OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2013

OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh, Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan good governance, Bank Indonesia selama ini telah secara konsisten menyampaikan proyeksi perkembangan dan kebijakan perbankan syariah atau Outlook Perbankan Syariah menjelang berakhirnya tahun, hal ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi kinerja, informasi prospek beserta arah kebijakan perbankan syariah selama satu tahun ke depan. Selama tahun 2012, perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan mulai dirasakannya dampak melambatnya pertumbuhan perekononomian dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi yang diharapkan, walaupun Indonesia termasuk negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di dunia. Selain itu, faktor lain seperti dampak penurunan DPK antara lain karena penarikan dana haji dari perbankan syariah juga merupakan salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena itu pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga bulan Oktober 2012 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai ± 37% (yoy) dan total asetnya menjadi ± Rp179 triliun. Meskipun demikian Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan perbankan syariah tahun 2013 tetap mengalami pertumbuhan yang relatif cukup tinggi berkisar antara 36% - 58% (skenario pesimis – optimis). Sementara perekonomian Indonesia di tahun depan masih tetap mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam kisaran 6,3% - 6,7%.

ii

Dalam rangka tetap menumbuh-kembangkan perbankan syariah, Bank Indonesia akan memfokuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2013 pada hal-hal sebagai berikut: (i) Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas, (ii) Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif, (iii) Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah, (iv) Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk dan (v) Peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi “parity” dan “distinctiveness” . Akhir kata kami berharap semoga Outlook Perbankan Syariah 2012 ini dapat bermanfaat bagi pengembangan industri perbankan syariah. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. Jakarta,

Desember 2012

BANK INDONESIA

iii

Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................

ii

DAFTAR ISI..................................................................................................... iv BAB 1. Kondisi, Perkembangan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2012.................................................................. 1 1.1. Pertumbuhan Volume Usaha dan Struktur Perbankan Syariah..... 1 1.2. Struktur dan Pertumbuhan Sumber Dana dan Penyaluran Dana BUS dan UUS..............................................................................

2

1.3. Perkembangan Kelembagaan BUS dan UUS................................

3

1.4. Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas...............................

3

1.5. Perkembangan UMKM dan BPRS................................................

4

1.6. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2012.......................... 6 1.7. Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Linkage........................................ 15 BAB 2. Kondisi Perekonomian, Dampak Terhadap Perbankan dan Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah.................................... 19 2.1. Kondisi Perekonomian Dunia dan Domestik................................. 20 2.2. Dampak Makro Ekonomi terhadap Perbankan dan Perbankan Syariah....................................................................... 24 2.3. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah 2013........................... 27 BAB 3. Arah Kebijakan Perbankan Syariah 2013....................................... 33 1. Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas.............. 35 2. Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif..................................................... 38 3. Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah................................................. 40

iv

4. Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk........................ 42 5. Peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi “parity” dan “distinctiveness”............................. 46

v


Bab

1

KONDISI, PERKEMBANGAN, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH

1.1

Pertumbuhan Volume dan Struktur Usaha Perbankan Syariah (BUS + UUS) Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri dalam bentuk iB campaign baik untuk funding maupun financing telah mampu memperbesar market share perbankan syariah menjadi ± 4,3%. Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp78,50 triliun (58,39%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp40,84 triliun (30,38%) dan Giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Penyaluran dana masih didominasi piutang Murabahah sebesar Rp80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp11,44 triliun (8,44%), dan piutang Qardh sebesar Rp11,19 triliun (8,25%). Sebagaimana pencapaian pada tahun lalu, perbankan syariah tetap berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil dan mengoptimalkan pencapaian tersebut. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 80,85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp135,58 triliun

1

diinvestasikan ke dalam aktivitas pembiayaan, lalu Penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) sebesar Rp18,52 triliun (11,04%), kemudian penempatan pada Surat Berharga yang dimiliki sebesar Rp7,82 triliun (4,66%) serta penempatan pada Bank Lain sebesar Rp5,16 triliun (3,08%). 1.2

Struktur dan pertumbuhan Sumber Dana dan Penyaluran Dana (BUS + UUS) Penghimpunan dana masyarakat meningkat ± 32% yang sebagian besar (58,39%) terhimpun dalam Deposito. Sedangkan dari sisi penyaluran dana meningkat ± 40% menjadi Rp135,58 triliun dimana piutang Murabahah paling mendominasi dengan portofolio sebesar 59,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal dalam penghimpunan dan menyalurkannya dalam pricing (marjin dari piutang Murabahah) yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku bunga (rata-rata tahun 2012 s.d September 2012 equivalent rate sebesar 14,31%). Atas hal tersebut perlu dikaji kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam menggeser struktur bisnis perbankan syariah sehingga menjadi lembaga keuangan yang efisien dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74% sampai dengan 6,28% (equivalent rate), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32% dan giro sekitar 0,88% (equivalent rate). Produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan. Pertumbuhan penghimpunan dana cukup baik diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah), piutang (Murabahah, Istisna, dan Qardh), dan dalam bentuk

2


pembiayaan Ijarah. Dengan demikian fungsi intermediasi perbankan dapat relatif terjaga yang tercermin dari FDR agregat perbankan syariah tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 100,84% meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 95,08%. Selain fungsi intermediasi, untuk memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat, akses jaringan perkantoran meningkat menjadi 2.188 (29,31%) dari 1.692 kantor pada tahun sebelumnya. Perluasan jaringan kantor tersebut telah mampu meningkatkan pengguna bank syariah yang tercermin dari peningkatan jumlah total rekening (pembiayaan + DPK) yaitu sebesar 3,4 juta rekening dari 9 juta rekening menjadi 12,4 juta rekening (Oktober 2012, yoy). 1.3

Perkembangan Kelembagaan (BUS + UUS) Selama periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober 2012, yoy). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.

1.4

Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas Perbankan Syariah (BUS + UUS) Permodalan perbankan syariah dapat dijaga sehingga dapat menyerap potensi kerugian. Rasio kecukupan modal perbankan syariah cukup baik secara ratarata tercatat sebesar 15,63%. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah yang telah dilakukan bersama antara regulator dengan industri


3

perbankan syariah melalui berbagai kegiatan expo, penayangan iklan dan liputan kegiatan oleh media massa telah dapat meningkatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Peningkatan pembiayaan ini terjadi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga Non Performing Financing (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil. Secara rerata NPF gross menurun dari 3,11 % pada tahun lalu menjadi 2,58% tahun ini. Meningkatnya pembiayaan dan perbaikan kualitas pembiayaan telah mendorong perolehan laba dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga dan bahkan meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan. Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap penggunaan asetnya cukup baik yang tercermin dari rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 2,11% dan 25,51% yang lebih baik dari tahun lalu sebesar 1,75% dan 17,43%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah mampu menurunkan rasio BOPO menjadi 75,04% dari posisi tahun lalu 79,17%. 1.5

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1.5.1 Perkembangan UMKM Sektor UMKM merupakan sektor yang penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Terlihat dari sumbangannya terhadap PDB nasional yang telah mencapai 56,5%. Keunggulan UMKM sebagai sektor domestik yang mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah karena ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa

4


pasar dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global beberapa waktu yang lalu. Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat concern terhadap pengembangan sektor riil telah dapat memanfaatkan peluang atas kebutuhan finansial sektor UMKM. Sebesar 61,29% atau Rp83,09 triliun dari total pembiayaan perbankan syariah (BUS + UUS) disalurkan ke sektor UMKM. 1.5.2 Perkembangan BPRS BPRS sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Aset BPRS selama kurun waktu satu tahun terakhir meningkat sebesar 33,09% menjadi sebesar Rp4,46 triliun (yoy), dengan share pembiayaan merupakan 77,68% dari total aktiva. Penghimpunan dana BPRS juga meningkat tinggi yaitu sebesar 41,47% menjadi Rp2,77 triliun. BPRS telah menjalankan fungsi intermediasi perbankan dengan baik, tercermin dari rasio FDR agregat BPRS yang mencapai 124,80%. Pertumbuhan penyaluran dana tersebut cukup terkendali dengan kualitas pembiayaan yang baik dengan penurunan rasio NPF (net) dari 5,90% menjadi 5,60%. Rasio permodalan BPRS cukup memadai yang tercermin dari agregat rasio CAR yang tinggi mencapai 25%. Keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi di daerah-daerah terpencil bahkan sampai pada daerah remote area sehingga dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Luasnya demografi BPRS ternyata berperan cukup signifikan dalam perolehan laba untuk menjaga tingkat rentabilitas. Rasio ROE meningkat dari 16,10% menjadi 22,30%, ROA meningkat dari 2,40% menjadi 2,80%, meskipun rasio BOPO lebih tinggi dari rata-rata BUS dan UUS, namun dapat dijaga dalam kisaran 86,20%.


