Optimalisasi Penerimaan Negara SEKTOR MINERBA. MIKROBA Bisa Bantu Bersihkan Kebocoran Gas Alam. Jero Wacik, Manusia Pilihan Tuhan

MEDIA KOMUNIKASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

EDISI 03 | 2014

ED ISI 03 | 2014

Songsong Masa Depan dengan ENERGI ALTERNATIF & RAMAH LINGKUNGAN

ME D I A K OMU NI K A S I K E ME NT E R I A N E NE R G I D A N SU MBE R D AYA M IN E RAL

efficient energy, preserving the natural

MIKROBA Bisa Bantu Bersihkan Kebocoran Gas Alam

Jero Wacik, Manusia Pilihan Tuhan

Optimalisasi Penerimaan Negara SEKTOR MINERBA

Para pembaca yang kami hormati PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Jenderal M. Teguh Pamudji Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M Staf Ahli Bidang Komunikasi dan sosial Kemasyarakatan Ir. Ronggo Kuncahyo, M.M Kepala Pusat Komunikasi Publik Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc Kepala Biro Hukum Susyanto, SH. MH Kepala Pusat Data dan Teknologi ESDM Agung Wahyu Kencoro Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc REDAKTUR Kepala Bagian Tata Usaha, Puskom Ir. Dwi Purwanto Kepala Sub Bagian Rencana dan Keuangan, Puskom Bambang Widjiatmiko Kepala Sub Bagian Umum, Puskom Arid Riza Abadi, S.Sos Vagunaldi, S.Kom Bunga Adi Mirayanti, S.I.Kom Dian Eka Puspitasari, S.Sos. EDITOR Indra Tauhid C. S., M.A., Dian Lorinsa, S.IP., Judhi Purdhiyanto, Amna, S.Sos., Safii, DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER Melati Larasati Oktaviani, Didit Adiono, Adi Noorfajarudin, Prawira, Akbar Alfiannto, Arif Suryadi ALAMAT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta 10110 Tromol Pos: 1344/JKT 10013 Tel. / Faks: (021) 344 0649 email: [email protected]

Keelokan bisnis pertambangan selalu menggoda para penggiatnya. Termasuk diantaranya sektor mineral dan batubara (minerba). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ketersediaannya cukup berlimpah di Indonesia ini. Mulai dari “sekedar” ekplorasi hingga pengolahan yang pada kenyataannya mampu meningkatkan nilai ekonomi produk pertambangan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, utamanya dalam hal peningkatan nilai ekonominya, maka proses renegosiasi sektor mineral dan batubara (minerba) untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi bangsa dan negara terus dilakukan oleh Pemerintah. Semuanya bertujuan untuk lebih memberdayakan hasil perut bumi Indonesia dengan lebih baik sekaligus bermartabat. Selaras dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengungkapkan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan KPK sebagai bagian dalam upaya optimalisasi penerimaan negara di sektor minerba. Untuk itu, Kementerian ESDM bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam optimalisasi penerimaan negara di sektor pertambangan. Sukhyar menyebutkan, optimalisasi penerimaan negara bisa dilakukan melalui penataan perusahaan pemegang IUP. Setelah melalui beberapa proses penahapan dan identifikasi sesuai standar, Pemerintah menetapkan dari 10.922 IUP yang ditetapkan clear and clean (CNC) sebanyak 6.042 IUP. Sisanya, sebanyak 4.880 IUP dinyatakan tidak (non) CNC. Selain menata ulang IUP, Pemerintah juga berupaya melakukan renegoisasi di sektor minerba. Pada Maret 2014, sebanyak 25 perusahaan tambang mineral dan batubara menandatangani amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah sebagai langkah konkret pelaksanaan amanat UU Minerba. Dalam renegosiasi amandemen KK dan PKP2B ini, terdapat enam isu strategis. Keenam isu itu ialah wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan negara; kewajiban pengolahan dan permurnian dalam negeri; kewajiban divestasi; dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal serta jasa pertambangan dalam negeri. Sejumlah upaya di atas merupakan gambaran ringkas upaya Pemerintah dalam menaikkan penerimaan di sektor minerba. Tentu saja, muara akhir dari upaya ini adalah terciptanya peningkatan Negara dari sektor pertambangan, khususnya minerba. Dengan harapan, peningkatan nilai tersebut akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MEDIA KOMUNIKASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Meski upaya ini pada kenyataannya menghadapi ragam kendala, tentu kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, patut menyelaraskan gerak langkah kita guna mendukungnya. Karena, sejatinya, inilah bagian dari sejumlah langkah untuk membangun kondisi masyarakat Indonesia yang lebih baik, sejahtera dan bermartabat.

EDISI 03 | 2014

E DI SI 03 | 20 14

NATIF AN

KESDM

M EDIA KOMUNIKASI KEM ENTERI A N E NER GI D AN SU MB ER DAYA MI NER AL

cient energy, g the natural

editorial

MIKROBA Bisa Bantu Bersihkan Kebocoran Gas Alam

Jero Wacik, Manusia Pilihan Tuhan

Selamat Menyimak Redaksi

Optimalisasi Penerimaan Negara SEKTOR MINERBA 8/11/2014 10:07:24 AM

edisi 03 I 2014

3

daftar isi

14

SAJIAN UTAMA

18

BERANDA Jero Wacik,

Optimalisasi Penerimaan Negara SEKTOR MINERBA

3 EDITORIAL

20 WACANA

6 SURAT ANDA 8 KOLOM • TKDN: Cintailah Produk Dalam Negeri

10 LENSA

• Target 1000 MW Bagi Pulau Bali • Menteri ESDM Melantik Empat Pejabat ESELON I • Groundbreaking PLT Biomassa Bangli • Kuliah Umum Menteri ESDM di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung • GEOPARK Harus Dapat Mensejahterakan Rakyat • Kerjasama Indonesia – Austria di Bidang Teknologi Hydropower

14 SAJIAN UTAMA

• Optimalisasi Penerimaan Negara Sektor Minerba

18 BERANDA • Jero Wacik, Manusia Pilihan Tuhan

4

Manusia Pilihan Tuhan

edisi 03 I 2014

• Nasionalisasi dan Hilirisasi Tambang Sebagai Langkah Positif • Puasa Subsidi ;BBM

24 ENERGI MIX • Hasilkan Listrik Dari Cahaya Tanpa Perlu Sel Surya • Ikan Pun Bisa Jadi Biodiesel

28 REGULASI • Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014

30 MIGAS

• Kuartal I 2014, Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi 23,6% • Segera, FSRU Lampung Alirkan Gas ke Lampung dan Jawa Barat • Hemat Rp107 Triliun, Konversi Minyak Tanah ke LPG • Dalam Lima tahun, Pemerintah Bangun Jargas 72.511 SR • Proyek Banyu Urip Berpotensi Sumbang 20% Produksi Minyak Nasional • Dirjen Migas Tinjau Pelaksanaan Jargas di Blora • Pertamina dan PGN Bangun SPBG CNG

• Dirjen Migas Hadiri Forum Keselamatan Migas 2014 • MoU SMP Pada Obvitnas Migas

38 KETENAGALISTRIKAN

• Kementerian ESDM Unjuk Gigi di Pameran AITIS 2014 • DJK Selenggarakan Coffee Morning Penyesuaian TTL 2014 • Pembangunan PLTP Ditargetkan 570 MW Pertahun • Terbuka Peluang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan • Hindari Defisit Listrik, Pembangunan Pembangkit Harus Tepat Waktu • NTB Kebut Pembangunan Pembangkit Listrik Non Migas • Pemerintah Siapkan Regulasi Power Wheeling • Tarif Listrik Naik 1 Mei • Operasional Smelter Jangan Andalkan Listrik PLN • Tarif Listrik Naik, Perusahaan Bisa Nyicil • Menteri ESDM Targetkan Pasokan Listrik Bali Capai 1000 MW • Mandatori Biodiesel Hemat Devisa US$3,1 Miliar di Tahun 2014 • Subsidi Listrik di Tahun 2019 Hanya Untuk Golongan 450 – 900 kVa

EDISI 03 | 2014

48

BADAN GEOLOGI Status GUNUNG SLAMET dan MERAPI Naik

• Kemenkeu Minta ESDM Siapkan Roadmap Bantuan Langsung dan Insentif Listrik • Menteri ESDM Melantik Empat Pejabat Eselon I • PLTN Solusi Atasi Kekurangan Listrik • Bali Segera Operasikan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Limbah Bambu

46 MINERBA

• Gandeng Kementerian Keuangan, ESDM Optimalisasi Penerimaan Negara Sektor Minerba • Kementerian ESDM Dukung KPK Perbaiki Pajak Minerba • Kementerian ESDM Diminta Percepat ‘Roadmap’ Terkait Minerba • Kementerian ESDM Undang Asosiasi untuk Rumuskan Kebijakan Minerba

48 BADAN GEOLOGI • Status GUNUNG SLAMET dan MERAPI Naik

49 EBT

• Sosialisasi HIP BIODIESEL • Sepuluh WKP Akan Ditetapkan Pemerintah Di Tahun 2014 • Pemerintah Tetapkan Harga BBN 103,48 MOPS

68

POTENSI JARAK KEPYAR Potensial Sebagai BIOMASSA

• PLN-PGE Tandatangani HoA • Harga Listrik Pembangkit Minihdro Naik • Riau Bisa Menjadi Sumber Bioenergi Listrik Terbesar Sumatera

52 BALITBANG • Model Bisnis & Penyusunan Rencana Berbasis Teknologi • Kementerian ESDM Turut Serta Pada Acara AITIS 2014 • Forum Sosilisasi Kegiatan Penghargaan Energi 2014 • Kerja Sama Balitbang ESDM Dengan Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM • Menimba Ilmu Dari Pengalaman Mengelola CBM di Amerika Serikat

54 BADIKLAT

• BDTBT Selenggarakan 3 Diklat • Diklat Vertical Rescue, Pengolahan Bahan Galian dan Evaluator Cadangan Bahan Galian • Pusat Diklat KEBTKE Selenggarakan Seminar di Sulawesi Selatan • Diklat Teknis Inspeksi Inspeksi Panas Bumi • Pusdiklat KEBTKE Selenggarakan Seminar di Bangka Belitung

72

KESELAMATAN Mewaspadai Bahaya Listrik • Seminar Pengembangan Profesi Bidang Konservasi dan Efisiensi Energi • Roadshow Program Diklat di Bali • 2 Diklat Aparatur Negara dan 1 Diklat Industri • Workshop Inspektur Tambang • Pisah Sambut Kepala Badan Diklat ESDM dan Pelepasan Sekretarian Badan Diklat ESDM

60 TEKNOLOGI

• ‘SMART GRID’, Tata Kelola Sistem Tenaga Listrik Masa Depan • ‘Teknologi Bio FGD

64 LINGKUNGAN • MIKROBA Bisa Bantu Bersihkan Kebocoran Gas Alam • Menanggulangi Limbah Asam Tambang

68 POTENSI

• Jarak Kepyar Potensial Sebagai Biomassa • Minyak Kapuk Bisa Menjadi Biodiesel

72 KESELAMATAN • Mewaspadai Bahaya Listrik

74 GLOSSARY edisi 03 I 2014

5

surat pembaca

Pusat Diklat Mineral dan Batubara

K

ami ingin memerlukan informasi mengenai Pusat Diklat Mineral dan Batubara. Mohon kiranya redaksi dapat memberikan sedikit penjelasan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ade Putra – Medan Bapak Ade Putra Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Untuk informasi yang bapak butuhkan tersebut dapat mengunjungi Pusat Diklat Mineral dan Batubara yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 623, Bandung 40211 atau dengan mengakses website http://www.pusdiklat-tmb.esdm.go.id Disana terdapat beragam informasi yang Bapak butuhkan. Salam redaksi

6

edisi 03 I 2014

Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

K

ami ingin mengetahui syarat untuk mengurus Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain . Mohon dapat diberikan informasinya. Terima kasih. Rismarini – Semarang Ibu Rismarini Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Untuk mengetahui informasi yang Bapak butuhkan bisa menghubungi Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu,Gedung Plaza Centris Lantai 1. Jl HR Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan, atau dapat mengakses informasi tersebut melalui www. migas.esdm.go.id Salam redaksi

Diklat Transportasi Tambang Bawah Tanah

K

ami ingin memerlukan informasi Diklat Transportasi Tambang Bawah Tanah. Mohon kiranya redaksi dapat memberikan sedikit penjelasan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bambang Susanto – Samarinda Bapak Bambang Susanto Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Untuk informasi yang bapak butuhkan tersebut dapat mengunjungi Balai Diklat Tambang Bawah Tanah yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Sungai Durian II, Kec. Barangin Kota Sawahlunto, Sumatera Barat atau dengan mengakses website http://www.bdtbt.esdm.go.id/ Disana bisa didaptkan informasi yang Bapak butuhkan. Salam redaksi

Untuk kritik, saran maupun artikel dapat dikirimkan ke: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 - Jakarta 10110, Tromol Pos : 1344/JKT 10013 Tel. / Faks. (021) 344 0649, email. [email protected]

Gasifikasi

Clean-Coal Technologi

Mining Environment

S

B

K

aya ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan Gasifikasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

isa dijelaskan apa yang dimaksud dengan Clean-Coal Technologi. Demikian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Andra Lesmana - Bandung

ami ingin memerlukan informasi mengenai Mining Environment. Mohon kiranya redaksi dapat memberikan sedikit penjelasan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Indri Prisia - Malang Bapak Andra Lesmana Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Gasifikasi adalah proses yang menggunakan panas, uap, dan tekanan tinggi untuk mengkonversi batubara atau bahan baku yang mengandung karbon lainnya menjadi gas sintesis, atau syngas. Syngas utamanya terdiri dari hidrogen (H2) dan karbon monoksida (CO), gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk produksi listrik. Salam redaksi

Ari Dimas – Palembang Ibu Indri Prisia Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Clean-coal technologi: teknologi penanganan batubara secara lebih efisien dan biaya optimal serta ramah lingkungan (teknologi batubara bersih). Istilah ini disebut juga dengan cleaner coal technologi atau cleaner coal tecnologies. Salam redaksi

Bapak Ari Dimas Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Mining environment atau lingkungan pertambangan, yaitusebuah keadaan lingkungan hidup diwilayah pertambangan yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan pertambangan dan sekitarnya. Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, perusahaan petambangan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai AMDAL. Salam redaksi edisi 03 I 2014

7

KOLOM

TKDN:

Cintailah Produk Dalam Negeri Di tengah globalisasi, Indonesia mau tidak mau harus membuka diri kepada dunia internasional agar dapat terus tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Di sisi lain, globalisasi telah membuat dunia internasional lebih mudah untuk melakukan ekspansi berbagai bidang di negeri ini. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki negeri ini, mereka lambat laun menggeser produk-produk lokal. Maka, Pemerintah pun menelurkan berbagai kebijakan sebagai upaya pengendalian serbuan produk-produk asing.

B

erkembangnya produk asing di negeri ini bukan hanya disebabkan gencarnya produsen-produsen asing dalam memasarkan produknya. Melainkan, juga disebabkan pasar di negeri ini yang sangat potensial. Konsumen lokal lebih memilih produk-produk impor dibanding produk lokal serupa dengan berbagai alasan. Salah satunya, demi membangun imej sebagai konsumen berkelas yang bercita rasa internasional. Jika hal tersebut dibiarkan, bukan tak mungkin rasa cinta masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri pun akan surut. Karenanya, Pemerintah pun melakukan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan produk-produk asing melalui regulasi terkait dengan pengadaan barang/jasa di kalangan Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dengan adanya regulasi tersebut, pengadaan atau penggunaan barang/ jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan, baik pusat maupun daerah, wajib memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri. Sehubungan dengan pengadaan barang/jasa tersebut, dikenal istilah TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, yaitu suatu batasan atau nilai yang merepresentasikan besaran/tingkat kandungan lokal dalam suatu produk barang/jasa. Adapun tujuan utama dari TKDN adalah menggiatkan dan menumbuhkan usahausaha lokal sehingga pengadaan barang/ jasa dapat memanfaatkan komponen lokal, baik dari sisi material maupun overhead, sehingga dapat meminimalisasi biaya produksi. Batasan atau ukuran TKDN ini mencakup tiga aspek, yaitu material, tenaga kerja, dan overhead. Dimana, material yang digunakan dinilai berdasarkan daerah asal (country of origin), termasuk tempat pembuatan/produksi material tersebut. Kemudian, tenaga kerja yang digunakan dinilai berdasarkan kewarganegaraan. Sedangkan aspek ketiga, overhead mencakup alat kerja/ mesin dan biaya-baya lainnya yang berhubungan dengan produksi barang/ jasa terkait. Selain regulasi, Pemerintah pun mencanangkan Program Peningkatan

8

edisi 03 I 2014

KOLOM Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Dengan demikian, P3DN memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global. TKDN PADA SEKTOR MIGAS Pada sektor minyak dan gas bumi (migas), penerapan TKDN pun terus ditingkatkan sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang digalakkan Pemerintah. Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri perlu dilakukan pada kegiatan usaha hulu migas. Hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2013 tentang Penggunaan Produk dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan 22 Februari 2013 lalu. Untuk itu, ditetapkanlah target TKDN pada kegiatan usaha hulu migas. Dimana, setiap kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang atau jasa yang melakukan pengadaan barang/ jasa pada kegiatan usaha hulu migas wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang/jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa ini pun harus dilaksanakan berdasarkan buku APDN sebagai pedoman untuk penetapan strategi, syarat, dan ketentuan pengadaan. Peningkatan penggunaan TKDN tersebut diwujudkan Pemerintah melalui sejumlah upaya. Di antaranya, Dirjen Migas wajib melakukan penelitian dan penilaian kemampuan produk dalam negeri guna menerbitkan SKUP migas. Secara berkala, Dirjen Migas juga menerbitkan dan memperbarui buku APDN serta melakukan pengawasan atas pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa Pemerintah akan memperketat aturan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam hal pengadaan alat penunjang produksi dan sumber daya manusia guna memaksimalkan

penggunaan TKDN. Di sisi lain, SKK Migas wajib menetapkan kebutuhan target TKDN yang harus dicapai oleh kontraktor dalam setiap rencana kerja dan anggaran atau daftar rencana pengadaan. Disamping itu, juga harus dilakukan pembinaan terhadap kontraktor dalam rangka memenuhi target pencapaian penggunaan produk dalam negeri. Program dan kebijakan terkait TKDN tersebut menunjukkan gejala-gejala positif. Berdasarkan data Kementerian ESDM, setiap tahun capaian TKDN setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2006, TKDN mencapai 43% dan meningkat menjadi 54% di tahun 2007. Meski sempat turun menjadi 43% di tahun 2008, implementasi TKDN berhasil mencapai angka 49% di tahun 2009. Bahkan, persentase TKDN peralatan pada industri hulu migas mencapai 64 persen secara nasional.

Penggunaan TKDN ini memberikan sebuah harapan baru bagi sektor migas, khususnya, dan bagi Indonesia secara umum. Dimana, TKDN mampu mendorong Indonesia menjadi sebuah negara dengan daya saing yang sangat tinggi di mata dunia. Pencapaian target TKDN juga mengindikasikan industri nasional penunjang migas di negeri ini telah mampu mandiri, memiliki sustainability, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor industri migas. Dengan demikian, sektor industri migas di negeri ini mampu memberikan sumbangsih secara maksimal bagi kesejahteraan bangsa sekaligus menjadikan sektor industri migas sebagai lokomotif penggerak laju pembangunan ekionomi nasional.

edisi 03 I 2014

9

LENSA

TARGET 1000 MW BAGI Menteri ESDM Melantik Empat PULAU BALI Pejabat ESELON I eiring tumbuhnya perekonomian Bali

S

maka kebutuhan akan listrik di propinsi tersebut akan terus meningkat. Terkait hal tersebut Menteri ESDM Jero Wacik mentargetkan sebelum tahun 2018 pasokan listrik di Pulau Dewata tersebut mencapai 1000 MW. “Khusus untuk Bali, saat ini kapasitas listriknya sebesar 700 MW dengan kabel bawah laut dari Jawa, karena itu saya punya target, sebelum 2018 Bali harus punya 1.000 MW Dari pembangkit sendiri. Kita akan bangun di Buleleng, di Celukan bawang. 400MW tahap I dan 400 MW tahap II,” ujar Menteri ESDM, Jero Wacik usai melakukan Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) Bangli serta Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Bangli, Bali (07/04).

P

emilihan pejabat Eselon I merupakan tugas penting dan berat dari seorang Menteri. Karena jika keliru memilih pejabat, maka selama beberapa tahun akan bekerja dengan tertatih-tatih, demikian dikatakan Menteri ESDM dalam kata sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah empat pejabat Eselon I Kementerian ESDM (28/04).

Menyediakan pasokan listrik bagi rakyat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah. “Sekarang kita baru mempunyai listrik 48.000 MW. Dari sejak merdeka hingga tahun 2004 kita mempunyai listrik 25.000 MW, selama 60 tahun. Dalam 10 tahun ini kita sudah membangun 25 ribu MW. Jadi hampir 2 kali lipat dari 60 tahun itu. Tetapi masih kurang, karena masyarakatnya maju,” tambah Wacik. Menteri ESDM menjelaskan semua fenomena itu merupakan tugas yang dibebankan negara dan harus diselesaikan oleh dirinya.”Salah satu tugas Menteri ESDM adalah membuat listrik dan membagikan listrik kepada rakyat. Oleh Saya perintahkan Bupati dan Walikota untuk mempermudah izin pembangunan pembangkit berbahan bakar energi terbarukan. Jika perlu beri insentif,” pungkasnya. “Saya tidak mungkin memilih Eselon I yang ditolak lingkungannya. Tidak disukai lingkungannya. Karena itu bagi para pejabat Eselon II yang ingin menjadi pejabat Eselon I, harus berperilaku baik agar bisa diterima lingkungannya,” ujar Jero Wacik. Hadir dalam acara ini, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM, BPH Migas dan SKK Migas serta mantan anggota DEN. Para pejabat Eselon I yang dilantik adalah Dr. Ir. Surono sebagai Kepala Badan Geologi; Dr. Ir. Djadjang Sukarna sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM kemudian Dr. Ir. Yun Yunus Kusumahbrata, M.Sc sebagai Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Jero Wacik juga menyampaikan Keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan periode 2014-2019 yaitu Dr. Ir. Tumiran, M.Eng; Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc; Ir. Achdiat Atmawinata; Prof. Dr. Ir Syamsir Abduh; Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M,Sc., PhD; Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth. En.Tech.; A. Sonny Keraf, PhD dan Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT. 10

edisi 03 I 2014

LENSA

Groundbreaking Kuliah Umum Menteri PLT BIOMASSA BANGLI ESDM di Sekolah Tinggi enteri Energi dan Sumber Daya Pariwisata Bandung Mineral (ESDM) Jero Wacik,

M

melakukan peletakan batu pertama (Groundbreaking) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) Bangli serta melakukan peresmian PLTS dan PLTMH yang dibiayai APBN Kementerian ESDM tahun anggaran 2013. Acara tersebut dilaksanakan si Desa Panglipuran, Bangli (07/04).

Dengan menggunakan dana APBN Kementerian ESDM TA 2013, telah dibangun PLTMH sebanyak 11 unit dengan total kapasitas 1,301 megawatt peak (MWp) dan mampu melistriki 2.345 kepala keluarga (KK).

“

Setiap Mahasiswa bisa mempunyai sikap pluralisme dan nasionalisme. Mahasiswa harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, agar kelak bisa menjadi pemimpin yang baik,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik saat memberikan Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (21/04).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Bupati Bangli tentang Pengembangan Kawasan Energi Baru Terbarukan. MoU ini bertujuan mewujudkan kawasan Kabupaten Bangli sebagai pusat pengembangan energi baru terbarukan dan mempromosikan energi terbarukan untuk ketahanan energi. Selain itu, Menteri ESDM juga menyaksikan penandatanganan MoU antara PT. Charta Putra Indonesia (PT. CPI) dengan PT. PLN (Persero) – Distribusi Bali Bangli dan secara simbolis melakukan Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) di kabupaten Bangli yang merupakan awal pembangunan unit pembangkit listrik tenaga Biomassa berbasis Bambu yang berlokasi di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli – Kabupaten Bangli, yang dilakukan sesuai Persetujuan Prinsip Bupati Bangli Nomor : 16/5106/IP/ PMDN/2013 tanggal 1 Agustus 2013. Pembangunan PLT Biomassa, PLTS dan PLTMH ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Catur Dharma Energi yang diluncurkan oleh Menteri ESDM pada tanggal 22 Oktober 2013, khususnya Dharma Ketiga yaitu mempercepat dan mendorong secara masif pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan aneka sumber tenaga seperti surya, panas bumi, biomassa, tenaga air, tenaga laut, tenaga bayu, tenaga nuklir dan bahan bakar nabati (BBN).

Menteri juga mengigatkan pada mahasiswa untuk menghilangkan tiga sifat yang menjadi penyebab kegagalan yaitu malas, minder dan sombong. “Mahasiswa juga tidak boleh memelihara tiga binatang yang akan menyebabkan kegagalan yaitu Kemalasan, rasa Minder, dan kesombongan,” imbuhnya. Jero menambahkan jika modal kuat untuk membangun suatu bangsa adalah dengan menjalankan karakter positif dan menghindari karakter-karekter negatif, khusus untuk sumber daya manusia di sektor pariwisata kedepan harus profesional dan berkarakter nasionalis untuk tetap dapat mempertahankan kepribadian Bangsa. Terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral, Wacik menjelaskan, kampanye dan program besar pemerintah di bidang Energi saat ini adalah meningkatnya produksi migas nasional. Dan kegiatan sektor energi sudah dirangkum dalam Buku Catur Dharma Energi, Pemerintah bertekad untuk menjalankan seluruh isi Catur Dharma Energi tersebut. Meningkatkan produksi migas, mengurangi impor BBM, meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan hemat dalam pemakaian energi. “Hemat Energi itu bisa di terapkan di hotel, rumah, dengan langkah yang sederhana yaitu mematikan lampu kalau keluar ruangan, AC, TV, hal ini kalau jutaan rakyat Indonesia ikut melakukan langkah sederhana ini ribuan megawatt, bisa di hemat, ini uang besar bagi bangsa kita tapi pelaksanaannya di perlukan kekompakan seluruh bangsa,” pungkas Jero Wacik.

edisi 03 I 2014

11

LENSA

GEOPARK Harus Dapat Kerjasama Indonesia Mensejahterakan – Austria di Bidang Rakyat Teknologi Hydropower

D

alam mengembangkan geopark selain untuk menjaga lingkungan namun juga dapat mensejahterakan rakyat. Demikian pesan Menteri ESDM Jero Wacik kepada peserta rapat koordinasi (rakor) Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya memiliki potensi geopark.

