OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH 2014
Dr. Mulya E. Siregar
Asisten Gubernur, Bank Indonesia
SEMINAR AKHIR TAHUN PERBANKAN SYARIAH 2013 – BANK INDONESIA JAKARTA, 16 DESEMER 2013
Look on the global Islamic finance scene
In process of first Islamic bank
Growth Global Islamic Finance :
± 20%
2
Source: http://www.ftseglobalmarkets.com
Islamic Banking Global Growth Islamic Banking Global Average Growth Trends
Financing Growth Trend by Country
There’s decreasing trend of Islamic banking global growth (asset in 2011 < 25%) while in Indonesian iB in 2011 reach ± 49% (yoy) Indonesian iB growth of financing is the highest in 2011 (± 50%, yoy) Indonesia iB growth of deposits also the highest in 2011 (± 51%, yoy) Deposit Growth Trend by Country
3 Source: IFSB Islamic Financial Services Industry Stability Report, 2013)
Kondisi Perekonomian, Dampak Terhadap Perbankan Syariah dan Proyeksi
Perkembangan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi RI 2013 diperkirakan berada dikisaran 5,5%-5,9% dari estimasi semula 5-8%-6,2%, atau tidak setinggi tahuntahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan sejalan dgn ekonomi global yg melambat & pasar keuangan global yg bergejolak, & harga komoditas yg masih dlm tren penurunan. Koreksi pertumbuhan merupakan bagian dari proses rebalancing yang lebih selaras dengan fundamentalnya
Pertumbuhan ekonomi RI masih relatif cukup baik dibandingkan pesaing, misalnya negara BRICS (Q2-2013): Rusia (1,2%), Brazil (3,28%), Afsel (2%), & India (4,4%).
Perkembangan Ekonomi……..(lanjutan) Sejumlah indikator menjelaskan proses ‘rebalancing’ dimaksud a.l. - tekanan defisit transaksi berjalan yg mereda (Q3: USD8,4 bio) termasuk turunnya impor komoditas perdagangan non migas sejalan melambatnya permintaan domestik, - nilai tukar yg bergerak ke arah fundamentalnya (rata2 per Okt: 11,343) - meredanya tekanan inflasi (per Okt 8,32%)
Highlight kinerja perbankan syariah* • •
FDR: 103,0% PYD tumbuh relatif tinggi 32,2% yoy (nasional 23,2% pd Q3), di-drive pembiayaan produktif
• •
CAR : 14,19% NPF : 2,96% (gross)
Intermediasi
Ketahanan
Penetrasi
Pertumbuhan
•
Deposit account 12,3 juta
•
•
(±9,2% nasional ) Jaringan kantor 2526 (± 14,1% nasional)
•
Pertumbuhan aset 31,8% yoy (nasional 18,2%-Q3) Terjadi perlambatan pertumbuhan (2012: 34,1%) * Data BUS&UUS, Oct’13
Outreach perbankan syariah
Jumlah perbankan syariah (per Oct-13) tercatat berkurang 1 UUS imbas restrukturisasi HSBC amanah global Terdapat 2 BPRS baru (HIK Makassar & Mitra Agro Usaha Lampung)
Jumlah kantor BUS-UUS (hingga Oct-13) bertambah 264 kantor