5

1.6

Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2012 Perkembangan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi di tengah melambatnya perekonomian global, karena didukung oleh perekonomian domestik Indonesia yang masih tetap tumbuh stabil selama lima tahun terakhir dan termasuk yang terstabil di dunia untuk kurun waktu tersebut (The Economist, November 2012) serta tidak terlepas dari kebijakan yang dilaksanakan tahun 2012. Sejalan dengan arah kebijakan yang telah digariskan pada tahun sebelumnya, untuk pelaksanaan kebijakan perbankan syariah tahun 2012 meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Penguatan Intermediasi Perbankan Syariah kepada Sektor Ekonomi Produktif. Karakter perekonomian Indonesia secara umum masih banyak bertumpu kepada pasar domestik, dimana perbankan syariah masih belum sepenuhnya dapat mengekplorasi potensi pasar dimaksud termasuk peningkatan kepada sektor produktif. Dengan demikian pada tahun 2012, perbankan syariah diarahkan untuk mulai mengembangkan kapasitasnya dan lebih aktif melayani kebutuhan pembiayaan sektor produktif serta mulai melakukan redirecting/review terhadap dominasi pembiayaan di sektor jasa/konsumsi. Arah pembiayaan yang lebih kepada sektor/jenis produktif ini sudah mulai terlihat hasilnya pada akhir tahun 2012 (data September 2012), dimana telah terjadi perlambatan pertumbuhan (0,82% di 2012-yoy) pangsa pembiayaan ke sektor-sektor jasa dan lainnya untuk dunia usaha, sosial masyarakat dan lainnya/konsumsi dibandingkan pembiayaan ke sektor produktif dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya (8,4% di 2011-yoy) atau telah terjadi perlambatan pertumbuhan pangsa sebesar 7,59% selama setahun. Begitu pula yang terjadi apabila dilihat dari jenis pembiayaan yang diberikan, telah terjadi perlambatan pertumbuhan

6


pangsa pembiayaan jenis konsumsi dibandingkan jenis produktif (modal kerja + investasi) yaitu dari tahun sebelumnya sebesar 30,09% (2011, yoy) menjadi hanya terjadi pertumbuhan pangsa pembiayaan konsumsi sebesar 1,92% (2012, yoy) atau telah mengalami perlambatan pertumbuhan pangsa pembiayaan jenis konsumsi sebesar 28% selama setahun. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia maupun industri perbankan syariah, terutama keluarnya berbagai aturan yang mulai membatasi pertumbuhan sektor/jenis konsumsi (dalam hal ini terkait gadai emas) seperti aturan pembiayaan qardh beragun emas maupun pembiayaan kepemilikan emas di semester I-2012 dan pelaksanaan seminar internasional keuangan syariah pada bulan Mei 2012 yang mengetengahkan tema terkait pertumbuhan perbankan syariah yang tetap fokus kepada pembiayaan sektor/jenis produktif dimana telah ditampilkan pembicara dari kalangan perbankan syariah maupun pelaku usaha yang bergerak di sektor riil, sehingga dapat menjadi lesson learnt bagi yang lain. Selain itu, dilakukannya upaya memfasilitasi proses link and match bank syariah dengan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut, antara lain melalui business matching dan focus group discussion antara perbankan syariah dengan pengusaha. 2. Pengembangan dan Pengayaan Produk yang Lebih Terarah Sejalan dengan arah peningkatan diversifikasi segmen nasabah, Bank Indonesia akan memprioritaskan dukungan bagi pengembangan produkproduk yang terkait sektor produksi. Dukungan tersebut antara lain dapat diberikan dalam bentuk kajian produk dan penyempurnaan regulasi dan proses perizinan produk. Bank Indonesia tetap melanjutkan forum kerjasama tripartite dengan Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam mempercepat pengembangan produk-produk baru atau non standard, antara lain produk


7

lindung nilai. Selain itu juga, dikeluarkannya aturan yang memberikan insentif bagi produk yang lebih bervariasi (MMQ dan IMBT) dari produk yang sudah umum (murabahah) yaitu berupa aturan penerapan kebijakan Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP) bagi Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi BUS dan UUS. Lebih jauh, dalam konteks arah pengembangan bisnis dan produk perbankan syariah, pada tahun 2012 Bank Indonesia telah menyusun model bisnis perbankan syariah, serta product development strategic plan yang akan diluncurkan pada akhir tahun 2012, yang diharapkan dapat menjadi pijakan dan guidance bagi bagi otoritas maupun industri. Dapat ditambahkan pula upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam melakukan penyempurnaan kodifikasi produk perbankan syariah, melalui updating produk yang telah memperoleh perizinan dari Bank Indonesia serta review kembali pola kodifikasi dari semula lebih berfokus kepada akad menjadi lebih berfokus kepada produknya. 3. Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk Dengan Tetap Mengembangkan Infrastruktur Kelembagaan Bisnis Syariah Strategi kerjasama sinergis antara bank konvensional induk dengan bank syariah telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada arah kebijakan perbankan syariah tahun 2011, dan kembali diperkuat pada tahun 2012 yaitu dengan diselenggarakannya Forum Komunikasi Perbankan Syariah yaitu forum antara pimpinan perbankan syariah dengan Bank Indonesia pada pertengahan tahun 2012. Pada forum kali ini juga diundang direksi bank umum konvensional yang memiliki bank umum syariah, untuk dapat menegaskan kembali komitmen induk dalam mengembangkan bisnis syariahnya. Melalui penegasan komitmen dari strategi dan arah kebijakan tersebut diharapkan perbankan syariah dapat lebih menyejajarkan tingkat layanannya dengan bank umum konvensional (BUK) induknya antara lain

8


melalui kerjasama penggunaan fasilitas teknologi, jaringan kantor dan SDM. Tingkat penerapan strategi kerjasama ini yang merupakan salah satu upaya mendorong pertumbuhan bank syariah juga masih bervariasi. Pada beberapa bank, kerjasama yang dilakukan masih relatif terbatas baik di sisi jenis produk maupun jumlah jaringan kantor yang digunakan, antara lain karena proses penyesuaian infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan SDM yang masih berlangsung. Namun di bank lain, telah diterapkan secara progresif, misalnya mulai dalam bentuk dukungan permodalan dan ekspansi bisnis secara reguler, hingga pengembangan cross selling dan penyetaraan produk dengan dukungan infrastruktur seperti jaringan kantor dan IT, dan kebijakan SDM yang lebih integrated dengan memasukkan komponen aktivitas bisnis syariah yang dilakukan SDM BUK-nya sebagai komponen penilaian kinerjanya. Sementara penggunaan regulatory incentives oleh Bank Indonesia belum dilakukan pada tahun 2012, dengan pertimbangan kesiapan dan kemanfaatan pengaturan dan kebijakan yang akan dikeluarkan seharusnya dapat bermanfaat kepada seluruh atau sebagian besar pelaku industri perbankan syariah. Dengan demikian diharapkan pada tahun mendatang pelaku industri perbankan syariah akan lebih siap dan dapat memanfaatkan arah kebijakan dan pengaturan, sehingga ke depan akan dipertimbangkan penggunaan regulatory incentives dimaksud. 4. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Fokus pada Kesetaraan dan Keunikan (Parity & Distinctiveness) Ditengah terjadinya perlambatan perekonomian, perbankan syariah masih mengalami kenaikan jumlah rekening pembiayaan yang relatif cukup tinggi (71%) selama setahun terakhir (Oktober 2012, yoy). Hal ini menunjukkan masih relatif tumbuhnya minat dan permintaan terhadap produk perbankan syariah, serta masyarakat telah semakin mengenal dan merasakan kemanfaatan dari kehadiran bank syariah. Menyikapi


9

perkembangan tersebut, Bank Indonesia memandang bahwa citra “inklusif” industri perbankan syariah, yang juga semakin dikenali sebagai iB (ai-Bi), perlu terus dikomunikasikan kepada berbagai segmen yang relevan dan potensial. Bank Indonesia juga melakukan program komunikasi, sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui iB Campaign, dengan tema pokok perbankan syariah yang menghargai kerja keras, kemitraan dan kesetaraan, hal ini dlakukan antara lain berupa dukungan terhadap film Negeri 5 Menara, Blogshop dan Lomba Menulis Blog bekerjasama dengan Kompasiana (di Bandung, Surabaya dan Makassar), serta exposure media terkait dukungan BI dan iB pada berbagai media Dalam upaya mendorong pengembangan perbankan syariah, telah dilakukan kegiatan seperti dalam kegiatan Bobo Fair 2012 di Jakarta dan Surabaya (kerjasama dengan perbankan syariah), dengan tujuan lebih mendekatkan perbankan syariah dengan masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak usia baru lahir sampai usia sekolah menengah pertama. Selain itu BI juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan The 1st International Islamic Financial Inclusion Summit (IFIS) di Surakarta, serta bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BI dalam sosialisasi di daerah seperti Banyumas, Serang, Makasar, Cianjur dan Gorontalo. Selanjutnya telah dilakukan pula berbagai kegiatan seperti Training of Trainers (TOT) Perbankan Syariah bekerjasama dengan STAI Solok Nan Indah, sosialisasi dan bantuan teknis a.l. dalam Seminar Umum Ekonomi Syariah - UNJ; Diskusi Jakarta Foreign Correspondence Club; Bincang-Bincang Ramadhan dengan Jurnalis Ekonomi Syariah; The 3rd Muslim World Biz; dan Workshop ASBANDA. Selain itu, permintaan kegiatan wawancara oleh media antara lain kepada Majalah Kontan, Majalah Investor, Bloomberg, Komunitas Jurnalis Radio, Jurnalis Ekonomi Syariah, Jurnalis Kementerian Agama dan MQ TV. Menjelang berakhirnya tahun 2012, dilaksanakan program bulan ekonomi syariah pada bulan November - Desember 2012 yang diawali oleh Forum Riset Ekonomi Syariah (bekerjasama dengan IAEI) di Pekanbaru serta

