TAMADDUN ||Volume||1||Nomor||1||Hal|| 49 – 61 ||2016|| |ISSN (online): 2528-2565|
Available online at:http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/tamaddun
SEDEKAH POLITIK: KAJIAN HUKUM SODAQOH DALAM POLITIK PRAKTIS Asmawi
[email protected] Institut Agama Islam (IAI) Uluwiyah Mojokerto, Indonesia Jalan Raya Mojosari Mojokerto KM.4 No.10 Mojokerto
Catatan Artikel: dikirim: 1 Agustus 2016 Diterima: 10 Oktober 2016
Korespondesi Penulis:
[email protected]
Abstrak Uang dan politik saat ini nampak berkaitan erat, sehingga muncul istilah uang politik, politik uang dan sedekah politik. Uang politik atau politik uang sama-sama berkonotasi negatif, sehingga muncul istilah baru, yaitu sedekah politik. Maka untuk menentukan hukum dari sedekah politik, terlebih dahulu harus dibedakan antara shadaqah, hadiah, hibah, risywah dan sedekah politik, ditinjau dari situasi dan kondisi serta tujuan sedekah. Artikel inimembahas tentang hukum sedekah politik yang kini sedang berkembang di masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Athiyyah, sedekah, politik Abstract Money and politics today seems closely linked, so that the term of money politics, politics of money and political alms. Money politics or the politics of money equally negative connotations, hence the new term, political alms. So to determine the laws of political alms, it must firstly distinguished between shadaqah, gifts, grants, and charitable risywah politics, in terms of the circumstances and purpose of charity. This article discusses about charity law politics that is now being developed in Indonesian society. Keywords: Athiyyah, Shodaqoh, politics
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 50 PENDAHULUAN Uang dan politik sebenarnya dua bahasan yang berlainan, namun dalam politik saat ini jelas keduanya berkaitan erat. Uang memainkan peranan politik prosedural yang sangat dominan, misalnya prosedur calon presiden, gubernur, bupati, walikota dan anggota legislatif diajukan oleh partai politik. Dominasi parpol dalam menentukan siapa yang diusung menjadikan para kandididat berlomba untuk mendapatkan rekomendasi parpol. Maka seringkali untuk mendapatkan rekomendasi dimaksud, sang kandidat diharuskan mengeluarkan sejumlah uang yang biasa disebut mahar politik. kemudian setelah mendapatkan rekomendasi parpol, para kandidat diharuskan membiayai kunjungan, iklan, stiker, banner, kaos dan sebagainya. Dan demi mendapatkan dukungan masyarakat secara singkat, terkadang kandidat membagikan uang/ barang kepada calon konstituen dengan imbalan akan dipilih. Hal inilah yang disebut sedekah politik dan akan dibahas dalam makalah ini.
PEMBAHASAN Definisi Sedekah Politik Sedekah politik merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yaitu kata „sedekah‟ dan kata „politik‟. Secara bahasa, Sedekah berasal dari Bahasa Arab, yaitu ( صذقتshadaqah) yang berarti pemberian kepada orang yang membutuhkan.1 Adapun secara istilah, makna sedekah bisa berkisar pada 3 (tiga) pengertian, yaitu: Pertama, shadaqah adalah
ّالعطٕت حبخغٓ بٍا المثُبت مه هللا حعال, yaitu pemberian yang
dilakukan semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah.2 Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu‟.3 Sedang untuk zakat, dipakai istilah ash shadaqah al mafrudhah.
