PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 47 TAHUN 2010 Tentang
Menimbang
Meningat
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN TANGERANG BUPATI TANGERANG : a. Bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor tentang Organisasi Perangkat, menyatakan; Rincian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi Perangkatr Daerah di atur dengan Peraturan Bupati b. Bahwa sehubungan dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
Menetapkan
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG. BAB I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; Daerah adalah Kabupaten Tangerang Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah; Bupati adalah Bupati Tangerang Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Tangerang Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas di lapangan; Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. BAB II TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama Dinas Pasal 2 (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi;
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bidang fasilitasi sosial dan pembiayaan; e. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah f.
Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
g. Penyusunan program, pengelolaan data, dan informasi dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha; h. penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha; i.
Pelaksanaan kebijaksanaan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;
j.
Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknis atas penyelenggaraan bimbingan dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi pembiayaan promoi dan informasi usaha;
k.
Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, BUMN dan swasta dalam rangka peningkatan dan pertumbungan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
l.
Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan umum dan administrasi kepegawaian serta keuangan.
(3) Dinas di pimpin oleh Kepala DInas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
a. b.
c.
d.
e.
f. g.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : Kepala Dinas Sekretariat b.1. Sub Bagian Perencanaan b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Koperasi c.1. Seksi Kelembagaan c.2. Seksi Penilaian dan Klasifikasi Koperasi c.3. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Bidang Usaha Kecil dan Menengah d.1. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah d.2. Seksi Perdagangan dan Jasa Bidang Fasilitasi Pembiayaan e.1 Seksi Promosi e.2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Ketiga Kepala Dinas Pasal 4
Kepala DInas bertugas membina, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalilkan dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan staf, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional Bagian Keempat Sekretariat Pasal 5 (1)
Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian dinas.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secretariat mempunyai fungsi; a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan,umum dan kepegawaian dinas;
a.
Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan dinas
c.
Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang perencanaan dan keuangan,umum dan kepegawaian dinas;
d.
Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
e.
Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan investarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;
f.
Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
g.
Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup dinas;
h.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
i
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas Pasal 6 (1) Sekretariat terdiri dari ; a.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan dan Keuangan, umum dan kepegawain dinas meliputi inventarisasi dan identifikasi data, perumusan dan penyususan program evaluasi, penyusunan rencana anggaran dan belanja dina, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan dinas; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi; a.
Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan dinas
b.
Pelaksanaan pengumpulan,pengolahan,penganalisaan data dinas
c.
Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja dinas;
d.
Pelaksanaan kegiatan dinas sesuai perencanaan yang telah di tetapkan meliputi penyusunan Lakip, Renstra,rencana kegitan keorganisasi dan tatalaksanan dinas Pelaksanaan monitoringdan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
e. f.
h.
perencanaan kegitan penglolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran,pencairan,pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran,pencairan,pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran; Pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegitan dinas
i.
Pelaksanaan penyusunan perbaikan neraca keuangan
j.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugansya
g.
k. l.
Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan , penyusunan rencana kebutuhan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. Perencanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tatausaha,aset,perlengkapan dan kepegawaian dilingkungan dinas; b.
Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan,penggandaan,pengiriman dan pengarsipan
c.
pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas
d.
Pelaksanaan inventarisasi,pembelian,pendistribusian dan pemeliharaan barang – barang inventaris kantor
e.
Pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, perpindahan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai dilingkungan dinas; Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingungan dinas
f. g. h.
pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait sub bagian umum dan kepegawaian Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugansya
Bagian Kelima Bidang Koperasi (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian Program Pengembangan Koperasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi mempunyai fungsi a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, penilaian dan klasifikasi pelatihan dan penyuluhan koperasi; b. c. d. e. f.
