Oleh : WIDJAYA SANTOSA S

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERBANDINGAN PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ANTARA KABUPATEN SRAGEN DAN KABUPATEN KLATEN

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajad Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan

Oleh : WIDJAYA SANTOSA S 4209146

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA 2011

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Istriku tercinta, Dra. Wiwik Nur S. yang senantiasa mendampingi dalam penyelesaian studi ini. 2. Ananda Primasari Ariska Widjayanti dan Broshtito Danys Widjaya yang telah memberikan motivasi sehingga sampai pada tingkatan ini. 3. Almamaterku, Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan pada khususnya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada umumnya. 4. Masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

v

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi, Keberanian adalah cakrawala, Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Ketika kerjamu tidak dihargai, saat itu dirimu belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu tidak dinilai, saat itu kau belajar tentang keiklasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kau sedang belajar memaafkan. Ketika kau harus lelah dan kecewa maka saat itu kau belajar tentang kesungguhan. Ketika kau merasa sepi dan sendiri maka kau sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kau harus membayar biaya yang seharusnya tak kau tanggung maka saat itu kau belajar tentang kemurahan hati.

vi

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT WIDJAYA SANTOSA S 4209146 COMPARISON OF IMPLEMENTATION EFFECT OF SOCIETY EMPOWER NATIONAL PROGRAM (PNPM) RELATED TO INCREASE THE PEOPLE WELFARE BETWEEN SRAGEN REGENCY AND KLATEN REGENCY To fight against poverty the government launched Society Empower National Program (PNPM); the research aim to know the profile UPPKS group members before and after receiving the PNPM fund, to know the impact of members of the Donor Program UPPKS group, and to know the effect PNPM programs in improve the welfare of UPPKS group members. Research methodology is done by collecting primary data from the respondents through interviews, questionares, and observation. Secondary data such as administrative notes of the group members and other references are also used. Studies population is 240 groups of UPPKS which receive the PNPM funds. In Sragen Regency, the number of members of the UPPKS group varies from 8 to 12 members. Each member of a fund from five hundred thoosends rupiah to two million rupiah. In Kabupaten Klaten, the number of members of the group varies UPPKS 5 to 15 members. Each member of fund of one million to three million rupiah. Research sample for 5% of the population of the 12 groups, with each group taken 3 members, the number of samples in this study of 36 respondents. Data analysis used test the hypothesis using different T-test. Hypothesis testing results found that: there is difference in average of number of positive productivity significantly before and after PNPM program, thus proved hypothesis 1, and there is differences in average amount of labor positive significantly before and after PNPM program, with thus hypothesis 2 proved. Based on the data analysis is obtained the following conclusions : members of the UPPKS group PNPM funding recipients in Sragen Regency and Klaten Regency majority are women with low education of junior high school, members of the group UPPKS Donor funding recipients in Kabupaten Sragen and Kabupaten Klaten, using PNPM funds to increase the amount of employment, product, the difference being of the amount of labor, productivity and income of UPPKS group members in Sragen Regency and Klaten Regency before and after the PNPM. It is advised that the UPPKS groups receiving PNPM fund should do the following efforts : the groups should broaden their vision to have a network with other companies or entrepreneurs thst will support the groups business, the groups should motive them selves to be able to gain their welfare.

Keywords : PNPM, UPPKS, Sragen Regency and Klaten Regency

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK WIDJAYA SANTOSA S 4209146 PERBANDINGAN PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ANTARA KABUPATEN SRAGEN DAN KABUPATEN KLATEN Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, maka penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui profil anggota kelompok UPPKS sebelum dan sesudah menerima dana PNPM, untuk mengetahui dampak program PNPM terhadap anggota kelompok UPPKS, dan untuk mengetahui pengaruh program PNPM dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dari responden melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Di samping itu melalui data sekunder, yaitu administrasi anggota kelompok UPPKS dan referensi buku-buku pendukung. Populasi penelitian adalah 240 anggota kelompok UPPKS yang menerima PNPM. Di Kabupaten Sragen, jumlah anggota kelompok UPPKS bervariasi 8 – 12 anggota. Tiap anggota kelompok mendapatkan dana antara Rp 500 ribu – Rp 2 juta. Di Kabupaten Klaten, jumlah anggota kelompok UPPKS bervariasi 5 – 15 anggota. Tiap anggota kelompok mendapatkan dana antara Rp 1 juta – Rp 3 juta. Sampel penelitian sebesar 5% dari populasi kelompok, yaitu 12 kelompok dengan masing-masing kelompok diambil 3 anggota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 36 responden. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan uji beda rata-rata. Hasil uji hipotesis ditemukan perbedaan rata-rata jumlah produksi yang positif secara signifikan antara sebelum dengan sesudah adanya PNPM, dengan demikian hipotesis 1 terbukti, dan terdapat perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja yang positif secara signifikan antara sebelum dan sesudah PNPM, dengan demikian hipotesis 2 terbukti. Berdasarkan analisa data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten mayoritas adalah perempuan dengan pendidikan masih rendah yaitu SLTP dan SLTA, anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten memanfaatkan dana PNPM untuk meningkatkan produksi dan jumlah tenaga kerja. Untuk anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM disarankan sebagai berikut : mau membuka wawasan untuk bekerja sama dengan dunia usaha yang saling mendukung usahanya, berusaha memotivasi diri bahwa dengan bekerja keras dirinya mampu mengentaskan kemiskinan untuk hidup mandiri. Kata Kunci : PNPM, UPPKS, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan anugerahNya yang penulis rasakan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : PERBANDINGAN PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ANTARA KABUPATEN SRAGEN DAN KABUPATEN KLATEN. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di 4 desa, yaitu :

desa Kalitengah, Melikan, Kadilanggon dan Sidorejo yang terletak di

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, kemudian penulis bandingkan dengan hasil penelitan di Kabupaten Sragen. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis senantiasa mengharapkan saran dan masukan yang dapat memberikan motivasi bagi penelitian lebih lanjut. Oleh sebab itu dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Dr. Guntur Riyanto, M.Si. selaku Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberi dorongan serta meluangkan

ix

commit to user


digilib.uns.ac.id

waktu untuk membimbing dan mengarahkan, sehingga Tesis ini dapat selesai. 3. Drs. Kresno Saroso Pribadi, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. 4. Segenap

Dosen

Program

Syudi

Magister

Ekonomi

dan

Studi

Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Seluruh Karyawan dan Karyawati Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten beserta staf. 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten beserta staf. 8. Bapak Camat Wedi. 9. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Wedi. 10. Kepala Desa Kalitengah, Melikan, Kadilanggon dan Sidorejo. 11. Ibuku tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 12. Istriku tercinta dan putera-puteriku tersayang. 13. Rekan-rekan MESP angkatan XII, terima kasih atas kerjasama diantara kita selama ini. 14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

x

commit to user


digilib.uns.ac.id

Atas segala bantuan yang telah diberikan, hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan balasan dan menjadikan amal ibadah yang mulia. Terakhir, penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surakarta,

Juni 2011

Penulis

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………..

i

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………

ii

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI …………………………………….

iii

HALAMAN PERNYATAAN …………………………………………………

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………………….

v

HALAMAN MOTTO …………………………………………………………..

vi

ABSTRACT …………………………………………………………………….

vii

INTISARI ………………………………………………………………………

viii

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….

ix

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………

xii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………

xv

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………

xvi

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………

xvii

BAB

I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………

1

B. Perumusan Masalah …………………………………………

9

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………

10

D. Manfaat Penelitian …………………………………………..

10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teoritis ……………………………………………….

11

1. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) …………………

11

2. Konsep Kemiskinan ……………………………………..

12

commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Definisi Kemiskinan ……………………………………

13

4. Konsep Penanggulangan Kemiskinan ………………….

16

5. Konsep Pemberdayaan …………………………………

17

6. Indikator Pemberdayaan ……………………………….

20

7. Pendekatan Pemberdayaan ……………………………..

23

8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ..

26

a. Pengertian PNPM …………………………………..

26

b. Tujuan PNPM ………………………………………

27

c. Sejarah PNPM ………………………………………

28

9. Keberlanjutan Pemanfaatan Dana PNPM ………………

30

a. Pemanfaatan Dana PNPM ………………………….

30

1) Prinsip Dana Bergulir …………………………..

31

2) Prinsip Keberlanjutan Pemanfaatan Dana PNPM

31

3) Kelompok Masyarakat (Pokmas) ……………….

32

b. Jenis Usaha ………………………………………….

33

c.

Besar Dana Yang Diterima …………………………

34

d. Partisipasi Anggota Kelompok ……………………..

35

10. Kesejahteraan Ekonomi …………………………………

36

B. Penelitan Terdahulu …………………………………………

38

C. Kerangka Pemikiran …………………………………………

40

D. Hipotesis ……………………………………………………..

41

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN A. Data Dan Sumber Data ………………………………………

42

B. Populasi Dan Sampel …………………………………………

42

C. Analisis Data ………………………………………………….

44

D. Asumsi ………………………………………………………..

45

E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Penelitian ….

46

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Klaten ………………

48

1. Realisasi Pelaksanaan PNPM ……………………………

48

2. Letak Geografis ………………………………………….

53

3. Kondisi Demografi ………………………………………

54

B. Karakteristik Responden……………………………………..

55

C. Analisis Data …………………………………………………

67

D. Pembahasan ………………………………………………….

68

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………………………….

72

B. Saran …………………………………………………………

72

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………. LAMPIRAN

commit to user

74


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. : Kerangka Penelitian ……………………………………………

40

Gambar 2.2. : Pengujian Hipotesis ……………………………………………

45

xv

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. : Distribusi responden asal desa kelompok sampel ……………..

43

Tabel 4.1. : Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin ………………

55

Tabel 4.2. : Distribusi responden berdasarkan umur ……………………….

57

Tabel 4.3. : Distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga

58

Tabel 4.4. : Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan …………

60

Tabel 4.5. : Distribusi responden berdasarkan jenis usaha …………………

62

Tabel 4.6. : Distribusi responden berdasarkan jumlah dana yang diterima ..

64

Tabel 4.7. : Produksi sebelum dan sesudah penerimaan dana PNPM …….

65

Tabel 4.8. : Distribusi frekuensi jumlah tenaga kerja sebelum menerima Dana PNPM …………………………………………………….

66

Tabel 4.9. : Distribusi frekuensi jumlah tenaga kerja sesudah menerima Dana PNPM ……………………………………………………

66

Tabel 4.10 : Hasil uji beda rata-rata Kabupaten Sragen …………………….

68

Tabel 4.11 : Hasil uji beda rata-rata Kabupaten Klaten …………………….

