PENGARUH PENGAWASAN DEWAN, PEMAHAMAN PERATURAN DAN UNDANG – UNDANG TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan)
Oleh Sunartin1 Andi Basru Wawo dan Husin2 Program Studi Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRACT The Effect of Board Supervision of Rules and Laws Understanding on the Management of Local Finance with Good Government Governance as an Intervening Variable (A Study of SKPD in South Konawe Regency).”Supervised by Andi Basru Wawo, as Supervisor I, and Husin, as Supervisor II. This study aimed to analyze the effect of board supervision and understanding of rules and laws on the management of local finance with good government governance as an intervening variable. The study was a causal research and the objects of the study were 31 SKPD in South Konawe regency. Data were collected using a questionnaire. The data were analyzed using a technique of path analysis on the SPSS version 20. Result of partial analysis showed that board supervision had a positively significant effect on good government governance, understanding of rules and laws had a positively significant effect on good government governance,board supervision had a positively significant effect on the management of local finance, understanding of rules and laws had a positively insignificant effect on the management of local finance, good government governance could act as an intervening variable in the relationship between board supervision, understanding of rules and laws, and the management of local finance. Keywords: board supervision, understanding of rules and laws, good governmentgovernance, the management of local finance
PENDAHULUAN Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment Governance) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor publik. Perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus informasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance) (Coryanata, 2007). Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para pelaksana pemerintah daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah bertumpu pada tiga kategori yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, ketiga kategori tersebut harus bekerja secara sinergis, yang berarti diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif. Dalam pelaksanaannya proses penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif daerah. Peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa : 1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menurut Pramita dan Andriyani (2010), pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukan hubungan yang positif signifikan, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Dengan komitmen organisasi yang kuat terhadap tanggung jawab yang diamanahkan kepada anggota dewan, motivasi yang timbul untuk menyelesaikan tugas yang diembannya semakin tinggi. Penelitian Ruspina (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengelolaan keuangan daerah dan penerapan good governance. Penelitian Adi Wiratno, Umi Pratiwi dan Nurkhikmah (2013) komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance, ini menunjukan bahwa komitmen organisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan good governance. Penelitian Simson et.al (2007) meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah, penelitian ini di lakukan pada kabupaten se Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. Fenomena yang terjadi pengawasan dewan belum memahami pengelolaan keuangan daerah serta pemahaman peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul : “Pengaruh Pengawasan Dewan, Pemahaman Peraturan Dan Undang – Undang Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan). TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1ayat 5 yaitu: Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah” Keuangan daerah yaitu : Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007:24). Menurut Abdul Halim (2007:137) mengemukakan bahwa:Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan sebagai berikut : “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta (Erlangga, 2004). Peraturan dan Undang-Undang tersebut terdiri dari: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Perda 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengeloaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.21 Tahun 2011 mengatur perubahan kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Dengan adanya peraturan perundang- undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan segala tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan (Yudoyono, 2003: 14).Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efesien, efektif, dan ekonomis. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS Pengawasan Dewan dan Good Government Governance Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002, Indradi, 2001; Syamsiar, 2001;Sutarnoto, 2002), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga tranparansi APBD sebagai bagian akuntabilitas sektor publik sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan pemeriksaan eksternal terhadap pelaksanaan good governance. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan good governance, pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan good governance dan pemeriksaan eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan good governance. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 42 SKPD. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel total sampling. Pengawasan DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahapan perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka akan sangat mungkin pada saat pelaksanaan akan banyak mengalami penyimpangan (Wahyudi : 2009). Jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi pemerintahan akan sulit untuk dicapai dengan kata lain good governance tidak akan terlaksana. H1
:
Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance
Pemahaman Peraturan perundang-undangan dan Good Government Governance Tujuan organisasi pemerintahan adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan akhir dari pemerintah daerah itu adalah menciptakan pemerintahan yang baik peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk terciptanya good governance pada pemerintahan daerah. Adanya peraturan dan undangundang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena besarnya eksistensi dari organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam kerangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah. Semakin paham anggota dewan terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah (APBD) maka anggota DPRD tersebut akan semakin kapabel dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga dapat dirumuskan bahwa pemahaman dewan terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan yang ada berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
H2
:
Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Government Governance
Pengawasan Dewan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Penelitian yang dilakukan Werimmon, Ghozali dan Nazir,M (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. H3
:
Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah
Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem civil law, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penelitiannya, Soleman (2007), Sumiati (2012), dan Robbyta (2013) membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. H4
:
Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah
Pengawasan Dewan, Pemahaman Peraturan dan Undang-Undang terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Penelitian terdahulu yang dilakukan Sopahan (2003) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah; penelitian dilakukan di Malang Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan. H5
:
Pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah melalui good government governance
METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Populasi penelitian adalah keseluruhan pengelola keuangan daerah di masingmasing SKPD di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 93 orang. Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas atau Kepala Badan, Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK). Jenis dan Sumber Data Pada umumnya dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu: Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka, namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut , dimana caranya dengan mengklasifikasikan dalam bentuk kategori (Mudrajad Kuncoro, 2009:145). Dalam penelitian ini, data kualitatifnya berupa uraian penjelasan dari variabel dan objek penelitian dan juga pernyataan dalam kuisioner yang akan diklasifikasikan ke dalam kategori menggunakan skala likert. Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik/angka (Mudrajad Kuncoro, 2009:145). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pernyataan kuisioner yang diukur menggunakan skor dari skala likert. Sumber Data Ada dua sumber data menurut Sugiyono (2012:35) yaitu : Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, kuesioner (daftar Pertanyaan). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti dokumentasi lembaga, Biro Pusat Statistik (BPS), website. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. atas semua pertanyaan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert (interval 1 sampai 5). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan responden dengan bantuan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data primer. Dokumentasi adalah teknik penunjang yang digunakan untuk memperoleh data berupa informasi dengan melalui dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengukuran Variabel Pengawasan dari DPRD Pengawasan dari DPRD adalah fungsi kontrol DPRD Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Pengawasan DPRD ditentukan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).
