L P D B - K U M K M
K L I P I N G Kamis, 31 Oktober 2013 No
Media Cetak/Online
Berita terkait LPDB-KUMKM Hal.
Judul
1
www.smartbisnis.co.id
Umum
2
m.bisnis.com
Industri
3
www.majalahfranchise.com
Berita
4
Lampost.co
Berita
Per 24 Oktober 2013 LPDB Salurkan Pembiayaan Rp 3,9 Triliun Kadin & LPDB Kemenkop Bergandengan Tangan Demi UKM 2013, Kementerian Koperasi dan UKM Targetkan Bangun 100 TPKU Pendapatan Tuba Barat Ditarget Naik Jadi Rp 602 Miliar
5
Bisnis Indonesia
31
Genjot Wirausaha Berkelanjutan
6
Republika
9
RI Dorong Peran UKM di WIEF
7
Rakyat Merdeka
6
Galeri Kemenkop
© Humas LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM www.smartbisnis.co.id
Hari/Tanggal: Rabu /30 Oktober 2013
Hal: Umum
Per 24 Oktober 2013 LPDB salurkan pembiayaan Rp3,9 triliun Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM berhasil merealisasi penyaluran pembiayaan senilai Rp3,9 triliun sejak lembaga itu mulai beroperasi pada 2008 hingga 24 Oktober 2013. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM), Kemas Danial, mengatakan dana sebesar itu tersalur kepada sekitar 501.427 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui 2.671 mitra di seluruh Indonesia yang terdiri dari koperasi maupun lembaga keuangan lain sebagai mitra penyalur kepada pelaku usaha sektor riil. Kemas menjelaskan target penyaluran dana bergulir yang dicanangkan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM itu pada tahun ini sebesar Rp1,9 triliun, adapun sasarannya adalah 109.157 UMKM se-Indonesia. Dari target penyaluran itu, jumlah yang telah direalisasi hingga 24 Oktober mencapai Rp1,2 triliun. Pada sisa waktu sekitar 2 bulan ke depan, dia optimistis target itu akan tercapai. Adapun jumlah penyaluran yang masih dalam proses pencairan mencapai Rp321 miliar. Berdasarkan alokasi itu, LPDB dipastikan telah mencairkan pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun lebih hingga Oktober tahun ini. LPDB merupakan salah satu lembaga pembiayaan terdepan di bawah operasional Kementerian Koperasi dan UKM. Meski proses administrasi cukup rumit bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), akan tetapi efektif untuk penguatan pembiayaan. Lembaga ini menyalurkan pembiayaan atau pinjaman mengacu pada prinsip koperasi guna untuk membantu permodalan UMKM. Oleh karena itu beban bunga kredit yang dipergunakan dengan sistem sliding atau menurun.(***) http://www.smartbisnis.co.id/artikel/umum/per-24-oktober-2013-lpdb-salurkan-pembiayaan-rp39-triliun
LPDB-KUMKM Hari/Tanggal: Jumat /25 Oktober 2013
m.bisnis.com
Hal: Industri
Kadin & LPDB Kemenkop Bergandengan Tangan Demi UKM Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggandeng Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerin Koperasi dan UKM untuk memenuhi permodalan atau pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Sinergitas antara lembaga pembiayaan dan organisasi pengusaha Indonesia tersebut ditandai melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) antara kedua pejabat terkait, Jumat (25/10/2013). Kemas Danial, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang UKM, menandatangani nota kesepamahan disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan. ”Kesepakatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) di berbagai daerah,” nkata Kemas Danial kepada wartawan seusai MoU. Terutama untuk meningkatkan kapsitas dan kualitas berbagai produk barang dan jasa dan akses permodalan dan pasar serta melakukan pendampingan bagi dunia usaha di daerah yang berorientasi ekspor. Kebutuhan pembiayaan bagi pelaku KUMKM tidak terlepas dari semakin meningkatnya jumlah koperasi dan UKM di Indonesia. Khususnya
untuk mengembangkan usaha yang semakin kompetitif
diminatisehingga produk juga harus diperkuat. Menteri Koperasi dan UKM SJarifuddin Hasan mengemukakan KUMKM merupakan pilar ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kelompok usaha harus terus diberdayakan oleh pemerinth dan swsta melalui kerja sama.