10


diakhiri oleh Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah, Bazar Perbankan Syariah dan Lecture Series Tokoh Keuangan Syariah Internasional bekerja sama dengan IDB di bulan Desember 2012. Dalam berbagai program edukasi dan komunikasi perbankan syariah yang dilakukan selama tahun 2012, lebih difokuskan pada komunikasi kesetaraan “parity” dan keunikan “distinctiveness” produk perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah (iB financial literacy). Adapun untuk meningkatkan kompetensi SDM, telah dilakukan kerjasama dengan ICDIF – LPPI untuk Pelatihan Pembiayaan Mikro Perbankan Syariah bagi BUS, UUS dan BPRS serta Pelatihan Commercial Banking bagi BUS dan UUS sebanyak 4 kali pelatihan. 5. Peningkatan Good Governance dan Pengelolaan Risiko Penguatan tata kelola usaha atau good governance dan pengelolaan risiko masih diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perbankan yang senantiasa dapat terjaga sustainability-nya. Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dalam rangka menjaga aspek integritas dan transparansi bagi pengurus dalam pengelolaan bank yaitu berupa penyempurnaan ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia telah memperketat sanksi bagi mereka yang sengaja menyalahgunakan kewenangannya serta bagi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan pengurus bank bertanggung jawab penuh dalam batas-batas ketentuan perundangan yang berlaku, atas apa yang terjadi di bank mereka. Beberapa pengaturan dimaksud antara lain mengenai kejelasan kelengkapan dokumen dan waktu bagi calon pengurus dalam melakukan uji kemampuan dan kepatutan di Bank Indonesia, serta tidak adanya lagi aspek perhitungan materialitas terhadap keuangan atas dampak perbuatan yang dilakukan pengurus untuk pengenaan sanksi maupun jumlah tahun


11

pengenaan sanksi. Pengaturan pengenaan sanksi dimaksud yang antara lain berlaku terhadap pengurus existing, sekarang menjadi lebih diperlama waktunya supaya tidak dapat masuk kembali kedalam industri perbankan syariah, dari sebelumnya 2 tahun menjadi 3 tahun (dalam rangka lebih menimbulkan efek jera). Perbankan syariah juga diarahkan untuk terus memperkuat kemampuan pengelolaan risiko dan senantiasa menjaga prudential banking beserta pemenuhan Prinsip Syariahnya. Salah satunya, adalah menjaga perbankan syariah untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menjurus ke arah spekulasi. Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan untuk mencegah spekulasi dalam produk emas yaitu berupa ketentuan produk Bank Syariah dan UUS mengenai produk Qardh beragun emas yang diterbitkan tahun 2012 bertujuan untuk menjaga prinsip kehatihatian bank dan mencegah spekulasi pembiayaan beragun emas (gadai emas) di perbankan syariah dengan menerapkan batas maksimal plafon/ nasabah dan frekuensi perpanjangan pembiayaan. Selain itu untuk memitigasi risiko kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian serta melakukan disinsentif pembiayaan non produktif, Bank Indonesia telah menerbitkan pula ketentuan mengenai produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) bagi Bank Syariah dan UUUS. Lebih jauh lagi dalam rangka menghindari terjadinya arbitrase regulasi antar perbankan serta mengelola kebijakan makroprudensial yang dapat berpengaruh terhadap harga aset, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai penerapan kebijakan Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP) bagi Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagaimana diketahui bahwa krisis keuangan global memiliki keterkaitan dengan risiko likuiditas maupun permodalan perbankan, sehingga dalam rangka adopsi standar internasional pengelolaan risiko perbankan syariah maka direncanakan pada tahun 2012 Bank Indonesia akan mengeluarkan

12


hasil review penerapan standar internasional IFSB terkait manajemen risiko likuiditas selain review penerapan profit equalization reserve (PER) yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi risiko imbal hasil (rate of return risk, khususnya displacement risk). Selain itu juga, Bank Indonesia terlibat aktif dalam pembahasan manajemen risiko bagi perbankan syariah Internasional dalam workshop bersama IDB dan GARP. 6. Penguatan Sistem Pengawasan Sejalan dengan kebijakan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, efektivitas pengawasan bank terus ditingkatkan, terutama melalui penyempurnaan infrastruktur pengawasan. Bank Indonesia sedang mengembangkan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Syariah, yang merupakan sistem yang mengintegrasikan beberapa aplikasi perbankan syariah yang digunakan dalam proses pengawasan bank sehingga semua informasi pengawasan akan terintegrasi baik dari on site supervision maupun off site supervision sehingga memudahkan pengawas dalam mengakses informasi yang diperlukan. Sejalan dengan tuntutan kebutuhan informasi pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan berbasis risiko, penerapan Basel II dan perubahan standar pelaporan sistem akuntansi yang berlaku internasional, BI telah melakukan perubahan atas Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). Perubahan dalam LBUS ini juga diiringi dengan perubahan terhadap sistem pelaporan yang selama ini dilakukan, dari form based menjadi metode Extensible Business Reporting Languange (XBRL) yang mempergunakan kamus data dalam penyusunan LBUS 2012 (berlaku mulai pelaporan data bulan Juli 2013). Titik penting sistem pelaporan ini adalah bank syariah akan menyampaikan data dalam bentuk metadata (data individu tiap transaksi) dengan mengacu kepada kamus data LBUS. Perubahan sistem dan format LBUS 2012 tersebut telah di sosialisasikan kepada seluruh BUS/UUS dan dilaksanakan juga coaching clinic untuk mendukung kesiapan bank syariah


13

di dalam implementasi sistem tersebut. Seiring dengan perubahan sistem pelaporan tersebut, diharapkan akan memberikan efisiensi dan fleksibilitas pelaporan, sekaligus pioner di dalam industri perbankan nasional. Pengembangan sistem pelaporan BUS ini merupakan bagian dari integrasi sistem pelaporan BI dalam kerangka Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). Dalam rangka melengkapi infrastruktur pengawasan BPRS, Bank Indonesia telah menyusun aplikasi dan pedoman penilaian pengawasan dini BPRS yang mulai diimplementasikan pada awal tahun 2012. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga telah mengembangkan aplikasi Enterprise Data Warehouse (EDW) bagi pengawas untuk mendukung penyediaan informasi dari sisi perkembangan BPRS secara industri (statistik) dan kebutuhan simulasi data keuangan BPRS secara individual yang bersumber dari Laporan Berkala BPRS, EWS BPRS, dan Simwas BPRS. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan intuisi pengawas bank syariah dalam mendeteksi permasalahan bank lebih awal dan dapat menyelaraskan kegiatan off-site dan on-site supervision. Sementara itu, infrastruktur pengawasan lain yang sedang tahap pengembangan adalah sistem pelaporan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Pedoman Panel Pengawasan BPRS. Sistem pelaporan RBB merupakan penyempurnaan dari Simwas BPRS berupa penyediaan informasi RBB (BPRS) dan realisasinya secara web based sehingga diharapkan informasi yang disajikan lebih aktual dan tepat waktu. Sedangkan Forum Panel Pengawasan BPRS merupakan bentuk proses quality assurance pengawasan BPRS. Sejalan dengan pengembangan konsep pengawasan bank umum konvensional, dilakukan juga penyempurnaan terhadap konsep pengawasan bank syariah dengan rencana penerapan konsep Risk Based Bank Rating Syariah (RBBR-S) dengan menambahkan dua risiko terkait aspek syariah, yaitu Risiko Imbal Hasil (rate of return risk) dan Risiko Investasi (equity investment risk). Dalam hal ini termasuk juga mempersiapkan infrastruktur

14


pengawasan (SIP Syariah) yang menerapkan konsep RBBR Syariah yang dilengkapi juga dengan informasi statistik. Sementara berkenaan dengan standar akuntansi perbankan syariah, BI bersama IAI dan perbankan syariah telah melakukan pembahasan materi penyempurnaan Pedoman Akutansi Perbankan Syariah (PAPSI) tahun 2003. Penyempurnaan tersebut akan menghasilkan dua produk yaitu : (i) PAPSI BUS/UUS dan (ii) PAPSI BPRS (PSAK ETAP). Pengklasifikasian PAPSI dalam dua kelompok tersebut dalam rangka mengakomodasi kompleksitas dan perkembangan industri. Selain pembahasan dengan industri/IAI/Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk persiapan penerapan PSAK 102 (Akuntansi Murabaha), dan rencana pembahasan lanjutan guna mencapai kesepakatan penerapan PSAK 102 di perbankan syariah. Selain penyempurnaan infrastruktur pengawasan tersebut, BI juga secara regular terus melaksanakan program pelatihan pengawas bank syariah dalam rangka peningkatan kompetensi pengawas baik tingkat dasar, menengah dan advance. Disamping pelatihan regular tersebut, terdapat pula pelatihan khusus seperti: penaksir emas untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan menilai emas karena produk ini salah satu trend bisnis perbankan syariah, RBBR untuk pendalaman konsep pengawasan, pelatihan EWS, Simwas dan EDW. Dengan penyempurnaan baik infrastruktur maupun SDM pengawasan bank syariah, diharapkan kedepan pengawasan bank syariah akan lebih tajam dan berkualitas. 1.7

Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Linkage BUS dan UUS Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir)


15

sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial ini, juga dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat. Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi sosial dan linkage, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: (i) dana CSR Rp42,2 milyar, (ii) dana ZISW Rp52,7 milyar, (iii) linkage program BPRS Rp207,2 milyar dan (iv) linkage program BMT Rp439,2 milyar. Hal ini dapat terlihat dari gambar dibawah.

Grafik 1. Pertumbuhan Dana Sosial/Linkage (Rp juta)

500000 400000 300000 200000 100000 0 2009

Dana CSR

16

2010

Dana ZISW


2011

Linkage BPRS

2012 (Oktober) Linkage BMT

Grafik 1.2. Rata-rata Growth Dana Sosial/Linkage (%) 100,00

50,00

0,00

Dana CSR

Dana ZISW

Linkage BPRS

BPRS Penerima

Linkage BMT

BMT Penerima


17

Bab

2

KONDISI PEREKONOMIAN, DAMPAK TERHADAP PERBANKAN DAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH Industri perbankan syariah nasional hingga bulan Oktober 2012 masih berada dalam fase pertumbuhan yang tinggi yaitu 37% (lihat gambar 2.1). Perkembangan ini tentu memberikan harapan positif bagi perkembangannya pada tahun 2012. Namun yang menonjol pada tahun ini adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan yang signifikan akibat perlambatan pada sisi pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK). Optimisme untuk tetap tumbuh masih terpelihara dalam industri perbankan syariah. Terlebih lagi ketika perekonomian secara global diprakirakan akan membaik pada tahun 2013. Dengan begitu ekonomi nasional pada tahun depan diprakirakan akan mampu tumbuh lebih baik.

