c2/2
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA OMOR 207 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nemor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Wayang;
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor
8
Kepegawaian sebagaimana Nomor 43 Tahun 1999;
Tahun telah
1974
diubah
tentang
dengan
Pokok·pokok
Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Namar 10 Tahun Peraturan Perundang~undangan:
2004
tentang
Pembentukan
5. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara:
6. Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan UrldangUndang Nomor 12 Tahcn 2008;
7. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prov;nsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatunn Republik Indonesia:
8.
P~raturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah:
Peng~lolaC:l;"\
2
g. Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine~a !nslansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomar 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah: 13. Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah;
ernar 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomar 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubemur Nomar 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG. BAS I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Oaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektaral adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pravinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Kepala Dines adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 10. Unit Pengelola Museum Wayang yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Museum Wayang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Museum Wayang.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Museum Wayang.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3 (1) Unit Pengelola Museum Wayang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengelolaan Museum Wayang. (2) Unit Pengelola Museum Wayang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4 (1) Unit Pengelola Museum Wayang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Wayang. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Museum Wayang mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola; c. pengusulan pengadaan koleksi serta sarananya; d. penyelenggaraan publikasi, pameran koleksi dan pemasaran; e. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi; f.
penyimpanan, penataan, pemeliharaan dan perawatan koleksi;
g. penelitian koleksi, h. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural masyarakat;
kepada
4
i.
penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan museum;
j.
pelayanan informasi tentang wayang;
k. pelaksanaan pUbtikasi kegiatan Unit Pengelola; I.
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
m. pelaksanaan kegiatan kerumahlanggaan dan ketatausahaan: n. pelaksanaan upacara dan pengaturan aeara Unit Pengelola; o. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola: dan
p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.
BAB IV ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari: 3. Kepala Unit; b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pameran dan Edukasi; d. Seksi Koleksi dan Perawatan; dan e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraluran Gubernur ini. Pasal 6 Kepala Unit Pengelola mempunyai tugas : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Unit Kerja Perangkat Daerah danlatau Instansi Pemerintah/Swasta terkait. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tungsi Unit Pengelola. Pasal 7 (1) Sllbbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Stat Unit Pengelola
da1am pelaksanaan administras; Unit Pengelola. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertang9un9 jawab kepada Kepala Unit.
5
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan Iingkup
tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola;
d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola;
e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola,
f.
melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit Pengelola;
g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; h melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Unit Pengelola; i.
melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola;
j.
memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
k. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan acara Unit Pengelola: I.
melaksanakan publikasi kegiatan Unit Pengelola;
m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola; n. memproses penerbitan sertifikasi koleksi museum: o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang terkait dengan tug as Subbagian Tata Usaha: dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Seksi Pameran dan Edukasi merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pameran dan edukasi Museum Wayang. (2) Seksi Pameran dan Edukasi dipimpin oleh sesrang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Seksi Pameran dan Edukasi mempunyai tug as: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
(DPA)
Unit
c. menyusun standar dan prosedur pelayanan jasa Museum Wayang; d menyelenggarakan pameran koleksi Museum; e. mengadakan kerja sama, baik dengan Instansi Pemerintah maupun badan swasta/masyarakat, untuk menyelenggarakan pameran; f. melaksanakan bimbingan edukatif kultural dan memberikan informasi i1miah:
6
g. mengadakan bimbingan teknis di lembaga-Iembaga pendidikan dan tempat lain dalam rangka menyebarluaskan arti dan fungsi museum; h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan, kegiatan humas dan pemasaran museum;
i. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Pameran dan Edukasi; dan J.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pameran dan Edukasi.
Pasal 9 (1) Seksi Koleksi dan Perawatan merupakan Satuan Kerja Uni Unit Pengelola dalam pelaksanaan pengadaan, pemeHharaan dan perawatan koleksi.
(2) Seksi Koleksi dan Perawatan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Seksi Koleksi dan Perawatan mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan tingkup tugasnya; c. menyusun standar penyediaan, pemeliharaan dan perawatan koleksi; d. mengadakan inventarisasi dan pengkajian koleksi: e. melaksanakan penelitian koleksi dan etnografi; menyelenggarakan penyajian dan penataan koleksi baik bersifat permanen maupun temporer: 9 membuat deskripsi dan catatan tentang identifikasi, registrasi dan katalogisasi koleksi;
f.
h. melakukan seleksi dan menentukan suatu benda untuk diusulkan menjadi koleksi museum; i.
melaksanakan pembuatan dokumentasi atas koleksi yang diterima baik proses pembuatannya maupun kegunaan dan fungsinya dalam Iingkungan sosial budaya:
j.
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan koleksi;
k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Koleksi dan Perawatan; dan
I.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Koleksi dan Perawatan. Pasal10
(1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola. Pasal 11 (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Sub elompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ditetapkan Kepala Unit.