"Kondisi semcam inilah yng tetap menjadi prioritas bagi pemerintah ke depan", kata Sjarifuddin Hasan. Diakui, eksistensi Kadin Indonesia dalam pemberdayaan KUMKM memang sangat menonjol. Oleh Karen itu ke depan dia berharap, kepedulian Kadin terhadap KUMKM bisa terus ditingkatkan untuk kekuatan negara. Melalui MoU tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM berharap ke depan tidak akan ada lagi kendala bagi akses permodalan untuk KUMKM. "Selain dana bergulir, kredit usaha rakyat atau KUR juga bisa dimanfaatkan untuk menjawab masalah permodalan bagi KUMKM", kata Sjarifuddin Hasan. http://m.bisnis.com/industri/read/20131025/87/182949/kadin-lpdb-kemenkop-bergandengan-tangandemi-ukm
LPDB-KUMKM www.majalahfranchise.com
Hari/Tanggal: Rabu /30 Oktober 2013
Hal: Berita
2013, Kementerian Koperasi dan UKM Targetkan Bangun 100 TPKU Dalam rangka mencetak enterpreneur yang handal, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pada tahun 2013 ini akan membangun 100 tempat praktek keterampilan usaha (TPKU). TPKU ini didedikasikan untuk menggembleng para calon enterpreneur muda. ”Target pendirian Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) yang dibangun di tahun ini sebanyak 100 lokasi. Sampai Oktober, baru didirikan sebanyak 90 unit atau kurang 10 unit lagi,” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetio. Jumlah TPKU yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sejumlah 1.209 unit di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2006 hingga Oktober 2013 ini. TPKU sendiri merupakan tempat praktek latihan kerja yang menjadi ekstrakulikuler bagi siswa sekolah kejuruan. Tetapi juga sekaligus sebagai unit usaha dari koperasi pada lembaga pendidikan formal. Karena itulah lembanga ini dikategorikan sebagai penyelenggara pendidkan non formal atau kursus bagi masyarakat yang tengah menjalani pendidikan. Pelatihan yang diberikan di dalam TPKU ini meliputi keterampilan teknis dan pembekalan ilmu tentang manajemen usaha, bengkel sepeda motor, bengkel elektronik, industri konvensi, industri kerajinan, pengolahan produk pertanian dan bidang usaha lainnya (Bcom). http://www.majalahfranchise.com/v2/newsflash/703-2013-kementerian-koperasi-dan-ukm-targetkanbangun-100-tpku-.html
LPDB-KUMKM lampost.co
Hari/Tanggal: Rabu /30 Oktober 2013
Hal: Berita
Pendapatan Tuba Barat Ditarget Naik Jadi Rp602 Miliar PANARAGAN (Lampost.co): Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri menargetkan pada 2014 pendapatan daerah naik Rp6 miliar dari Rp596 miliar menjadi Rp602 miliar. Target kenaikan pendapatan tersebut disampaikan Bachtiar Basri dalam penyampaian KUA-PPAS Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014 di DPRD setempat, Rabu (30/10). Bachtiar mengatakan pendapatan daerah sebesar Rp602 miliar tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp9,6 miliar, dana perimbangan Rp514,1 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp78,2 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah, Bachtiar mengatakan direncanakan Rp610 miliar. Belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp278 miliar dan belanja langsung Rp332 miliar. Sementara pembiayaan daerah terdiri dari sebesar Rp3,5 miliar pengembalian dana bergulir, penyertaan modal Rp21,5 miliar dan pembayaran pokok utang