68

xvi

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat ijin penelitian Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi (MESP) UNS Surakarata ke BAPPEDA Kabupaten Klaten …

78

Lampiran 2 : Surat permohonan ijin penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Klaten ke BAPERMAS Kabupaten Klaten …………………… 79 Lampiran 3 : Surat permohonan ijin penelitian dari BAPERMAS Kabupaten Klaten ke Kecamatan Wedi …………………………………….

80

Lampiran 4 : Surat pemberitahuan tentang ijin penelitian dari Kecamatan Wedi Ke Kepala Desa Kalitengah, Melikan, Kadilanggon dan Sidorejo ………………………………………………………….

81

Lampiran 5 : Kuesioner ……………………………………………………….

82

Lampiran 6 : Data hasil penelitian ……………………………………………

83

Lampiran 7 : Hasil analisis data ………………………………………………

84

Lampiran 8 : T-Test …………………………………………………………..

85

xvii

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebelum terjadinya krisis moneter, khususnya di bidang ekonomi telah mencatat

sejumlah

kemajuan

walaupun

masih

ditemui

sejumlah

masalah

pembangunan yang perlu segera dicari solusinya. Permasalahan tersebut merupakan masalah fundamental yang bersifat kronis, yaitu berkaitan dengan kesenjangan antar pelaku ekonomi, kesenjangan antar sektor ekonomi, dan kesenjangan antar daerah. Kesenjangan ini berakibat luas pada masalah kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial. Di samping itu terdapat masalah pembangunan yang bersifat kejutan (shock), yaitu berkaitan dengan krisis moneter, ekonomi dan politik.

Permasalahan ini

menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia menjadi sangat memprihatinkan. Inflasi yang tinggi, pertumbuhan yang rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, kemiskinan yang semakin meluas, yang telah membawa dampak buruk bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada masa krisis moneter yang paling terpuruk adalah kelompok masyarakat miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu para buruh, pekerja informal, petani kecil dan pengusaha mikro. Selama ini kaum miskin selain berpenghasilan

commit to user


digilib.uns.ac.id

rendah, juga sudah sekian lama mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengakses faktor-faktor produksi (tanah dan modal) bahkan tidak memiliki akses informasi pasar, ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Dalam pandangan pemerintah, bahwa kondisi yang memprihatinkan sebagai dampak krisis moneter membutuhkan intervensi segera dan langsung kepada kelompok masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah adalah meminta bantuan Negara donor Internasional untuk ikut serta dalam penanggulangan dampak krisis moneter terutama pinjaman dalam bentuk Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Jaring Pengaman Sosial baru popular di Indonesia pada akhir 1998 setelah Bank Dunia mengucurkan dana dengan memperkenalkan program-program darurat (emergency) untuk mengatasi dampak buruk krisis moneter. Sebenarnya sudah lama dikenal Program Jaring Pengaman Sosial, seperti Program Padat Karya, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), kredit (subsidi untuk rumah, subsidi untuk petani/nelayan tradisional), subsidi energi/listrik dan subsidi pangan. Konsep Program JPS untuk menanggulangi sosial ekonomi masyarakat agar tidak semakin terpuruk, dengan strategi pelaksanaannya adalah melalui tahapan penyelamatan (rescue) yang sifatnya mendesak dan harus ditangani secepat mungkin dan tahapan pemulihan (recovery) untuk memberdayakan masyarakat miskin. Program JPS didesain menekankan pada tiga sasaran pokok meliputi:

Pertama,

menjamin adanya makanan dengan harga yang dapat terjangkau oleh keluarga

commit to user


digilib.uns.ac.id

miskin. Kedua, memberikan kemampuan daya beli di antara pengusaha kecil dan menengah. Ketiga, menjaga akses masyarakat pada pelayan-pelayan sosial. Tujuan utama Jaring Pengaman Sosial adalah sebagai berikut: 1. Memulihkan kecukupan pangan dengan harga terjangkau oleh masyarakat miskin 2. Menciptakan kesempatan kerja produktif yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin. 3. Memulihkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau masyarakat miskin. 4. Memulihkan kegiatan ekonomi rakyat. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar diberbagai sektor. Adapun

kebijakan

pengentasan

atau

penenggulangan

kemiskinan

menurut

Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi: upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; jumlah penduduk;

mengendalikan

melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok

masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan.

Sedangkan kebijakan langsung

meliputi: pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting);

penyediaan untuk kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan,

kesehatan dan pendidikan;

usaha penciptaan kesempatan kerja

pembangunan wilayah; dan pelayanan perkreditan.

commit to user

program


digilib.uns.ac.id

Strategi dalam penanggulangan kemiskinan harus dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Maka program yang dipilih harus memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis untuk perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berperan serta dalam proses pembangunan, sehingga mereka diharapkan mampu mengatasi kondisi keterbelakangan. Di samping itu usaha penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penetapan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab –sebab timbulnya persoalan itu. Setiap usaha penanggulangan kemiskinan yang kurang memperhatikan kedua hal tersebut tidak hanya cenderung tidak efektif, tetapi dicurigai sebagai retorika belaka (Baswir, 1999) Menurut Soegijoko dkk (1997) dalam penanggulangan kemiskinan terdapat 3(tiga) pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yaitu berpihak kepada masyarakat miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator,

commit to user


digilib.uns.ac.id

komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian. Sedang menurut Sumodiningrat (1999)

Arah baru strategi

pembangunan diwujudkan dalam bentuk: (1) upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat; (2) pemantapan otonomi dan desentralisasi, dan (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Untuk merealisasi arah baru pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah perlu lebih mempertajam fokus pelaksanaan strategi pembangunan yaitu melalui penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan model pembangunan partisipatif yang bertujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Pembangunan

yang

partisipatif

mengutamakan

pembangunan

yang

dilaksanakan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model ini menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Menurut model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek atau program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek atau program tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Pada akhirnya keberdayaan masyarakat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat setempat. Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, merupakan dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan masyarakat tersebut dapat dilihat dari: (1) dimensi pemberdayaan masyarakat miskin; (2) dimensi terwujudnya kemandirian masyarakat miskin; dan (3) dimensi perekonomian rakyat. Yang perlu ditekankan adalah dimensi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan terutama dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonominya. Sedang dimensi kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, kebersamaan, keswadayaan dan partisipasi. Adapun untuk dimensi perekonomian rakyat dapat ditandai dengan tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk upaya dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini terutama yang memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam Inpres nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Inpres ini menekankan perlunya usaha yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga, terutama keluarga yang masih dalam tahap Pra Sejahtera dan Sejahtera I, agar dapat memanfaatkan berbagai

commit to user


digilib.uns.ac.id

peluang dan dukungan yang ada untuk mengangkat dari ketertinggalan dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga mampu memiliki wawasan, sikap, perilaku, dan nilainilai yang menjunjung tinggi sifat hemat, perencanaan ke depan dan mampu mengumpulkan modal kerja secara mandiri untuk mengembangkan usahanya. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pada PNPM Mandiri dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsure masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelestarian. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi: penyediaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman, social, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah local serta kegiatan ekonomi, meliputi: penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dikelola di tingkat kecamatan oleh lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK). PNPM Mandiri memberikan satu peluang unik untuk menangani sebagian dari kendala dalam pemberdayaan perempuan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas banyak

penanggulangan kemiskinan. Persiapan PNPM akan

memanfatkan pengalaman dari pelaksanaan Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

commit to user


digilib.uns.ac.id

Kajian dalam penelitian ini menitikberatkan pada implementasi program PNPM terhadap masyarakat pedesaan melalui program PPK. Program Pengembangan Kecamatan adalah program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, memperkuat kelembagaan pemerintah lokal dan masyarakat, serta memperbaiki tata pemerintahan local. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini memberikan bantuan langsung (block grant) kepada kecamatankecamatan untuk pembangunan infrastruktur produktif dan investasi sosial ekonomi yang diidentifikasi melalui sebuah proses perencanaan partisipatif. PPK merupakan program pemerintah yang didanai sebagian dari Bank Dunia, dan sudah berjalan sejak tahun 1998.

Program ini mencakup 34233 desa di lebih dari 2.000 kecamatan

termiskin di 252 kabupaten di 30 propinsi. Di samping itu juga diberikan fasilitas kredit dengan cara dan prosedur yang mudah serta bunga rendah lewat Kredit Usaha Keluarga Sejahtera I alasa ekonomi yang telah memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga. Adapun tujuan umum program ini adalah untuk membantu keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (alasan ekonomi) untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sejahtera melalui kegiatan ekonomi produktif dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sedang tujuan khususnya adalah sebagai berikut (BKKBN, 1997) :

commit to user


1.

digilib.uns.ac.id

Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).

2.

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

3.

Merangsang kesadaran, motivasi dan semangat keluarga untuk berwirausaha.

4.

Membantu keluarga dalam mendapatkan modal usha dengan syarat ringan, mudah dan cepat.

5. Mengembangkan kegiatan kemitrausahaan dalam bidang ekonomi. 6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kucuran dana PNPM diharapkan dapat menambah modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan para anggota kelompok UPPKS. B. Perumusan Masalah PNPM

merupakan

pemberdayaan masyarakat

salah

untuk

satu

dari

strategi

menanggulangi

pemerintah

kemiskinan.

dalam Adapun

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah dampak program PNPM terhadap peningkatan produksi pada anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Bagaimanakah dampak program PNPM terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui pengaruh dana PNPM terhadap peningkatan produksi anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. 2. Untuk mengetahui pengaruh dana PNPM terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten

D. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi Pemda Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten berkaitan dengan partisipasi masyarakat pedesaan dalam rangka

penanggulangan kemiskinan melalui

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikelola oleh PPK 2. Bagi Pihak Lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui PNPM.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis 1. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan program yang dilaksanakan pemerintah sebagai program untuk mengatasi dampak buruk krisis moneter, mencakup empat bentuk Program Jaring Pengaman Sosial: Pertama, program ketahanan pangan, dilaksanakan agar masyarakat miskin yang terkena dampak krisis moneter mendapat kebutuhan pangan dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga bahaya rawan pangan dapat dihindari. Kegiatan utama di bidang ketahanan pangan adalah bantuan pangan dalam bentuk: Operasi Pasar Khusus (OPK) beras (sekarang raskin),

peningkatan ketahanan

Pangan

Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Petani, pengembangan pembibitan dan pengembangan tambak rakyat serta pengembangan ayam buras. Kedua, program pengaman sosial bidang pendidikan, ditujukan untuk memelihara pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin serta sebagai upaya menjaga kualitas pengajaran dan pendidikan. Program utama yang dilakukan bidang pendidikan, meliputi: Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah(DBO Dikdasmen), Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (DBO Dikti), Dana Operasional dan Perawatan SD/MIN dan Rehabilitasi serta Dana Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Ketiga, program jaminan sosial bidang kesehatan khususnya ditujukan untuk memelihara pelayanan di bidang kesehatan dan peningkatan gizi keluarga miskin. Program ini meliputi: JPS bidang kesehatan, JPS bidang sosial, Bantuan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Keempat,

program

pemberdayaan

masyarakat

dilaksanakan

untuk

meningktkan daya beli masyarakat miskin dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

menggerakkan

kembali

ekonomi

rakyat

dengan

membangun sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap menjaga keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan berupa: pemeliharaan sarana dan prasarana (jalan, irigasi, tempat pembuangan air, penampungan air serta pengendalian banjir) yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran.

