Peran Kepala Desa dalam Meningkatan Pembedayaan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud) Oleh: Willer. S. Maarisit 110813307 ABSTRAK Peran Kepala Desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dalam peningkatan pembedayaan mayarakat. Karna dengan adanya peran seorang Kepala Desa dalam meningkatan pemberdayaan masyarakat akan nenciptakan atau melahirkan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani. Di desa miangas terindikasi bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatan pemberdayaan masyarakat dapat di katakan masih sangat lemah atau belum efesien karna jika melihat fenomena social di Desa Miangas masyarakat pada umumnya belum berdaya baik dari egi ekonomi maupun social budaya, hal ini di buktikan bahwa masih belum efektifnya peran Kepala Desa dalam meningkakan pemberdayaan masyarakat peran yang di maksudkan yaitu peran Kepala Desa dalam meningkakan pengetahuan, sikap, ketampilan, kemampuan serta kesadaan masyarakat Desa Miangas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas masih belum efektif peran yang di maksudkan yaitu peran Kepala Desa dalam meningkakan pengetahuan, sikap, ketampilan, kemampuan serta kesadaan masyarakat Desa Miangas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk menciptakan masyarakat yang berdaya perlu di tingkatkan atau di optimalkan lagi peran Kpalah Desa Dalam meningkatkan pembedayaan masyarakat khususnya dalam peningkaan pengeahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan serta kesadaran masyarakat Desa Miangas. Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
Pendahuluan Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting untuk di perbincangkan. Dengan adanya ketentuan daerah otonom maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan wacana yang sering dibicarakan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini tidak terlepas dari peran pemimpin desa yaitu Kepala Desa sebagai orang yang memegang jabatan sebagai eksekutif di desa yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan di desa dengan cara memberdayakan masyarakat desa dengan tujuan untuk kesejatrakan masyarakat. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, menjadikan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani. 1
Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, pasal 1 (12), pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangan kemandirian dan kesejatraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8)). Program pemberdayaan masyarakat khususnya Desa Miangas di fokuskan pada pembangunan non-fisik yaitu pembangunan karakter masyarakat melalui pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan serta meningkatkan standar kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pembangunan pedesaan atau desa dapat di katakan menempati bagian paling dominan mengisi wacana pembangunan daerah. Oleh karena itu konsep pemberdayaan masyarakat Desa Miangas dapat di laksanakan melalui program pembinaan pada masyarakat dengan melakukan pembinaan atau penyuluhan mengenai peraturan desa di mana masyarakat harus memahami, mengerti dan menaati atau mematuhi aturan-aturan yang telah di tegaskan dalam peraturan desa atau dalam peraturan desa adat. Karna kebanyakan dari masyarakat desa miangas yang tidak mengindakan atau mempedulikan tentang aturan yang ada dan ini menyebabkan pembangunan Desa Miangas tidak mengalami peningkatan atau perubahan yang lebih baik, disisi lain juga dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Miangas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikannya masi sangat renda. Oleh sebab itu dari ketidak berdayaan masyarakat dari segi pendidikan maka untuk menciptakan masyarakat yang berdaya maka dibutukan peran kepala desa yaitu melakukan pembinaan atau penyuluhan, dorongan dan motivifasi kepada masyarakat mengenai penegasan tata tertip desa guna meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran Masyarakat Desa Miangas. Jika melihat fenomena social yang ada di Desa Miangas bahwa masyarakat pada umumnya masih belum bedaya baik dari segi ekonomi maupun social budaya. Tinjauan Pustaka a. Konsep Peran Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan 2
dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220). Jack C. Plano (1994:20) mengemukakan bahwa peranan atau “Role: yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya, tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. b. Konsep Kepala Desa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 (1), mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyrakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagaimana yang di jelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014, pasal 1(2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya pada pasal 1(3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. c. Konsep Pemberdayaan Pranaka (1996: 56-57) menjelaskan bahwa pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotifasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Sumodiningrad (dalam Aprillia Theresia dkk, 2014: 93-94) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Sementara Hulme dan Turner (1990:214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun 3
kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam meningkatkan taraf hidup baik secara individu maupun kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan, keberdayaan, kemandirian masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanakan pebangunan di desa guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi ekonomi maupun social. d. Konsep Masyarakat Menurut Koentjaningrat yang dikutip oleh Tim Dosen Ilmu Pemerintahan (Pengantar Antropologi 2010:35), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Menurut Ralp Linton yang di kutip oleh Tim Dosen Ilmu Pemerintahan (Pengantar Atropologi 2010:36), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lamah sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan social dengan batasan-batasan yang dirumuskan dengan jelas. Seorang tokoh sosiologi modern, Talcott Parsons (dalam Kamanto Sunarto 2004:54) masyarakat adalah suatu system social yang swasembada (self subsisten), melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi pada generasi berikutnya Dari beberapa pengertian yang telah di kemukakan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang terorganisir dan mebentuk suatu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi satu sama lain menurut suatu system adat istiadat yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sebagai catatan media massa dan elektronik Indonesia juga menyebutkan orang atau warga masyarakat sebagai masyarakat. Ini sebetulnya salah, karena orang bukan masyarakat. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian deskriptif artinya, penelitian yang menjelaskan ciri-ciri suatu gejala. Dalam penelitian jenis ini akan dilihat gambaran yang terjadi tentang suatu fenomena social. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitataif. Menurut Kirk dan Miller sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2006), pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik pada kawasannya maupun dalam peristilahannya. Oleh karna itu dalam penelitian ini hanya akan menggambarkan dan menganalisa fenomena-fenomena dan fakta-fakta. Fokus dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Miagas Kecamatan Khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Peran Kepala Desa yang di maksud dalam meningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Miangas yaitu: Peran Kepala Desa dalam meningkatkan: a. Pengetahuan b. Sikap c. Ketrampilan 4
d. Kemampuan dan e. Kesadaran Masyarakat Pembahasan A. Peran Kepala Desa dalam Peningkatan Pembedayaan Masyarakat Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas Kepulauan Talaud. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagai mana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Peran kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa miangas terdiri dari beberapa peran di antaranya. a. Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan, Kemampuan dan Kesadaran Masyarakat Desa Miangas. 1. Pengetahuan Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang di ketahui berkenan dengan hal mata pelajaran. Pengetahuan yang di maksudkan yaitu pengetahuan masyarakat di tinjau dari segi pendidikan di mana orang yang mencapai pendidikan tertinggi yaitu S1 (18 Orang) sedangkan S2 hanya 1 orang saja. Yang menjadi masalahnya yaitu tingkat pengetahuan pada masyarakat Desa Miangas masih sangat rendah, yang menjadi indikasi masalahnya yaitu mininnya tingkat pendidikan di Desa Miangas. Sebagai mana telah di jelaskan pada tabel 4.4 di mana dari data tersebut telah memperlihatkan bahwa jumblah guru yang berada di Desa Miangas sangatlah terbatas. Sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh bapak N.R 31 tahun (wawancara, tanggal 17 Februari 2015, pukul 17.55 wita) : Harapan saya mengenai masalah pendidikan yaitu pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa harus memberikan perhatian penuh terhadap masalah pendidikan di desanya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan nantinya pemerintah kecamatan akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan mengenai masalah keterbatasan tenaga pengajar. Dengan adanya kerja sama pemeintah kecamatan dengan Dinas Pendidikan maka masalah mengenai keterbatasan tenaga pengajar akan teratasi, ini juga akan membuat kegiatan wajib blajar 9 tahun akan bejalan dengan baik. 1. Sikap Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu. Mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu, bahkan terhadap diri individu itu sendiri disebut fenomena sikap. Sikap yang dimaksutkan yaitu sikap masyarakat dalam menanggapi atau 5
merespon pembinaan dan penyuluhan dari Kepala Desa tentang pelaksanaan program pembedayaan. Sebagaimana yang di katakan oleh S.E. Maarisit 32 Tahun (wawancara, tanggal 19 Februari 2015, pukul 12.15 wita) : “Masyarakat kebanyakan yang kurang merespon tanggapan atau penyuluhan dari Kepala Desa alasannya karna masyarakat kurang memahami atau mengerti apa yang telah di jelaskan atau di katakan oleh Kepala Desa, ini di sebabkan karna dalam kegiatan penyuluhan atau pembinaan tidak ada peralatan tulis menulis misalnya papan tulis (black board), LCD, dan Laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan. Contohnya saja saat melakukan penyuluhan pembinaan kemasyarakatan, masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan papan tulis dan LCD sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dalam mengikuti penyuluhan. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak mempedulikan apa yang telah di tegaskan oleh Kepala Desa. Yang menjadi harapannya bahwa Kepala Desa Miangas dalam meningkatkan atau membangun sikap masyarakat harus perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan sikap masyarakat kurang menanggapi pembinaan serta penyuluhan dari Kepala Desa, dengan Kepala desa tau faktor-faktor tersebut maka upaya Kepala Desa dalam membangun atau meningkatkan sikap masyarakat dalam menanggapi atau mematuhi apa yang telah di tegas oleh Kepala Desa akan tercapai dengan baik”. 2. Ketrampilan Keterampilan merupakan kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik. Maksudnya bahwa kemampuan adalah kecakapan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai suatu keahlian yang dimilikinya sejak lahir. Ketrampilan yang dimaksutkan yaitu ketrampilan masyarakat dalam membuat kerajinan tangan seperti menganyam, menjahit membutsir dan lain-lain. Yang menjadi masalahnya yaitu dimana masyarakat Desa Miangas yang mempunyai ketrampilan untuk membuat suatu karya atau melaksanakan sesuatu pekerjaan yang membangunkan mereka dari keterpurukan tidak di berdayakan. Yang sebenarnya masyarakat seperti inilah yang harus di bedayakan agar supaya masyarakat yang mempunyai ketrampilan melakukan kerajinan tangan seperti menganyam, membutsir menjahit pakaian dan lain-lain akan lebih berdaya baik dari segi ekonomi maupun social budaya. Maksudnya yaitu masyarakat yang mempunyai ketrampilan tersebut harus di berikan bahanbahan atau perlengkapan alat-alat yang mereka butukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Dengan adanya ketersediaan perlengkapan tersebut maka mereka dapat membuat kerajinan tangan mereka. Jika mereka sudah mampu membuat karya meraka maka mereka juga akan mampu membuat usaha mereka sendiri. Misalnya barang-barang yang sudah jadi yaitu barangbarang yang telah selesai di kerjakan mereka jual, baik dari dalam desa maupun di luar desa. Nah dari penjualan inilah mereka akan mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan yang mereka peroleh itu akan membuat masyarakat yang duluhnya tidak berdaya baik dari segi ekonomi maupun social menjadi masyarakat yang mampu dan mandiri. Sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Bapak K.N 38 Tahun (wawancara, tanggal 15 Februari 2015, pukul 10.21 wita) : “ Saya sangat mengharapkan adanya perhatian dan bantuan dari Kepala Desa untuk dapat mendukung usaha-usaha perekonomian, misalnya dengan 6
memberikan perhatian dan bantuan terhadap kami yang memilki ketrampilan untuk membutsir serta bagi teman-teman masyarakat lain yang mempunyai ketrampilan di bidang lain. Setidaknya Kepala Desa memeberikan kami peralatan serta bahan untuk membuat usaha kami melalui ketrampilan yang kami miliki. Setelah kami mendapat keuntungan dari usaha kami ini maka sebagian pendapatan kami akan di berikan kepada Pemerintah Desa sebagai pajak. 3. Kemampuan Sebagai mana yang dinyatakann oleh UU Mendiknas No. 45 Tahun 2002 bahwa: Kemampuan dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kemampuan yang di maksutkan yaitu kemampuan masyarakat dalam memberikan partisipasi berupa tenaga maupun pikiran untuk pelaksanaan program pembedayaan. Karna sejauh ini masyarakat Desa dalam pemberian partisipasi masih belum memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah desa dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Kemampuan kata dasarnya yaitu “mampu” jadi masyarakat di tuntut untuk mampu memegang tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat Desa Miangas dalam membangun desanya menjadi suatu desa yang maju dan mandiri ini tak lepas dari perhatian dan dukungan atau dorongan dari Kepala Desa. Sebagaimna yang di utarakan oleh Bapak K.N 38 tahun (wawancara, tanggal 18 Februari 2015, pukul 11.02 wita) “ Kemampuan masyarakat dalam memberikan tenaga mereka baik berupa partisipasi tenaga maupun pikiran dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di Desa Miangas. Menurut saya bahwa partisipasi masyarakat merupakan titik sentral dalam pelaksanaan program pembedayaan, tanpa adannya partisipasi masyarakat maka program dari pembedayaan atau pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu dalam pelaksaan progam pemberdayaan Kepala Desa Miangas di harapkan harus membangun rasa patisipasi masyarakat terlebih dahulu agar supaya dalam pelaksanaan program pemberdayaan akan dapat berjalan sesuai apa yang di harapakan. 4. Kesadaran Masyarakat Kesadaran masyarakat merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian seseorang lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Kesadaran yang di maksutkan yaitu kesadaran masyarakat Desa Miangas dalam ikut bepartisipasi dalam program pemberdayaan atau pembangun di Desa. Yang menjadi masalah dari kesadaran masayarakat Desa Miangas yaitu masyarakat Desa Miangas belum di katakana sebagai masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Seperti yang di utarakan oleh Bapak S.E Maarisit 32 Tahun (wawancara, tanggal 19 Februari 2015, pukul 9.15 wita) “Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting dalam membangun masyarakat yang madani. Oleh sebab itu yang menjadi harapkan saya bahwa dalam membangun rasa (kesadaran) masyarakat perluh ada dorongan dari Kepala Desa Miangas dalam membangun kesadaran masyarakat. Dengan adanya dorongan atau pembinaan kepada masyarakat secara langsung maka masyarakat akan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan”. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi merupakan salah satu faktor pendukung program pembedayaan di Desa Miangas.