Kelompok Bank
2012
2013
Bank Umum Syariah
11
11
11
Unit Usaha Syariah
24
24
23
- Jumlah Kantor
1737
2262
2526
155
158
160
364
401
399
8,2
10,8
12,3
BPRS - Jumlah Kantor
Jumlah account nasabah yang Jumlah account (DPK ) dikelola 12,3 juta (BUS-UUS), Jumlah pekerja meningkat 13,9% dari 2012 (ytd) Jumlah pekerja di industri perbankan syariah diperkirakan 42 ribu pekerja, meningkat ±33,2% dari 2012 (ytd)
2011
27.660 31.578 42.062
Kinerja keuangan Posisi Keuangan Sumber Dana DPK Kew. pd Bank Penempatan Dana PYD Pen. pd BI Pen. pd Bank Srt berharga Laba thn berjalan Total Aset
BUS
UUS 2012 2013
2012
2013
117.8 10.0
137.0 10.5
29.7 1.6
37.0 2.1
112.4 19.2 3.1 7.0 1.8 147.6
134.6 18.0 2.5 8.2 1.6 171.3
35.1 7.5 2.9 0.8 0.8 47.4
44.7 8.1 3.3 1.4 1.5 58.2
Rp triliun, Oct-2013
• Pertumbuhan aset melambat 17,7% (ytd) atau 31,8% (yoy). Thn 2012: 34,1% (yoy) • Laju pertumbuhan BUS < UUS. BUS 16,1% (ytd); UUS 22,6% (ytd)
• Pertumbuhan DPK 18,0% (ytd) atau 29,4% (yoy). • Laju pertumbuhan BUS < UUS. BUS 16,3% (ytd); UUS 24,6% (ytd)
• Pertumbuhan PYD (21,5% ytd; atau 32,2% yoy) lebih besar dari DPK. Penempatan BI & bank (short term) menurun. FDR meningkat, kebutuhan likuiditas tinggi. FDR BUS 98,2%; UUS 120,8%
Perkembangan & risiko PYD 100%
•
Pertumbuhan PYD (yoy) tetap tinggi (32,2%), meski sejak Q2/13 menurun sesuai kondisi ekonomi.
•
Konsisten dgn kebijakan LTV (berlaku April), PYD konsumsi juga menurun (30,8% yoy). Pembiayaan MK & I menjadi driver pertumbuhan PYD (MK: 32,8% & I: 34,3%).
•
NPF dlm tren meningkat, namun terkendali (2,96%, dibwh 5%). Kapasitas modal (BUS) mengantisipasi risiko kredit juga cukup memadai (CAR 14,19%)
Mod. Kerja
90%
Investasi
80%
Konsumsi
70%
PYD
60% 50%
40% 30% 20%
10% 0% 2011
2012
10/13
18.0%
5.0%
16.0%
4.0%
14.0%
3.0%
12.0%
2.0%
10.0%
8.0% 2011
CAR NPF gross (rhs)
1.0%
0.0% 2012
10/13
Tantangan pertumbuhan 2013 56.0%
107.0% 102.0%
48.0%
97.0% 40.0%
92.0% 87.0%
32.0%
82.0% 24.0%
06/10
2010
06/11
2011
06/12
2012
PYD (%) DPK (%) FDR (rhs)
77.0%
Dinamika DPK-PYD & FDR 16.0% 2009
Aset (%)
06/13
72.0%
Komposisi DPK 80.0%
44.0%
70.0%
41.0%
60.0%
38.0%
50.0%
35.0%
40.0%
32.0%
30.0%
29.0%
20.0%
26.0%
10.0%
23.0%
0.0%
20.0%
2010
06/11
2011
06/12
2012
06/13
Share CASA (rhs) Dep (%)
1.Pertumbuhan DPK yang tdk lagi mengimbangi pertumbuhan kredit (sejak Q2/12) persaingan memperebutkan likuiditas dan meningkatnya
precautionary motives nasabah kenaikan suku bunga (mulai Q3/13) yg tidak dapat segera direspon (krn kenaikan bagi hasil terkait kinerja sektor riil)
Tab (%) Giro (%)