7
(2)
Subkelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok ~abatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3) Ketua Subketompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit dari Pejabal Fungsional yang dihormati dj kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integrltas) yang dimiliki.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan. BAB
v
ESELON
Pasal12 (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Struktural Esslon III.A. (2) Kepala Sub bag ian Tala Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.
(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal9 aya! (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA BAB VI
TATA KERJA
Pasal13 (1) Unit Pengelola delam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang·undangan. (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait. dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.
Pasal14 Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pad a Unit Pengelola, wajib melaksanakan tugas masing·masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan serta menerapkan prinsip koordinasi. kerja sarna, integrasi. sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas. transparansi. efektivitas dan efisiensi. Pasa115 (1) Kepala Unit. Kepata Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola, wajib memimpin. mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas. membina dan menilai kinerja bawahan masingmasinQ.
8
(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pad a Unit Pengelola, wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangwundangan. Pasal 16 Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola, wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing~masing serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan
Pasal 17 (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan. (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masjng. Pasal18 (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola sebagai bag ian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 19 (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bag ian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. BABV11I KEUANGAN Pasal 20 (1) Belanja pelaksanaan tug as dan fungsi Unit Pengelola dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9
(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.
Pasal21 (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola merupakan pendapatan daerah. (2) Pengelolaan pendapatan sebagarmana dimaksud
pada
ayat (1),
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah. BAB IX ASET
Pasal 22
(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pad a £lyat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal 23 (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian. hibah dan bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola dalam rangka melaksanakan tug as dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah. (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah. BAB X FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal24 (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pameran dan Edukasi dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan sebagai bawahan langsung. (2) Kepala Subbagian Tala Usaha dibantu sebanyak~banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung
(3) Kepala Seksi Pameran dan Edukasi dibantu sebanyak·banyaknya oleh 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Umumrrertentu sebagai bawahan langsung.
10
(4) Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung.
(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2), ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(6) Rincian formasi jabalan sebagaimana dimaksud pada aya! (5), menjadi aeuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola. Pasal25
(1) Standar peralatan kerja minimal sellap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubemur ini. (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi aeuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola. BAB XI PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 26
(1) Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan. bulanan danlatau sewaktu-waktu kepada Kepara Dinas. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). antara lain meliputi laporan :
a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; b. keuangan; c. kinerja; d. kebutuhan. kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; e. akuntabilitas; dan f. pelaksanaan kegialan. Pasal 27 Dalam rangka akuntabilitas. Unit Pengelola mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sislem pengendalian internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. BAB XII PENGAWASAN Pasal 28 Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan c. Inspektorat.
11
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit
Pelaksana
Teknis
di
Lingkungan
Dinas
Kebudayaan
dan
Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 30 November 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
Oiundangkan di Jakarta padatanggal 9 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 212
Lampiran I
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor
207 TAHUN 2010
Tanggal
30 November 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG
KEPALA UNIT
I
I SUBBAGIAN TATA USAHA
I
I
SEKSI
SEKSI
PAMERAN DAN EDUKASI
KOLEKSIDAN PERAWATAN
SUBKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
.
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK
A JAKARTA,
lampiran II : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
207 TAHUN 2010 30 November 2010
FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG
No
!
1
,
IVA
1
-
51 Humaniora Diklal Kepemimpinan Tk IV Diklal Administrasi Perkantoran Oiklal Adminislrasi Kepegawaian Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklal Bahasa Asing Diklat Teknis Kepariwisalaan Diklal Teknis Permuseuman Diktat Teknis Seni Budaya
-
o I" Adminislrasi Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Satminkal/Kearsipan Diklal Komputer
Pranata Komputer
-
0111 Komputer Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Komputer Perkantoran
Pengurus Rumah I angga
- ~.~11 Admimslrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
-
Kepala Unit
-
!
Jumlah
III.A.
Syaral Pendidikan
-
2
Eselon
$1 Ilmu Sejarah/Sosial/Budayaf Museologi Diklat Kepemlmpinan Tk III Diktat Manajemen Perkantoran Diklat Manajemen Keuangan Dlklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklal Bahasa Asing Diklal Komputer Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
Nama Jabatan
Jumlah Kepala 5ubbagian Tata Usaha
1 j -
,
Pengadministrasi Umum
I , ~endahara l-'engeluaran Pembantu Caraka
3
,
-
Jumlah Kepala 5eksi Pameran dan Edukasi
-
D III Akunlansi Diklat Bendaharawan Diklat Kompuler
-
SMAlSederajal Diklat Arsiparis
-
I
, , 1
1
I
-
-
I.