Variabel Pengawasan dewan diukur dengan 9 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya pengawasan dewan dan skor (5) menunjukkan tingginya pengawasan dewan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). Pemahaman peraturan dan undang-undang adalah kemampuan dewan dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Variabel ini diukur dengan menanyakan tingkat pemahaman anggota DPRD tentang peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Variabel Pemahaman Peraturan dan undang-undang diukur dengan 4 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya pemahaman peraturan d a n undang-undang dan skor (5) menunjukkan tingginya pemahaman peraturan dan undang-undang. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). Good G o v e r n m e n t Governance adalah suatu tatanan kepemerintahan yang baik, dimana pemerintah tersebut bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan dapat mengelola keuangannya dengan baik. indikator variabel yaitu : dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, pertanggung jawaban. diukur dengan 8 pertanyaan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang dimulai dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan kepatutan. Indikatornya : Akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, pengendalian. diukur dengan 11 pertanyaan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang dimulai dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Deskriptif Variabel Penelitian Pengawasan Dewan (X1) Berdasarkan tabel 2 (terlampir), maka diperoleh nilai rata-rata variabel X1 yaitu pengawasan dewan tergolong sangat kuat dengan nilai rata-rata sebesar 3,85 dengan persentase 77,01% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan, pelaksanaan, pengesahan dan pertanggungjawaban para pegawai dan pejabat pengelola keuangan di SKPD Kabupaten Konawe Selatan terhadap pengawasan dewan tergolong sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu indikator penyusunan sebesar 3,88 dengan persentase 77,50%, indikator pelaksanaan sebesar 3,89 dengan persentase 77,78%, indikator pengesahan sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%.
Pemahaman peraturan dan undang-undang (X2) Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 3 (terlampir) menunjukkan bahwa nilai persepsi responden untuk variabel pemahaman peraturan dan undang – undang sebesar 3,80 atau sebesar 75,97% dan sisanya sebanyak 24,03% yang berarti masih ada persepsi responden yang menyatakan bahwa prosedur, penetapan, pengguna masih kurang dalam pemahaman peraturan dan undang-undang. Adapun persentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variable pemahaman peraturan dan undang-undang sebesar 75,97% dan termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan pemahaman peraturan dan undang-undang, hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa dengan prosedur, penetapan, pengguna dalam pemahaman peraturan dan undang-undang akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah . Good Government Governance (Y1) Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 4(terlampir) menunjukkan bahwa nilai persepsi responden untuk variabel good government governance sebesar 3,84 atau sebesar 76,88% dan sisanya sebanyak 23,13% yang berarti masih ada persepsi responden yang menyatakan bahwa keadilan, transparansi, responsibility, akuntabilitas masih kurang dalam good government governance . Adapun persentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variable good government governance sebesar 76,88% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu indikator keadilan sebesar 3,86 dengan persentase 77,22%, indikator transparansi sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%, indikator responsibility sebesar 3,87 dengan persentase 77,36%. Dan indikator akuntabilitas sebesar 3,80 dengan persentase 75,97%. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan good government governance , hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa dengan keadilan, transparansi, responsibility,akuntabilitas akan meningkatkan pengelola keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2) Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 5 (terlampir) menunjukkan bahwa nilai persepsi responden untuk variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 3,86 atau sebesar 77,34% dan sisanya sebanyak 22,66% yang berarti masih ada persepsi responden yang menyatakan bahwa akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, pengendalian masih kurang dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun persentase kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variable pengelolaan keuangan daerah sebesar 77,34% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu indikator akuntabilitas sebesar 3,86 dengan persentase 77,22%, indikator value for money sebesar 3,88 dengan persentase 77,64%, indikator kejujuran sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%, indikator transparansi sebesar 3,89 dengan persentase 77,87%, indikator pengendalian 3,84 dengan persentase 76,81%. Variabel pengelolaan keuangan daerah (Y2) disajikan dalam instrumen pertanyaan akuntabilitas yaitu pertanyaan 1 - 2. Hal ini berarti, mereka setuju untuk mengetahui standar operasional prosedur , dan setuju dalam kejujuran dan integritas dalam bekerja. Untuk indikator value for money responden yang dapat dilihat dalam item pertanyaan 3-4, Rata-rata responden menjawab setuju . Artinya, responden
