PEMERINTAHKABUPATENKAFIANGANYAR PERATURAN DAERAHKABUPATENKARANGANYAR
oMoR 'Ji'R:'
rzrruiloxnsr DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKARANGANYAR,
Menimbang :
a.
tanahbagikepentingan bahwadalamrangkauntukpemanfaatan penanamanmodal perlu dilakukanperencanaan,pengawasan dan pengendalianagar sesuaidenganrencanatata ruangwitayah KabupatenKaranganyar; bahwa Peraturan Daerah KabupatenKarang4nyarNomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusilzin PeruntukanPenggunaan Tanah sudah tidak sesuai lagi, olelr karenaitu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkanpertimbangan tersebuthuruf a dan huruf b, perlu menrbentukPeraturanDaerah KabupatenKaranganyar tentanglzin Lokasi; '
Mengingat :
1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahurr1950 tentangPembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Pemerintah ProvinsjJawaTengah; 2 . Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960tentangPeraturanDasar Pokok-pokokAgraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublik fndonesiaNontor2043); 3. l.fndang-Undang'Nonror 20 Tahun1961tentangPencabutan HakhakAtasTanahdan Benda-benda yangada diatasnya(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1961 Nomor258, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesialriomor2106); Undangl-UndangNornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran,Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegara RepubtikIndonesia Nomor'3209);
5. Undang-UndangNomor I Tahun 1997 tentang Dokumen (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1997 Perusahaan Nomor 18, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3674); 6.
Undang-UndangNomor 23 Tahun' 1997 tentattg Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nlomor68, TambahanLetnbaranNlegaraRepublik Nomor3699); Inrlonesia
7.
Nomqr 32 Tahun 2OO4tentangPemerintahan Urrdang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Daerah Nopor 125, TarnbahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4437),sebagairnanatelah beberapakali diubahterakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Nomor32 Tahun 2004 PerubahanKeduaAtas Undang-Undang tentang PemerintahanDaerah (LernbaranNegara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor59, TanrbahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomora$4r'.);
8.
Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah Undang-Undang dan RetribusiDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3685), sebagaimanatelah diubah dengan Atas Undang'$ndangNomor34 Tahun2000tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2000 Nomor246,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNornora0a4;
9.
Undang-Undang Nornor26 Tahun2007tentangPenataanRuang (LemharanNegaraRepublikIndonesiaTahun 2.OA7Nomor68, TambahanLembaranNegaraReprrbtiklndonesiaNomora725\;
1 0 . PeraturanPernerintahNomor 27 Tahun 1999 tentangAnalisis Mengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor59, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3838); 1 1 . PeraturanPemerintahNomor66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (LernbaranNegara Republik IndonesiaTahun 2001 Nornor 119, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4139); 12. PeraturanPenrerintahNomor38 Tahun 2OO7 tentangPembagian UrusanPemerintahan AntaraPemerintatr, Pemerintahan Daerah Provinsidan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun 200'l Nontor82, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomoraft7\: 1 3 . PeraturanPemerintahNomor26 Tahun2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Jndonesia Tahun2008 Nomor59, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomora8$);
1 4 . l(eputusanPresidenNomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasionaldi BidangPertarrahan; 1 5 . PeraturanDaerah KabupatenDaerah Tingkat ll Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentangRencanaTata RuangWilayah Kabupatenl(aranganyar(LembaranNegaraRepubliklndonesia. T'ahun1999 lrlomor135 Seri D.lll)sebagaimanatelah diubah dertgan PeraturanDaerah KabupatenKaranganyarNomor 6 Tahun2AO3tentang PerubahanKesatuatas PeraturanDaerah KabupatenDaerahTingkatll Karanganyar Nomor 2 Tahun1999 tentangRencanaTata RuangWilayahKabupatenKaranganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor10 SeriES) 1 7 . PeraturanDae.rahKabupatenKaranganyar Nomor12 Tahun2007
tentangPenyiclikPegawaiNegeriSipilDaerah(LembaranDaerah KabupatenKananganyar 1'ahun2007'Nomor12); 1 8 . PeraturanDaerahKabupatenKarangarryar Nomor7 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran DaeralrKabupaten Tahun2008Nomor:7). Karanganyar
DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWTKIIATIRAKYATDAERAHKABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKAP.ANGANYAR MEMUTUSI(AN : Menetapkan : PERATURAI'I DAERAHTENTANGlZlN LOKAS|.