1
-51 Sejarah/SoslallBudayai Museologi Diklat Kepemimpinan Tk IV Oiklat Manajemen Tata Pamer Diklat Bahasa Asing Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
1--
IVA
, ,
6
2
Syara! Pendidikan
Nama Jabatan
No
Eselon
- o 1111;'r;nUMmUniKaSllbos,a, - Diklal Komputer - Diklat Bahasa Asing
I r'8tugas InTOrmaSI
Jumlah I
- Diklat Teknis Kepanwisataan - Diklat Teknis Permuseuman
t-'emanau VVIS81a
-
Diklat Teknis Seni Budaya
-
~)HI
~oa
angan arawl an
- Diklat Komputer - Diklal Pemandu Wisala - Diklal Bahasa Asing - Diklat Teknis Kepanwisataan - Diklal Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya ~
t-Jetugas I-'romosl
!::!.,lrrP~dalangan Karawltan
- Oiklat - Diklat - Diklal - Diklal - Diklal
Komputer Bahasa Asing Teknis Kepanwisataan Teknis Permuseuman Teknis Seni Budaya
1
,
uma , 4
I
~epala ~ek.SI
KOleK51 dan
Perawatan
!
IVA
- ".' oeJaraniOOSlalieudayal Museologl - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Manajemen Tata Pamer - Diklal Bahasa Asing - Diklal Teknis Kepanwisataan - Diklal Teknis Permuseuman - Diklal Teknis Seni Budaya
,
- !d ..II.1 ur:nu ;:)osiall/?uaaya
I t\uralOr
- Dtklat Konservasl
- Diklat Bahasa Asing
-
!
Iden!lf,kasl eUdaya
I
tengawas Budaya
~angunan
S1 Sejarah/Sosialf udaya! Museologi Diklat Kepemimpinan Tk IV Diklal Manajemen Tata Pamer Diklal Bahasa Asing Diklat Teknis Kepanwisataan Diklal Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
- ~.,II,I ,llrnu eUdaY<;iJ::::iOSlal - Dlklat Konservasl - Diklat Bahasa Asing ,_ - Oiklal Teknis Kepanwisataan - Diklal Teknis Permuseuman - Diklal Teknis Seni Budaya eagar
- ~ ..II,I .1I,mu :::;oslal/.~udaya - Dlklat Konservasl - Diklat Bahasa Asing - Diklat Teknis Kepanwisataan - Diklal Teknis Permuseuman - Diklal Teknis Seni Budaya
, I I
, I
L I I
uma
I
Total
16
c
GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSUS IBUK TA JAKARTA,
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Lampiran III
Nomor Tanggal
207 TAHUN 2010 30 November 2010
STAN DAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG
No I
Nama Jabatan
Peralatan Keria Minibus Notebook Printer TeleDon White Board
Ke ala Unit
--
,
Ke ala Subbanian Tata Usaha
11
Notebook Printer TeleDan White Board .~gKabinet
Penoadministrasi Umum
1
I I, I
2
3
- ..
-
I
Fax Mesin Absensi Filling Kabinet Mesin Ketik
,, 1
Komouter Printer Teteoon Fillinn Kabinet
-
-5 Caraka
111
,
---
,
-
1
I
1
I Komouter I Mesin Hituna
,
Brankas Mesin Pennhancur Kertas I Telepon FillinQ Kabinet
I
I
Komouter Printer TeleDon Filhno Kabinet
,,
Printer leleooo Fillino Kabinet 1Perala Ian r.erJa
1
,
,
unit unit
I
buah
I
buah
I
I
1 1 1
unit buah
1 1 1
unit unit buah buah
,, ,
1 1
1 ell.nJS
I
unit buah buah unit buah buah
-1 1
,
Kompuler
Petugas lnformasi
I I
Seneda Motor Fillina Kabinet
Ke ala Seksi Pameran dan Edukasi
unit unit buah buah
1
,
I
unit unit buah unit unit buah buah
1 1 1
LCD 'projector Laya rlscreen
Bendahara Pengeluaran Pembantu
unit unit buah buah buah
1
Teleoon : Fillinn Kabinet
4
1
,,
Pranata Komouler
a
I
I
1 1
-
Pengurus Rumah Tan
I
,,,
Jumlah unit unit unit buah buah
Komouter Printer TeleDon
-
I ,
1 1 1 1 1
I
unit unit buah buah
2
No
2
Peralatan Keria Komouter Printer
Nama Jabatan Pemandu Wisata
TeleDon Filling Kabinet
1 1 1 1
Jumlah unit unit
buah buah
Peralatan Kerja Teknis ,
3
1
Peluaas Promosi
!
KOffiouter
Printer Teleoon Fll1lng Kabinet
,,
1 1 1 1
unit unit
buah
buah
Peralatan Kerja Teknis
i IV I Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan I -
,.
Komputer Printer
TeleDon
~
Fillin.9 Kabinet
1
KomDuter
Kurator
Printer
Telepan Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
2
ldentifikasi BudaY8
-
Komputer Printer Telepan Filling Kabinet
1 1 1 1
unit
unit buah buah
1 1 1 1
buah
1
unit
unil
unil
buah
1
unit
1 1
buah buah
2 1 1 2
unit unit buah
Perala tan Kerja Teknis 3
Peluqas Penqawas Bar1qunan Caqar Budava
Korn uter
Printer
TeleDon Filling Kabinel Perala tan Kerja Teknis
buah
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