menilai bahwa pengelolaan keuangan secara ekonomis, efektif, efisien. Dan setuju ,artinya anggaran hrs termanfaatkan. Untuk indikator kejujuran responden yang dapat dilihat dalam item pertanyaan 5-6, Rata-rata responden menjawab setuju . Artinya, responden menilai bahwa tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya. Dan setuju ,artinya harus taat pada peraturan-peraturan. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan pengelolaan keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa dengan akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, pengendalian akan meningkatkan pengelola keuangan daerah. Hasil Statistik Inferensial Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada table 6 (terlampir) menunjukkan hasil uji validitas dari seluruh instrument memiliki nilai signifikan dari seluruh instrument berada di bawah α = 0,05 yaitu 0,000, jadi dapat diartikan semua item pertanyaan yang digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini adalah valid dan selanjutnya layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian ini masih beada di atas Cronbach alpha ≥ 0,60 yang berarti semua item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument adalah reliable (dapat dipercaya keandalannya). Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang digunakan adalah valid dan reliable. Oleh karena itu, kuisioner yang digunakan layak sebagai instrument untuk melakukan pengukuran setiap variable. Hasil Uji Analisis Faktor (Confirmatory Factor Analysis Analisis Faktor Pengawasan Dewan (X1) Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 7 (terlampir) ,diketahui bahwa keempat indikator tersebut signifikan membentuk variabel pengawasan dewan dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator pengawasan dewan, jika dilihat dari uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh nilai 0,788 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling besar membentuk adalah pertanggungjawaban (X1.4) sebesar 0,863 merupakan indikator yang dominan membentuk variabel pengawasan dewan sedangkan indikator lainnya secara berurutan yaitu pengesahan (X1.3) dengan nilai 0,855, penyusunan (X1.1) dengan nilai 0,796, pelaksanaan (X1.2) dengan nilai 0,768. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk pengawasan dewan adalah indikator pertanggungjawaban dengan Loading Factor sebesar 0,863. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pertanggungjawaban yang baik dapat meningkatkan pengawasan dewan pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan. Walaupun demikian, indikator atau faktor lain yang membentuk pengawasan dewan seperti penyusunan, pelaksanaan dan pengesahan juga tidak dapat diabaikan begitu saja, tanpa penyusunan maka pengelola keuangan akan sulit menyelesaikan pekerjaannya, pelaksanaan dan pengesahan yang baik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisis Faktor Pemahaman Peraturan dan Undang-Undang (X2) Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 8 (terlampir) ,diketahui bahwa indikator tersebut adalah sangat signifikan membentuk variabel pemahaman peraturan dan undang-undang dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikan keseluruhan indikator pemahaman peraturan dan undang-undang, jika dilihat dari uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh nilai 0, 748 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan ke indikator dari variabel pemahaman peraturan dan undang-undang. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk pemahaman peraturan dan undang-undang adalah indikator memahami peraturan dengan Loading Factor sebesar 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemahaman peraturan dan undang-undang dibutuhkan pemahaman peraturan yang akurat dan baik, sehingga informasi dan laporan keuangan yang dihasilkan juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Faktor Good Government Governance (Y1) Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 9 (terlampir), diketahui bahwa keempat indikator tersebut signifikan membentuk variabel good government governance dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator good government governance , jika dilihat dari uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh nilai 0,738 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling besar membentuk responsibility adalah (Y1.3) sebesar 0,852 merupakan indikator yang dominan membentuk variabel good government governance sedangkan indikator lainnya secara berurutan yaitu keadilan (Y1.1) dengan nilai 0,824, transparansi (Y1.2) dengan nilai 0,785, akuntabilitas (Y1.4) dengan nilai 0,73. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk good government governance adalah indikator responsibility dengan Loading Factor sebesar 0,852. Hal ini menunjukkan bahwa good government governance mampu memberikan informasi yang akuntabel,efisien,ekonomis,efektif dalam pengambilan keputusan sehingga pengelolaan keuangan dapat dikatakan berkualitas. Good government governance juga ditentukan oleh faktor atau indikator lain seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Analisis Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2) Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 10 (terlampir), diketahui bahwa kelima indikator tersebut signifikan membentuk variabel pengelolaan keuangan daerah dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator pengelolaan keuangan daerah, jika dilihat dari uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh nilai 0,674 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling besar membentuk adalah pengendalian (Y2.5) sebesar 0,814 merupakan indikator yang dominan membentuk variabel pengelolaan keuangan daerah sedangkan indikator lainnya secara berurutan yaitu transparansi (Y2.4) dengan nilai 0,765, akuntabilitas (Y2.1) dengan nilai 0,753, kejujuran (Y2.3) dengan nilai 0,750, value for money (Y2.2) dengan nilai 0,749. Adapun analisis faktor yang paling dominan membentuk pengeloaan keuangan daerah adalah indikator pengendalian dengan Loading Factor sebesar 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengendalian yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan informasi yang akuntabel,efisien,ekonomis,efektif dalam pengambilan keputusan sehingga pengelolaan keuangan dapat dikatakan berkualitas. Pengelolaan keuangan