BAB I KETENTUAN UMUM '
Pasal1
DalamPeratuianDaerahiniyangdimaksuddengan: 1. DaerahadalahKabupaten Karanganyar; 2. PemerintahDaerahadalah Bupati besertaperangkatDaerah sebagarunsurpenyelenggara pemerintahan daerah; 3. BupatiadalahBupatiKaranganyar; 4. Pejabatyang ditunjukadalah pegawaiyang diberi tugas di bidangretribusidaerahsesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku;
5. BadanadalahsuatubentukusahayangmeliputiPerseroanTerbatas,Perseroan Perseroanlainnya,BadanUsahaMilik Negara,BadanUsahaMilik Kornanditer, Perkumpulan, Daerahdengannama dan dalam bentukapapun,persekUtuan, Firma,Kongsi,Koperasi,Yayasanatau Organisasiyang sejenis,Lembaga,Dana Pensiun,bentukusahatetapsertabentukusahalainnya; modalyangmenggunakan modaladalahadalahusahamenanamkan 6. Penanaman fasilitassesudidenganperaturanperundangrnaupunyangtidakmenggunakan yang berlaku; undangan tata ruang; 7. RencanaTataRuangadalahhasilperencanaan 8. lzin Lokasiadalahizin yang diberikankepadaperusahaanuntuk memperoleh tanah yang diperlukandalam rangka penanamanmodal yang berlaku pula tanah tersebutguna sebagaiizin pemindahanhak, dan untuk menggunakan modal; usahapenanaman keperluan hukumadatatastanahdan isinyadalam 9. Hakatastanahadalahhak persekutuan wilayahnya. lingkungan l0.Kawasan industri adalah kavuasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapidenganprasarana,saranadarrfasilitaspenunjang KawasanIndustri. dan dikelolaolehPerusahaan lainnyayangdisediakan 11.Srfe plan (rencana tapak) adalah gambaran /peta rencana peletakan dalam_skalabatas-batas dengansegala unsurpenunjangnya bangunan/kapling luaslahantertentu; umum; 12.Fasilitas umumadalahfasilitasyangdisediakanuntukkepentingan 13.Fasilitassosialadalahfasilitasyang disediakanoleh pemerintahatau swasta untukmasyarakat; adalahsetiapbentukusahayang melakukankegiatansecaratetap 14.Perusahaan dan terus menerusdengan tujuan memperolehkeuntunganlaba, baik yang olehorangpribadimaupunbadanyangberbentukbadanhukum diselenggarakan atau bukan badan hukum, yang didirikandan berkedudr:kan dalam wilayah NegaraRepubliklndonesia; 15.Perizinan tertentuadalah kegiatantertentuPemerintahDaerahdalam rangka pemberianizin kepada orang pribadi atau badan yangrdimaksudkanuntuk pembinaan, pengaturan, pengendalian,dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumberdayaalam,barang,prasarana, sarana atau falilitas tertentu guna melindungikepentinganumum dan menjaga kelestarianlingkungan; 16.NilaiJual Objek Pajak (NIJOP)adalah lrarga rata-ratayang diperolehdari transaksiiual beliyangtejadisecarawajar,dan bilamanatidakterdapattransaksi jualbeli. 17.Daluwa.rsa adabh \ewatryaktu; lS.RetribusiDaerahyang selanjutnyadisebutRetribusiadalah pungutandaerah sebagai pembayaranatas jasa atau pemberian izin tedentu yang khusus disediakandan/ataudiberikanoleh PemerintahDaerahuntukkepentinganorang pribadiataubadan; ll.Wajib Retribusiadalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusidiwajibkanuntukmelal
21.SuratSetoranRetribusiDaerahyang disingkatSSRD adalahSurat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaranatau penyetoran retribusiyang terutangke Kas Daerahatau ke tempat pembayaranlain yang ditetapkanolehBupati; 22.Surat KetetapanRetribusiDaerahyarlg disingkatSKRD adalahSurat ketetapan retribusiyangmenentukanbesarnyapokokretribusi; 23.SuratKetetapanRetribusiDaerahLebih BayaryangdisingkatSKRDLBadalah Surat ketetapan retribusr yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran kardnajumlahkreditretribusilebihbesardaripadaretribusiyangterutang retrib'usi terutang; atautidakseharusnya 24.Surat Tagihan RetribusiDaerah yang disingkatSTRD adalah Surat untuk berupabungadan/atau melakukan tagihanretribusidan/atausanksiadministrirsi denda; pegawainegerisipil ataupejakrat 25.PenyidikadalahpejabatpolisirepublikInclonesia yang wewenang lkhusus oleh Undang-Undang untuk melakukan diberi tertentu penyidikan. TindakPidanaadalah serangkaian tindakanyang dilakukanoleh 26.Penyidikan penyidikuntukmencariatarrmengumpulkan buktiyangderrganbuktritu membuat terangtindakpidana. Kabupaten Karanganyar. 27.KasDaerahadalahKasPemerintah BAB II
tztNt.or(Asl I
Pasa!2 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkanlokasi tanah atau membebaskan tanahuntukpenanamanmodal,wajibmendapatkan izin lokasidari BupatiatauPejabatyangditunjuk. (2) Lokasi tanah yang dapat diberikan izin tokasi adalah tanah yang menurut RencanaTata Ruangyang berlakudiperuntukanbagi penggunaanpenanaman modal yang akan dilaksanakanoleh orang pribadi atau badan menurut persetuiuan penanamanmodalyang dipunyainya. (3) lzin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidakdapatdipindahtangankan tanpa seizinBupatiatauPejabatyangditunjuk. (4) Tata cara dan persyaratanpengajuanizin sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditetapkandenganPeraturanBupati. Pasal 3 lzinsebagaimana dimalcsud dalamPasal2.tidakdiperlukan dalamhai : a. orang pribadiatau badan yang mendirikanusaha dengan tuas lahan usaha kurang dari200mete:'persegi; b. tanahyang akan diperolehdiperllukan dalamrangkapelaks:lnaanusahaindustri dalamkawasanindustriyang disediakan olehpemerintahDaerah. c. tanah Yang.dikuasaioleh PenrerintahDaerah dan digunakanuntuk usaha daerah/BUMD; d. tempatpemakamanumumrnilikPemerintahDaerah: e. tempatpendidikan,pelayanankesehatanselainrumahsakit,saranbperibadatan, pantiasuhan,fasilitasperdagangan dan kegiatanusahalainnyamilikpemerintah
Daerah'
ilpd- 4-q.
