Menteri Perencanaan Pembrngunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MXNITRI PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,/ KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI NOMOR KXP.41IM.PPN / HK/ 05 / 201 0 'ITNTANG PERUBATIAN ATAS KXPUTUSAN MEN]IRI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL,/ IGPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI NOMOR KEP. 1 s,/M.PPN / TIK/ 02 / 2O1O
fiNTANG PEMBENTT]KAN TIM KOORDINASI STRA'IEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KI]PAI.A tsADAN PHRENCANAAN P'MBANGIJNAN NASIONAI,,
bahwa untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Kooldinasi Strategis Perrbangunan Perkotaan Nasional, khususnya untuk nleningkatkan keterpaduan dalam pembanSunafl dan penSelolaan perkotaan, perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi stlategis Per'hbangunan Perkolaah Nasional;
Menimbang
b
bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercanturn dalam Lampirall Keputusan ini cliarrglap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan [rehksaflakan tug4s sebaSai afl.ggota Tinr Koordinasi Stratetis Pembangunan Perkotaan Nasional;
MenSingat
:
I
Undang-Undang N-omor' 47 Tahun 2009 tenLlnS AnsSaran Pendapatan dan Belanja NeSara Tahun Anggaran 2010 (t mbaran Negara Reprblik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1511, Taltbahan Leftbaran Neg4ra Republik lndoncsia Nomor 5075)i
2
Keputusan Presiden Nomol 42'lahun 2002 tenfang Pelaksanaan Anggaran Pend4patan ddn Belanja NeSara (Lembaran Ne3ara Republik Indonesia IahLtn 2OO2 Nomor 73, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42121 sebagatfiafia telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden l'\omor 72 Tah[n 2Oa4 (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan l€mbaran Netara Republik Indoflesia Nonor 4418);
3
Peraturan Presiden Nomor 47 I'ahun 2009 fentang Pembentukan dan Organisasi Kenlenteriafl NeSara; 4. PeratuMn
-
-282 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor
4
tentang
Badan
Perencanaan Pembangunall Nasional;
Peraturan Menteri Ne8ara Perencanaan
PembanSunan Nasional/Kepala Badan Percncanaan PembanEunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/O9I2007 tent^fi8 Pedornan Pen)'usunan Rencana
5
Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencaflaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguflan Nasional sebagaifiana telah bebetup'd kali diubah, terakhir dengan Perafuran Mente Nesara Perencanaan Pembaflgunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguflan Nasional Nomor PER.003,/M.PPN,/09,/2008; 6.
Peraturafl Menteri Negara Pereficar.aan
Pembanglrnan Nasioflal/Kepala Badat Perencan&in Pemban8unan Nasional Nomor PER OO5/M.PPN/1o / 2OO7 tenlanS Organisasi dan Tata Keria Kementerian Ne8ara Peiencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaafl Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN
Melleiapkan
:
KF,PIMISAN MENTER] PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAI,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .ITNTANG Pf,RT]BAHAN ATAS KEPUTUSAN Mf,NIERI PERINCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/IGPAI"{. BADAN PIRENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIoNAL NOMoR KEP.15/M.PPt't/HvOz/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOOXDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL. PERTAMA
Mengubah susunan keanSSotaan Tim Koordinasi Strategis PembanSunan Perkotaan Nasionat, dengan susunan kean3Sotaan sebaSaiftana tersebut dalam Lanlpiran Keputusan ini.
KEDUA
Keputusan ini berlaku sejak tan88a1 ditetapkan.
fritetapkan diJakafia pada lan?8al 12 Mei 2010
MEN'IIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KXPAI/. BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,
ttd ARA/IIDA
S.
AIISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinYa Ke
Birc Hukum,
D thy S. SimatupanS
SALINAN I-AMPIRAN Kf,PUTUSAN MENIIRJ PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4 I/M.PPN/tIK/05/20 IO TANGGAL 12 NIET 2O1O
SUSUNAN Kf,ANGGOTA
N
TIM KOORDINASI STRA'ITGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAI,
A
TIM PENGARAH Ketua
Deputi Bidan8 PenSembangsn Regional
wakil
Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. Deputi Bidang Sarana dan Prasaran4, Kementenen
Ketua
dan
PPN/ Bappenas.
An8gota
I.
2. 3. 4.
Deputi Ekonomi, Kementerian PPN/BappenaJ; Dir€ktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; Dir€ktur Jenderal Penataan Ruan8, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Jenderal Bina PembanSunan Daerah, Icmenterian Dalam NeSeri;
5. Deputi Bid4n8 PenSembantan
Kawasan,
Kementerian P€rtmahan Rakyat.
B. TIM PELAKSANA Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Deputi BidanS Pen8embanSan Regional dan Otoromi Daerah,
Ketua
Kementerian PPN/Bappenas.
wakil
Ketua
Direktur Tata RuanS dan Pertanahan, Deputi BidanS fengembahgan Regional
dan
Otonomi
Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. 1. Direktur Permukiman dan PerunEhan, Deputi BidanS Sarana dan Prasrana. KementerEn PPN/ Bappe has;
2.
Direktur PcrdaSanSan' Investasi, dan Kerjasanu Ekonomi lhternasional, Deputi Bid.aaS Ekonomi, Kementerian PPN/BaPPenas;
Transportasi, Deputi Bidarg Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur PenanSSulangafl Kemiskinan, Deputi BidanS Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menen8ah, Keft enterian PPN/Bappenas;
3. Direktur
4.
