OLEH: NISFULLAILIYAH NPM:

Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENENTUKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN PADA CV. JAWA DWIPA TULUNGAGUNG

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri

OLEH: NISFULLAILIYAH NPM: 11.1.01.04.0071

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 2015

Nisfullailiyah | 11.1.01.04.0071 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id || 1||











ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENENTUKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN PADA CV. JAWA DWIPA TULUNGAGUNG Nisfullailiyah 11.1.01.04.0071 FKIP-Pendidikan Ekonomi Akuntansi [email protected] Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si. dan Bayu Surindra, M.Pd. UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi hasil wawancara dan dokumentasi peneliti, bahwa CV. Jawa Dwipa melakukan pembayaran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) secara rutin setiap bulannya, namun dalam melakukan pencatatanya belum tepat serta dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 25 menggunakan laporan keuangan komersial, tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan subyek penelitian CV. Jawa Dwipa. Penelitian ini didasarkan atas tiga perlakuan, menggunakan instrumen berupa laporan keuangan perusahaan, laporan penyusutan atas aktiva tetap dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh perusahaan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) melalui perlakuan penghitungan PPh Pasal 25 dapat ditemukan perbedaan penghitungan antara PPh Pasal 25 menurut perusahaan dan menurut Peraturan Perpajakan. Seharusnya pada tahun 2012 PPh Pasal 25 CV. Jawa Dwipa Rp 7.935.184,00, tahun 2013 Rp 14.743.458,00 dan tahun 2015 Rp 8.161.619,00. Untuk tahun 2014 CV. Jawa Dwipa seharusnya memberlakukan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 3.088.250,00. (2) Melalui perlakuan penyetoran dan pelaporan tidak terjadi kesalahan (3) Pencatatan yang dilakukan CV. Jawa Dwipa dalam mencatat PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya kurang tepat tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Tujuan pokok perlakuan PPh Pasal 25 Pada Wajib Pajak adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan untuk menanggulangi terjadinya double entry. (2) Wajib Pajak harus melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu untuk perhitungan pajaknya. (3) Wajib Pajak harus selalu update atau mengetahui serta memahami Peraturan Perpajakan yang baru agar Wajib Pajak tidak dirugikan. Kata Kunci: Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 25, Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan.




I.

LATAR BELAKANG Sebagai

negara,

pelunasan pajak yang dilakukan oleh

melaksanakan

Wajib Pajak sendiri, pajak dibayar

pemerintahan umum dan pembangunan.

dengan cara diangsur setiap bulan.

Untuk

pemerintahan

Angsuran pajak ini dikenal dengan

umum dan pembangunan diperlukan

angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

dana yang relatif besar (Suryadi, 2006:

(PPh Pasal 25).

Indonesia

sebuah harus

melaksanakan

106). Jumlahnya pun terus meningkat setiap

tahun

seiring

kebutuhan

perkembangan

pemerintah

CV. Jawa Dwipa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak

dan

dalam industri cor beton. Sebagai

pembangunan itu sendiri. Oleh karena

perusahaan yang taat akan pajak, maka

itu pemerintah setiap tahun selalu

CV. Jawa Dwipa berkewajiban untuk

berupaya untuk terus meningkatkan

melakukan

perhitungan,

penerimaan.

pelaporan

dan

Upaya

peningkatan

penyetoran,

pencatatan

pajak

penerimaan ini dilakukan dengan cara

penghasilan

sesuai

ketentuan

pengoptimalan penerimaan dari sektor

mengacu

pada

Undang-Undang

pajak. Pajak menjadi pilihan utama

perpajakan yang berlaku, dalam hal ini

dalam upaya peningkatan penerimaan

khususnya

negara karena memiliki potensi yang

Penghasilan Pasal 25. Melihat akan

tidak terbatas.

pentingnya penilaian pajak penghasilan

Dalam Undang-Undang pajak, disebutkan

bahwa

Pajak

badan menurut UU Perpajakan, maka

yang

perlunya dilakukan analisis mengenai

diperkirakan akan terutang pada suatu

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak

badan yang sesuai dengan Peraturan

dalam

Perpajakan yang berlaku.

tahun

pajak

Undang-Undang

yang

berjalan.

Hal

ini

dimaksudkan agar pembayaran pajak

Demikian halnya dengan CV.