B

ertempat di gedung Kementerian ESDM, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria, Doris Bures dalam Kerja Sama Teknologi Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (05/05).

“Tugaskan kita adalah terus menggiring, sekarang kita sudah punya satu geopark yang sudah diakui UNESCO, kita punya lagi enam. Bupati, Walikota dan Gubernur jalankan pemeliharaan memuliakan bumi, ini eranya geopark harus canggih, harus masif. ESDM untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri ESDM Jero Wacik sesaat sebelum membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur, Bupati/Walikota yang memiliki potensi geopark di Indonesia, Rabu (14/05). Geopark atau Taman Bumi merupakan sebuah konsep pengembangan kawasan dimana situs-situs warisan geologi (geoheritage) menjadi bagian dalam konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan sinergi antara keragaman geologi, biologi, dan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari geopark-khususnya nilai bentang alam dan geologinya (UNESCO-2010). Saat ini terdapat 100 kawasan geopark global yang tersebar di 27 negara yang tergabung dalam Global Geopark Network (GGN) UNESCO dan Indonesia memiliki 1 geopark yaitu taman bumi Batur yang terletak di timur laut Bali. Sementara itu Kepala Badan Geologi, Surono dalam penjelasannya mengatakan bahwa geopark merupakan satu kesatuan wilayah yang didalamnya dapat dijumpai warisan geologi, keanekaragaman hayati, budaya yang mempunyai bobot yang sama dalam penentuan geopark, tidak ada yang paling penting dan paling dominan.

"Kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak Indonesia dan Austria, mereka (Austria) memiliki tekhnologi sementara kita memiliki sumber daya air yang bisa dikembangkan baik skala besar maupun kecil," ujar Menteri ESDM Jero Wacik. Jero menjelaskan, enam puluh persen energi di Austria berasal dari energi terbarukan, dimana energi air 60 persen energi di Austria menggunakan energi terbarukan terutama hydro power. Nota Kesepahaman antar kedua negara ini dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam mengembangkan kerja sama energi baru terbarukan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Austria. Kedua negara juga mengakui pentingnya energi terbarukan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Rencana Kerja Sama PLTA antara Indonesia dan Austria ini telah disampaikan saat kunjungan Duta Besar Austria untuk Indonesia kepada Wakil Menteri ESDM pada tanggal 16 Januari 2014 yang lalu. Kementerian ESDM menyambut baik tawaran kerja sama ini, mengingat Austria telah memiliki pengalaman yang luas dalam pengembangan PLTA. Sebagai informasi, Perusahaan energi terbarukan Austria yang telah beroperasi di Indonesia adalah Andritz Hydro, perusahaan Austria yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan sistem mekanik-elektro untuk fasilitas PLTA. Perusahaan tersebut memiliki reputasi sebagai perusahaan global yang unggul dalam daya hidrolik. Andritz Hydro beroperasi di Indonesia melalui pembangunan PLTA terbesar di Indonesia, yaitu PLTA Cirata, yang listriknya dijual ke PT PLN guna mendukung pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

12

edisi 03 I 2014

hemat energi dan sekaranglah saatnya....

jangan sampai anak cucu kita tidak dapat menikmati terangnya kehidupan.

Songsong Masa Depan dengan ENERGI ALTERNATIF & RAMAH LINGKUNGAN

SAJIAN UTAMA

Optimalisasi Penerimaan Negara SEKTOR MINERBA

Proses renegosiasi sektor mineral dan batubara (minerba) untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi bangsa dan negara terus dilakukan oleh Pemerintah. Meski proses renegosiasi bukanlah proses yang mudah, namun Pemerintah akan terus berkomitmen menerapkannya. Selain itu, Pemerintah juga menata ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP). 14

edisi 03 I 2014

SAJIAN UTAMA TUJUH PERMASALAHAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tujuh permasalahan terkait pajak di sektor minerba. Pertama, belum akuratnya data sektor pertambangan karena dari sekitar 3.826 pemegang usaha pertambangan, hampir 25% atau 724 pengusaha tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau IUP. Kedua, kurangnya data pendukung, khususnya data produksi karena adanya perbedaan statistik di lembaga terkait, misalnya data minerba di Direktorat Jenderal Pajak pada 2012 menunjukkan angka US$228 juta. Tapi, data World Coal

Association (WCA) mencapai US$443 juta, sedangkan data US Energy Information Administration (EIA) senilai US$452 juta dolar. Ketiga, adanya multitafsir penerapan aturan pengenaan pajak yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa pajak. Keeempat, keterbatasan peraturan untuk mendapatkan data eksternal perpajakan. Kelima, belum optimalnya data pengelolaan permintaan data eksternal pajak. Keenam, minimnya pengawasan terhadap wajib pajak karena pemeriksa pajak hanya berjumlah 4.000 orang yang jauh dari

standar negara-negara pada umumnya. Ketujuh, belum optimalnya fungsi analisis potensi pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, KPK menyarankan untuk meningkatkan basis data wajib pajak dan data eksternal lain yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data yang akurat juga bisa meningkatkan mekanisme antarinstansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Akurasi data juga dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan aturan pelaksanan, analisis dan pengawasan pajak.

edisi 03 I 2014

15

SAJIAN UTAMA IUP Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengungkapkan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan KPK sebagai bagian dalam upaya optimalisasi penerimaan negara di sektor minerba. Untuk itu, Kementerian ESDM bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam optimalisasi penerimaan negara di sektor pertambangan. Sukhyar menyebutkan, optimalisasi penerimaan negara bisa dilakukan melalui penataan perusahaan pemegang IUP.

terutama ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sehingga pencatatan itu sama dengan kami,” ujarnya. Tidak hanya itu, Kementerian ESDM bersama dengan KPK juga melakukan penataan ulang IUP di 12 provinsi di Indonesia. Hingga kini, tersisa tujuh provinsi yang belum dikunjungi dan ditata ulang, sedangkan lima provinsi sudah dinyatakan selesai. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk antara lain menagih piutang dan memastikan dana reklamasi berjalan dengan baik.

banyaknya IUP yang sudah dalam tahap produksi, namun belum CNC. Untuk mineral yang Non CNC, namun sudah dalam tahap produksi sebanyak 1.978 IUP dan untuk batubara sebanyak 400 IUP. Hasil rekapitulasi IUP CNC dan Non CNC per provinsi penghasil mineral logam antara lain Provinsi Bangka Belitung terbanyak memiliki IUP, terutama timah. IUP terbanyak untuk batubara ada di Kalimantan Timur dengan total IUP 1.441. Untuk Bangka Belitung, dari total 1.086 IUP yang CNC tidak banyak, yaitu hanya 484 IUP. DI Kalimantan Timur, khusus untuk batubara, produksi yang CNC 372 IUP, sedangkan yang non CNC sebanyak 69 IUP.  Sukhyar menjelaskan, pada umumnya masalah yang membuat IUP tidak CNC antara lain tidak membayar kewajiban royalti, dana reklamasi, tidak adanya kegiatan pasca tambang dan tidak melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Menteri ESDM. “Mereka harus wajib memberikan laporan, khususnya bupati kepada Menteri ESDM dalam rangka pelaksanaan pertambangan di wilayahnya,” tegas Sukhyar.  Terkait royalti, sejumlah perusahaan tambang batubara menunggak pembayaran royalti kepada negara sebesar Rp1,3 triliun untuk periode 2006 sampai 2013. Penunggak royalti umumnya berasal dari perusahaan tambang pemegang IUP. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, R. Sukhyar mengatakan, dirinya memimpin langsung proses penyelesaian tunggakan tersebut dengan menemui para pengusaha batubara, seperti di wilayah Kalimantan.

“Kami dan Kementerian Keuangan memperbaiki sistem pengelolaan IUP. Semua IUP yang berjumlah 10.900 itu ditata dengan baik secara elektronik,” kata Sukhyar di Jakarta, Kamis (24/4/2014). Sukhyar mengungkapkan, pihaknya mengembangkan sistem terpadu yang disebut dengan Minerba One Map Indonesia (MOMI). Sistem online membuat data yang ada di Kementerian ESDM akan sama dengan data di Kementerian Keuangan. Data-data itu terkait nama perusahaan, jumlah setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun setoran pajak. “Jadi, kalau mereka membayar, otomatis nanti akan terekam di semua kementerian, 16

edisi 03 I 2014

“Kementerian ESDM bersama KPK mengadakan kunjungan kerja dalam rangka penataan IUP ke 12 provinsi. KPK mempunyai action plan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di 12 provinsi penghasil mineral dan batubara di Indonesia,” kata R. Sukhyar saat jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jumat (11/4/2014). Setelah melalui beberapa proses penahapan dan identifikasi sesuai standar, Pemerintah menetapkan dari 10.922 IUP yang ditetapkan clear and clean (CNC) sebanyak 6.042 IUP. Sisanya, sebanyak 4.880 IUP dinyatakan tidak (non) CNC. Menurut Sukhyar, yang mengkhawatirkan

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibuat perjanjian yang sifatnya mengikat untuk segera melunasi tunggakan royalti. Para pengusaha tambang batubara diberi tenggat hingga enam bulan untuk segera membayar tunggakan royalti tersebut. “Batas waktu pembayaran dalam enam bulan. Jika tidak juga melunasi, kami serahkan ke penegak hukum,” ujar Sukhyar di Jakarta, Rabu (5/3/2014). Sukhyar mengakui, meskipun Kementerian ESDM sudah menetapkan sebuah IUP CNC terkadang ada yang menyatakan keberatan (complain). Terkait hal ini, Pemerintah telah membentuk tim terpadu yang beranggotakan antara lain Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Bareskrim, Kemenhukham, Kemendagri

SAJIAN UTAMA dan Badan Informasi Geospasial guna menyelesaikannya.

langkah konkret pelaksanaan amanat UU Minerba.

“Jadi, semua dokumen-dokumen, administrasi, dokumen-dokumen keputusan legal basis atau kronologi yang ada itu dipelajari secara bersama-sama oleh tim terpadu ini,” paparnya.

“Penandatangan amandemen ini diharapkan mendorong percepatan renegosiasi seluruh KK dan PKP2B sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009,” kata Menteri ESDM Jero Wacik usai menyaksikan Penandatangan Nota Kesepahaman Amandemen Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara di Gedung ESDM, Jakarta, Jumat (7/3/2014).

RENEGOISASI Selain menata ulang IUP, Pemerintah juga berupaya melakukan renegoisasi di sektor minerba. Pada Maret 2014, sebanyak 25 perusahaan tambang mineral dan batubara menandatangani amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah sebagai

Jero Wacik meneruskan, setidaknya saat ini masih terdapat 86 perusahaan mineral yang masih belum menandatangani renegosisasi kontrak. Tapi, Pemerintah

berupaya agar seluruh renegoisasi sudah harus selesai pada tahun 2014 ini. Dalam renegosiasi amandemen KK dan PKP2B ini, Ia menambahkan, terdapat enam isu strategis. Keenam isu itu ialah wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan negara; kewajiban pengolahan dan permurnian dalam negeri; kewajiban divestasi; dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal serta jasa pertambangan dalam negeri. Sebulan berselang, persetujuan renegoisasi bertambah menjadi 28 buah yang terdiri atas enam KK dan 22 PKP2B. Menurut Sukhyar, Pemerintah terus melakukan renegoisasi. “Ke depan, akan ada sembilan perusahaan PKP2B yang akan segera kita setujui sehingga seluruhnya bertambah 31 PKP2B dari sebelumnya 22 PKP2B. Selebihnya masih dilakukan pendalaman,” ungkap Sukhyar. Sementara itu, kelanjutan operasi KK dan PKP2B harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelanjutan operasi dapat diajukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak. “Kelanjutan operasi dari semua KK dan PKP2B itu harus sesuai undang-undang. Mereka mengajukan perpanjangan dua tahun sebelum expired,” tutur Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo saat berdialog dengan wartawan, Jumat (11/4/2014). Jika belum waktunya, pelaku usaha dihimbau tidak mengajukan perpanjangan. Pasalnya, mereka bisa melanggar aturan perundang-undangan. “Jadi, tidak bisa mengajukan perpanjangan jika belum dua tahun dari masa berakhirnya. Jika dilakukan pengajuan sebelum waktu tersebut, berarti melanggar,” tegas Wamen. Wamen menjelaskan, sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, setelah perpanjangan tidak ada lagi KK tetapi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sejumlah upaya di atas merupakan gambaran ringkas upaya Pemerintah dalam menaikkan penerimaan di sektor minerba. Sukhyar mengatakan, target penerimaan negara dari sektor minerba meningkat selama bulan Februari hingga April 2014. Totalnya mencapai lebih dari Rp8 triliun. Jumlah itu lebih tinggi sekitar 100% dibanding tahun sebelumnya pada periode sama. edisi 03 I 2014

17

BERANDA

Jero Wacik,

Manusia Pilihan Tuhan Bagian Pertama

Telah banyak nama Jero Wacik disebutsebut dalam ragam pemberitaan nasional. Meski demikian, kiranya belum banyak yang mengetahui sekilas perjalanaan beliau saat belia. Berikut adalah sepenggal kisah menarik yang mewarnai perjalanan hidup Jero Wacik yang mungkin dapat kita petik sari tauladan di dalamnya. 18

edisi 03 I 2014

KELAHIRAN ANAK HARAPAN Lebih dari setengah abad silam, tepatnya Minggu Paing, 24 April 1949  lahirlah bayi laki-laki  yang bersamanya turut serta kecemasan, harapan dan sekelumit kebahagiaan dari Guru Nyoman Santi dan Ni Nyoman Sudiri, kedua orang tua si jabang bayi. Semua karena semenjak mereka menikah, sudah enam kali Ni Nyoman Sudiri mengandung dan melahirkan, namun tidak seorang bayi pun  diantaranya yang dapat bertahan hidup. Alih-alih berputus asa, harapan untuk tetap hidupnya bayi ke tujuh ini, mulai diyakini pasangan  tersebut. Asa ini datang sejak Mangku Tantra kawan Guru Nyoman Santi berupaya menyelamatkan nasib si bayi. Di desa Peguyangan, melalui bantuan bidan, akhirnya lahir bayi lelaki dari rahim Ni Nyoman Sudiri dan memberi nama ‘Nyoman Santra’. Mangku Tantra pernah berujar bahwa dalam penglihatannya membaca mistery palmistry (rahasia garis tangan) “kelak bayi ini akan menjadi manusia luar biasa”.

BERANDA Karena berbagai alasan, Nyoman Santra sementara tinggal di lingkungan Pura Bukit Mentik,  di sebuah rumah berkamar satu di salah satu sudut Pura tak jauh dari danau di sisi lereng Gunung Batur. Selama tinggal di lingkungan Pura, Nyoman Santra tumbuh sehat. PENUNJUKKAN CALON PEMANGKU Enam tahun sudah terlewati, sampailah pada suatu babak, di mana Pura Bukit Mentik mencari calon-calon Pemangku. Saat itulah melalui upacara adat dan ritual magis sebagaimana kepercayaan masyarakat setempat, terlontarlah penunjukkan calon Pemangku melalui trans kesadaran dari salah satu pemuka agama yang menjadi medium sarana komunikasi secara niskala. Ditunjuklah 3 anak yang berusia sekitar enam tahunan, untuk dipilih mengemban penobatan sakral ini. Kesemua pilihan itu kemudian mendapat gelar masingmasing,  “Jero Ras”,  “Jero Ardhi” dan  “Jero Wacik” untuk Nyoman Santra. Setelah pembaitan itu, nama Nyoman Santra berganti menjadi ‘Jero Wacik’, sebuah komitmen batin yang diterima dengan ikhlas Nyoman Santra sebagai tanda kesanggupan dan penghormatan atas kepercayaan akan tanggung jawab spiritual yang diberikan pada dirinya. Tak lama setelahnya, Jero Wacik bermukim di Yeh Mempeh. MURID PANDAI DAN BERBAKAT Di Yeh Mempeh, seperti umumnya bocah desa, Jero Wacik yang berumur 7 tahun, mulai terampil menyabit rumput, memberi pakan sapi dan memelihara ayam. Namun bila di bale banjar kampungnya sedang berlangsung program Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Jero Wacik selalu terlihat turut tekun belajar mengenal huruf, menulis, membaca dan berhitung di antara orang-orang dewasa.   Berkat dari sanalah kemudian, Jero Wacik dapat lancar membaca dan cekatan berhitung. Setelah pindah ke Kintamani Jero Wacik dapat langsung diterima menjadi siswa kelas 2 di Sekolah Rakyat tanpa harus menjalani belajar tulis dan membaca di kelas satu lagi. Dasar anak cerdas, kemampuannya dalam segala mata pelajaran jauh mengungguli kawan-kawannya, bahkan terkadang membuat guru tak percaya pada daya tangkap Jero Wacik yang luar biasa. Malah pernah suatu ketika, di kelas tiga, saat kepala sekolah memberi soal ilmu hitung (matematika), Jero Wacik mengacungkan jari menanyakan apakah

boleh menulis jawaban langsung tanpa melalui penjabaran jalan urai perhitungan perkalian dan penjumlahan sebelum mendapat angka jawaban. Dari pertanyaan itu, gurunya hanya menjawab; “terserah kamu”,... dan karena merasa mampu cepat dalam hitungan, Jero Wacik pun langsung menjawab tanpa lagi menguraikannya. Sial tak terelakkan, karena angka jawaban langsung itu, Jero Wacik dituduh mencontek. Jero Wacik pun dihukum untuk berdiri di muka kelas sambil mengangkat satu kakinya hingga melewati jam sekolah usai. Jero Wacik marah dan kesal; “Pokoknya, kalau masih kepala sekolahnya itu, aku tidak mau sekolah”, begitu Jero Wacik mengawali aksi mogok sekolahnya dan memilih bermain apa saja di rumah. Untunglah setahun kemudian, wakil kepala desanya membawa kabar, bahwa Kepala Sekolah di SR itu sudah berganti, malahan wakil kepala desa itu juga yang mengantar Jero Wacik sekolah lagi dan kembali duduk di kelas 3. Sejak masuk sekolah lagi, posisi juara kelas selalu diperolehnya, malahan Jero Wacik merasa tidak puas bila harus menamatkan sekolah dasarnya di Bangli. Ia ingin lulus di sekolah terbaik di ibu kota Sunda Kecil ‘Singaraja’. AHLI ANALISA YANG MERINDUKAN PENDIDIKAN TERBAIK Biarpun masih terbilang kanak-kanak, namun Jero Wacik sudah tanggap menganalisa bahwa, untuk mendapatkan sekolah SMP favorit di ibu kota yang menjadi kota pelajar terbaik di Bali kala itu, ia harus mampu bersaing dengan pelajar kota Singaraja yang dididik dengan metode pengajaran lebih maju dibanding sekolah kampung seperti di Bangli. Karena daya analisanya ini, ia berkeras untuk mendapat pendidikan terbaik dengan memilih melanjutkan kelas enamnya di SD 2 Teladan Singaraja yang menjadi sekolah unggulan di kala itu. Meski, kursi untuk kelas VI di SD2 Teladan yang ia tuju daya tampungnya sudah penuh, namun melihat deret nilai sembilan di rapor Jero Wacik, dan menyadari sangat langka sekolah yang memiliki siswa berbakat cerdas di atas rata-rata, maka tanpa banyak persyaratan lagi, Jero Wacik langsung diterima sebagai murid di sana. Jero Wacik memang anak istimewa, bayangkan saja; di usia yang jauh dari dewasa, Jero Wacik sudah berani

merantau, tinggal di rumah kecil di jalan Jambu, banjar Bali tanpa didampingi orang tua dan langsung menjadi kepala rumah tangga yang mengatur keperluan hidupnya sendiri, dari mengatur uang bekal, memasak, mencuci, belanja, mengurus rumah, belajar serta waktu bermain yang terjadwal dengan tertib dan dipatuhinya dengan tanggung jawab yang melampaui nalar bocah seusianya. Suasana belajar akrab mewarnai waktuwaktu di rumah itu, selain teman-teman yang ikut menumpang di rumahnya turut terbawa pola tekun Jero Wacik, kawankawan dari sekolah juga silih berganti datang untuk belajar bersama, atau tak sedikit yang hanya sekedar menanyakan soal-soal sulit pada Jero Wacik yang selalu memiliki jawaban dengan gaya menerangkan yang mudah dimengerti oleh mereka. PANDAI BERPIDATO Semua masa itu begitu ceria, tidak ada kesedihan di sana, semua menyenangkan dan bahagia, cenderung bila dikenangnya, lebih banyak hari diisi dengan macammacam urusan sekolah, belajar, mengajar les teman-teman, dan juga yang tak terlupakan, di penghujung masa kelulusan siswa kelas 6, ia belajar pidato dibimbing ‘Pak Dharma’ guru yang juga si pembuat naskah pidatonya.   Naskah itu dihafalkan setiap hari bolakbalik sembari mempraktekkan gaya pidato yang santun ala ‘Pak Dharma’, hingga pada akhirnya, setelah dinyatakan lulus dengan nilai terbaik, Jero Wacik dengan sempurna membawakan pidato itu mewakili siswa kelas 6 yang telah lulus dari SD 2 Singaraja, sekaligus menjadi awal bagi Jero Wacik yang sejak saat itu menjadi cakap berpidato. Namun sesungguhnya di kemudian hari, di balik kisah ini, beberapa puluh tahun kemudian, di Jakarta pada saat ’Pak Dharma’ meninggal dunia, keluarga almarhum menunjuk ’Jero Wacik’ berpidato mewakili keluarga untuk menerima jenazah di hadapan Gubernur DKI dan menghantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhir. Mungkin beginilah rahasia Tuhan telah mengaturnya, Pak Dharma dahulu mengajar Jero Wacik sampai pintar berpidato, agar kelak setelah dewasa dapat berpidato dengan baik dalam upacara pelepasan jenazahnya, ... hanya Tuhanlah yang tahu. Bersambung ...

edisi 03 I 2014

19

WACANA

NASIONALISASI dan HILIRISASI TAMBANG Sebagai Langkah Positif Nasionalisasi terbukti menjadi momok menakutkan bagi Amerika Serikat (AS), negeri yang sejumlah perusahaannya menguasai aset tambang, minyak, dan mineral di negeri ini. Hal tersebut tercermin dalam pemberitaan Wall Street Journal terkait kekhawatiran para investor AS terhadap ide nasionalisasi di Indonesia. Namun, bagi sejumlah besar masyarakat, nasionalisasi dipandang sebagai langkah efektif agar kekayaan negeri ini bisa membuahkan kesejahteraan untuk rakyatnya sesuai amanah UUD 1945.

20

edisi 03 I 2014

H

al tersebut diungkapkan oleh Sonny Keraf, mantan Ketua Panja RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menurut Sonny, pemerintah tidak perlu lagi melakukan renegosiasi kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). “Justru semua kontrak karya (KK) seharusnya otomatis berubah saat UU Nomor 4 Tahun 2009 itu disahkan. Isi dari KK itu mutlak harus berubah dan semua poin harus diikuti, karena ini diatur oleh undangundang," sebutnya. Sonny mengingatkan, bahwa semangat dari pembentukan UU tersebut adalah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sehingga, renegosiasi dipandang seperti memberi ruang bagi asing untuk tidak mematuhi UU dan aturan yang berlaku di negeri ini. Pemerintah menargetkan 70% rencana investasi pabrik pemurnian tambang mineral (smelter) bisa terealisasi pada 2014, bersamaan dengan pemberlakuan larangan ekspor komoditas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan, pihaknya akan memaksa seluruh pelaku industri tambang untuk menjalankan hilirisasi di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Karena itu, investasi dan pembangunan smelter harus terus didorong. "Program hilirisasi itu harus dipaksakan kepada seluruh industri untuk meningkatkan nilai tambah produk. Memang jumlah yang ditargetkan belum bisa 100% pada dua tahun mendatang," kata Hidayat di Jakarta, baru-baru ini.

WACANA Hidayat mengakui, adanya keberatan sejumlah pihak, terutama pelaku pertambangan mineral, atas program yang dicanangkan pemerintah tersebut. Namun, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah mengamanahkan, semua hasil tambang mineral mentah dilarang diekspor dan harus diolah di dalam negeri pada 2014. Program tersebut pun diyakini memacu aliran investasi dalam jumlah besar pada industri hilir mineral di Indonesia. Saat ini, sudah ada sekitar 153 investor yang tertarik untuk investasi smelter tambang mineral di Indonesia, yang berasal dari Tiongkok, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan.

juta ton per tahun, yang seluruhnya masih diekspor. Pelarangan ekspor nickel ore pun diharapkan dapat memacu industri smelter untuk hasil tambang tersebut, yang juga berarti akan mendatangkan investasi baru. 

POTENSI INVESTASI Indonesia berpotensi meraup investasi baru minimal sebesar US$ 10,8 miliar dari hilirisasi industri hasil tambang mineral, yakni bauksit, tembaga, nikel, serta bijih besi (iron ore) dan pasir besi (iron sand). Investasi itu bisa didapatkan, karena bea keluar (BK) 20% atas hasil tambang mineral mulai diberlakukan tahun ini sampai pelarangan ekspor secara penuh komoditas tambang mentah tersebut pada 2014.