daerah juga ditentukan oleh faktor atau indikator lain seperti akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hasil Uji Analisis Regresi Koefisien Determinasi dan Korelasi Nilai koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variable pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang mempengaruhi good government governance dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11 yaitu sebesar 0,766 artinya kontribusi variable pengawasan dewan , pemahaman peraturan dan undangundang terhadap good government governance adalah sebesar 76,6% , sedangkan sisanya yaitu 23,4% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi atau tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang dan good government governance mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11 yaitu sebesar 0,734 artinya kontribusi variable pengawasan dewan , pemahaman peraturan dan undang-undang , good government governance terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 73,4% , sedangkan sisanya yaitu 26,6 % ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi atau tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien korelasi (R) masing-masing 0,875 yang artinya bahwa keeratan hubungan langsung variabel X1 , X2 terhadap Y1 adalah sebesar 87,5%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara pengawasan dewan , pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap good government governance dikategorikan sangat kuat dan 0,857dapat diartikan bahwa keeratan hubungan langsung variable X1,X2,Y1 terhadap Y2 adalah sebesar 85,7%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang, good government governance terhadap pengelolaan keuangan daerah dikategorikan sangat kuat. nilai koefisien korelasi (r) untuk menyatakan keeratan hubungan langsung variable X1 (pengawasan dewan) terhadap Y1 (good government governance) adalah sebesar 0,827 atau 82%, variabeL X2 (pemahaman peraturan dan undang-undang) terhadap Y1 (good government governance) adalah sebesar 0,838 atau 83% . nilai koefisien korelasi (r) untuk menyatakan keeratan hubungan langsung variable X 1 (pengawasan dewan) terhadap Y2 (pengelolaan keuangan daerah) adalah sebesar 0,839 atau 83,9%, variable X2 (pemahaman peraturan dan undang-undang) terhadap Y2 (pengelolaan keuangan daerah) adalah sebesar 0,766 atau 76,6% dan variable Y1 (good government governance) terhadap Y2 (pengelola keuangan daerah) adalah sebesar 0,782 atau 78,2%. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Hasil pengujian dari X1 (Pengawasan dewan), X2 (pemahaman peraturan dan undang-undang), terhadap Y1 (good government governance) adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan dewan (X1) Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,000 < 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance“diterima” serta dapat
dikatakan bahwa pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap good government governance. 2. Pemahaman peraturan dan undang-undang (X2) Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,000 < 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance “diterima” serta dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh signifikan dan positif terhadap good government governance. Hasil pengujian dari X1 (pengawasan dewan), X2 (pemahaman peraturan dan undang-undang) , Y1 (good government governance) terhadap Y2 (pengelolaan keuangan daerah) adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan Dewan (X1) Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,000 < 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah “diterima” serta dapat dikatakan bahwa pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. 2. Pemahaman peraturan dan Undang-Undang (X2) Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,212 > 0,05, maka H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan pemahaman peraturan dan undangundang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah “ditolak” serta dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. 3. Good Government Governance(Y1) Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,033 < 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima yang menyatakan good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah“diterima” serta dapat dikatakan bahwa good government governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil Uji Secara Simultan Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS pada tabel 12, diperoleh signifikan f (f-sig) sebesar 0,000 < α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang secara simultan berpengaruh terhadap good government governance . Pada tabel 12, diperoleh signifikan f (f-sig) sebesar 0,000 < α = 0,05, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang, good government governance secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan Hipotesis 1 Pengawasan dewan dalam penelitian ini diukur dengan indikator penyusunan, pelaksanaan, pengesahan dan pertanggungjawaban. Kemudian, responden memberikan jawaban setuju untuk indikator penyusunan, pelaksanaan , pengesahan dan pertanggungjawaban serta rata-rata memilih jawaban setuju untuk semua indikator . Hal ini berarti pengawasan dewan tersebut akan semakin baik . hipotesis ini berarti bahwa Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance“diterima” serta dapat dikatakan bahwa pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap good government governance.
Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan pemeriksaan eksternal terhadap pelaksanaan good governance. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan good governance, pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan good governance dan pemeriksaan eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan good governance. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 42 SKPD. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) tentang Hubungan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Prinsip Good Government Governance, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah dengan good governance. Pembahasan Hipotesis 2 Fakta empiris dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap good government governance. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance dapat diterima. Tujuan organisasi pemerintahan adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan akhir dari pemerintah daerah itu adalah menciptakan pemerintahan yang baik peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk terciptanya good governance pada pemerintahan daerah. Pengawasan fungsional salah satunya untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan pihak yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang – undangan atau tidak (Nawawi , 2002). Penatausahaan merupakan sebuah sistem prosedur dilaksanakan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat waktu, relevan dan bisa diandalkan. Namun pada dasarnya dalam setiap penyelenggaraan good governance, paling tidak ada sejumlah prinsip – prinsip yang melandasi good governance yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawabannya dalam bingkai good governance (Rosjidi, 2001) Pembahasan Hipotesis 3 Dari hasil uji analisis faktor diperoleh bahwa faktor atau indikator yang paling mendominasi dalam membentuk variabel pengawasan dewan adalah indikator “pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini pegawai dan pejabat pengelola keuangan pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa keempat penilaian tersebut telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang didapat dilokasi penelitian. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawasan dewan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pengawasan yang baik dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan Werimmon, Ghozali dan Nazir,M (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Werimmon (2005) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
(APBD).Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) tentang Hubungan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Prinsip Good Government Governance, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah dengan good governance. Pembahasan Hipotesis 4 Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah “ditolak” serta dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitiannya, Soleman (2007), Sumiati (2012), dan Robbyta (2013) membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Fakta juga menunjukkan bahwa salah satu fungsi anggota DPRD adalah untuk membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik. Sehingga adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah atau APBD (Witono dan Baswir, 2003). Pembahasan Pengaruh Tidak Langsung Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa pengaruh pengawasan dewan terhadap good government governance adalah 0,431, sedangkan besarnya pengaruh good government governance terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,397 . Dengan demikian dapat diketahui pengaruh pengawasan dewan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui good government governance adalah sebesar 0,171 yang menunjukkan bahwa adanya variable good government governance sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan signifikan antara hubungan pengawasan dewan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Atau dapat dikatakan good government governance tidak mampu bertindak sebagai variable intervening terhadap hubungan pengawasan dewan dengan pengelolaan keuangan dewan. Pengaruh pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap good government governance adalah 0,489, sedangkan besarnya pengaruh good government governance terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,397. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui good government governance adalah sebesar 0,194 yang menunjukkan bahwa adanya variable good government governance sebagai variable intervening berpengaruh antara hubungan pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap pengelolaan keuangan daerah. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya , maka penelitian ini adalah sebagai berikut : Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance. Ini menunjukkan dengan tingginya pengawasan dewan maka akan meningkatkan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang relevan. Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance, ini menunjukkan dengan tingginya pemahaman peraturan dan undang-undang maka akan meningkatkan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang relevan. Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, ini menunjukkan bahwa ketika pengawasan dewan tinggi, maka pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat.
Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, artinya pemahaman peraturan dan undang-undang meningkat, maka sebagai individu juga akan semakin meningkat tetapi peningkatan itu tidak signifikan. Good government governance mampu bertindak sebagai variable intervening yang memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dari pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap pengelolaan keuangan daerah, artinya makin baik pengawasan dewan , pemhaman peraturan dan undang-undang memberikan dampak memperbaiki good government governance yang pada gilirannya akan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Adapun Saran sebagai berikut : Pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD pemerintah kabupaten Konawe Selatan harus lebih meningkatkan dan memahami peraturan dan undang-undang, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu.Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitiannya, tidak terbatas pada satu daerah saja melainkan lebih dari pada satu Kota/Kabupaten, agar dapat melakukan perbandingan antara kabupaten satu dengan yang lainnya. Dan pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Adib
Achmadi, dkk. 2002. Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu) Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Pt. Rineka Cipta. Coralie, Byant and White Louise, 1987, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Terjemahan, LP3ES. Chabib soleh dan Heru Rohmansyah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Focus Media Domai,
Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keuangan Daerah : Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Administrasi Negara Vol II No. 02 Maret 2002, hal:51-56.
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama, Jakatra: Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ketiga.Jakatra:Salemba Empat. Hendriksen, M.C and Breda M.F van, 2005, Accounting Theory, 7th Richard D. Irwin.
