Oleh: Prof.Ir.R. Sjarief Widjaja,Ph.D.,FRINA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP. Jakarta, 12 Juli 2017

MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM KAPAL IKAN INDONESIA MENUJU KONDISI LEGAL, REGULATED,and REPORTED FISHING DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI SEKTOR PERIKANAN Oleh: P r o f. I r. R . S j a r i e f W i d j a j a , P h . D . , F R I N A D I R E K T U R J E N D E R A L P E R I K A N A N TA N G K A P Jakarta, 12 Juli 2017

D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E R I K A N A N TA N G K A P K E M E N T E R I A N K E L A U TA N D A N P E R I K A N A N

OUT LINE

1. LATAR BELAKANG 2. KONDISI TERKINI USAHA PERIKANAN TANGKAP 3. TANTANGAN & HAMBATAN 4. STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN KAPAL PERIKANAN INDONESIA

D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

2

DJPT©

1|

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP


3

DJPT©

SEMANGAT PERBAIKAN

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.” “Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.” Presiden Joko Widodo, Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014

MISI KKP

1|

KEDAULATAN

SOVEREIGNTY

2|

KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY

3|

KESEJAHTERAAN PROSPERITY


4

DJPT©

DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP 1| Undang‐Undang Perikanan

(No. 31/2004 psl 26 No. 45/2009 psl 27, 28) 1. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI wajib memiliki SIUP 2. Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan dan atau kapal pengangkut ikan di WPP NRI dan/atau Laut Lepas wajib memilki SIPI/SIKPI

2| Undang‐Undang No.23 Tahun 2014 (Tentang Pemerintah Daerah)

3| Undang‐Undang No. 7 Tahun 2016 4|

(Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam) Permen KP.No.30/2012 jo No.26/2014 (Tentang Usaha Perikanan Tangkap)

5| Permen KP.No.11/2016

(Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang)

6| Permen KP.No.71/2016

(Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

5

DJPT©

KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP ANTAR WAKTU

<2000

2000‐2005

2005‐2010

Lisensi Charter Kapal Asing

“Bilateral Arrangement”

“Usaha Perikanan tangkap Terpadu”

Dukungan negara sahabat terhadap diratifikasinya UNCLOS 1982 tentang tambahan luas wilayah 200 mil ZEE Indonesia

Pengaturan kapal ikan eks asing melalui Bilateral Arrangement

Menutup kebijakan perizinan kapal ikan asing dan memberikan izin impor kapal eks asing

2010‐2014

“Industrialisasi Perikanan tangkap Terpadu” Membuka kesempatan pengadaan kapal di atas 300 GT dan mewajibkan perusahaan berbadan hukum

> 2014

0% Modal Asing untuk Perikanan Tangkap Mengembalikan laut Indonesia untuk bangsa Indonesia; Daftar Negatif Investasi untuk perikanan tangkap, membuka kesempatan 100% modal asing untuk industri pengolahan.


6

DJPT©

PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALI PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

pada hakekatnya digunakan sebagai instrumen pengendali, yang dilakukan untuk mengendalikan intensitas penangkapan pada suatu perairan, agar tidak melebihi daya dukung SDI.

Monitoring, Controlling, Surveilance KELESTARIAN SELURUH STAKEHOLDER

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

PENGENDALIAN

BAKORKAMLA HUBLA

AL/ POLRI

DJPSDKP

LAINNYA

DJPT & PEMDA

PNBPSDA:

PERIZINAN: SUMBER DAYA IKAN

KEGIATAN PENANGKAPAN

IUU FISHING

• Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) • Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) • Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru/perpanjangan • Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Pungutan Hasil Perikanan (PHP)

Pelaku Usaha (Perorangan, Badan Usaha) D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

7

DJPT©

PRINSIP UMUM PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN ALOKASI SIUP 1. Tingkat pemanfaatan SDI belum penuh/berlebih (fully/over exploited); 2. Semua dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi, dokumen yang diajukan harus lengkap, benar dan absah; 3. Telah membayar pungutan perikanan; 4. First in first served.