Selanjutnya, pemerintah akan memberikan insentif fiskal bagi investor yang mau membangun industri smelter

Sementara itu, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung program pembangunan smelter, terutama untuk mendukung ketersediaan dan pasokan energinya. Kebijakan skema lain juga bisa diterapkan. Misalnya, pemerintah akan meminta investor membangun pembangkit listrik (power plant) sendiri untuk mendukung operasional smelternya.

kurikulum jurusan pertambangan di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air.  Investor pertambangan asing tidak perlu anti terhadap istilah nasionalisasi pertambangan, karena nasionalisasi bukan untuk mengganjal investasi asing. Sudah sewajarnya putra-putri Indonesia berperan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya pertambangannya saat ini. Itulah yang dimaksud dengan nasionalisasi, agar bangsa Indonesia dapat mandiri dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineralnya.  Pesan itu pula yang tersirat dalam UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. Dimana di dalamnya diatur mengenai divestasi saham perusahaan tambang asing, pengutamaan barang dan jasa dalam negeri, serta kesempatan bagi anak bangsa untuk

Produksi bauksit nasional saat ini mencapai 15 juta metrik ton per tahun dan seluruhnya masih diekspor dalam bentuk bauksit. Dengan kebijakan wajib verifikasi ekspor barang mineral dan pelarangan ekspor bauksit pada 2014, industri pengolahan (smelter) bauksit menjadi alumina di dalam negeri akan tumbuh pesat. Dengan asumsi, minimal kapasitas pabrik pengolahannya mencapai 7 juta ton per tahun, investasinya diperkirakan US$ 8,4 miliar. Kebutuhan alumina untuk PT Hialum sebesar 500 ribu ton per tahun, juga bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sementara itu, produksi tembaga (copper) nasional saat ini mencapai 2,8 juta metrik ton konsentrat per tahun. Sekitar 1,7 juta metrik ton di antaranya masih diekspor, atau baru 30% yang diolah di dalam negeri. Jika ekspor dilarang, industri pengolahan copper concentrate menjadi copper cathde di dalam negeri bisa dibangun dengan kapasitas 425 ribu ton per tahun. Nilai investasi pabrik pengolahannya mencapai US$ 1,4 miliar. Belum lagi, hal tersebut juga akan meningkatkan daya saing industri hilir turunannya, seperti kabel dan komponen elektronik lainnya karena akan mudah mencari bahan baku. Hal serupa pun diproyeksikan pada hasil tambang iron ore dan iron sand. Jika ekspor bijih besi dan pasir besi dilarang, industri pengolahan sponge/ pig iron berkapasitas 5 juta ton per tahun akan berkembang, dengan investasi setidaknya US$ 1 miliar. Indonesia saat ini juga memproduksi bijih nikel (nickel ore) 3,27

dan infrastrukturnya, termasuk pembangkit listrik. Menperin mengaku sedang berunding dengan Menkeu Agus Martowardojo, untuk pemberian insentif bagi investor yang mau membangun smelter dengan dilengkapi pembangkit listrik. Jika ingin membangun sendiri, maka perlu diberikan jaminan bahwa produksi listriknya juga dipasok ke PT PLN (Persero), selain untuk mengoperasikan smelter. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tak bisa dipungkiri menyiratkan keinginan anak bangsa, untuk mengelola sendiri sumber daya alamnya guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Semangat ini sering disebut dengan nasionalisasi pertambangan dalam arti luas yang positif. Namun, untuk menuju ke sana harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk perbaikan

mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).  Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM nasional di sektor pertambangan. Sehingga, semangat nasionalisasi itu diikuti pula dengan bukti nyata bahwa anak bangsa bisa mengelola sendiri sumber daya pertambangannya, sesuai prinsip-prinsip Good Mining Practice (kaidah penambangan yang baik dan benar).  UU Minerba yang diterbitkan dua tahun lalu itu dapat membawa masa depan pertambangan Indonesia ke arah yang lebih baik. Saat ini, yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi kebijakan, agar UU Minerba dapat dilaksanakan secara konsisten. Jika kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri yang diamanatkan UU Minerba ini dilaksanakan secara konsisten, berbagai kendala tidak sinkronnya kebijakan dapat diatasi, tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia.  edisi 03 I 2014

21

WACANA

PUASA SUBSIDI ;BBM SEBUAH KEKELIRUAN APABILA ADA ANGGAPAN BAHWA KITA MASIH KAYA RAYA AKAN SUMBER ENERGI FOSIL. SECARA OBYEKTIF, SUMBER ENERGI FOSIL YANG DIMILIKI INDONESIA, TERUTAMA MINYAK, YANG APABILA TAK DITEMUKAN SUMBER BARU DAN DIKELOLA DENGAN BIJAK SEJATINYA SUDAH MASUK DI AMBANG KRISIS.

22

edisi 03 I 2014

WACANA

C

adangan terbukti minyak bumi Indonesia tinggal 3,7 miliar barrel (bandingkan dengan Venezuela 300 miliar barrel), gas 104 triliun kaki kubik (tcf) (Qatar lebih dari 1.000 tcf), dan batubara 55 miliar ton (Tiongkok 120 miliar ton). Singkatnya, dalam energi fosil, republik ini boleh disebut sudah mulai rapuh, lebih-lebih jika usaha eksplorasi untuk menemukan cadangan baru diabaikan. Pada tahun 2013 lalu, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kita adalah 1,4 juta barrel per hari (bph). Ini dipasok dari hasil pengilangan minyak mentah produksi dalam negeri sebesar 650.000 bph (dari produksi pada 2013 rata-rata 825.000 bph), hasil proses pengilangan minyak mentah impor rata-rata 350.000 bph (kapasitas kilang dalam negeri 1 juta bph) dan impor BBM sebesar 400.000 bph. Artinya, setiap hari kita harus mengimpor rata-rata 350.000 bph minyak mentah plus 400.000-500.000 bph BBM. Dengan harga rata-rata minyak mentah 106 dollar AS per barel dan BBM impor 120 dollar AS per barel, dan devisa yang harus diusahakan negara sekitar 95 juta dollar AS per hari.

mendatang, mimpi Indonesia bisa menjadi empat negara besar dunia.

akan tetapi juga bisa menjadi negara adidaya.

Salah satu kunci agar mimpi menjadi negara adidaya itu bisa diraih terletak pada pengurangan subsidi BBM, apalagi jika penghapusan subsidi. Jumlah kuota BBM subsidi pada 2014, yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat adalah 48 juta kiloliter (atau 48 miliar liter) dan subsidi yang disetujui Rp 200 triliun. Berarti, lebih dari Rp 500 miliar per hari. Jumlah ini besar sekali, sehingga harus dikurangi secara bertahap dan pada saatnya nanti dihapuskan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

Agar mimpi Indonesia menjadi negara adidaya dapat terwujud, maka pemerintah membutuhkan dukungan mutlak dari para pemangku kepentingan, terutama DPR. Seiring dengan itu, secara simultan pemerintah juga akan mendorong restrukturisasi dan pembangunan kilang minyak, dan pembangunan infrastruktur distribusi gas sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan konsumen domestik. Selain itu, juga mengoptimalkan kapasitas produksi sumber energi primer guna

Terkait dengan hal ini, terlontarlah ide tentang gerakan nasional ”puasa subsidi BBM”. Apabila dua hari dalam satu minggu, katakanlah setiap Senin dan Kamis, konsumen BBM ”berpuasa” membeli BBM bersubsidi dan membeli BBM sesuai dengan harga keekonomian (harga nirsubsidi), setiap minggu akan ada efisiensi lebih dari Rp 1 triliun. Dengan demikian, sebulan akan terkumpul Rp 4 triliun dan setahun Rp 48 triliun.

mengamankan pasokan dalam negeri, pengembangan secara masif energi baru dan terbarukan sekaligus menggiatkan penghematan energi secara keseluruhan.

Kebutuhan BBM tersebut tumbuh dan bertambah rata-rata 120.000 bph per tahun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen dan pertambahan penduduk 1,1 persen. Pada 2014, konsumsi BBM akan meningkat menjadi sekitar 1,5 juta bph lebih, impor BBM akan terus meningkat, demikian juga jumlah devisa yang dibutuhkan. Konklusinya adalah kita sudah terseokseok memenuhi konsumsi BBM domestik sehingga harus dikendalikan. Oleh sebab itu, jika gerak pembangunan nasional berjalan linier, secara rasional, Indonesia perlu waktu lama untuk bisa mengejar dan masuk ke jajaran negaranegara yang tergabung dalam BRIC (Brasil, Rusia, India, Tiongkok). Tanpa ketersediaan energi yang memadai, sulit bagi kita bersaing dengan negara-negara tersebut. Namun, potensi ke arah sana terbuka lebar. Mendorong akselerasi pemanfaatan gas bumi dan pengembangan secara bertahap dan komprehensif energi baru dan terbarukan akan menjadi katalisator pembangunan nasional. Sekarang saja, produk domestik bruto Indonesia sudah mencapai hampir 1.000 miliar dollar AS. Posisi kita berada di peringkat ke-16 dari negara-negara anggota G-20. Pada 2040

Dengan dana sebesar itu, banyak infrastruktur bisa dibangun di seluruh Tanah Air dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga. Ini pasti akan mempercepat integrasi ekonomi nasional, sehingga Indonesia tidak saja bisa mengejar BRIC,

Langkah tersebut akan diperkuat oleh langkah pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, untuk mendorong para pelaku industri kontrak kerja sama melakukan eksplorasi secara masif di area masing-masing. Eksplorasi dimaksud adalah mencari ladang-ladang minyak di belahan dunia lain, cekungan-cekungan di frontiers, memfasilitasi para investor dengan berbagai terobosan kebijakan yang memadai, serta jangan lupa ”puasa subsidi bahan bakar minyak” secara nasional.

edisi 03 I 2014

23

ENERGI MIX

Hasilkan LISTRIK dari CAHAYA Tanpa Perlu SEL SURYA Sel surya sudah dikenal sebagai sumber energi alternatif sejak bertahun-tahun silam. Penerapan sel surya sebagai tenaga listrik menggunakan bahan semikonduktor. Sayangnya, bahan tersebut relatif mahal dan menjadikan energi listrik dari sel surya tidak kompetitif. Namun, penelitian terkini memungkinkan tenaga listrik dari cahaya tanpa memerlukan terpaan sel surya.

24

edisi 03 I 2014

ENERGI MIX

M

ayoritas listrik yang digunakan di Indonesia berasal dari pembangkit listrik dengan bahan baku batubara. Masalahnya, dari proses ini dikeluarkan banyak emisi karbon yang merupakan sumber terbesar penyebab terjadinya pemanasan global (global warming). Maka, sumber-sumber energi terbarukan telah dikembangkan sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya ialah sumber energi yang bersumber dari cahaya matahari. Tapi, perihal harga, pengelolaan sumber energi cahaya

matahari– atau dikenal juga dengan sel surya–berbiaya tinggi. Sebagai gambaran, sistem tersebut (sudah berikut seluruh perangkatnya) adalah berkisar US$9–10 per wattnya. Jadi, jika menggunakan tujuh panel dengan 100 watt peak (WP), maka estimasi biaya kurang lebih 700 watt x US$10 = US$7.000. Tentu saja ini kurang efisien karena selain beban biaya pembangunan panel surya, metode ini juga memakan banyak ruang untuk pemasangan beberapa panel surya. Selain itu, ada juga panel surya dengan sistem motor yang secara otomatis akan

menggerakkan panel surya ke arah cahaya matahari, namun tentu saja motornya juga butuh energi listrik dari panel surya itu sendiri sehingga kurang efisien. Namun, para peneliti di University of Michigan mendapati perilaku baru dari cahaya yang memungkinkannya menghasilkan listrik. Sel surya yang ada saat ini

mengandalkan energi foton untuk menghasilkan arus listrik. Berdasarkan hasil riset yang diterbitkan di Journal of Applied Physics, tim University of Michigan menemukan bahwa sel surya masa depan tidak memerlukan lapisan silikon untuk menghasilkan listrik dari energi foton yang mengenainya. Temuan ini berasal dari penelitian oleh Stephen Rand dan William Fisher. Stephen Rand adalah seorang profesor di Departemen Teknik Elektro dan Ilmu Komputer, Fisika dan Fisika Terapan. Sementara itu, William Fisher merupakan mahasiswa doktoral fisika terapan. Keduanya menemukan bahwa cahaya ketika berjalan dengan intensitas yang tepat melalui sebuah bahan seperti gelas–yang memang tidak menghantarkan listrik–dapat menciptakan medan magnet yang 100 kali lebih kuat dari yang pernah diperkirakan sebelumnya. Medan magnet yang terbentuk dari cahaya tersebut, selanjutnya akan membentuk sekumpulan elektron menjadi seperti huruf C dan bergerak perlahan setiap saat. Gerakan yang terjadi pada sekumpulan elektron bentuk C tersebut menghasilkan kutub listrik dan magnet.

“Jika kutub-kutub tersebut bisa dibentuk di sepanjang serat optik, maka kita bisa membuat tegangan yang tinggi dan memanfaatkannya sebagai sumber listrik,” jelas Stephen Rand. Dengan perilaku baru cahaya tersebut, Stephen Rand menyatakan sebuah “baterai optik” bisa dibuat dan bisa menjadi sel surya jenis baru yang tidak memerlukan material mahal, seperti semikonduktor, cukup gelas atau keramik transparan. Alhasil, sel surya baru tersebut bisa menjadi murah. Sebelum penelitian oleh tim dari University of Michigan, sejumlah peneliti juga telah mengembangkan konsep, ide dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan panel surya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan komunikasi dari Jepang, Kyosemi telah menciptakan Sphelar. Sphelar merupakan sebuah panel surya dengan teknologi yang jauh lebih eifisien dari panel surya yang sering kita lihat. Bentuk panel surya tersebut tidak berbentuk persegi datar, melainkan berbentuk setengah bola. Dengan bentuk seperti ini dan disertai dengan panel surya yang dirancang khusus, Sphelar dapat menyerap sinar matahari dari segala arah tanpa harus mengarahkan panel suryanya ke arah cahaya itu sendiri. Menurut situs resminya, Sphelar yang hanya berukuran 1-2 mm ini adalah solusi yang tepat untuk perumahan yang ramah lingkungan karena dapat menyerap cahaya dari segala arah. Desain panel surya seperti ini sangat pintar. Tidak hanya dapat menyerap sinar matahari dari segala arah, tapi pantulan sinar dari panel surya yang satu dengan yang lainnya akan menambah banyaknya sinar matahari yang diserap sehingga energi listrik maksimum yang dihasilkan bisa mencapai 940 megawatt (MW). Perkembangan pengetahuan dan kemajuan teknologi telah membawa manusia untuk menciptakan berbagai alat untuk memudahkan kebutuhannya. Tak terkecuali di bidang energi yang sejatinya sudah tersedia di alam ini.

edisi 03 I 2014

25

ENERGI MIX

IKAN PUN Bisa Jadi

BIODIESEL Ketersediaan bahan bakar fosil semakin hari semakin menipis jumlahnya. Sementara itu, kebutuhan akan energi semakin meningkat. Akibatnya, harga minyak yang berbahan fosil cenderung semakin mahal harganya di pasaran dunia. Oleh karena itu, banyak para peneliti mulai mengembangkan sumber-sumber energi non fosil, seperti biodiesel. Biodiesel bisa bersumber baik dari nabati maupun hewani. Salah satu contohnya adalah penggunaan limbah minyak ikan.

M

inyak ikan adalah komponen lemak dalam jaringan tubuh ikan yang telah diekstraksi dalam bentuk minyak. Beberapa industri pengolahan, baik industri besar maupun rakyat, memanfaatkan minyak hasil samping tersebut untuk berbagai keperluan, seperti untuk pengolahan petis, pakan ternak dan industri kulit. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasikan penggunaan limbah minyak ikan dalam industri, maka dilakukan penelitian untuk menciptakan biodiesel dari limbah tersebut (Estiasih Teti 2009). Minyak ikan adalah minyak yang berasal dari jaringan ikan yang berminyak. Minyak ikan dianjurkan untuk diet kesehatan karena mengandung asam lemak omega-3, EPA (eikosapentaenoat) dan DHA (dokosaheksaenoat) yang dapat mengurangi peradangan pada tubuh. Tidak semua ikan menghasilkan asam lemak omega-3. Tetapi, hanya ikan yang mengonsumsi mikroalga yang dapat menghasilkan asam lemak tersebut, misalkan ikan herring atau ikan-ikan predator yang memangsa ikan yang mengandung asam lemak omega-3, seperti ikan air tawar, air danau, laut yang gepeng, tuna dan salmon dimungkinkan mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi.

26

edisi 03 I 2014

Dua pertiga wilayah Indonesia berupa perairan sehingga ikan yang dihasilkan cukup besar. Ketersediaan minyak ikan yang banyak tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel sekaligus pengganti bahan bakar fosil. Sayangnya, ikan memiliki sifat yang sangat mudah rusak. Selain itu, kondisi penanganan pasca panen yang kurang baik juga membuat ikan menjadi cepat busuk, misalnya akibat benturan selama penangkapan, pengangkutan dan persiapan sebelum pengolahan (Astawan, 2003). Besarnya potensi jumlah ikan di perairan Indonesia bisa dilihat dari, misalnya, volume limbah pengalengan ikan di Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di tempat itu, volume limbah ikan mencapai 50 hingga 60 ton per bulan. Untuk itu, perlu dilakukan pemanfaatan lebih jauh mengenai limbah ikan. Salah satunya dengan mengolahnya menjadi biodiesel. Biodiesel bisa digunakan dengan mudah karena dapat bercampur dengan segala komposisi dengan minyak solar. Biodiesel mempunyai sifat-sifat fisik yang mirip dengan solar biasa sehingga dapat diaplikasikan langsung untuk mesin-mesin diesel yang ada, hampir tanpa modifikasi (Prakoso, 2003).

Pembuatan biodiesel membutuhkan katalis karena reaksi cenderung berjalan lambat. Katalis yang paling sering dipakai untuk pembuatan biodiesel ialah katalis basa homogeny, seperti NaOH dan KOH. Namun, kelemahan katalis ini adalah sulit untuk dipisahkan dari campuran reaksi sehingga tidak dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, dibuat pemanfaatan katalis basa heterogen CaO yang bisa diperoleh dari kalsinasi CaCO3 yang berasal dari cangkang telur. Cangkang telur merupakan katalis basa yang bagus untuk pembuatan biodiesel karena bisa digunakan kembali. Cangkang telur memiliki susunan kimia berupa CaCO3 yang bisa diubah menjadi CaO yang merupakan katalis basa heterogen (Stadelman 2000). Proses pembuatan biodiesel ada dua tahapan reaksi, yakni esterifikasi dan transesterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi asam lemak bebas dengan alkohol membentuk ester dan air. Esterifikasi biasanya dilakukan jika minyak yang diumpankan mengandung asam lemak bebas tinggi. Transesterifikasi atau alkoholisis adalah tahap konversi dari trigliserida menjadi alkil ester melalui reaksi dengan alkohol dan hasil samping berupa gliserol (Fatmawati D 2013).

ENERGI MIX Proses pembuatan biodiesel dari ikan, sebagai contoh, bisa dirujuk dari karya Septi Puji Handayani. Ia adalah mahasiswi dari Universitas Sebelas Maret. Dalam skripsinya beberapa tahun lalu, ia menguji coba pembuatan biodiesel yang berasal dari minyak ikan dengan radiasi gelombang mikro. Gelombang mikro atau mikrogelombang (microwave) adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi (Super High Frequency, SHF), yaitu di atas 3 GHz (3 x 109 Hz). Sebenarnya, gelombang ini merupakan gelombang radio, tetapi panjang gelombangnya lebih kecil daripada gelombang radio biasa. Panjang gelombangnya termasuk ultra-short (sangat pendek) sehingga disebut juga mikro. Gelombang ini tidak dapat dilihat mata kita karena panjang gelombangnya (walaupun sangat kecil dibanding gelombang radio) jauh lebih besar dari panjang gelombang cahaya (di luar spektrum sinar tampak).

gelombang mikro dengan waktu radiasi yang semakin lama mampu mempercepat laju reaksi dan meningkatkan konversi biodiesel. Hasil konversi biodiesel yang optimum diperoleh pada waktu radiasi 10 menit. Senyawa yang terdapat dalam biodiesel hasil konversi dari minyak ikan adalah metil ester miristat, metil ester palmitoleat, metil ester palmitat, metil ester oleat, metil ester-7-10-13eikosatrienoat dan metil ester eikosanoat. Kandungan terbesarnya adalah metil ester oleat yaitu sebesar 41,73%. Berdasarkan hasil penelitian itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meminimalisir gliserol yang terbentuk pada reaksi transesterifikasi. Tujuannya adalah produk biodiesel yang dihasilkan lebih maksimum.

Dalam penelitiannya, Septi menggunakan minyak ikan yang berasal dari limbah usaha tepung ikan di daerah waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Katalis

yang digunakan adalah NaOH sejumlah 1% berat minyak ikan. Perbandingan mol minyak ikan dengan metanol 1:6, 1:12, 1:18 dan 1:24. Daya gelombang mikro yang diterapkan yaitu 300, 400, 500, 650 dan 800 watt. Lalu, waktu reaksi yaitu 5, 10, 15, 20 dan 25 menit. Dari hasil penelitian itu diketahui penggunaan radiasi gelombang mikro pada pembuatan biodiesel dari minyak ikan dengan daya yang semakin tinggi mampu meningkatkan hasil konversi biodiesel. Daya yang optimum adalah 800 watt pada perbandingan mol minyak ikan dengan metanol sebesar 1:18. Selain itu, pembuatan biodiesel dari minyak ikan menggunakan radiasi

edisi 03 I 2014

27

REGULASI

Peraturan Menteri ESDM NOMOR 5 TAHUN 2014 Perkembangan teknologi dewasa ini berjalan dengan pesat. Dan energi listrik merupakan salah satu pendukung dari pesatnya pekembangan teknologi tersebut.

S

elain itu energi listrik juga mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dan pemerintah sebagai penyedia tenaga listrik listrik tersebut perlu meningkatkan ketersediaan listrik sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Tidak itu saja pemerintah juga melindungi para

pengguna listrik tersebut dari bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan listrik tersebut. Terkait hal tersebut maka pemerintah mewajibkan seluruh instalasi listrik hingga tingkat rumah tangga harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan instalasi tenaga listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan, maka setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Untuk meningkatan pelayanan dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberlakukan prosedur akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan (ASK).

Terkait hal tersebut Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar acara Coffee Morning Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (14/02). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman dalam kesempatan tersebut mengungkapkan jika masyarakat saat ini dapat lebih cepat untuk mendapatkan listrik. Prosedur mendapatkan listrik dipersingkat dari 120 hari menjadi 40 hari. “Biaya juga turun 40 persen dari biaya semula, prosedur dipersingkat menjadi tiga prosedur yang semula enam prosedur,” jelas Jarman. Peraturan Menteri ESDM yang telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014 tersebut mengatur pelaksanaan

28

edisi 03 I 2014

REGULASI akreditasi dan sertifikasi terhadap Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Peraturan ini berperan penting dalam menunjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Selain itu, Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik harus mampu memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki. Menteri ESDM melakukan akreditasi terhadap Lembaga Inspeksi Teknik (LIT), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Berdasarkan hal tersebut maka lembaga sertifikasi yaitu: • LIT melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO); • LSK melakukan sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT); dan • LSBU melakukan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

tahun terhadap pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan. Dalam kesempatan yang sama Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono menjelaskan, teknis ASK tidaklah untuk mempersulit karena akan didukung sepenuhnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM. Selain itu dengan digulirkannya Peraturan Menteri ESDM ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewenangan di sektor ketenagalistrikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di wilayah masing-masing. Dengan diberlakukan dan diterapkannya Peraturan Menteri ESDM ini, berarti peraturan tersebut telah menindaklanjuti salah satu tantangan di sektor ketenagalistrikan antara lain survei yang dilakukan oleh World Bank tentang “Getting Electricity”. Dengan menerapkan penyederhanaan prosedur mendapatkan tenaga listrik, diharapkan peningkatan

peringkat “Getting Electricity” Indonesia yang semula pada tahun 2014 berada pada peringkat 121 akan menjadi lebih baik lagi pada tahun 2015. Hal ini tentunya akan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan peringkat “Ease of Doing Business” Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah perlu dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri tersebut tentunya akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan. Tidak itu saja, hal tersebut tentunya akan melindungi para konsumen listrik secara umum dari bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan listrik tersebut.

Prosedur sertifikasi ketenagalistrikan dan jangka waktu proses penerbitan SLO, SKTT dan SBU telah ditentukan, sehingga lembaga sertifikasi harus menetapkan dan menerapkan dokumen mutu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM tersebut. Dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan melakukan pengawasan setiap

edisi 03 I 2014

29

MIGAS

Kuartal I 2014, Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi 23,6%

R

ealisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Maret 2014 mencapai 11,2 juta kiloliter (KL). Angka ini berarti 23,6% terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan APBN 2014 kepada PT Pertamina (Persero).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan pada Minggu (6/4/2014), dari total kuota penyaluran BBM bersubsidi yang dialokasikan kepada perusahaan tahun ini sebanyak 47,35 juta KL, telah terealisasi sebanyak 11,2 juta KL atau 23,6% hingga akhir Maret tahun ini. Realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 11,02 juta KL. Berdasarkan data Pertamina, realisasi premium hingga 31 Maret 2014 mencapai 30

edisi 03 I 2014

sekitar 7,1 juta KL atau 22% dari kuota penyaluran premium Pertamina sebanyak 32,32 juta KL. Realisasi tersebut naik 1,63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebanyak 6,98 juta KL.   Realisasi penyaluran solar bersubsidi menunjukkan kenaikan lebih besar, yaitu 3,91% dari 3,7 juta KL pada kuartal I 2013 menjadi 3,85 juta KL pada kuartal I tahun ini. Kuota penyaluran solar bersubsidi yang ditugaskan kepada Pertamina tahun ini mencapai 14,14 juta KL.