Grafik 2.1. Perkembangan Industri Perbankan Syariah (BUS + UUS)

200,000,000

(%) 60

180,000,000 160,000,000

50

140,000,000 120,000,000

40

100,000,000 80,000,000 60,000,000

30 20

40,000,000

10

20,000,000 0

2006

2007

Asset (left axis)

2008 GAsset

2009

2010

2011

GFinancing

Sep

Mei

Jan

Sep

Mei

Jan

Sep

Mei

Jan

Sep

Mei

Jan

Sep

Mei

Jan

Sep

Mei

Jan

Sep

Mei

Jan

0

2012 GDeposit

19

Perekonomian global yang membaik tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang akhirnya memiliki pengaruh positif bagi kinerja bank syariah pada tahun depan. Dengan kondisi dalam negeri yang masih relative stabil dan optimisme pada dinamika perekonomian global diharapkan mampu mendorong tingkat preferensi dan kepercayaan pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi usaha. Pelambatan kinerja pada aspek DPK yang terjadi pada tahun 2012 memberikan pelajaran berharga bagi industri untuk juga memperhatikan harmonisasi kebijakan dengan lembaga terkait khususnya lembaga pemerintah, mengingat pelambatan tersebut berasal dari penarikan DPK oleh Kementerian Agama untuk ditempatkan di Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Harmonisasi ini pada dasarnya merupakan salah satu potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah nasional karena jika berkaca dari negara lain peran lembaga pemerintah (termasuk institusi komersial/swasta (BUMN) yang dimiliki pemerintah) sangat signifikan dalam membesarkan portfolio perbankan syariah, baik sisi pendanaan maupun pembiayaan. 2.1

Kondisi Perekonomian Dunia dan Domestik Berdasarkan analisis IMF dalam World Economic Outlook Update (WOE-IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2012 diprakirakan sebesar 3,5%. Namun pada tahun 2013 pertumbuhan diprakirakan akan membaik menjadi 3,9%. Indikasi pelambatan pertumbuhan dunia ekonomi dunia, terlihat pada dua motor ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan China. Berdasarkan data yang dirangkum oleh US Department of Commerce, Amerika Serikat hanya mencatat pertumbuhan sebesar 1,5% di triwulan II-2012, sedangkan pada triwulan I-2012 perekonomian Amerika Serikat tumbuh 2%. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat yakni dari 1,9% (triwulan I-2012) menjadi 1,8% (triwulan II-2012), kondisi ini di luar perkiraan World Bank dan IMF. Hal ini mengindikasikan bahwa krisis Eropa sudah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Perekonomian Eropa masih melemah seiring dengan implementasi kebijakan penghematan fiskal yang berdampak pada tertekannya aktivitas ekonomi khususnya di pasar tenaga kerja. Selain itu, perekonomian dunia yang tumbuh lebih rendah

20


mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan dunia. IMF memprakirakan volume perdagangan dunia di tahun 2012 hanya tumbuh 3,8% (lebih rendah dari perkiraan sebelumnya) dan juga lebih rendah dari tahun 2011 (5,9%).

Tabel 2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi WEO-IMF

Asia Pacific Concencus Forecast

World Bank

Asia Development Bank Forecast

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Word Output

3,9

3,5

3,9

2,7

2,5

3,0

- 3,32 3,85

Advanced Economies

1,6

1,4

1,9

1,6

1,4

1,9

-

1,4

1,8

Amerika Serikat

1,7

2,0

2,3

1,7

2,1

2,4

1,8

2,1

2,3

1,7

1,9

2,2

-0,7

2,4

1,5

-0,7

2,4

1,5

-0,7

2,5

1,4

-0,7

2,2

1,5

1,5

-0,3

0,7

1,6

-0,3

0,7

1,5

-0,2

0,7

1,5

-0,7

0,8

7,8

7,1

7,5

6,1

5,3

5,9

7,1

6,4

6,9

7,2

6,6

7,1

Jepang Eropa Developing Asia* China

9,2

8,0

8,5

9,2

8,2

8,6

9,2

8,1

8,4

9,2

8,2

8,5

India

7,1

6,1

6,5

6,9

6,6

6,5

6,9

6,3

7,2

6,5

6,5

7,3

ASEAN 5

4,5

5,4

6,1

-

-

-

-

-

-

4,5

5,6

5,9

-

-

-

6,5

6,0

6,5

6,5

6,0

6,2

6,5

6,4

7,3

Indonesia Malaysia

-

-

-

-

-

-

5,1

4,2

4,7

5,1

4,0

5,0

Philipina

-

-

-

-

-

-

3,9

4,7

4,9

3,7

4,8

5,0

Thailand

-

-

-

0,1

4,3

5,2

0,1

5,3

4,5

0,1

5,5

5,5

Vietnam

-

-

-

-

-

-

6,0

5,3

6,2

5,9

5,7

6,2

Latin America And the Caribbean

4,5

3,4

4,2

4,3

3,5

4,1

4,2

3,3

4,0

-

-

-

Middle East and North Africa

3,5

5,5

3,7

1,0

0,6

2,2

-

-

-

-

-

-

Sub-Saharan Africa

5,2

5,4

5,3

4,7

5,0

5,3

-

-

-

-

-

-

*) IMF : China, India, Malaysia, Thailand, Philipina, Indonesia. • : Proyeksi., e: Estimasi Sumber: IMF, ADB, World Bank, diolah

Dengan prakiraan bahwa geliat positif ekonomi akan terjadi pada tahun depan, pada tahun 2013 diprakirakan perekonomian dunia akan tumbuh 3,9% (WOE-IMF). Perekonomian AS diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pemulihan perekonomian dunia pada tahun 2013. Sementara itu, kebijakan budget deficit yang diterapkan oleh negara Eropa belum menunjukkan


21

hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dengan semakin memburuknya perekonomian Yunani dan sudah berdampak kepada perekonomian beberapa negara antara lain Perancis dan Finlandia. Namun secara keseluruhan tahun 2013 diprakirakan pertumbuhan ekonomi Eropa positif dibandingkan dengan tahun ini. Di sisi lain, prediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN5 cukup optimis dengan laju pertumbuhan yang meningkat dibandingan dengan kawasan lain di dunia. Geliat negara-negara tujuan ekspor pada tahun 2013 diharapkan mampu mendorong kinerja ekspor negara developing countries, meskipun peningkatan arus modal asing khususnya Foreign Direct Investment (FDI) yang cukup tinggi serta masih tingginya konsumsi domestik merupakan pendukung utama pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih optimis. (lihat Tabel 2.1.). Khusus untuk kondisi Indonesia, hampir semua lembaga keuangan dunia memperkirakan pada tahun 2013 Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun ini, bahkan Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan mencapai 7,3%. Prakiraan positif ini tentu akan mendorong tingkat kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih baik, baik dari sektor luar negeri maupun domestik. Sepanjang tahun 2012 Bank Indonesia memutuskan untuk menetapkan dan mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dinilai masih konsisten dengan tekanan inflasi yang rendah dan terkendali sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2012 dan 2013, yaitu 4,5% ± 1%. Sejalan dengan dinamika perekonomian dan sejumlah kebijakan yang ditempuh selama ini, tekanan ketidakseimbangan eksternal mulai mereda dengan defisit transaksi berjalan yang telah menurun dan neraca pembayaran yang kembali mengalami surplus. Nilai tukar rupiah juga bergerak sesuai kondisi pasar dengan intensitas depresiasi yang menurun. Sementara itu, perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik, meskipun sedikit melambat akibat menurunnya ekspor karena dampak berlanjutnya pelemahan ekonomi global. Ke depan, Bank Indonesia mengarahkan kebijakannya untuk mengelola keseimbangan eksternal ke tingkat yang berkesinambungan dengan tetap

22


memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia menilai bahwa perekonomian domestik sejauh ini masih tumbuh cukup baik walaupun mengalami sedikit perlambatan. Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2012 tumbuh 6,2%, sedikit lebih rendah dari prakiraan akibat penurunan kinerja ekspor yang masih berlanjut. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan kembali meningkat, ditopang oleh konsumsi dan investasi domestik yang tetap kuat. Ekspor diprakirakan juga akan mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian beberapa negara mitra dagang utama, meskipun masih dibayangi ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2012 diprakirakan tumbuh 6,3% dan pada tahun 2013 meningkat menuju kisaran 6,3%-6,7%. Keseimbangan eksternal dalam perekonomian juga mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III2012 turun menjadi 2,4% dari PDB, lebih rendah dari triwulan II-2012 sebesar 3,5% dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca transaksi perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi, sementara beberapa komoditas ekspor nonmigas seperti CPO mulai tumbuh positif. Transaksi Modal dan Finansial (TMF) mencatat peningkatan surplus yang lebih besar, terutama didorong oleh investasi langsung (FDI), sehingga secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III-2012 kembali mencatat surplus. Ke depan, NPI pada triwulan IV-2012 diprakirakan akan mengalami surplus yang lebih besar, ditopang oleh membaiknya transaksi berjalan dan meningkatnya surplus TMF, khususnya investasi langsung.


