PERATURAN DAERAH - TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH - TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan berlakunya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties PP No 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Keppres No 188 Th 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, dan Keppres No 44 Th 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden serta dalam rangka menjamin keadilan, kepastian hukum, peningkatan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum di Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 25 Th 2000; Keppres No 188 Th 1998; dan Keppres No 44 Th 1999. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Tahap Persiapan; a. Prakarsa Perda; b. Prakarsa Gubernur; c.

Penyusunan Rancangan Akademik;

d. Pemantapan Konsepsi; 2. Tahap Perencanaan; a. Pembentukan Tim Asistensi; b. Konsultasi Raperda; c.

Persetujuan Raperda;

d. Prakarsa DPRD; 3. Tahap Pembahasan; a. Penyampaian Raperda; b. Proses Pembahasan; c.

Proses Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD oleh Eksekutif;

4. Tahap Penetapan;

5. Tahap Pengundangan; 6. Teknik Penyusunan.

CATATAN

:



Dengan berlakunya Perda ini, maka semua Peraturan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda Prov Daerah Tk I Jawa Tengah No 1 Th 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 8 Th 1974 sebagaimana diubah dengan UU No 43 Th 1999; UU No 8 Th 1981; UU No 22 Th 1999; UU No 2 Th 2002; PP No 30 Th 1980; PP No 27 Th 1983; PP No 25 Th 2000; dan Keppres No 44 Th 1999. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang; 2. Hak dan Kewajiban; 3. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PPNS; 4. Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 5. Kartu Tanda Pengenal; 6. Sumpah/Janji, dan Pelantikan; 7. Penyidikan; 8. Bentuk/Model Formulir Penyidikan; 9. Pembinaan PPNS; 10. Pakaian dan Atribut; 11. Pembiayaan.

CATATAN

:



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah No 1 Th 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur.




POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Juncto Pasal 14 PP No 105 Th 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 18 Th 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Th 2000; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; PP No 25 Th 2000; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 107 Th 2000; PP No 108 Th 2000; PP No 11 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; dan Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Pengelolaan Keuangan Daerah; a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; b. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; a. Struktur APBD; b. Pendapatan; c. Belanja; d. Surplus dan Defisit Anggaran; e. Pembiayaan; 3. Penyusunan APBD; a. Arah dan Kebijakan Umum, Strategi, dan Prioritas APBD; b. Usulan Program, Kegiatan, dan Anggaran; c. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; d. Penetapan APBD; 4. Perubahan APBD; a. Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD;

b. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; c. Penetapan Perubahan APBD; 5. Penatausahaan Keuangan Daerah; a. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Bendahara Umum Daerah; c. Pengguna Anggaran; d. Pemegang Kas; e. Penerimaan Kas; f.

Pengadaan Barang dan Jasa;

g. Penatausahaan Pelaksanaan APBD; 6. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; a. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; b. Laporan Triwulan; c. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran; d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran; 7. Pembinaan dan Pengawasan; a. Pembinaan; b. Pengawasan; 8. Kerugian Daerah.

CATATAN

:



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.




HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan, kesatuan dan kecintaan rakyat pada Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai keunggulan kualitatif, komparatif, kompetitif serta untuk memacu pengembangan potensi sumber daya Daerah, perlu ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah; Bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut huruf a merupakan kesepakatan pengakuan hukum terhadap keberadaan Provinsi Jawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dan mempunyai Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di Semarang dengan wilayah meliputi Daerah Eks Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta; Bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 31 Th; PP No 25 Th 1999; Keppres No 44 Th 1999; dan Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1.

CATATAN

:



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.




PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN RAYA TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan di segala sektor dan sesuai dengan UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto PP No 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 13 Th 1980; UU No 14 Th 1992; UU No 22 Th 1999; PP No 26 Th 1985; PP No 41 Th 1993; PP No 42 Th 1993; PP No 43 Th 1993; PP No 44 Th 1993; PP No 25 Th 2000; PP No 56 Th 2001; PP No 20 Th 2001; PP No 39 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Keppres No 74 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 7 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No I Th 2004; dan Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup; 2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; a. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan; b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; c. Analisa Dampak Lalu Lintas; d. Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor; e. Penyelenggaraan Pengujian Berkala; f.

