Oleh: UTUH MUHAMAD SIDIK NIM. E

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomr 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAKTENGGARA Oleh: UTUH MUHAMAD SIDIK NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email : [email protected]

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisaImplementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.Permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan.Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, danTingkat dan ruanglingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi ImplementasiKebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu masih terjadinya kebocoran informasi yang disebabkan olehadanya permainan implementor dengan kelompok sasaran, masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki pola pikir yang berbeda-beda menyebabkan terhambatnya keberlangsungan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol, masih kurangnya respon ataupun sikap masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya dan penjualan minuman beralkohol memiliki keuntungan yang lebih besar dari pada menjual barang yang lain. Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Minuman Beralkohol.

Abstract The purpose of this research was to describe and analyze the implementation of regional regulation policy in Pontianak city number 23 year 2002 about monitoring, controlling, and banning of alcoholic drink distribution in Pontianak district. The survey showed that there were still many alcoholic drink sold for southeast Pontianak community and controlling and monitoring from the authorities were still weak. The monitoring should be done by department of Industry, Commercial, Cooperation and Small and Medium Enterprise of Pontianak City as policy implementer. The theory used in this study was Daniel Mazmanian and Paul Sabatier which discuss factors influencing implementation of policy success. The research aimed to find out factors influencing the implementation;

1 UTUH MUHAMAD SIDIK, NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


easy or not of the problems. This could cover technical problems, various behavior being managed, percentage of community, and level and coverage of behavior change of society being observed. The research findings showed that there were some factors influencing the implementation of regional regulation policy. One of them was that the information was leaked by regulation authority about the alcoholic drink. In addition, the community of southeast Pontianak had different way thinking about the alcoholic drink; as a result the regulation cannot be implemented well. Furthermore, the people in southeast Pontianak did not really care with their environment condition. Finally, selling alcoholic drink gave big profit than selling other goods. It is suggested that evaluation on implementation of regional regulation policy in Pontianak city number 23 year 2002 about monitoring, controlling, and banning of alcoholic drink distribution in Pontianak district needs to be made. Keywords: Implementation, Policy, Alcoholic Drink

mengandung

A. PENDAHULUAN

karbohidrat

dengan

cara

fermentasi dan detilasi atau fermentasi tanpa Kondisi sosial

yang

sosial

atau

permasalahan

terjadi

dalam

lingkungan

detilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan

terlebih

masyarakat pada saat ini selalu mengalami

menambahkan

perubahan-perubahan

maupun

dan

akan

terus

yang

dahulu

bahan

lain

diproses

atau

tidak,

atau

tidak,

dengan

cara

berkembang mengikuti dinamika kehidupan

mencampur konsentrat dengan ethanol atau

masyarakat itu sendiri. Dalam perubahan

dengan cara pengenceran minuman dengan

dan

ethanol.

perkembangannya,

kondisi

sosial

masyarakat akan mengalami dampak yang positif

maupun

Adapun

dampak

dampak

yang

negatif

negatif.

yang

terjadi

dilingkungan masyarakat yang diakibatkan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74

Tahun 2013 minuman keras atau

minuman beralkohol dikelompokan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

oleh perubahan atau perkembangan kondisi

a. Golongan A : minuman dengan kadar

sosial masyarakat salah satunya adalah

alkohol / ethanol (C2H5OH) 1% (satu

kebiasaan

persen) sampai 5% (lima persen).

mengkonsumsi

minuman

beralkohol.

b. Golongan B : minuman dengan kadar

Menurut Peraturan Presiden (Perpres)

alkohol / ethanol (C2H5OH) lebih dari

Nomor 74 Tahun 2013 yang dimaksud

5% (lima persen) sampai dengan 20%

dengan

(dua puluh persen).

minuman

beralkohol

adalah

minuman yang mengandung ethanol yang

c. Golongan C : minuman dengan kadar

diproses dari bahan hasil pertanian yang

alkohol / ethanol (C2H5OH) 20% (dua 2

UTUH MUHAMAD SIDIK, NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


puluh persen) sampai dengan 55%

minuman

beralkohol

yang

akhirnya

(lima puluh lima persen).

menyebabkan kematian. Pesta minol selama

Kota Pontianak merupakan salah satu

12 jam Selasa lalu menewaskan Erwin, dan

kotayang terletak di Kalimantan Barat.

menyebabkan dua orang lainnya Ropi

Masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak

Julianda (24) dan Dedianto (25) dirawat di

terdiri dari berbagai etnis atau suku, agama,

rumah sakit (dalam Kompas, 26/01/2012).

ras, dan lain-lain. Sehingga masyarakat yang

Dari berita tersebut mengungkapkan

tinggal di Kota Pontianak memiliki berbagai

bahwa adanya perilaku yang menyimpang

keanekaragaman baik dari segi ekonomi,

atau negatif yang dilakukan oleh masyarakat

budaya

Kota

atau

tradisi,

dan

sosial

atau

Pontianak

yaitu

mengkonsumsi

masyarakat yang majemuk. Sebagian kecil

minuman beralkohol. Minuman beralkohol

dari masyarakat yang tinggal di Kota

diyakini tidak hanya merugikan pemakainya

Pontianak pada saat ini memiliki perilaku

atau yang mengkonsumsi tetapi juga dapat

yang

merugikan

menyimpang

atau

negatif

yaitu

mengkonsumsi minuman beralkohol.