Pelaksanaan kegiatan dan bimbingan teknis terhadap kelembagaan, penilaian dan klasifikasi pelatihan dan penyuluhan koperasi Pembinaan kelembagaan, penilaian dan klasifikasi pelatihan dan penyuluhan koperasi; Pelaksanaan koordinasidengan instansi/lembaga lainnya terkait program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, penilaian dan klasifikasi pelatihan dan penyuluhan koperasi; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan penyuluhan dan pelatihan, serta pembinaan dan klasifikasi koperasi Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas Pasal 10 (1) Bidang Koperasi terdiri dari: a. Seksi Kelembagaan Koperasi b. Seksi Penilaian dan Klasifikasi Koperasi c. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala bidang; Pasal 11 (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengaasan dan pengendalian kegiatan kelembagaan koperasi (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi; a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan petunjuk teknis kegiatan bimbingan pembinaan kelembagaan koperasi b. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data untuk perumusan kebijakan tentang kelembagaan koperasi c. Pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi
d.. e. f.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi Koperasi, pembinaan kelembagaan Koperasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12
(1) Seksi Penilaian dan Kelembagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penilaian dan klasifikasi pemeringkatan koperasi.: (2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penilaian dan Klasifikasi Koperasi mempunyai fungsi; a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penilaian dan klasifikasi pemeringkatan koperasi, penilaian koperasi berprestasi, tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi b. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data penilaian dan klasifikasi pemeringkatan Koperasi, penilaian koperasi berprestasi, tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi c. Pelaksanaan kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait penilaian dan klasifikas koperasi, penilaian koperasi berprestasi tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya Pasal 13 (1) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan serta pengembangan koperasi. (2) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai fungsi; a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pembinaan dan koordinasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan koperasi; b. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data koordinasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan koperasi c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan koperasi d. Pelaksanaan monitoring evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan koperasi e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan pengembangan koperasi. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan susuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Bidang Usaha Kecil Menengah Pasal 14 (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pengembangan dan lembaga pendukung pembiayaan dan pemberdayaan serta perdagangan barang/jasa Usaha Mikro, Kecil, Menengah (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program bidang kluster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, kewirausahaan pasar tradisional, perdagangan barang/jasa, serta lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan, serta legalitas dan registrasi klasifikasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah b.
Pengumpulan, Pengolahan, Penganalisaan data data bahan perumusan penyusunan program, pembinaan,dan bimbingan teknis, bidang kluster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, kewirausahaan pasar tradisional, perdagangan barang/jasa, serta lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan, serta legalitas dan registrasi klasifikasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
c.
Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, serta bimbingan teknis, bidang kluster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, kewirausahaan, pasar tradisional, perdagangan barang/jasa, serta lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan, serta legalitas dan registrasi klasifikasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
d.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait dengan program dan usaha, kewirausahaan, pasar tradisional, perdagangan barang/jasa, serta lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan, serta legalitas dan registrasi klasifikasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
e.
Pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan program bidang kluster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, kewirausahaan, pasar tradisional, perdagangan barang/jasa, serta lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan, serta legalitas dan registrasi klasifikasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
(3) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas;
Pasal 15 (1)
(2)
Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari; a.
Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah
b.
Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 16 (1) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program, pengembangan dan lembaga pendukung pembiayaan dan pemberdayaan serta perdagangan barang/jasa Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. yang dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang. (2) Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi;
Seksi
a.
Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk/usaha, kewirausahaan dan lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan , serta legalitas dan registrasi klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah .
b.
Pengumpulan,pengumpulan pengolahan, penganilisaan data penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk/usaha, kewirausahaan dan lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan serta legalitas dan registrasi klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
c.
Pelaksanaan Kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian bidang klaster/sentra kerajinan, aneka produk/ usaha kewirausahaan dan pendukung pembiayaan dan pengembangan,serta legalitas dan registrasi klasifikasi usaha Mikro,Kecil,dan Menengah
d.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait penyususnan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengmdalian bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk/usaha, kewirausahaan dan lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan serta legalitas dan registrasi klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah
e.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan , pengawaan dan pengendalian bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk/usaha, kewirausahaan dan lembaga pendukung pembiayaan dan pengembangan serta legalitas dan registrasi klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah,
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
Pasal 17 (1) Seksi Perdagangan barang dan Jasa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan bimbingan teknis perdagangan barang dan jasa bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. yang dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang. (2) Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan barang dan Jasa mempunyai fungsi; a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis perdagangan barang/jasa bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data bimbingan teknis perdagangan barang/jasa bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah c. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis perdagangan barang/jasa bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah d. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bimbingan teknis perdagangan barang/ jasa bidang klaster/ sentra,kerajinan,aneka produk dan usaha,pasar tradisional,usaha Mikro,kecil,dan Menengah. e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan bimbingan teknis perdagangan barang/jasa bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan seusai dengan bidang tugasnya Bagian Ketujuh Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Pasal 18 (1)
(2) a.
b.
c.
