2 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona;
8.
Undang-Undarg Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan Negara/Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 237/MENKES/SK/IH/2001 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit;
3 22
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 27. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 28. Keputusan Gubernur Nomor 2091 Tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh; 29. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 30. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit yang selanjutnya disebut RSKD Duren Sawit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta. 7. Direktur adalah Direktur RSKD Duren Sawit. 8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSKD Duren Sawit. 9. Komite Rumah Sakit adalah Komite RSKD Duren Sawit 10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSKD Duren Sawit. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di RSKD Duren Sawit. 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dan bertugas di RSKD Duren Sawit. 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14. Unit Pelayanan Medis adalah bagian atau subordinat dari RSKD Duren Sawit tempat pelayanan medis dilaksanakan. 15. Unit Pelayanan Penunjang Medis adalah bagian atau subordinat dari RSKD Duren Sawit tempat pelayanan penunjang medis dilaksanakan. 16. Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bagian atau subordinat di RSKD Duren Sawit tempat pelayanan asuhan keperawatan dilaksanakan. 17. Komite, Mutu, Etik dan Hukum adalah Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) RSKD Duren Sawit merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan. (2) RSKD Duren Sawit dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5 Pasal 3 (1) RSKD Duren Sawit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan (pro-motif) serta melaksanakan upaya rujukan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSKD Duren Sawit mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f.
penyusunan rencana kerja dan anggaran RSKD Duren Sawit; pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan; penyelenggaraan pelayanan kesehatan mediko-psiko-sosial; penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat; penyelenggaraan kerja sama pelayanan kesehatan khusus pada panti-panti sosial; penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi mental, rehabilitasi medis dan rehabilitasi NAPZA serta pelayanan penderita HIV/AIDS; g. penyelenggaraan pelayanan medis; n. penyelenggaraan pelayanan penuniang medis; i. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; j. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans; k. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan; I. penyelenggaraan urusan rekam medis; m. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan; n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja; o. penyelenggaraan pelayanan pemulasaraan jenazah; p. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; q. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan; r. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan peralatan kesehatan dan peralatan non kesehatan; s. fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan; t. penyelenggaraan urusan kepegawaian; u. pengelolaan keuangan; v. penyusunan standar pelayanan; w. penyusunan operasienal prosedur; x. pengelolaan urusan ketatausahaan; y. pengelolaan urusan perlengkapan; dan z. pelaporan dan pertanggungjawaban.
BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan organisasi RSKD Duren Sawit terdiri dan : a. Direktur; b Wakil Direktur Umum dan Keuangan; c Wakil Direktur Pelayanan;
6 d. Subbagian Tata Usaha; e. Subbagian Keuangan; f. Seksi Pelayanan Medis; g. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; h. Seksi Pelayanan Keperawatan; i. Komite Rumah Sakit; j. SPI; k. Unit Pelayanan Medis; I. Unit Pelayanan Penunjang Medis, m. Unit Pelayanan Keperawatan; dan n. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi RSKD Duren Sawit sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini Bagian Kedua Direktur Pasal 5 Direktur mempunyai tugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan; c. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Direktur, Subbagian, Seksi, Komite Rumah Sakit, SPI, Unit-unit Pelayanan, dan Kelompok Jabatan Fungsional; d. melaksanakan peningkatan dan pengembangan pelayanan RSKD Duren Sawit baik kualitas maupun kuantitas; e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanan RSKD Duren Sawit sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit. Bagian Ketiga Wakil Direktur Umum dan Keuangan Pasal 6 (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan ketatausahaan dan keuangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja dan anggaran jajaran Wakil Direktur Umum dan Keuangan; b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan; c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas tata usaha dan keuangan; d. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas tata usaha dan keuangan;
7 e. pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas tata usaha dan kauangan; f. pengkoordinasian, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kinerja para Kepala Subbagian; dan g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur. Bagian Keempat Wakil Direktur Pelayanan Pasal 7 (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan asuhan keperawatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi ; a. penyusunan rencana kerja dan anggaran jajaran Wakil Direktur Pelayanan; b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan; c. penyusunan standar pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan asuhan keperawatan; d. penyusunan standar operasional prosedur pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan asuhan keperawatan; e. pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan asuhan keperawatan; f. pengkoordinasian, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kinerja para Kepala Seksi; dan g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. (3) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur. Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha yang telah ditetapkan; c. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan; d. melaksanakan administrasi pengurusan barang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pencatatan/pembukuan, mutasi dan penghapusan barang medis dan barang non medis; e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pengamanan, pemeliharaan kebersihan dan penyelenggaraan rapat rumah sakit, serta upacara dinas;