7
b. Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Desa Miangas. Salah satu wewenang Kepala Desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya Kepala Desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Sebagai mana yang di katakana oleh Bapak S.E.M 32 tahun (wawancara, tanggal 19 Februari 2015, pukul 9.55 wita), mengatakan: “Dalam hubungannya dengan pembinaan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Sebagai pemimpin di Desa Miangas, Kepala Desa membina kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada warganya, Kepala Desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti minum minuman beralkohol, berjudi, merampok dan perbuatan-pebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah”. B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Kepala Desa Miangas dalam menjalankan perannya dalam peningkatan pemberdayaaan masyarakat desa sering menemui beberapa kendalah yang menghambat peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembedayaan masyarakat di Desa miangas, di samping beberapa kendala yang menghambat peran Kepala Desa dalam pembedayaan ada juga factor yang mendukung jalannya peran seorang Kepala Desa dalam pemeberdayaan masyarakat desa. Berikut ini beberapa faktor yang menghabat dan mendukung peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Miangas.
8
a. Factor Pendukung 1. Keturunan Keturunan bagi masyarakat Desa Miangas merupakan hal yang perlu diperhatikan jika hendak melaksanakan perannya sebagai seorang Kepala Desa, karena di dalam masyarakat desa masih terdapat sekelompok masyarakat yang senantiasa mempertahankan nilai-nilai dan normanorma masyarakat yang masih sangat kental. Keturunan yang dimaksud di sini adalah karena nenek moyangnya, orang tuanya, bahkan keluarganya pada zaman dahulu memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat sehingga ia memperoleh pengakuan masyarakat akan keberdaannya dalam masyarakat secara turun temurun walaupun telah terjadi pergeseran nilainilai tapi dikalangan masyakat desa masih diakui sebagai tokoh, sebagai panutan yang mempunyai pengaruh secara kharismatik. Oleh karena itu, dalam menjalankan perananya sebagai seorang Kepala Desa dalam kehidupan sehari-hari maka faktor keturunan sangat diperhatikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak P.T 63 Tahun, (wawancara, tanggal 12 Februari 2015, pukul 11.15 wita) mengatakan: “Dalam memilih seorang pemimpin desa saya dan sebahagian besar masyarakat sangat memperhatikan keturunannya. Karena walaupun seseorang yang mau menjadi Kepala Desa tersebut memiliki pendidikan yang tinggi, namun dari segi keturunan dia tidak punya darah biru dan hanya warga biasa maka saya tidak akan memilihnya karena saya tidak mau dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang tidak jelas asalusulnya. 2. Kewibawaan Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka Kepala Desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa kepada masyarakat. Adapun pengertian kewibawaan dapat didefenisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sala seorang tokoh masyarakat Desa Miangas B.L 45 Tahun (wawancara, tanggal 13 Februari 2015, 19.27 wita) mengungkapkan: “Kepala Desa itu seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyatnya. Dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah terhadap masyarakatnya, dekat dengan pemudapemuda desa. tapi kedekatan dan keakraban dengan masyarakatnya tidak berarti beliau kehilangan wibawa. Bapak S.Timpa Pade adalah tipe orang yang pandai bergaul dan pandai menempatkan diri. Walau dia adalah seorang pemimpin di desa ini, tapi saat berbicara dengan orang yang lebih tua darinya beliau sangat sopan dan santun dalam berbicara, jadi tak heran jika beliau sangat disukai oleh masyarakat”. 3. Kekuasaan Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain. Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka Kepala Desa haruslah memiliki kekuasaan baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya agar supaya untuk menjalankan tugasnya dalam 9