Adapun realiasi penyaluran kerosene (minyak tanah) lebih rendah sekitar 9,89% menjadi 249.000 KL yang salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kg yang dilaksanakan oleh Pertamina. Kuota kerosene bersubsidi tahun ini turun 47% dibandingkan dengan kuota tahun lalu sebesar 1,7 juta KL menjadi hanya 900.000 KL. Sementara itu, ketahanan stok BBM Pertamina dalam kondisi aman dengan rata-rata kecukupan untuk 20,73 hari. Stok premium dan solar masing-masing 18,32 hari dan 18,46 hari. 

MIGAS

Segera, FSRU Lampung Alirkan Gas ke Lampung dan Jawa Barat

P

T Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk meresmikan Floating Storage Receiving Terminal (FSRU) yang sudah selesai dibangun di Galangan Kapal Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea Selatan, pada Senin (7/4/2014). FSRU yang diberi nama PGN FSRU Lampung tersebut akan berlayar dari Ulsan menuju Lampung dan diperkirakan akan tiba di Lampung pertengahan Mei 2014.

“Selesainya pembangunan FSRU Lampung ini akan mendorong percepatan konversi bahan bakar minyak (BBM) di Lampung dan Jawa Barat,” ujar Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.  Menurut Hendi, keberadaan FSRU Lampung ini dapat menjadi “obat” untuk krisis energi dan kekurangan pasokan gas yang saat ini melanda Lampung dan Jawa Barat. Pasalnya, keberadaan FSRU Lampung ini akan meningkatkan keandalan pasokan gas. “Dengan adanya FSRU ini, sumber gas PGN yang disalurkan kepada konsumen tidak hanya bersumber dari lapangan gas di Sumatera-Jawa,” ujar Hendi.

Hemat Rp107 Triliun, Konversi Minyak Tanah ke LPG

P

emerintah melaksanakan kebijakan konversi minyak tanah (mitan) ke LPG sejak tahun 2007. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), terutama minyak tanah serta menekan subsidi BBM. Total penghematan yang diperoleh dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG hingga tahun 2013 mencapai Rp107 triliun.

Hendi menambahkan, FSRU ini bagian dari infrastruktur gas bumi terintegrasi di Lampung yang dibangun oleh PGN.  Bagian lainnya adalah pipa distribusi sepanjang 100 km dengan diameter  12 inci–16 inci. Hingga akhir Maret 2014, pembangunan jaringan pipa itu sudah mencapai 90 km.  Gas dari FSRU Lampung nantinya akan memasok kebutuhan gas bagi pembangkit listrik, industri serta usaha kecil dan rumah tangga di Lampung dan Sumatera Selatan. Selain itu, FSRU ini juga akan memasok kebutuhan gas bumi di Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) A. Edy Hermantoro di Gedung Lemhanas, Selasa (15/4/2014), menjelaskan, total penghematan dari konversi minyak tanah ke LPG ialah Rp120,766 triliun. Angka itu dikurangi biaya konversi yang dikeluarkan Pemerintah sebesar Rp13 triliun. Maka, penghematan bersih yang diperoleh sebesar Rp107,684 triliun. Sementara itu, jumlah paket perdana LPG tabung 3 kg yang telah dibagikan sejak 2007 hingga 2013 mencapai 55.294.540 paket. Ditargetkan untuk tahun ini dapat dibagikan 1,7 juga paket perdana. Total penarikan minyak tanah yang berhasil dilakukan selama tujuh tahun mencapai 39.521.793 kiloloiter (KL) dan refill LPG PSO menapai 16.883.382 metrik ton (MT). Menurut Edy, tidak semua daerah dapat dilakukan konversi, terutama di Indonesia bagian Timur karena kondisi daerah yang belum memungkinkan.  edisi 03 I 2014

31

MIGAS

Dalam Lima tahun, Pemerintah Bangun Jargas 72.511 SR

P

emerintah telah melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sejak tahun 2009. Hingga tahun 2013, telah terbangun  jaringan gas sebanyak 72.511 sambungan rumah (SR) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) A. Edy Hermantoro di Gedung Lemhanas, Selasa (15/4/2014), memaparkan, Pemerintah membangun 11.686 SR di tiga kota di Sumatera Selatan, 4.000 SR di Jambi, 5.254 SR di rusun Jakarta, Bogor dan Tangerang. Selanjutnya, 11.547 SR di Jawa Timur yang tersebar di dua kota, 4.000 SR di Jawa tengah  dan di Jawa Barat sebanyak 20.628 SR yang tersebar di lima kota. Untuk Kalimantan Timur, jargas dibangun di dua kota sebanyak 7.326 SR, Sulawesi Selatan 4.172 SR dan Papua Barat sebanyak 3.898 SR. Untuk tahun 2014, Pemerintah juga berencana membangun jargas di Semarang, Bulungan, Sidoardjo, Lhokseumawe dan Bekasi. “Pembangunan kegiatan fisik jargas ini sebagai trigger. Kami berharap Pemerintah akan jalan (melanjutkan) pembangunan sehingga dapat berkembang,” ujar Edy. Sambutan masyarakat terhadap pembangunan jargas ini sangat baik. Tak mengherankan banyak kepala daerah yang mengirimkan surat kepada Pemerintah pusat agar di daerahnya juga dibangun jargas. Tidak semua permintaan tersebut dapat dipenuhi karena terkendala anggaran. Selain itu, jargas juga hanya dapat dibangun di daerah yang memiliki sumber gas atau memiliki jaringan distribusi gas bumi. Pembangunan jargas untuk rumah tangga ini merupakan salah satu upaya Pemerintah meningkatkan sumber daya lokal demi mencapai ketahanan energi serta memberikan energi yang murah bagi masyarakat.  Pembangunan jargas juga untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahunnya, kebutuhan LPG Indonesia mencapai 4,5 juta ton. Hasil produksi kilang dalam negeri hanya 2,5 juta ton. Ini berarti hampir 50% kebutuhan LPG harus diimpor.

32

edisi 03 I 2014

MIGAS

Proyek Banyu Urip Berpotensi Sumbang 20% Produksi Minyak Nasional

W

akil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono meninjau proyek minyak dan gas (migas) Banyu Urip, Bojonegoro, Jawa Timur. Kunjungan diawali ke kantor Mobile Oil Cepu (MCL) dilanjutkan ke proyek migas Lapangan Banyu Urip yang berjarak sekitar 20 km. Engineering, Procurement and Construction (EPC) atau rekayasa, pengadaan dan konstruksi. Kelima kontrak itu adalah fasilitas produksi utama (Central Production Facility/CPF), pipa darat (onshore) 72 km, pipa laut (offshore) dan menara tambat (mooring tower), Floating Storage Off-loading (FSO) serta fasilitas infrastruktur. Widjonarko mengatakan, kegiatan konstruksi terus berlangsung dengan berbagai kemajuan di seluruh kontrak EPC. “Perkembangan proyek migas Banyu Urip hingga minggu ketiga April 2014 ini mencapai 87%,” ujar Widjonarko.

“Proyek ini penting dan strategis untuk ketahanan negara dalam bidang energi. Apabila proyek ini dapat berjalan seperti yang direncanakan, Lapangan Banyu Urip dapat memberikan kontribusi produksi minyak hampir 20% dari produksi minyak nasional,” ujar Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) J. Widjonarko mengawali paparannya, Kamis (24/4/2014). “Secara bertahap, produksi lapangan Banyu Urip akan meningkat. Saat ini, produksi lapangan yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)

Mobil Cepu Ltd. (MCL) itu sebesar 29.000 barel minyak per hari. Per September 2014, produksi ditargetkan naik 10.000 barel minyak per hari dengan adanya tambahan fasilitas produksi awal dan ditargetkan mencapai puncaknya sebesar 165.000 barel per hari pada tahun 2015,” sambungnya. Untuk pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) di Proyek Banyu Urip memerlukan investasi mencapai US$2,525 miliar. Perinciannya ialah untuk pembangunan fasilitas produksi sebesar US$2,188 miliar dan pengeboran sumur sebanyak US$337 juta. Pembangunan fasilitas dibagi ke dalam lima kontrak

Mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lima kontrak EPC dipimpin oleh perusahaan Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat 450 perusahaan sub kontraktor nasional dan lokal yang dilibatkan. Dari jumlah itu, 85% diantaranya merupakan perusahaan lokal dari Bojonegoro dan Tuban. Selain itu, terdapat 9.100 pekerja Indonesia yang 60% diantaranya adalah pekerja lokal yang berasal dari Bojonegoro dan Tuban. Cadangan migas di Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu ditemukan pada 2001. Kontrak kerja sama Blok Cepu ditandatangani pada 17 September 2005 dengan MCL sebagai operator. MCL, anak perusahaan dari Exxon Mobil Corporation, memegang 45% saham partisipasi, bersama Pertamina EP Cepu yang memegang 45% saham dan Badan Kerja Sama Blok Cepu (BKS) dengan 10% saham. Cadangan minyak di Lapangan Banyu Urip diperkirakan sebesar 445 juta barel. edisi 03 I 2014

33

MIGAS

Dirjen Migas Tinjau Pelaksanaan Jargas di Blora

D

irektur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) A. Edy Hermantoro meninjau pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau jaringan gas bumi (jargas) di Blora, Jumat (25/4/2014). Kunjungan ini untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan terkait penerapan jargas. terkait hal tersebut. Menurut rencana, pipa gas akan ditanam tiga meter di bawah rel kereta sesuai dengan standar keselamatan. Pipa selebar enam inci itu juga dilengkapi dengan pelindung.  “Kita berharap Kementerian Perhubungan dan PT  Kereta Api segera dapat memberikan izin. Nanti kita tindak lanjuti lagi  ke Kementerian Perhubungan,” tegasnya.  Kendala-kendala seperti ini, lanjut Edy, telah beberapa kali ditemui dalam pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, seperti  di Subang dan dapat teratasi. Edy mengharapkan dalam kasus Blora ini juga dapat segera menemui jalan keluar karena masyarat Blora sangat mengharapkan gas dapat segera mengalir ke rumahnya. 

Dalam kunjungan lapangan tersebut, diketahui pemasangan pipa gas masih terkendala perlintasan rel kereta api dan tanah milik PT Pertamina (Persero). Sementara itu, pemasangan pipa ke rumah tangga sebanyak 4.025 sambungan rumah (SR) telah rampung dilakukan akhir tahun 2013 lalu. Pemasangan pipa sepanjang 1,2 km belum dapat dilakukan melintas di tanah milik Pertamina, yaitu di proyek pengembangan gas Jawa Timur area Gundih. Untuk mengatasi hal tersebut, Dirjen Migas langsung menghubungi Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto guna melakukan koordinasi agar pipa dapat segera terpasang dan mendapat respon positif. Selain itu, Dirjen Migas dan rombongan juga berkunjung ke kantor PT Pertamina

34

edisi 03 I 2014

(Persero) Proyek Pengembangan Gas area Gundih untuk mendapat penjelasan dan berdiskusi mengenai penyebab pipa gas tersebut tidak dapat segera terpasang.  “Pipa yang belum (terpasang) hanya 1,2 km karena melintasi tanah Pertamina. Ini kan proyek Pemerintah, saya minta dipermudah. Toh, itu juga nanti penyerahan aset dan operatorship-nya juga gas dari Pertamina,” ujar Edy. Selain itu, untuk jaringan pipa gas yang melintasi rel kereta api, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah mengirimkam surat kepada Direktur Utama PT Kereta Api agar diberikan izin pemasangan pipa. Namun, belum memperoleh tanggapan. Sebelumnya,  Dirjen Migas dan jajarannya telah melakukan kunjungan kepada jajaran Kementerian Perhubungan

Harapan senada juga diungkapkan Wasih (49), warga Desa Wates, Blora. Nenek satu cucu yang rumahnya berdinding kayu dan beralas tanah ini, sehari-harinya memasak menggunakan kayu bakar. Sesekali jika memiliki uang, ia membeli LPG.  “Saya maunya cepat dapat gasnya. Katanya harganya lebih murah. Sekarang ini saya kebanyakan pakai kayu,” katanya.  Pembangunan jargas untuk rumah tangga telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2009 dan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan sumber daya lokal demi mencapai ketahanan energi serta memberikan energi yang murah bagi masyarakat.  Pembangunan jargas juga bertujuan mengurangi beban subsidi BBM yang setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan.

MIGAS

Pertamina dan PGN Bangun SPBG CNG

M

enteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 2435 K/15/MEM/2014 dan Kepmen ESDM No. 2436 K/15/MEM/2014, tanggal 23 April 2014,  menetapkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas untuk transportasi jalan.

Aturan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.  Dalam Kepmen ini ditetapkan, Pertamina mendapat tugas membangun 22 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Compressed Natural Gas (CNG) dan tujuh Mobile Refueling Unit (MRU) beserta infrastruktur pendukungnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 2014. Pertamina juga bertugas dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG untuk transportasi jalan di SPBG yang akan dibangun tersebut dan SPBG eksisting sejumlah 23 unit di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

Penugasan pembangunan SPBG CNG dan infrastruktur lainnya kepada Pertamina menggunakan dana APBN dan dana Pertamina. Rincian biayanya, yaitu APBN tahun anggaran 2014 berjumlah 10 SPBG CNG dan tujuh MRU beserta infrastruktur pendukungnya. Sementara itu, dana Pertamina untuk membangun 12 SPBG CNG. Penugasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG untuk transportasi jalan  kepada Pertamina total alokasinya  sebesar 37,7 MMSCFD untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Sementara itu, PGN mendapat tugas membangun 12 SPBG CNG  dan dua MRU beserta infrastruktur pendukungnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan

Riau pada tahun 2014. PGN juga bertugas dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG untuk transportasi jalan berupa satu SPBG CNG dan satu MRU beserta infrastruktur pendukungnya di DKI Jakarta. Penugasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG untuk transportasi jalan ditetapkan dengan total alokasi gas bumi sebesar 10,5 MMSCFD untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Alokasi gas bumi oleh Pertamina dan PGN tersebut dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG. Menteri ESDM juga memerintahkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan alokasi gas bumi tersebut, termasuk menyiapkan penyesuaian alokasi gas bumi berdasarkan realisasi volume gas bumi. Ditetapkan pula bahwa dalam hal terjadi keadaan khusus, seperti kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka Pertamina dan PGN wajib melakukan langkahlangkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Berdasarkan laporan tersebut, Dirjen Migas dapat mengatur langkah-langkah yang diperlukan. edisi 03 I 2014

35

MIGAS

Dirjen Migas Hadiri Forum Keselamatan Migas 2014

D

irektur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) A. Edy Hermantoro menghadiri  Forum Keselamatan Migas 2014 di Batam, Rabu (14/5/2014). Acara yang berlangsung dua hari ini bertema “Optimalisasi Kehandalan Instalasi Migas Melalui Penerapan Inspection and Test Plan (ITP) yang Sesuai dan Komprehensif”.

Forum keselamatan merupakan suatu wadah berbagi pengalaman dan pencarian solusi untuk mendapatkan pencapaian terbaik dan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap keselamatan operasi migas. Sesditjen Migas Heri Poernomo dalam laporannya memaparkan, untuk memastikan keandalan suatu peralatan atau instalasi migas, perlu dilakukan tahapan pemeriksaan teknis oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku, spesifikasi teknis perusahaan dan standar (code), yang seluruhnya tertuang dalam sebuah dokumen yang dinamakan Inspection and Test Plan (ITP). Kualitas mutu hasil pekerjaan 36

edisi 03 I 2014

inspeksi terhadap suatu peralatan atau instalasi sangat ditentukan oleh kualitas dari dokumen ITP yang digunakan.

menunjukkan komitmen badan usaha dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap keselamatan migas.

Forum Komunikasi Keselamatan Migas tahun 2014, lanjut Heri, fokus untuk melakukan pembahasan mengenai ITP yang penyusunannya bertujuan menghasilkan ITP yang lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik setiap peralatan atau instalasi migas yang akan dilakukan pemeriksaan teknis. Tujuan lainnya menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam ITP sehingga pihakpihak yang terlibat dapat memahami dengan baik peranannya masingmasing. Tujuan berikutnya ialah menghasilkan ITP yang applicable untuk diaplikasikan di lapangan dan sesuai dengan standar (code) serta ketentuan yang berlaku pada peralatan baru, eksisting dan pasca operasi.

Faktor keselamatan dalam kegiatan usaha migas, baik di sektor hulu, hilir maupun industri penunjang, sangat penting dijaga. Kelalaian dalam menjaga keselamatan yang berujung pada kecelakaan hanya akan membawa kerugian berlipat ganda. Karena itu, Edy meminta agar inspeksi dan penggantian peralatan migas dilakukan secara teratur.

Dalam kesempatan itu, mengawali sambutannya, Dirjen Migas menyatakan kegembiraannya atas banyaknya peserta yang hadir dalam acara Forum Komunikasi Keselamatan Migas ini. Hal itu, katanya,

“Kadang-kadang orang berpikir, ah nanti sajalah (inspeksi peralatan)  karena dikejardikejar produksi migas. Padahal, kalau terjadi unplanned shutdown dan produksi turun, kita (lebih) rugi,” kata Edy. Dirjen Migas juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan keselamatan di bidang hilir migas yang kegiatannya meningkat sejak adanya UU Migas No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Apalagi, saat ini Pemerintah banyak menerima permohonan izin bagi badan usaha swasta untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan pengangkutan migas.

MIGAS

MoU SMP pada OBVITNAS MIGAS

P

enandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada Obyek Vital Nasional (obvitnas) antara Kepala Inspeksi Tambang dan perwakilan Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir diadakan dalam rangkaian acara Forum Keselamatan Migas yang diselenggarakan di Batam, Rabu (14/5/2014). Meningkatnya tantangan pengamanan obvitnas di sektor ESDM memerlukan peningkatan penanganan dan pengelolaan keamanannya. Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Heri Poernomo mengatakan, tantangan pengamanan obvitnas di sektor ESDM semakin meningkat. Untuk itu diperlukan peningkatan penanganan dan pengelolaan keamanannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 3407K/07/MEM/2012, di lingkungan sektor migas tercatat 241 obvitnas, yaitu kegiatan hulu migas terdapat 108 obyek dan kegiatan hilir migas 133 obyek.

Penandatanganan nota kesepakatan ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) A. Edy Hermantoro. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) merupakan suatu elemen yang sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 63 tahun 2004. Pada prinsipnya, Sistem Manajemen Pengamanan dilakukan secara internal oleh perusahaan yang dikembangkan dengan melibatkan community development, di samping melibatkan bantuan aparat keamanan. Namun, di waktu mendatang, perusahaan harus dapat menangani aspek keamanan secara mandiri.

Mengingat dampak gangguan keamanan obvitnas yang bersifat nasional, paparnya, pengamanan obvitnas menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait (stakeholder). Dalam kerangka pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan obvitnas, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang telah dikembangkan Polri. “Sedangkan dalam kerangka penanggulangan gangguan keamanan obvitnas, perlu dikembangkan sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholder,” tambah Heri. Sistem koordinasi dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.

edisi 03 I 2014

37

KETENAGALISTRIKAN

Kementerian ESDM Unjuk Gigi di Pameran AITIS 2014

U

ntuk menjembatani komunikasi dan penyampaian informasi kepada calon investor dan Pemerintah Daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpartisipasi dalam pameran APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014.

DJK Selenggarakan Coffee Morning Penyesuaian TTL 2014

D

irektorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengadakan acara Coffee Morning pada Kamis (17/4), tentang Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahan Listrik Negara. Dalam acara tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan mengundang berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, jajaran PT PLN (Persero), para asosiasi industri, serta pelanggan listrik industri besar.

Dengan dikoordinasi oleh Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, beberapa unit eselon I seperti Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Mineral dan Batubara, Ditjen EBTKE, Badan Diklat ESDM, Badan Litbang ESDM dan BPH Migas berpartisipasi menyampaikan informasinya kepada masyarakat.Tema yang diusung oleh Kementerian ESDM dalam pameran tersebut adalah Catur Dharma Energi. Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini, digelar hari Senin (14/4) hingga Kamis (17/4) di Jakarta International Expo Kemayoran. Pameran perdagangan internasional dan pertemuan forum investor ini dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dalam sambutannya, Hatta meminta kepala daerah, pemimpin daerah, seperti Bupati untuk mempercepat izin usaha dan investasi. “Pelayanan terpadu dan kecepatan proses investasi sangat penting guna mendorong salah satunya konektivitas. Sehingga, pada akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN yang sebentar lagi berlaku,” ujarnya.

38

edisi 03 I 2014

Acara yang digelar di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro selaku narasumber, serta Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji. Sosialisasi mengenai Permen ESDM sendiri disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dan Kepala Divisi Niaga PT PLN Benny Marbun.Permen ESDM Nomor 9 yang ditandatangani tanggal 1 April 2014 lalu oleh Menteri ESDM Jero Wacik telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. “Dengan penghapusan subsidi listrik, alokasi dana dapat untuk  menjamin rasio elektrifikasi dalam negeri pada tahun 2020 yang akan mendekati 99%,” ujarnya.

KETENAGALISTRIKAN

Pembangunan PLTP Ditargetkan 570 MW Pertahun

P

ertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 6% pertahun dan pertumbuhan penduduk 1,7% pertahun, merupakan modal yang sangat menarik bagi Investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Namun, hal tersebut perlu didukung dengan adanya listrik. Untuk itu, pemerintah menargetkan rata-rata pertambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 5.700 MW per tahun. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman M.Sc dalam acara Coffee Morning PT Geo Dipa Energi (Persero), Selasa (22/4). Dari 100% bauran energi untuk pembangkit listrik, sepersepuluhnya ditargetkan dari panas bumi (geothermal). “Sesuai dengan roadmap, paling tidak sepuluh persennya dari Geothermal,”ujar Jarman. Sehingga menurutnya, dari 5.700 MW kebutuhan listrik per tahun, paling tidak perlu diinstal kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 570 MW per tahun. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras dan komitmen bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan energi listrik dari panas bumi termasuk PT Geo Dipa Energi.

Terbuka Peluang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan

S

eiring meningkatnya konsumsi listrik, terdapat kebutuhan listrik yang tidak dapat dipenuhi oleh PT PLN. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk mempermudah izin-izin swasta dapat membuat pembagkit listrik mandiri untuk melistriki suatu wilayah usaha. Hal ini merupakan peluang bisnis dan investasi bagi para kontraktor di sektor ketenagalistrikan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc saat membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI), Rabu (23/4). Acara yang diselenggarakan di kantor Pusdiklat PT PLN, Ragunan, Jakarta Selatan, ini dihadiri oleh puluhan pengurus dan anggota HIKKMI dari berbagai daerah. Menurut Jarman, dengan kebutuhaan pembangunan pembangkit listrik 5.700 MW pertahun, kebutuhan investasi listrik diperkirakan 12-15 Miliar Dollar pertahunnya. Di satu sisi kemampuan neraca PT PLN terbatas, sehingga dibutuhkan investasi dari swasta. Swasta dapat membangun pembangkit dan mendistribusikannya dalam suatu wilayah usaha. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan dan diharapkan dapat diimplementasikan tahun 2018 nanti. edisi 03 I 2014

39

KETENAGALISTRIKAN

Hindari Defisit Listrik, Pembangunan Pembangkit Harus Tepat Waktu

P

embangunan pembangkit-pembangkit listrik harus diselesaikan tepat waktu. Jika PT PLN (Persero) mengalami hambatanhambatan, diminta untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo saat berkunjung ke PLTU 2 NTB (2 x 25 MW) yang terletak di Jeranjang Lombok, Jumat (25/4). Ronggo memastikan pemerintah akan mengupayakan berbagai cara agar pemangkit listrik yang dibangun oleh PLN maupun Independent Power Producer (IPP) dapat selesai tepat waktu. Hadir dalam kunjungan tersebut Kasubdit Penyiapan Program Ketenagalistrikan Wanhar, Kasubdit Perizinan Ketenagalistrikan Tri Handoko, Kasubdit Lingkungan Ketenagalistrikan Hanat Hamidi serta para pejabat dan staf Ditjen Ketenagalistrikan. General Manajer Wilayah NTB Andi Lakipadadah, menyampaikan mengenai kondisi kelistrikan di NTB, dimana Wilayah NTB terdiri dari tiga area yaitu area Mataram, Sumbawa, dan Bima, serta Sektor Pembangkitan Lombok dan APDP Mataram. Rasio elektrifikasi di provinsi yang beribukota di Mataram ini, saat ini mencapai 64,4%. RE di Kota Mataram sendiri, saat ini mencapai 98,2% sedangkan beberapa Kabupaten lainnya masih di bawah rata-rata nasional atau di bawah 80,5%.

NTB Kebut Pembangunan Pembangkit Listrik Non Migas

P

rovinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang menyelesaikan berbagai proyek pembangkit listrik dari bahan bakar non migas. Untuk itu, berbagai pembangkit listrik dari batubara ditargetkan selesai tahun ini untuk menggantikan pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM.

Hal tersebut disampaikan oleh General Manajer PT PLN (Persero) Wilayah NTB Andi Lakipapadah saat menerima kunjungan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman beserta rombongan di Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bima NTB, Sabtu (26/4). Kunjungan kerja tersebut, dimaksudkan untuk memonitoring pembangunan pembangkit-pembangkit listrik di Provinsi NTB serta memberikan motivasi untuk para pekerja. Dalam kunjungannya, Dirjen Ketenagalistrikan didampingi oleh Staf Ahli menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo; Kasubdit Penyiapan Program Tenaga Listrik Wanhar; Kasubdit Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik Tri Handoko; Kasubdit Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik Hanat Hamidi; serta para pejabat dan staf Ditjen Ketenagalistrikan. 40

edisi 03 I 2014

KETENAGALISTRIKAN

Pemerintah Siapkan Regulasi Power Wheeling

S

aat ini, pemerintah tengah menyiapkan peraturan mengenai Power Wheeling. Dengan skema ini Pemegang Izin Operasi Ketenagalistrikan sebagai pemilik captive power menyewa transmisi PLN untuk menyalurkan tenaga listrik yang dibangun ke perusahaan sendiri di lokasi yang berbeda.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman M.Sc dalam Diskusi Nasional ‘Hilirisasi Mineral, Kelistrikan, dan Solusi’ di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (30/4). “Pabrik atau industri  yang memiliki izin operasi dapat membangun pembangkit tenaga listrik di tempat yang berbeda dari lokasi industrinya,” ungkap Jarman.