Ed.Boston,
Jensen, MC and W. H Meckling, 1976, Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360. Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kartikasari, Dewi. 2012. “Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Aanggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)”.Accounting Analysis Journal.Semarang: Universitas Negeri Semarang Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. 2002. Yogyakarta: Andi. .
2004.
Akuntansi
Otonomi
dan Manajemen Keuangan Daerah.
Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Nawawi. 2002. “Penelitian Terapan”.Gadjah Mada University Press. Yogyakarta Pramono, Agus H., 2002, Pengawasan Legislative terhadap Ekesekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Pramita, Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD se-Karisidenan Kedu). Makalah Symposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto. Ruspina,
Depi Oktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang), Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah.
2006
Tentang
Pedoman
Republik Indonesia. 20011. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rozalina, Anita. 2010. Pengaruh Pengawasan dari DPRD, Pengendalian Intern, dan Pemeriksaan Ekstern Terhadap Pelaksanaan Good Governance. Skripsi. UNP. Padang. Roseptalia, Rina. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Vareabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparan Kebijakan Publik, Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sinambela, Elizar, 2003, Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial, Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan Simson, dkk. 2007. “Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal SNA X. Hlm. 1-22. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alpabeta. Sopanah dan Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya. Tahir, Rusdin. 2011. Metode Analisis Data. www.google.com Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2005.
Witono, Banu. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Werimon, Ghozali dan Nazir , 2007, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua), SNA X. Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Yudoyono, Bambang. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui http://www.bangda.depdagri.go.id_. 2003.Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
19
LAMPIRAN KERANGKA KONSEP PENELITIAN
Variabel Independen
Variabel Intervening
Pengawasan Dewan (X1)
Variabel Dependen
H3
H1 1
Good Government Governance (Y1)
H2 Pemahaman Peraturan dan Undangundang (X2)
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2)
H5 1
H4
ANALISIS JALUR
X11
X12
0,796
X13
0,768
X14
0,855
0,863
Pengawasan Dewan (X1)
y1.1
y1.2
y1.3
0,785
y1.4 0,753
0,738
Y21
0,852 0,824
0,550 (S)
0,749
Y22
0,750
Y23
0,431 (S) GGG (Y1)
0,397 (S)
Peng. Uang Daerah (Y2)
0,765
0,489 (S) Peraturan 0,882 X21
Y25 0,156 (ts)
UU (X2)
0,718
0,759 0,793 X21
X21
X21
Y24
0,814
e1
e2
20
Tabel 1. Operasional Variabel
Variabel Pengawasan Dewan (X1) Mardiasmo,2004 Pemahaman Peraturan dan Undang-undang (X2) Badei dan Zammuto (1991) dalam Witono (2003)
Good Government Governance(Y1) Menurut Lembaga Internasional (OECD)
Pengelolaan Keuangan Daerah(Y2) Menurut Chabib Soleh dan Rohcmansjah Heru (2010:10)
Indikator 1.Penyusunan 2.Pelaksanaan 3.Pengesahan 4.Pertanggungjawaban 1.Pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan 2.Pemahaman tentang prosedur dan penetapan anggaran 3.Pemahaman tentang prosedur tata kelola keuangan 3.Pemahaman tentang implementasi penggunaan anggaran 1.Keadilan
Item 2 3 2 2 1
Skala Likert Skala likert
1 Skala likert 1
1
2
2.Transparansi
2
3.Responsibility
2
4.Akuntabilitas
2
1.Akuntabilitas
2
2.Value For Money
2
3.Keujujuran 4.Transparansi 5.Pengendalian
2 2 3
Skala likert
Skala likert
21
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden atas Variabel X Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%) Item