Rp15 miliar. Bupati mengatakan KUA-PPAS tahun 2014 tersebut disusun dengan mempertimbangan rencana kerja pemerintah daerah 2014 dengan menetapkan tujuh perioritas pembangunan daerah. Ketujuh program tersebut yakni percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan iklim investasi dan peluang usaha, peletakan dasar tata kelola pemerintah dan peningkatakan kualitas pelayanan publik. "Yang pasti, APBD 2014 tetap prorakyat dengan mengutamakan kepentingan publik. Seperti pembangunan rumah sakit," kata Bachtiar didampingi Wakil Bupati Tuba Barat Umar Ahmad. (*) http://lampost.co/berita/pendapatan-tuba-barat-barat-ditarget-naik-jadi-rp602-miliar
LPDB-KUMKM Bisnis Indonesia
Hari/Tanggal: Kamis /31 Oktober 2013
Hal: 31
LPDB-KUMKM Republika
Hari/Tanggal: Kamis /31 Oktober 2013
Hal: 9
LPDB-KUMKM Rakyat Merdeka
Hari/Tanggal: Kamis /31 Oktober 2013
Hal: 6
LPDB-KUMKM www.solopos.com
Hari/Tanggal: Rabu /30 Oktober 2013
Hal: Berita
Audit Sementara, Penyelewengan Dana Capai Rp1,9 Miliar Solopos.com, KLATEN – Tim Pemkab Klaten membeberkan hasil audit sementara kasus penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bayat, Helmi Aryatun, mencapai Rp1,9 miliar. Sebelumnya, dikabarkan hasil audit awal dari tim pusat, bahwa penyelewengan yang dilakukan Helmi diduga mencapai Rp3,3 miliar. Plt Kepala Inspektorat Klaten, Yulihadi, mengatakan perbedaan nilai penyelewengan itu disebabkan karena tim dari pusat menggunakan audit dari dana yang sudah digelembungkan oleh Hemi. Sedangkan, audit sementara yang dilakukan tim Pemkab Klaten bukan berdasarkan data yang sudah di manipulasi oleh Ketua UPK Bayat non aktif tersebut. “Hasil audit awal dari pusat sangat besar karena berdasarkan laporan fiktif yang sudah di mark up oleh Ketua UPK Bayat. Hal itu dilakukan supaya seolah-olah dana terus bergulir dan berkembang. Padahal sebenarnya tidak digulirkan,” kata Yulihadi kepada wartawan, Rabu (30/10/2013). Menurutnya, manipulasi tersebut sengaja dilakukan agar dana bergulir PNPM terkesan berjalan baik. “Jika pada laporan diketahui setoran macet dan dana tidak digulirkan, tidak akan diberikan bantuan lagi,” ujar Yulihadi. Sedangkan, audit sementara yang dilakukan tim Pemkab Klaten lebih berdasarkan pada dana bergulir PNPM yang dipakai sendiri oleh Ketua UPK Bayat tersebut. Kendati demikian, menurutnya, hasil audit dari tim Pemkab itu tidak akan dijadikan patokan dalam menentukan total penyelewengan dana PNPM Mandiri yang dilakukan Helmi. Apalagi, hasil audit itu masih bersifat sementara.
Nantinya, hasil audit yang akan dijadikan patokan adalah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, tim auditor dari BPKP sudah terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, diberitakan tim Pemkab juga mulai melakukan verifikasi delapan sertifikat tanah milik Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bayat non aktif, Helmi Aryatun, Selasa (29/10/2013). Dari delapan sertifikat tanah yang dicekal tim Pemkab, tujuh di antaranya berada di Sleman, Yogyakarta. Kepala Bapermas Klaten, Kusno Gunarto, mengatakan tim Pemkab mulai menelusuri tujuh sertifikat tanah milik Helmi yang berada di Sleman mulai Selasa kemarin. http://www.solopos.com/2013/10/30/dugaan-penyelewangan-pnpm-klaten-audit-sementarapenyelewengan-dana-capai-rp19-miliar-461080