lingkungan

tempat

tinggal

pemakainya. Penyimpangan perilaku negatif

Berdasarkan keterangan dari kepala

yang diakibatkan oleh minuman beralkohol

bidang hubungan masyarakat kepolisian

dapat mengakibatkan pelanggaran kecil

daerah Kalimantan Barat, pihak kepolisian

maupun pelanggaran yang besar atau bahkan

mengimbau

sampai

masyarakat

mengonsumsi

untuk

minuman

tidak

beralkohol,

hukum

pidana

yang

sangat

meresahkan masyarakat. Sehingga minuman

termasuk minuman yang dijual secara illegal

beralkohol

ataupun minuman keras yang diproduksi,

sumber

karena bisa membahayakan keselamatan

melanggar aturan hukum yang berlaku baik

atau menimbulkan keributan. Di Kota

itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan,

Pontianak sudah ada contohnya, polisi akan

pembunuhan,

mengusut kasus kematian Erwin, yang

bahkan sampai tindak kekerasan dalam

diduga

rumah

karena

overdosis

minuman

dapat dari

disimpulkan

sebagai

tindakan-tindakan

pencurian,

tangga.

Selain

yang

penganiayaan,

itu

minuman

beralkohol di Pontianak. Saat ini, tempat

beralkohol juga merusak kesehatan bagi

penjualan minuman beralkohol di Jalan tebu

yang mengkonsumsinya, seperti kerusakan

sudah diamankan polisi. Di tempat tersebut,

fungsi hati, lambung, imun terhadap obat

Erwin dan kawan-kawan diduga membeli

bius, dan dapat mengakibatkan kematian. 3



Menyadari akan bahaya minuman beralkohol

yang

beredar

Pontianak perlu diterapkan dengan sebaik

dilingkungan

mungkin. Untuk itu tahap implementasi

masyarakat Kota Pontianak, dibutuhkan

perlu diterapkan terhadap peraturan daerah

suatu

ini.

pengawasan,

pengendalian

dan

Tahap

implementasi

pelarangan peredaran minuman beralkohol

merupakan

yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya

formulasi

pemerintah Kota Pontianak. Dalam hal ini

kebijakan. Implementasi kebijakan adalah

pemerintah Kota Pontianak yang merupakan

tahap

bagian dari daerah otonomi yaitu mengurus

gambaran apakah kebijakan yang dibuat

rumah

oleh pemerintah itu baik dan cocok.

tangganya

mengeluarkan

sendiri,

suatu

dapat

kebijakan

atau

tahap

kebijakan

dan

penting

evaluasi

penerapan

Secara

selain dalam

yang

operasional

dari proses

memberikan

implementasi

peraturan untuk menanggulangi atau dapat

kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak

membatasi peredaran minuman beralkohol

Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan,

dilingkungan masyarakat Kota Pontianak.

pengendalian, dan pelarangan peredaran

Pengawasan,

pengendalian,

dan

minuman beralkohol

pelarangan peredaran minuman beralkohol

diterapkan

di Kota Pontianak diatur oleh Peraturan

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak

Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2002.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan,

Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan


oleh pemerintah Kota Pontianak bertujuan

minuman

untuk

minuman

beberapa cara untuk menanggulangi atau

beralkohol dilingkungan masyarakat Kota

membatasi peredaran minuman beralkohol

Pontianak. Dibentuknya Peraturan Daerah

yang dilakukan oleh implementor kebijakan

(Perda) tersebut dinilai sebagai upaya

atau pemerintah Kota Pontianak yaitu

konkret

dengan

membatasi

pemerintah

peredaran

dalam

mengawasi,

cukup

sudah berjalan atau

beralkohol,

melakukan

mengendalikan dan melarang peredaran

penertiban.

minuman

pemerintah

beralkohol

dilingkungan

lama.

Hal

sudah

dilakukan

pengawasan

dan

dilakukan

oleh

ini

Kota

Implementasi

Pontianak

untuk

masyarakat khususnya masyarakat Kota

mengurangi peredaran minuman beralkohol

Pontianak.

di lingkungan masyarakat.

Penyelesaian permasalahan peredaran minuman beralkohol, Peraturan Daerah Kota

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan

Pontianak

Tenggara,

masih 4



adanya minuman beralkohol yang beredar di

Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002

lingkungan masyarakat yang dapat dijumpai

tentang Pengawasan, Pengendalian, dan

di minimarket salah satunya di minimarket

Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol

Xing Mart yang terletak di jalan Serdam

di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Komplek Cendana Agung, warung-warung

Berdasarkan permasalahan yang telah

pinggir jalan atau pedagang kaki lima yang

dipaparkan

ada di jalan Imam Bonjol dan tempat yang

permasalahan dan identifikasi permasalahan,

lain. Dalam wilayah Kecamatan Pontianak

maka diperlukan suatu pembatasan agar

Tenggara tidak ada satupun tempat yang

permasalahan yang diteliti lebih terarah dan

memiliki

atau

lebih terfokus dengan maksud agar lebih

mendistribusikan minuman beralkohol di

jelas dalam pembahasannya. Maka yang

lingkungan masyarakat. Masalah tersebut

menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini

sangat bertolak belakang dengan data yang

adalah

ada.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23

ijin

Selain

itu

untuk

menjual

masalah

yang

memprihatinkan

yaitu

minimarket

berjualan

yang

cukup

terdapatnya minuman

pada

pada

Tahun

“Implementasi

2002

Tentang

belakang

Kebijakan

Pengawasan,

Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran

beralkohol di dekat rumah sakit, minimarket

Minuman

yang dimaksud adalah minimarket Citra

Pontianak Tenggara”.

Mart yang berjualan minuman beralkohol di

latar

Beralkohol

di

Kecamatan

Tujuan peneliti yang ingin dicapai

samping Rumah Sakit Nabasa yang terletak

dalam

di jalan Sei Raya dalam. Dalam wilayah

mendeskripsikan

Kecamatan

masih

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah

lemahnya pengawasan dan penertiban yang


dilakukan oleh implementor kebijakan untuk

Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan

mengendalikan dan membatasi peredaran


minuman

di Kecamatan Pontianak Tenggara”.