SS5)
S (4)
N (3)
f
%
f
%
f
%
X1.1.1
19
28,79
31
39,39
16
X1.1.2
26
46,97
15
22,73
27
TS (2)
STS (1)
Total Skor
RataRata Skor
f
%
f
%
24,24
6
9,09
0
0,00
279
3,88
40,91
4
6,06
0
0,00
279
3,88
558
7,75
Rata-rata indikator Penyusunan (X1.1) X1.2.1
22
33,33
27
40,91
19
28,79
4
6,06
0
0,00
283
3,93
X1.2.2
15
22,73
42
63,64
11
16,67
4
6,06
0
0,00
284
3,94
X1.2.3
12
18,18
39
59,09
15
22,73
6
9,09
0
0,00
273
3,79
840
11,67
Rata-rata indikator Pelaksanaan (X1.2) X1.3.1
17
25,76
36
54,55
13
19,70
6
9,09
0
0,00
280
3,89
X1.3.2
14
21,21
34
51,52
20
30,30
4
6,06
0
0,00
274
3,81
554
7,69
Rata-rata indikator Pengesahan (X1.3) X1.4.1
16
24,24
30
45,45
21
31,82
5
7,58
0
0,00
273
3,90
X1.4.2
17
25,76
29
43,94
20
30,30
6
9,09
0
0,00
273
3,97
546
7,58
2498
3,85
Rata-rata indikator Pertanggungjawaban (X1.4) Rata-rata Variabel Pengawasan Dewan (X1)
Sumber : Data Primer diolah, 2016
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden atas Variabel X2 Item
Frekuensi Jawaban Responden (F) dan Persentase (%) SS (5) S (4) N (3) TS (2) f % f % f % f % X2.1 17 25,76 32 48,48 17 25,76 6 9,09 X2.2 14 21,21 31 46,97 23 34,85 4 6,06 X2.3 15 22,73 30 45,45 20 30,30 7 10,61 X2.4 16 24,24 36 54,55 14 21,21 6 9,09 Variabel Pemahaman Peraturan dan Undang- Undang (X1) Sumber : Data Primer diolah, 2016
STS (1) f % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Skor 276 271 269 278 1094
RataRata Skor 3,83 3,76 3,74 3,86 3,80
22
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden atas Variabel Y1 Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%) Item
SS5)
S (4)
N (3)
f
%
f
%
f
%
Y1.1.1
23
34,85
25
37,88
19
Y1.1.2
17
25,76
31
46,91
17
TS (2)
STS (1)
Total Skor
RataRata Skor
f
%
f
%
28,79
5
7,58
0
0,00
282
3,92
25,76
7
10,61
0
0,00
274
3,81
556
7,7
Rata-rata indikator Keadilan (Y1.1) Y1.2.1
14
21,21
36
54,55
16
24,24
6
9,09
0
0,00
274
3,81
Y1.2.2
19
28,79
32
48,48
15
22,73
6
9,09
0
0,00
280
3,89
554
7,7
Rata-rata indikator Transparansi (Y1.2) Y1.3.1
15
22,73
40
60,61
8
12,12
9
13,64
0
0,00
277
3,85
Y1.3.2
16
24,24
38
57,58
12
18,18
6
9,09
0
0,00
280
3,89
557
7,74
Rata-rata indikator Responsibility (Y1.3) Y1.4.1
11
16,67
43
65,15
12
18,18
6
9,09
0
0,00
275
3,82
Y1.4.2
17
25,76
31
46,97
15
22,73
9
13,64
0
0,00
272
3,78
547
7,6
2214
3,84
Rata-rata indikator Akuntabilitas (Y1.4) Rata-rata Variabel Good Government Governance (Y1) Sumber : Data Primer diolah, 2016
23
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden atas Variabel Y2 Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%) Item
SS5)
S (4)
N (3)
f
%
f
%
f
%
Y2.1.1
17
25,76
34
51,52
16
Y2.1.2
19
28,79
30
45,45
16
TS (2)
STS (1)
Total Skor
RataRata Skor
f
%
f
%
24,24
5
7,58
0
0,00
279
3,88
24,24
7
10,61
0
0,00
277
3,85
556
7,74
Rata-rata indikator Akuntabilitas (Y2.1) Y2.2.1
21
3182
33
50,00
10
15,15
8
12,12
0
0,00
283
3,93
Y2.2.2
21
31,82
27
40,91
15
22,73
9
13,64
0
0,00
276
3,83
559
7,76
Rata-rata indikator Value for money (Y2.2) Y2.3.1
19
28,79
29
43,94
20
30,30
4
6,06
0
0,00
279
3,88
Y2.3.2
19
28,79
26
39,39
22
33,33
5
7,58
0
0,00
275
3,82
554
7,69
Rata-rata indikator Kejujuran (Y2.3) Y2.4.1
18
27,27
35
53,03
12
18,18
7
10,61
0
0,00
280
3,89
Y2.4.2
21
31,82
25
37,88
16
24,24
10
15,15
0
0,00
273
3,79
553
7,68
Rata-rata indikator Transparansi (Y2.4) Y2.5.1
25
37,88
25
37,88
15
22,73
7
10,61
0
0,00
284
3,94
Y2.5.2
22
33,33
24
36,36
20
30,30
6
9,09
0
0,00
278
3,86
Y2.5.3
24
36,36
22
33,33
19
28,79
7
10,61
0
0,00
279
3,88
841
11,68
3063
3,86
Rata-rata indikator Pengendalian (Y2.5) Rata-rata Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2) Sumber : Data Primer diolah, 2016
24
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variable Penelitian X1 (Pengawasan Dewan)
X2 (Pemahaman Peraturan dan Undang-Undang Y1 (Good Government Governance)
Y2 (Pengelola Keuangan Daerah)