1
Muhammad bin Mukrim bin Ali al-Ifriqi, Lisan al-Arab, Juz 10 (Beirut: Dar Shadir, 1414 H.), 196. Ali bin Muhammad al-Jurjani, at-Ta‟rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 132. 3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Fikri, 2011), 2051. 2
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 51 Kedua, shadaqah adalah identik dengan zakat, sebab dalam nash-nash syara‟ terdapat lafazh „shadaqah‟ yang berarti zakat. Misalnya firman Allah SWT: ..... ام ِإٕهَم َم َم ْلٕ َمٍا َمَ ْلال ُتم َم لَّن َم ِإت قُت ُتُبُت ُتٍ ْل ٕه َمَ ْلال َمع ِإ لذَمقَماثُت ِإل ْل ُت َم َمش ِإ ِإوَّن َمما ال َّن اا َمَ ْلال َمم َم ا ِإا ِإ “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf)...”.4 Dalam ayat tersebut, „zakat‟ diungkapkan dengan lafazh “ash shadaqaat”. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu‟adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman : ... ٍفأ مٍ أن هللا حعالّ افخشض ٍٕ صذقت ح خز مه أغىٕائٍ فخشد ّ ف شائ... beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka5 Ketiga, shadaqah adalah sesuatu yang ma‟ruf (benar dalam pandangan syara‟). Pengertian ini didasarkan pada hadits shahih riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda : “( ”ال معشَف صذقتSetiap kebajikan, adalah shadaqah).6 Politik secara bahasa berasal dari Bahasa Yunani, politicos atau Bahasa Latin, yaitu politicus yang berarti relatif do a citizen atau relation to citizen (berhubungan dengan penduduk) yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga Negara.7 Dan di dalam Bahasa Arab biasa disebut siyasah. 8 Sedangkan pengertian politik secara istilah dikemukakan secara berbeda oleh para ahli. Menurut Lasswell, politik pada akhirnya adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Sedangkan menurut Weinsein, politik adalah tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan atau memperluas tindakan lainnya. Kemudian menurut Deliar Noer, Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Dan menurut Miriam 4
Al-Qur‟an, 09 (at-Taubah): 60. Muhammad bin Dhalih bin Muhammad al-Utsaimin, Syarh Riyadl as-Shalihin, (Riyadl: Dar al-Wathan li an-Nasyri Juz 5, 1426 H.), 97. 6 Muhammad bin Isma‟il al-Bukhori, Shahih Bukhari, Juz 8 (Damaskus: Dar Thauq an-Najat, 1422 H.), 11. 7 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 48. 8 al-Ifriqi, Lisan al-Arab Juz 6, ….., 108. 5
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 52 Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuantujuan dan pelaksanaan tujuan tersebut. 9 Kemudian menurut Endang, Politik adalah kemahiran untuk menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan.10 Dan menurut al-Burkani, politik adalah ٓاسخلالح الخ ق بإسشادٌ لّ الطشٔق المىج ( فٓ الذوٕا َاٖخشةmengharapkan kebaikan makhluk dengan membimbing mereka ke jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.11 Mencermati beberapa pengertian politik diatas, maka untuk mengartikan politik itu tidak lepas dari aspek mana seseorang melihat politik. Kalau seseorang melihat politik dari aspek Negara, maka politik adalah bagaimana memenej atau mengatur suatu Negara, dan jika melihat dari aspek penduduk, maka politik adalah bagaimana mengatur penduduk, dan jika melihat dari aspek kekuasaan, maka politik adalah bagaimana agar dapat dapat berkuasa. Begitu juga jika melihat dari aspek kepentingan, maka politik adalah bagaimana agar kepentingannya bisa tercapai. Kemudian jika melihat dari aspek jabatan, maka politik adalah bagaimana agar bisa menduduki suatu jabatan, dan sebagainya. Ketika seseorang memandang politik dari aspek kekuasaan atau jabatan, maka baginya politik adalah rencana, strategi dan pelaksanaan yang tujuannya adalah meraih kekuasaan atau menduduki suatu jabatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya akan digunakan berbagai macam strategi, salah satunya adalah sedekah politik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sedekah politik adalah pemberian yang dilakukan tidak semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah, melainkan juga dengan tujuan tertentu yang terkait dengan politik.
9
Fathurin Zen, NU Politik: Analisis Wacana Media, (Yogyakarta: LKIS), 64. Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 140. 11 Muhammad Amim al-Ihsan al-Burkani, at-Ta‟rifat al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 117. 10
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 53 Sedekah Politik dengan Shadaqah, Hadiah, Hibah dan Risywah Ada beberapa istilah yang memiliki kesamaan dengan sedekah politik, yaitu shadaqah, hadiah, hibah dan risywah. kesamaannya adalah bahwa sedekah politik, shadaqah, hadiah, hibah dan risywah adalah sama-sama berbentuk pemberian („athiyyah), namun perbedaannya terletak pada situasi dan kondisi serta tujuan masing-masing. Agar bisa lebih mudah membedakan, berikut ini kami paparkan pengertian dari sedekah, hadiah, hibah dan risywah. 1.
Sedekah, yaitu pemberian yang di tujukan kepada orang yang membutuhkan, dengan tujuan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah.12
2.
Hadiah, yaitu pemberian yang di berikan kepada orang lain, karna maksud memuliakan orang tersebut. 13
3.
Hibah, yaitu memindahkan kepemilikan suatu benda kepada orang lain tanpa meminta imbalan atau cuma-cuma.14 Hibah ini biasanya dilatarbelakangi rasa kasih saying.
4.