Angkutan Orang;

g. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor; h. Terminal; i.

Pengendalian Kelebihan Muatan dan Tertib Pemanfaatan Jalan;

3. Pembinaan dan Pengawasan; 4. Penyidikan; 5. Ketentuan Pidana; 6. Ketentuan Peralihan.

CATATAN

:



Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah dicabut dan Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.




BAKU MUTU AIR LIMBAH TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2004

ABSTRAKSI

: a.

Bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah ke lingkungan dan sesuai dengan Pasal 21 PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Ketentuan Baku Mutu Air Limbah Tk Nasional, maka dipandang perlu mengatur Baku Mutu Air Limbah dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 5 Th 1984; UU No 9 Th 1990; UU No 23 Th 1992; UU No 23 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 7 Th 2004; PP No 22 Th 1982; PP No 35 Th 1991; PP No 27 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 20 Th 2001; PP No 39 Th 2001; PP No 82 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 1990; Perda Prov Jawa Tengah No 8 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 20 Th 2003; dan Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Azas, Tujuan dan Fungsi; 2. Baku Mutu Air Limbah; a. Wewenang; b. Penetapan Baku Mutu Air Limbah; 3. Kewajiban dan Hak; 4. Pengawasan dan Pengendalian; 5. Sanksi Administrasi; 6. Ketentuan Peralihan.

CATATAN

:

-

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

-

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

-


GARIS SEMPADAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties PP No 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah Swatantra Tk Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30 September 1960 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan menatapkan kembali Garis Sempadan dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 5 Th 1960; UU No 13 Th 1980; UU No 13 Th 1992; UU No 24 Th 1992; UU No 23 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 28 Th 2002; UU No 7 Th 2004; PP No 26 Th 1985; PP No 27 Th 1991; PP No 35 Th 1991; PP No 43 Th 1993; PP No 47 Th 1997; PP No 24 Th 1997; PP No 69 Th 1998; PP No 27 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 39 Th 2001; PP No 77 Th 2001; PP No 16 Th 2004; Keppres No 32 Th 1990; Keppres No 44 Th 1999; Perda Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah No 1 Th 1990, Perda Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah No 8 Th 1990; Perda Prov Jawa Tengah No 21 Th 2003; Perda Prov Jawa Tengah No 22 Th 2003; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004; dan Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Maksud, Tujuan dan Lingkup; 2. Garis Sempadan Sungai; a. Sungai Bertanggul; b. Sungai Tidak Bertanggul; 3. Garis Sempadan Saluran; a. Saluran Bertanggul; b. Saluran Tidak Bertanggul; 4. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai; 5. Garis Sempadan Jalan; a. Jalan Arteri; b. Jalan Kolektor; c. Jalan Lokal; d. Jalan Inspeksi;

e. Jembatan; f.

Jalan Persimpangan;

g. Jalan Tikungan; h. Jalan Masuk; 6. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api; 7. Garis Sempadan Pagar; a. Sungai; b. Saluran; c. Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai; d. Jalan; 8. Garis Sempadan Bangunan; a. Sungai; b. Saluran; c. Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai; d. Jalan; 9. Pemanfaatan dan Penguasaan pada Daerah Sempadan; a. Daerah Sempadan Sungai; b. Daerah Sempadan Saluran; e. Daerah Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai; c. Daerah Sempadan Jalan; d. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api; e. Daerah Sempadan Pagar; f.

Daerah Sempadan Bangunan;

g. Penguasaan; 10. Pengendalian; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan.

CATATAN

: 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Swatantra Tk ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan buat Jalan-jalan Provinsi tanggal 27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tk ke I Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30 September 1960 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi. 





PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN - RETRIBUSI TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan diundangkannya UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No 34 Th 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan PP No 66 Th 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 18 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 25 Th 1999; PP No 105 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004;dan Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tk Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 6. Tempat dan Kewenangan Pemungutan; 7. Tata Cara Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Tata Cara Penagihan Retribusi; 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 13. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan; 14. Uang Perangsang; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana.

CATATAN

:







PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PEMUKIMAN - PERUBAHAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan ditetapkannya UU No 7 Th 2004 tentang Sumber Daya Air, maka dipandang perlu merubah Perda Prov Jawa Tengah No 9 Th 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 6 Th 1983; UU No 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 7 Th 2004; PP No 22 Th 1982; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 65 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Jawa Tengah No 9 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004; dan Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004.

CATATAN

:

c.

Perda ini mengatur tentang perubahan pada beberapa Ketentuan Umum; Obyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; Dasar Pengenaan; Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak.




RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan adanya perubahan keadaan khususnya pengelolaan dan perlindungan obyek dan daya tarik wisata serta kawasan wisata secara menyeluruh dan terpadu agar dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang ada, maka dipandang perlu mencabut Perda Tk I Jawa Tengah No 8 Th 1994 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 5 Th 1960; UU No 13 Th 1980; UU No 5 Th 1990; UU No 9 Th 1990; UU No 5 Th 1992; UU No 24 Th 1992; UU No 23 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 41 Th 1999; UU No 7 Th 2004; PP No 26 Th 1985; PP No 10 Th 1993; PP No 67 Th 1996; PP No 27 Th 1999, PP No 25 Th 2000; PP No 39 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Perda Prov Daerah Tk I Jawa Tengah No 1 Th 1990, Perda Prov Jawa Tengah No 7 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 11 Th 2003; Perda Prov Jawa Tengah No 21 Th 2003; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004; dan Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Azas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi; 2. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata; a. Ruang Lingkup; b. Pengembangan Produk Pariwisata; c. Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan; d. Pengembangan Pasar dan Pemasaran; e. Pengembangan Sumber Daya Manusia; f. Pengembangan Institusi dan Kelembagaan; g. Pengembangan Investasi; 3. Rencana Struktur Pengembangan Kepariwisataan; a. Struktur Pengembangan Kepariwisataan; b. Arah Pengembangan Kepariwisataan;

4. Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 5. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; 6. Ketentuan Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Pengawasan dan Pengendalian; 9. Ketentuan Peralihan. CATATAN

:



RIPP ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.



RIPP yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah.



Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Prov Tk I Jawa Tengah No 8 Th 1994 tentang Rencana Pengembangan Pariwisata Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Perihal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.




PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH - KEDUDUKAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncties UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP No 24 Th 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Perda Prov Daerah Tk I Jawa Tengah No 9 Th 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 8 Th 1987; UU No 22 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 6 Th 1988, PP No 62 Th 1990; PP No 25 Th 2000; PP No 24 Th 2004; dan Keppres No 18 Th 1972. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD; a. Acara Resmi; b. Tata Tempat; c. Tata Upacara; d. Tata Penghormatan; 2. Tata Pakaian; 3. Tata Urutan Nomor Kendaraan.

CATATAN

:



Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Prov Daerah Tk I Jawa Tengah No 9 Th 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH - KEDUDUKAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2004

ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan telah diundangkannya UU No 22 Th 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncties UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Th 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juncties UU No 24 Th 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Perda Prov Jawa Tengah No 14 Th 2001 sudah tidak sesuai lagi. Maka dipandang perlu mencabut Perda tersebut dan menetapkan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Jawa Tengah dengan Perda.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 25 Th 2000; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 109 Th 2000; PP No 20 Th 2001; dan PP No 24 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD; a. Penghasilan; b. Tunjangan Kesejahteraan; c. Uang Jasa Pengabdian; 2. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; 3. Pengelolaan Keuangan DPRD; 4. Ketentuan Peralihan.

CATATAN

:



Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Prov Jawa Tengah No 14 Th 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




PERATURAN DAERAH - TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2004

Recommend Documents