23

Dengan perkembangan tersebut, jumlah cadangan devisa pada akhir Oktober 2012 meningkat sehingga mencapai 110,3 miliar dolar AS atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Inflasi tetap terkendali dan diprakirakan pada akhir tahun akan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 2012 sebesar 4,5%±1%. Inflasi IHK pada Oktober 2012 tercatat 0,16% (mtm) sehingga secara tahunan sebesar 4,61% (yoy). Inflasi inti masih terkendali, meskipun sedikit meningkat menjadi 4,59% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan sewa dan kontrak rumah. Secara fundamental, terkendalinya inflasi inti dipengaruhi oleh turunnya imported inflation sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan dan energi global, relatif terjaganya stabilitas rupiah, stabilnya ekspektasi inflasi, serta respons sisi penawaran yang memadai. Sementara itu, perkembangan harga bahan pangan (volatile food) mencatat deflasi didorong oleh koreksi harga komoditas pangan seiring dengan meningkatnya pasokan. Di sisi lain, inflasi administered prices juga terjaga pada level yang rendah seiring dengan tidak adanya kebijakan Pemerintah di bidang harga barang dan jasa yang bersifat strategis. 2.2.

Dampak Makro Ekonomi terhadap Perbankan dan Perbankan Syariah Secara nasional, kondisi ekonomi makro yang positif diharapkan mampu mendorong kinerja industri perbankan nasional lebih baik pada tahun 2013. Sementara itu, sepanjang tahun 2012 stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga dengan baik. Kinerja industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Pertumbuhan kredit hingga akhir September 2012 mencapai 22,9% (yoy). Perlambatan terutama pada kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 21,9% (yoy) sementara kredit konsumsi tumbuh relatif stabil sebesar 19,6% (yoy). Namun, kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 30,4% (yoy), dan diharapkan

24


dapat meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Perbankan ke depan masih mendominasi sistem keuangan berdasarkan total aset lembaga keuangan di Indonesia. Dari sisi ketahanan permodalan bank, sampai dengan akhir tahun 2012 perbankan terindikasi masih mampu menyerap risiko memburuknya ekonomi Eropa dan AS. Hal ini terutama dikarenakan jumlah eksposur aset perbankan yang berasal dari luar negeri tidak terlalu signifikan dibandingkan total asset perbankan dari dalam negeri.

Grafik 2.2. FDR, CAR Dan NPF Perbankan Syariah (BUS + UUS) 6 Tahun Terakhir (%)

(%)

25,00

120,00

20,00

100,00 80,00

15,00 60,00 10,00 40,00

Mar Jun Sep

Mar Jun Sep

Mar Jun Sep

Mar Jun Sep

0,00 Mar Jun Sep

0,00 Mar Jun Sep

20,00

Mar Jun Sep

5,00

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAR

NPF Gross

NPF Net

FDR

Sepanjang tahun 2012 dampak makro ekonomi berupa krisis keuangan global yang cenderung melambatkan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia, diyakini memiliki pengaruh yang minimal terhadap industri perbankan syariah nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah yang masih relatif tinggi. Penurunan aset industri yang signifikan dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2012 lebih karena akibat dari penurunan DPK yang cukup tajam. Penurunan ini disebabkan


25

oleh penarikan yang cukup besar dana pemerintah (Kementerian Agama) untuk keperluan pengembangan ekonomi sektor lain. Dengan demikian, pelambatan pertumbuhan industri perbankan syariah lebih akibat kondisi domestik dan bersifat non-ekonomi. Sepanjang tahun 2012, kinerja industri perbankan syariah nasional relatif cukup baik, dimana; (i) fungsi intermediasi ada pada tingkat yang optimal (rata-rata FDR 2012 sebesar 96,5%); (ii) tingkat kecukupan modal (CAR) masih jauh di atas minimum 8% (rata-rata CAR 2012 sebesar 15,5%); dan (iii) tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di bawah 5% (rata-rata NPF 2012 sebesar 2,79%).

Grafik 2.3. Break Down Pembiayaan Perbankan Syariah Pertanian 50.0%

Lain-Lain

Pertambangan

40.0% 30.0% 20.0%

Jasa Sosial

Industri Pengolahan

10.0% 0.0% Jasa dunia Usaha

Listrik, gas dan air

Pengangkutan

Konstruksi Perdagangan iB

Nasional

Sementara itu, portfolio pembiayaan perbankan syariah secara sektoral ekonomi mulai identik dengan portfolio kredit perbankan nasional, dimana pembiayaan di sektor konsumtif, jasa bisnis dan perdagangan masih mendominasi (lihat gambar 2.3). Secara keseluruhan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 40,4% (YoY per-Oktober 2012). Dengan demikian, kondisi

26


perekonomian global yang membaik dan geliat ekonomi domestik yang semakin positif diharapkan memberikan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan nasional yang lebih baik pada tahun 2013. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan dampak makro ekonomi berupa perbaikan kondisi ekonomi pada tahun 2013 akan berdampak positif dan diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. 2.3.

Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah 2013 Proyeksi industri perbankan syariah sepanjang tahun 2012 relatif cukup akurat antara lain proyeksi total asset, pembiayaan, DPK dan market share. Secara umum, kinerja industri perbankan syariah selama tahun 2012 masih sesuai dengan yang diproyeksikan. Untuk tahun 2013, proyeksi perkembangan perbankan syariah masih terdiri dari 3 skenario yaitu: (i) skenario pesimis, (ii) skenario moderat dan (iii) skenario optimis. Skenario pesimis terjadi apabila ekspansi perbankan syariah mengalami tekanan baik dari faktor internal maupun eksternal. Tekanan dari internal bersumber antara lain dari semakin terbatasnya funding yang berhasil dihimpun dari publik khususnya kemampuan beberapa bank tertentu dan cukup dominan, yang semakin menurun dalam meningkatkan DPK. Dengan demikian ekspansi pembiayaan yang dilakukan menjadi semakin terbatas dan dibutuhkan target funding baru untuk memperbesar operasi bank syariah seperti nasabah korporasi dan pemerintah yang lebih besar. Tekanan dari faktor eksternal bersumber dari menurunnya kinerja perekonomian nasional. Sementara kinerja pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah sensitif terhadap stabilitas perekonomian domestik. Perekonomian Eropa yang masih dalam kondisi krisis, sedikit banyak berdampak kepada perekonomian nasional walaupun sejauh ini perekonomian Indonesia masih tumbuh positif dengan kecepatan yang melambat.


27

Skenario moderat adalah ketika akselerasi perbankan syariah saat ini terus berlanjut dan tidak banyak mengalami tekanan atau tetap didukung oleh faktor-faktor organik. Ekspansi pembiayaan terus berlanjut dan peningkatan DPK terus meningkat untuk mengimbangi sisi aset. Tahun 2013 Kementerian Agama disinyalir akan kembali menempatkan dana haji di perbankan syariah sebesar 30% bahkan berpotensi lebih besar dari persentase tersebut. Selain itu, penerapan ketentuan multiple license industri perbankan nasional dapat membawa konsekuensi peningkatan kewajiban modal pemilik di bank-bank umum termasuk di bank syariah. Hal ini tentunya mendukung ekspansi perbankan syariah ke depan. Skenario optimis apabila faktor-faktor non organik terjadi bersamaan dengan faktor-faktor organik (skenario moderat) seperti dibukanya bank-bank syariah baru, spin off UUS menjadi BUS, konversi bank konvensional menjadi bank syariah termasuk meningkatnya penempatan dana pemerintah di bank syariah (dana haji, sukuk, dll). Grafik 2.4. Proyeksi dan Realisasi Total Asset 4,500,000,000 4,000,000,000

330,000,000

actual

280,000,000

3,500,000,000

estimation

3,000,000,000

230,000,000

2,500,000,000 2,000,000,000

180,000,000

1,500,000,000 1,000,000,000

130,000,000

500,000,000 80,000,000

0 Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov

2011 Asset CB (actual) Asset IB (pesimist)

28

2012 Asset CB (moderate) Asset IB (moderate)


2013 Asset IB (actual) Asset IB (optimist)

Dengan berbagai skenario tersebut, total aset tahun 2013 diproyeksikan menjadi Rp255 triliun (skenario pesimis), Rp269 triliun (skenario moderat), dan Rp296 triliun (skenario optimis) (lihat Gambar 2.4.). Sementara market share sebesar 5% diperkirakan akan tercapai antara April 2013-Mei 2013 dan akhir 2013 diperkirakan market share telah menjadi 6,5% (lihat gambar 2.5).

Grafik 2.5. Proyeksi Market Share

6.7 6.2 5.7 5.2

5% 4.32%

4.7 4.2

4.26%

3.7 3.2 Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov

2011

2012

Market Share (aktual)

2013 Market Share (estimasi)

Sementara itu, total DPK pada akhir tahun 2013 diperkirakan menjadi sebesar Rp168 triliun (pesimis), Rp177 triliun (moderat), dan Rp186 triliun (optimis). (lihat Gambar 2.6). Sedangkan total pembiayaan tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp200 triliun (pesimis), Rp211 triliun (moderat) dan menjadi sebesar Rp222 triliun (optimis). (lihat gambar 2.7).