Risywah, yaitu pemberian yang bertujuan membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah. 15
Perbedaan antara sedekah politik dengan shadaqah ialah bahwa tujuan shadaqah adalah semata-mata karena mengharapkan balasan pahala dari Allah, sedangkan tujuan sedekah politik ialah mendapatkan hal-hal yang bersifat politik. adapun perbedaan sedekah politik dengan hadiah ialah bahwa tujuan dari hadiah adalah semata-mata untuk memuliakan orang yang diberi, sedangkan tujuan sedekah politik adalah mendapatkan dukungan politik; kemudian perbedaan antara sedekah politik dengan hibah adalah bahwa hibah itu diberikan tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan sedekah politik bertujuan untuk mendapatkan imbalan yang bersifat politis; kemudian perbedaan antara sedekah 12
Ali bin Muhammad al-Jurjani, at-Ta‟rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 132. Ibid, 256. 14 Ibid. 15 Ibid, 111. 13
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 54 politik dengan risywah ialah bahwa risywah bertujuan untuk membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah, sedangkan sedekah politik bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik. Dengan adanya kemiripan antara sedekah politik dengan shadaqah, hadiah, hibah dan risywah, maka sebelum menentukan hukum sedekah politik, terlebih dahulu kami paparkan hukum shadaqah, hadiah, hibah dan risywah.
Hukum Shadaqah Shodaqoh sangat dianjurkan setiap saat, berdasarkan alqur‟an dan as-sunnah. Banyak sekali ayat al-Qur‟an yang memerintahkan shodaqoh. Diantaranya adalah: Allah berfirman: فٕضا ً لً أضعافا ً اثٕشة،ًمه را الزْ ٔ شض هللا قشضا ً ح ىا Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.16 Juga firman Allah swt.: ف ِإلَم ْلٕ ُت ْل َمَأَموخ ُت ْل َم ح ُت ْل َم ُتمُنَم َمَ َمماحُتى ِإ ُتُنَم ِإ َّن ا ْلبخِإغَم َما َمَ ْل ِإً هللاِإ َمَ َمما حُتى ِإ ُتُا ِإم ْله َمخٕ ٍرْلش ٔ َمُتُ َّن "Dan kamu tidak menafkahkan, melainkan karena mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan, kelak akan disempurnakan balasannya sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya".17 Selain itu, nabi juga bersabda: ...ائعا ً أطعمً هللا مه ثماس الجىت
مه أطع
Barang siapa memberi makan orang yang lapar, maka Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga.18
16
Al-Qur‟an, 02 (al-Baqarah): 245. Al-Qur‟an, 02 (al-Baqarah): 272. 18 Ibnu Subki dkk., Takhrij Ahadits ahya‟ Ulumuddin, juz 2, (Riyadl: Dar al-Ashimah li an-Nasyr, 1987), 597. 17
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 55 Berdasarkan nash al-Qur‟an dan hadits di atas, hukum shodaqoh adalah disunnahkan. Akan tetapi kesunnahan tersebut bisa menjadi wajib apabila dinadzari, dan bisa menjadi haram jika tujuannya tidak lagi semata karena Allah swt.
Hukum Hadiah Hadiah adalah sesuatu yang mubah berdasarkan kesepakatan umat, jika tidak ada penghalang syar‟i. Ia menjadi mustahab jika diberikan dalam rangka menyambung silaturahim, kasih sayang dan rasa cinta. Dan memberi hadiah adalah perkara yang disyariatkan manakala seseorang hendak membalas kebaikan. Namun hadiah juga bisa menjadi haram atau mengantarkan kepada keharaman, jika ia berupa sesuatu yang haram atau termasuk dalam kategori sogokan atau sejenisnya.
Hukum Hibah Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam.19 Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya, dalam firman Allah:
ُِاَ ُتوُا َم َم ّ ْلالب ِإ ِإ ِّش َمَالخَّن ْل َم َمَحَمع َم َم … dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa…20
Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi :
.) ٔح ِّل لش ل أن ٔعطّ طِّٕت إٍَٔٔب ٌبت فٕش ع فٍٕا ا ِّ الُالذ فٕما ٔعطّ لُلذي 19
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 254. 20 Al-Qur‟an: 5 (al-Maidah), 2. Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 56 “Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya”.21
Hukum Risywah Risywah menurut bahasa adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.22 Adapun menurut istilah, al-Jurjani mendefinisikan risywah dengan: ( ما ٔعطّ إلبطال حق أَ إلح اق باطلPemberian yang bertujuan membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah). 23 Dan Ibn al-Atsir mendefinisikan risywah dengan: 24 الُص ت ِإلَمّ ْلال َمحا َم ِإت بال ُتملاوعت ( ُتsampai kepada tujuan dengan menyuap).
Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa suatu tindakan bisa dinamakan risywah jika memenuhi unsur-unsur berikut: a. Adanya athiyyah (pemberian) b. Ada niat Istimalah (menarik simpati orang lain) c. Bertujuan: 1. Ibtholul haq (membatalkan yang haq) 2. Ihqaqul bathil (merealisasikan kebathilan) 3. al mahsubiyah bighoiri haq (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan) 4. al hushul alal manafi‟ (mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya) 5. al hukmu lahu (memenangkan perkaranya)
21
Sulaiman Ibn al-Asy‟ath Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, tt), 291. Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi, al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir (Beirut: alMaktabah al-Ilmiyah, tt.), 228. 23 Ali bin Muhammad al-Jurjani, at-Ta‟rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 111. 24 Ibnu al-Atsir, an-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979), 226. 22
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 57 Dari definisi di atas ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah risywah; ArRasyi (penyuap) dan Al-Murtasyi (penerima suap), yang dua-duanya sama-sama diharamkan dalam Islam menurut kesepakatan para ulama, bahkan perbuatan tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nash Al-Qur‟an dan Sunnah Nabawiyah berikut ini: a. Firman Allah ta‟ala: اا بِإاإلثْل ِإ َمَأ َم ْلوخ ُت ْل حَم ْلع َم ُتمُنَم َمَ ح َمأ ْل ُتا ُتُا أ َم ْلم َمُالَم ُت ْل بَم ْلٕ َمى ُت ْل بِإ ْلالبَم ِإ اط ِإل َمَحُتذْللُتُا بِإ َمٍا ِإلَمّ ْلال ُتح َّن ِإاا ِإلخ َمأ ْل ُتا ُتُا فَم ِإشٔ ًا ِإم ْله أ َم ْلم َمُا ِإل الىَّن ِإ ”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” . 25
b. Firman Allah ta‟ala: ج س َّنما ُتُنَم ِإل ْل َم ِإز ِإ أَم َّناالُتُنَم ِإل ُّسحْل ِإ َم ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”.26 Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan „akkaaluna lissuhti‟ dengan risywah. Jadi risywah (suap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT c. Rasulullah SAW bersabda: ص َّنّ َّن سُ ُتل َّن ِٓإ لَمعَمهَم َمس ُت س َّن َم َّن ااُت َم َم ْلٕ ِإً َمَ َم ااِإ َم ٓ َمَ ْلال ُتم ْلشحَم َم الشا ِإش َم “Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap” .27 d. Nabi Muhammad SAW bersabda: « «الششُة فٓ الح: ٔا سسُل هللا َما ال حج؟ قال: »ا ِّل لح وبج بال ِّحج فالىاس أَلّ بً» قالُا “Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (as-suht) nerakalah yang paling layak untuknya.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apa barang haram (as-suht) yang dimaksud?”, “Suap dalam perkara hukum” (Al-Qurthubi 1/ 1708) 25
Al-Qur‟an: 2 (al-Baqarah), 188. Al-Qur‟an: 5 (al-Maidah), 42. 27 Abu Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 3 (Beirut: Dar al-Arab al-Islami, 1998), 16. 26
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 58 Ayat dan hadits di atas menjelaskan secara tegas tentang diharamkannya mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga menjadi mediator antara penyuap dan yang disuap.
Risywah yang diperbolehkan Pada prinsipnya risywah itu hukumnya haram karena termasuk memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan „Risywah‟ (penyuapan) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezhaliman orang lain. Dan dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menerima suap. 28
Hukum Sedekah Politik Untuk menentukan hukum sedekah politik, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan, yaitu: 1.
Apabila seseorang membagi-bagikan uang atau barang kepada masyarakat sematamata karena Allah swt., tanpa bermaksud untuk mendapatkan imbalan berupa dukungan dalam pemilu, maka tindakan ini masuk dalam kategori shadaqah, hukumnya sunnah, dan menerima pemberian tersebut diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadits ث ( ِإوَّن َمما اا َم ْل َمما ُتل بِإال ِإىَِّّٕنا ِإSesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya).29
2.
Apabila seorang politisi telah intens melakukan komunikasi politik dan merasa yakin akan mendapatkan dukungan dari masyarakat pada pemilihan umum, akan tetapi hasil kalkulasi menyatakan bahwa dia pasti kalah dari kompetitor lain yang melakukan money politik. kemudian dia memutuskan untuk ikutan membagikan sedekah politik kepada masyarakat, maka tindakannya tersebut diperbolehkan karena
28 29
Ibnu Hazm, al-Muhalla bil Atsar, Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikri, tt.), 118. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 1, (Damaskus: Dar Thauq an-Najat, 1422 H.), 6.