Pontianak

beralkohol

Tenggara

di

lingkungan

penelitian

ini dan

adalah

“ingin

menganalisa

masyarakat. Penjelasan

latar

belakang

permasalahan, maka peneliti ingin menggali lebih banyak informasi dan mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 5 UTUH MUHAMAD SIDIK, NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

B. TINJAUAN PUSTAKA

individu atau pejabat-pejabat atau kelompokIslamy (dalam Waluyo, 2007: 51)

kelompok pemerintah atau swasta yang

mengatakan bahwa sekali usulan kebijakan

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

telah diterima dan disahkan oleh pihak yang

yang telah digariskan dalam keputusan

berwenang, maka keputusan kebijakan itu

kebijaksanaan.

telah siap untuk diimplementasikan. Implementasi

kebijakan

Berdasarkan

uraian

tersebut

dapat

publik

disimpulkan bahwa implementasi merupakan

merupakan salah satu tahapan dari proses

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kebijakan publik (public policy process)

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan

crucial karena bagaimanapun baiknya suatu

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal

direncanakan

dalam

ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan

implementasinya, maka tujuan kebijakan

oleh Lester dan Stewart Jr (dalam Agustino

tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula

Leo, 2008: 139) dimana mereka katakan

sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan

bahwa implementasi sebagai suatu proses

dan perencanaan implementasi kebijakan,

dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu

kalau tidak dirumuskan dengan baik maka

implementasi kebijakan dapat diukur atau

tujuan kebijakan juga tidak akan bisa

dilihat dari proses dan pencapaian tujuan

diwujudkan.

hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya

dengan

Dengan

baik

demikian,

kalau

menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai

tujuan-tujuan yang ingin diraih.

dengan baik, maka bukan saja pada tahap

Menurut D. L. Weimer dan Aidan R.

implementasi yang harus dipersiapkan dan

Vining (dalam Pasolong, 2007:59) ada tiga

direncanakan dengan baik, tetapi juga pada

faktor

tahap perumusan atau pembuatan kebijakan

keberhasilan implementasi, yaitu : 1. Logika

juga

yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu

telah

diantisipasi

untuk

dapat

diimplementasikan (Widodo, 2011:85).

umum

yang

mempengaruhi

sampai berapa benar teori yang menjadi

Van Meter dan Van Horn (dalam

landasan kebijakan, 2. Hakekat kerjasama

Agustino Leo, 2008: 139), mendefinisikan

yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak

implementasi kebijakan sebagai tindakan-

yang

terlibat

dalam

kerjasama

telah 6



merupakan

suatu

assembeling

yang

dipengaruhi oleh tersedianya atau telah

produktif, 3. Ketersediaan sumber daya

dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

manusia (SDM) yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

b. Keberagaman perilaku yang diatur. Semakin beragam perilaku yang

Faktor-faktor tersebut sangat dibutuhkan

diatur,

dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan

beragam

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23

sehingga semakin sulit untuk membuat

Tahun

peraturan yang tegas dan jelas.

2002

Tentang

Pengawasan,

Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Model

yang

maka

asumsinya

pelayanan

yang

semakin diberikan,

c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.

digunakan

dalam

Semakin kecil dan semakin jelas

penelitian ini adalah model implementasi

kelompok sasaran yang perilakunya akan

kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul

diubah, maka semakin besar peluang

Sabatier (dalam Agustino Leo, 2008: 144-

untuk memobilisasikan dukungan politik

148)

terhadap

mengemukakan

variabel

penting

bahwa

yang

ada

tiga

mempengaruhi

implementasi kebijakan, yaitu :

digarap, meliputi :

dengannya akan lebih terbuka peluang

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan

Semakin besar jumlah perubahan

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu tergantung

pada

perilaku

yang

dikehendaki

para

diantaranya

implementasi yang berhasil.

kemampuan

untuk

indikator-indikator

pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mengenai

mahal

serta

prinsisp-prinsip

pemahaman hubungan

oleh

kebijakan, maka semakin sukar/sulit

sejumlah persyaratan teknis, termasuk

mengembangkan

dan

perilaku yang dikehendaki.

a. Kesukaran – kesukaran teknis.

akan

kebijakan

bagi pencapaian tujuan kebijakan.

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan

kebijakan

sebuah

pelaksana

2. Kemampuan

memperoleh

kebijakan

menstruktur

proses implementasi secara tepat. Para

pembuat

mendayagunakan

kebijakan

wewenang

yang

kausal yang mempengaruhi masalah.

dimilikinya untuk menstruktur proses

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan

implementasi

secara

tepat

melalui

beberapa cara, yaitu: 7 UTUH MUHAMAD SIDIK, NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


a. Kecermatan

dan

kejelasan

penjenjangan tujuan – tujuan resmi yang akan dicapai.

badan-badan pelaksana. Suatu undang-undang harus dapat

Semakin mampu suatu peraturan memberikan

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari

petunjuk-petunjuk

mempengaruhi

lebih

lanjut

proses

yang

implementasi kebijakan dengan cara

cermat dan disusun secara jelas, maka

menggariskan secara formal aturan-

semakin besar pula kemungkinan bahwa

aturan pembuat keputusan dari badan-

output

badan pelaksana.

kebijakan

dari

badan-badan

pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

tujuan yang termaktub dalam undang-

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.

menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. g. Akses formal pihak-pihak luar. Sejauhmana peluang-peluang yang

c. Ketetapan alokasi sumber dana.

terbuka bagi partisipasi para aktor di luar

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuantujuan formal.