2..Konsep Kemiskinan Dalam

konsep

kemiskinan

setidaknya

ada

tiga macam,

yaitu

kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep Kemiskinan absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Usman, 2004 : 230). Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the ides of relative standard, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar

commit to user


digilib.uns.ac.id

asumsinya kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazim diukur berdasarkan pertimbangan (intern of judgment) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi

pada derajad

kelayakan hidup. Sedangkan

konsep

kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan

perasaan kelompok miskin itu sendiri.

Konsep ini tidak mengenal

a fixed

yardstick, dan tidak mempertimbangkan the ide of relative standard. Kelompok yang menurut ukuran berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin dan demikian pula sebaliknya. Kelompok yang dalam perasaan termasuk hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri seperti itu dan demikian pula sebaliknya (Usman, 2004 : 125-127)

3. Definisi kemiskinan. Beberapa

pandangan dan pendekatan yang dinamis

tentang

definisi

kemiskinan memang tidak mudah karena formulasi dari para ahli dan peneliti dipengaruhi oleh fokus kajian masing-masing. Specler (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup: Pertama, kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal. Kedua, gangguan dan tingginya resiko kesehatan, resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi

serta

lingkungannya.

Ketiga,

commit to user

kekurangan

pendapatan

yang


digilib.uns.ac.id

mengakibatkan tidak bisa hidup layak. Keempat, kekurangan dalam kehidupan sosial yang ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, dan kualitas pendidikan y rendah. Usman (2004) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat atas kebutuhan beras dan gizi.

Batas atau garis

kemiskinan dibuat berdasarkan pemenuhan konsumsi makanan pokok serta kebutuhan bahan makanan

yang terdiri dari sandang, perumahan, kesehatan,

pendidikan dan transportasi. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), kriteria kemiskinan dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok keluarga sejahtera I, II, III dan III Plus, karena alas an ekonomi. Kategori keluarga pra sejahtera, apabila tidak memenuhi salah satu dari lima syarat: melaksanakan ibadah menurut agamanya, malam dua kali atau lebih sehari, memakai pakaian yang berbeda untuk bepergian, lantai rumah bukan dari tanah dan apabila anggota keluarga sakit dibawa berobat ke sarana kesehatan. Ukuran atau indicator kemiskinan versi ini sebenarnya suadah banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak namun tetap digunakan sebagai data dasar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Nerencana Nasional) menerangkan bahwa kesejahteraan keluarga dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: a. Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama 2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. 3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah / pergi / bekerja / sekolah. 4) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah. 5) Anak sakit atau pasangan usia subur (PUS) yangan ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan. b. Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi: 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur. 2) Paling kurang sekali dalam seminggu lauk daging / ikan / telur. 3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru. 4) Luas lantai paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni. 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas. 6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap. 7) Anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bias baca tulis latin. 8) Anak umur 7 – 15 tahun bersekolah. 9) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi. c. Keluarga Sejahter Tahap III, meliputi: 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung. 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal. 5) Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan. 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar / majalah / TV / radio. 7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat. d. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi: 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan. 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi masyarakat. Beberapa definisi kemiskinan seperti yang telah diuraikan, secara umum semuanya menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu. Kekurangmampuan fisik manusia, kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang mendapat akses dalam proses pengambilan kebijakan.

4. Konsep penanggulangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan seperti yang termuat dalam dokumen Interm Poverty Reduction Strategi Paper

(IPRSP) meliputi: Pertama, menciptakan

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Kedua,

memberdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut

commit to user


digilib.uns.ac.id

kepentingannya,

menyalurkan

aspirasi,

mengidentifikasi

kebutuhannya sendiri. Ketiga, meningkatkan

masalah

dan

kapasitas atau kemampuan

masyarakat miskin agar mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dan memperjuangkan kepentingannya. Keempat, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

5. Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan dua kelompok yang saling berhubungan, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1997). Sedang Adimiharja dan Kusnaka (2001) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan pelimpahan proses pengambilan dan tanggung jawab secara penuh. Pemberdayaan bukan berarti pengendalian, melainkan menyerahkan pengendalian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah masalah hilangnya pengendalian atau hilangnya hal-hal lain. Yang paling penting pemberdayaan

memungkinkan

pemanfaatan

kecakapan

dan

pengetahuan

masyarakat seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Priyono dan Pranarka (1996) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Pada proses ini dapat dilengkapi dengan membangun asset material guna mendukung

commit to user


pembangunan

digilib.uns.ac.id

kemandirian

mereka

melalui

organisasi.

Kedua,

pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada

proses proses

menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan

yang menjadi pilihan hidupnya melalui

proses dialog. Dimungkinkan kecenderungan primer terwujud dari kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Berikutnya dijelaskan bahwa proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prinsip berbeda dengan masyarakat menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai, sehingga masyarakat lebih mampu mengenali kebutuhannya dan dilatih untuk dapat merumuskan rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dalam hal ini , praktisi pembangunan berperan dalam memfasilitasi proses dialog, diskusi, tukar pendapat dan mensosialisasikan berbagai temuan masyarakat. Berdasarkan pendapat Moebyarto (1985), pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan sebagai wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu; “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Sebenarnya teori pemberdayaan telah berkembang dengan beraneka ragam panutan dan kebijakan dalam 20 tahun terakhir ini. Pemberdayaan dapat diartikan

commit to user


digilib.uns.ac.id

sebagai suatu proses, sustu mekanisme di mana individu, organisasi dan masyarakat menjadi ahli terhadap masalah yang mereka hadapi. Adapun teori pemberdayaan mengasumsikan bahwa pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda; pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda; pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah sejalan dengan waktu. Seseorang akan dapat terberdayakan pada suatu saat dan tidak terberdayakan pada saat yang lain, tergantung pada kondisi yang mereka hadapi pada suatu waktu. Menurut para akademisi teori pemberdayaan mengatakan bahwa konsep pemberdayaan berlaku tidak hanya bagi individu sebagai kelompok, organisasi dan masyarakat, melainkan juga individu itu sendiri (Fred, 1998). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Maka dari itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dihubungkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berhubungan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Sebenarnya kekuasaan tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum atau terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep bermakna. Dengan istilah lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan tergantung pada 2 hal : a. bahwa kekuasaan dapat berubah, sebab jika tidak berubah berarti pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. b. bahwa kekuasaan dapat diperluas. Pengertian ini menekankan pada arti kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

6. Indikator Pemberdayaan Pemberdayaan memiliki kegunaan untuk meningkatkan kekuasaan orangorang lemah yang belum beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada upaya pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987). Pemberdayaan merupakan suatu cara di mana rakyat, organisasi dan konitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rapaport, 1984). Pemberdayaan adalah proses dengan mana orang-orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang akan memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994) Pada dasarnya pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumbersumber

produktif

yang

memungkinkan

commit to user

mereka

dapat

meningkatkan


digilib.uns.ac.id

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Menurut definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan

merupakan

sebuah

proses

dan

tujuan.

Sebagai

proses,

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kakuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

individu-individu

yang mengalami masalah kemiskinan. Adapun sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses. Schuler, pemberdayaan,

Hashemi

dan Riley mengembangkan

beberapa

indikator

yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks

pemberdayaan (David, 2004) : a. Keberhasilan mobilitas, artinya kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, gedung

commit to user


digilib.uns.ac.id

bioskop, rumah ibadah, atau ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi apabila individu mampu pergi sendirian. b. Memiliki kemampuan membeli komoditas “kecil”, maksudnya kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, missalnya beras, minyak tanah, minyak goring, bumbu-bumbu, dan untuk kebutuhan dirinya, misalnya minyak rambut, sabun mandi, sampo, bedak. Individu dianggap mampu melaksanakan kegiatan ini jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, lebih-lebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. c. Memiliki kemampuan membeli komuditas “besar”, yaitu kemampuan imdividu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti radio, TV, kulkas, almari pakaian, koran, majalah. Seperti halnya indikator di atas, nilai tinggi akan diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, lebih-lebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan mempergunakan uangnya sendiri. d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, seperti merenovasi rumah, pembelian hewan ternak, mendapatkan kredit untuk usaha. e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, maksudnya responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-

commit to user


digilib.uns.ac.id

anak) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; atau melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah. f. Kesadaran hokum dan politik, artinya mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kalurahan; seorang anggota dewan setempat; nama presiden; memahami pentingnya memiliki surat nikah atau hokum-hukum waris. g. Ketertiban dalam berkampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dianggap “berdaya” apabila ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, seperti suami memukul istri, istri mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan social. h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, yaitu memiliki rumah tinggal, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang memiliki nilai tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

7. Pendekatan Pemberdayaan Berdasarkan pendapat Ife (1995), bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, namun kekuasaan atau penguasaan klien atas : a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, atau pekerjaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan suatu gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan. d. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan atau memberi pengaruh pranata-pranata masyarakat, misalnya lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, keshatan. e. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan. f. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa. g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Walaupun pemberdayaan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Meskipun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Untuk beberapa situasi, strategi pemberdayaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

dapat saja dilakukan secara individual, walaupun pada akhirnya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem

lain di luar dirinya. Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial,

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : mikro, mezzo dan makro. 1) Pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis invention. Tujuan utamanya adalah memberi bimbingan atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (task centered approach). 2) Pendekatan Mezzo. Pemberdayaan dilakukan

terhadap

sekelompok

klien. Pemberdayaan ini

dilaksanakan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 3) Pendekatan Makro Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa

commit to user


digilib.uns.ac.id

strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk melakukan tindakan.