Bila daya dukung sumberdaya ikan tidak memungkinkan penambahan izin baru PERMOHONAN DITOLAK Bila tidak memenuhi ketentuan (2) atau (3), PROSES ADMINISTRASI TERHADAP PERMOHONAN IZIN DI TUNDA

PENERBITAN SIPI/SIKPI Semua dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi (termasuk pemeriksaan fisik kapal), dokumen yang diajukan harus lengkap; 2. Telah membayar pungutan perikanan; 3. First in first served. 1.

Bila tidak memenuhi ketentuan (1) atau (2), PROSES ADMINISTRASI TERHADAP PERMOHONAN IZIN DI TUNDA


8

DJPT©

ALUR PROSES PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP

Perhubungan Laut

1

HUBLA

4

HUBLA

2

 Gross Akte  Surat Ukur • Verifikasi • Sementara • Tetap

Perizinan & Kenelayanan

SIKPI SIPI

Perizinan & Kenelayanan

KKP

SIUP

Kapal Perikanan & Alat Penangkapan Ikan

3

KKP

 Rekomenda si Teknis  Cek fisik  Buku Kapal


9

DJPT©

• • • •

Rencana usaha NPWP KTP Ket. Domisili Akte pendirian perusahaan Pengesahan badan hukum Surat Pernyataan Foto Spesimen tanda tangan

• SIUP • Persetujuan pengadaan kapal • Surat Ukur • Tanda Kebangsaan • Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal • Foto kapal keseluruhan • General Arrangement kapal • Spek API • Surat Pernyataan • Keterangan Galangan • Grosse Akte • Sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan • Hasil pemeriksaan Fisik KAPI

SIPI/SIKPI

• • • • •

BKP

SIUP

DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

• • • • •

•

• •

• •

•

Buku Kapal Target spesies Surat Pernyataan Daftar sentra nelayan (SIKPI SN) Daftar kapal penangkap ikan (SIKPI KI) Paspor/seamen book & Foto kapten (SIKPI OA) SKAT VMS Ket. Pendaratan & Pangkalan dari Kalabuh Bukti LKU/LKP Akta notaris kemitraan dgn UPI yang ber-SKP Keterangan menggunakan perwira ATKAPIN/ANKAPIN (l. Lepas)


10

DJPT©

PEMBAGIAN URUSAN & KEWENANGAN PERIZINAN TERKAIT PERIKANAN TANGKAP BERDASARKAN LAMPIRAN UU 23/2014 PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pengelolaan penangkapan ikan 1. Pengelolaan penangkapan ikan 1. Pemberdayaan nelayan kecil di wilayah laut sampai dengan di wilayah laut di atas 12 mil. dalam Daerah kabupaten/kota. 2. Pengelolaan dan 2. Estimasi stok ikan nasional dan 12 mil. 2. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan Tempat jumlah tangkapan ikan yang perikanan tangkap untuk kapal Pelelangan Ikan (TPI). diperbolehkan (JTB). perikanan berukuran di atas 5 3. Penerbitan izin usaha GT sampai dengan 30 GT. perikanan tangkap untuk: 3. Penetapan lokasi a. kapal perikanan berukuran pembangunan serta di atas 30 Gross Tonase (GT); pengelolaan pelabuhan dan perikanan provinsi. 4. Penerbitan izin pengadaan b.di bawah 30 Gross Tonase kapal penangkap ikan dan (GT) yang menggunakan kapal pengangkut ikan dengan modal asing dan/atau ukuran di atas 5 GT sampai tenaga kerja asing. dengan 30 GT. 5. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

11

DJPT©

PERUBAHAN KEWENANGAN PENERBITAN

PERMEN KP No. PER.30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di WPP-NRI 1. Pusat (Direktur Jenderal)  Kapal > 30 GT 2. Provinsi (Gubernur)  Kapal > 10 – 30 GT  Pangkalan di wilayah administrasinya  Tidak ada modal asing/Tenaga Kerja Asing 3. Kabupaten/Kota (Bupati / Walikota)  Kapal tidak bermotor/bermotor luar  Inboard engine 5 – 10 GT  Pangkalan di wilayah administrasinya  Tidak ada modal asing/Tenaga Kerja Asing