Perusahaan tambang yang mempunyai smelter di tengah pulau serta mempunyai sumber daya air di tempat lain, dapat membangun PLTA untuk melistriki smelternya. Perusahaan tersebut menyewa jaringan transmisi milik PT PLN. “Yang dibayar ke PLN adalah sewa transmisi dan keandalan,” ujar Jarman. Model kedua untuk Power Wheeling adalah pemegang wilayah usaha menyewa transmisi PLN untuk menyalurkan tenaga listrik yang dibangun di luar wilayah usahanya. “Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi tersebut juga dapat membeli dari perusahaan lain di luar wilayah usahanya (swasta/excess) melalui sewa jaringan PLN,” ujarnya.Dengan skema Power Wheeling, kebutuhan listrik yang tidak teralokasikan oleh PT PLN dan IPP dapat terpenuhi.

Tarif Listrik Naik 1 Mei

P

emerintah menegaskan kenaikan tarif listrik untuk industri dan penerapan sistem tarif adjustment listrik atau naik turun, seperti BBM non subsidi sudah final diterapkan mulai 1 Mei 2014.

“Meskipun banyak penolakan dari para industri besar terkait keputusan tersebut, Mei listrik tetap naik dan itu sudah final, sudah masuk dalam APBN sehingga tidak bisa diubah lagi,” tegas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir Jarman M.Sc, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/4). Jarman mengatakan, jika pengusaha atau pihak lainnya keberatan terhadap kenaikan listrik, kemudian menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK), maka konsekuensinya harus membatalkan 3 undang-undang (UU) yang sudah ada. Ketiga undang-undang tersebut, yakni undang-undang energi, undang-undang ketenagalistrikan dan undang-undang APBN. Jarman menegaskan kenaikan tarif listrik akan menghemat pengeluaran negara mencapai Rp 9 triliun, sehingga bisa membantu neraca keuangan PLN. edisi 03 I 2014

41

KETENAGALISTRIKAN

Operasional Smelter Jangan Andalkan Listrik PLN

P

Tarif Listrik Naik, Perusahaan Bisa Nyicil

erusahaan pertambangan yang hendak membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), sebaiknya tidak mengandalkan listrik dari Perusahan Listrik Negara (PLN) dalam operasional mereka nantinya.

Demikian disarankan Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir Jarman M.Sc, dalam diskusi ‘Hilirisasi Mineral, Kelistrikan, dan Solusi’ di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (30/4). Menurutnya, sebaiknya para perusahaan tersebut dapat menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar, untuk dipergunakan membuat pembangkit listrik sendiri. “Banyak smelter yang punya potensi dengan listrik yang murah, tetapi mereka harus cari investasinya. Itu yang mungkin mereka tidak mau repot, karena masih ada PLN yang menyediakan,” kata penjabat eselon satu itu. Jarman pun menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan subsidi listrik untuk smelter. Untuk itu, agar smelternya bisa beroperasi, mereka harus bisa mencari sumber listrik sendiri, atau bekerja sama dengan pihak swasta. “Seandainya PLN ikut campur pun, maka mekanismenya nanti business to business,” ucapnya.

K

ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyatakan, perusahaan yang merasa keberatan dengan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dapat mengajukan keringanan kepada PT PLN (Persero). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir Jarman M.Sc mengatakan,

Mandatori Biodiesel Hemat Devisa US$3,1 Miliar di Tahun 2014

K

ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan mandatori bahan bakar nabati mencapai 4 juta kilo liter di 2014. Pemanfaatan biodiesel tersebut, digunakan untuk pencampuran bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik. 42

edisi 03 I 2014

Direktur Konservasi Energi ESDM, Maritje Hutapea mengatakan, mandatori biodiesel untuk sektor transportasi dan industri di tahun ini mencapai 10%, sedangkan mandatori untuk pembangkit listrik sebesar 20% di 2014. “Dengan target di tahun ini sebesar 4 juta kilo liter, maka penghematan devisa mencapai US$ 3,1 miliar,” kata Maritje ketika berbicara dalam seminar bertema ‘Tata Kelola Energi Migas dan Biodiesel’, di Jakarta, Rabu (16/4). Maritje menjelaskan biodiesel sekitar  4 juta kilo liter antara lain digunakan untuk

KETENAGALISTRIKAN

pemerintah tetap pada komitmennya dengan mempertahankan untuk tetap mencabut subsidi listrik pada industri besar secara bertahap dua bulan sekali. Untuk industri golongan I-3 dengan daya di atas 300 Kva yang sudah go publik, dan I-4 dengan daya 30 ribu Kva ke atas. “Jika kesulitan pembayaran bisa dibicarakan dengan PLN dengan cara nyicil atau bagaimana, kalau tarif tetap naik,” kata Jarman di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/4). Pada prinsipnya, Kementerian ESDM tetap terus menerapkan pencabutan subsidi listrik kepada industri besar. Namun, jika para pengusaha tersebut sulit untuk membayarkan, maka dapat melakukan pengajuan keringanan kepada PT PLN. Jarman mengungkapkan, keringanan yang didapatkan oleh para pelaku industri besar dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dapat dibayar dengan cara dicicil, yang akan dibayarkan setiap bulannya. “Kalau kita prinsipnya tarif naik,” tutupnya.

Menteri ESDM Targetkan Pasokan Listrik Bali Capai 1000 MW

M

enteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menargetkan, hingga 2018, pasokan listrik untuk wilayah Bali mencapai 1.000 mega watt (MW)‎. 

“Khusus untuk Bali, saat ini kapasitas listriknya sebesar 700 MW dengan kabel bawah laut dari Jawa. Oleh karena itu saya punya target, sebelum 2018 Bali harus punya 1.000 MW dari pembangkit sendiri. Kita akan bangun di Buleleng, di Celukan Bawang sebesar 400MW tahap I dan 400 MW tahap II,” ujar Wacik seperti dilansir dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (8/4). Lebih lanjut Wacik menjelaskan, bahwa pada hari ini akan meresmikan proyek-proyek kelistrikan di seluruh Indonesia.‎ “Paling tidak ada 31 provinsi, kemudian ada 99 kabupaten dari sabang sampai merauke. Selanjutnya, ada 117 kecamatan dan 127 desa,” tuturnya. Penyediaan pasokan listrik bagi rakyat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah. “Sekarang kita baru mempunyai listrik 48.000 MW. Dari sejak merdeka hingga tahun 2004, selama 60 tahun, kita mempunyai listrik sebesar 25.000 MW. Dalam 10 tahun ini, kita sudah membangun 25 ribu MW, jadi hampir 2 kali lipat dari 60 tahun itu tetapi masih kurang, karena masyarakatnya maju,” tambah Wacik.

BBM subsidi sebanyak 1,6 juta kilo liter, untuk pembangkit listrik 808 ribu kilo liter dan untuk sektor transprotasi serta industri mencapai 1,5 juta kilo liter. Ia menerangkan realisasi pemanfaatan biodiesel hingga Maret 2014 mencapai 350 ribu kilo liter. Pemanfaatan biodiesel diawal tahun ini mengalami penurunan, lantaran proses pengadaan yang dilakukan PT Pertamina belum selesai seluruhnya untuk wilayah timur Indonesia. “Realisasi pemanfaatan biodiesel akan kembali meningkat setelah pengadaan selesai,” ujarnya.

edisi 03 I 2014

43

KETENAGALISTRIKAN

Subsidi Listrik di Kemenkeu Minta ESDM Tahun 2019 Hanya Untuk Siapkan Roadmap Golongan 450 – 900 kVa Bantuan Langsung dan Insentif Listrik emerintah memastikan bakal menghapus

P

subsidi listrik pada 2018, sehingga di 2019 subsidi listrik hanya diberikan kepada golongan 450 kilo volt ampert (kva) dan 900 kva.

Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ir Jarman M.Sc mengatakan, penaikan tarif listrik atau penghapusan subsidi listrik tersebut akan dilakukan secara bertahap bagi tiap-tiap golongan. Untuk tahun 2014 ini, pemerintah akan menghapus subsidi listrik bagi pelanggan industri golongan I-3 yang statusnya Terbuka (Tbk) dan industri golongan I-4. Penghapusan subsidi tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No9 Tahun 2014.  “Kenaikan ini akan dilakukan tiap tahun, sehingga tahun 2018 tarif semua golongan akan dicabut subsidinya,” ujar Jarman di Jakarta, Kamis (17/4). Jarman menambahkan, dengan adanya penghapusan subsidi listrik di 2019 tersebut, pemerintah menjamin rasio elektrifikasi dalam negeri pada 2020 akan berada dikisaran 90 persen. Karena, dana yang biasanya digunakan untuk subsidi listrik akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Walaupun listrik untuk industri golongan I-3 dan I-4 telah dicabut, Pemerintah menjamin harga listrik tersebut masih lebih murah jika dibandingkan dengan harga listrik untuk industri di Malaysia, Singapura, dan lainnya. Sehingga, produk industri dalam negeri dijamin masih bisa bersaing dengan produk luar negeri

K

ementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian ESDM menyiapkan roadmap penyediaan bantuan langsung atau insentif di sektor kelistrikan bagi pelanggan rumah tangga dan sektor industri. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mengganti konsep subsidi listrik yang dianggap akan membebani anggaran negara ke depannya. “Saya harapkan, Kementerian ESDM di 2015 sudah terbitkan roadmap dengan konsep bantuan dan insentif pada subsidi listrik,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (17/4).

Menurutnya, penyediaan bantuan dan insentif ini tidak mengurangi besaran subsidi yang telah ada. Namun, skemanya perlu diubah dari subsidi harga menjadi bantuan kepada pelanggan rumah tangga tertentu dan sektor industri strategis. Bambang menilai dengan menekankan konsep itu, akan membuat kedua pelanggan PT PLN (Persero) tersebut memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan yang diberikan.

Bali Segera Operasikan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Limbah Bambu

M

enteri ESDM Jero Wacik meresmikan tahap awal pembangunan (groundbreaking) pembangkit listrik tenaga biomassa berbahan dasar limbah bambu yang berlokasi di Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli, Bali. "Pembangkit biomassa ini menggunakan limbah bambu sisa dari produksi kerajinan bambu yang banyak tersebar di Bangli," katanya saat peresmian di Bangli, Senin (7/4). 44

edisi 03 I 2014

Ia menegaskan, pemerintah akan terus mendorong pembangunan pembangkit biomassa dan energi terbarukan lainnya, karena ramah lingkungan meskipun berkapasitas kecil. Menurutnya, pemerintah akan menyesuaikan tarif jual listrik agar investor swasta tertarik membangun pembangkit energi terbarukan. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, pembangkit biomassa di Bangli merupakan kerja sama antara investor swasta PT Charta Putra Indonesia (CPI), Pemkab Bangli, dan PT

KETENAGALISTRIKAN

Menteri ESDM Melantik PLTN Solusi Atasi Empat Pejabat Eselon I Kekurangan Listrik

M

enteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, melantik 4 (empat) pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, serta menyampaikan delapan keanggotaan baru Dewan Energi Nasional (DEN) dari pemangku kepentingan periode 2014-2019, Senin (28/4). Dalam sambutannya, Wacik mengucapkan selamat kepada empat pejabat eselon I baru dan delapan keanggotaan DEN yang kini resmi bertugas. “Eselon I telah kami lantik, dengan demikian lengkap sudah pejabat di Kementerian ESDM. Begitu pun kami juga sampaikan selamat kepada delapan anggota DEN yang baru untuk periode 2014-2019,” katanya di kantor Kementerian ESDM. Wacik menuturkan, dalam memilih pejabat Eselon I bukanlah perkara mudah. Sebagai Menteri, memilih pejabat Eselon I adalah tugas yang sangat berat, karena harus dilihat dari aspek pendidikan, pengalaman, dan sikap di lingkungan wajib diperhatikan olehnya. Wacik mengakui, perilaku di lingkungan menjadi syarat khusus dalam memilih para pejabat di Kementeriannya. Ia tidak ingin para pejabat Eselon I yang ia pilih tak dikenal baik oleh para staf di Kementeriannya.   Berikut Pejabat Eselon I yang dilantik: 1. Kepala Badan Geologi : Surono 2. Kepala Balitbang : Djajang Sukarno 3. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup : Yun Yunus Kusumahbrata 4. Staf Ahli Bidang Bidang Ekonomi dan Keuangan : Bambang Gatot Aryono Berikut Anggota Dewan Energi Nasional Periode 2014-2019: 1. Tumiran 2. Andang Bachtiar 3. Achdiat Atmawinata 4. Syamsir Abduh 5. Rinaldy Dalimi 6. Abadi Poernomo 7. A Sonny Keraf 8. Dwi Hary Soeryadi

G

una mengantisipasi kekurangan pasokan listrik di tahun mendatang, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)‎ bisa menjadi pilihan untuk pasokan listrik tahun mendatang. CEO Batan Teknologi, Yudiutomo Imardjoko mengemukakan, kekurangan pasokan listrik yang diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan menghampiri Indonesia, bisa diatasi dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berupaya mendorong hilirisasi di sektor pertambangan, dengan meminta perusahaan pertambangan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). “Dengan adanya smelter, maka kebutuhan listrik akan berlipat-lipat. Maka dari itu, satu-satunya jalan keluar adalah nuklir, karena nuklir yang bisa memberikan energi besar,” kata Yudi di Jakarta, Selasa (29/4). Pembangunan prototipe reaktor nuklir yang saat ini ingin dikembangkannya, lanjut Yudi, merupakan reaktor nuklir generasi ke-IV. Ia pun menjamin, bahwa reaktor nuklir tersebut jauh lebih aman dibandingkan dengan generasi sebelumnya. “Ini jauh lebih aman. Kalau ada gangguan seperti di fukushima, tidak perlu ada intervensi manusia, tinggal didiamkan saja, nanti akan dingin dengan sendirinya,” ucapnya.

PLN (Persero). Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) jual-beli listrik telah dilakukan antara CPI, Pemkab Bangli dan PLN Distribusi Bali pada Mei 2013. Pada tahap awal, CPI bersama dengan General Electric membangun proyek percontohan (pilot project) pembangkit listrik tenaga biomassa dengan kapasitas terpasang sebesar 400 kilo Watt (kW). Nilai investasi proyek dengan limbah bambu sebagai bahan baku itu sebesar Rp 10 miliar dan diharapkan dapat beroperasi pada September 2014. Harga jual listrik kepada PLN ditetapkan sebesar Rp 975 per kWh sesuai Permen ESDM 04/2012 tentang tarif listrik biomassa.

edisi 03 I 2014

45

MINERBA

Gandeng Kementerian Keuangan, ESDM Optimalisasi Penerimaan Negara Sektor Minerba

K

ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam optimalisasi penerimaan negara di sektor pertambangan. Hal ini terkait dengan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penerimaan pajak di sektor mineral dan batubara (minerba). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar mengatakan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan KPK. Dirinya menyebut optimalisasi penerimaan negara dilakukan melalui penataan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Kami dan Kementerian Keuangan memperbaiki sistem pengelolaan IUP. Semua IUP yang berjumlah 10.900 itu ditata dengan baik secara elektronik,” kata Sukhyar di Jakarta, Kamis (24/4). Sukhyar menjelaskan, pihaknya mengembangkan sistem terpadu yang disebut dengan Minerba One Map Indonesia (MOMI). Sistem online membuat data yang ada di Kementerian ESDM akan sama dengan data di Kementerian Keuangan. Data-data itu terkait nama perusahaan, jumlah setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun setoran pajak. “Jadi, kalau mereka membayar, otomatis nanti akan terekam di semua kementerian, terutama ke ESDM dan Kementerian Keuangan, sehingga pencatatan itu sama dengan kami,” ujarnya. Selain bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Sukhyar mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan KPK dalam menata IUP. Ia menyebut ESDM bersama KPK ‘blusukan’ ke 12 provinsi penghasil minerba, untuk menagih kewajiban yang belum diselesaikan oleh para pemegang IUP. “Kami ke-12 provinsi, termasuk menagih piutang, dan memastikan dana reklamasi berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kementerian ESDM Dukung KPK Perbaiki Pajak Minerba

K

ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki sistem pajak di sektor mineral dan batu bara.  “Tentunya kita harus mendukung upaya yang dilakukan KPK, itu sangat positif untuk meningkatkan penerimaan negara, konteksnya tentu dengan pajak,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar, usai memberikan sambutan pada diskusi yang bertajuk Tantangan Investasi Dalam Industri Minerba Nasional di Jakarta, Kamis (24/4).  Sukhyar mengatakan, bentuk dukungan tersebut, yakni dengan menata izin usaha pertambangan (IUP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Dari sisi minerba (mineral dan batu bara) harus sinergi dengan Kemenkeu, terutama dalam menata IUP. Kalau kita lihat KPK juga sudah menata IUP ke-12 provinsi, termasuk menagih piutang, menekan reklamasi dengan baik,” katanya. Pasalnya, KPK menemukan tujuh permasalahan pajak di sektor minerba, yakni Pertama, belum akuratnya data sektor pertambangan karena dari sekitar 3.826 pemegang usaha pertambangan hampir 25 persen atau 724 pengusaha tidak mempunyai NPWP bahkan pemegang IUP (Izin Usaha Tambang). Kedua, kurangnya data pendukung khususnya data produksi karena adanya perbedaan statistik di lembaga terkait, misalnya data di Ditjen pajak minerba pada 2012 data mencapai 228 juta dolar AS, tapi data World Coal Association (WCA) mencapai 443 juta dolar AS, sedangkan data US Energy Information Administration (EIA) senilai 452 juta dolar AS. Ketiga, adanya multitafsir penerapan aturan pengenaan pajak yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa pajak. Keempat, keterbatasan peraturan untuk mendapatkan data eksternal perpajakan. Kelima, belum optimalnya data pengelolaan permintaan data eksternal pajak.  Keenam, minimnya pengawasan terhadap wajib pajak karena pemeriksa pajak hanya berjumlah 4.000 orang yang jauh dari standar negara-negara pada umumnya. Ketujuh, belum optimalnya fungsi analisis potensi pajak di Ditjen Pajak. Untuk itu, KPK menyarankan untuk meningkatkan basis data Wajib Pajak dan data eksternal lain yang dibutuhkan Ditjen Pajak. Selain itu, meningkatkan mekanisme antar instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk kebutuhan data serta menyempurnakan aturan dan pedoman untuk pelaksanan fungsi dan memperkuat fungsi analisis dan pengawasan pajak.

46

edisi 03 I 2014

MINERBA

Kementerian ESDM Diminta Percepat ‘Roadmap’ Terkait Minerba

M

enteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait dengan pelaksanaan aturan Mineral dan Batu bara (Minerba) yang berlaku sejak awal 2014.

“Intinya, agar ESDM segera menyiapkan roadmap, karena itu semuanya pertama-tama harus disesuaikan dengan undangundang dan peraturan yang berlaku,” kata Hatta ketika ditemui di Gedung Kementerian Perekonomian di Jakarta, Rabu (2/4). Salah satu hal yang menjadi bahasan penting dari peta jalan tersebut adalah kewajiban bagi para perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral. “Inti dari permasalahan ini adalah harus dibangun smelter, kalau sudah ada yang siap bangun dibikin roadmapnya seperti apa,” ujar Hatta. Hatta menyebutkan bahwa laporan dari ESDM akan ia terima setidaknya dalam kurun waktu satu minggu. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menginginkan adanya kepastian dan jaminan dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia untuk segera membangun smelter. Komitmen untuk membangun smelter oleh perusahaan tambang Freeport dan Newmont adalah adanya tanda bukti keseriusan dari perusahaan tambang untuk membangun smelter, yakni dengan mencantumkan garansi bank sebagai salah satu tolok ukur pembangunan fisik smelter. “Kalau ada garansi bank, tentunya (perusahaan tambang) tidak berani untuk tidak bergerak, karena nanti progresnya akan diukur,” tambah Hatta.

Kementerian ESDM Undang Asosiasi untuk Rumuskan Kebijakan Minerba

K

ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengundang sejumlah asosiasi pengusaha untuk membahas perumusan arah kebijakan mineral dan batubara (minerba) jangka panjang. Nantinya, hasil perumusan ini akan dituangkan di Keputusan Menteri yang akan menjadi pedoman dalam penetapan beleid baru terkait mineral dan batubara. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan, arah kebijakan mineral dan batubara nasional merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang hingga sekarang ini belum dapat direalisasikan. "Kebijakan ini akan menjadi penuntun arah pengembangan resources kita ke depan," katanya usai menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah asosiasi di kantornya, Selasa (8/4). Adapun asosiasi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), serta Indonesian Mineral Association (IMA). Sukhyar mengatakan, pihaknya meminta masukan dari sejumlah kalangan pertambangan terhadap arah kebijakan mineral dan batubara jangka panjang. Misalnya, pada tahun 2050 mendatang, pemerintah akan memproyeksikan jumlah kebutuhan batubara sekaligus nilai tambah apa saja yang akan dikembangkan di Tanah Air. "Kebijakan ini merupakan pijakan besarnya, sehingga negara ini maunya apa terhadap sumber daya mineral yang ada tersebut," ujarnya. edisi 03 I 2014

47

BADAN GEOLOGI

Status GUNUNG SLAMET dan MERAPI Naik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunungapi Slamet dan Merapi. Gunungapi Slamet dinaikkan statusnya menjadi siaga dari sebelumnya waspada, sedangkan Gunungapi Merapi dinaikkan dari normal menjadi waspada. PVMBG akan terus melakukan pemantauan secara berkesinambungan dengan menggunakan metode visual, seismik, deformasi dan geokimia.

P

eningkatan status kedua gunung berapi di Provinsi Jawa Tengah tersebut dilakukan setelah memperhatikan peningkatan aktivitas vulkanik kedua gunung tersebut dalam beberapa hari terakhir. “Berdasarkan hasil evaluasi data pemantauan Gunung Merapi secara instrumental dan visual, disimpulkan bahwa aktivitas Gunung Merapi menunjukkan peningkatan. Dengan meningkatnya aktivitas tersebut, maka terhitung mulai tanggal 29 April 2014 pukul 23.50 WIB, status aktivitas Gunung Merapi dinaikkan dari tingkat normal menjadi waspada. Selanjutnya, status kegiatan Gunung Slamet juga ditingkatkan

48

edisi 03 I 2014

dari waspada (level II) menjadi siaga (level III) terhitung sejak tanggal 30 April 2014 pukul 10:00 WIB,” demikian release yang diterima. Pemantauan Gunung Merapi menunjukkan, Pada tanggal 20–29 April 2014, tercatat gempa guguran sebanyak 37 kali, MP 13 kali, hembusan empat kali, tektonik 24 kali, dan gempa LF 29 kali. Peningkatan signifikan terjadi pada jenis gempa LF sebagai indikasi meningkatnya fluida gas vulkanik yang berpotensi menimbulkan letusan. Dengan peningkatan status aktivitas Gunung Merapi tersebut, maka direkomendasikan agar kegiatan

pendakian Gunung Merapi untuk sementara tidak diperbolehkan, kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Untuk Gunung Slamet, selama periode 29 Maret–29 April 2014 gempa vulkanik yang terekam adalah gempa letusan, gempa hembusan, gempa vulkanik dalam (VA), gempa vulkanik dangkal (VB), gempa tektonik lokal, gempa tektonik jauh dan tremor harmonik. Erupsi masih berpotensi terjadi. Dalam radius empat km dari pusat erupsi, aktivitas gunung ini menghasilkan material berukuran abu sampai lapili (berukuran 1–4 cm), lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Selain itu, material erupsi abu vulkanik dapat mencapai jarak 10 km atau lebih (bergantung angin) dari pusat erupsi. Direkomendasikan PVMBG, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di puncak Gunung Slamet dalam radius empat km dari kawah aktif. Masyarakat yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana II (KRB II) untuk selalu waspada dan memperhatikan perkembangan Gunung Slamet yang dikeluarkan oleh BPBD setempat.

EBT

Sosialisasi Sepuluh WKP Akan HIP BIODIESEL Ditetapkan Pemerintah itjen EBTKE KESEDM mengadakan acara Di Tahun 2014 Coffee Morning di Aula Kantor Ditjen

D

EBTKE, Jakarta (24/04). Coffee Morning kali ini mengambil tema Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2185K/12/MEM/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 0219K/12/MEM/2010 - Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) Biodiesel.

