KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GARIS-GARIS BESAR RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
OLEH : DR. Drs. BAHTIAR, M.Si KABAG PERUNDANG-UNDANGAN SETDITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KAMPUS IPDN SULSEL, 28 OKTOBER 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NAMA NIP
: :
TELP KANTOR
: :
JABATAN PENDIDIKAN
: :
DR. Drs. Bahtiar, M.Si. 19730116 199302 1 002
Kabag Perundang-Undangan Setditjen Polpum Fak.Hukum Unhas D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt S2 Ilmu Pemerintahan : IIP+UNPAD – BDG S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD - BDG (021)2314376 Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Gedung F lantai 7 Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
PARADIGMA BARU URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL NASIONAL
KONKUREN
WAJIB
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PILIHAN
Pertambangan, Perdagangan, dll.
KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 25 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA DIBANTU OLEH INSTANSI VERTIKAL. Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, DIBENTUK FORKOPIMDA PROVINSI, FORKOPIMDA KABUPATEN/KOTA, DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN..
ROAD MAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TINDAK LANJUT UU NO.23 TAHUN 2014 1. 2. 3. 4.
JAN & FEB 2015 PERSIAPAN
1.
2. 3.
1. 2.
Penyusunan Road Map Pemetaan Kebutuhan Pembagian Tugas Pembentukan Tim Pokja
MARET-DESEMBER 2015 PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
Penyusunan PP, Perpres, dan PMDN Pembentukan Kelembagaan Penyusunan NSPK
Pengalihan P3D Pengajuan Anggaran
2016 1. 2.
Operasional Provinsi Operasional Kabupaten/Kota
2017
SISTEMATIKA RPP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BAB
JUDUL
I
KETENTUAN UMUM
II
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
III
TATA CARA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
IV
KELEMBAGAAN DAN APARATUR
V
FORKOPIMDA
VI
PENDANAAN
VII
PELAPORAN
VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
IX
KETENTUAN PERALIHAN
X
KETENTUAN PENUTUP
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan a.
b. c. d. e.
f. g.
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsip demokrasi,hak asasi manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.
dilaksanakan : GUBERNUR
dibiayai APBN
Secara Operasional Dibantu Oleh Instansi Vertikal Perangkat Kemendagri
BUPATI/WALIKOTA Tingkat kecamatan dilimpahkan
CAMAT
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pusat
KOORDINATOR
Ditjen Kesbangpol dan PUM
MENDAGRI
Provinsi
PENANGGUNGJAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PELAKSANAAN URUSAN PUM DI PROVINSI
GUBERNUR
PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN URUSAN PUM DI KAB/KOTA
BUPATI/ WALIKOTA
Secara Operasional Dibantu Oleh Instansi Vertikal Yang Dibentuk Oleh Mendagri
Badan Kesbangpol dan PUM Propinsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II/a)
Forkopimda Provinsi
Kab/Kota Badan Kesbangpol dan PUM Kab/Kota Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II/b) Dibantu Oleh
Camat Dibantu Oleh
Lurah /Kepala Desa
Forkopimda Kab/Kota Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
TUGAS DAN FUNGSI TUGAS
DITJEN KESBANGPOL DAN PUM
membantu Menteri dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum secara nasional berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI 1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
Perumusan, perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Intansi Vertikal Perangkat Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; Mengelola dan mengembangkan aparatur pelaksana urusan umum pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum, Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Provinsi, dan Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota; Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional atas pelaksanaan urusan umum oleh Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Provinsi, dan Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota; dan Koordinasi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan umum dengan kementerian/lembaga. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.
TUGAS DAN FUNGSI TUGAS
BADAN KESBANGPOL DAN PUM PROVINSI
melaksanakan urusan pemerintahan umum dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI 1. 2.
3.
4. 5.
6. 7.
8. 9.
Pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum di wilayah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Intansi Vertikal Perangkat Kementerian Dalam Negeri di Provinsi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Provinsi; Pengelolaan dan pengembangan aparatur perangkat kementerian yang menjadi tanggung jawab di Kepala Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota; Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab di Kepala Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota; Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan umum pada organisasi Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota; dan Koordinasi pelaksnaan tugas urusan pemerintahan umum dengan instansi terkait di Kepala Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota. Memfasilitasi kegiatan Forkopimda Provinsi; dan Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Dirjen Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum
TUGAS DAN FUNGSI TUGAS
BADAN KESBANGPOL DAN PUM KAB/KOTA
melaksanakan urusan pemerintahan umum dalam wilayah Kabupaten/Kota dan mengoordinasikan Camat dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI 1.
Pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum di wilayah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Intansi Vertikal Perangkat Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan aparatur perangkat kementerian yang menjadi tanggung jawab di Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota; 5. Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab di Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota; 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan umum pada organisasi Intansi Vertikal Perangkat Kementerian Dalam Negeri di Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota; 7. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum oleh camat; dan 8. Koordinasi pelaksnaan tugas urusan pemerintahan umum dengan instansi terkait di Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota. 9. Memfasilitasi kegiatan Forkopimda Kbupaten/Kota; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa,Politik dan Pemerintahan Umum
TATA CARA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PEMERINTAHANUMUM MENERAPKAN PRINSIP KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI
PUSAT PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
SUSUNAN ORGANISASI DITJEN KESBANGPOL DAN PUM
SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESBANGPOL DAN PUM PROVINSI
Eselon IIa Eselon II b
Eselon III a
Eselon IV a
Eselon IV a
Eselon III a
Eselon IV a
Eselon IV a
Eselon III a
Eselon IV a
Eselon IV a
Eselon III a
Eselon IV a
Eselon IV a
Eselon III a
Eselon IV a
Eselon IV a
SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESBANGPOL DAN PUM KABUPATEN/KOTA Eselon II b
Eselon III a
Eselon III b
Eselon III b
Eselon III b
Eselon III b
Eselon IV b
Eselon IV b
Eselon IV b
Eselon IV b
Eselon IV b
Eselon IV b
Eselon IV b
Eselon IV b
Eselon III b
Eselon IV b
Eselon IV b
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pejabat Pembina Kepegawaian
MENDAGRI Pejabat Yang Berwenang Ditjen Kesbangpol dan PUM MANAJEMEN APARATUR TERPUSAT penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, dan pengembangan kompetensi
Provinsi Badan Kesbangpol dan PUM Propinsi
Kabupaten/Kota Badan Kesbangpol dan PUM Kabupaten/Kota
FORKOPIMDA FORKOPIMDA PROVINSI Ketua : Gubernur Anggota : - pimpinan DPRD Prov - pimpinan kepolisian di Prov, - pimpinan kejaksaan di Prov, - pimpinan satuan teritorial TNI di Prov
FORKOPIMDA KAB/KOTA Ketua : Bupati/Walikota Anggota : - pimpinan DPRD Kab/Kota - pimpinan kepolisian Kab/Kota, - pimpinan kejaksaan Kab/Kota, - pimpinan satuan teritorial TNI di Kab/Kota
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN Ketua : Camat Anggota : -pimpinan kepolisian di Kecamatan -pimpinan Kewilayahan TNI di Kecamatan
Rapat Paling sedikit 1 Bulan Sekali
KECUALI keadaan mendesak dapat diselengga rakan sewaktu waktu
Dapat Melibatkan Instansi Terkain Lainnya Seperti BIN Dll.
F A S I L I T A S I
Badan Kesbangpol dan PUM Propinsi
Badan Kesbangpol dan PUM Kab/Kota
KECAMATAN
ANGGARAN APBN KOORDINATOR
MENDAGRI
Pusat
Provinsi
Ditjen Kesbangpol Kab/Kota
Badan Kesbangpol Kab/Kota
Badan Kesbangpol Propinsi
Forkopimda Kab/Kota Forkopimda Provinsi
Dibantu Oleh
Dibantu Oleh
Lurah /Kepala Desa
Camat
Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
BINWAS DAN PELAPORAN
BINWAS
KOORDINATOR
MENDAGRI
PELAPORAN
Pusat Ditjen Kesbangpol dan PUM •Perencanaa •Pelaksanaa •Aparatur •Kelembagaan
Provinsi Badan Kesbangpol dan PUM Propinsi
Perencanaan Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Badan Kesbangpol dan PUM Kabupaten/Kota Pengawas Internal
Camat
Lurah /Kepala Desa
Sistem Informasi Pelaporan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