5. Dircktu Pen8embanSan Keds-sama Pemerintah dan Swasta, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kenlenlerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Bina lroSranr, Ditjen Cipta K'arya, Kenrcnterian Pekerjaan Umum; 7.
Direktur...
7. Direktur
Penataan Ruant Nasional, Ditjen
Penataan Ruan8, Kementerian Pekerjaail Umum;
8. Direktur Biha Program, Ditjen Bina Marta, Kementedan Pekerjaan Umum; 9. Direktur Pen8embangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Direktur Perkotaan, Ditj€n Bina PembaflSunan Deerah, Kementerian Dalam Ne8efl; 11. Direktur P€nataan fraerah dan Otonomi Khusus, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalaft Negeri; l2.Asisten Deputi sistem PengembanS&n Kawasan, Deputi BidanS PenSembanSan Kawasan, Kementerian P€r'untahafl Rakyaf; l3.Asisten Deputi Urusan Pen8embanSan sistem Perumahan, Deputi BidanS Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat; l4.Asiste! Deputi Urusan Penyediaan Prasarana' Sarana dan Utilitas, Deputi Bidan8 Pemmahan formal, Kementerian Perumahan Rsrya! ls.Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen PerhubunSan Darat, Kementerian PerhubunSan; 16.
Direktur lrdustri Hasil Hutan dan Perkebunan, Ditjen Industri ASro dan Kintia, Kementerian Perindustrian;
lT.Kepala Pusat Penelitian dan PenSemban8an Sumber Daya, Wilayah lndust, Lin8kungan Hidup dan EnerSi, Badan Penelitian dan
PenSembanSan
Industri,
Kementerian
Perindustrian; l8.Direktur Pemaduan Kebijakan
dan Program, Deputi Bidahg Informasi KeluarSa dan
Pemaduan Kebijakan PioSram, BKKBN; 19. Direktur Pemberdayaan KelembaSaan sosial Masyarakat, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
20.Direktur Bina Pasar dan Distdbusi, Ditjen Perdagangan
Dalam Ne8eri,
Kementerian
Perdagangan; 21.
Direktur Usaha PariwiMta,
Ditjen
PenSembanSan Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Seni dah Budaya; 22.
Asisten Deputi Urusan
Perencanaal Lin8l'un8an, Deputi Bidang Tata LingkunSan' Kementerian LinSkungar Hidup; 2:'1.
Asisten
-323.Asisten Deputi Urusan Dampak Perubahan Iklinl, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan PenSefldalian Kefl$akan Lifl8kunsafl, Kenenterian Lingkungan Hidup; 24.Asisten Deputi Urusan Advokasi, Deputi Bidang
Pengembahgan Sumber D^ya Manffia, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan MenenSah;
25.Dircllur
Konsolidasi Tanah, Deputi BidanS PenSaturan dan Pelataan Pettarrahafi, Badarr Per.tanahan Nasional; 26.Direktur Tata Ruan8 Laut, Pesisir, dan Pulau' Pulau Kecil, Direktorat Jeflderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 27.Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan Perdesaafl, Kementerian PPN/Bappenas;
dan
z8.Kepala
Sub Direktorat PenSembanSan
Perumahan, Direktorat Permukiman dan Perumahan,Kemente a[PPN/Bappenas; 2g.Kepala Sub Direktoraf Transpo asi Darat, Direkiorat Tlansporlasi, Kementerian PPN/Bappenas; 30. Kepala Sub Direktorat PerdaSanSan, Direktorat PerdaSanSan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemetrterian PPN/Bappenas; 31. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Progral11, Ditjeh Cipt^ K^rya, Kemefl tedan Pekerjaan Umum; 32.Kepala Sub Direldorat Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Pulau, Direktorat Penataan Ruafls Nasional, Ditjen Penata4n Ruan8, Kementerian Pekerjaan Umum; 33. Kepala Sub Direktorat Ptasatana dan Sarar. Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Ditjeh Bina Pembangunan Daerah, Kementedan Dalam Negeri; 34. Kepala Sub Direktorat Potensi Daerah, Dirrktorat Perekoflomian Daerah, Ditjeh Bifla
Pembangunan DaeMh, Kementeriafl Dalaft NeSed;
35.Drs. Edid Erdiman, M.Si, Direktorat Perkotaafl d411 Perdesaan, Kemente an PPN/Bappenas; 36.Zt1f^ka\ S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Ken1enterian PPN/Bappenas.
C. TENACA
\ 1
C.
TENAGA PENDUKUNG
1,
2. 3.
4.
Aniarani turdita, ST, Direllorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementeri4n PPN/Bappenas; Citra Sawita Mumi, SE, Direktorat Perkota4n dan [trdesaan, Kementerian PPN/tsappenasi 7,et\2a1, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kemente an PPN/Bappenas; Sholihin, Direktorat Perkotaan dan PerdeMafl, Kementerian PPN/Bappenas.
MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,/ KEPAI]. BADAN PERENCANAAN PEMBANGI,INAN NASIONAL,
ttd ARMIDA
S. AI,ISJAHBANA
Salinan sesuai denSan aslinya Kepala Biro Hukum,
S.
Sinutlrpans