T

ahun 2014 ini Pemerintah akan menetapkan sepuluh wilayah kerja panas bumi (WKP). Dan hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 58 WKP panas bumi. Beberapa WKP yang sudah ditetapkan dalam waktu dekat diantaranya, Bukit Kili-Solok dengan potensi 64 megawatt (MW), Arjuno Welirang-Malang (180 MW), SonggoritiMalang (32 MW), Gunung Pandan-Madiun (30MW), Gunung Gede-Pangrango (77MW), Gunung WillisMadiun (67MW), Gunung Hamiding-Halmahera Utara (62MW), Telaga Ranu (48 MW), Graho Nyabu-Merangin (203MW). Selain itu ada satu WKP lagi yang diharapkan dapat ditetapkan pada semester II tahun 2014, yaitu hasil Penugasan Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh PT. Chevron Daya Jasa di Gunung Gereundong-Benemeriah (190 MW). Sepuluh WKP yang rencananya akan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014, merupakan hasil kerja keras dari berbagai institusi meliputi, Badan Geologi, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha pelaku Penugasan Survei Pendahuluan. Mengacu kepada Kebijakan Energi Nasional yang mengharuskan Indonesia pada tahun 2025 sudah

Terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi yang dicanangkan Pemerintah pada Agustus 2013. Hal ini telah memberikan dampak positif bagi penghematan devisa negara melalui optimalisasi pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah intensif untuk mendorong tercapainya target mandatori BBN, salah satunya dengan revisi Harga Indeks Pasar (HIP) BBN jenis biodiesel yang dicampurkan ke dalam jenis BBM tertentu/PSO. Dengan formulasi harga yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan BBN guna mendukung kebijakan diversifikasi energi serta tumbuhnya investasi baru Perumusan formulasi HIP biodiesel yang dilakukan sejak Februari 2014 melibatkan peran serta dari para stakeholder terkait. Dan dari beberapa usulan yang diberikan, maka usulan sesuai adalah menggunakan acuan harga Mean of Platts Singapore (MOPS) BBM Landed Price. Harga MOPS Landed Price adalah harga biodiesel sampai di titik terminal BBM utama. Melalui penetapan HIP biodiesel yang baru, maka harga biodiesel akan mengikuti pola harga BBM yang riil sampai di terminal domestik sehingga akan memudahkan di dalam memprediksi harga dan mencegah terjadinya disparitas harga biodiesel dan solar. Selain itu juga lebih menjamin kepastian penyaluran biodiesel secara merata di seluruh wilayah Indonesia karena harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan biodiesel sampai di titik terminal BBM utama.

menjalankan program pemerintah dalam pengembangannya di Lingkup energi baru terbarukan sebesar 17 persen. Dan panas bumi diharapkan dapat menyumbangkan energi alternatifnya sebanyak 7250 MW atau setara dengan 5 persen. Di Indonesia teridentifikasi terdapat 299 lokasi titik Panas Bumi dengan total mencapai 28,8 GW dari total kapasitas yang sudah terpasang 1.343,5 MW. edisi 03 I 2014

49

EBT

Pemerintah PLN-PGE Tandatangani HoA Tetapkan Harga BBN 103,48 MOPS

B

eberapa waktu lalu pemerintah telah menetapkan harga indeks pasar (HIP) untuk bahan bakar nabati (BBN) jenis biosolar sebesar 103,48 Mean of Platts Singapore (MOPS) Solar. Hal ini diharapkan bisa menjadi solusi atas keberatan pengusaha biodiesel yang menilai harga BBN jenis ini terlalu rendah.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) melakukan penandatangan Head of Agreement (HoA) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) tentang perubahan harga dasar uap panas bumi dan tenaga listrik untuk beberapa lokasi pusat listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan harga bervariasi. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Nur Pamudji dan Direktur Utama PGE Rony Gunawan.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, HIP tersebut sudah merupakan hasil kesepakatan dengan pengusaha BBN. “Kemarin kami (pemerintah dan pengusaha) sudah sepakat untuk mengacu pada MOPS Solar,” ujar Rida di Jakarta. Perubahan HIP BBN ini dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No 2185/12/MEM/2014. Harga patokan ini langsung berlaku begitu diundangkan. Sama seperti harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), HIP berlaku bulanan. “HIP 104,38 MOPS Solar ini untuk bulan ini,” jelasnya. Ditambahkan Direktur Bioenergi Dadan Kusdiana jika perubahan HIP ini diharapkan meningkatkan animo pengusaha untuk ikut lelang pengadaan BBN. Selama ini, harga lelang BBN ditetapkan maksimal MOPS solar dan produsen merasa keberatan dengan besaran harga ini. Meski begitu menurutnya bukan berarti seluruh produksi BBN akan dibeli pada harga 104,38 MOPS solar. HIP hanya menjadi patokan harga tertinggi dan selanjutnya masih ada proses tawar menawar antara produsen dan pembeli. Pemerintah memperkirakan target penghematan dengan pelaksanaan program BBN tahun ini tetap sulit direalisasikan meski ada perbaikan HIP. Pada 2014, penghematan devisa ditargetkan sebesar US$ 3,1 miliar dengan asumsi BBN mulai didistribusikan di Indonesia bagian timur.

50

edisi 03 I 2014

Berikut lokasi PLTP tersebut : PLTP Sungai Penuh, 2 x 55 Mega Watt (MW) di Jambi, PLTP Hululais, 2 x 55 MW di Bengkulu, PLTP Kotamobagu, 4 x 20 MW di Sulawesi Utara, PLTP Lumut Balai, 4 x 55 MW di Sumatera Selatan, PLTP Ulubelu, 2 x 55 MW di Lampung, PLTP Kamojang, 1 x 30 MW di Jawa barat, PLTP Karaha, 1 x 30 MW di Jawa barat, PLTP Lahendong 2 x 20 MW di Sulawesi Utara. Dalam HoA disebutkan bahwa untuk harga beli uap saja di lokasi Sungai Penuh dan Hululais disepakati harganya US$7 sen per kilowatt hour (kWh). Sedangkan untuk sisi hilir jual beli listrik antara kedua belah pihak disepakati harga di kisaran antara US$8,4 - US$11,6 sen per kWh. Untuk lokasi yang sudah dikembangkan maka harganya lebih rendah, sementara untuk lokasi baru harganya tentu lebih mahal. Ini merupakan langkah awal. Setelah HoA ditandatangani maka proses selanjutnya akan masuk ke tahap penyusunan amendmen Power Purchase Agreement (PPA) setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diverifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). HoA ini untuk mengamendemen PPA yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua belah pihak.

EBT

Harga LISTRIK Riau Bisa Menjadi PEMBANGKIT Sumber BIOENERGI MINIHDRO Naik LISTRIK TERBESAR SUMATERA emerintah menaikkan harga listrik

P

pembangkit listrik tenaga air skala kecil dengan kapasitas di bawah 10 megawatt (MW) atau minihidro dari Rp656 menjadi Rp1.075 per kilowatt hour (kWh). Harga baru listrik pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang sudah ditandatangani Jero Wacik.

P

rovinsi Riau bakal menjadi sumber lumbung bioenergi listrik terbesar seSumatera. Dengan demikian dapat mensuplai kebutuhan energi listrik ke Pulau Jawa dan negara tetangga.

"Posisi ini bakal bisa diwujudkan karena didukung oleh sumber bahan baku limbah cair dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Provinsi Riau yang besar," ujar Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher ketika mewakili Gubernur Riau, dalam peluncuran Riau Research Energy Centre (RiREC) dan Biomass Energy Clearing House, di Pekanbaru (30/04). Kegiatan tersebut dihadiri Rektor UIN Suska, Prof. DR. hm. Nazir Karim, Perwakilan dari Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Agus Saptono, Perwakilan Kedutaan Finlandia Indira Nurtanti, Koordinator EEP Indonesia Nasrullah Salim, Kepala Energy Research (Enreach) UIN Suska Riau Kunaifi, dan lainnya. Riau saat ini memiliki kebun kelapa sawit seluas 2,3 juta hektare dari 8 juta hektare luas perkebunan kelapa sawit nasional. "Dari 2,3 juta hektare lahan kelapa sawit tersebut akan diolah oleh 146 PKS dengan kapasitas total sebesar 6.137 ton TBS (tandan buah segar) per jam yang akan menghasilkan produksi CPO (minyak sawit mentah) 20,8 juta ton," jelasnya. Dari proses produksi TBS hingga 6.137 ton TBS per jam maka listrik dapat diproduksi sebanyak 906 MW dari serat dan cangkang, selain itu sekitar 112 MW dari limbah cair (biogas).

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan harga tersebut berlaku tetap selama delapan tahun dan selanjutnya akan mengalami penurunan. “Harga baru ini akan mendorong pengembangan pembangkit minihidro,” ujar Jero Wacik usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama teknologi infrastruktur pembangkit listrik tenaga air dengan Menteri Transportasi, Inovasi, dan Teknologi Austria Doris Bures di Jakarta (05/05). Pada kesempatan yang sama, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan KESDM Alihuddin Sitompul menambahkan, setelah delapan tahun, harga listrik PLTM akan turun menjadi sekitar Rp700-800 per kWh. “Masa selama delapan tahun adalah perkiraan waktu investor untuk balik modal. Dengan demikian, harga tinggi selama delapan tahun adalah insentif untuk investor,” jelasnya. Menurutnya, penurunan harga listrik tersebut akan ditetapkan dalam kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA).

Keberadaan RiREC dan Biomass Energy Clearing Housenya dapat mendorong kegiatan pengolahan industri energi dan energi terbarukan yang ramah lingkungan di Provinsi Riau. Sedangkan peluncurannya diinisiasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, EEP Indonesia dan Kemenlu Finlandia dan juga Enreach UIN Suska. "Perwakilan Kementrian Luar Negeri Finlandia, Indira Nurtanti, menyatakan dukungannya dalam pengembangan energi terbarukan berbahan biomassa di Riau. Finlandia selama ini komit terhadap perubahan iklim dan perbaikan lingkungan," ungkapnya

Sementara, Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengatakan, pihaknya akan menjalankan ketetapan tarif PLTM tersebut. “Harga ini bersifat feed in tariff, jadi kami akan jalankan,” tuturnya. PLN akan langsung membeli listrik dengan harga Rp1.075 per kWh dari investor tanpa melalui negosiasi atau disebut feed in tariff. edisi 03 I 2014

51

BALITBANG

Model Bisnis & Kementerian ESDM Penyusunan Rencana Turut Serta Pada Acara Berbasis Teknologi AITIS 2014

B

K

Dalam kata sambutannya Sekretaris Badan Litbang ESDM, Ir. Agus Cahyono Adi, M.M., mengatakan;” pelatihan bisnis model sangat diperlukan bagi para inovator sehingga mereka tidak hanya mengembangkan hasil litbang (inovasi), namun dapat mempresentasikan inovasinya kepada calon investor”.

Acara yang digagas oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini dihadiri oleh sekitar 1000 orang pengunjung dan 200 stand pameran yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Acara ini dibuka oleh Menteri Perekonomian Hata Rajasa didampingi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo bersama dengan Menteri Bidang Ekonomi lainnya.

adan litbang ESDM menyelenggarakan Pelatihan dan Lokakarya bertajuk Model Bisnis & Penyusunan Rencana berbasis Teknologi di Hotel Mason Pine, Padalarang (15/04).

Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda dari Penilaian Karya Litbang Inovatif tahun 2014. Dan sejak tahun 2008 - 2013 Badan Litbang ESDM terus aktif mengikuti ‘kompetisi’ Inovasi Indonesia Paling Prospektif yang diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC). Saat ini terdapat 18 inovasi yang telah masuk dalam daftar inovasi paling prospektif tersebut yang dikelola oleh BIC. Sekretaris Badan Litbang menyampaikan Badan Litbang harus mampu menyiapkan secara implikasi di lapangan dari hasil-hasil pengembangan inovasinya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk melatih para inventor agar memahami dan membuat Bisnis model dari hasil inovasi mereka. Pada pelatihan dan lokakarya ini penekanannya pada 8 kriteria di samping lingkup teknik, yaitu tahu persis siapa konsumen mereka, apa kelebihan produk mereka dibandingkan produk yang sejenis, bagaimana cara berhubungan baik dengan konsumen, distribusi barangnya, sumber penghasilan bisnis, sumber daya utama bisnis, kegiatan-kegiatan kunci, dan mitra kerja strategis.

ementerian ESDM turut serta pada acara yang bertajuk APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014 yang digelar pada tanggal 14-17 April 2014 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta.

Dibawah koordinasi Pusat Komunikasi Publik, Kementerian ESDM membuka stan pameran berukuran 3mx9m yang terdiri dari 7 (tujuh) Unit Eselon I yaitu diantaranya : Sekretariat Jenderal, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Mineral dan Batubara, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Badan Litbang ESDM, Badan Diklat ESDM dan BPH Migas. Tema yang diusung pada stan pameran Kementerian ESDM yaitu Catur Dharma Energi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 4051 K/07/MEM/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Catur Dharma Energi. Empat poin penting yang tertuang dalam Catur Dharma Energi adalah : Tingkatkan Produksi Migas, Kurangi Impor BBM, Kembangkan Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi.

Menimba Ilmu Dari Pengalaman Mengelola CBM di Amerika Serikat Kepala Badan Litbang ESDM Sutijastoto menyampaikan lesson learned sebagai salah satu hasil kunjungan kerja ke Washinton DC, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti Indonesia-USA Business Forum dan Indonesia-USA Energy Policy Dialogue (EPD) sebagai Delegasi RI (Delri) serta meninjau lapangan CBM BP di Durango. 52

edisi 03 I 2014

K

unjungan ke lapangan CBM tersebut untuk mempelajari keberhasilan lapangan tersebut dalam memproduksi CBM. Indonesia-USA Business Forum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 April, sedangkan Indonesia-USA Energy Policy Dialogue dilaksanakan pada tanggal 1-2 Mei, dan kunjungan kerja ke lapangan CBM BP di Durango dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2014. Kepala Balitbang mengatakan bahwa ”Proyek-proyek energi yang menjadi bagian dari kerja sama Indonesia-Amerika perlu disinergikan dengan kegiatan Badan Litbang ESDM dalam rangka

BALITBANG

Forum Sosilisasi Kegiatan Kerja Sama Penghargaan Energi 2014 Balitbang ESDM Dengan Ditjen ekretaris Badan Litbang ESDM, Agus Cahyono Adi, dalam sambutan pembukaan Forum Sosialisasi Pas Kementerian Kegiatan Penghargaan Energi 2014 (05/05) mengatakan,” kita kali ke empat melakukan sosialisasi, kita Hukum dan HAM jaring dari seluruh wilayah.

S

Kita mulai sosialisasi kemarin di wilayah Sumatera (Padang), kemudian di wilayah Jawa yang diadakan di Surabaya, wilayah Kalimantan yang diadakan di Samarinda dan kali ini kita adakan di wilayah timur (Makassar). Begitu pentingnya energi, kita memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi yang nyata dengan tiga kategori, yaitu Prakarsa, Pratama, dan Prabawa”. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014 kembali menyelenggarakan dan memberikan Penghargaan Energi untuk ke empat kalinya kepada pemangku kepentingan yaitu perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan daerah/nasional/asing, instansi pemerintah serta pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota di tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Penghargaan Energi ini diberikan atas jasa luar biasa dan berdampak besar dengan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi yang bermanfaat pada lingkungan setempat dengan prinsip konservasi dan/ diversifikasi yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi atau pengembangan teknologi baru. Badan Litbang ESDM selaku panitia Pelaksana Penghargaan Energi menyelenggarakan Forum Sosialisasi Kegiatan Penghargaan Energi Tahun 2014 sebagai upaya melakukan penjaringan para calon Penerima Penghargaan Energi. Acara Forum kali ini diisi dengan paparan dan diskusi dari narasumber yaitu Panitia Teknis Penghargaan Energi dan salah satu Penerima Perhargaan Energi Prakarsa tahun 2013, Ferdinandus B. Tandyoga. Selain itu juga dilakukan bimbingan teknis untuk pengisian formulir calon Penerima Penghargaan Energi baik itu formulir calon Prakarsa, Pratama, dan Prabawa.

B

ertepatan dengan Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan (Harbapas) Ke-50 yang jatuh pada tanggal 27 April 2014 dilakukan penandatangan Nota kesepahaman antara Badan Litbang ESDM dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kerjasama tersebut adalah tentang konservasi dan diversifikasi energi di Lembaga Pemasyarakatan. Bagi Bada Litbang ESDM ini merupakan salah satu langkah dalam rangka mengoptimalkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi yang bertujuan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam Konservasi dan Diversifikasi Energi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Salah satu implementasi rencana kerjasama tersebut adalah dengan pembangunan pilot proyek pemanfaatan teknologi gasifikasi batubara untuk mensubtitusi pemakaian LPG yang digunakan untuk memasak di Lembaga Pemasyarakatan.

memperkuat kemampuan untuk menjawab tantangan ketahanan energi nasional”. Lebih lanjut Sutijastoto menyampaikan “Proyek-proyek energi yang perlu disinergikan tersebut terutama bertujuan untuk mengembangkan pilot project dan studi kelayakan”. Proyek-proyek energi yang terkait dengan pelaksanaan feasibility study dan pengembangan beberapa pilot project antara lain EOR (enhanced oil recovery), unconventional gas, panas bumi, PLTMH, dan biodiesel serta konservasi energi seperti smart grid dan efisiensi di gedung-gedung dan industri, yang didanai oleh USTDA dan USAID. Salah satu pertimbangan kunjungan kerja ke lapangan CBM BP di Durango yaitu mempelajari pengalaman BP dalam mengembangkan lapangan CBM yang mampu memproduksi 2,6 BCFD gas pada saat ini, CBM sangat potensial untuk dikembangkan dan bahkan kompetitif dibandingkan dengan shale gas yang sedang booming sekarang di Amerika. Namun demikian, dengan mempertimbangkan karakteristik pola eksplorasi dan produksi CBM, perlu dipertimbangkan bentuk kontrak kerja sama khusus bagi pengembangan CBM. edisi 03 I 2014

53

BADIKLAT

BDTBT Selenggarakan 3 Diklat Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) mengadakan 3 Diklat yaitu Diklat Evaluasi Dokumen AMDAL Bidang Pertambangan, Diklat Desain Tambang Bawah Tanah dan Diklat Teknologi Permesinan Tambang Bawah Tanah pada tanggal 21-30 April 2014 di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti 29 orang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (10 orang), Institusi Pendidikan (6 orang), dan Perusahaan Tambang (13 orang).

D

iklat ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang mengarah kepada pengawasan pengelolaan tambang batubara bawah tanah yang memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Para peserta diklat ini dibimbing oleh tenaga pengajar dari Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Badan Lingkungan Hidup kota Sawahlunto, Kantor Kesbang Linmas Prov. Sumatera Barat, PT. Bukit Asam, dan Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara. 54

edisi 03 I 2014

BADIKLAT

Diklat Vertical Rescue, Pengolahan Bahan Galian dan Evaluator Cadangan Bahan Galian

eksporasi dan pelaporan hasil eksplorasi serta pengetahuan tentang evaluasi hasil eksplorasi dan cadangan bahan galian. Materi yang diberikan meliputi jenis jenis bahan galian, eksplorasi bahan galian, estimasi sumber daya dan cadangan, evaluasi laporan eksplorasi mineral logam, geologi batubara, eksplorasi dan pelaporan batubara dan evaluasi sumber daya dan cadangan bahan galian.

Balai Diklat Tambang Bawah Tanah kembali menyelenggarakan tiga diklat yang dilaksanakan selama 5 hari (1 – 5 April 2014). Diklat yang dilaksanakan yaitu Vertical Rescue, Pengolahan Bahan Galian dan Evaluator Cadangan Bahan Galian.

K

egiatan ini dilaksanakan di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, Sawahlunto, Sumatera Barat. Sementara itu para peserta yang berjumlah 30 orang yang berasal dari dinas pertambangan, pemerintah daerah, basarnas, akademisi dan perusahaan tambang. Diklat vertical rescue bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi aparatur pemerintah, akademisi dan praktisi industry tentang operasi penyelamatan pada lokasi curam di tambang bawah tanah, wawasan dalam operasi penyelamatan di lokasi-lokasi curam dan penuh resiko, memberikan keterampilan khusus dalam melakukan operasi penyelamatan di ketinggian dengan teknik-teknik yang efektif dan

efisien dan memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya K3 dalam setiap penambangan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Materi yang diberikan yaitu Pengetahuan Umum Vertical Rescue, Teori Ascending/Descending, Rope System, Dasar Lowering Figure of Eight Decender Italian Hitch, Simulasi Suspension, Hoisting dan Muatan Substansi. Diklat pengolahan batubara bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan mengenai pengolahan bahan galian dan mencari nilai recovery suatu bahan galian. Materi yang diberikan yaitu materi seputar pengolahan bahan galian, mineral dan pengolahan batubara. Diklat evaluator cadangan bahan galian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang genesa bahan galian,

edisi 03 I 2014

55

BADIKLAT

Pusat Diklat KEBTKE Selenggarakan Seminar di Sulawesi Selatan

P

usat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Pusat Diklat KEBTKE) menyelenggarakan “Seminar Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik” di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 April s.d. 01 Mei 2014.

Diklat Teknis Inspeksi Inspeksi Panas Bumi

P

usat Diklat KEBTKE menyelenggarakan Diklat Teknis Inspeksi Panas Bumi pada tanggal 21 s.d. 25 April 2014 di Pusat Diklat KEBTKE, Jakarta. Tujuan diselenggarakannya diklat ini adalah untuk menghasilkan tenaga teknik yang mampu melakukan inspeksi pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi sesuai prosedur dan standar yang berlaku.

Kegiatan seminar yang dibuka oleh Kepala Pusat Diklat KEBTKE, Ir. Munir Ahmad berhasil menjaring 80 peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi, Perusahaan Swasta yang tersebar dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Tujuan diselenggarakannya seminar ini yaitu untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola bidang ketenagalistrikan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan seminar ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama, tampil sebagai pembicara adalah Ir. Agus Sufiyanto (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) dengan materi Regulasi Teknik Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Ir. JM Sihombing (Pusat Diklat KEBTKE) dengan materi Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Uji Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk sesi kedua tampil sebagai pembicara adalah Ir. H. Gunawan Palaguna, M.Si. (Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan) dengan materi Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Sulawesi Selatan, Badrul Musthafa (Pusdiklat PT. PLN) dengan materi Best Practice : Kesiapan PT. PLN (Persero) dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Wahid Pinto Nugroho, M.T. (Direktorat Jenderal Ketanagalistrikan) dengan materi Pelaksanaan Inspeksi : Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan. 56

edisi 03 I 2014

Seperti diketahui potensi sumber daya panas bumi Indonesia pada tahun 2003 berjumlah 27.189 Mwe namun pemanfaatannya baru mencapai 2% (807 Mw) dari potensi sumber daya dan cadangan tersebut yang dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik. Panas Bumi termasuk energi terbarukan yang bersih lingkungan sehingga peranannya perlu ditingkatkan khususnya untuk mensubtitusi pemakaian energi fosil. Energi panas bumi yang terdapat di Indonesia beragam sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi primer pembangkitan tenaga listrik maupun untuk pemanfaatan langsung dalam industri pertanian dan pariwisata. Potensi sumber daya panas bumi umumnya terdapat di jalur vulkanik yang prasarananya masih terbatas. Selain itu, energi panas bumi tidak dapat diekspor sehingga pemanfaatannya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan energi setempat. Pemanfaatan energi panas bumi akan berdampak positif pada pengembangan ekonomi, khususnya daerah setempat.

BADIKLAT

Seminar Pengembangan Profesi Bidang Konservasi dan Efisiensi Energi Pusdiklat KEBTKE Selenggarakan Seminar di Bangka Belitung

P

usat Diklat KEBTKE menyelenggarakan “Seminar Peningkatan Peran Pusat Diklat KEBTKE dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kompeten untuk Mencapai Target Pengelolaan Energi Nasional” di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 15 s.d. 17 April 2014 .

P

usat Diklat Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (KEBTKE) kembali menyelenggarakan “Seminar Pengembangan Profesi Bidang Konservasi dan Efisiensi Energi” di Jakarta (01/04). Acara ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia bidang konservasi dan efisiensi energi.

Tampil sebagai pembicara dalam seminar kali ini Ir. Maritje Hutapea (Direktur Konservasi Energi - Ditjen EBTKE )(Kebijakan Energi Bidang Konservasi dan Efisiensi Energi di Indonesia), Ir. Parlindungan Marpaung (HAKE) (Sertifikasi Kompetensi Bidang Konservasi Energi dan Efisiensi Energi), Fajar Aristiyanto, S.T. (PT. Semen Padang)(Best practice: Implementasi Manajemen Energi di Industri), Ir. Ignesjz Kemalawarta, MBA (Sinar Mas Land Plaza) (Best practice: Implementasi Manajemen Energi di Bangunan Gedung).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergi program peningkatan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional. Sedangkan seminar ini bertujuan untuk menyusun arah pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Seminar tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan, Ir. Ronggo Kuncahyo, M.M. yang mewakili Plt. Kepala Badan Diklat ESDM, Teguh Pamuji, S.H., M.H. Sementara itu sebanyak 80 peserta itu serta dalam kegiatan ini yang berasal dari Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi, Perusahaan Swasta yang tersebar di berbagai daerah di Bangka Belitung. Kegiatan seminar dibagi menjadi dua sesi, untuk sesi pertama, tampil sebagai pembicara adalah Yoga Mahendro, S.T. (Direktorat Jenderal EBTKE) dengan materi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia dan Husni Safruddin, S.T., M.T. (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) dengan materi Regulasi Teknik Bidang Ketenagalistrikan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan. Pada sesi kedua pembicara yang tampil adalah Ir. JM Sihombing (Pusat Diklat KEBTKE) dengan materi Sertifikasi Tenaga Teknik Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Drs. Taufik, M.T. (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung) dengan materi Tantangan Penyedia Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi di Provinsi Bangka Belitung dan Ir. Toto (Pusat Diklat PT. PLN) dengan materi Penyediaan Sumber Daya Manusia Bidang Ketenagalistrikan.

Peserta yang diundang dalam acara seminar ini sebanyak 150 orang yang berasal dari unit-unit dilingkungan KESDM, Asosiasi serta Industri pengguna energi diatas 6000 Ton Oil Equivalent (TOE). Dari kegiatan seminar ini diharapkan dapat memberikan masukan/input/saran peningkatan kompetensi profesi bidang konservasi dan efisiensi energi, serta percepatan pengembangan dan penyediaan sumber daya manusia melalui diklat konservasi dan efisiensi energi. edisi 03 I 2014

57

BADIKLAT

Roadshow Program Diklat di Bali Pusdiklat KEBTKE kembali menyelenggarakan roadshow program diklat yang diselenggarakan di Hotel Grand Inna Kuta, Bali (03/04).

A

cara ini diikuti oleh 50 peserta dari sektor Dinas Pemerintahan, industri, mall, perhotelan, perguruan tinggi serta rumah sakit. Acara ini dilenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk menginformasikan regulasi dan kebijakan terkait Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi , menginformasikan program diklat unggulan, serta meningkatkan kerjasama Pusat Diklat KEBTKE di bidang KEBTKE. Materi yang disampaikan dalam roadshow ialah penjelasan mengenai diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi. Dalam roadshow kali ini Ali Martaka ST, Ir. JM. Sihombing dan Ir Titovianto Widyantoro tampil sebagai pembicara. Kegiatan roadshow kali ini juga diisi dengan sesi diskusi membahas masalah yang terkait dengan Ketenagalistrikan, Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi.

2 Diklat Aparatur Negara dan 1 Diklat Industri Bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Kantor Pusdiklat Migas diselenggarakan tiga diklat sekaligus (21/04).