8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) a. Pengertian PNPM PNPM merupakan gerakan nasional dalam

wujud

kerangka

kebijakan sebagai dasar dan acuan penyelenggaraan program-program penanggulangan Pemberdayaan

kemiskinan masyarakat

berbasis adalah

pemberdayaan

upaya

untuk

masyarakat.

menciptakan

dan

meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara perseorangan ataupun berkelompok,

dalam

memecahkan

berbagai

masalah

terkait

upaya

peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Dengan PNPM dilakuakan harmonosasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Partisipasi dari perngkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai menjadi kunci keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat. Program ini merupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. PNPM merupakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

salah satu dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang berdasarkan

pembelajaran

terbaik

pelaksanaan

program-program

pemberdayaan masyarakat selama ini.

b. Tujuan PNPM Tujuan umum PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun tujuan khusus dari PNPM antara lain: 1) Meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, akuntabel dan reprensitatif. 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. 4) Meningkatnya kerjasama masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli diantaranya pihak swasta, asosiasi, perguruan tinggi media ataupun LSM untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas dari pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam pengentasan kemiskinan diwilayahnya. 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local. 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

c. Sejarah PNPM Pada bulan Agustus 2006 Pemerintah

meluncurkan

Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan di 70.000 desa selama tiga tahun, yaitu 2007, 2008 dan 2009. Pada tahun pertama PNPM dilaksanakan di hampir 2.000 kecamatan dan kemudian di tahun 2008 di 3.600 kecamatan. Sedangkan untuk kecamatan-kecanatan sisanya dilaksanakan pada tahun 2009. Secara umum PNPM dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan umum, dan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat. Sangat

diharapkan

PNPM

dapat

meningkatkan

sinergi

antara

masyarakat dan pemerintah daerah dalam usaha lebih mengefektifkan upayaupaya pengurangan kemiskinan. PNPM yang mempunyai target untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id

menurunkan jumlah serta meningkatkan partisipasi orang miskin, secara khusus mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) Memberdayakan kapasitas masyarakat, terutama masyarakat miskin (RTM) dengan menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi, serta lapangan kerja. 2) Meningkatkan perencanaan,

partisipasi pelaksanaan,

miskin

dalam

pemantauan

pengambilan dan

pelestarian

keputusan kegiatan

pembangunan. 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. PNPM dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan PPK di mana pemerintah menyediakan sejumlah dana block grant

kepada kecamatan

tertentu berdasarkan besar kecilnya populasi dan tingkat kemiskinan. Pada waktu yang sama Pemerintah Daerah melalui alokasi APBD juga menyediakan dana dampingan sesuai ketentuan yang ada.

Desa-desa di

kecamatan tersebut bersaing untuk mendapatkan dana ini dengan cara pengajuan proposal. Masyarakat desa memilih fasilitator desa yang membantu proses sosialisasi dan perencanaan terutama dalam menentukan kebutuhan dan skala prioritas. Selanjutnya mereka menentukan jenis proyek yang dibiayai oleh dana ini dan menuangkannya dalam proposal. disetujui,

Jika proyek sudah

PNPM mengirim konsultan pendamping untuk membantu

masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek.

commit to user


digilib.uns.ac.id

PNPM diproyeksikan dapat menyentuh sekitar 16 juta orang miskin di seluruh Indonesia. Dengan jumlah dana hibah sekitar Rp 3 milyar per kecamatan, maka diharapkan antara 20 – 26 juta orang miskin mendapatkan pekerjaan dan sekaligus penghasilan. Jika hibah yang dipatok untuk tiap-tiap kecamatan sebesar Rp 1,5 milyar, maka masyarakat miskin yang mendapat pekerjaan dan penghasilan berkisar antara 10 – 16 juta orang sampai pada akhir program (2009)

9. Keberlanjutan Pemanfaatan Dana PNPM Keberlanjutan pemanfaatan dana PNPM dipengaruhi oleh empat faktor : a. Pemanfaatan dana PNPM b. Jenis usaha c. Besar dana yang diterima d. Partisipasi anggota kelompok masyarakat Beberapa variabel yang mempengaruhi pelaksanaan

PNPM

dapat

dijelaskan sebagai berikut: a. Pemanfaatan dana PNPM Untuk menjelaskan konsep pemanfaatan

dana bergulir PNPM

terdapat beberapa prinsip yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut: 1) Prinsip Dana Bergulir Dana PNPM yang dusalurkan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan Inpres No.5 Tahun 1993 merupakan bantuan khusus bagi

commit to user


digilib.uns.ac.id

masyarakat miskin yang berupa modal kerja sebagai hibah bergulir (Revolving

Grant)

dengan

bimbingan

teknis

pemerintah

untuk

pembinaan, penyuluhan dan motivasi. Secara kualitatif, bantuan tersebut memerlukan system dan mekanisme yang mudah, ringan dan cepat dipahami agar dana di pedesaan tidak macet, dapat berputar secara efisien, efektif serta keberadaannya abadi di masyarakat. Pada prinsipnya dana bergulir tersebut merupakan sumber dana yang disalurkan pemerintah kepada anggota pokmas di desa tertinggal sebagai pinjaman untuk dipergunakan kegiatan yang bersifat produktif dan harus dikembalikan sesuai kesepakatan anggota kelompok masyarakat. 2) Prinsip Keberlanjutan Pemanfaatan Dana PNPM Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan secara terencana dan terkoordinir telah diusahakan pemerintah untuk dilaksanakan melalui prinsip-prinsip pokok perencanaan kegiatan PNPM, yaitu sebagai berikut: a) Prinsip keterpaduan b) Prinsip kepercayaan c) Prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan d) Prinsip kemandirian e) Prinsip ekonomi f) Prinsip keberlanjutan Berkaitan dengan prinsip berkelanjutan mengandung arti bahwa kegiatan kelompok harus dapat meningkatkan kesejahteraan yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

berkelanjutan secara terus menerus, berkesinambungan dalam kegiatan usaha tanpa batas waktu. Dana PNPM diharapkan dapat dikembangkan oleh masyarakat melalui pokmas sebagai dana abadi milik masyarakat desa artinya pemerintah member kepercayaan kepada masyarakat miskin untuk

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

menjaga

kelangsungan dana PNPM untuk menanggulangi kemiskinan di desanya. Pemberian kepercayaan pada masyarakat miskin itu dapat dibuktikan dalam pengelolaan dana PNPM yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pokmas miskin lewat usaha ekonomi produktif yang dikembangkan secara terus menerus dan berkesinambungan. 3). Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelompok sasaran PNPM adalah kelompok masyarakat yang lebih dikenal dengan nama pokmas yaitu penduduk miskin yang bermukim di desa yang dikategorikan tertinggal. Mereka merupakan masyarakat yang punya penghasilan rendah, terbatas kemampuan dan aksesnya dalam mendapatkan pelayanan, prasarana, permodalan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam menghadapi masalah khusus atau mendesak yang segera dicarikan solusinya. Dalam panduan PNPM (1993: 16) pembentukan kelompok harus memperhatikan: (1) Didasarkan pada kebutuhan keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan anggota; (2) Agar dihindarkan pembentukan kelompok yang dipaksakan; (3) Dalam kelompok

commit to user

disiapkan wadah


digilib.uns.ac.id

kegiatan sosial ekonomi yang berupa usaha produktif, pemupukan modal dan tabungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua anggota kelompok secara berkelanjutan; (4) Pembentukan kelompok dapat merupakan kelompok yang sudah ada atau dapat pula disiapkan, ditumbuhkan, dibina khusus oleh aparat desa a serta masyarakat setempat.

b. Jenis Usaha Jenis usaha ekonomi merupakan kegiatan produksi barang dan jasa yang memberikan hasil atau keuntungan sehingga dapat meningkatkan penghasilan, kesejahteraan anggota pokmas dan keluarganya. Berdasarkan Panduan PNPM (1994: 24) jenis usaha yang dapat dibiayai dengan dana PNPM adalah jenis usaha yang memenuhi syarat-syarat: 1) Cepat menghasilkan, jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama. 2) Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh desa. 3) Menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar atau dipasarkan sehingga memberikan nilai tambah. 4) Dapat memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya penduduk miskin. 5) Memberi hasil dan dapat digulirkan pada seluruh kelompok. 6) Dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan asli yang telah ada yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan. 7) Disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologi setempat sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan. 8) Saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain yang dilaksanakan melalui program pembangunan sektoral dan regional. 9) Secara sosial dan budaya dapat diterima oleh masyarakat. Dana PNPM dipergunakan untuk pengembangan usaha yang bersifat produktif dan tidak dipergunakan untuk pembangunan prasarana fisik.

c. Besar Dana Yang Diterima Bersumber pada Inpres No.5 Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, PNPM merupakan bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan bantuan khusus berupa modal kerja bagi kelompok penduduk miskin yang digunakan untuk kegiatan usaha yang pemanfaatannya dapat dirasakan terutama pemenuhan kebutuhan mendasar keluarga miskin. Falsafah yang mendasari pendekatan PNPM adalah mempercayai penduduk miskin apabila dibantu secara tepat mereka akan dapat mengentaskan diri dari kemiskinan yang mereka alami. Usaha dan kegiatan ekonomi keluarga miskin di desa tertinggal yang dibiayai dengan dana bantuan khusus diatur bersama melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dana yang diterima oleh desa tertinggal sebesar Rp.20 juta.

Adapun yang berhak menerima dana PNPM adalah

commit to user


digilib.uns.ac.id

seluruh anggota pokmas yang ada di desa itu. Jika yang membutuhkan dana banyak sementara dana tidak mencukupi maka pemberian dana diprioritaskan kepada anggota pokmas yang miskin dan yang paling membutuhkan dana.

d. Partisipasi Anggota Kelompok Masyarakat Sesuai dengan panduan PNPM bahawa pelaksanaan program PNPM bersifat terbuka dan berkesinambungan melalui pendekatan sebagai berikut: 1) Keterpaduan 2) Kegotongroyongan 3) Keswadayaan 4) Partisipatif 5) Terdesentralisasi Keberhasilan PNPM sangat dipengaruhi oleh keterlibtan secara aktif anggota pokmas secara keseluruhan yang berdampak pada peningkatan penghasilan penduduk miskin di desa. Penduduk miskin yang tergabung dalam pokmas PNPM harus memainkan peran aktif dalam kelompok usaha produktif yang dikembangkan di masing-masing desa.