Porsi giro & tabungan menurun, namun FDR terus naik sebelum terkoreksi pd Q3/13
Tantangan pertumbuhan…………(lanjutan) 2. Kemampuan pengelolaan likuiditas masih relatif terbatas Volume Transaksi Volume PUAS naikPUAS pesat (58% > 3 Bulan Rp triliun Sep-13), namun transaksi antara 3 Bulan 60 BUK Induk dg iB cukup dominan 2 Bulan 50 1 Bulan indikasi naiknya kebutuhan 40 3 Minggu likuiditas, adanya segmentasi 30 2 Minggu pasar 20 1 Minggu 70
2-4 Hari
10
Overnight
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Volume PUAS naik pesat (58% Sep-13). Namun volume kumulatif msh relatif rendah (Rp60 triliun) & transaksi antara BUK Induk dg iB cukup dominan indikasi naiknya kebutuhan likuiditas iB, namun akses terfragmentasi
kondisi likuiditas BUS relatif tetap, rata-rata tertimbang AL/NCD BUS 79,0% (78,5% pada akhir 2012). scr umum pilihan type-tenor-trade bagi iB lebih terbatas
Tantangan pertumbuhan…………(lanjutan) 56.0% 48.0% 40.0% 32.0% 24.0% 16.0%
PYD (%)
8.0% 0.0% 2009
NPF-nom (%) G-NPF(%)
06/10
2010
06/11
2011
06/12
2012
06/13
3. Kondisi credit market yg mengetat seiring kontraksi ekonomi (dan moneter), membatasi laju ekspansi PYD (sejak Q3/13) inflasi & tekanan eksternal berpotensi meningkatkan risiko kredit. Pada Q3/13, NPF 2,96% (sdh melebihi NPL 1,8%) & pertumbuhan NPF juga mulai melebihi PYD
Revisi Proyeksi 2013 Dinamika perekonomian yang kurang kondusif bagi perkembangan sektor riil khususnya memasuki Q2/2013, berdampak cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan perbankan syariah, sehingga diperlukan penyesuaian proyeksi hingga akhir tahun 2013, sbb: Proyeksi Semula 2013
Revisi Proyeksi 2013
Aset
DPK
PYD
(Rp. T)
(Rp. T)
(Rp. T)
Pesimis
255
168
200
Moderat
269
177
211
Optimis
296
186
222
Skenario Pesimis Moderat Optimis
Total Aset 213.75 237.50 261.25
Akhir 2013 Total DPK Total Pembiayaan 174.43 180.30 183.61 189.79 193.67 199.28
Prospek ekonomi 2014 • Pertumbuhan ekonomi RI membaik (5,8%-6,2%), dgn inflasi 4,5±1%. Faktor pendorong: Ekspor RI tumbuh 7,2%-7,6% (bandingkan dgn Q3/13 sebesar 5,26%) » Pertumbuhan ekonomi dunia 2,9% 3,5% » Volume perdagangan internasional 2,0% 3,2% » Indeks harga komoditas RI -8,2% 1,6% Meningkatnya permintaan terkait belanja pemilu Preferensi investasi di Indonesia yg terus tumbuh
• Ekspektasi Credit growth 15%-17%, konsisten dengan upaya mengelola perekonomian ke arah yg lebih sehat
Prospek 2014: forecasts
Prospek 2014: external factor Perbaikan ekonomi diperkirakan terjadi di sejumlah mitra dagang utama a.l. AS (1,6% menjadi 2,5%) dan zona euro (-0,6% menjadi 0,8%), sementara Cina tumbuh stabil 7,5%.