BAB III JANGKA WAKTU IZIN Pasal 4 Jangkawaktuberlakunyaizin lokasiditetapkan sebagaiberikut: a. Untuk tanah denganluas 200 (dua ratus)meter persegisampaidengan5.000 (limaribu)meterpersegiditetapkan selama6 (enam)bulan; b. Untuk tanah denganluas di atas 5.000 (lima ribu) meter persegiditetapkan selama2 (dua)tahun. BAB IV HAK DAN KEWAJIBANPEMEGANGIZIN Pasal 5 (1) Apabilatanah yang dimohonkanbelum dikuasai,maka pemeganglzin Lokasi diizinkan untuk membebaskantanah dalam areal lzin Lokasi dari hak dan kepentinganpihak lain berdasarkankesepakatandengan pemeganghak atau pihak yang mempunyaikepentingantersebutdengan cara sewa, jual beli, pemberiangantikerugian,konsolidasitanahataucara lain sesuaiketentuanyang berlaku. (2) Sebelumtanahyangbersangkutan dibebaskanoleh pemegbngEin Lokasisesuai denganketentuanpada ayat (1), nrakasemua hak atau kepentinganpihak lain yang sudahada atas tanahyang bersangkutan tidak berkurangdan tetapdiakui, yang menuruthukumdipunyaioleh pemeganghak termasukkewenangannya atastanahuntukrnemperoleh tandabuktihak (sertifikat),dan kewenanganuntuk menggunakandan memanfaatkantanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanyasesuai rencanatata ruang yang berlaku,serta kewenanganuntuk mengalihkannya kepadapihaklain. pihak-pihaklainatastanah (3) Pemeganglzin Lokasiwajibmenghomutikepentingan yang belumdibebaskansebagaimana dimaksudpada ayat (1), tidak menutup atau rnengurangiaksesibilitasyang dimiliki masyarakatdi sekitar lokasi, dan menjagasertamelindungikepentinganumum. (4) Sesudahtanah yang bersangkutandibebaskandari hak dan kepentinganlain, maka kepada pemegang lzin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikankewenangankepadanyauntukmenggunakan tanahtersebutsesuai dengankeperluanuntukmelaksanakan rencanapenanamanmodalnya. Pasal 6 (1) Pemeganglzin Lokasiperumahanyangluasnyadibawah50.000(limapuluhribu) meter persegidiwajibfanmenyediakanfasilitasumum dan fasilitassosialyang dituangkandalam site plan (rencanatapak) perumahansebagai bagian dari persyaratan permohonanlzin Lokas!Perumahan. (2) Tata cam penyediaandan penyerahanFasilitasUmumdan FasilitasSosialdiatur lebihlanjutdenganPeraturanBupati.
Pasal 7 (1) Pemegangizin lokasiuntukperumahanyang sesuaidenganrencanatata ruang denganluas lahan50.000(lima puluh ribu) meterpersegiatau lebih,diwajibkan membiayaidan/ataumembangunrumah sangatsederhanabesertafasilitasnya seluas20 o/o(duapuluhpersen)dari arealmanfaatsecarakomersial. (2) Pemegangizin berkewajibanmenggantiprasaranadan saranakota yang ada di dalamlokasi/lahan yangdimohon. (3) Tata cara pelaksanaankewajibansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan (2) diaturlebihlanjutolehBupati.
BAB V NATIA,OBYEKDAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 8 (1) Dengannama Retribusilzin Lokasi dipungutpembayaranatas pemberianlzin Lokasi. (2) Obyek Retribusiadalah setiap pemberianlzin Lokasi dan perpanjanganlzin Lokasi. (3) Wajib Retribusiadalahorang pribadiatau badan yang memperolehlzin Lokasi dan perpanjangan lzin Lokasi.
BAB VI GOLONGANRETRIBUSI Pasal 9 lzin Lokasidigotongkan dalamRetribusiPerizinanTertentu.
BAB VII CARAMENGUKUR TINGKATPEI'IGGUNAAN .JASA Pasal 10 Tingkatpenggunaanjasa retribusiizin lokasi diukur berdasarkanjenis kegiatan usaha,hargatanahberdasarkan(NJOP)dan luas lahan.