29

Grafik 2.6. Proyeksi dan Realisasi Total DPK 200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000

estimation

actual

60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov

2011 DPK IB (actual)

2012 DPK IB (pesimist)

2013 DPK IB (moderate)

DPK IB (optimist)

Grafik 2.7. Proyeksi dan Realisasi Total Pembiayaan 250,000,000 230,000,000 210,000,000 190,000,000 170,000,000 150,000,000 130,000,000

actual

estimation

110,000,000 90,000,000 70,000,000 50,000,000

Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov

2011

2012

Financing IB (actual) Financing IB (moderate)

30


2013 Financing IB (pesimist) Financing IB (optimist)

Tabel 2.2. Proyeksi dan Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan Tahun 2013 Pesimis (Rp. Triliun)

Moderat (%)

(Rp. Triliun)

Optimis (%)

(Rp. Triliun)

(%)

Aset

255

36 %

269

44%

296

58%

DPK

168

17%

177

23%

186

29%

Pembiayaan

200

36%

211

43%

222

50%

Grafik 2.8. Proyeksi Aset, DPK dan Pembiayaan Tahun 2013 (Rp. Triliun)

300 250 200 150 100 50 0

Aset Pesimis

DPK Moderat

PYD Optimis


31

Grafik 2.9. Proyeksi Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan Tahun 2013 (%) (%) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Aset Pesimis

32

DPK Moderat


PYD Optimis

Bab

3 ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH 2013

Memasuki tahun 2013, perekonomian dunia masih dibayangi oleh perlambatan perekonomian negara-negara maju seperti AS dan Eropa. Pemulihan ekonomi global akan lambat dan kemungkinan akan diperpanjang. Untuk mengisi kekurangan permintaan agregat yang sedang berlangsung di negara maju, sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mengambil peluang perdagangan, investasi, dan keuangan. Ekonomi Asia menunjukkan ketahanannya di tengah dampak krisis global. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi rendah, sistem keuangan yang sehat, dan keseimbangan fiskal yang sehat. Kondisi Asia tahun 2012 diperkirakan mempunyai pertumbuhan 6,1%, inflasi 4,7%, dan surplus transaksi berjalan sebesar 1,6% dari PDB. Optimisme untuk prospek 2013 diproyeksikan pertumbuhan menjadi sebesar 6,7%, inflasi dapat turun menjadi 4,6%, dan surplus transaksi berjalan meningkat menjadi 1,7% dari PDB. Wilayah ini akan memainkan peran utama untuk mendukung ekonomi global. Pertama, keberhasilan dalam mengatasi dampak krisis 1997/98 melalui restrukturisasi kredit dan rekapitalisasi bank-bank di Asia membuat sektor keuangan Asia jauh lebih sehat dan terbukti tahan dalam menghadapi krisis 20082009. Kedua, dasar fundamental yang kuat dalam kebijakan makroekonomi dan keuangan yang sehat. Kebijakan makroekonomi terwujud dalam kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain mengadopsi prinsip standar internasional untuk memperkuat kesehatan untuk sektor keuangan dan peran intermediasi bagi perekonomian. Ketiga, strategi perekonomian terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

33

Ditandatanganinya the ASEAN Economic Community (AEC), yang melahirkan the AEC Blueprint menyatakan bahwa pada tahun 2015 akan diperkuat integrasi perekonomian global dan bilateral dengan empat pilar: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan wilayah yang terintegrasi dengan perekonomian global. Selain itu, terdapat kerja sama regional dalam lingkup yang lebih luas seperti ASEAN + 3 untuk meningkatkan kerjasama intra-regional. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia mempunyai pertumbuhan ekonomi terstabil di Asia bahkan dunia dalam 20 (dua puluh) triwulan terakhir. Dalam delapan tahun terakhir perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan rata-rata sekitar 6,1– 6,2% per tahun. Selain itu, Indonesia sebagai pelopor dalam penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang efektif. Sehingga mampu memitigasi risiko kredit dan mencegah pelarian modal, tanpa harus menaikkan suku bunga.Sejak Oktober 2011 Bank Indonesia merupakan bank sentral pertama di kawasan Asia yang menurunkan suku bunga kebijakan. Dalam tiga tahun terakhir laju inflasi menunjukkan tren menurun, nilai tukar menunjukkan fluktuasi dalam batas wajar dan selaras dengan nilai fundamentalnya. Dengan dinamika risiko makro yang menurun dan stabilitas sistem keuangan yang kuat, saving-investment menjadi berkontributif terhadap penguatan fondasi struktural perekonomian. Rasio investasi terhadap PDB melampaui levelnya sebelum krisis 1997/1998. Daya tahan perbankan yang kuat menjadi peredam guncangan (shock absorber) bagi perekonomian. Daya redam ini ditopang oleh kekuatan modal yang memadai dalam menyerap risiko dan efektifnya pengaturan dan pengawasan perbankan. Ketahanan dan sistem pengawasan perbankan yang efektif telah mendorong perbankan menjalankan fungsi intermediasi penyaluran pembiayaan secara maksimal dan disertai dengan tingkat kredit bermasalah yang masih terkendali. Perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan nasional, dalam menetapkan arah kebijakan perbankan syariah ke depan tidak terlepas dari kebijakan perbankan nasional sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia dalam pertemuan Bankers Dinners tanggal 23 November 2012 lalu. Arah kebijakan perbankan

34


syariah akan mengacu kepada 3 (tiga) koridor yang saling terkait yaitu : (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi intermediasi, termasuk program keuangan inklusif, yang dapat lebih bermanfaat bagi perekonomian serta masyarakat yang lebih luas. Dalam rangka terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah, terlebih pada tahun 2013 yang merupakan tahun transisi pengawasam mikroprudential perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2014, Bank Indonesia memandang perlu dilakukannya langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah yang difokuskan pada hal-hal berikut : 1. Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor Ekonomi Produktif dan Masyarakat yang Lebih Luas. Potensi Indonesia di tengah optimisme Asia sebagai mesin utama penggerak perekonomian dunia dan bonus demografi Indonesia telah memberikan peluang yang besar tetap tumbuhnya perekonomian Indonesia. Arah pengembangan yang sesuai untuk memberikan multiflier effect yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan turut menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Dukungan pembiayaan kepada sektor produktif tidak hanya akan meningkatkan market share perbankan syariah namun juga akan mendukung perekonomian nasional yang lebih berdikari. Seperti halnya arah perbankan syariah pada tahun yang lalu, di tahun 2013 perbankan syariah diarahkan untuk mengembangkan pelayanan akan pembiayaan sektor-sektor produksi. Beberapa terobosan yang dapat ditempuh antara lain dengan memasuki sektor-sektor yang mendapatkan prioritas dari pemerintah seperti konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan industri kreatif, sektor produktif untuk start up business, dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta proyek-proyek skala prioritas dalam inisiatif MP3EI (Master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia). Pada tahun 2012, fokus pembiayaan


35

kepada sektor produktif ini sudah mulai terlihat hasilnya di perbankan syariah, dimana sebagai akibatnya terlihat dari melambatnya pertumbuhan pangsa sektor konsumsi (jasa dunia usaha + jasa sosial + lain-lain) terhadap total pembiayaan kepada berbagai sektor ekonomi dan melambatnya pertumbuhan pangsa pembiayaan jenis konsumsi terhadap total pembiayaan (modal kerja + investasi + konsumsi) dibandingkan tahun sebelumnya (yoy, posisi September).

Grafik 3.1. Perlambatan Pertumbuhan Pangsa Konsumsi Perbankan Syariah (%) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 GPangsa sektor konsumsi

GPangsa pembiayaan konsumsi

2011

2012

Selain ke sektor produktif, pembiayaan perbankan syariah diarahkan juga agar lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia telah mendorong hal ini kepada bank syariah melalui langkah supervisory action. Kedepan tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia akan mengeluarkan regulasi terkait dengan hal ini. Berada pada level playing field yang sama dengan perbankan konvensional, yang telah memiliki keunggulan struktur pendanaan yang lebih efisien dan jenis pembiayaan yang lebih familiar bagi masyarakat merupakan tantangan tersendiri

36


bagi perbankan syariah. Selain itu, dimaklumi bahwa beberapa bank konvensional merupakan ‘pemain’ yang handal dan lebih unggul dalam pembiayaan produktif yaitu dalam segi permodalan dan infrastruktur baik dalam bentuk jaringan kantor maupun teknologi informasi serta Sumber Daya Manusia. Selain membutuhkan kompetensi dari industri syariah termasuk Sumber Daya Insani (SDI), perbankan syariah juga membutuhkan akses informasi dalam mendapatkan market pembiayaan produktif. Kemampuan SDI berperan sangat strategis dalam mendukung market inteligence baik dalam menganalisa pembiayaan maupun untuk memasarkan produk-produk syariah yang tepat untuk sektor produktif dimaksud. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan turut menjembatani knowledge and skill gap yang masih menjadi kendala industri perbankan syariah. Bentuk dukungan dari Bank Indonesia lebih lanjut antara lain berupa kajian model bisnis perbankan syariah dan finalisasi indeks sektor riil yang menghasilkan informasi untuk dapat lebih mencerminkan hasil usaha dari sektor riil yang nantinya akan dibiayai oleh perbankan syariah. Beberapa upaya untuk memperkecil gap tersebut akan ditempuh baik melalui pelatihan, workshop, seminar, maupun bentuk komunitas antar SDI perbankan syariah. Namun demikian, keberhasilan perbankan syariah untuk lebih berani melakukan terobosan melalui pembiayaan sektor produktif tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari industri perbankan syariah sendiri. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan dapat menyiapkan rencana pengembangan bisnis ke sektor-sektor produksi. Disamping itu, perbankan syariah juga perlu mempersiapkan pengendalian risiko terkait konsentrasi usahanya, antara lain melalui persiapan manajemen risiko produk. Arah kebijakan ke sektor produktif tersebut juga harus diimbangi dengan pemerataan layanan untuk memberikan inklusivitas perbankan syariah pada seluruh masyarakat yang melintasi batas-batas daerah dan batas kemampuan ekonomi. Merujuk keberadaan perbankan syariah yang telah meliputi 33 propinsi di seluruh Indonesia dan kedekatan psikologis dengan lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memberikan ciri khas inklusivitas bank syariah pada seluruh daerah