badan

hirarki

di

dalam

lingkungan dan diantara lembagaatau

instansi-instansi

pelaksana.

pelaksana

oleh

perundangan kemampuannya

setiap yang untuk

peraturan baik

ialah

memadukan

hirarki badan-badan pelaksana.

mendukung

3. Variabel-variabel diluar Undang-Undang mempengaruhi

implementasi,

antara lain : a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. Perbedaan waktu dan perbedaan diantara

Salah satu cirri penting yang perlu

dapat

tujuan resmi.

yang

d. Keterpaduan

lembaga

undang. Para pejabat pelaksana memiliki

Memuat suatu teori kausalitas yang

dimiliki

f. Kesepakatan para pejabat terhadap

wilayah-wilayah

hukum

pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi,

dan

teknologi

sangat

signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian

tujuan

yang

digariskan

dalam suatu undang-undang. b. Dukungan politik. 8



Untuk

mendorong

keberhasilan

dari

alur

penelitiaannya

yang

dimulai

implementasi

dengan adanya Peraturan Daerah Kota

kebijakan sangat dibutuhkan adanya

Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

sentuhan dukungan dari warga.

Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan

c. Sikap

suatu

tingkat

dan

sumber-sumber

yang

dimiliki kelompok masyarakat.

Peredaran Minuman Beralkohol. Dimana permasalahan yang ada yaitu Masih adanya

Perubahan-perubahan yang hendak

minuman

beralkohol

yang

lingkungan

sangat

pelaksanaan pengawasan dan penertiban

apabila

ditingkat

lemahnya

masyarakat, warga memiliki sumber-

peredaran

sumber dan sikap-sikap masyarakat yang

dilakukan

kondusif

Teori yang digunakan untuk menganalisa

terhadap

kebijakan

yang

ditawarkan pada mereka. d. Kesepakatan

dan

kemampuan

Kesepakatan para pejabat instansi fungsi

dari

oleh

beralkohol

beralkohol

implementor

permasalahan

kepemimpinan para pejabat pelaksana.

merupakan

minuman

dan

di

dicapai oleh suatu kebijakan publik akan berhasil

masyarakat,

beredar

kebijakan.

peredaran yaitu

teori

Mazmanian dan Paul

yang

minuman dari

Daniel

Sabatier

(dalam

Agustino Leo, 2008: 144-148). Dalam teori

kemampuan

tersebut memiliki 3 variabel penting dalam

undang-undang untuk melembagakan

implementasi kebijakan yaitu, mudah atau

pengaruhnya

tidaknya

pada

badan-badan

masalah

yang

akan

digarap,

pelaksana melalui penyeleksian institusi-

Kemampuan kebijakan menstruktur proses

institusi dan pejabat-pejabat terasnya.

implementasi secara tepat, dan Variabel-

Melihat dari identifikasi permasalahan,

variabel

diluar

Undang-Undang

yang

fokus penelitian, rumusan permasalahan

mempengaruhi implementasi. Dari ketiga

serta tujuan penelitian mengenai masalah

variabel

yang telah diungkapkan pada latar belakang

peneliti menggunakan satu variabel yang

permasalahan, sehingga dapat dibuat suatu

digunakan untuk memecahkan permasalahan

kerangka pemikiran dalam penelitian ini

yang ada yaitu variabel mudah atau tidaknya

agar lebih terarah dapat dibangun suatu

masalah yang akan digarap. Di dalam

bagan

variabel

pemikiran

penelitiannya

dalam

sehingga

arah

pelaksanaan

tersebut

tersebut

dalam

penelitian

memiliki

ini

beberapa

pemikiran

indikator yang digunakan sebagai pisau

dalam penulisan ini lebih jelas dapat dilihat

analisis pemecahan masalah.Indikator yang 9



dimaksud yaitu kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman

perilaku

yang

C. METODE PENELITIAN

diatur,

Persentase totalitas penduduk yang tercakup

Jenis penelitian yang digunakan oleh

dalam kelompok sasaran, dan tingkat dan

penulis adalah jenis penelitian deskriptif dan

ruang lingkup perubahan perilaku yang

menggunakan metode penelitian kualitatif

dikehendaki. Output atau keluaran yang

dimana penelitian ini menggambarkan suatu

diharapkan dari permasalahan yang diteliti

gejala sosial tertentu berdasarkan data dan

yaitu

fakta. Alasan peneliti menggunakan jenis

Pengawasan,

Pengendalian,

dan


penelitian

deskriptif

dengan

metode

di Kecamatan Pontianak Tenggara yang

penelitian kualitatif adalah karena peneliti

Lebih Optimal.

belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang terjadi

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol

2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan

Pelarangan

Beralkohol Fenomena Masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan Lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan.

Tenggara.

di

Peredaran

Minuman

Kecamatan

Pontianak

Permasalahan

telah

dipaparkan di latar belakang penelitian adalah permasalahan yang tampak, dan harus dikaji lebih mendalam. MenurutTohardi

Teori Implementasi KebijakanDaniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino Leo, 2008: 144-148).Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : a. Kesukaran – kesukaran teknis. b. Keberagaman perilaku yang diatur. c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompoksasaran. d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

yang

(2010:36-37)

ada

beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang

peneliti

dalam

melaksanakan

penelitiannya, tahapan tersebut seperti: 1. Memilih atau menentukan permasalahan penelitian (research problem). 2. Melakukan Pre Survey (pra penelitian) yang bertujuan untuk mendapatkan data

Output Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mahasiswa prodi Ilmu Administarsi Negara. UTUH MUHAMAD SIDIK, NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

dan informasi awal.