BAB VIII PRINSIPPENETAPAN, STRUKTURDANBESARNYA TARIFRETRIBUSI
Pasal11 izin lokasiadalahuntul<memperolehpendapatan Prinsippenetapantarif r,etribusi pengendalian dan administrasi. biayapefayanan, denganmempertimbarrglcan .,
*: "
Pasal 12
sebagaiberikut: (1) Strukturdan besarnyatarif retribusiizin lokasiditetapkein a. untuklokasilndustrisebesar0,5 o/o(nol koma lima persen)dari hargatanah (NJOP)dikalikanluastanah; b. untuk lokasiperdagangandan usahajasa sebesar0,4 % (nol koma empat persen)darihargatanah(NJOP)dikalikanluastanah; tipe menengahkeatas/ Realestatesebesar0,5 o/o c. untukLokasiPerumahan (nolkomalimapersen)darihargatanah(NJOP)dilcalikan luastanah; d. untuk LokasiPariwisataclan Perhoteiansebesar0,5 % (nol koma dua lima persen)dari hargatanah(NJOP)dikalikanluastanah; e. untukLokasiPerurnahan RumahSangatSederhana(RSS)sebesar0,3 % (nol komatigapersen)darihargatanah(NJOP)clikalikan luastanah; f. untukLokasiSektorPerkebunan, Perlkanandan Petelnakansebesar0,25 o/o (nol koma dua puluh lima persen)dari hargatanah (NJOP)dikalikanluas tanah. (2) Perpanjangan izin lokasi dikenakanretribusisebesar25 olo(dua puluh lima persen)dari tarifsebagaimanadirnaksudpadaayat (1). BAB IX WILAYAHPF.MI.JNGUTAN Pasal 13 Retribusi terutangdipungutdi WilayahDaerah.
BAB X SAAI' RETRIBUSIT ERUTANG Pasal 14 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan.
BABXI IATA CARAPEMUNGUTAN Pasal15 (1) Pemungutan retribusi tidakdapatdiborongkan. (2) Retribusidipungut dengan rnenggunai<arr SKRD atau dokumen tain yang dipersamakan.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal16 (1) PembayaranRetribusidilakukandi Kas Daerahatau'tempatlain yang ditunjuk sesuaiwaktuyang ditentukandenganmenggunakanSKRD,SKRDJabatandan SKRDTambahanataudokumenlainyangdipersamakan. (2) Dalam hal pembayarandilakukanditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerinraanretribusihanusdisetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerjaataudalamjangkawaktuyang ditentukanoleh Bupati.
Pasal17 (1) Pembayaran Retribusiharusdilakukansecaralunasdan tunai. (2) Bupatiatau Pejabatyang ditunjukdapatmemberikanizin kepadaWajib Retribusi untukmengangsurRetribusiterutang dalamiangkawaktutertentudenganalasan jawabkan. yangdapatdipertanggung (3)TataCaraPembayaranRetribusisebagairnana dimaksudpadaayat (2) ditetapkan olehBupati. (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkanWajib Retribusiuntuk menundapembayat'an Retribusisampaibataswaktu yang ditentukandengan yang alasan dapatdipertanggungjawabkan. Pasal18 (1) Pembayaran Retribusisebagaimana dimaksuddatamPasat16 diberikanTanda BuktiPembayaran. (2) Bentukdan isi tandarbukti PembayaranRetribusisebagainranadimaksudpada ayat(1) ditetapkan olehBupati.
BAB XIII SANKSIADMINISTRASI Pasal19 (1) Dalam hal wajib retribusitidak rnembayartepat pada walctuyang ditentukan berupabungasebesar atau kurangmembayarclikenakansanksiadministrasi Zo/o(dua persen)setiap'bulancjariretribusiyang terutangatatt kurangdibayar STRD. denganmenggunakan (Z) Bagi orang pribadiatiaubadan yang terlambatmengurusizin lokasi padahal kegiatan pada lokasi tanah yang bersangkutan telah ada usaha maka dikenakan denda keterlambatan pembangunan/kegiatan izin lokasisebesar 50% (limapuluhper'sen)dari retribusiizin lokasi mengurLts yangditetaPkan.
I'
(3) Apabilakegiatanusahatelahberdiripadahaltidaksesuaidengantata ruangdan tidak dapat dipertimbangkanuntuk diizinkan maka kegiatan usaha atau bangunanusahayang telah berjalantersebutwajib dibongkaratas biayadan tanggungjawabpe.milik kegiatarn usaha.