8
f. melaksanakan pengadaan dan pendayagunaan pegawai rumah sakit; g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir pegawai rumah sakit; h. melaksanakan kesejahteraan pegawai rumah sakit; i. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai rumah sakit; j. melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data kepegawaian rumah sakit; k. mengkoordinasikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; l. mengurus tugas/izin pendidikan dan pelatihan belajar bagi pegawai; m. mengkoordinasikan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; n. melakukan kerja sama dengan institusi pendidikan/institusi pendidikan tenaga kesehatan; o. menyiapkan bahan, perumusan dan penyelesaian peraturan kerumahsakitan; p. mengkoordinasikan fasilitas pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kedinasan; q. melaksanakan pengelolaan data kerumahsakitan; r. melaksanakan pemasaran pelayanan rumah sakit; s. mempersiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain; t. menyelenggarakan kegiatan kehumasan rumah sakit; u. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan
surat-menyurat,
perlengkapan,
kerumahtanggaan, teknologi informasi dan kehumasan; dan v. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
Bagian Keenam
Subbagian Keuangan
Pasal 9
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Subbagian Keuangan; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Subbagian Keuangan yang telah ditetapkan; c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSKD Duren Sawit; d. melaksanakan mobilitasi penerimaan keuangan; e. melaksanakan pengelolaan kas; f. melaksanakan pengelolaan utang-piutang RSKD Duren Sawit; g. melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan; h. melaksanakan akuntansi dan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan) RSKD Duren Sawit;
9 i. menyusun laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan RSKD Duren Sawit; j. melaksanakan pembayaran pengeluaran; k. mengkoordinasikan perhitungan unit cost setiap pelayanan; I. mengkoordinasikan penyusunan formula remunerasi; m. melaksanakan verifikasi, penetapan denda dan penagihan piutang; n. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran RSKD Duren Sawit; o. menghimpun dan menyiapkan bahari penyusunan laporan kinerja RSKD Duren Sawit; dan p. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan. (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Bagian Ketujuh Seksi Pelayanan Medis Pasal 10 (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Medis; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Medis yang telah ditetapkan; c. mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina pelaksanaan kegiatan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan; d. menyediakan sarana dan prasarana unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan; e. mengembangkan kegiatan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan; f. menghimpun usulan rencana kegiatan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Medis; g. menyusun
standar
pelayanan,
standar
operasional
prosedur,
monitoring,
evaluasi,
pengawasan dan pembinaan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan, Seksi Pelayanan Penunjang Medis, Seksi Pelayanan Keperawatan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan pada Unit Pelayanan Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan; dan i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medis. (2) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
10 Bagian Kedelapan Seksi Pelayanan Penunjang Medis Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang Medis; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang Medis yang telah ditetapkan; c. mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Penunjang Medis; d. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Penunjang Medis; e. mengembangkan kegiatan Unit Pelayanan Penunjang Medis; f. menghimpun usulan rencana kegiatan Unit Pelayanan Penunjang Medis sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang Medis; g. menyusun
standar
pelayanan,
standar
operasional
prosedur,
monitoring,
evaluasi,
pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan Penunjang Medis; h. menyelenggarakan urusan rekam medis; i. menyelenggarakan pemulasaraan jenazah dan koordinasi pelayanan ambulans; j. melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat RSKD Duren Sawit; k. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan, Seksi Pelayanan Medis, Seksi Pelayanan Keperawatan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan pada Unit Pelayanan Penunjang Medis; dan i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Penunjang Medis. (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan. Bagian Kesembilan Seksi Pelayanan Keperawatan Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Keperawatan; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Keperawatan yang telah ditetapkan: c. mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina pelaksanaan Unit Pelayanan Keperawatan;
11
d. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Keperawatan; e. mengembangkan kegiatan Unit Pelayanan Keperawatan; f. menghimpun usulan program kerja/rencana kegiatan Unit Pelayanan Keperawatan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan; g. menyiapkan pemantauan,
bahan
penyusunan
monitoring,
standar
evaluasi,
pelayanan,
pengawasan
dan
standar
operasional
pembinaan
Unit
prosedur, Pelayanan
Keperawatan; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan, Seksi Pelayanan Medis, Seksi Pelayanan Penunjang Medis dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan Keperawatan; dan i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Keperawatan.