10


3. Membuat rencana atau desain penelitian

Teknik

pengumpulan

data

lebih

atau yang disebut juga dengan proposal

banyak pada wawancara mendalam (in

penelitian

yang

depth

rumusan

permasalahan,

memasukan

unsur

interview),

observasi

dan

pertanyaan

dokumentasi. Teknik analisis data meliputi

penelitian, memilih pendekatan dan jenis

reduksi data, berarti merangkum, memilih

penelitian

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

yang

sesuai

dengan

permasalahan yang diteliti.

hal yang penting dan dicari tema serta

4. Melaksanakan penelitian.

polanya. Kemudian penyajian data, bisa

5. Membuat laporan hasil penelitian.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

Adapun yang menjadi lokasi penelitian

bagan, hubungan antar kategori, flowchart,

adalah wilayah administratif Kecamatan

dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Hal

yaitu

tersebut

keabsahan data yang digunakan dalam

dikarenakan

peredaran

masih

minuman

banyaknya

beralkohol

di

lingkungan

masyarakat

wilayah

administratif

Kecamatan

Pontianak

penarikan

kesimpulan.

Teknik

penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data.

Tenggara. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah : 1. Kepala

Seksi

D. HASIL

Perdagangan

Dalam

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

NegeriDinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak. 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Pamong

Praja

Satuan

(Satpol

PP)

Polisi Kota

Pontianak. 3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pontianak Tenggara. 4. 1 (Satu) Orang Pedagang Minuman Beralkohol. 5. 4 (Empat) Orang Pengonsumsi Minuman Beralkohol.

Mudah Atau Tidaknya Masalah Yang Akan Digarap, Beberapa kebijakan mudah untuk diimplementasikan karena karateristik masalah

yang

dihadapi

tidak

terlalu

kompleks dan secara teknis mudah untuk dipecahkan. Tingkat kesulitan di ukur dari permasalahan yang ada di lapangan, dan apabila

kemampuan

implementor

mempunyai keterampilan dalam mengatasi masalah

maka

masalah

tersebut

akan

berdampak baik pada suatu kebijakan. 11



Seberapa banyak tingkat kesulitan dalam

warung-warung

implementasi akan mempengaruhi hasil

pedagang kaki lima yang ada di jalan

kebijakan tersebut.

Imam Bonjol dan tempat yang lain. Selain

a. Kesukaran – Kesukaran Teknis

itu masalah yang cukup memprihatinkan

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun

yaitu

pinggir

terdapatnya

jalan

minimarket

atau

yang

2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian,

berjualan minuman beralkohol di dekat

dan

rumah sakit, minimarket yang dimaksud

Pelarangan

Peredaran

Minuman

Beralkohol, merupakan salah satu produk

adalah

Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh

berjualan minuman beralkohol di samping

pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah

Rumah Sakit Nabasa yang terletak di jalan

Kota Pontianak membuat atau menetapkan

Sei Raya.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002

minimarket

Citra

Mart

yang

Hal ini sangat menyalahi aturan yang

bertujuan untuk membatasi peredaran

ada

minuman


beralkohol

di

lingkungan

yaitu

masyarakat Kota Pontianak. Peraturan

Pengawasan,

Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun

Pelarangan

2002

Beralkohol

tentang

peredaran

minuman

Peraturan

Daerah

Pengendalian, Peredaran pada

BAB

Kota

dan Minuman

III

Larangan

beralkohol sampai saat ini sudah berjalan

Peredaran, Penjualan dan Produksi, pada

sekitar 14 (empat belas) tahun. Akan tetapi

Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa dilarang

pada saat ini masih banyak ditemukannya

mengecer dan atau menjual langsung

peredaran

untuk

minuman

beralkohol

di

diminum

di

tempat

minuman

lingkungan masyarakat, khususnya di

beralkohol (a) Di warung / kios minuman,

lingkungan

gelanggang olahraga, gelanggang remaja,

masyarakat

Kecamatan

Pontianak Tenggara.

kantin,

rumah

biliar,

gelanggang

Berdasarkan pengamatan peneliti di

permainan dan ketangkasan, panti pijat,

Kecamatan Pontianak Tenggara, masih

kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios

adanya minuman beralkohol yang beredar

kecil,

di lingkungan masyarakat yang dapat di

perkemahan.

jumpai di minimarket salah satunya di

tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan

minimarket Xing Mart yang terletak di

pemukiman dengan jarak radius 500

jalan Serdam Komplek Cendana Agung,

meter.

penginapan (b)

remaja

dan

Berdekatan

bumi dengan



b. Keberagaman Perilaku Yang Diatur

yang

Masyarakat yang tinggal di wilayah

ada

Pontianak

di

kawasan

Tenggara.

Kecamatan

Hal

tersebut

Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki

merupakan sebagai langkah awal agar

berbagai suku, ras, agama dan lain-lain.

masyarakat untuk mengikuti atau mentaati

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor

Kecamatan

23

Pontianak

Tenggara

merupakan masyarakat yang heterogen. Melihat

dari

masyarakat

yang

Tahun

2002

tentang

peredaran

minuman beralkohol.

