PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN BADAN KAPAL/ANGKUTAN AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk kepentingan pengaturan, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian dan pengawasan atas usaha pembuatan badan kapal / angkutan air di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang perizinan pembuatan badan kapal / angkutan air; b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan maka terhadap pemberian izin pembuatan badan kapal / angkutan air perlu dikenakan retribusi; c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal / Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaga Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3274); 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3839);
1
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 5. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industrian (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13); 12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang– Undangan dan Bentuk Rancangan Undang–Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai;
2
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24); 15. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Kutai . Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN BADAN KAPAL / ANGKUTAN AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Ini Yang Dimaksud Dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Yang Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah ; e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
Dinas
Pendapatan
Daerah
f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya; g. Retrtibusi adalah Pungutan Daerah Sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kepentingan pribadi atau Badan; h. Badan kapal / Angkutan Air adalah produk industri yang terbuat dari bahan kayu, besi, baja, aluminium dan kaca (fiber glass) serta bahan lainnya yang dipergunakan sebagai sarana angkutan air dengan dilengkapi ataupun tanpa mesin penggerak; i. Izin Pembuatan Badan Kapal / Angkutan Air adalah surat izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang Kepada Badan atau perorangan untuk membuat badan kapal / angkutan air; 3
j. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Badan lainnya. BAB II PERIZINAN Pasal 2 (1) Setiap orang atau badan yang membuat badan kapal / angkutan air diwajibkan memiliki izin pembuatan badan kapal / angkutan air dari Kepala Daerah. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan usaha pembuatan badan kapal / angkutan air. (3) Kewajiban memperoleh izin pembuatan badan kapal / angkutan air bagi usaha pembuatan badan perahu kayu dengan nilai investasi maksimal Rp. 5.000.000,- dan/atau volume kotor (tonase) maksimum 10 M². (4) Izin sebagimana dimaksud Ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pembuatan badan kapal / angkutan air. (5) Terhadap mereka yang diberikan izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikenakan retribusi. (6) Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kapala Daerah. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 (1) Dengan nama retribusi izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air dipungut retribusi pembuatan Badan Kapal/angkutan Air; (2) Objek retribusi adalah setiap pembuatan Badan Kapal/Alat Angkutan Air yang terbuat dari berbagai jenis bahan dan yang memiliki izin kecuali dengan investasi maksimum Rp. 500.000,dan/atau volume kotor (Tonase) maksimum 10 M3; (3) Subyek/wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diberikan izin membuat Badan Kapal Angkutan Air;
4
BAB IV GOLONGAN DAN PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air tergolong retribusi dan lain – lain. Pasal 5 Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagaian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 (1) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan volume dan bahan baku yang dipergunakan; (2) Penentuan besarnya volume ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (3) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : a. Badan Kapal /Angkutan Air dari bahan baku Kayu…………….................................................... Rp. 100.000/M3; b. Badan Kapal/Angkutan Air dari bahan baku Besi Baja/Alumunium ……………………………….. Rp. 200.000/M3; c. Badan Kapal/Angkutan Air dari bahan baku Fiber Glass/ Forosemen ……………………………… Rp. 300.000/M3; (4) Besarnya retribusi yang dibayar adalah Volume sebagaimana ayat (2) dikali tarif sebagaimana ayat (3) pasal ini BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7 Retribusi yang terhutang dipungut Kartanegara.
di Wilayah
Kabupaten Kutai
5
BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 8 (1) Tata cara pemungutan retribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat dibayarkan/disetorkan ke Dinas Pendapatan/Kas Daerah;
(1)
(3) Izin Badan Kapal/Angkutan Air baru dapat dikeluarkan apabila wajib retribusi dapat menunjukan bukti setoran retribusi yang syah. BAB VIII BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 9 Sebagian penerimaan dan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Instansi yang bersangkutan. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1). Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana berupa kurungan selama – lamanya 5 (Lima) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
6
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah, c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, g. Menyuruh berhenti dan tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e, h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah, i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, j. Menghentikan penyidikan, k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3)
Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. BAB XI KETENTUAN LAIN–LAIN Pasal 12
(1). Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah; (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 15 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air dalam Wilayah Kabupaten Kutai beserta Aturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
7
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong Pada Tanggal 28 April 2004 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
DRS.H.SYAUKANI HR.MM Diundangkan di Tenggarong Pada Tanggal 12 Mei 2004 SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
DRS.H.EDDY SUBANDI.MM NIP. 550 004 831
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2004 NOMOR 12
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN BADAN KAPAL/ANGKUTAN AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA I. PENJELASAN UMUM Usaha Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air dari bahan baku Kayu, Baja, Serat Kaca merupakan salah satu kegiatan industri yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan tersebar di beberapa Kecamatan. Usaha tersebut ada yang dilakukan di dalam Perusahaan galangan maupun di luar galangan. Mengingat bahwa usaha pembuatan Badan Kapal tersebut secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek lingkungan, pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana, prasarana dan fasilitas tertentu, maka perlu dilakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha tersebut agar kepentingan umum dapat terlindungi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. Selain itu juga perlu dilakukan pembinaan agar usaha tersebut dapat berkembang secara wajar dan serasi sehingga dapat menunjang Pembangunan Daerah. Salah satu Pengaturan dimaksud adalah dengan melakukan penetapan Ketentuan Perizinan. Dokumen izin pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air dapat menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan usaha lebih lanjut diantaranya Pengurusan izin pelayaran dan lain – lain. Berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Izin Pembuatan Badan Kapal kepada Badan Usaha ataupun perorangan dapat digolongkan sebagai Perizinan tertentu, dan terhadap pelayanan tersebut dapat dikenakan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha tersebut serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan dan Pembangunan. Dipandang perlu menetapkan ketentuan Perizinan dan Retribusi atas Izin Pembuatan Badan Kapal dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf a s/d k : Cukup Jelas huruf 1
: Termasuk pontoon dari besi/baja
huruf m s/d n
: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1) – (2) ayat (3)
: Cukup Jelas : Pengecualian dari kewajiban memperoleh izin ditujukan bagi usaha pembuatan Badan Kapal Perahu kayu yang karena sifat usahanaya serta investasinya kecil. Lebih merupakan mata pencaharaian dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Terhadap kelompok ini tidak diwajibkan memiliki izin dimaksud kecuali yang bersangkutan menginginkannya. Batasnya adalah nilai investasi Perusahaan pembuat tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta Badan Kapal yang dibuat volume kotornya tidak lebih dari 10 M3.
ayat (4)
: Izin yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pembuatan Badan Kapal /Angkutan air wajib mengurus/memiliki izin.
Ayat (5) – (6)
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Didasarkan pada kriteria Retribusi Perizinan tertentu sebagai berikut : a. Perizinan tersebut termasuk kewnangan Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Perizinan tersebut benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. c. Terhadap beban biaya dalam penyelenggaraan izin tersebut serta untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Pasal 5
: Biaya yang diperlukan untuk jasa pemberian izin tersebut meliputi biaya administrasi, pengawasan dan pembinaan.
Pasal 6 s/d 14
: Cukup Jelas
10