D

iklat tersebut yaitu 2 Diklat Aparatur Negara yakni Training of Trainer dan Diklat Kewirausahaan PNS pra Purna Bhakti Angkatan I. Sedangkan untuk diklat industri yaitu Technical Development Program yang merupakan program kerjasama Pertamina Hulu Energi ONWJ dan Pusdiklat Migas. Acara ini dibuka oleh Kepala Pusdiklat Migas yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Ecaluasi Diklat, Bambang Sugito. Program Diklat Training of Trainer ditujukan agar peserta diklat mampu menciptakan proses belajar mengajar dengan optimal, mampu menerbitkan RBPP (Rancang Bangun Program Pembelajaran) dan RP (Rencana Pembelajaran) dari mata pelatihan yang diampu. Untuk Program Diklat Kewirausahaan PNS pra Purna Bhakti Angkatan I ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan Kemeterian Energi dan Sumber Daya

58

edisi 03 I 2014

Mineral yang akan menjalani masa pra purna bhakti untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, wawasan, keilmuan dan perilaku kewirausahaan. Sementara Pelatihan Technical Development Program, program

Pertamina Hulu Energi ONWJ ini akan memberikan bekal bagi peserta diklat untuk program Production, Electrical, Mechanical dan Instrumentation, yang kurikulumnya meliputi materi Basic Science dan Basic Oil and Gas Industry.

BADIKLAT

Workshop Inspektur Tambang

D

alam rangka mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di industri pertambangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) ESDM melaksanakan workshop inspektur tambang bekerjasama dengan International Mining for Development Centre (IM4DC), Australia.

Workshop yang berlangsung selama dua hari (7-8 Mei 2014) tersebut dimaksudkan sebagai ajang untuk saling bertukar pengalaman dan informasi. Hadir sebagai pembicara diantaranya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, Koordinator Inspektur Tambang Nasional, dan ahli K3 dari Universitas Queensland, Australia. Tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah dalam rangka pertukaran informasi dan berbagi pengalaman antara Inspektur Tambang Indonesia dengan ahli K3 dari University of Queensland, Austrlia, untuk kemudian akan diidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan sebagai dasar pengembangan standar kompetensi pendidikan dan pelatihan bagi Inspektur Tambang. Untuk tujuan tersebut, workshop dihardiri oleh peserta dari alumni diklat Inspektur Tambang, komunitas akademisi, dan praktisi. Dalam sambutannya, Kepala Badiklat ESDM, Djadjang Sukarna, mengatakan, “menyikapi peran strategis industri pertambangan, Badiklat ESDM tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kompetensi SDM sektor ESDM khusunya pada kesempatan ini sub sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, baik bagi aparatur pemerintah maupun industri”. Djajang menambahkan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan profesional untuk menunjang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara nasional yang baik dan benar (good mining practice), Badiklat ESDM terus meningkatkan kerjasama dengan mitra dari luar negeri dan dalam negeri dengan lingkup kerjasama. Diantaranya pengembangan program pendidikan dan pelatihan, penguatan tenaga pengajar (WI), maupun penguatan kelembagaan, termasuk didalamnya penyusunan standar kompetensi.

Pisah Sambut Kepala Badan Diklat ESDM dan Pelepasan Sekretarian Badan Diklat ESDM Bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Badan Diklat ESDM digelar acara pisah sambut Kepala Badan Diklat ESDM dan Pelepasan Sekretaris Badan Diklat ESDM (02/05).

A

cara ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM seperti Sekretaris Jenderal ESDM, Inspektorat Jenderal ESDM, Staf Ahli Menteri, Dirjen Ketenagalistrikan dan para Kepala Pusat di Lingkungan Badan Diklat ESDM. Dalam sambutannya, mantan Kepala Badan Diklat ESDM, M. Teguh Pamuji, S.H., M.H.

menyampaikan sangat senang bekerja di Badan Diklat ESDM selama kurang lebih 3 tahun. Lingkungan kerjanya sangat kekeluargaan dan saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, Kepala Badan Diklat ESDM, Dr. Ir. Djajang Sukarna pada kata sambutannya berharap dukungannya agar dalam kepemimpinannya dapat menyelesaikan tugas-tugas Badan Diklat ESDM. edisi 03 I 2014

59

TEKNOLOGI

‘SMART GRID’,

Tata Kelola Sistem Tenaga Listrik Masa Depan Sebagian besar pembangkit listrik yang beroperasi di dunia menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakarnya. Padahal, cadangan bahan bakar fosil sudah semakin menipis dan diperkirakan akan segera habis. Pada World Economic Forum 2010, terungkap bahwa pembangkit listrik berbahan bakar batubara di US menyumbang 40% emisi karbon di negara tersebut. Ketersediaan energi listrik yang mencukupi merupakan hal mutlak untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.

60

edisi 03 I 2014

TEKNOLOGI

M

asalah besar di atas, memaksa untuk segera ditemukannya solusi terbaik yang masuk akal. Teknologi SMART GRID menjadi jawaban sejak 3 tahun terakhir ini. SMART GRID merupakan suatu konsep tata kelola energi listrik yang mampu mengakomodir peran pembangkit listrik kecil berbahan bakar energi terbarukan secara optimal. Bumi ini memiliki banyak sekali sumber energi terbarukan yang sangat potensial, seperti cahaya matahari dan angin. Hampir semua sumber energi terbarukan tersebut tersebar dan berada sangat dekat dengan konsumen. Logika awal dari pengembangan teknologi SMART GRID adalah berusaha semaksimal mungkin memberdayakan apapun yang tersedia di bumi ini. Secara umum, konsep ini bisa menghasilkan beberapa keuntungan di antaranya meningkatnya efisiensi penggunaan energi listrik, meningkatnya kehandalan sistem tenaga listrik, mengurangi emisi karbon dan mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan dengan lebih optimal.

SMART GRID terdiri atas 3 unsur penting, yakni teknologi informasi, telekomunikasi dan tenaga listrik. Ketiga unsur tadi bekerja sama untuk memungkinkan adanya komunikasi 2 arah antara utility company, seperti PLN dengan konsumen. Dengan SMART GRID, transfer energi listrik yang terjadi tidak hanya dari perusahaan penyedia listrik ke konsumen, namun juga sebaliknya. Jika ternyata konsumen memiliki solar cell yang dapat menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari, maka ketika energi listrik dari solar cell itu melebihi dari besar kebutuhan konsumen itu, maka konsumen bisa mengirim energi listrik ke grid yang ada. Konsumen bisa mendapatkan uang dari utility company atas hal tersebut. Dengan teknologi SMART GRID pula, konsumen akan mempunyai kendali penuh untuk mengatur pemakaian energi listrik mereka. Teknologi sensor dan kendali otomatis pada SMART GRID, memungkinkan pengaturan pengaktifan peralatan listrik konsumen secara otomatis dengan mempertimbangkan jumlah energi listrik yang ada. Contohnya, ketika siang hari dimana bisa dihasilkan energi listrik yang cukup besar dari cahaya matahari, maka mesin cuci dan beberapa peralaan berat lainnya bisa diaktifkan. Dan ketika suplai cahaya matahari mulai menurun, maka kontrol akan mengurangi pemakaian energi listrik yang tidak terlalu vital, seperti penyejuk ruangan. Teknologi itu tidak hanya akan diletakkan pada sisi konsumen, akan tetapi juga pada sisi grid. Jika terjadi kerusakan atau masalah pada sebuah jalur pengiriman energi listrik, maka rute pengiriman energi listrik akan diubah melalui jalur lain yang tersedia, sehingga pemadaman listrik bisa diminimalisir. Semua data yang terekam pada sensor tersebut akan dikirim ke utility company untuk diolah guna menentukan strategi pengembangan dimasa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan, penyediaan listrik dengan teknologi SMART GRID ini identik dengan kebutuhan untuk suatu pergeseran ke arah paradigma operasional baru, yaitu memantau dan mengelola transmisi dan distribusi tenaga listrik dari sumber pembangkitan untuk memenuhi perubahan kebutuhan listrik dari pelanggan. SMART GRID memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 1. Self healing. Istilah self healing sebenarnya hanya mengacu pada

kemampuan SMART GIRD untuk mengantisipasi, mendeteksi dan merespon terhadap masalah atau gangguan yang terjadi pada sistem. Menggunakan informasi yang dikirim secara real time oleh sensor-sensor yang dipasang di seluruh sistem, SMART GRID dapat secara cepat bereaksi untuk mengatasi gangguan yang terjadi. 2. Consumer participation. Konsumen lebih tahu bagaimana cara berhemat listrik dengan pertimbangan informasi real time tentang keadaan sistem. Lebih jauh lagi, bila pelanggan memiliki panel surya atau turbin angin, mereka dapat menggunakan sendiri, menyimpan, atau menjual listrik yang dihasilkan kepada produsen. Hal ini dimungkinkan karena tiap-tiap rumah sudah terkoneksi ke dalam sistem secara dua arah, sehingga listrik tidak hanya mengalir dari sistem ke rumah, akan tetapi juga dari rumah ke sistem. 3. High quality power. Konsep sistem yang lebih stabil, dimana losses atau rugi-rugi bisa lebih dihindari. 4. Accommodate generation option. Sumber-sumber listrik yang menggunakan energi terbarukan seperti angin, sinar matahari, dan microhydro dapat masuk ke dalam sistem, sehingga pilihan pembangkitan dan sumber-sumbernya lebih beragam. Hal ini menyebabkan sistem menjadi lebih andal, karena diversifikasi sumber energi listrik yang digunakan lebih banyak karena dengan konsep ini, memungkinkan konsumenkonsumen membangkitkan listriknya sendiri dan membayar serta dibayar sesuai dengan marjin yang terjadi antara pembangkitan dan pemakaian listriknya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia mulai menerapkan teknologi pembangkit smart grid yang merupakan teknologi mengoperasikan sistem tenaga listrik dengan mengombinasikan teknologi komputer, komunikasi dan jaringan. Teknologi SMART GRID ini akan pertama kali diterapkan di daerah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Demo plant smart microgrid berada di Desa Billa Cenge, Sumba Barat Daya, yang akan mengintegrasikan pembangkit surya berkapasitas 500 kWp ke dalam sistem jaringan 20kV milik PLN. Jaringan PLN itu saat ini didukung oleh dua pusat pembangkit listrik tenaga diesel di Kota Waikabubak (7 unit) dan di Kota Waitabula (4 unit) serta pembangkit mikrohidro di desa Lokomboro (3 unit).

edisi 03 I 2014

61

TEKNOLOGI

P Teknologi

Bio FGD

enggunaan batubara untuk bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, sejalan dengan peningkatan produksi listrik dan penambahan

Conical Outlet

Clean Flue Gas Out

Patented Interspatial Spray Levels

Moisture Separators/ Mist Eliminations

SO2 and Flue Gas In

Gas Distribution Tray

Oxidation Air Supply Oxidation Zone

Slurry Agitators

Recirculation Pumps

FGD tipe basah kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Menurut proyeksi dari PLN, pada tahun 2025 pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan meningkat menjadi sekitar 74,1% dari total penggunaan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik Indonesia. Permasalahannya adalah sebagian besar dari total cadangan batubara Indonesia

62

edisi 03 I 2014

mempunyai kandungan sulfur di atas 0,44% (m/m) dan apabila dibakar akan mengeluarkan emisi sulfur dioksida (SO2) lebih dari 750 m3, hal ini melampaui nilai baku mutu emisi menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/ MENLH/3/1995 yang berlalu efektif tahun 2000.

PLTU yang menggunakan batubara berkadar sulfur di atas 0,44% perlu melakukan penanganan emisi SO2 agar tidak melampaui  baku mutu emisi. Untuk mengurangi emisi SO2 dan dampak negatif dari penggunaan batubara pada PLTU, perlu dikembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk penanganan gas buang tersebut.

TEKNOLOGI

Salah satu upaya yang telah banyak digunakan di negara-negara maju untuk penanganan emisi SO2 PLTU ini adalah penggunaan teknologi flue gas desulfirization (FGD) dengan memanfaatkan absorben kimiawi. Meskipun teknologi ini dapat mengurangi emisi SO2, metode ini masih memiliki

akan berdampak terhadap harga jual listrik yang tinggi pula. Teknologi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan diperkirakan lebih ekonomis adalah teknologi Bio-FGD dengan penggunaan mikroba untuk mengubah SO2 menjadi sulfur elementer,

Inlet Flue Gas (Upper)

pada berbagai jenis boiler, yaitu tipe basah (Wet Flue Gas Desulphurization) dan tipe kering (Dry Flue Gas Desulphurization). Untuk yang tipe basah, FGD menggunakan bahan baku air laut sebagai media penyerap emisi sulfur. Flue gas yang keluar dari boiler, dialirkan ke sistem Flue Gas Desulphurisation (FGD) dan disemprot dengan menggunakan air laut sehingga terjadi reaksi kimia berikut: SO2 + H2O → H+ + HSO3Proses selanjutnya adalah proses oksidasi. Dengan menggunakan oksidation air blower, udara dari atmosfer dimasukkan ke dalam tangki larutan campuran antara air laut dengan hasil dari reaksi kimia sebelumnya. Pada fase ini terjadi reaksi kimia berikut:

Rotary Atomizer

HSO3- + ½O2 → HSO4Central Gas Dispenser

To Particulate Collection

Dan pada akhir proses, terjadi reaksi kimia secara alami di naturalisation basin, yaitu: HSO4- + HCO3- → SO42+ + H2O + CO2 Dan seperti yang Anda lihat hasil reaksi kimia di atas merupakan zat-zat yang menjadi penyusun alami air laut. Dan menurut hasil penelitian, penambahan zatzat tersebut ke dalam air laut masih tidak berpengaruh terhadap keseimbangan air laut.

Inlet Flue Gas (Lower)

Pada Flue Gas Desulphurization tipe kering, udara flue gas dimasukkan ke dalam sistem dan disemprot dengan zat kimia absorber sulfur. Zat kimia absorber yang digunakan bukan air laut, melainkan bahan-bahan kimia seperti CaCO3 (limestone) dengan reaksi kimia absorbsi berikut:

FGD tipe kering keterbatasan yaitu menghasilkan buangan absorben yang telah digunakan. Pembuangan absorben tersebut selain menimbulkan polutan sekunder juga berbahaya bagi lingkungan karena masih mengandung sulfat. Selain itu, teknologi FGD ini memerlukan biaya investasi dan biaya operasional cukup tinggi sehingga

yang lebih dikenal dengan teknologi bioproses. Teknologi Bio-FGD disamping ramah lingkungan, juga memberikan nilai ekonomi yang tinggi dari hasil produk sampingannya berupa sulfur elementer (So).

CaCO3 (solid) + SO2 (gas) → CaSO3 (solid) + CO2 (gas) Selain menggunakan CaCO3 juga dapat digunakan Ca(OH)2 dan Mg(OH)2 (magnesium hidroksida). Materi absorbsi tersebut dikabutkan oleh sebuah bagian bernama ratary atomizer, sehingga didapatkan ukuran partikel yang cukup kecil untuk mengoptimalkan proses penyerapan SO2.

ADA DUA TIPE FLUE GAS Desulphurization yang umum digunakan

edisi 03 I 2014

63

LINGKUNGAN

MIKROBA Bisa Bantu Bersihkan Kebocoran Gas Alam

Bakteri populer sebagai sumber penyakit. Rupanya, ada juga bakteri yang berkontribusi positif. Siapa sangka mahluk kecil ini bisa berfungsi untuk mengurangi ekses negatif dari kebocoran gas alam. Dialah Methylocella silvestris. 64

edisi 03 I 2014

LINGKUNGAN

G

as alam banyak dilirik sebagai sumber energi yang berpotensial menggantikan sumber bahan bakar fosil. Ketersediaannya yang melimpah membuat gas alam mengandung komoditas tinggi. Namun, sikap safety first tetap dikedepankan dalam

membantu membersihkan kebocoran gas alam. Hasil temuan ini tak terlepas dari insiden-insiden kecelakaan pengobaran.

lingkungan alaminya. Inilah alasannya mengapa peneliti ingin memahami fungsi mikroba itu dan pemicu perilaku mereka.

Salah satu insiden itu adalah ledakan empat tahun lalu pada anjungan pengeboran minyak lepas pantai di Deepwater Horizon, Teluk Meksiko. Insiden ini menewaskan 11 orang dan memuntahkan hampir lima juta barel minyak ke teluk. Insiden ini dinilai sebagai salah satu bencana laut terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (AS). Namun, insiden ini bukan satu-satunya.

Murrell meneruskan, temuan ini memberi informasi bagi pembuat keputusan tentang potensi mikroba untuk memperbaiki kerusakan alam. Seakanakan, mikroba ini bersekutu dalam gas dan menyerap polusi serta gas rumah kaca. Dengan demikian, mikroba bisa membantu mengurangi efek pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer dari dua gas alam yang merembes ke lingkungan. Tidak hanya itu, bakteri ini juga bisa mencegah munculnya gas alam itu dari aktivitas buatan manusia, misalnya fracking dan tumpahan minyak. 

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS, kira-kira 14 ribu tumpahan minyak dilaporkan terjadi setiap tahun di AS saat minyak dan gas alam didistribusikan melalui jaringan pipa, kapal tongkang, kereta api dan truk. Ilmuwan telah mengidentifikasi kira-kira 100 mikroba yang mengonsumsi metana, yakni produk sampingan dari gas alam. Metana berpotensi sebagai penyebab perubahan iklim dan memanaskan atmosfer. Dalam sebuah makalah di jurnal Nature, ahli mikrobiologi lingkungan Colin Murrell dan rekan-rekannya di University of East Anglia di Inggris melaporkan pengamatan mereka terhadap susunan genetik dari sebuah jenis bakteri tunggal. Mereka menamakan mikroba itu Methylocella silvestris. Mikroba tersebut ditemukan di lahan gambut, tundra dan tanah di hutanhutan Eropa Utara. Mikroba itu juga ditemukan dalam tumpahan minyak di Deepwater Horizon.

pengolahan gas alam. Upaya penanggulangan terhadap dampak negatif gas alam terus dilakukan. Kini, temuan terbaru membuktikan ada cara untuk membersihkan kebocoran gas alam, yakni dengan mikroba. Peneliti menemukan bahwa jenis mikroba tertentu berpotensi membantu membersihkan kebocoran gas alam, baik yang terjadi alami ataupun akibat manusia. Dalam suatu penelitian terungkap, mikroba tertentu dapat

Studi ini mengidentifikasi tegangan mikroba mampu tumbuh pada gas rumah kaca maupun gas propana yang ditemukan pada gas alam mentah. Sebelumnya, ilmuwan hanya menduga bakteri hanya tumbuh pada salah satu metana saja. “Kami menguji pertumbuhannya dalam gas propana. Ternyata, mikroba tumbuh pesat dalam propana serta metana. Ini merupakan keunikan dari fungsinya. Organisme itu tampaknya memiliki kemampuan untuk berkembang dalam lingkungan gas-gas yang berbeda,” kata Murrel.

“Dari segi pembersihan lingkungan atau dalam konteks organisme yang menghasilkan bahan kimia bermanfaat dan secara hayati lebih bersih dibandingkan penggunaan bahan kimia berbahaya sehingga ini merupakan proses kimia yang ramah lingkungan,” papar Murrel. Kata Murrell, efek metana pada pemanasan global 20 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Jadi, penting untuk memahami bagaimana metana ini bisa dibersihkan dari lingkungan secara alamiah sebelum gasgas ini terlepas ke atmosfer. Mengenai teka-teki apakah bakteri bertahan dalam bocoran gas, peneliti di luar studi ini menduga justru bakteri itu bisa bertahan pada bocoran gas.  “Hal yang bagus pada bakteri adalah mereka dapat tumbuh dengan cepat. Salah satu bakteri yang ditemukan pada kasus ini bisa tumbuh dua kali lipat tiap 10 jam,” jelas Antje Boetius. Antje Boetius adalah profesor Max Planck Institute for Marine Microbiology, Jerman yang berada di luar studi itu. Boetius berteori, tumpahan minyak membuat sebagian besar bakteri tetap di lingkungan itu dalam waktu sepekan dan mengonsumsi banyak metana dan pronana yang bocor.

Usaha menumbuhkan di laboratorium percobaan berbeda dibandingkan dengan

edisi 03 I 2014

65

LINGKUNGAN

Menanggulangi

LIMBAH ASAM TAMBANG

66

edisi 03 I 2014

Lapisan bumi mengandung berbagai bahan galian yang bernilai komoditas tinggi. Kegiatan pertambangan dilakukan untuk mengambil dan mengolah bahanbahan galian tersebut. Sayangnya, tak jarang kegiatan pertambangan berdampak pada rusaknya lingkungan. Kerusakan makin parah karena kegiatan pertambangan telah berlangsung sejak lama. Tumpukan limbah yang dihasilkan pun menyebabkan kerusakan lingkungan secara luas.

LINGKUNGAN

K

egiatan pertambangan sudah barang tentu akan banyak mengakibatkan dampak, baik terhadap lingkungan maupun bersifat ekonomis dan sosial. Salah satu unsur penyebab dampak itu adalah limbah yang dihasilkan sebagai sampingan atau sisa dari penggarapan dan pengolahan yang sering kali volumenya besar dan banyak jenisnya. Adapun jenis limbah yang dihasilkan dari berbagai jenis kegiatan dalam pertambangan adalah air tambang, limbah batuan overburden, larutan sisa proses, tailing, bijih sisa dan sludge. Kegiatan pertambangan menghasilkan limbah yang berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran air permukaan dan air tanah, mengganggu kesehatan manusia, menyebabkan kerusakan flora dan fauna serta pencemaran udara. Total limbah yang diproduksi dapat bervariasi antara 10% sampai 99,99% dari total bahan yang ditambang. Diantara jenis limbah yang dihasilkan, volume dan dampak terbesar adalah limbah tambang terbuka yang dikenal sebagai overburden dan limbah dari proses pengolahan bijih menjadi konsentrat yang disebut tailing. Overburden adalah batuan yang tidak mengandung bijih atau yang kadar bijihnya dianggap terlalu rendah untuk dapat diolah secara ekonomis menurut proses yang diterapkan sehingga harus disisihkan terlebih dulu sebelum diolah. Batuan ini tidak mengandung mineral dan menutupi atau berada di antara zona mineralisasi. Batuan ini juga bisa mengandung mineral dengan kadar rendah. Sementara itu, tailing adalah limbah yang berbentuk pasir kasar dan halus yang kadar logamnya terlalu kecil untuk digiling lebih halus dan diolah lagi. Tailing maupun overburden yang mengandung logam sulfida akan teroksidasi bila kontak dengan oksigen dan air, menghasilkan sulfat sebagai penyebab keasaman pada lingkungan tanah dan air. Di samping sifat asam yang mengancam kehidupan, limbah asam tambang tersebut juga mengandung logam-logam berat berbahaya yang sangat tinggi. Pencemaran asam dan logam berat pada lingkungan tersebut berpengaruh pada jumlah dan komposisi spesies biologis dengan siklus biogeokimia dari sejumlah unsur kimia. Sifat asam dapat memicu terbentuknya logam-logam reaktif dalam bentuk ionnya. Dengan demikian, akan menimbulkan pencemaran logam pada lingkungan perairan. Telah banyak contoh kerusakan lingkungan akibat limbah

pertambangan, seperti di lembah Wanagon, Irian Jaya yang menyebabkan rusaknya hutan tropis dataran rendah seluas 30 km2 serta rusaknya ekosistem akuatik sebagai dampak pembuangan limbah tambang bersifat asam dan racun ke sungai. Contoh lain, setiap harinya, rata-rata sekitar 2.000 ton limbah dibuang ke Teluk Senunu, Sumbawa sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan biota laut, seperti terumbu karang dan ikan yang mengancam kepunahan ekosistem dasar laut. Hal ini akibat buangan limbah tambang yang membentuk sedimentasi lumpur. Asam sulfat yang terbentuk dari kegiatan pertambangan dikenal dengan air asam tambang (AAT). Kecepatan pembentukan AAT ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pH, dan populasi bakteri pengoksidasi sulfur Thiobacillus ferrooxidans. Populasi Thiobacillus akan meningkat secara drastis sejalan dengan menurunnya pH. Pembentukan AAT dapat dicegah dengan menghindari kontak pirit dengan oksigen dan air.

Industri pertambangan mengenal berbagai cara untuk menangani limbah asam tambang. Cara pertama adalah menimbun batuan asam pada tempat kedap dan mengelola run-off asam. Kedua, menimbun di kolam dan menjaga agar bahan tepat di bawah air. Ketiga ialah menetralisir limbah yang bersifat masam dengan bahan yang bersifat basa, misalnya CaCO3. Berikutnya, melapisi batuan yang berpotensi munculnya sifat asam dengan tanah liat dan meminimalisir kontak dengan air serta udara. Lalu, menimbun lapisan limbah asam dengan tanah yang kemudian dilakukan penanaman untuk mencegah erosi dan penguapan. Cara lainnya bisa juga dengan penambahan surfaktan atau biosida untuk mematikan Thiobacillus ferrooxidans.

edisi 03 I 2014

67

POTENSI

JARAK KEPYAR Potensial Sebagai BIOMASSA Jarak kepyar (Ricinus communis L.) memiliki beragam kegunaan. Selain untuk keperluan berbagai industri, jarak kepyar juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil minyak dan biomassa. Satu lagi sumber energi alternatif yang jumlahnya banyak ditemui di Indonesia.

