besar, dan Makassar Capaian kuantitatif pengelolaan SIM sebagaimana dijelaskan diatas menunjukan adanya potensi persoalan dalam pengelolaan SIM, yaitu aliran data yang kurang lancar, persoalan pada pemastian kualitas data, serta fungsi SIM yang kurang optimal untuk kebutuhan pengendalian progres di kevel lokal. Kurang optimalnya kegiatan pengelolaan SIM juga tidak lepas dari beberapa kondisi yang kurang menguntungkan, diantaranya ketersediaan aplikasi yang disiapkan Pusat seringkali terlambat dibandingkan dengan berjalannya kegiatan lapangan serta masih kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemanfaatan SIM untuk kebutuhan pengendalian dan evaluasi kegiatan. Kegiatan monitoring sebagai bagian dari komponen pengelolaan program telah berjalan dengan sangat baik dengan capaian kuantitatif mencapai 100%, dimana seluruh pelaku dari mulai Pemerintah Kota/Kabupaten, LKM, dan konsultan seluruhnya telah melakukan monitoring terkait kegiatan PLPBK Lanjutan maupun Kolaborasi Kota. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan sudah disadari sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Pemda, LKM, dan Konsultan untuk mengendalikan dan memastikan kegiatan program dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Disisi lain pencapaian ini memberikan sinyal bahwa kegiatan penanganan kumuh telah menjadi suatu program yang dipandang cukup strategis "menggairahkan" bagi seluruh pihak untuk secara bersama sama memastikan berjalannya kegiatan penanganan kumuh di masyarakat. Pemahaman tentang posisioning Pemda sebagai nahkoda dalam penaganan kumuh sudah mulai dipahami dan diterapkan dengan baik. Berbagai event sosialisasi dan lokakarya yang dilaksanakan di pusat maupun daerah yang melibatkan para pelaku kunci di daerah telah memberikan dampak cukup signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan PLPBK lanjutan maupun kolaborasi kota. Semangat dan keterlibatan yang sudah menguat pada pelaku dari pemda diharapkan akan semakin mempercepat dan pelaksanaan program penanganan kumuh yang akan dan sedang dilakukan. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan wujud tanggung jawab sebagai pengendali kegiatan, sehingga progres dan kualitas kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah yang dilakuan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pengelola program.
5. REKOMENDASI Hasil monitoring KMP secara umum memberikan gambaran bahwa keseluruhan pelaksanaan kegiatan KOTAKU pada umumnya dapat berjalan dengan baik, meskipun demikian dalam beberapa kasus juga masih ditemukan beberapa kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dimasa mendatang agar output pelaksanaan kegiatan dapat ditingkatkan kualitasnya. Beberapa rekomendasi tindaklanjut untuk perbaikan kegiatan KOTAKU kedepan adalah sebagai berikut : 1. OSP harus memastikan bahwa peningkatan kapasits (pelatihan) dapat dilaksanakan secara berjenjang dari mulai pelatihan ditingkat OSP Provinsi, Tim Korkot, Tim Fasilitator sampai ke tingkat masyarakat (LKM, UP, TIPP, aparatur kelurahan/desa, dan kelompok/lembaga lokal sehingga penanganan kumuh bisa berjalan lebih efektif. Mekanismenya dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan, KBIK, forum diskusi , dll 2. Mekanisme penjajagan kebutuhan menu pelatihan (TNA) perlu dilakukan, baik untuk peningkatan kapasitas konsultan maupun Pemda ataupun masyarakat sehingga menu pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada, termasuk banyak memberikan muatan untuk mendorong tumbuhnya inovasi lokal dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penanganan kumuh. 3. OSP harus memastikan agar seluruh pelatihan yang disampaikan ke masyarakat (LKM, UP, Aparat Kelurahan/Desa, TIPP) dapat memampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 4. OSP memastikan agar seluruh Kota/Kabupaten memiliki Pokja PKP (atau lembaga sejenis) dapat berfungsi mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan penanganan kumuh yang ada di wilayahnya. 5. Memastikan bahwa kelengkapan administrasi mulai dari dokumen proposal, mekanisme pencairan dan pemanfaatan, dokumen LPJ dapat dipenuhi seluruhnya. Proses verifikasi harus efektif untuk memastikan semua prasyarat dan ketentuan dapat dipenuhi disetiap tahapan kegiatan sehingga transparansi dan akuntabilitas kegiatan dapat dipenuhi. 6. Pada saat monitoring Triwulan I ini capaian tentang sertifikasi pekerjaan infrastruktur, penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2) serta kelengkapan bukti pendukung LPJ masih rendah yang disebabkan beberapa kegiatan masih dalam proses pemanfaatan BLM. OSP harus memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut dapat dipenuhi setelah seluruh kegiatan infrastruktur selesai dilaksanakan. 7. OSP perlu meningkatkan kapasitas Tim O&P dengan mengembangkan inovasi lokal untuk mengembangkan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan terhadap infrastruktur yang telah dibangun; misalnya dengan mengembangkan channeling/kerjasama, arisan pemeliharaan lingkungan, penggalangan keswadayaan masyarakat, dll 8. OSP harus memfasilitasi dan memperkuat masyarakat dalam penyusunan "Aturan Bersama" dan memastikan bahwa pemeliharaan dan pengelolaan terhadap hasil pembangunan telah menjadi bagian dari aturan bersama yang ada. 9. OSP harus memastikan bahwa seluruh data SIM kolaborasi kota dan PLPBK lanjutan dapat diinput secara lengkap dan akurat dalam aplikasi yang ada. OSP harus mengembangkan
sistem verifikasi yang kuat secara berjenjang dengan melakukan analisis bersama terhadap data SIM yang ada. 10. OSP harus memperbanyak memberikan peningkatan kapasitas kepada Tim Korkot melalui KBIK, serta memperkuat dan mengefektifkan pelaksanaan SIM Day untuk meningkatkan tingkat kelengkapan dan keakuratan data SIM.