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 59 darurat. Hal ini dilakukan oleh politisi tersebut demi memperoleh haknya dan untuk mencegah kedzaliman politisi lain.30 Adapun masyarakat penerima sedekah politik tersebut, mereka tetap dihukumi bersalah dan berdosa.31 3.
Apabila seorang politisi telah intens melakukan komunikasi politik akan tetapi masih minder mendapatkan dukungan dari masyarakat atau tidak nantinya. Hasil kalkulasi menyatakan bahwa dia pasti kalah dari kompetitortor lain yang melakukan money politik. kemudian dia memutuskan untuk ikutan membagikan sedekah politik kepada masyarakat, maka seandainya dia menang dan menduduki suatu jabatan, maka pekerjaannya halal, rizkinya juga halal tapi ia telah jatuh dalam zona syubhat. Ada kemungkinan dia menang karena memang didukung dan layak. Namun ada kemungkinan lain, yaitu ia menang karena memberikan sedekah politik. Sehingga kehalalan pekerjaannya dikurangi dosa Risywah. Hal ini sebagaimana orang shalat dengan pakaian ghasab. Sholatnya sah, tapi pahalanya dikurangi dosa ghasab. Adapun masyarakat penerima sedekah politik tersebut, mereka tetap dihukumi bersalah dan berdosa.32
4.
Apabila seorang politisi tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Namun demi ambisi suatu jabatan politik, dia melakukan sedekah politik. Perbuatan pemberi ini jelas haram dan berdosa. Masyarakat yang menerima juga menerima uang haram dan berdosa. Bila kelak ia menjadi menduduki jabatan politik, maka pekerjaan tersebut haram, rizkinya juga haram. Di balik perbuatan sogok ini ada unsur merampas hak orang lain.
30
Musthafa bin Sa‟id as-Suyuthi, Mathalib Ulin Nuha, Juz 6, (Damaskus, al-Maktab al-Islami, 1984), 480 Ibnu Hazm, al-Muhalla bil Atsar, Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikri, tt.), 118. 32 Ibid. 31
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 60 PENUTUP Sedekah politik adalah pemberian yang dilakukan tidak hanya karena mengharapkan pahala dari Allah, melainkan juga dengan tujuan tertentu yang bersifat politis. Ada beberapa istilah yang memiliki kesamaan dengan sedekah politik, yaitu shadaqah, hadiah, hibah dan risywah. kesamaannya adalah bahwa sedekah politik, shadaqah, hadiah, hibah dan risywah adalah sama-sama berbentuk pemberian („athiyyah), namun perbedaannya terletak pada situasi dan kondisi serta tujuan masing-masing. Untuk menentukan hukum sedekah politik, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan, yaitu terkait dengan situasi dan kondisi serta tujuan sedekah.
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016
P a g e | 61 DAFTAR PUSTAKA
Abu Dawud, Sulaiman. Ibn al-Asy‟ath. Sunan Abi Dawud. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah al-Bukhari, Muhammad bin Isma‟il. 1422 H. Shahih Bukhari. Damaskus: Dar Thauq anNajat. al-Burkani, Muhammad Amim al-Ihsan. 2003. at-Ta‟rifat al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah. al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh alKabir. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah. al-Ifriqi, Muhammad bin Mukrim bin Ali. 1414 H. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Shadir. al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. al-Jurjani, Ali bin Muhammad. 1983. at-Ta‟rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. al-Utsaimin, Muhammad bin Dhalih bin Muhammad. 1426 H. Syarh Riyadl as-Shalihin, Riyadl: Dar al-Wathan li an-Nasyri. Anshari, Endang Saifuddin. 2004. Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam. Jakarta: Gema Insani. as-Suyuthi, Musthafa bin Sa‟id. 1984. Mathalib Ulin Nuha. Damaskus: Al-Maktab alIslami. at-Tirmidzi, Abu Isa. 1998. Sunan at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Arab al-Islami. az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikri. Firmanzah. 2007. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ibnu al-Atsir. 1979. An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar. Beirut: al-Maktabah alIlmiyah. Ibnu Hazm. Al-Muhalla bil Atsar. Beirut: Dar al-Fikri. Ibnu Subki dkk. 1987. Takhrij Ahadits ahya‟ Ulumuddin. Riyadl: Dar al-Ashimah li anNasyr. Zen, Fathurin. 2004. NU Politik: Analisis Wacana Media. Yogyakarta: LKIS.
Asmawi Tamaddun Volume 1, Nomor 1, September, 2016