Bidang Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi program, fasilitas promosi, fasilitasi pembiayaan dan pelatihan serta pengembangan produk usaha, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang dipimpin oleh kepala bidang dan bertanggung kepada kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fasilitasi pembiayaan mempunyai fungsi Perencanaan Kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kegiatan fasilitas kemitraan,pembiyaan,pelatihan dan pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja .fasilitas koperasi usaha mikro,kecil dan menengah Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data promosi produk, fasilitasi prasarana dan sarana promosi, kemitraan, pembiayaan, pelatihan serta pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja pembiayaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pelaksanaan kegiatan promosi produk KUKM dan prasarana dan sarana promosi, kemitraan, pembiayaan, pelatihan serta pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja pembiayaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
d.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait promosi produk, fasilitasi prasarana dan sarana promosi, kemitraan, pembiayaan, pelatihan serta pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja pembiayaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan promosi produk, prasarana dan sarana promosi, kemitraan, pembiayaan, pelatihan serta pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja pembiayaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan seuai dengan bidang tugasnya. (3) Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas; Pasal 19 (1) Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan terdiri dari; a. Seksi Promosi b. Seksi Fasilitasi (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pasal 20 (1) Seksi Promosi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi. Advokasi, prasarana dan sarana promosi serta informasi Koperasi UMKM. yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi mempunyai fungsi; a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis kegiatan Promosi, advokasi dan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan informasi Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil Menengah b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data bimbingan teknis kegiatan Promosi, advokasi dan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan informasi Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil Menengah. c. Pelaksanaan program bimibingan teknis promosi, advokasi, dan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan informasi Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil Menengah. d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bimbingan teknis promosi, advokasi, dan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan informasi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah. e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. bimbingan teknis promosi, advokasidan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan informasi Koperasi dan Usaha Kecil,Mikro Menengah. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
Pasal 21 Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan fasilitasi kemitraan, pembiayaan pelatihan dan pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja fasilitasi koperasi usaha mikro, kecil, menengah.yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
(1)
(2) a.
b.
c.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi fasilitasi pembiayaan mempunyai fungsi : Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kegiatan fasilitasi kemitraan, pembiayaan, pelatihan dan pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja fasilitasi koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bimbingan fasilitas kemitraan,pembiayaan pelatihan dan pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja fasilitasi koperasi usaha mikro,kecil dan menengah Pelaksanaan kegiatan bimbingan fasilitas pembiyaan pengembangan usaha,kemitraan usaha,fasilitas kemitraan pembiayaan,pelatihan dan pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja fasilitasi koperasi usaha mikro kecil dan menengah
d.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait bimbingan fasilitas kemitraan,pembiyaan,pelatihan dan pengembangan produk usaha serta monitoring dan evaluasi kinerja fasilitas koperasi usaha mikro,kecil dan menengah
e.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan bimbingan fasilitas kemitraan,pembiyaan,pelatihan dan pengembangan produk usaha serta monitoring da evaluasi kinerja fasilitas koperasi usaha mikro,kecil dan menengah Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
f.
Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Pasal 22 (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT. (2) UPT dibentuk berdasarkan criteria adanya pekerjaan yang bersipat teknis, operasional, tertentu karena wilayah kerja dan atau karena jam kerja (3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas (4) Pembentukan organisasi serta tugas, fungsi dan tata kerja UPT di atur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 23 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
(2) (3) (4) (5)
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas Tiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenga fungsional yang ada dilingkungan dinas; Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; BAB III TATA KERJA Bagian Pertama Umum
Pasal 24 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinasnya maupun dengan intansi terkait lainya (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing danmemberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh pimpinan unit-unit organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat terbuka. Bagian Kedua Pelaporan Pasl 25 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya (3) Kepala DInas menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Ketiga Hak Mewakili Pasal 26 Apabila seorang pimpinan organisasi dilingkungan dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang
pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahannya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang ersangkutan BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 27 Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB V PEMBIAYAAN Pasal 28 Keuangan untuk pembiayaan dinas disediuakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah daerah BAB VI PENUTUP PASAL 29 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2008 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang
Ditetapkan di TIGARAKSA Pada Tanggal 21 Desember 2010 BUPATI TANGERANG ttd H. ISMET ISKANDAR Diundangkan di TIGARAKSA Pada Tanggal 21 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH ttd H. HERMANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 47