10. Kesejahteraan Ekonomi Pendekatan economic welfare memiliki asumsi dasar bahwa tujuan dari aktivitas ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan individu-individu yang membentuk masyarakat. Setiap individu tersebut merupakan penilai terbaik

commit to user


digilib.uns.ac.id

mengenai seberapa jauh mereka membaik dalam suatu kondisi. Kesejahteraan setiap individu tidak hanya tergantung pada konsumsi barang dan jasa yang tersedia, namun juga tergantung pada kuntitas dan kualitas yang diterima dari barang dan jasa nonmarket dari sistem SDA dan lingkungannya. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Nerencana Nasional) menerangkan bahwa kesejahteraan keluarga dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: a. Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut: 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama 2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. 3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah / pergi / bekerja / sekolah. 4) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah. 5) Anak sakit atau pasangan usia subur (PUS) yangan ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan. b. Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi: 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur. 2) Paling kurang sekali dalam seminggu lauk daging / ikan / telur. 3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru. 4) Luas lantai paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni. 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas. 6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.

commit to user


digilib.uns.ac.id

7) Anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bias baca tulis latin. 8) Anak umur 7 – 15 tahun bersekolah. 9) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi. c. Keluarga Sejahter Tahap III, meliputi: 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung. 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi. 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal. 5) Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan. 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar / majalah / TV / radio. 7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat. d. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi: 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan. 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu Hasil penelitian Horrison (1996) yang mengkaji masalah perkembangan kegiatan promosi di Inggris dengan bantuan modal usaha. Saat ini perdebetan telah ditandai dengan peningkatan penjaman pembiayaan bantuan untuk modal usaha dalam mendukung pengembangan sektor UKM yang kuat dan potensial

commit to user


digilib.uns.ac.id

dimanfaatkan. Pemberdayaan dan dampak sejumlah pemberdayaan sektor swasta dan publik untuk mendorong aliran bantuan modal venture untuk usaha informal modal venture di Inggris. Ketidaklengkapan informasi merupakan penyebab inefisiensi di pasar modal venture informal dan pengembangan dimulai dari sektor bawah, penyediaan jasa pengenalan usaha berupa biaya efektif. Mekanisme untuk meningkatkan penyediaan modal usaha informal berdampak pada memobilisasi sejumlah daerah kota besar dalam usaha informal modal dan memfasilitasi usaha investasi, serta menghasilkan nomor efek tidak langsung. Menurut Andriyanto, (2003), pemanfaatan dana pinjaman

yang menganalisis permasalahan

program

pengembangan

kecamatan

dalam

upaya meningkatk pendapatan keluarga. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PKK, khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga, maka perlu diadakan suatu penelitian untuk menilai pelaksanaan PKK. Dalam pemberian dana pinjaman PKK sebagai modal usaha ekonomi kepada masyarakat ternyata belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai modal pengembangan usaha sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat tidak berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Klonowski (2006) yang membahas tentang modal venture sebagai metode pengembangan usaha pembiayaan di Eropa Tengah dan Timur. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, pembiayaan modal venture terus menjadi besar untuk perusahaan yang berkembang di daerah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Kedua, Polandia sebagai pemimpin pasar di wilayah dalam kegiatan modal venture seperti yang dijelaskan secara statistik. Ketiga, Negara-negara CEF tidak dapat diperlakukan sebagai blok homogen. Penelitian ini penting karena ada dua alas an. Pertama, studi longitudinal berfokus pada data antara 1998 dan 2003, periode yang paling penting dalam pengembangan industri. Pergeseran tren dalam statistik kunci ini hanya dapat diamati dengan menganalisa data jangka panjang seri. Kedua, evolusi dari industry modal venture di Negara-negara yang dianalisa dapat digunakan sebagai cetak baru untuk modal venture pembangunan di Negara-negara lain. Ullah, and Jayant K. (2007), yang mengkaji situasi kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan dari LSM di Bangladesh dengan menekankan pada dua dampak program LSM di dua desa di distrik Barisal, menemukan bahwa kondisi ekonomi masyarakat miskin di wilayah studi belum membaik banyak dilihat dari beberapa indikator yang dipilih, yaitu pendapatan, makanan dan pengeluaran non pangan, produktif dan non aset produktif, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja. The Foster Greer Thorbecke indeks menunjukkan bahwa sebagian besar LSM penerima manfaat tetap di bawah garis kemiskinan dari segi pendapatan dan mayoritas dari mereka tetap di bawah garis setengah pengangguran (kurang dari 260 hari kerja dalam satu tahun). Analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga ditentukan oleh ukuran kepemilikan tanah, tenaga kerja keluarga, jumlah pinjaman yang diambil dan kesempatan kerja yang mampu diciptakan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya: (1) Perbedaan rata-rata tingkat produksi sebelum dan sesudah pemberian bantuan dana PNPM; (2) Perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah pemberian bantuan dana PNPM. Dengan adanya bantuan pemerintah melalui program PNPM, anggota kelompok UPPKS mendapat kesempatan untuk pengembangan diri secara mandiri sesuai dengan potensinya masing-masing, sehingga setiap anggota dituntut mampu berkolaborasi dengan sesama anggota yang lain dalam upaya meningkatkan produksi dan sekaligus dapat menyerap dan menambah jumlah tenaga kerja.

Produksi

Sebelum PNPM

Sesudah PNPM Tenaga Kerja

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

commit to user


digilib.uns.ac.id

D. Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Diduga pelaksanaan program PNPM dapat meningkatkan produksi anggota UPPKS. 2. Diduga pelaksanaan program PNPM dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Dan Sumber Data Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer/lapangan diperoleh dari hasil responden melalui wawancara langsung dengan angket/kuisoner dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tertulis Badan KB PMD, UPTB KB PMD, administrasi kelompok UPPKS dan referensi buku-buku pendukung.

B. Populasi dan Sampel Populasi dari penelitian ini 240 anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) bervariasi antara 8 hingga 12 anggota. dan setiap anggota kelompok memperoleh dana antara Rp 500 ribu sampai dengan Rp 2 juta untuk Kabupaten Sragen. Adapun untuk Kabupaten Klaten bervariasi antara 5 hingga 15 anggota dan setiap anggota kelompok dapat menerima dana antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 3 juta Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya dapat diselidiki dan mampu mewakili keseluruhan populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 5% dari tingkat populasi kelompok yaitu 12 (5% x 240) kelompok, dengan masing-masing kelompok diambil 3 anggota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 36 (12 x 3) responden. Adapun pengambilan

commit to user


digilib.uns.ac.id

sampel ini karena populasi dalam penelitian ini diasumsikan homogeny, sehingga jumlah sampel tersebut dinilai lebih mewakili terhadap jumlah populasi penelitian (Singarimbun dkk, 1989) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sragen, dari 12 kelompok terdistribusi pada 4 (empat) desa, yaitu Bangak (1 kelompok), Kebon Agung (3 kelompok), Sine (3 kelompok), dan Turi (5 kelompok). Adapun untuk Kabupaten Klaten mengambil sampel penelitian

dari

Kecamatan Wedi, yang berlokasi di desa Kalitengah (2 kelompok), Melikan (3 Kelompok), Kadilanggon (3 kelompok) dan Sidorejo (4 kelompok). Tabel 3.1. Distribusi responden berdasarkan asal desa kelompok sampel di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen

Kabupaten Klaten

Desa

Frekuensi

Persen

Bangak

3

8,3

Kebon Agung

9

Sine

Desa

Frekuensi

Persen

Kalitengah

6

16,7

25,0

Melikan

9

25,0

9

25,0

Kadilanggon

9

25,0

Turi

15

41,7

Sidorejo

12

33,3

Jumlah

36

100,0

Jumlah

36

100,0

Sumber : data primer diolah (2011) Pada dasarnya dalam pengambilan sampel penelitian di Kabupaten Sragen dan di Kabupaten Klaten adalah serupa, artinya data diambil dari anggota kelompok UPPKS yang berasal dari 4 desa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

C. Analisis Data Uji Beda Rata-rata Produksi dan Tenaga Kerja Uji beda mean digunakan

untuk

mengetahui perbedaan

rata-rata

produktivitas, tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh anggota kelompok UPPKS sebelum dan sesudah pelaksanaan program PNPM. Statistik uji

yang digunakan

adalah

Uji Z dengan

prosedur

sebagai berikut (Sudjana, 2002) :

=

Keterangan:

= Rata-rata produksi dan tenaga kerja setelah pelaksanaan program. = Rata-rata produksi dan tenaga kerja sebelum pelaksanaan program. = Banyaknya sampel kelompok setelah program = Banyaknya sampel kelompok sebelum program S = Standar deviasi

Prosedur :

a. Hipotesis Ho :

= 0 : Produksi dan tenaga kerja sebelum dan sesudah program PNPM adalah sama

H1 :

Produksi dan tenaga kerja sebelum dan sesudah program PNPM adalah tidak sama

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Tingkat signifikansi :

= 0,05

c. Kriteria Pengujian:

diterima ditolak

ditolak

- Z(α,n-1)

0

Z(α,n-1)

Gambar 2.2. Pengujian Hipotesis Hasil perhitungan

dibandingkan dengan

pada taraf signifikasi 5%

d. Kesimpulan : Ho diterima jika

≤

Ho ditolak jika

>

D. Asumsi Asumsi tersebut di atas adalah : 1. Jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi desa dan sumber daya manusia yang ada. Sebagai jalan pemikiran terhadap asumsi ini bahwa usaha produktif yang dilaksanakan anggota pokmas tidak dipengaruhi oleh potensi lain di luar desa yang menerima dana sebagai modal kerja. 2. Hanya besar uang tunai yang berasal dari dana PNPM yang digunakan sedangkan uang tunai yang berasal dari sumber lain adalah konstan. Dari asumsi ini dapat dijelaskan bahwa uang tunai yang diterima dan dipergunakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

anggota pokmas dapat dipengaruhi oleh pinjaman-pinjaman di luar dana PNPM seperti dana subsidi LSM, Kukesra dan Takesra dari BKKBN 3. Setiap anggota pokmas memiliki kesempatan yang sama untuk menerima bantuan uang tunai PNPM dan digunakan secara optimal artinya setiap anggota pokmas yang menerima bantuan uang tunai PNPM memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola dana tersebut secara maksimal sehingga dapat dikembangkan kembali sebagai modal bergulir dan faktorfaktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan atau tetap. 4. Variabel partisipasi anggota pokmas yang mempengaruhi kemampuan dan pengembangan dana PNPM sebagai dana bergulir dianggap tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar anggota pokmas. Keadaan anggota pokmas dari aspek potensi SDM, lingkungan fisik dan sosial budaya dianggap sama.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian. 1. Produksi Pengertian produksi menurut Alam S. (2007) adalah kegiatan menambah kegunaan (utility) suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan menambah kegunaan suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Sedangkan kegiatan menambah kegunaan suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Produksi barang dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang

commit to user


digilib.uns.ac.id

konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Adapun barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi barang modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung dapat memenuhi kebutuhan. Dalam penelitian ini cara mengukurnya dengan memperbandingan jumlah produksi sebelum dan sesudah menerima dana PNPM dan sebagai satuan ukurannya menyesuaikan jenis usaha yang dilaksanakan.