37

masyarakat di Indonesia. BMT dapat menjangkau daerah yang terpencil sekalipun. Kerjasama sinergis untuk memberikan layanan perbankan yang inklusif dapat disediakan oleh bank syariah melalui pembiayaan kepada BMT baik melalui skim channeling, executing maupun sebagai penyedia likuiditas terakhir (APEX bank) serta technical assistance. Kemudahan pembukaan loket layanan perbankan syariah di daerah-daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa akan digalakan sebagai dukungan pemberdayaan daerah serta implementasi financial inclusion oleh perbankan syariah. Dalam rangka memastikan fungsi intermediasi yang lebih fokus kepada sektor produktif dan pembiayaan kepada masyarakat yang lebih luas, maka sebagaimana perbankan konvensional akan ditetapkan target pembiayaan produktif termasuk pembiayaan UMKM kepada perbankan syariah sebesar minimum 20%. Diharapkan bank syariah dapat tumbuh bersama dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat yang lebih merata di Indonesia. Untuk itu, bank syariah diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai opsi dalam kebijakan pembukaan outlet layanan, dalam rangka perluasan jaringan dan meningkatkan market share sekaligus berperan dalam program financial inclusion. Selain itu, kawasan di luar Jawa merupakan kawasan yang menjanjikan untuk memperbesar pangsa perbankan syariah, yang terlihat dari mulai tumbuhnya sentra-sentra pertumbuhan di luar Jawa selama periode tahun 2000 – 2010 sebagaimana tercermin dari pertumbuhan di wilayah Sumatera (246%) dan Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) sebesar 248% yang lebih tinggi dari wilayah Jawa sebesar 228%. 2. Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Sektor Produktif Dengan berbagai pertimbangan seperti diversifikasi segmen nasabah, market share yang tumbuh lebih cepat, dan multiflier effect yang lebih besar, Bank Indonesia akan memprioritaskan dukungan bagi pengembangan produk-produk yang terkait sektor produktif dan dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui penyempurnaan

38


regulasi, proses perizinan produk, kajian produk dan diseminasi knowledge dan skill untuk analis pembiayaan/sektor produktif melalui kegiatan a.l workshop, lokakarya, dan seminar. Pertumbuhan sektor produktif yang ekspansif dan berkesinambungan membutuhkan prasyarat pengembangan infrastruktur dan struktur industri yang efisien dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan melakukan kajian efisiensi dan cost structure perbankan syariah dan potensi pengembangan skim pembiayaan Islamic Microfinance yang selama ini bergerak di sektor produktif dan menyasar sebagian besar penduduk Indonesia. Selain itu juga arah pembiayaan ke sektor produktif dapat melalui pengembangan sektor korporasi dan infrastruktur (a.l mendukung MP3EI), yang pada pelaksanaannya memerlukan dukungan modal, manajemen risiko dan sumber dana serta dukungan risk appetite pemilik/pengurus. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan mendukung eksplorasi yang dilakukan bank atau asosiasi perbankan syariah untuk mendapatkan pendanaan maupun menyalurkan pembiayaan dengan produk yang lebih sophisticated termasuk, jika diperlukan, menjajaki opsi regulatory approah (a.l insentif produktif dan disinsentif produk konsumsi). Bank Indonesia akan terus menyempurnakan regulasi terkait produk perbankan syariah. Melanjutkan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia menyelenggarakan forum kerjasama tripartite dengan Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam mempercepat pengembangan produkproduk baru atau non standard. Sebagaimana tahun sebelumnya, diagendakan untuk produk yang relevan dengan kebutuhan bank dan masyarakat. Sebagaimana tahun sebelumnya, bank syariah diarahkan untuk memperkuat unit kerja pengembangan produk guna mempercepat pengembangan aset dan mengakomodir kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dalam pengembangan produk tersebut, bank syariah kadang kala tidak seleluasa perbankan konvensional yang lebih bebas mengeksplorasi produk, sehingga acap kali membatasi bank


39

syariah dalam inovasi produk. Jika keterbatasan tersebut tidak berkaitan dengan aspek kesyariahan, maka dapat dikaji bersama dengan regulator dan asosiasi. Namun jika keterbatasan pada aspek syariah selain dikaji bersama dengan Dewan syariah Nasional, juga semestinya dipahami bersama baik kalangan perbankan, regulator, maupun masyarakat bahwa perbankan syariah memberikan nilai lebih pada sistem keuangan yang diberikan dan kemaslahatan yang lebih arif. 3. Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga Kesinambungan Pengembangan Perbankan Syariah Paska disahkannya Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah yang sebelumnya dilakukan oleh BI akan beralih kepada OJK pada akhir tahun 2013. Dengan demikian tahun 2013 merupakan periode yang sangat krusial dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK. Terbentuknya OJK, telah membagi dua kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan Syariah, yaitu mikroprudential di OJK dan makroprudential di Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan terjadinya overlapping antara kebijakan mikroprudential dengan makroprudential, sehingga diharapkan dalam masa transisi pengawasan ini tidak akan mengganggu proses pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri. Selain itu juga, Masing-masing lembaga yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah, dalam masa transisi sudah seharusnya melakukan proses review dan menyelaraskan berbagai perangkat organisasi dan infrastrukturnya serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mempersiapkan peranannya yang baru. Termasuk diantaranya adalah menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan selain mekanisme dan proses koordinasi yang baru antara berbagai lembaga yang ada baik nasional maupun internasional. Bank Indonesia sebagai lembaga yang diamanahkan UU OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudential semestinya

40


sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan hal tersebut. Peranan yang baru tersebut, termasuk dalam kerangka arsitektur keuangan syariah Indonesia yang saat ini sedang disusun bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB), dimana masing-masing lembaga harus mengetahui dan dapat berkontribusi dalam kerangka tersebut sesuai peranannya yang baru. Beberapa kebijakan terkait makroprudential antara lain adalah penetapan kebijakan Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP) di perbankan syariah dan penetapan permodalan yang dapat mengakomodasi perubahan siklus bisnis dan perekonomian. Selain juga macrosurveillance dan fungsi penyedia likuiditas perbankan, termasuk fungsi Lender of the Last Resort (LOLR) bagi perbankan syariah tetap merupakan fungsi yang akan dijalankan oleh Bank Indonesia. Beberapa infrastruktur yang sedang dan akan dipersiapkan Bank Indonesia, antara lain adalah mempersiapkan infrastruktur pengawasan untuk BUS dan UUS yang dilengkapi dengan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Syariah yang menerapkan konsep baru tingkat kesehatan bank syariah (RBBR Syariah) dengan menambahkan dua risiko terkait aspek syariah (Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi), dan dilengkapi pula dengan informasi statistik serta upaya melengkapi rencana sistem pelaporan LBUS dengan menggunakan XBRL. Selain itu juga penyusunan berbagai ketentuan maupun kebijakan perbankan syariah terkait dengan pengelolaan konsentrasi risiko dan governance seperti permodalan bank syariah maupun guidance produk dan aktivitas baru serta efisiensi perbankan, yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat ketahanan perbankan syariah selama masa transisi maupun kedepannya. Hal-hal tersebut diperlukan dalam rangka dukungan infrastruktur untuk pengawasan bank dan arus informasi pelaporan yang baik. Selain itu juga, Bank Indonesia pada tahun 2013 akan mulai melakukan proses revisited cetak biru perbankan syariah, dan turut berkontribusi dalam penyusunan arsitektur keuangan syariah Indonesia. Revisited Cetak biru perbankan syariah dan arsitektur keuangan syariah Indonesia ini, nantinya diharapkan dapat menjadi pegangan baik bagi OJK, Bank Indonesia maupun lembaga-lembaga lain dalam


41

melakukan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia. Selain itu juga, Bank Indonesia akan melakukan proses review kerjasama domestik dan internasional dengan institusi lain sesuai dengan peranan Bank Indonesia yang baru. Review tersebut antara lain berupa kerjasama dengan DSN-MUI dan Ikatan Akuntan Indonesia, serta dalam Komite Perbankan Syariah. Sementara terkait dengan kerjasama dengan institusi keuangan syariah internasional seperti dalam AAOIFI/IFSB/IILM/IIFM, Bank Indonesia akan melihat sejauh mana keanggotaan Bank Indonesia dalam organisasi-organisasi tersebut masih sejalan dengan peranan baru Bank Indonesia dan kemanfaatannya bagi perbankan dan keuangan syariah Indonesia. Namun secara umum, Bank Indonesia tetap memandang perlu untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan institusi keuangan syariah internasional dalam rangka pengembangan keuangan syariah. Dengan demikian diharapkan pada masa transisi maupun pada saat pengalihan pengawasan nantinya, seluruh persiapan infrastruktur dan arus informasi dan koordinasi telah dipersiapkan dan berjalan dengan baik. Semua lembaga yang terkait sudah mengetahui peranannya masing-masing, dan tidak akan menimbulkan gangguan untuk kontinuitas pelaksanaan pengawasan maupun pengembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. 4. Revitalisasi Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, strategi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan aset perbankan syariah masih dititikberatkan pada strategi kerjasama sinergis antara bank induk konvensional dengan bank syariah. Melalui strategi tersebut diharapkan perbankan syariah bersama dengan bank induknya dapat lebih bersinergi dalam pemanfaatan fasilitas teknologi, jaringan kantor dan SDM. Pertumbuhan aset bank syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan bank induknya. Namun demikian, karena nominal aset bank konvensional jauh lebih besar sehingga walaupun pertumbuhan bank induk tidak setinggi perbankan

42


syariah tetap menyebabkan pertambahan pangsa bank syariah dengan induknya meningkat relatif moderat. Hal ini terlihat dari 10 (sepuluh) bank konvensional terbesar yang ada di Indonesia yang telah memiliki bank syariah, jika dibandingkan dengan pangsa pada tahun sebelumnya relatif saat ini telah mengalami peningkatan, kecuali 2 (dua) bank saja yang relatif tidak jauh berbeda. Yang lebih menggembirakan, jumlah bank yang memiliki pangsa atas induk di atas 6%, dimana tahun sebelumnya hanya 1 bank (BSM) pada tahun 2012 (data Sept’12) bertambah menjadi 3 bank yaitu BSM (10,01%), UUS Permata (7,3%) dan UUS BTN (6,23%). (lihat Gambar 3.2) Hal ini memperlihatkan telah dilaksanakannya strategi dan kebijakan dalam arah yang tepat sebagai implementasi sinergi antara perbankan syariah dengan bank induknya yang menghasilkan peningkatan pangsa dimaksud. Beberapa strategi yang telah dilakukan perbankan syariah pada tahun 2012 antara lain memanfaatkan jaringan dan SDM bank induk dalam melakukan analisa pembiayaan yang relatif lebih kompleks seperti korporasi dan/atau manajemen risiko sepanjang masih diakomodasi pemenuhan prinsip syariahnya.