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*) 1. Pusat :  Penangkapan >12 mil  Estimasi stok ikan nasional & JTB  Penerbitan izin usaha Kapal > 30 GT & dibawah 30 GT 2. Provinsi :  Penangkapan s/d 12 mil  Penerbitan izin usaha > 5 GT s/d 30 GT

*) Dukungan Gubernur menata perizinan kapal perikanan ukuran 30 GT kebawah termasuk peralihan izin kab/kota ke Provinsi


12

DJPT©

ISSUE YANG BERKEMBANG 1. Modifikasi atau "ganti baju" kapal eks‐asing, sehingga secara bentuk dan dokumen seolah‐olah menjadi kapal dalam negeri; 2. Kapal eks‐asing yang beroperasi menggunakan dokumen kapal dalam negeri; 3. Kapal eks‐asing yang kabur ke luar negeri tanpa melalui proses deregistrasi; 4. Kapal lokal yang tidak tertib dokumen; 5. Mark down dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (underreported); 6. Sulitnya mengurus perizinan (Permen KP: persyaratan SIPI/SIKPI al, gross act/buku kapal perikanan; logbook/LKU/LKP; cek fisik/SLO/SPB; VMS; UPI/pelelangan ikan); 7. Tingginya biaya pengurusan izin (antar kota antar provinsi); 8. Pelaku usaha berhitung manfaat yang diperoleh lebih besar dari waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusan izin; 9. Pelaku usaha menghindar dari pajak, persyaratan‐persyaratan formal dan dari pantauan pemerintah; 10.Alih muatan kapal ikan (transshipment) secara ilegal.


13

DJPT©

TARGET KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SAAT INI

IUUF (illegal, unreported, unregulated fishing) LRRF (legal, reported, regulated fishing) Pengurangan waktu dan biaya pengurusan izin kapal perikanan Terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab


14

DJPT©

2|

KONDISI TERKINI USAHA PERIKANAN TANGKAP


15

DJPT©

PROFIL INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA

964.231

Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP)

2.739.883 Nelayan

1.957.376 Unit Penangkapan Ikan

815.544 Kapal Penangkap Ikan

6.484.346 Volume Produksi (dalam ton)

108.079 Nilai produksi (trilyun)

JUMLAH IZIN AKTIF: SIUP: 4.362 KAPAL: 4.012 Sumber: perizinan.kkp.go.id

Data per 5 Juli 2017


16

DJPT©

REALISASI KAPAL PERIKANAN IZIN PUSAT MENURUT API DAN SKALA USAHA DATA PER 5 JULI 2017 SKALA USAHA NO

ALAT TANGKAP

3000

KECIL MENENGAH BESAR (<=60 (60 ‐ 200 (> 200 JUMLAH GT) GT) GT)

1 Bouke Ami

379

192

‐

571

2 Bubu (Pots)

6

1

‐

7

3 Huhate (Pole and Line)

74

20

‐

94

4 Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)

20

19

‐

39

5 Jaring Insang Oseanik

144

253

3

400

6 Jaring Liong Bun

116

23

‐

139

7 Pancing Cumi (Squid Jigging)

63

332

‐

395

Pancing Prawai Dasar (Bottom 8 Long Line) Paparan Sahul

1

‐

‐

1

9 Pancing Ulur (Hand Line)

2

1

‐

3

10 Pancing Ulur (Hand Line) Tuna

40

25

‐

65

11 Pengangkut/Pengumpul

54

167

26

247

4

393

2

399

12

Purse Seine (Pukat Cincin) Pelagis Besar Dengan Satu Kapal

2449

2000

1500

1530

1000

500

Purse Seine (Pukat Cincin) 13 Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal

388

765

4

1,157

14 Rawai Dasar (Set Long Line)

51

59

‐

110

Rawai Hanyut (Drifting Long Lines) / Rawai Tuna

188

199

‐

387

TOTAL

1,530

2,449

35

4,014

15

2500

35

0 KECIL (≤60 GT)

MENENGAH (60‐200 GT)


BESAR (>200 GT)

17

DJPT©

Sebaran Kapal Perikanan Izin Pusat Menurut WPP-NRI DATA PER 5 JULI 2017

571 716 717

711 715

572 712

713

714 718

573


18

DJPT©

JUMLAH USAHA PERIKANAN TANGKAP MENURUT KATEGORI USAHA DATA PER 5 JULI 2017

Berdasarkan data Ditjen Pajak‐Kemenkeu, data NPWP yang sudah tervalidasi baru berjumlah

2.277

NO

KATEGORI USAHA

SIUP AKTIF

SIUP AKTIF TERVERIFIKASI NPWP

(%)

1

KOPERASI

21

1

4.76

2

KUB

795

15

1.89

3

PERORANGAN

3.160

2.028

64.18

4

SWASTA NASIONAL

385

233

60.52

4.361

2.277

52.21

JUMLAH


19

DJPT©

GAMBARAN UMUM TINGKAT KEPATUHAN KAPAL PERIKANAN INDONESIA DATA PER 5 JULI 2017

3.950 Unit Kapal Berizin

TRASNSMITTER TERPASANG 2.870KAPAL

TRANSMITTER AKTIF 2.755KAPAL(95,99%)

TIDAK AKTIF 115 KAPAL(4,01%)

ALASAN : • DIMATIKAN UNTUK MENGHINDARI PEMANTAUAN • KAPAL DALAM PERBAIKAN (DOCKING), Atau • KAPAL IKAN DALAM KONDISI RUSAK


20

DJPT©

GAMBARAN UMUM TINGKAT KEPATUHAN KAPAL PERIKANAN INDONESIA DATA PER 5 JULI 2017

633 KAPAL TERIDENTIFIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN

TINDAKAN PELANGGARAN

BEROPERASI TANPA SIPI

PERINGATAN 1, 2, DAN 3

PELANGGARAN ALAT TANGKAP

PEMBEKUAN SKAT

PELANGGARAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN

PEMBEKUAN PERIZINAN

PELANGGARAN PELABUHAN PANGKALAN

PENINDAKAN HUKUM


21

DJPT©

3 | TANTANGAN & HAMBATAN


22

DJPT©

PERMASALAHAN PENGURUSAN PERIZINAN SAAT INI

A. PEMILIK KAPAL  Kurangnya kelengkapan dokumen  Pengurusan kapal di atas 30 GT dilakukan di pusat  Menggunakan jasa pengurus sehingga memperpanjang mekanisme perizinan dan menambah biaya  Keterbatasan waktu pelaku usaha

B. KKP  Dokumen tidak lengkap  Dokumen tidak benar  Data kapal tidak sama dengan data kapal sebenarnya


23

DJPT©

MODUS PENYALAHGUNAAN BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)

Pemalsuan Tanda Pengenal Kapal

(Fisik satu Kapal namun digunakan untuk pengurusan BKP untuk 2 Kapal) D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

24

DJPT©


Buku kapal sudah diterbitkan namun pemilik mengajukan buku kapal baru dengan dimensi kapal yang berbeda D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

25

DJPT©


Kapal fiber tetapi dimodifikasi menjadi kapal kayu (indikasi kapal eks asing)

Dokumen yang diajukan kapal kayu tetapi aslinya adalah kapal kontruksi besi (indikasi kapal eks asing)