2. Tenaga Kerja Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk menjalankan usaha membutuhkan tenaga kerja baik yang tidak langsung. Banyaknya tenaga kerja

terlibat secara langsung maupun dihitung

dari

jumlah tenaga

kerja yang berpartisipasi dalam proses kegiatan usahanya, artinya berapa banyak tenaga kerja yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang diukur dengan satuan orang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Klaten 1. Realisasi Pelaksanaan PNPM Sebagai wujud langkah penyempurnaan program dan pengintegrasian program serta komitmen Pemerintah, maka tahun 2007 mulai dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Tujuan utama dari PNPM – PPK adalah penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran (perluasan kesempatan kerja) dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada khususnya masyarakat miskin untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan sehingga mereka mendapatkan dampak peningkatan pendapatan secara langsung. Namun demikian pendekatan pemberdayaan tetap menjadi pedoman utama dalam operasionalnya. PNPM – PPK di Kabupaten Klaten telah dimulai sejak Juni 2007 dengan alokasi dana sebesar Rp 19,75 milyar untuk wilayah sasaran program di 24 Kecamatan, yaitu Kecamatan Wedi, Prambanan, Jogonalan, Manisrenggo, Kemalang, Gantiwarno, Karangnongko, Kebonarum, Jatinom, Karanganom, Klaten selatan, Klaten tengah, Klaten Utara, Kalikotes, Trucuk, Bayat, Cawas, Pedan, Karangdowo, Ceper , Delanggu, Polanharjo, Juwiring dan Wonosari.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Untuk kelanjutan PNPM – PPK, maka sejak Februari 2008 di Kabupaten Klaten mulai melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan untuk 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wedi, Bayat, Cawas, Jatinom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wonosari. Sedangkan besarnya alokasi dana sebesar Rp 19,75 milyar Adapun realisasi progress hasil kegiatan baik fisik maupun administrasi telah 100%. Dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009 maka PNPM Mandiri Perdesaan untuk Tahun Anggaran 2009 telah bergulir kembali, yang dialokasikan kepada 11 Kecamatan yang sama dengan alokasi dana sebesar Rp 19,9 milyar yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp 15,92 milyar dan sumber dana APBD sebesar Rp 3,98 milyar Adapun realisasi progress kegiatan secara fisik yang ada di lapangan dan administrasi telah mencapai 100%. Selanjutnya dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 di Kabupaten Klaten, telah bergulir dana PNPM Mandiri Perdesaan yang lokasinya sama dengan 11 Kecamatan pada tahun 2009. Adapun alokasi dana yang tersedia sebesar Rp 19 milyar terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp 15,2 milyar dan sumber dana APBD Rp 3,8 milyar

sebesar

Kegiatan ini dimulai sejak Januari 2010 dengan pola

Optimalisasi sekaligus persiapan proses integrasi sebagai pintu masuk Program tahun 2011.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Untuk memperlancar kegiatan program PNPM maka diadakan pendampingan oleh fasilitator, baik fasilitator teknik maupun fasilitator keuangan, yang pelaksanaannya diatur sesuai tahapan-tahapan yang disusun berdasarkan rencana kegiatan fasilitator. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut : a. Pendampingan rutin kepada FK, UPK dan PI b. Pendampingan rutin BKAD, BP dan UPK c. Rapat koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Klaten d. Rapat koordinasi forum UPK e. Pendampingan pelaksanaan Optimalisasi f. Rapat koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi g. Monitoring pelaksaan kegiatan program PNPM h. Koordinasi informal dengan TK PNPM Selama akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011, kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh fasilitator tehnik dan fasilitator keuangan Kabupaten dalam memfasilitasi program, antara lain : a.

Melakukan pembekalan dan bimbingan rutin kepada FK dan PI secara langsung di lapangan maupun pada waktu rapat koordinasi menyangkut pemahaman tentang kegiatan Teknik dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan UPK setiap awal bulan dilaksanakan pertemuan rutin forum UPK sekaligus memberikan pendampingan dan pembekalan berkaitan dengan masalah keuangan dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan, juga

commit to user


digilib.uns.ac.id

teknik fasilitasi penguatan kelembagaan, kelompok dan penanganan tunggakan. b. Memberikan panduan dan bimbingan kepada fasilitator teknik dan fasilitator keuangan Kecamatan, berkaitan dengan : 1) Sertifikasi 2) Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 3) Melakukan tahapan kegiatan, diantaranya proses penyusunan RPJMDes. 4) Pendampingan kegiatan program PNPM 5) Pelaksanaan Audit Internal c. Memberikan panduan dan bimbingan kepada UPK, berkaitan dengan : 1) Pelaksanaan pembukuan yang baik dan pembinaan yang akurat sesuai dengan panduan terbaru. 2) Pembuatan laporan Micro Finance termasuk laporan arus dana 3) Mengikuti aturan dan prosedur program 4) Kepemilikan AD/ART BKAD dan SOP 5) Pengelolaan dana masyarakat dengan tidak meninggalkan pola pemberdayaan masyarakat dan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. 6) Melakukan pelatihan kelompok d. Rapat koordinasi kabupaten dilakukan 2 kali dalam sebulan. Rakor yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010, yang diikuti oleh

commit to user


digilib.uns.ac.id

fasilitator teknik dan fasilitator keuangan tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Pada rakor ini agenda yang dibahas antara lain : evaluasi progress hasil tahapan kegiatan yang telah dicapai sekaligus pembinaan dan rekomendasi strategi penanganan. e. Sedangkan Rakor yang kedua diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2011 bertempat di Sekretariat PNPM Kabupaten Klaten. Rakor ini diikuti oleh Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, PJOK Kecamatan dan TK PNPM Kabupaten Klaten. Adapun dalam rakor ini membahas : 1) Pencairan dana PNPM 2) Pelaksanaan kegiatan PNPM 3) Progres kegiatan RPJMDes 4) Rencana mengoptimalkan MDST. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya maka fasilitator secara periodik mengadakan kunjungan lapangan. Adapun hal-hal yang ditemukan antara lain : a. Masih didapatkan adanya UPK yang kurang taat mengikuti prosedur perguliran dana. b. UPK yang terlambat mengerjakan Buku Kas dan masih ditulis dengan pensil karena khawatir salah dan tidak ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Bendahara, sudah tidak ada lagi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Proses tahapan kegiatan PNPM disebagian besar Kecamatan sudah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan memasuki tahapan penyelesaian kegiatan. d. Tidak ada masalah dengan dana PNPM, seluruh kecamatan hingga ke desa sudah melaksanakan pencairan dana. e. Perlu pembenahan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi TPK. f. Perlu dilakukan pengecekan terhadap laporan purna laksana karena masih banyak TPK di dalam membuat asal-asalan sekedar formalitas.

2. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara : Bujur Timur

: 1000 26’ 14” - 1100 47’ 51”

Lintang Selatan :

70 32’ 19” -

70 48’ 33”

Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten : Sebelah Utara

: Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur

: Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta) Sebelah Barat

: Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta)

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran : Sebelah Utara

: Dataran Lereng Gunung Merapi

Sebelah Timur

: Membujur Dataran Rendah

commit to user


digilib.uns.ac.id

Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur Jarak Kota Klaten Dengan Kota Lain Se Karisedanan Surakarta : Kota Klaten ke Kota Boyolali

: 38 Km

Kota Klaten ke Kota Solo

: 36 Km

Kota Klaten ke Kota Sukoharjo

: 47 Km

Kota Klaten ke Kota Wonogiri

: 67 Km

Kota Klaten ke Kota Karanganyar : 49 Km Kota Klaten ke Kota Sragen

: 63 Km

3. Kondisi Demografi Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang produktif. Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.303.910 jiwa, kondisi ini menunjukkan peningkatan 3.416 jiwa dari tahun sebelumnya, yang berarti pertumbuhannya 0,26%. Pertumbuhan penduduk diharapkan dapat diimbangi dengan pemerataan penyebarannya. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten merata untuk semua kecamatan, kecuali kecamatan Kemalang yang paling rendah kepadatannya, yaitu sebesar 676 jiwa per Km2. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Klaten sebesar 95,79. Ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, yaitu pendudk perempuan sebanyak 665.971 jiwa dan laki-laki sebanyak 637.939 jiwa. Sedang untuk penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) berjumlah 987.676 jiwa, sekitar 75,74% dari total penduduk Kabupaten Klaten.

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Karakteristik Responden Pada penelitian ini, data demografi sampel yang diukur adalah jenis kelamin, usia, jumlah tanggungan, pendidikan terakhir, jenis usah, dan besarnya dana yang diterima. Di samping data demografi, data yang didiskripsikan adalah jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah adanya PNPM. 1. Jenis Kelamin Dari hasil pengumpulan kuesioner sebanyak 36 orang di Kabupaten Sragen, distribusi frekuensi responden untuk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10 (27,8%) responden dan untuk perempuan sebanyak 26 (72,2%) responden. Sedangkan di Kabupaten Klaten distribusi frekuensi responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 (13,9%) responden dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 (86,1%) responden. Tabel 4.1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen Jenis Kelamin

Kabupaten Klaten

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Perempuan

10

27,8

5

13,9

Laki-laki

26

72,2

31

86,1

Jumlah

36

100,0

36

100,0

Sumber : data primer diolah (2011) Berdasarkan data distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa responden

commit to user


digilib.uns.ac.id

berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Klaten lebih banyak daripada di Kabupaten Sragen, yang berarti laki-lakinya lebih sedikit.

2. U m u r Distribusi responden berdasarkan umur di Kabupaten Sragen dibagi dalam klasifikasi dengan range 5 (lima) yang umur minimal responden adalah 25 tahun, maksimal 45 tahun dan rata-rata umur responden adalah 33 tahun. Pada Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa sampel dalam penelitian yang memiliki umur 25 – 29 tahun sebanyak 11 (30,5%) responden, umur 30 – 34 tahun sebanyak 9 (25%) responden, umur 35 – 39 tahun sebanyak 9 (25%) responden, umur 40 – 44 tahun sebanyak 5 (13,9%) dan umur di atas atau sama dengan 45 tahun hanya 2 (5,6%) responden. Hal ini berarti para anggota UPPKS rata-rata berusia produktif dan diharapkan dana PNPM dapat berkembang dan bergulir dengan baik ke masyarakat yang membutuhkan. Untuk di Kabupaten Klaten, distribusi responden berdasarkan umur juga dibagi dalam klasifikasi dengan range 5 (lima) yang umur minimal responden adalah 26 tahun, maksimal 57 tahun dan umur rata-rata responden adalah 39 tahun. Berdasarkan Tabel 4.3. juga dapat diketahui bahwa sampel dalam penelitian yang memiliki umur 26 – 30 tahun sebanyak 4 (11,1%) responden, umur 31 – 35 tahun sebanyak 6 (16,7%) responden, umur 36 – 40 tahun sebanyak 11 (30,5%) responden, umur 41 – 45 tahun sebanyak 9 (25,0%) responden, dan sama dengan atau di atas umur 46 tahun

commit to user


digilib.uns.ac.id

sebanyak 6 (16,7%) responden.