Grafik 3.2. Pangsa Aset Bank Syariah terhadap 10 BUK induk terbesar (2010 – 2012) (%) 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BSM

BRI BCA BNI UUS UUS Panin UUS Syariah Syariah Syariah CIMB Danamon Syariah Permata Niaga

Desember 2010

UUS BII

UUS BTN

September 2011


43

Share Bank Syariah terhadap bank Induk (September 2012) (%) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 BSM

BRI BCA BNI UUS UUS Panin UUS Syariah Syariah Syariah CIMB Danamon Syariah Permata Niaga

UUS BII

UUS BTN

Untuk lebih meningkatkan share bank syariah dari bank induknya, diperlukan berbagai langkah dan strategi baru. Strategi dan langkah dimaksud antara lain berupa peningkatan koordinasi dalam pengawasan bank konvensional dan bank syariah agar tingkat penerapan strategi sinergi bank induk dengan bank syariah sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan bank syariah meningkat. Selain itu juga regulatory incentives apabila diperlukan tetap akan dipertimbangkan, seperti dalam kelembagaan maupun peningkatan penyediaan fasilitas layanan syariah dalam jaringan bank induknya. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan selama ini akan dilanjutkan dengan bentuk-bentuk inovasi yang lebih progresif, misalnya dalam bentuk dukungan permodalan dan ekspansi bisnis secara reguler, hingga pengembangan cross selling dan penyetaraan produk dengan dukungan infrastruktur seperti jaringan kantor dan IT, dan kebijakan SDM yang lebih integrated termasuk diantaranya penilaian kinerja (key performance indicator) aktivitas layanan syariah oleh SDM bank induk menjadi salah satu strategi yang dapat dijalankan dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan

44


perbankan syariah. Upaya lain yang tetap dapat dilakukan adalah dengan melakukan sharing antara kompetensi unit BUK induk dalam mendesain dan menjual produk di satu sisi, dengan pemahaman standar/akad syariah yang dimiliki bank syariah di sisi lain, sehingga produk dan layanan syariah dapat diperluas untuk melayani segmen nasabah yang beragam, baik mikro, ritel maupun komersial/korporasi. Pola pengembangan perbankan syariah di Indonesia sejak awal mengedepankan pengembangan kapasitas institusi termasuk dalam penyediaan infrastruktur jaringan, SDM dan produk yang mendukung pembentukan reputasi dalam pemenuhan prinsip syariah selain pengembangan infrastruktur kelembagaan bisnis syariah. Apabila diperlukan, akan dipertimbangkan berbagai pemikiran seperti perluasan office channeling maupun delivery channel dengan bank induk dan/atau bank satu grup. Namun hal ini tetap mesti sejalan dengan kebijakan pengembangan perbankan syariah nasional yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendorong terwujudnya konsep perbankan syariah yang bersifat full-pledged dengan mendorong UUS untuk dispin off dan BUS untuk mengembangkan jaringan kantornya secara luas, serta adanya semangat dalam UU dimaksud untuk menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan. Kebijakan pemanfaatan dan perluasan jaringan dan layanan melalui bank induk dan/atau bank satu grup-nya, agar tidak menciptakan disinsentif dalam perluasan jaringan kantor bank syariah, dapat diatasi dengan melakukan beberapa persyaratan dan pertimbangan tertentu seperti : (i) peningkatan produktivitas atau efisiensi biaya namun dalam batas risiko yang dapat diterima, (ii) kejelasan tanggung jawab dan terpenuhinya compliance serta akses pengawas, (iii) terjaganya kontinuitas layanan, reputasi dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, dan (iv) kewajiban pembukaan kantor cabang syariah setelah terpenuhinya persyaratan keuangan tertentu atas telah dibukanya layanan perluasan perbankan syariah di jaringan kantor bank induk/bank satu grup.


45

5. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus Mendorong Peningkatan Kapasitas Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi “parity” dan “distinctiveness” Produk Perbankan Syariah Kemanfaatan kehadiran bank syariah akan terus disosialisasikan agar masyarakat semakin mengenal dan merasakan manfaatnya. Dari jumlah rekening yang dikelola perbankan syariah dalam 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (rata-rata ± 31%), bahkan pertumbuhan periode 2011 – 2012 (36,62%) lebih tinggi dari pertumbuhan periode 2009 – 2010 (24,67%). Hal tersebut menunjukkan citra inclusive perbankan syariah yang terus meningkat. Untuk menjaga trend peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah (iB financial literacy), program sosialisasi/ edukasi publik Bank Indonesia pada 2013 akan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas perbankan syariah di sektor produktif serta terus mengkomunikasikan manfaat (benefit) dari produk dan akad bank syariah yang lebih variatif melalui peningkatan komunikasi yang menekankan pada kesetaraan (parity) dan perbedaan khas yang menjadi keunggulan (distinctiveness) produk perbankan syariah. Program dimaksud diimplementasikan melalui berbagai media yang dinilai efektif dalam mendorong aktivasi penggunaan layanan perbankan syariah, sebagai berikut: •

Sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai event atau media seperti radio, micro-site dan talkshow dengan mengambil tema peningkatan kapasitas sektor produktif perbankan syariah seperti: program pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum, serta sosialisasi "skim kredit bagi wirausahawan pemula/start-up credit”. Selain itu juga akan dilakukan sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai event atau media seperti radio, microsite dan talkshow, yang sesuai dengan target segmen komunikasi iB yaitu komunitas muda dan wanita/keluarga, pengusaha/profesional, akademisi, ulama/santri/tokoh agama dan netizen untuk dikedepankan dalam berbagai kegiatan edukasi tersebut antara lain, kesetaraan teknologi dibalik fasilitas iB dan perencanaan keuangan melalui iB. Secara spesifik, untuk segmen akademisi

46


dan ulama, edukasi yang dilakukan yaitu melalui pola training for trainers di berbagai daerah. •

Partisipasi perbankan syariah dalam pameran/expo untuk mendekatkan masyarakat umum dengan produk bank syariah yang sesuai kebutuhannya, antara lain expo terkait sektor produktif seperti konstruksi, maritim, pertambangan, pertanian, perkebunan, elektronik, pariwisata, otomotif dan industri kreatif. Implementasi program tersebut di daerah akan difasilitasi dengan format “iB pavilliun” dengan entry point expo/pameran pada bidang yang sebelumnya telah dimasuki seperti di bidang properti, UMKM, elektronik, otomotif dan franchise. Kegiatan iB campaign tersebut diarahkan dapat dilakukan bersamasama dengan perbankan syariah secara budget sharing untuk menumbuhkan kebersamaan dalam pengembangan industri dan juga semangat co-opetition diantara bank-bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank induk.

•

Dialog dengan stakeholder perbankan syariah (pengelola bank syariah, asosiasi industri/pengusaha, pemerintah daerah, akademisi, media, pengamat ekonomi dan perbankan, organisasi masyarakat) yang dilakukan untuk mengenalkan dan menyelaraskan pandangan terhadap perbankan syariah sekaligus memfasilitasi bank syariah untuk meningkatkan pelayanan serta mendorong inovasi produk (co-creation).

•

Mendekatkan perbankan syariah dengan calon nasabah berskala kecil, menengah maupun besar melalui berbagai kegiatan dan strategi seperti business gathering, focus group discussion dan business matching. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk lebih mendorong pada terjadinya kerjasama (aktivasi transaksi) antara perbankan syariah dengan pengusaha.

•

Penguatan basic cultural perbankan syariah dengan ciri khas yang berazaskan prinsip bagi hasil dengan berbagai kegiatan ekonomi yang berpola bagi hasil yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat melalui program “reinvent the heritage”.


47

•

Pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sesuai strategi pengembangan pasar, komunikasi “above the line” melalui Iklan Layanan Masyarakat dan program/rubrik khusus di berbagai media cetak, elektronik, media online dan media luar ruang, dalam porsi lebih kecil dibandingkan program-program aktivasi tersebut diatas juga tetap akan dilakukan. Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah, Bank Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan ICDIF-LPPI melalui dukungan program pelatihan dan pendidikan kepada SDM perbankan syariah yang diperlukan untuk meningkatkan ketrampilan/kompetensi teknis operasional serta kemampuan analisis dalam pemasaran produk perbankan syariah yang berbasis prudential dan sharia compliance.

48


OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2013

Recommend Documents