ada,

Para

aparatur

pelaksana

atau

masyarakat yang tinggal di Kecamatan

implementor kebijakan serius menangani

Pontianak

atau

Tenggara

sebagian

besar

membatasi

peredaran

minuman

memeluk agama islam yaitu sebesar 74,79

beralkohol di Kota Pontianak termasuk

%, agama budha 11,20 %, Kristen 6,99 %,

Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal ini

khatolik 6,63 %, khonghucu 0,20 % dan

dapat terlihat dari sanksi atau hukum yang

hindu 0,19 %. Dari jumlah yang telah

diberikan kepada para pelanggar Peraturan

dipaparkan, maka dapat ditarik suatu

Daerah tersebut. Sanksi atau hukum

kesimpulan

yang

pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 23

tinggal di wilayah Kecamatan Pontianak

Tahun 2002 tercantum di Pasal 21 yaitu

Tenggara memiliki keberagaman perilaku

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini

yang bebeda-beda baik itu bersifat positif

diancam dengan pidana kurungan selama-

atau bersifat negatif. Masalah minuman

lamanya 6 (enam) bulan dan denda

beralkohol

wilayah

sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima

Kecamatan Pontianak Tenggara dapat

juta rupiah).Sanksi atau hukum yang ada

diakibatkan oleh masyarakatnya yang

untuk membatasi peredaran minuman

berbeda-beda

beralkohol

bahwa

yang

atau

masyarakat

ada

di

masyarakat

yang

heterogen yang tinggal di suatu wilayah yang sama. Dalam beralkohol

dibuat

agar

para

penjual

maupun pengonsumsi menerima efek jera. Dukungan publik baik keterlibatan

membatasi aparatur

minuman atau

peran yang penting untuk mendukung dan

implementor kebijakan sudah memberikan

berkaitan antara satu dengan lainnya.

sosialisasi

kepada

Apabila dihubungkan dengan peredaran

masyarakat ataupun para pelaku usaha

minuman beralkohol, maka dukungan dan

maupun

pelaksana

langsung atau tidak langsung memiliki

himbauan



keterlibatan publik akan mempengaruhi

minuman beralkohol

efektivitas implementasi Peraturan Daerah

respon ataupun sikap masyarakat dengan


lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini


merupakan salah satu penyebab masih

Pelarangan

Minuman

banyaknya peredaran minuman beralkohol

Pontianak

di

Peredaran

Beralkohol

di

Kecamatan

Tenggara.

kawasan

yaitu kurangnya

Kecamatan

Pontianak

Tenggara. Presentase masyarakat yang

c. Persentase Totalitas Penduduk Yang Tercakup Dalam Kelompok Sasaran Dari berbagai macam kelompok pendidikan

masyarakat

Kecamatan

besar

dapat

menghambat

penerapan

Peraturan

Pontianak

yang

berjalannya

Daerah

Kota

berkaitan

dengan

peredaran minuman beralkohol.

Pontianak Tenggara, memiliki berbagai

Hasil wawancara yang dilakukan

macam karakter maupun pola pikir yang

peneliti dengan aparatur pelaksana atau

berbeda-beda.

dapat

implementor yang terkait dengan sasaran

berpengaruh dengan hasil implementasi


Peraturan Daerah Kota Pontianak yang

23 Tahun 2002 tentang Pengawasan,

berkaitan dengan peredaran minuman


beralkohol

di

masyarakat

Minuman Beralkohol dapat ditarik suatu

khususnya

di

Pontianak

kesimpulan yaitu dibentuknya Peraturan

Hal

tersebut

lingkungan Kecamatan

Tenggara.

Daerah bertujuan untuk menyelesaikan

Hasil wawancara yang dilakukan

permasalahan yang terjadi. Permasalahan

peneliti dengan pengonsumsi minuman

yang sedang terjadi pada saat ini yaitu

beralkohol dapat ditarik suatu kesimpulan

masih banyaknya peredaran minuman

bahwa

yang

beralkohol yang ada di Kota Pontianak

efektifnya

termasuk Kecamatan Pontianak Tenggara.

banyak

faktor-faktor

menyebabkan

tidak

implementasi

Peraturan

Daerah

Kota

Yang

menjadi

sasaran

Perda

Kota

Pontianak tentang peredaran minuman

Pontianak

tersebut

yaitu

semua

beralkohol di Kota Pontianak khususnya di

masyarakat

(pelaku

usaha

maupun

Kecamatan

Tenggara.Hal

pengonsumsi) yang ada di wilayah Kota

tersebut dapat dilihat darihasil wawancara

Pontianak termasuk juga dengan wilayah

yang dilakukan peneliti dengan penjual

Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal ini

Pontianak



agar kelompok sasaran yang ada agar

satu pun tempat usaha yang memiliki izin

mematuhi

Kota

untuk melakukan jual beli minuman

Pontianak yang telah ditetapkan agar

beralkohol kepada masyarakat. Hal ini

efektif.

sangat

dan

mentaati

Perda

d. Tingkat Dan Ruang Lingkup Perubahan

bertolak

belakang

dengan

kenyataan yang ada.

Perilaku Yang Dikehendaki

Terkait dengan perubahan perilaku

Cakupan perubahan perilaku yang

yang diatur di dalam suatu kelompok

diharapkan dalam sebuah program yang

masyarakat, untuk mengefektifkan suatu

bertujuan memberikan pengetahuan atau

Peraturan Daerah harus dapat merangkul

bersifat

semua

kognitif

akan

relatif

mudah

pihak

yang

terkait

dengan

diimplementasikan dari pada program

perubahan perilaku yang dikehendaki.