•
•
•
Investasi telah menjadi engine of growth pertumbuhan ekonomi RI (35,57% GDP, IMF’s world economic outlook database april 2013) RI tujuan investasi ke-3 di Asia thn 2013 (the Economist). Country rating BBB-/stable (Fitch, nov’13), BB+/stable (SnP,may’13) Realisasi investasi asing (dan domestik) tumbuh 27,6% (Q3/2013)
Prospek 2014: faktor penunjang & skenario pertumbuhan Faktor Penunjang
• Sesuai prakiraan ekonomi 2014, sektor berorientasi ekspor, sektor industri, PHR, jasa dan pertanian, berpeluang memperkuat laju pertumbuhan perbankan • Rencana kementerian BUMN untuk mendirikan bank BUMN syariah • Rencana kementerian agama untuk merealisasikan pengalihan sebagian besar dana haji ke bank syariah • Sosialisasi iB & digaungkannya GRES! secara nasional yg berdampak pada sinergi sektoral & naiknya minat transaksi keuangan syariah
Skenario Pertumbuhan
Skenario Pesimis: tekanan ekonomi khususnya, pengaruh eksternal (defisit transaksi perdagangan & nilai tukar) masih menghambat kinerja sektor riil Skenario moderat iB memanfaatkan sumber dana lain, spt dana haji, private placement, dll & GRES! efektif meningkatkan sumber & pemanfaatan dana. Skenario optimis kinerja sektor riil dapat segera pulih di 2013, iB memanfaatkan sumber dana lain, GRES! efektif meningkatkan sumber & pemanfaatan dana, interkoneksi & menguatnya dukungan bank Induk/Grup, & Realisasi bank BUMN Syariah
PROYEKSI 2014 Akhir tahun 2014, total asset perbankan syariah diperkirakan Rp255,2 triliun (pesimis), Rp283,6 triliun (moderat) dan maksimal Rp312 triliun (optimis) sementara total DPK diperkirakan di kisaran Rp209,6 triliun (pesimis), Rp220,7 triliun (moderat) dan Rp232,8 triliun (optimis) dan, total pembiayaan akan mencapai minimal Rp216,7 triliun (pesimis), Rp228 triliun (moderat) dan maksimal Rp239,5 triliun (optimis). Berdasarkan tiga skenario tersebut, pangsa pasar perbankan syariah pada akhir tahun 2014 diperkirakan antara 5,25%-6,25%.
Skenario Pesimis Moderat Optimis
Akhir 2014 Total Aset Total DPK Total Pembiayaan 255.21 209.66 216.72 283.57 220.69 228.13 311.92 232.82 239.54
Arah Kebijakan
Latar Belakang Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan syariah secara global ditengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan syariah nasional mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian, walaupun memiliki tantangan a.l. dari segi SDM, produk, jaringan dan permodalan jika dibandingkan perbankan konvensional maupun perbankan syariah global. Beralihnya fungsi institusi pengawasan dan pengaturan perbankan syariah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diharapkan tetap mempertahankan kesinambungan perkembangan perbankan syariah kedepannya. Kerjasama yang erat antara BI (otoritas makroprudensial) dan OJK (otoritas mikroprudensial) menjadi salah satu pilar penting dari arah kebijakan perbankan syariah di masa mendatang. Kerjasama dan kolaborasi antar otoritas dimaksud, dapat lebih jauh dikembangkan dengan menggandeng berbagai otoritas lain sebagai stakeholders penting keuangan syariah dan pengambil kebijakan sehingga terjadi sinergi kebijakan beserta implementasinya dalam mendorong pengembangan keuangan syariah yang lebih terintegrasi dan cross sector, dan dapat membuat perbankan syariah berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian.