26

DJPT©

TANTANGAN YANG DIHADAPI • Moratorium terhadap kapal eks. asing yang diberlakukan sejak 2014, • Larangan penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik (Pukat Ikan, Pukat Udang dan sejenisnya) sesuai Permen 02/2015 yang nilai PNPB nya tinggi • Purse seine armada group tidak operasional sesuai Permen KP no. 57/PERMEN‐ KP/2014 yang mengatur penghentian kegiatan alih muatan di laut sehingga hal tersebut mengurangi penerimaan PNBP karena satuan armada tarifnya lebih besar • Struktur armada kapal perikanan didominasi oleh pelaku skala usaha kecil 30‐60 GT • Kewenangan penerbitan izin usaha dan kapal perikanan :  Kapal 5 – 30 GT menjadi kewenangan daerah dan pungutan hasil perikanan pun menjadi kewenangan daerah  Kapal > 30 GT menjadi kewenangan pemerintah Pusat (KKP) • Markdown Ukuran Kapal • Interkoneksi sistem perizinan antar K/L terkait • Interkoneksi pelabuhan perikanan yang dikelola pusat (KKP), daerah (Provinsi/Kabupaten) serta pelabuhan umum (Kementerian Perhubungan) • Peningkatan sarana pendukung teknologi informasi di pelabuhan perikanan • Peningkatan Kuantitas dan kualitas SDM di pelabuhan perikanan • Peningkatan sarana pendukung teknologi informasi


27

DJPT©

4|

STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN KAPAL PERIKANAN INDONESIA


28

DJPT©

PERCEPATAN PERIZINAN MELALUI PELAKSANAAN GERAI PERMEN KP Nomor 23 Tahun 2013 (REGULER)

PERMEN KP Nomor 11 Tahun 2016 (GERAI)

Persyaratan permohonan Pendaftaran Kapal Perikanan : 1. Fotokopi SIUP; 2. Fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik dan/atau perubahannya; 3. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya; 4. Fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan; 5. Fotokopi surat ukur kapal; 6. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal; 7. Fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; 8. Foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 9. Surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; dan 10. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Persyaratan permohonan Pendaftaran Kapal Perikanan : 1. Fotokopi SIUP; 2. Fotokopi gross akte; 3. Fotokopi pas besar atau fotokopi pas kecil; 4. Foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 (dua) lembar (berwarna).

LAMA PROSES 5 HARI KERJA

LAMA PROSES 20 HARI KERJA D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

29

DJPT©

RENCANA AKSI PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP Gerai dilaksanakan di 34 lokasi & 1

2

Gerai Perizinan berdasarkan Permen KP. No. 11/2015

Verifikasi Hasil Kapal Ukur Ulang di 34 lokasi & Penerbitan Izin Yang Sesuai Dengan Ukuran Kapal 3

Penilaian Usaha Dalam Rangka Verifikasi Faktual SIUP, SIPI/SIKPI

hasil gerai penerbitan SIUP:

539, SIPI:375, SIKPI:4 Total  918 Izin Kapal hasil ukur ulang dari PERLA‐KEMENHUB sebanyak

15.800 kapal Rekomendasi hasil Analisa IRR, BCR, NPV, Batas Wajar, Produksi, Nilai Produksi, Pelabuhan, Biaya Operasional) sebanyak SIUP:4.205,

SIPI:3.710, SIKPI:274

4

POKJA Perizinan dalam rangka Evaluasi Izin Kapal Eks. Asing & Evaluasi Kawasan Perikanan Tangkap 5

Due Diligence dalam rangka verifikasi ulang penerbitan SIUP, SIPI/SIKPI

Dukungan dalam rangka operasional pengelolaan WPP‐RI di Laut Lepas & Samudera Hindia beserta Perairan Darat yang terseleksi sebanyak 2 WPP

& 10 Lokasi PUD Hasil Verifikasi Ulang SIUP, SIPI/SIKPI oleh Tim Satgas 115 sebanyak 88 izin


30

DJPT©

PELAKSANAAN GERAI PERIZINAN KAPAL HASIL UKUR ULANG TARGET 7.500 UNIT KAPAL TERUKUR ULANG

TAHUN 2016 1. 2. 3. 4.