yang bertujuan untuk mengubah sikap dan

Pihak

perilaku masyarakat. Sejumlah masalah

keberlangsungan implementasi Peraturan

yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila


tingkat dan ruang lingkup perubahan yang

2002 tentang pengawasan, pengendalian,

dikehendaki tidaklah terlalu besar, dalam

dan

hal ini apakah masyarakat sudah mematuhi

beralkohol yaitu para aparatur pelaksana


yang terkait (DISPERINDAGKOP dan

23 Tahun 2002 tentang Pengawasan,

UKM Kota Pontianak, SATPOL PP, dan


Pihak Kecamatan), pengonsumsi minuman

Minuman

beralkohol,

Beralkohol.Dari

wawancara

yang

hasil

dilakukan

peneliti

yang

pelarangan

dan

terkait

dengan

peredaran

minuman

penjual

minuman

beralkohol. Penjual minuman beralkohol

dengan aparatur pelaksana dapat ditarik

memiliki

kesimpulan

besar

perubahan perilaku yang dikehendaki. Hal

masyarakat Kota Pontianak khususnya

ini dapat terlihat dari sikap ataupun respon

masyarakat

Pontianak

penjual

Peraturan

beralkohol.Perubahan perilaku khususnya

Daerah yang berkaitan dengan minuman

penjual minuman beralkohol disebabkan

beralkohol. Akan tetapi dari pengamatan

karena

maupun

wilayah

mendapatkan keuntungan yang lebih besar

Kecamatan Pontianak Tenggara tidak ada

tidak seperti keuntungan menjual barang

Tenggara

bahwa

sebagian

Kecamatan sudah

data

mematuhi

yang

ada

di

tingkat

terhadap

menjual

dan

ruang

pembeli

minuman

lingkup

minuman

beralkohol



yang lain. Alasan tersebut menjadi alasan

implementor kebijakan. Kesulitan yang

yang paling sering disebutkan oleh penjual

dialami oleh

minuman beralkohol. Hal tersebut menjadi

(Dinas

salah satu penghambat efektifnya suatu

Koperasi, dan UKM Kota Pontianak)

implementasi

Kota

adalah membatasi peredaran minuman

Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang

beralkohol di lingkungan masyarakat.

pengawasan, pengendalian, danpelarangan

Disatu sisi sulitnya kerja sama antara

peredaran minuman beralkohol di kawasan

implementor

Kecamatan Tenggara.

Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota

Peraturan

Daerah

implementor kebijakan

Perindustrian,

Pontianak)

Perdagangan,

(Dinas

dengan

Perindustrian,

kelompok

sasaran

kebijakan yaitu masyarakat. Dalam kaitan masalah ini perlu disampaikan kepada

E. KESIMPULAN

pelaku Berbagai

pemaparan

tentang

kebijakan

kebijakan

yaitu

(Dinas

implementor Perindustrian,

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah

Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota


Pontianak) agar pelaku kebijakan tersebut


dapat memahami apa yang menjadi isi,


tujuan, arah kelompok sasaran kebijakan,

di Kecamatan Pontianak Tenggara yang

sehingga pelaku kebijakan mempersiapkan

telah peneliti jabarkan dengan menggunakan

hal-hal apa saja yang berhubungan dengan

teori

beberapa

pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah

kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu

Kota Pontianak yang berkaitan dengan

sebagai berikut :

peredaran

1. Kesukaran – Kesukaran Teknis

implementasi kebijakan Peraturan Daerah

yang

ada,

maka

ada

Masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat Tenggara

Kecamatan adalah

masih

Pontianak banyaknya

minuman

beralkohol,

agar

Kota Pontianak tersebut bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan

Peraturan

Daerah

Kota

peredaran minuman beralkohol, hal ini

Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 itu

disebabkan

sendiri.

pengawasan

oleh dan

masih

minimnya

penertiban

yang

dilakukan oleh aparatur kebijakan atau 16 UTUH MUHAMAD SIDIK, NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


2. Keberagaman Perilaku Yang Diatur Para

aparatur

pelaksana

sebagai atau

pengonsumsi

minuman

beralkohol. Alasan dari kelompok sasaran

implementor kebijakan sudah memberikan

kebijakan

sosialisasi

kepada

minuman beralkohol yang beredar di

masyarakat ataupun para pelaku usaha

lingkungan masyarakat, yang pertama

tentang Peraturan Daerah Kota Pontianak

alasan dari penjual minuman beralkohol

Nomor 23 Tahun 2002. Hal tersebut

yaitu mejual minuman beralkohol lebih

merupakan sebagai langkah awal agar

besar untungnya dari pada menjual barang

masyarakat untuk mengikuti atau mentaati

lain,


minuman beralkohol adalah salah satunya

23 Tahun 2002 tentang pengawasan,

dipengaruhi


tinggal.

maupun

minuman

himbauan

beralkohol.

Namun

kenyataannya di lapangan masyarakat

dengan

sedangkan

masih

alasan

oleh

banyaknya

pengonsumsi

lingkungan

tempat

4. Tingkat Dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku Yang Dikehendaki

masih belum mentaati Peraturan Daerah

Terkait dengan perubahan perilaku

Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002,

yang diatur di dalam suatu kelompok

karena pola pikir masyarakat yang tinggal

masyarakat, untuk mengefektifkan suatu

di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara

Peraturan Daerah harus dapat merangkul

berbeda-beda.

semua

Hal

tersebut

membuat

pihak

yang

terkait

dengan

terhambatnya penerapan Peraturan Daerah

perubahan perilaku yang dikehendaki.

Kota Pontianak menjadi kurang efektif.