Item pertany aan X1.1.1 X1.1.2 X1.2..1 X1.2.2 X1.2.3 X1.3.1 X1.3.2 X1.4.1 X1.4.2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Y1.1.1 Y1.1.2 Y1.2.1 Y1.2.2 Y1.3.1 Y1.3.2 Y1.4.1 Y1.4.2 Y2.1.1 Y2.1.2 Y2.2.1 Y2.2.2 Y2.3.1 Y2.3.2 Y2.4.1 Y2.4.2 Y2.5.1 Y2.5.2 Y2.5.3
R
Sig
Ket
0,772 0,810 0,727 0,625 0,798 0,860 0,841 0,787 0,804 0,872 0,723 0,797 0,761 0,890 0,886 0,820 0,840 0,858 0,839 0,713 0,812 0,862 0,884 0,858 0,874 0,858 0,869 0,876 0,906 0,759 0,810 0,787
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Koefisien Alpha
Ket
0,801
Reliabel
765
Reliabel
0.873
Reliabel
0,807
Reliabel
0,879
Reliabel
0,911
Reliabel
0,849
Reliabel
0,870
Reliabel
0,762
Reliabel
0,896 0,889
Reliabel Reliabel
0,885
Reliabel
0,913
Reliabel
0,844
Reliabel
Sumber : Data Primer diolah, 2016
Tabel 7. Hasil Uji Analisis Faktor Variabel X1 No
Indikator
Nilai
1
Penyusunan
0,796
2
Pelaksanaan
0,768
3
Pengesahan
0,855
4
KMO-MSA
Sig
0,788
0,000
Pertanggungjawaban 0,863 Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
25
Tabel 8. Hasil Uji Analisis Faktor pada Variabel X2 No
Indikator
Nilai
1
Memahami Peraturan
2
Prosedur dan Penetapan 0,718 Implementasi Penggunaan 0,793 Anggaran Hukum dan Peraturan 0,759 Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
3 4
KMOMSA
Sig
0,748
0,000
0,882
Tabel 9. Hasil Uji Analisis Faktor pada Variabel Y1 No
Indikator
Nilai
1
Keadilan
0,824
2
Transparansi
0,785
3
Responsibility
0,852
4
KMO-MSA
Sig
0,738
0,000
Akuntabilitas 0,738 Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 Tabel 10. Hasil Uji Analisis Faktor pada Variabel Y2
No
Indikator
Nilai
1
Akuntabilitas
0,753
2
Value for money
0,749
3
Kejujuran
0,750
4
Transparansi
0,765
5
KMO-MSA
Sig
0,674
0,000
Pengendalian 0,814 Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
26
Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model
R
R
Adjusted
Std. Error
Square
R Square
of the Estimate
,875a
1
,766
,759
Change Statistics
R Square
F
Change
Change
,49053842
df1
df2
Durbin-Watson
Sig. F Change
,766 113,031
2
69
,000
2,169
a. Predictors: (Constant), Pemahaman, Pengawasan b. Dependent Variable: GGG
sumber : data Primer diolah (2016)
Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Mode
R
R Square
l
Adjuste
Std. Error of
dR
the Estimate
Square
1
,857a
,734
,723
,52665278
Change Statistics
R Square
F
Change
Change
,734
a. Predictors: (Constant), GGG, Pengawasan, Pemahaman b. Dependent Variable: PGUangDaerah
sumber : data Primer diolah (2016)
62,661
df1
Durbin-Watson
df2
Sig. F Change
3
68
,000
1,104
27
Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial
Coefficients Model
a
Unstandardized Coefficients
Standardized
T
Sig.
Coefficients
B
(Constant)
1
Std. Error
Beta
1,251E-016
,058
Pengawasan
,431
,099
Pemahaman
,489
,099
,000
1,000
,431
4,342
,000
,489
4,935
,000
a. Dependent Variable: GGG
Sumber : Data Primer diolah, 2016
Tabel 14. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial
Coefficients Model
a
Unstandardized Coefficients
Standardiz
T
Sig.
ed Coefficient s
B
(Constant)
Std. Error
-5,142E-018
,062
Pengawasan
,550
,120
Pemahaman
,156
GGG
,397
Beta
,000
1,000
,550
4,577
,000
,124
,156
1,259
,212
,121
,397
3,521
,033
1
a. Dependent Variable: PGUangDaerah
Sumber : Data Primer diolah, 2016
28
Tabel 15. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan Model
1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
54,397
2
27,198
Residual
16,603
69
,241
Total
71,000
71
F 113,031
Sig. ,000
b
a. Dependent Variabel: GGG b. Predictors: (Constant), Pemahaman, Pengawasan
Sumber : Data Primer diolah, 2016
Tabel 16. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan Model
1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
52,139
3
17,360
Residual
18,861
68
,277
Total
71,000
71
a. Dependent Variabel: PGUangDaerah b. Predictors: (Constant), GGG, Pengawasan, Pemahaman
Sumber : Data Primer diolah, 2016
F 62,661
Sig. ,000
b
29