Pencapaian : SIUP terbit : 1.152 SIPI/SIKPI terbit : 1.061 PNBP : 87 M Lokasi : 32 Sisa dari target

TAHUN 2018

TAHUN 2017

: 6.439

1. 2. 3. 4.

Pencapaian sd akhir Mei : SIUP terbit : 1.060 SIPI/SIKPI terbit : 646 PNBP : 70 M Lokasi : 22 Sisa dari target

Rencana : 1. Lokasi : 40 2. SIPI/SIKPI terbit : 3.793

: 5.793

Rencana sd Akhir 2017 : 1. Lokasi : 34 2. SIPI/SIKPI terbit : 2.000 3. Sisa dari target : 3.793

Info Hubla:  Kapal yang akan diukur ulang 15.000, estimasi 50% berizin pusat  Sudah diukur ulang : 8.188 kapal D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

31

DJPT©

RINCIAN REALISASI GERAI PERIZINAN TAHUN 2016 WAKTU PELAKSAN LOKASI GERAI AAN GERAI 2016-04 2016-05 2016-05 2016-05 2016-05 2016-06 2016-07 2016-07 2016-07 2016-08 2016-08 2016-08 2016-08 2016-09 2016-09 2016-09 2016-09 2016-10 2016-10 2016-10 2016-10 2016-10 2016-11 2016-11 2016-11 2016-11 2016-11 2016-11 2016-12 2016-12 2016-12 2016-12

KENDARI BELAWAN BITUNG NIZAM ZACHMAN SIBOLGA INDRAMAYU PEMANGKAT MANADO PEKALONGAN BALI PROBOLINGGO PATI KENDARI JEPARA MERAUKE NIZAM ZACHMAN KEJAWANAN MUARA ANGKE BALI MAKASAR TB.KARIMUN REMBANG BELAWAN NIZAM ZACHMAN BALI PEKALONGAN MANADO BATAM MUARA ANGKE PATI BRONDONG TEGAL JUMLAH

SIUP

SIPI

SIKPI

JUMLA H IZIN TERBIT

16 11 10 33 7 12 3 33 18 21 43 82 19 14 8 73 22 74 48 12 46 56 73 88 25 31 19 22 76 94 3 60 1152

11 29 7 24 5 5 16 41 28 45 35 76 20 10 25 40 52 43 51 6 36 54 19 48 48 27 23 26 30 42 0 95 1017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 5 0 2 1 0 2 2 1 2 0 12 44

27 40 17 57 12 17 19 74 46 73 78 161 39 24 33 116 77 117 100 18 82 115 92 138 74 58 44 50 107 138 3 167 2213

SPP-PPP

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2016 57.477.000 40.054.000 127.954.000 224.997.000 16.339.000 44.620.000 31.220.000 115.880.000 52.267.500 266.502.000 191.437.000 428.209.500 62.292.000 41.700.000 84.788.000 387.565.000 102.822.000 566.284.000 358.424.000 56.311.000 140.678.000 299.365.500 332.106.000 573.806.500 421.091.500 149.589.000 49.930.000 71.522.500 384.129.000 476.309.500 11.300.000 251.522.500 6.418.493.000

SPP-PHP


247.779.675 303.960.735 156.420.650 3.218.480.150 137.856.425 247.967.438 960.201.450 1.303.222.113 2.231.509.545 3.886.009.925 2.941.803.540 8.523.640.210 445.208.400 598.569.075 632.860.953 4.303.173.756 3.277.530.279 3.776.206.263 4.149.786.530 297.486.165 2.706.434.446 4.415.777.360 1.563.069.300 5.585.031.870 2.660.137.725 2.114.200.250 793.499.715 1.356.989.718 2.184.541.093 4.130.369.560 8.706.669.356 77.856.393.670

SPP-PPKA


8.745.000,00 6.375.000,00 5.295.000,00 5.355.000,00 2.280.000,00 11.235.000,00 6.285.000,00 4.125.000,00 1.815.000,00 2.055.000,00 2.925.000,00 1.920.000,00 23.565.000,00 81.975.000,00