Pihak

yang

terkait

dengan

3. Persentase Totalitas Penduduk Yang

keberlangsungan implementasi Peraturan

Tercakup Dalam Kelompok Sasaran


Implementasi Peraturan Daerah Kota

2002 tentang pengawasan, pengendalian,


dan

Pengawasan,

dan

beralkohol yaitu para aparatur pelaksana

Minuman

yang terkait (DISPERINDAGKOP dan

Beralkohol tidak terlepas dari keterlibatan

UKM Kota Pontianak, SATPOL PP, dan

masyarakat baik itu para pelaku usaha

Pihak Kecamatan), pengonsumsi minuman

yang

beralkohol,

Pelarangan

Pengendalian, Peredaran

merupakan

beralkohol

ataupun

penjual

minuman

masyarakat

yang

pelarangan

dan

peredaran

penjual

minuman

minuman

beralkohol. 17



Jumlah

modifikasi

perilaku

mengerti permasalahan yang sedang

kelompok sasaran Peraturan Daerah Kota

terjadi

Pontianak tentang peredaran minuman

Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu

beralkohol

masih banyaknya peredaran minuman

yang

diinginkan

bagi

tercapainya tujuan formal atau tujuan yang

di

lingkungan

masyarakat

beralkohol.

telah ditetapkan sebelumnya adalah fungsi

2. Perlunya pendamping dan pengawasan

dari jumlah total orang yang menjadi

secara langsung oleh aparatur pelaksana

kelompok sasaran dan jumlah perubahan

atau

yang

mengawasi,

dituntut dari

mereka

atau

implemetor

kebijakan

mengendalikan,

dalam dan

implementor kebijakan. Semakin besar

melarang atau membatasi peredaran

perubahan perilaku yang dikehendaki oleh

minuman beralkohol kepada masyarakat

aparatur

agar pelaksanaan program atau Peraturan

pelaksana

kebijakan,

maka

memperoleh

hasil

atau

implementor

semakin implementasi

sulit


yang

2002

efektif.

tentang

Pengawasan,

Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol berjalan efektif. 3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak

F. SARAN

Nomor

23

Tahun

2002

tentang Pengawasan, Pengendalian, dan 1. Perlunya implementor mencari solusi dan

memecahkan

masalah

Pelarangan

Peredaran

Minuman

dalam

Beralkohol dibutuhkan proses dan kerja

mengawasi, mengendalikan, melarang

sama yang baik, teruma oleh aparatur

atau membatasi peredaran minuman

pelaksana atau implementor kebijakan

beralkohol yang ada di lingkungan

dengan kelompok sasaran. Hal ini

masyarakat

bertujuan

Kecamatan

Pontianak

agar

pelaksanaan

dalam

pengendalian,

dan

Tenggara. Hal ini bertujuan agar pihak

pengawasan,

aparatur pelaksana atau implementor

pelarangan

kebijakan dalam menetapkan Peraturan

beralkohol berjalan dengan lancar. Serta

Daerah Kota Pontianak yang berakaitan

koordanasi dan penyampaian informasi

dengan peredaran minuman beralkohol

yang baik akan menciptakan suatu

mempunyai solusi dalam memahami dan

keharmonisan

peredaran

yang

minuman

terjadi

antara 18



aparatur pelaksana atau implementor

informasi yang ada, yang berkaitan dengan

kebijakan dengan kelompok sasaran.

masalah yang peneliti angkat.Hal tersebut

Agar apa yang menjadi tujuan Peraturan

membuat peneliti setidaknya mengetahui

Daerah Kota

Pontianak Nomor 23

70% (tujuh persen) informasi yang berkaitan

Tahun

tentang

Pengawasan,

dengan masalah yang peneliti angkat.Selain


itu keterbatasan penelitian yang dialami

Minuman Beralkohol berjalan efektif.

peneliti

2002

4. Perlunya

aparatur

pelaksana

adalah

masalah

waktu

dalam

atau

pengumpulan data dan wawancara.Dalam

implementor kebijakan yang lebih sigap

pengumpulan data dan wawancara peneliti

dalam mengendalikan dan membatasi

menghabiskan waktu lebih kurang 3 (tiga)

peredaran minuman beralkohol dengan

minggu untuk menyelesaikannya.

cara merubah pola pikir kelompok sasaran

(penjual

dan

pengonsumsi

minuman beralkohol) agar berfikir lebih

H. REFERENSI

maju. Hal ini bertujuan untuk kelompok sasaran

agar

dapat

mentaati

Peraturan

Pontianak

Nomor

mengikuti Daerah

23

Tahun

dan Kota 2002

tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan

Peredaran

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Minuman

Beralkohol di Kecamatan Pontianak

Moleong, J Lexi. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Tenggara. Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Publik, formulasi, implementasi dan evaluasi. Jakarta : Gramedia. G. KETERBATASAN PENELITI AN

Dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian adalah subjek penelitian tidak sepenuhnya atau tidak 100% (seratus persen) terbuka secara detail memberikan

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 19



……, 2011.Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Metode R & D. Bandung: Alfabeta.

Samarinda. Samarinda : FISIP Universitas Mulawarman. Peraturan

Suryabrata, Sumadi. 2012. Metode penelitian. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI. Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik &Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta. Tohardi, Ahmad. 2010. Metode Penelitian Sosial Diktat Kuliah. Pontianak: Universitas Tanjungpura. Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Sumedang : CV Mandar Maju. Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang : Bayumedia Publishing.

Sumber Lain Yang Digunakan : Skripsi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol Kota Pontianak. Internet http://equator.co.id/kapan-gudangnyadigerebek/ (diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 19.35). http://regional.kompas.com/read/2012/01/26 /17044364/kios.minuman.keras.liar.jadi.targ et.polisi (diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 19.42). http://sinarharapan.co/news/read/140519036 /Miras-Ilegal-Malaysia-Masuk-lewat-JalurResmi-span-span- (diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 20.03). http://borneonusantaratime.com/2015/01/per ingatan-walikota-pontianak-soal-penjualanminuman-beralkohol/ (diakses pada tanggal 12 juni 2016 pukul 22.13).

Okie Satrio Ariefianto. 2012.Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras).Serang : FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Rizmalani Syawitri. 2015. Implementasi Kebijakan Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota 20 UTUH MUHAMAD SIDIK, NIM. E 01112010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Oleh: UTUH MUHAMAD SIDIK NIM. E

Recommend Documents