(2) Seksi Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan,
Bagian Kesepuluh
Komite RumahSakit
Pasal 13
(1) Komite Rumah Sakit adalah wadah pengembangan kompetensi pejabat fungsional di RSKD Duren Sawit (2) Komite Rumah Sakit dipimpin satu orang Ketua yang dipilih dari dan oleh pejabat fungsional dalam rapat yang dilaksanakan untuk itu, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (3) Ketua Komite Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur. (4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Rumah Sakit, Direktur atas usul Ketua Komite Rumah Sakit membentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (5) Untuk dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap kelompok profesi jabatan fungsional paling sedikit mempunyai anggota 15 (limabelas) orang anggota profesi jabatan fungsional yang dipimpin satu orang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional. (6) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komite Rumah Sakit. (7) Kelompok yang tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bergabung dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang sudah ada, atau bergabung dengan kelompok jabatan fungsional yang tidak memenuhi syarat jumlah untuk membentuk Kelompok Jabatan Fungsional gabungan dengar jumlah anggota paling sedikit 15 (limabelas) orang.
12 (8) Ketua Komite Rumah Sakit dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih dan diangkat hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (9) Ketua Komite Rumah Sakit mempunyai tugas: a. menyusun etika profesi di RSKD Duren Sawit; b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelayanan profesi; c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika profesi; d. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi profesi; e. melaksanakan kegiatan peningkatan kemitraan antar profesi; f. menyelesaikan permasalahan pelanggaran etika profesi, pelayanan profesi, dan hubungan anfar profesi; g. melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi sanksi profesi terhadap pelanggaran etika profesi, pelayanan profesi dan hubungan antar profesi; h. menyusun standar pelayanan profesi; i. memberikan rekomendasi keprofesian kepada Direktur; dan j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi. (10) Ketua Komite Rumah Sakit dalam memimpin Komite Rumah Sakit wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi. (11) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam memimpin Kelompok Jabatan Fungsional wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Ketua Komite Rumah Sakit dan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi. (12) Setiap keputusan Komite Rumah Sakit dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan melalui musyawarah atau pemungutan suara dalam rapat. (13) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional disusun oleh Komite Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 14 (1) Susunan Komite Rumah Sakit terdiri atas: a. satu orang Ketua merangkap anggota; b. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. para Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagai anggota. (2) Susunan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas : a. satu orang Ketua merangkap anggota; b. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. pejabat fungsional sebagai anggota.
Pasal 15 (1) Pejabat Fungsional untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua Komite Rumah Sakit sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
13 a. berprofesi sebagai tenaga kesehatn; b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan pelayanan profesinya, c. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh anggota profesi; d. tidak pernah melanggar etika profesi dan perbuatan tercela lainnya; e. dicalonkan anggota profesi; dan f. diterima seluruh atau sebagian besar kelompok profesi. (2)
Pejabat Fungsional yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kesebelas SPI Pasal 16 (1) SPI adalah satuan kerja RSKD Duren Sawit yang independen bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) rumah sakit. (2)
SPI mempunyai rincian tugas: a. menyusun kerja dan anggaran SPl; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan; c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan internal; d. menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan internal; e. melaksanakan pengawasan internal; f. mengolah dan melaporkan hasil pengawasan internal; g. merekomendasikan tindakan atau sanksi terhadap temuan hasil pemeriksaan; h. memantau/memonitor
pelaksanaan
tindak
lanjut
hasil pengawasan; dan
i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. (3)
SPI dipimpin satu orang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan Direktur dari Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan.
(4)
SPi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
(5)
SPI dalam melaksanakan pemeriksaan tidak dapat dipengaruhi Direktur, para Wakil Direktur, para Kepala Subbagian/Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit dan/atau pejabat fungsional rumah sakit lainnya.
Pasal 17 Susunan SPI, terdiri atas : a. Satu orang Ketua merangkap anggota003B
14 b.
Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
c.
Satu orang anggota; dan
d.
Sekretariat paling banyak dua orang.
Pasai 18 Untuk dapat diangkat sebagai ketua, sekretaris, dan anggota SPI sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. a.
berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau pegawai non kesehatan;
b.
memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
c.
memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh pegawai rumah sakit;
d.
tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaian;
e.
tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
f.
memiliki pendidikan paling rendah Strata Satu;
g.
memiliki integritas; dan
h.
memiliki komitmen, konsistensi dan obyektifitas. Pasal 19
Ketua dan Sekretaris SPI diangkat oleh Dlrektur untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya. Bagian Keduabelas Unit Pelayanan Medis Pasal 20 (1) Unit Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap kegawatdaruratan dan rujukan. (2) Unit Pelayanan Medis antara lain terdiri dari unit pelayanan tumbuh kembang anak, unit pelayanan psikogeriatri, unit pelayanan psikosomatik, unit pelayanan kesehatan jiwa remaja, unit pelayanan gawat darurat kejiwaan, unit pelayanan ambulans dan unit pelayanan medis lainnya. (3) pembentukan Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala Dinas. (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat menugaskan satu orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit Pelayanan Medis atas usul Kepala Seksi Pelayanan Medis. (5) Penanggung Jawab Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis. (6) Uraian tugas Penanggung Jawab Unit pelayanan Medis ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Pelayanan Medis.