JUMLAH PNBP



305.256.675 344.014.735 284.374.650 3.443.477.150 154.195.425 292.587.438 991.421.450 1.419.102.113 2.283.777.045 4.161.256.925 3.133.240.540 8.958.224.710 507.500.400 640.269.075 717.648.953 4.696.033.756 3.385.707.279 4.342.490.263 4.510.490.530 353.797.165 2.847.112.446 4.726.377.860 1.895.175.300 6.165.123.370 3.085.354.225 2.263.789.250 845.244.715 1.430.567.218 2.571.595.093 4.608.599.060 11.300.000 8.981.756.856 84.356.861.670

32

DJPT©

RINCIAN REALISASI GERAI PERIZINAN TAHUN 2017

WAKTU PELAKSANA AN GERAI

2017‐01 2017‐01 2017‐02 2017‐02 2017‐02 2017‐02 2017‐02 2017‐02 2017‐02 2017‐03 2017‐03 2017‐03 2017‐04 2017‐04 2017‐04 2017‐04 2017‐05 2017‐05 2017‐05 2017‐05 2017‐05 2017‐06 2017‐06 2017‐06

LOKASI GERAI

MUARA BARU PATI BATANG MUARA ANGKE MUARA BARU PADANG SORONG TEGAL SIBOLGA BALI BELAWAN PATI KENDARI MANADO PALEMBANG TEGAL BALI INDRAMAYU MUARA BARU PATI TANJUNG BALAI KARIMUN CILACAP BELAWAN CIREBON

SUB TOTAL 2017

SIUP

SIPI

JUMLAH IZIN TERBIT

SIKPI

SPP-PPP

SPP-PHP

SPP-PPKA

JUMLAH PNBP

28 51 59 54 48 114 6 52 21 36 43 60 15 28 32 58 28 29 82 97

1 31 64 45 50 12 11 39 21 50 29 31 13 23 15 20 39 8 34 30

0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 83 123 99 98 126 17 93 42 86 73 91 28 51 47 78 67 37 116 127

143,754,500 261,509,000 339,570,000 342,246,000 338,619,500 334,435,000 11,180,000 265,364,000 131,972,500 349,664,000 161,625,000 382,758,000 60,843,500 136,525,000 128,829,000 376,744,000 207,705,000 101,810,000 584,796,500 531,437,000

121,902,300 2,940,305,050 5,927,417,288 4,678,681,250 4,753,857,625 1,245,890,550 594,231,000 3,856,872,551 3,152,327,300 5,710,872,113 3,111,225,650 2,837,318,938 552,811,125 2,216,104,825 1,008,717,263 1,785,023,963 3,263,078,413 358,030,200 5,226,744,050 3,164,454,325

0 1,185,000 0 0 0 0 0 2,415,000 0 0 2,895,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265,656,800 3,202,999,050 6,266,987,288 5,020,927,250 5,092,477,125 1,580,325,550 605,411,000 4,124,651,551 3,284,299,800 6,060,536,113 3,275,745,650 3,220,076,938 613,654,625 2,352,629,825 1,137,546,263 2,161,767,963 3,470,783,413 459,840,200 5,811,540,550 3,695,891,325

91 44 74 52

38 38 96 107

0 0 0 0

129 82 170 159

512,695,500 200,907,500 433,554,000 294,399,500

3,929,133,625 3,670,346,725 9,655,300,788 9,228,205,017

0 0 0 0

4,441,829,125 3,871,254,225 10,088,854,788 9,522,604,517

1,202

845

4 2,051

6,632,944,000

82,988,851,934

6,495,000

89,628,290,934


33

DJPT©

PENCAPAIAN PNBP PERIKANAN

Rp. 462.227.824.744,‐ Total PNBP Perikanan 2016

“Seiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat”

Pendapatan Perikanan

2011

2012

2013

2014

2015

2016 *)