Dengan memperhatikan gambaran umur

anggota kelompok UPPKS tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata penerima dana PNPM masih termasuk umur produktif (15 – 64 tahun) sehingga hal ini cenderung memberi harapan ke depan yang menjanjikan sebab dalam melakukan kegiatan usaha relatif lebih bersemangat dan ada kolaborasi diantara anggota kelompok UPPKS. Berdasarkan data distribusi frekuensi responden menurut umur yang terdapat di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten menunjukkan anggota kelompok UPPKS rata-rata masih dalam umur produktif. Tabel 4.2. Distribusi responden berdasarkan umur di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Umur

Kabupaten Sragen

Umur

Kabupaten Klaten

(tahun)

Frehuensi

Persen

(tahun)

Frekuensi

Persen

25 - 29

11

30,5

26 - 30

4

11,1

30 - 34

9

25,0

31 - 35

6

16,7

35 - 39

9

25,0

36 - 40

11

30,5

40 - 44

5

13,9

41 - 45

9

25,0

≥

45

2

5,6

≥

6

16,7

Jumlah

36

100,0

36

100,0

46

Jumlah

Sumber : data primer diolah (2011)

3. Jumlah Tanggungan Distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga di Kabupaten Sragen, minimal 1 orang, maksimal 4 orang dan rata-rata 3.3

commit to user


digilib.uns.ac.id

orang. Sampel penelitian yang memiliki tanggungan 1 orang sebanyak 1 (2,8%) responden, tanggungan 2 orang sebanyak 6 (16,7%) responden, tanggungan 3 orang sebanyak 13 (36,1%) responden, tanggungan 4 orang sebanyak 12 (33,3%) responden dan tanggungan 5 orang sebanyak 4 (11,1%) responden. Adapun untuk di Kabupaten Klaten distribusi responden menurut tanggungan keluarga, minimal 1 orang, maksimal 6 orang dan rata-rata 3,4 orang. Diketahui bahwa sampel penelitian yang memiliki tanggungan 1 orang sebanyak 3 (8,3%) responden, tanggungan 2 orang sebanyak 5 (13,9%) responden, tanggungan 3 orang sebanyak 9 (25,0%) responden, tanggungan 4 orang sebanyak 13 (36,1%) responden, tanggungan 5 orang sebanyak 4 (11,1%) responden dan tanggungan 6 orang sebanyak 2 (5,6%) responden. Tabel 4.3. Distribusi responden berdasarkan tanggungan keluarga di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Jumlah Tanggungan keluarga

Kabupaten Sragen

Kabupaten Klaten

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

1orang

1

2,8

3

8,3

2 orang

6

16,7

5

13,9

3 orang

13

36,1

9

25,0

4 orang

12

33,3

13

36,1

5 orang

4

11,1

4

11,1

6 orang

-

-

2

5,6

Jumlah

36

100,0

36

100,0


commit to user


digilib.uns.ac.id

Dengan memperhatikan data responden di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa para anggota kelompok UPPKS ratarata memiliki beban tanggungan yang relatif ringan.

4. Pendidikan Terakhir Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dari responden di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa pendidikan terendah responden adalah tidak lulus SD, tertinggi SLTA dan rata-rata berpendidikan SLTP. Adapun penyebarannya adalah yang berpendidikan SD sebanyak 10 (27%) responden, berpendidikan SLTP sebanyak 31 (58,3%) responden dan berpendidikan SLTA 4 (11,1%) responden, dan yang tidak memiliki pendidikan atau tidak lulus SD sebanyak 1 (2,8%) responden. Dengan demikian menggambarkan bahwa para anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM rata-rata masih memiliki tingkat pendidkan yang terbatas. Sedangkan distribusi responden menurut tingkat pendidikan terakhir di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa untuk pendidikan terendah responden adalah tingkat SD, tertinggi S1 (Sarjana) dan rata-rata berpendidikan SLTA. Penyebarannya adalah yang memiliki latar belakang pendidikan SD sebanyak 6 (16,7%) responden, SLTP sebanyak 12 (13,3%) responden, SLTA sebanyak 14 (38,9%), D II sebanyak 2 (5,6%), D III sebanyak 1 (2,8%) dan S1 (Sarjana) sebanyak 1 (2,8%). Adapun yang tidak berpendidikan sama sekali tidak ada.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.4. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen Tingkat Pendidikan

Kabupaten Klaten

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Tidak Sekolah

1

2,8

-

-

SD

10

27,8

6

16,7

SLTP

21

58,3

12

13,3

SLTA

4

11,1

14

38,9

D II

-

-

2

5,6

D III

-

-

1

2,8

S1 (Sarjana)

-

-

1

2,8

36

100,0

36

100,0

Jumlah

Sumber : data primer diolah (2011) Berdasarkan data distribusi frekuensi responden menurut tingkat pendidikan terakhir antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten menggambarkan bahwa anggota kelompok UPPKS rata-rata sama-sama mayoritas berpendidikan SLTP. Perbedaannya kalau di Kabupaten Sragen masih ada yang tidak berpendidkan, sedang di Kabupaten Klaten pendidkan terendah adalah SD.

Jadi kesimpulannya, anggota kelompok UPPKS di

Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten rata-rata masih berlatar belakang pendidikan yang minim, sehingga hal ini masih diperlukan pelayanan pendidkan dan latihan dan secara rutin diadakan pertemuan antara anggota kelompok UPPKS.

commit to user


digilib.uns.ac.id

5. Jenis Usaha Berdasarkan jenis usaha yang dimiliki oleh anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen, rata-rata responden memanfaatkan dana PNPM untuk mengembangkan usaha perdagangan seperti warung makan, toko kelontong, dagang keliling, dagang pakaian dan lanilla sebanyak 22 (61,1%) responden. Sementara responden yang memanffatkan untuk pengembangan usaha di sektor jasa seperti menyewakan becak, membuka tempat permainan anak, menjahit sebanyak 8 (22,2%) responden. Sedangkan industry rumah tangga seperti membuat tahu, tempe, wingko, dan jajanan pasar sebanyak 5 (13,9%) responden serta hanya 1 (2,8%) responden untuk mengembangkan ternak kambing. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM benar-benar memanfaatkan dana pinjaman dari PNPM dengan baik. Sedangkan

untuk

Kabupaten

Klaten,

distribusi

responden

berdasarkan jenis usaha, rata-rata responden memanfaatkan dana PNPM untuk kegiatan usaha dagang, diantaranya dagang itik, dagang sayuran, warung makan dan toko kelontong sebanyak 25 (69,4%) responden, yang bergerak dibidang jasa, misalnya menjahit pakaian, bordir dan warnet sebanyak 5 (13,9%) responden. Di samping itu juga untuk kegiatan usaha home industri seperti membuat tempe dan kripik tempe sebanyak 5 (13,9%)

commit to user


digilib.uns.ac.id

responden serta bergerak di bidang peternakan misalnya ternak bebek dan ternak burung. Sebagai respon positif dari semua responden anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM adalah dengan adanya dana pinjaman tersebut memberi dorongan untuk memperbesar usaha dan meningkatkan pendapatan. Tabel 4.5. Distribusi responden berdasarkan jenis usaha di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen Jenis Usaha

Kabupaten Klaten

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Jasa

8

22,2

5

13,9

Perdaganagan

22

61,1

25

69,4

Peternakan

1

2,8

4

11,1

Home Industri

5

13,9

2

5,6

Jumlah

36

100,0

36

100,0

Sumber : data primer diolah (2011) Dengan memperhatikan data distribusi frekuensi responden anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa dana PNPM yang digulirkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing anggota dan penggunaan dana PNPM yang paling banyak diperuntukkan kegiatan usaha bidang perdagangan, yaitu di Kabupaten Sragen terdapat 22 (61,1%) respondan dan di Kabupaten Klaten terdapat 26 (72,2%) responden dari 36 responden anggota kelompok UPPKS.

commit to user


digilib.uns.ac.id

6. Besarnya Dana Yang Diterima Distribusi responden menurut jumlah dana PNPM yang dipinjamkan di Kabupaten Sragen minimal Rp 0,5 juta, maksimal Rp 2 juta dan rata-rata sebesar Rp 965.000,00.

Dari Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa anggota

kelompok UPPKS yang menerima pinjaman dana PNPM sebesar Rp 0,5 juta sebanyak 8 (22,2%) responden, penerima pinjaman dana sebesar Rp 1 juta sebanyak 20 (55,6%) responden, penerima pinjaman dana sebesar Rp 1,5 juta sebanyak 6 (16,7%) responden dan penerima pinjaman dana sebesar Rp 2 juta sebanyak 2 (5,6%) responden. Untuk distribusi responden menurut jumlah dana PNPM yang diterima di Kabupaten Klaten, minimal Rp 1 juta, maksimal Rp 3 juta dan rata-rata sebesar Rp 2.180.555,55

Pada Tabel 4.7. menunjukkan yang menerima

pinjaman dana PNPM sebesar Rp 1 juta sebanyak 5 (13,9%) responden, penerima pinjaman dana sebesar Rp 1,5 juta sebanyak 8 (22,2%) responden, penerima pinjaman dana sebesar Rp 2 juta sebanyak 7 (19,4%) responden, penerima pinjaman dana sebesar Rp 2,5 juta sebanyak (2,8%) responden dan penerima pinjaman dana Rp 3 juta sebanyak 15 (41,7%) responden

commit to user


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.6. Distribusi responden berdasarkan jumlah dana yang diterima di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen Jumlah Dana PNPM

Kabupaten Klaten

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

Rp 0,5 juta

8

22,2

-

-

Rp 1,0 juta

20

55,6

5

13,9

Rp 1,5 juta

6

16,7

8

22,2

Rp 2,0 juta

2

5,6

7

19,4

Rp 2,5 juta

-

-

1

2,8

Rp 3,0 juta

-

-

15

41,7

36

100,0

36

100,0

Jumlah

Sumber : data primer diolah (2011) Berdasarkan data distribusi responden menurut jumlah dana PNPM yang diterima anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten menunjukkan adanya perbedaan nominal dana yang digulirkan dan distribusi pemakai dana PNPM. Dari 36 responden, dari Kabupaten Sragen terakumulasi dana sebesar Rp 37 milyar dan untuk Kabupaten Klaten terakumulasi dana sebesar Rp 78,5 milyar yang disebabkan pinjaman dana maksimal di Kabupaten Sragen Rp 2 juta dan di Kabupaten Klaten Rp 3 juta. Adapun variasi pinjaman dana sama-sama menggunakan interval Rp 0,5 juta

commit to user


digilib.uns.ac.id

7. Produksi Produksi yang diukur adalah kenaikan produksi dari sebelum ke sesudah penerimaan dana PNPM. Tabel 4.7. Produksi sebelum dan sesudah penerimaan dana PNPM di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen Keterangan