BABXIV TATACARAPENAGIHAN Pasal 20 (1) Surat Teguranatau Peringatansebagai awal tindakanpenagihanretribusi dikeluarkan segerasetelah7 (tujuh)harisejaktanggaljatuhtempopembayaran. (2\ Dalam jangka waktu 'l (tujuh) hali setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, WajibRetribusiharusmelunasiRetribusinya yangterutang. (3) Surat Teguran atau Peringatan'sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkanolehBupati
BABXV TATACARAPENGURANGAN , KERINGANANDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
(1) Bupati dapatmemberikan pensurfi:::l"rinsanandanF,embebasan Retribusi. (2) Tata cara pemberianpengurangaR,keringanandan pembebasanRetribusi sebagaimana dimaksudpadaayat (1) ditetapkan olehBupati.
BAB XVI KETENTUANPIDANA
Pasal 22 (1) Pelanggaranterhadapketentuandalam PeraturanDaerah ini, diancam pidana kurunganpalinglarna 3 (tiga)bulan atarrdenda paling banyak Rp 50.000.000,(limapuluhjuta rupiah). (2') Tindakpidanasebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah Pelanggaran. (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud ,ayat (1) pelanggaranatas PeraturanDaerah ini diancamdengan pidana berdasarkanketentuanpenataan ruangyang berlaku.
BABK/II PENYIDIKAN Pasal23 ,Pemerintah Daerahdiberi (1) PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudi Lingkungan penyidikan tindakpidana wewenangkhusussebagaiPenyidikuntukmelakukan dibidangR,etribusiDaerah sebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang Nomor8 Tahun1981tentangHukumAcaraPidana. (2) Wewenangpenyidikse[agaimanadimaksudpadaayat(1) adalah: a. menerirnalaporarrataupengaduandari seseorangmengenaiadanyatindak pidarraataspelanggaran PeraturanDaerah; pertamadanpemeriksaan ditempatkejadian; tindakarr b. melakukan tandapengenaldiri; dan memeriksa c. menyuruhberhentiseseorang d. melakukanpenyitaanbendaatausurat-surat, sidikjari dan mernotret.seseorang; e. mengambil f. memanggilorang untuk didengardan diperiksasebagaitersangkaatau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukandalam hubungannyadengan perkara; pemeriksaan h. rnengadakanpenghentianpenyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikbatrwatldakterdapatcukupbuktiatauperistiwatersebutbukan melaluipenyidikmemberitahukan tindakpidanadan selanjutnya merupakan haltersebutkepadapenuntutumum,tersangkaataukeluarganya; i. mengadakan tindakan lain dipertanggungjawabkan ;
menurut
hukum
yang
dapat
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal24 Denganberlakunya PeraturanDaerahini, makalzin Peruntukarr Penggunaan Tanah (IPPT)yang telah dikeluarkan pada saat PeraturanDaerahini diundangkan masih tetapberlakusampaidenganmasaberlakurrya habis.
I,
BAB XIX KE ENTUA,N PENUTUP Plqal 25
' ,
i r,
Denganberlakunya Peraturan Daerahini rnaka: a. PeraturanDaerah KabupatenKaranganyarNomor 17 Tahun 1998 tentang penggunaantan-ah; Retribusilzin Perurrtukan .Nomor 16 Tahun 2001 b. PeraturanDaerah KabupatenKaranga;.ryar tentang pertinian RetribusiPerubahan status.Tanah ke Nonpertanian; dicabutdan dinyatakan tidakberlaku. Pasal26 Peraturan Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. peratutanDaerah memerintahkan pengundangan lgtt setiaporangmengetahuinya, ini denganpenempatannya dalannLembaranDaerairKa-bupateir"run!"nyar.
Ditetapkan di Karanganyar 1 4J u l i 2 0 0 9 GANYAR,
I H j .R |N A Diundangkandi Karanganyar
NGSIH,S.Pd.,M.Hum.
1 4J u l i 2 0 0 9 KABUPATENKARANGANYAR
DS. DAERAHKABUPATEN KAMNGANYARTAHUN2009 NOMOR12