183.423.043.800

215.489.127.500

227.561.090.600

214.445.203.505

77.476.601.001

362.147.217.986

Pendapatan Penjualan Lainnya

1.995.039.871

1.798.467.281

1.882.441.170

2.307.462.106

2.478.717.841

4.781.815.534

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

2.055.272.760

3.288.906.677

3.307.590.826

2.703.901.842

2.876.897.041

1.321.747.333

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi

1.438.504.948

1.146.028.700

1.252.595.169

1.893.832.200

2.058.168.840

1.925.857.171

Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan

15.829.188.181

17.347.047.992

16.522.448.194

15.621.831.795

20.023.560.608

52.862.486.694

Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian

7.980.159.484

2.514.543.511

2.927.716.769

3.501.634.611

3.545.194.680

6.824.482.487

Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan

8.221.091.042

13.705.579.734

14.636.930.320

16.793.969.042

17.768.793.390

16.304.124.080

145.834.952

20.272.792.614

19.527.544.832

9.198.530.340

9.916.447.604

15.522.573.459

2.253.625.408

828.582.000

882.916.000

934.812.250

957.100.000

1.288.228.435

Pendapatan Jasa Lainya Pendapatan Uang Pendidikan


34

DJPT©

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH A. Percepatan Perizinan Ukur Ulang Proses SIUP, Cek Fisik, BKP, dan SIPI/SIKPI langsung di lokasi pelabuhan perikanan (Gerai Perizinan) sehingga pelaku usaha dapat berhemat karena tidak mengeluarkan biaya jasa pengurus (penerima kuasa), transportasi, penginapan, dll  PERMEN KP Nomor 11/PERMEN-KP/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

B. Perpanjangan Izin Kapal 30 – 60 GT Perpanjangan SIPI/SIKPI 30 – 60 GT di UPT Pusat di daerah dan di Kantor DKP Provinsi  Mengurangi biaya ke Kantor Pusat karena dapat mengurus langsung di daerah masing-masing  PERMEN KP Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

35

DJPT©

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

C. E‐Services / Portal Perizinan (www.perizinan.kkp.go.id) • Perpanjangan SIPI/SIKPI tanpa cek fisik (tahun kedua) dapat dilakukan melalui aplikasi E-services, yaitu dengan cara mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk file (hasil scan) ke tempat yang telah disediakan. Tidak perlu mengeluarkan biaya karena dapat dilakukan langsung dari rumah memakai akses internet. D. SMS Center • Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan petugas perizinan melalui SMS Center 0821 8100 8888 E. PTSP KKP • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melayani proses perizinan SIUP, Rekom Teknis, Cek Fisik, BKP, SIPI/SIKPI. Berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lt.1, Kantor KKP Jakarta. D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

36

DJPT©

TARGET & REALISASI PNBP SDA PERIKANAN TAHUN 2012-2017 950

693 578,79

357,88 215,48 150

250 227,56

250 214,44

175,29 77,47

2012

2013

TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

2014 TARGET

TARGET (Rp. Miliar) 150,00 250,00 250,00 578,79 693,00 950,00

2015 REALISASI

REALISASI (Rp. Miliar) 215,48 227,56 214,44 77,47 357,88 175,29

2016

2017*

% 143,66 91,02 85,78 13,39 51,64 18,44

* Realisasi s.d 11/04/2017 D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n

37

DJPT©

ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP SDA PERIKANAN TAHUN 2018

1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih optimal dan bebas Ilegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing; 2. Ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP; 3. Peningkatan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan; 4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP berbasis Wilayah Kerja Bebas Korupsi (WKBK); 5. Melakukan proses migrasi perizinan daerah menjadi perizinan pusat (terhadap kapal markdown)


38

DJPT©

KERJASAMA KERJA KERAS KERJA TUNTAS KERJA IKHLAS

Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ©2017

Oleh: Prof.Ir.R. Sjarief Widjaja,Ph.D.,FRINA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP. Jakarta, 12 Juli 2017

Recommend Documents