Kabupaten Klaten

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Rata-rata

1,0000

1,7153

1,0000

1,2583

Standar Deviasi

,00000

,48140

,00000

,22472

Minimum

1,00

1,04

1,00

1,10

Maksimum

1,00

3,00

1,00

2,20

36,00

61,75

36,00

45,30

Jumlah

Sumber : data primer diolah (2011) Berdasarkan Tabel 4.9. menunjukkan bahwa rata-rata produksi usaha Anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan 71, 53% dan di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan 25,83%. 8. Tenaga Kerja Untuk Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten, pada Tabel 4.7. menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam menjalankan usaha sebelum adanya program PNPM dan Tabel 4.8. menggambarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam menjalankan usaha sesudah adanya program PNPM.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.8. Distribusi frekuensi jumlah tenaga kerja sebelum menerima dana PNPM di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen

Kabupaten Klaten

Jumlah Tenaga Kerja

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

1 orang

28

77,8

24

66,7

2 orang

5

13,9

7

19,4

3 orang

2

5,6

3

8,3

4 orang

-

-

2

5,6

5 orang

1

2,8

-

-

Jumlah

36

100,0

36

100,0

Sumber : data primer diolah (2011

Tabel 4.9. Distribusi frekuensi jumlah tenaga kerja sesudah menerima dana PNPM di Kabupaten SRAGEN dan Kabupaten KLATEN Kabupaten Sragen

Kabupaten Klaten

Jumlah Tenaga Kerja

Frekuensi

Persen

Frekuensi

Persen

1 orang

33

91,7

29

80,5

2 orang

2

5,6

4

11,1

3 orang

-

-

2

5,6

4 orang

-

-

1

2,8

5 orang

1

2,8

-

-

Jumlah

36

100,0

36

100,0

Sumber : data primer diolah (2011) Dengan memperhatikan Tabel 4.8. dan Tabel 4.9. sebelum dan sesudah menerima pinjaman dana PNPM di Kabupaten Sragen dan juga di Kabupaten Klaten, terlihat bahwa usaha anggota kelompok UPPKS di kedua

commit to user


digilib.uns.ac.id

Kabupaten sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja baru.

C. Analisis Data Untuk mengetahui dampak dari adanya program PNPM terhadap jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja digunakan uji beda rata-rata. Hasil uji beda rata-rata antara sebelum dan sesudah adanya PNPM ditunjukkan pada Tabel 4.11 untuk Kabupaten Sragen dan Tabel 4.12. untuk Kabupaten Klaten. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut : 1.

Ada perbedaan rata-rata yang signifikan produksi pada uasaha anggota kelompok UPPKS sebelum dengan sesudah adanya PNPM, produksi sesudah lebih besar dibandingkan sebelum adanya PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai

(2,223) >

(2,04) atau nilai Signifikasinya (0,033) < 0,05

dengan tingkat kepercayaan 95% untuk Kabupaten Sragen. Sedangkan untuk Kabupaten Klaten, nilai

(2,928) >

(2,04) atau nilai

Signifikasinya (0,006) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. 2. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan jumlah tenaga kerja pada usaha anggota kelompok UPPKS baik Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Jumlah tenaga kerja sesudah adanya program PNPM menjadi lebih banyak bila dibandingkan sebelum adanya program PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh

commit to user


nilai

digilib.uns.ac.id

(2,223 >

(2,04) atau nilai Signifikasinya (0,033) < 0,05

dengan tingkat kepercayaan 95% untuk Kabupaten Sragen. Sedangkan untuk Kabupaten Klaten, nilai

(2,376) >

(2,04) atau nilai

Signifikasinya (0,023) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Tabel 4.10. Hasil uji beda rata-rata Kabupaten Sragen Uji beda sebelum Variabel

Rata-Rata

Selisih

dengan sesudah PNPM Z hitung

Kesimpulan

Sebelum

Sesudah

signifikansi

Produsi

1,0000

1,7153

0,7153

2,223

0,033

signifikan

TenagaKerja

1,1667

1,3611

0,1944

2,223

0,033

signifikan


Tabel 4.11. Hasil uji beda rata-rata Kabupaten Klaten Uji beda sebelum Variabel

Rata-Rata

Selisih

dengan sesudah PNPM Z hitung

Kesimpulan

Sebelum

Sesudah

signifikansi

Produksi

1,0000

1,2583

0,2583

2,928

0,006

signifikan

Tenaga Kerja

1,5000

1,6389

0,1389

2,376

0,023

signifikan


D. Pembahasan Dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi anggota kelompok UPPKS, baik di Kabupaten Sragen maupun di Kabupaten Klaten. Berdasarkan analisis deskriptif di atas ditemukan : 1. Penelitian ini dilakukan terhadap 12 kelompok yang terdistribusi pada 4

commit to user


digilib.uns.ac.id

(empat) wilayah desa. Untuk Kabupaten Sragen meliputi desa Bangak (1 kelompok), Kebon Agung (3 kelompok), Sine (3 kelompok) dan Turi (5 kelompok). Sedangkan untuk Kabupaten Klaten meliputi desa Kalitengah (2 kelompok), Kadilanggu (3 kelompok), Melikan (3 kelompok) dan Sidorejo (4 kelompok). 2. Mayoritas yang memanfaatkan dana PNPM di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten adalah anggota kelompok UPPKS berjenis kelamin perempuan. 3. Untuk di Kabupaten Sragen, umur anggota kelompok UPPKS didominasi antara 25 – 29 tahun. Sedang di Kabupaten Klaten berumur antara 26 – 57 tahun, yang berarti bahwa anggota kelompok berada pada usia produktif. 4. Jumlah tanggungan keluarga anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen rata-rata 3 (tiga) orang dan di Kabupaten Klaten juga rata-rata 3 (tiga) orang, sehingga hal ini menggambarkan bahwa tanggungan keluarga relatif ringan, tidak berat. 5. Pendidikan yang dimiliki anggota kelompok di Kabupaten Sragen mayoritas tingkat SLTP (21 orang) dan masih ada yang tidak lulus SD, tertinggi berpendidikan SLTA (4 orang). Adapun untuk di Kabupaten Klaten rata-rata pendidikan terakhir SLTA (14 orang), terendah SD dan tertinggi tingkat Sarjana (1 orang). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota kelompok masih belum memadai terhadap tuntutan pekerjaan maupun tuntutan zaman yang cenderung bersentuhan dengan teknologi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

6. Jenis usaha yang dilakukan anggota kelompok mayoritas perdagangan, baik yang terjadi di Kabupaten Sragen maupun di Kabupaten Klaten, sehingga hal ini mencerminkan bahwa dana PNPM yang diterima anggota kelompok banyak digunakan sebagai tambahan modal. 7. Besarnya dana PNPM yang diterima anggota kelompok tidak sama antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Untuk Kabupaten Sragen antara Rp 500 ribu – Rp 2 juta dengan rata-rata Rp 965 ribu Sedang di Kabupaten Klaten antara Rp 1 juta – Rp 3 juta dengan rata-rata Rp 2.180.555,55. 8 Meningkatnya produksi yang dihasilkan anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa dana PNPM dapat digunakan sebagai tambahan modal. 9 Jumlah tenaga kerja anggota kelompok masih banyak yang menggunakan 1 (satu) orang sebagai tenaga kerja, baik di Kabupaten Sragen maupun di Kabupaten Klaten, sehingga hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilaksanakan anggota kelompok merupakan usaha yang dikelola secara keluarga dan cenderung bersifat perseorangan. Diperoleh data bahwa untuk Kabupaten Sragen jumlah tenaga kerja maksimum 5 orang dan Kabupaten Klaten maksimum 4 orang. .

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Ditemukan perbedaan rata-rata produksi yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya PNPM. Untuk Kabupaten Sragen menunjukkan persentase kenaikan produksi sebesar 71,53% sesudah adanya PNPM. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai

(2,223) >

(2,04) atau nilai Signifikasinya

(0,033) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Adapun untuk Kabupaten Klaten kenaikan produksi sebesar 25,83% sesudah menerima dana PNPM. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai

(2,928) >

(2,04) atau nilai

Signifikasinya (0,006) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan tanda yang positif, menunjukkan bahwa produksi sesudah mendapatkan dana PNPM lebih besar

jika dibandingkan produksi sebelum menerima dana

PNPM. Dengan demikian hipotesis ke 1 terbukti. 2. Ditemukan perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya PNPM. Untuk Kabupaten Sragen jumlah tenaga kerja meningkat rata - rata sebesar 19,44%. Hasil uji hipotesis diperoleh

nilai

(2,223) >

(2,04) atau nilai Signifikasinya

commit to user


digilib.uns.ac.id

(0,033) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Adapun untuk Kabupaten Klaten, peningkatan jumlah tenaga kerja rata-rata sebesar 13,89%. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai (2,376) >

(2,04) atau nilai Signifikasinya (0,023) < 0,05 dengan

tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan tanda yang positif, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja sesudah menerima dana PNPM lebih banyak jika dibandingkan jumlah tenaga kerja sebelum menerima dana PNPM. Dengan demikian hipotesis ke 2 terbukti.

B. Saran 1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah menerima dana PNPM, produksi di Kabupaten Sragen mengalami peningkatkan sebesar 71,53% dan di Kabupaten Klaten sebesar 25,83%. Diharapkan dengan meningkatnya produksi dapat memberi motivasi kepada anggota kelompok UPPKS untuk memperluas usaha melalui potensi dana yang tersedia dan tenaga kerja yang ada. 2. Memberikan pendampingan pada setiap kegiatan anggota kelompok UPPKS, baik pendampingan oleh fasilitator teknik maupun fasilitator keuangan, sehingga

dapat

meminimalkan adanya penyimpangan dan

mampu

memaksimalkan potensi anggota. 3. Mendorong anggota kelompok UPPKS mampu mengembangkan dana PNPM

commit to user


digilib.uns.ac.id

sebagai modal produktif, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi dan memiliki kesempatan membuka lapangan pekerjaan, yang secara otomatis dapat menambah jumlah tenaga kerja. 4. Memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota kelompok UPPKS, agar dapat bekerja secara professional, sensitive terhadap perubahan keadaan, sehingga mampu meningkatkan produksi dan mampu menyerap tenaga kerja baru. 5. Anggota kelompok UPPKS mampu memperbaiki kinerja dan berusaha mengembangkan kemampuan agar dapat mengikuti pola tata niaga yang menguntungkan. 6. Anggota kelompok UPPKS mampu membuka wawasan untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha yang saling memberi dukungan usahanya. 7. Anggota kelompok UPPKS mampu memotivasi diri bahwa dengan bekerja keras maka akan dapat mengubah nasib dan keluar dari kemiskinan untuk hidup mandiri. 8. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus dapat membuat laporan Micro Finance termasuk laporan dana secara sistimatis dan mudah difahami, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota kelompok UPPKS. 9. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima dana PNPM adalah mayoritas perempuan, maka untuk penelitian ke depan sebaiknya lebih terkonsentrasi pada peran perempuan dalam memanfaatkan dana PNPM sesuai dengan karakteristiknya.

commit to user

Oleh : WIDJAYA SANTOSA S

Recommend Documents