memberdayakan masyarakat desa bisa terlaksana dengan baik. Sebagai mana yang telah dikatakan oleh bapak S.E. M 32 tahun : “Kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang pemimpin terutama bagi seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangya terutama dalam memberdayakan masyarakat Desa Miangas yang belum berdaya baik dari segi ekonomi maupun social budaya. Dengan adanya kekuasan maka Kepala Desa dapat mempengaruhi masyarakat agar masyarakat Desa Miangas mau berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya program pemeberdayaan masyarakat. Kekuasaan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, karena tanpa kekuasaan maka Kepala Desa tidak memiliki kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikannya wewenang guna mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat desa. Yang menjadi harapan saya bahwa dengan adaya kekuasaan yang di miliki Kepala Desa akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dengan adanya kekuasan yang di miliki Kepala Desa saya berharap Kepala Desa Miangas mampu menguba masyarakat Desa Miangas lagi menjadi masyarakat yang lebih berda baik dari segi ekonomi maupun social budaya”. a. Faktor Penghambat 1. Kondisi Penduduk Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala Desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalah pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana yang di katakana oleh bapak L.S 46 tahun: “Kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima perubahan-perubahan serta peralihan kepemimpinan menjadi kendala kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu yang menjadi harapan saya yaitu apabilah Kepala Desa dalam membedayakan masyarakat terlebih dahulu harus memperhatikan kondisi penduduk yang sulit menerima perubahan-perubahan baik dari segi ekonomi maupun sosil budaya. Dengan kepala desa mengetahui keadaan penduduknya maka ia juga tau kebijakan seperti apa yang harus dilakukan dalam meujudkan masyarakat yang berdaya. 2. Partisipasi Penduduk Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Miangas, Bapak S. T. P 27 tahun (wawancara, tanggal 20 Februari 2015 pukul 11.41 wita) mengatakan: “Salah satu kendala yang saya hadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Namun saya berusaha keras dengan mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui bincang-bincang dan selalu ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Karena kelancaran proses pemberdayaan akan berjalan jika masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi”. 10
Hal yang sama pula yang diungkapkan oleh Kepala Dusun II Bapak Y.T 43 tahun (wawancara, tanggal 21 November 2015, pukul 13.23 wita) mengatakan: “Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kepala Desa, hal ini karena warga desa cenderung tidak perduli dan lebih sibuk bekerja, sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan pemerintahan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tetapi berkat kegigihan Kepala Desa dalam mengajak warganya dan mendekatkan diri dengan masyarakat desa, sedikit demi sedikit masyarakat mulai membuka diri dan mulai tertarik untuk berpartisipasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat”. 3. Fasilitas atau Peralatan Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Sebagaimana yang di katakan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa, Bapak P.T 63 tahun (wawancara, tanggal 20 Februari 2015, pukul 10.25 wita) mengatakan: “Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitas sangat dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan desa dengan baik, contohnya saja saat ada penyuluhan dan pembinaan dari Kepala Desa , warga kurang tertarik dan paham karena penyampaian hanya bersifat seperti orang yang berpidato. Sehingga warga desa kurang tertarik dan memahami. Jadi fasilitas dan peralatan sangat mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat”. Jadi fasilias merupakan sesuatu yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, dengan adanya fasilitas yang lengkap maka poses pemberdayaan masyakat desa akan berjalan dengan baik dan akan terlaksana sesuai apa yang telah di harapkan Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut : Peran Kepala Desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri atas dua peran, yakni : 1. Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan yang di maksud yaitu pengetahuan yang di lihat dari aspek pendidikan. Pendidikan di Desa Miangas bisa dikatakan belum maju ini di karenakan jumbla guru atau tenaga pengajar yang sedikit. Sikap. Sikap yang dimaksudkan yaitu sikap masyarakat dalam menanggapi atau merespon pembinaan dan penyuluhan Kepala Desa serta pelaksanaan program pembedayaan. Dalam pembinaan serta penyuluhan Kepala Desa masyarakat Desa miangas tidak merespon dengan baik apa yang telah katakana atau di jelaskan oleh Kepala Desa. Masyarakat kebanyakan yang tidak mau mendengarkan tanggapan atau penyuluhan dari Kepala Desa alasannya karna masyarakat kurang memahami atau mengerti apa yang telah di jelaskan atau di katakan oleh Kepala Desa, ini di sebabkan karna dalam kegiatan penyuluhan atau pembinaan tidak ada peralatan tulis menulis 11