Arah Kebijakan Arah kebijakan Bank Indonesia
konsisten menjaga stabilitas perekonomian & sistem keuangan, agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang & sehat, sehingga menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi ke depan
Sumber: GBI Bankers Dinner, 14 November 2013
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Penguatan struktur perbankan untuk mendukung pengembangan & transformasi ekonomi nasional Koordinasi dan kolaborasi mikroprudensial dan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan Edukasi dan promosi yang lebih terintegrasi dan masif
Arah Kebijakan……(lanjutan) Penguatan struktur perbankan untuk mendukung pengembangan & transformasi ekonomi nasional Kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperkuat komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian Review dampak dan penerapan FTV Mendorong (i) peningkatan alokasi pembiayaan produktif & UMKM, (ii) perluasan outreach jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat (a.l. delivery channel, implementasi aturan jaringan kantor perbankan syariah), (iii) penguatan permodalan dan risiko mengacu standar internasional (a.l. capital buffer & countercylical buffer, RBBR-S) dan (iv) penguatan transparansi & governance keuangan
Arah Kebijakan……(lanjutan) Mendukung inisiasi Forum Koordinasi berkala antar otoritas khusus pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah (BI, OJK, Kemenkeu, KemenBUMN, dll), a.l. dalam fasilitasi kehadiran bank BUMN syariah dan optimalisasi instrumen & layanan syariah oleh BUMN, optimalisasi dana haji di SBSN & penempatannya di bank syariah serta pengelolaan dana APBN di instrumen keuangan syariah & bank syariah. Berkolaborasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam penyusunan Cetak Biru Keuangan Syariah Nasional (realisasi arahan Presiden RI pada pencanangan GRES!, 17 November 2013)
Arah Kebijakan……(lanjutan) Koordinasi dan kolaborasi mikroprudensial dan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan Cross sector/interkonektivitas antar lembaga keuangan syariah (a.l. kerjasama lebih erat antara perbankan syariah, asuransi syariah dan penjaminan pembiayaan perbankan syariah dalam melakukan usahanya) Pengaturan dan pengawasan yang efektif, berkelanjutan dan terintegrasi secara cross sector (a.l. fair playing field antara perbankan syariah dengan non-perbankan syariah) Makroprudensial perbankan syariah (a.l. GWM-FDR syariah, review Sharia – Lender Of Last Resort) Promote keuangan syariah di komunitas ekonomi & keuangan global (reference to 10yrs Masterplan IDB – IFSB)
Arah Kebijakan……(lanjutan) Bank Indonesia juga akan terus memperkuat pengembangan pasar uang rupiah maupun valas dan melanjutkan program pendalaman pasar keuangan syariah. Selain itu, akan dilakukan beberapa pengaturan terhadap pasar uang dan berbagai instrumen funding pengelolaan likuiditas lembaga keuangan, seperti transaksi repo antar bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia juga akan memperkuat pelaksanaan fungsi dan kewenangan baru sebagai otoritas makroprudensial. Dalam kaitan ini maka kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada pengelolaan risiko sistemik, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan penguatan struktur permodalan kajian stabilitas sistem keuangan syariah
Arah Kebijakan……(lanjutan) Dalam pengelolaan risiko likuiditas, BI akan menyempurnakan GWM-FDR syariah serta penerapan bertahap instrumen likuiditas (LCR). Dari sisi ketahanan permodalan, perhitungan permodalan bank akan disempurnakan a.l. siklus ekonomi dan asesmen atas bank berdampak sistemik.
Penguatan koordinasi makro dan mikroprudensial cukup penting guna mencegah peningkatan regulatory cost, menghindari regulatory arbitrage, serta meningkatkan kualitas Crisis Management Protocol (CMP). Dalam konteks kebijakan di sektor keuangan, BI meyakini bahwa OJK akan tetap menjaga konsistensi regulasi dan supervisi perbankan serta kebijakan/komitmen yang telah disepakati dengan industri perbankan sebelumnya
Arah Kebijakan……(lanjutan) Edukasi dan promosi perbankan syariah yang lebih terintegrasi dan masif Implementasi Gerakan Ekonomi Syariah (GRES). Program edukasi syariah yang selama ini sudah berjalan ditingkatkan menjadi suatu gerakan ekonomi (GRES) dalam rangka memperkuat pengembangan keuangan syariah agar juga menjadi prioritas dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan & meningkatkan kontribusi ekonomi berbasis prinsip syariah pada pertumbuhan ekonomi nasional a.l. melalui pembangunan infrastruktur hukum, kelembagaan, dan pasar. Integrasi dan koordinasi yang lebih intens dari berbagai komponen ekonomi syariah dalam meng-efektifkan potensi yang dimiliki (tidak hanya perbankan & keuangan syariah) dalam melakukan edukasi & promosi (a.l. bersama sektor makanan, zakat & wakaf, percetakan, pariwisata dan properti). Harmonisasi kebijakan serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pasar. Perluasan akses keuangan kepada masyarakat yg lebih luas (reference to 10 yrs Masterplan IDB-IFSB)