15 5 Bagian Ketigabelas Unit Pelayanan Penunjang Medis Pasal 21 (1) Unit Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis dan rujukan pelayanan penunjang medis. (2) Unit Pelayanan Penunjang Medis antara lain terdiri dari unit pelayanan farmasi, unit pelayanan laboratorium, unit pelayanan radiodiagnostik, unit pelayanan gizi, unit rekam medis, unit pemulasaraan jenazah, unit pelayanan ambulans dan unit pelayanan penunjang medis lainnya. (3)
Pembentukan Unit Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala Dinas.
(4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Penunjang Medis, Direktur dapat menugaskan satu orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit Pelayanan Penunjang Medis atas usul Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis. (5) Penanggung jawab Unit Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis. (6) Uraian tugas Penanggung jawab Unit Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis. Bagian Keempatbelas Unit Pelayanan Keperawatan Pasal 22 (1) Unit Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif serta rawat emergensi (gawat darurat) dan rawat rehabilitasi. (2) Unit Pelayanan Keperawatan antara lain terdiri dari unit pelayanan keperawatan jiwa, unit keperawatan intensif dan unit pelayanan keperawatan lainnya. (3) Pembentukan Unit Pelayanan Keperawatan ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala Dinas. (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Keperawatan, Direktur dapat menugaskan satu orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit Pelayanan Keperawatan atas usul Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan. (5) Penanggung Jawab Unit Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan. (6) Uraian tugas Penanggung Jawab Unit Pelayanan Keperawatan ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
16 BAB IV STATUS JABATAN Pasal 23 (1) Jabatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural yang hanya dapat dijabat oleh PNS. (2) Jabatan Ketua SPI merupakan jabatan non struktural yang hanya dapat dijabat oleh PNS. (3) Jabatan Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Penanggung Jawab Unit Pelayanan bukan jabatan struktural. (4) Direktur adalah jabatan eselon Ill/a, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV/a. (5) Wakil Direktur disetarakan dengan jabatan eselon lll/b. (6) Kepala Dinas dalam mengajukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian jabatan dengan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, pengalaman dan kompetensi pejabat/calon pejabat. (7) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha harus mempunyai latar belakang pendidikan formal, berpengalaman dan/atau kompetensi di bidang administrasi dan Kepala Subbagian Keuangan di bidang keuangan. BAB V TATA KERJA Pasal 24 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua SPI, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Komite Rumah Sakit, dan Penanggung Jawab Unit Pelayanan, wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektifitas, transparansi, produktifitas, akuntabilitas dan menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur, Wakli Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua SPI, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Komite Rumah Sakit, dan Penanggung jawab Unit Pelayanan, wajib mengkoordinasikan, memberikan pengarahan bimbingan, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangannya. (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya mengadakan kerjasama dan koordinasi vertikal dan horizontal, baik di satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait maupun dengan instansi pemerintah pusat can swasta.
17 Pasai 25 (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua SPI, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Komite Rumah Sakit, dan Penanggung jawab Unit Pelayanan, wajib mengawasi di satuan kerja masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan serta bahan pengambilan keputusan pada lingkup tugasnya. Pasal 26 Keputusan dalam bentuk dan tingkat manapun harus didasarkan atas pertimbangan obyektif. Pasal 27 (1) RSKD Duren Sawit merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Daerah. (2) RSKD Duren Sawit menjadi bagian dari sistem penanggulangan kejadian luar biasa di bidang kesehatan. Pasal 28 Pemanfaatan RSKD Duren Sawit sebagai lahan pendidikan tenaga kesehatan dan/atau mahasiswa/siswa pendidikan disiplin ilmu lainnya tidak diperkenankan mengurangi kualitas pelayanan dan/atau mengganggu kecepatan, ketepatan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada pasien dan/atau keluarganya. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 29 (1) KepegawaianRSKD Duren Sawit terdiri dari: a. PNS; b. Pegawai Non PNS. (2) Pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
18 (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pegawai Non PNS SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasai 30 (1) Penugasan dan penempatan pejabat fungsional tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian dan jabatan fungsional Iainnya serta tenaga non medis dalam lingkungan RSKD Duren Sawit ditetapkan oleh Direktur. (2) Penugasan dan penempatan PNS pejabat fungsional tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian dan jabatan fungsional Iainnya serta tenaga non medis RSKD Duren Sawit ke unit kerja lain dalam lingkungan Dinas.Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB VII KEUANGAN Pasal 31 (1) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan RSKD Duren Sawit bersumber dari: a. Pendapatan operasional; b. APBD; dan c. Sumbangan, hibah/bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2) Pengelolaan keuangan RSKD Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBINAAN Pasal 32 (1) Pembinaan teknis RSKD Duren Sawit dilakukan oleh Dinas Kesehatan. (2) Pembinaan administrasi keuangan RSKD Duren Sawit dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (3) Pembinaan kelembagaan dan tata kelola dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dinas Kesehatan, Biro Keuangan dan Biro Organisasi dan Tatalaksana dapet mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.