misalnya papan tulis (black board), LCD, dan Laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan. Ketrampilan. Ketrampilan yang dimaksudkan yaitu ketrampilan masyarakat dalam membuat kerajinan tangan berupa menganyam, menjahit membutsir dan lain. Yang menjadi masalahnya yaitu dimana masyarakat Desa Miangas yang mempunyai ketrampilan untuk menbuat suatu karya atau melaksanakan sesuatu pekejaan yang membangunkan mereka dari keterpurukan tidak di berdayakan. Ini di sebabkan kurangnya pehatian atau dorongan dari Kepala Desa dalam mengembangkan Ketrampilan masyarakat. Kemampuan. Kemampuan yang di maksudkan yaitu kemampuan masyarakat dalam memberikan partisipasi berupa tenaga maupun pikiran dalam mendukung pelaksanaan program pembedayaan masyarakat Desa. Karna sejauh ini masyarakat Desa dalam pemberian partisipasi masih kurang berpartispasi dalam program pemberdayaan terlebih untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah desa dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Kesadaran Masyarakat. Kesadaran yang di maksudkan yaitu kesadaran masyarakat Desa Miangas dalam ikut bepartisipasi dalam program pemberdayaan atau pembangun di Desa. Yang menjadi masalahnya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat Desa miangas dalam ikut berpatispasi. Ini sebabkan karna dalam perumusan program pembangunan masyarakat kurang libatkan sehingga masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan serta kesadaran masyarakat masih belum sesuai apa yang di harapkan. Yang menjadi indikasinya yaitu karna dari beberapa konsep di atas masih terdapat kekurangan. Salah satunya yaitu tingkat pendidikan di Desa Miangas belum dapat dikatakan tingkat pendidkanya sudah maju. Salah satu faktor penyebabnya karna keterbatasan jumblah tenaga pengajar di Desa Miangas. 2. Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Desa Miangas. Peran Kepala Desa dalam pembinaan di fokuskan pada pembangunan mentalitas masyarakat. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada warganya, Kepala Desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti minum minuman beralkohol, berjudi, merampok dan perbuatanpebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. Peran Kepala Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa Miangas dapat di katakana sudah baik. peran Kepala Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa Miangas dapat dikatakan sudah baik. Yang menjadi indikasinya bisa kita lihat bahwa Kepala Desa Miangas juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti minum minuman beralkohol, berjudi, merampok dan perbuatan-pebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. Kebehasilan peran kepala desa ini di tandai dengan berkurangnya perbuatan-perbuatan kejahatan sebagaimana telah di jelaskan tadi.
12
Saran Bertolak dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan kerendahan hati penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Peningkatan peran Kepala Desa dalam meningkatan pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi terutama peran Kepala Desa dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan serta kesadaran masyarakat Desa Miangas, agar masyarakat Desa Miangas yang kebanyakan belum berdaya baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya akan menjadi lebih berdaya atau menjadi masyarakat yang mampu serta mandiri. 2. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Miangas Kepala Desa harus meperhatikan apa saja masalah yang di hadapi masyarakat serta Kepala Desa juga harus tau apa saja yang menjadi harapan serta keinginan dari masyarakat Desa Miangas. 3. Selain penyuluhan dan pembinaan bagi warga masyarakat, Kepala Desa juga harus mampu berkoordinasi langsung dengan camat atau pemerintah daerah dalam memberi bantuan mengenai keterbatasan tenaga pengajar.
13
DAFTAR PUSTAKA
Hulme, David & M. Turner, 1990. Sociology of Development: Theories, Policies and Practices. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf. Moleong. J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mahmudi, Ahmat, Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat, Dalam Dinamika: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Edisi Agustus 2002. Nasdian, Fredian Tonny. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sedarmayanti. Restrukturlisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama, 2014. Sunarto, Kamato. Pengantar Sosiologi, (edisi revisi)/Kamanto Sunarto.- - Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Sugiyono, (2007). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Theresia, Aprillia, dkk, (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta. Poerwodarmito, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 1976. Sumber Lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratuaran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. 14