J

arak kepyar merupakan tanaman penghasil bahan baku industri minyak. Berasal dari Ethiopia (Afrika), tanaman ini masuk ke Indonesia pada abad ke-16 bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis ke Indonesia. Budidaya tanaman jarak dipelopori pertama kali oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka menyebutnya dengan nama “Agno Casto”, sedangkan oleh bangsa Inggris disebut “Castor”. Di sejumlah daerah di Indonesia, jarak kepyar mempunyai nama yang berbeda-beda, misalnya di Jawa disebut jarak, di Madura disebut kaleke dan di Bugis disebut pelung kaliki dan sebagainya (Heyne, 1987). Minyak jarak kepyar memiliki sifat tahan panas, penggunaan minyak jarak kepyar antara lain untuk industri cat, vernis, bahan pelapis, kosmetika, polimer berupa resin, plastik, kulit sintesis bahan plastisasi dan tekstil serat sintetis. Industri otomotif juga memanfaatkan jarak kepyar untuk bahan pelumas dan bahan minyak rem (Weiss, 1971). Jarak kepyar memiliki keistimewaan, yaitu mampu bertahan hidup dan tetap produktif selama musim kemarau asalkan pada tiga bulan pertama terpelihara dengan baik dan cukup air. Di Indonesia, tanaman jarak kepyar sangat cocok dibudidayakan di lahan kering beriklim kering pada tipe iklim D dan E (sistem Oldeman) dengan jumlah bulan basah hanya tiga bulan (Machfud, 2002). Lahan dan iklim kering banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

68

edisi 03 I 2014

POTENSI Sejumlah kawasan di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur juga cocok ditanami tanaman ini. Hamparan lahan kering di Kawasan Timur Indonesia cukup luas diperkirakan 8,5 juta hektar atau sekitar 90% dari total luas wilayah (Machfud, 2002). Sayangnya, sejauh ini hamparan tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk jarak kepyar secara maksimal. Dalam rangka memenuhi kebutuhan jarak dalam negeri, sudah dilepas tiga varietas jarak kepyar unggul baru. Salah satunya diberi nama Asb.81 dengan produktivitas 876–2.294 kg/ha (rata-rata 1.625 kg/ ha). Varietas tersebut sangat sesuai dikembangkan di daerah beriklim kering, terutama di kawasan Indonesia Timur. Tanaman jarak kepyar tidak hanya dikembangkan dengan sistem pertanaman monokultur, melainkan juga dapat dikembangkan dengan sistem tumpangsari. Penggunaan sistem tumpangsari dengan tanaman palawija dapat memberikan tambahan pendapatan per hektare sebesar Rp957.000,- sampai Rp1.544.000,- (Soenardi et al., 2000). Melihat potensi dan kelayakan jarak kepyar sebagai salah satu komoditas perkebunan rakyat yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan petani dari aspek teknis budidaya yang baik dan benar. Tidak hanya itu, jarak kepyar memiliki prospek yang sangat bagus di masa depan, terkait dengan semakin menipisnya bahan energi yang tidak dapat diperbaharui. Inilah yang dilirik oleh investor asal Jepang PT Bio Greenland. Perusahaan itu berinvestasi di Sulawesi Tengah dengan menggandeng perusahaan lokal daerah itu. Bersama petani lokal, investor asal Jepang itu mengolah jarak kepyar untuk menghasilkan minyak kastrol. Sementara kulit, batang dan ampasnya akan diolah untuk menghasilkan biomassa. Hingga tahun 2011, Bio Greenland sudah mengembangkan jarak kepyar pada area seluas 3.000 hektare untuk perkebunan plasma dan 100 hektare untuk perkebunan inti. Dalam skala pabrik seperti Bio Greenland, satu hektare tanaman jarak bisa menghasilkan biji jarak sebanyak lima ton. Tambah pula, masa panen tanaman ini hanya dua hingga tiga bulan. edisi 03 I 2014

69

POTENSI

Minyak KAPUK Bisa Menjadi BIODIESEL Tanaman kapuk atau randu merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman utama untuk pemeliharaan lebah madu. Kapuknya dapat digunakan untuk pengisi kasur, bantal dan guling. Minyak dari tanaman ini juga berpotensi untuk dijadikan substitusi minyak solar atau dibuat menjadi biodiesel.

B

eberapa tahun terakhir, Indonesia mulai mengalami kelangkaan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Biodiesel merupakan peluang yang besar bagi  Indonesia untuk dikembangkan sebagai energi  alternatif mengingat banyaknya sumber bahan bakar alternatif tersebut. Terlebih, biodiesel menjadi penting di Indonesia karena sejak  tahun 2005 Indonesia telah berubah statusnya dari eksportir menjadi net importer BBM. Tambah lagi, krisis minyak dunia menjadikan  harga minyak global cenderung meningkat. Dampaknya,  biodiesel yang semula sulit bersaing dengan BBM dari segi harga, kini bisa dimunculkan di pasar sebagai bahan bakar alternatif  pengganti BBM (Rama dalam Hidayat, 2010).

70

edisi 03 I 2014

POTENSI

Untuk bisa dimanfaatkan sebagai biodiesel, minyak biji kapuk randu perlu melewati tiga proses terlebih dahulu. Proses tersebut dimulai dari pengambilan minyak biji kapuk, pemurnian minyak dan transesterifikasi. Aplikasi dari minyak biji kapuk yang telah melewati proses-proses tersebut dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM. Pemanfaatan minyak biji kapuk randu sebagai bahan biodiesel merupakan alternatif yang ideal untuk mengurangi tekanan permintaan bahan bakar minyak dan penghematan penggunaan cadangan devisa. Minyak biji kapuk randu selain merupakan sumber minyak terbarukan (reneweble fuels) juga termasuk non edible oil. Artinya, minyak biji kapuk randu  tidak bersaing dengan kebutuhan konsumsi manusia, seperti pada minyak kelapa sawit, minyak jagung dan lainlain (Hidayat, 2010).

Salah satu sumber energi biodiesel ialah kapuk randu. Kapuk randu atau kapuk (Ceiba pentandra) adalah pohon tropis yang tergolong ordo Malvales dan famili Malvaceae (sebelumnya dikelompokkan ke dalam famili terpisah Bombacaceae). Tanaman ini berasal dari bagian utara Amerika Selatan,  Amerika Tengah dan Karibia. Untuk varitas C. pentandra var. guineensis, berasal dari sebelah barat Afrika. Kata “kapuk” atau “kapok” juga digunakan untuk menyebut serat yang dihasilkan dari bijinya. Pohon ini tumbuh hingga setinggi 60–70 m dan dapat memiliki batang pohon yang cukup besar hingga mencapai diameter tiga meter. Pohon ini banyak ditanam di Asia, terutama di pulau Jawa, Malaysia, Filipina dan Amerika Selatan.

Selain serat atau kapasnya yang digunakan sebagai bahan pengisi bantal, biji dari kapuk randu yang selama ini dibuang begitu saja ternyata juga dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna. Kapuk merupakan salah satu tanaman yang berpotensi menghasilkan minyak. Setiap gelondong buah kapuk mengandung 26% biji sehingga setiap 100 kg gelondong kapuk akan menghasilkan 26 kg limbah biji. Minyak biji kapuk mengandung asam lemak tidak jenuh sekitar 71,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa. Hal ini menyebabkan minyak biji kapuk mudah tengik. Maka, tanaman ini kurang baik untuk dikembangkan sebagai minyak makanan. Namun, minyak kapuk berpotensi untuk dijadikan biodiesel (Kusdiana dalam Hidayat, 2010).

Secara agronomis, biji kapuk randu dapat beradaptasi dengan lahan dan agroklimat di Indonesia. Bahkan, tanaman ini dapat tumbuh pada kondisi kering dan pada lahan marginal atau kritis. Tanaman ini tidak hanya jadi salah satu alternatif pengganti BBM berbahan dasar fosil, melainkan juga untuk merehabilitasi lahan kritis di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Selain ramah lingkungan, kelebihan lain produk ini ialah menghasilkan pembakaran di dalam mesin makin sempurna dan emisi yang dikeluarkan sedikit serta asap yang keluar dari knalpot tidak pedih di mata. Ketersediaan kapuk randu juga melimpah di tanah air. Balai Penelitian Universitas Malang memperkirakan biji kapuk tersedia setiap tahun rata-rata 114.000 ton dari area tanam seluas 269,4 ribu hektare. Bila dikonversi menjadi produk minyak, maka akan diperoleh 251.200 ton minyak kapuk setiap tahun. Produksi sebesar itu mampu menyubtitusi minyak solar sekitar 700 liter per hari. Artinya, dari minyak kapuk bisa diproduksi biodiesel sebesar 255.500 liter per tahun. Hal yang menarik lainnya adalah minyak kapuk mampu mejadi biodiesel bertitik tuang rendah. Bahan ini diminati di negara-negara yang memiliki musim dingin. Ini berarti biodiesel kapuk berpotensi ekspor. edisi 03 I 2014

71

KESELAMATAN

Mewaspadai Bahaya Listrik Di jaman yang serba cepat ini perkembangan teknologi juga berjalan dengan cepat. Dan energi listrik merupakan elemen penting sebagai pendukung dari perkembangan yang berjalan pesat tersebut. Dan penggunaan energi listrik dewasa ini juga semakin luas, bahkan semua orang mungkin sangat sulit untuk melepskan diri dari kebutuhan akan energi listrik.

T

idak itu saja, semakin lama tidak ada satupun alat kebutuhan mausia yang tidak menggunakan energi listrik. Meski begitu penggunaan energi listrik perlu diperhatikan secara seksama, hal ini tentunya untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan energi listrik tersebut. karena selain memberi manfaat namun juga mempunyai potensi yang dapat membahayakan para penggunanya.

72

edisi 03 I 2014

Berikut bahaya yang harus diwaspadai : KEBAKARAN Energi listrik menimulkan panas, dan apabila panas ini berlebihan mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. Untuk itu perlu pencegahan dan penanggulangannya seperti : • Yakinkan isolasi kabel tidak terkelupas / pecah atau sambungan terminal tidak

kendor yang bisa berakibat terjadinya percikan bunga api. Jika mendapati halhal yang demikian segera laporkan dan dibuatkan MWO untuk perbaikan. • Apabila menjalankan salah satu motor , kemudian motor tersebut trip kembali sebaiknya hanya kita lakukan maximum 2 kali untuk meresetnya dan segera kita informasikan E/S Crew untuk mengecek / memperbaikinya. • Apabila terjadi kebakaran segera isolasi

KESELAMATAN daerah yang terkena dan gunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkannya. LEDAKAN Pusat-pusat distribusi listrik seperti di SWGR & MCC semua breaker / kontaktor sudah dirancang untuk dapat mengatasi jika terjadinya kelebihan beban ataupun short circuit. Tetapi oleh sesuatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontaktor ini yang disebabkan oleh cara pengoperasian yang salah. Salah satu pencegahannya dengan cara meyakinkan dulu jenis breaker / kontaktor yang akan kita switch off dan apabila dikehendaki harus menyetop dulu motor nya dari breaker / kontaktornya. RADIASI Unit-unit pembangkit listrik (generator) atau distribusi listrik tegangan tinggi sudah pasti ada radiasi yang diakibatkan oleh arus induksi dari kawat penghantarnya. Hingga saat ini efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan oleh para pakar kelistrikan apakah berbahaya atau tidak. Meski begitu ada beberapa pakar dalam bidang kelistrikan yang setuju bahaya akan radiasi listrik. Dan untuk mencegahnya sebaiknya

Anda berada dibatas aman yaitu jarak lebih dari 3 meter dan berada selama 4 jam terus menerus pada lingkungan yang terjangkau radiasi. KEMATIAN Jika terkena sengatan arus listrik, maka seseorang hanya mampu bertahan sekitar + 3 menit dengan besarnya arus listrik yang mengalir ditubuhnya sebesar 0.40 Ampere. Jika lebih dari itu maka seseorang tidak dapat bertahan lagi (tidak tertolong jiwanya). Untuk menghindari hal tersebut sebaiknya menghindari memegang kabel listrik terbuka (jika kabel itu masih dialiri listrik) dan mematikan sumber arus listrik jika ingin memperbaiki peralatan listrik. Dan jika terjadi kecelakaan akibat terkena sengatan listrik sebaikny lakukan hal berikut : • Putuskan aliran listrik (jika memungkinkan). • Apabila aliran listrik tidak dapat diputuskan, gunakan potongan kayu atau tali untuk memindahkan si korban kecelakaan. • Jika pernapasan korban terhenti berikanlah penapasan buatan dan bila jantungnya berhenti lakukan pijatan kearah jantung dan lanjutkan tindakan

ini sampai bantuan kesehatan datang. • Minta bantuan pertolongan pertama dokter. Terkait dengan hal tersebut diatas maka jika akan melakukan pekerjaan dengan peralatan listrik, sebiknya lakukan beberapa persiapan berikut ini : • Menyiapkan alat kerja yang kondisinya baik dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. • Periksa lokasi tempat kerja apakah terdapat bahaya yang mengancam keselamatan para pekerja dan kemungkinan kerusakan pada peralatan. • Gunakan peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. • Melakukan pembinaan team work yang baik agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan lancar. • Lakukan safety talk yang bertujuan agar para pekerja terhindar dari kecelakaan. Dengan melakukan tindakan pencegahan tersebut, tentunya hal ini akan melindungi Anda ataupun pengguna lainnya terhindar dari bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan akibat penggunaan listrik tersebut.

edisi 03 I 2014

73

!"#$$%&' A - Acid mine water (air asam tambang) Air tambang yang mengandung asam sulfat lemah yang dihasilkan dari reaksi organik atau anorganik dari material yang mengandung pirit dengan air dan oksigen - Acidizing (Pengasaman) Proses pemasukan asam ke dalam formasi gamping yang mengandung minyak dan gas bumi untuk memperbaiki permeabilitas agar memudahkan pengaliran minyak dan gas bumi kedalam lubang sumur. - Adit (terowongan buntu) Jalan masuk utama ke tambang bawah tanah, berupa terowongan buntu yang dibuat mendatar dan menghubungkan tempat bawah tanah dengan udara luar atau permukaan bumi. - Age (Umur) Zaman Geologi Suatu jangka waktu sejarah bumi yang diciptakan oleh bentuk kehidupan yang penting/ dominant/ kejadian tertentu. - Agglomerate (gumpalan) Butiran padat yang saling bergumpal dengan kuat sebagai produk proses aglomerasi B - Banka drill (bor bangka) Bor tumbuk manual dipergunakan untuk mengambil percontoh atau menguji cebakan aluvial yang terdapat pada kedalaman 30 35 m. - Barometer (barometer) Alat untuk mengukur tekanan absolut udara - Base rock (batuan dasar) Batuan yang berada langsung di bawah lapisan batuan yang ekonomis untuk ditambang - Basin (cekungan) Daerah cekungan yang luas terdiri atas batuan sediment dan yang karena konfigurasinya dapat merupakan tempat tampungan minyak. - Basin (Cekungan) Daerah cekungan yang luas terdiri atas batuan sediment dan yang karena konfigurasinya dapat merupakan tempat tampungan minyak. C - Caking coal (batubara muai) Batubara yang mempunyai sifat mengembang jika dipanaskan - Calorie (kalori) "Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat; 1 kalori = 4.19 joule" - Calorie (Kalori) Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 C dari 14,5 C menjadi 15,5 C - Calorific Value (Nilai Panas) (lihat heating value) - Cap Rock (batuan tudung) Formasi (lapisan batuan) yang berada langsung diatas batuan reservoir dan sifatnya kedap fluida. D - Dead Oil (Minyak Mati) Minyak bumi yang pada dasarnya tidak mengandung gas lagi. - Dead Weight Ton (DWT) (Ton Bobot Mati) Berat air dalam ukuran ton yang dipindahkan oleh bagian badan kapal yang tercelup di dalam air dalam keadaan muatan penuh dikurangi berat kapal. - Dead well (Sumur Mati) Sumur yang tidak berproduksi. - Depletion (Economic) Deplesi (ekonomi) penurunan nilai ekonomi reservoir minyak/ gas bumi akibat pengambilan volume. - Development Well (Sumur Pengembangan) Sumur yang dibor didaerah yang telah terbukti mengandung minyak atau gas dengan tujuan mendapatkan produksi yang diinginkan. F - Fault (sesar/ Patahan) Lapisan batuan yang terputus dan bergeser dari posisi semula (Keatas, kebawah atau

kesamping). - Fault (sesar/ Patahan) Lapisan batuan yang terputus dan bergeser dari posisi semula (Keatas, kebawah atau kesamping). - Feedstock (Bahan baku) Bahan utama yang dimasukkan kedalam pabrik untuk diolah lebih lanjut. - Ferrite( ferit) Bahan bersifat magnetik yang terdiri atas oksida-oksida logam; salah satu logam bervalensi tiga" - Ferro-silicon (ferosilikon) "Paduan besi silikon dengan kadar Si bervariasi antara 25 - 95 % umumnya digunakan sebagai bahan deoksidasi pada (proses) pencetakan barang dari logam baja; tembaga; atau perunggu." G - Gallon (Galon Amerika) Satuan ukuran isi yang besarya sama dengan 231 in3 atau 3.785 liter. - Garnerite (garnerit) Bijih nikel dengan berat jenis 2,3-2,8 dan mengandung nikel lebih dari 24% - Gas Cap (Tudung Gas) Gas bebas yang berada diatas minyak dalam reservoir. - Gas Cap Drive (Dorongan Tudung Gas) Tekanan tudung gas yang mendorong minyak masuk ke dalam sumur melalui pori-pori batuan. - Gas Injection (Injeksi Gas) Gas alam yang dimasukkan ke dalam reservoir melalui sumur injeksi agar tekanan reservoir tersebut dapat dipertahankan. H - Halite (halit) Mineral garam dengan rumus kimia NaCl, mempunyai system kristal kubus. - Hard coal (batubara tua) Jenis batubara yang mempunyai nilai kalor lebih tinggi dari 5200 kkal/kg - Heat Exchanger (Alat Pertukaran Panas) Alat pengalih panas satu fluida ke fluida lain, atau peralatan yang berupa susunan pipa yang memindahkan panas dari fluida panas ke fluida yang lebih dingin dengan menghantarkannya lewat dinding pipa. - Heating value (Nilai Panas) Banyaknya panas yang terjadi pada pembakaran sempurna dari sejumlah satu satuan berat atau satuan volume bahan bakar. - Heavy Ends (Fraksi Berat) Bagian minyak bumi yang bertitik didih tinggi hasil proses destilasi. I - Igneus rock ( batuan beku) Batuan yang berasal dari pembekuan magma - Illuminating Oil (Minyak Lampu) (lihat burning oil) - Indonesian mining jurisdiction (wilayah hukum pertambangan Indonesia) Wilayah seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia. - Inertinite (inertinit) Kelompok maseral batu bara yang bila di bakar bersifat lembam (inert) artinya tidak menampakkan sifat plastisitas atau hanya menunjukkan sedikit kecenderungan aglunitas/melekat selama pengkokasan, terdiri atas makrinit, semifusit fusinit dan skleroti... - Injection/ input Well (Sumur injeksi) Sumur untuk memasukkan fluida ke dalam reservoir dibawah tanah.

media air - Joint (Batang) Satuan yang dipakai untuk menghitung banyaknya pipa dalam suatu rangkaian, rata-rata berukurn 6 - 9 meter. K - Kaolin (kaolin) Jenis lempung yang sebagian besar terdiri dari mineral kaolinit, bila dibakar berwarna putih atau keputih-putihan digunakan sebagai bahan dasar keramik dan penggunaan lainnya. - Kerosene (Minyak tanah/ kerosin) Jenis minyak yang lebih berat dari fraksi bensin dan mempunyai berat jenis antara 0.79 dan 0.83 pada suhu 15C, dipakai untuk lampu dan kompor. - Kick (tendangan) Kenaikan tekanan secara mendadak pada kolom Lumpur pengeboran yang disirkulasikan karena tekanan yang lebih tinggi dalam formasi yang sedang dibor, harus cepatcepat dikuasai untuk mencegah semburan liar. - Killed steel (baja tuntas) Baja yang telah mengalami proses deoksidasi, sehingga tidak terjadi pelepasan gas pada saat pembekuan - Kinematik Viscosity (Viskositas Kinematik). Nilai hasil bagi viskositas mutlak dengan kerapatan (berat jenis) pada suhu saat pengukuran viskositas, dinyatakan dengan satuan metric (Strokes dan sentistrokes). L - Laterization (laterisasi) Pelapukan selektif pada kondisi tropis yang menyebabkan pengayaan mineral tertentu - Leaching (pelindian) Pengambilan mineral berharga dengan cara melarutkan pelarut tertentu pada bijih - Leasing (kontrak sewa) System penyewaan barang modal dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. - Life of mine (umur tambang ) Waktu yang dihitung dari jumlah cadangan dibagi dengan produksi tambang pertahun - Light Ends/ Light (Fraksi Ringan) Produk cair yang pertama-tama keluar dari kolom suling minyak. M - Magma (magma) Lelehan silikat pijar, air dan gas dalam larutan, mengandung berbagai unsir kimia pembentuk batuan yang berada dalam perut bumi. - Major Company (Perusahaan minyak Transnasional) Perusahaan yang pada taraf internasional berperan aktif pda semua tahap kegiatan industri minyak dan gas bumi secara besar-besaran. - Map scale (skala peta) Perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak mendatar dua tempat yang sebenarnya di lapangan. - Matte (mat) Senyawa logam dengan belerang yang merupakan produk antara dalam suatu proses ektraksi pirometallurgi - Mechanical Octane Number (Angka Oktan Mekanis) Perubahan kebutuhan angka oktan akibat perubahan rancang mesin, seprti ruang bakar, manifold, pewaktuan katup, dan pendinginan.

J

N

- Jet bit (Pahat Jet) Pahat bor yang mempunyai lubang khusus yang memungkinkan lumpur pengeboran dapat disemprotkan dengan kecepatan tinggi kearah formasi yang sedang dibor. - Jet Perforating (Pelubangan jet) Pembuatan lubang yang menembus selubung sumur dengan menggunakan bahan peledak unutk mendapatkan pelubangan ynag dalam dan terarah agar fluida mengalir ke dalam sumur melalui lubang tersebut. - Jig (jig) Alat yang digunakan untuk memisahkan mineral berat dari yang ringan dengan prinsip gravitasi dan gerak isap-tekan dalam

- Naphtha (Nafta) Sulingan minyak bumi ringan dengan titik didih akhir yang tidk melebihi 220C - Natural coke (kokas alam) Cebakan batubara yang mengalami proses pengubahan secara alamiah oleh adanya suatu sumber panas yang menyebabkan terbentuknya kokas karena hilangnya sebagian besar zat terbang. - Natural Gas (Gas Bumi) Semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur mencakup gas tambang basah, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon

yang tercampur secara alamiah. - Natural Gasoline (Bensin Alam) Campuran hidrokarbon yang terkondensasi dari gas bumi dan yang distabilkan untuk mendapatkan trayek didih yang cocok untuk dipadukan dengan bensin kilangan, juga dipakai sebagai bahan pelarut. - Net calorie value (nilai kalor bersih) Panas pembakaran batubara dikurangi dengan panas untuk penguapan kandungan air. O - Ocean coal (batubara laut) Batubara yang terletak di bawah dasar laut - Octane Number (Angka Oktan) "Angka yang menunjukkan nilai antiketuk relative bensin dan kecenderungan bahan bakar cair untuk berdetonasi; ditujunjukkan oleh persentase volume iso oktan dalam campurannya dengan normal heptana yang mengakibatkan intensitas ketukan yang sama dalam... - Offshore Drilling (Pengeboran lepas pantai). Pengeboran yang dilakukan di laut atau di danau besar. - Oil Base Mud (Lumpur Dasar Minyak) Lumpur pengeoran dengan padatan lempung yang teraduk di dalam minyak yang dicampur dengan 1 sampai dengan 5 persen air. - Oil In Place (Minyak di tempat) jumlah minyak bumi yang diperkirakan ada dalam reservoir dan belum pernah diproduksi. P - Packer (Penyekat) Alat semacam sumbat yang dapat mengembang untuk memisahkan ruangan annulus diantara rangkaian pipa dan selubung. - Pan (dulang) Alat prospeksi tradisional untuk mencuci mineral berat rombakan seperti emas, kasiterit, dan intan - Paraffin (Parafin) Hidrokarbon jenuh dengan rantai terbuka. - Paraffin Base Crude Oil (Minyak Bumi Parafinik). Minyak bumi yang hidrokarbonnya terdiri atas parafin. - Paraffin Destilate (Sulingan Parafin) Sulingan minyak bumi yang mengandung kristal lilin sebelum proses pengawalilinan yang menghasilkan lilin parafin dan minyak parafin. Q - Quaicksand (pasir apung) Pasir yang jenuh air, sehingga mudah bergerak atau berpindah - Quarry (kauri) Sistem penambangan terbuka khusus untuk bahan galian industri seperti penambangan batu gamping, batu pualam., andesit, dan granit. R - Ramp (jalur angkut) Lubang bukaan pada tambang bawah tanah, benbentuk sprial yang menghubungkan beberapa daerah produksi sebagai prasarna pengangkutan. - Ration (nisbah) Perbandingan antara dua besaran yang dapat dinyatakan dalam angka - Reclamation (reklamasi) Upaya mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas daerah pertambangan menjadi daerah yang berdaya guna. - Recovery ( Perolehan) Jumlah volume Hidrokarbon yang telah dihasilkan atau diperkirakan dapat dihasilkan dari suatu reservoir. - Recycling (Gas) Injeksi Gas ulang Memompakan kembali gas yang diproduksikan kedalam reservoir untuk meningkatkan perolehan minyak. S - SAE. (Society of Automotive Engineers) Number (Angka SAE). Angka retensi dalam system klasifikasi minyak lumas dinyatakan dalam angka SAE 5W, 10W, 20W, 30W, 40W dan seterusnya yang merupakan angka petunjuk bahwa angka yang lebih tinggi berkorelasi dengan kekentalan yang lebih tinggi pada suhu retensi.

MEDIA KOMUNIKASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

EDISI 03 | 2014

ED ISI 03 | 2014

Songsong Masa Depan dengan ENERGI ALTERNATIF & RAMAH LINGKUNGAN

ME D I A K OMU NI K A S I K E ME NT E R I A N E NE R G I D A N SU MBE R D AYA M IN E RAL

efficient energy, preserving the natural

MIKROBA Bisa Bantu Bersihkan Kebocoran Gas Alam

Jero Wacik, Manusia Pilihan Tuhan

Optimalisasi Penerimaan Negara SEKTOR MINERBA