19 BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 33 Pengawasan terhadap RSKD Duren Sawit dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; b. SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan Daerah; dan c. instansi pengawas fungsional lainnya. Pasal 34 (1) RSKD Duren Sawit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Dinas Kesehatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan keuangan dan laporan kinerja. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35 (1) Dalam rangka memonitor, memantau dan mengendalikan mutu pelayanan, etika institusi rumah sakit dan norma hukum RSKD Duren Sawit, Direktur dapat membentuk Komite Mutu, Etik dan Hukum. (2/ Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Direktur dalam memonitor, memantau dan mangendalikan mutu pelayanan, etik institusi rumah sakit dan norma hukum RSKD Duren Sawit, (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja dan anggaran Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Komite Mutu, Etik dan Hukum yang telah ditetapkan; c. mengkoordinasikan penyusunan hukum RSKD Duren Sawit; d. mengevaluasi kepuasan pelanggan RSKD Duren Sawit; e. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian mutu pelayanan RSKD Duren Sawit; f. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian etika institusi RSKD Duren Sawit; g melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian penerapan norma hukum RSKD Duren Sawit; h. mendokumentasikan ketentuan mutu pelayanan. etika institusi rumah sakit dan norma institusi RSKD Duren Sawit; i. memberikan rekomendasi kepada Direktur. mengenai peningkatan mutu pelayanan, pelaksanaan etika institusi RSKD Duren Sawit dan penerapan norma institusi RSKD Duren Sawit; dan j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi,
20 Pasal 36 Susunan Komite Mutu, Etika dan Hukum RSKD Duren Sawit terdiri atas : a. Satu orang Ketua Komite merangkap anggota; b. Satu orang Sekretaris merangkap anggota; c. Tiga orang anggota masing-masing sebagai penanggung jawab Mutu Pelayanan, Etika Institusi RSKD Duren Sawit dan penerapan Norma Hukum RSKD Duren Sawit; dan d. Sekretariat paling banyak 2 orang untuk membantu Sekretaris. Pasal 37 (1) Ketua Komite Mutu, Etika dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merangkap anggota mempunyai tugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Mutu, Etika dan Hukum RSKD Duren Sawit: b. melakukan Koordinasi dengan Wakil Direktur, Ketua Komite Rumah Sakit dan Ketua SPI dalam rangka meningkatkan kinerja Komite Mutu, Etika dan Hukum RSKD Duren Sawit; dan c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Direktur dengan tembusan kepada para Wakil Direktur, Ketua Komite Rumah Sakit dan Ketua SPI. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Ketua Komite Mutu, Etika dan Hukum RSKD Duren Sawit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 38 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf I: merupakan unsur pelaksana adrr inistrasi, Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada d bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit. (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan Direktur atas usul Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit. Pasal 39 (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan unsur pelaksana, Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit sesuai bidang tanggung jawab masingmasing. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit. (3) Uraian tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit.
21 Pasal 40 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pasal 36 adalah pegawai administrasi membantu Sekretaris melaksanakan kesekretariatan Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua atas usul Sekretaris Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit. Pasal 41 (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Sekretaris atau Anggota Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan antara lain : a. pendidikan minimal strata satu; b. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai; c. mempunyai dedikasi baik dalam melaksanakan tugas; d. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelayanan RSKD Duren Sawit; e. bersifat konsisten dan objektif; f. mampu memimpin (khusus Ketua); dan g. memahami kegiatan administrasi (khusus Sekretaris). (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah Diktum sesuai kebutuhan dan perkembangan RSKD Duren Sawit. Pasal 42 (1) Jabatan Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum merupakan jabatan non struktural yang hanya dapat dijabat oleh PNS. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum dilakukan oleh Direktur. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 Pasai 44 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2007
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 172.