tidak dilakukan sekaligus pada akhir

Jawa Dwipa, dimana dalam perhitungan

tahun

dapat

pajak penghasilan terjadi perbedaan

memberatkan Wajib Pajak. Pelunasan

antara biaya yang diakui dalam laporan

pajak dalam tahun berjalan dilakukan

keuangan dengan biaya yang diakui

melalui pemotongan dan pemungutan

pajak. Oleh karena itulah maka perlu

pajak oleh pihak lain (witholding tax),

dilakukan

serta pembayaran pajak oleh Wajib

penentuan pajak penghasilan terutang,

Pajak sendiri (estimated tax). Dalam

salah satu tujuan yang dilakukan adalah

yang

tentu

saja


koreksi

fiskal

dalam

simki.unpkediri.ac.id ||6 ||


koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap

Dalam

penelitian

laba akuntansi untuk mendapat laba

Perlakuan

menurut pajak. Dalam hal ini CV. Jawa

Pasal 25 yaitu yang terdiridari

Dwipa juga tidak mau dirugikan dalam

penghitungan,

pembayaran pajak, maka CV. Jawa

penyetoran dan pelaporan pada

Dwipa

Wajib Pajak Badan berdasarkan

harus

melaksanakan

Pajak

ini,

Penghasilan

pencatatan,

penghitungan, pelaporan dan penyetoran

Peraturan

pajak sesuai dengan peraturan yang

variabel independen (X).

ditentukan

oleh

fiskus

agar

tidak

dikenakan sanksi.

memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang

perpajakan,

sebagai

2. Variabel Dependen (Dipengaruhi, Terikat,

Berdasarkan uraian diatas, untuk

Pepajakan

Output,

Kriteria,

Konsekuen) Dalam

penelitian

ini

khususnya

besarnya angsuran dalam tahun

mengenai bagaimana suatu perusahaan

pajak berjalan sebagai variabel

menentukan besarnya Pajak Penghasilan

dependen (Y).

dalam hal ini PPh Pasal 25 yang harus dilaporkan

dan

disetorkan

kepada

pemerintah, maka peneliti mengambil judul:

“Analisis

Perlakuan

Pajak

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian 1. Tehnik Penelitian Adapun

teknik

atau

metode yang digunakan dalam

Penghasilan Pasal 25 pada Wajib Pajak

penelitian

ini

adalah

expost

Badan untuk Menentukan Angsuran

facto. Menurut Sugiyono (2008:

Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan pada

9) “metode expost facto adalah

CV. Jawa Dwipa”.

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut

II. METODE PENELITIAN A. Identifikasi Variabel Penelitian

kebelakang untuk mengetahui

Variabel penelitian adalah” objek penelitian, atau apa yang menjadi

titik

perhatian

suatu

penelitian” (Arikunto, 2006: 99). Variabel

dalam

peneltian

ini

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut”. 2. Pendekatan Penelitian Adapun penelitian

dapat

pendekatan dibedakan

meliputi:

menjadi dua jenis (Kuncoro

1. Variabel Independen (Pengaruh,

2009: 124) yaitu:

Bebas, Stimulus, Prediktor)

a. Pendekatan Kualitatif b. Pendekatan Kuantitatif




Pendekatan

penelitian

laporan laba rugi tahun 2011-2014

yang digunakan untuk penelitian

karena dari CV. Jawa Dwipa

ini adalah pendekatan kuantitatif,

laporan laba rugi tahun 2011-2014

yaitu jenis pendekatan yang

telah disediakan dan dijadikan

dapat diukur dan dihitung berupa

sebagai dasar penghitungan PPh

besarnya angsuran yang harus

Pasal 25.

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

3. Tehnik Sampling

Badan pada tahun berjalan (PPh Pasal 25).

Teknik

sampling

yang

digunakan dalam penelitian ini

C. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat

dengan

teknik

purposive

menggunakan sampling.

ini

Menurut Sugiyono (2009: 120)

Dwipa

“purposive sampling adalah teknik

Bono

pengambilan sampel yang tidak

Cluwok, Kecamatan Boyolangu,

memberikan peluang/kesempatan

Kabupaten

sama bagi tiap unsur atau anggota

berada

di

terletak

penelitian

adalah

CV.

di

Jawa

Jln.

Raya

Tulungagung,

Jawa

Timur.

populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

2. Waktu Penelitian Adapun penelitian yang diperlukan peneliti yaitu terhitung mulai bulan November-Februari

E. Instrumen

Penelitian

dan

teknik

Pengumpulan Data 1. Instrumen Penelitian

2014/2015.

Menurut Arikunto (2006: 225) “instrumen penelitian adalah

D. Populasi dan Sampel 1. Populasi

alat yang dapat digunakan untuk ini

mengumpulkan data”. Instrumen

populasi yang digunakan adalah

yang digunakan dalam penelitian

laporan laba rugi CV. Jawa Dwipa

ini

tahun 1995-2014 yang digunakan

dokumentasi.

sebagai dasar penghitungan PPh

a. Dokumentasi

Dalam

penelitian

adalah

Pasal 25.

Menurut

2. Sampel

(2009:

Dalam sampel

wawancara

yang

penelitian diambil

ini adalah

154)

dan

Sugiyono dokumentasi

adalah, “Dokumentasi adalah suatu

laporan

tertulis

dan

laporan laba rugi CV. Jawa Dwipa

peristiwa yang isinya terdiri

tahun 2011-2014. Penulis memilih

atas penjelasan dan pemikiran




terhadap peristiwa dan ditulis

utama

dengan

mendapatkan

sengaja

menyimpan

untuk

data

merumuskan

dan

keterangan

mengenai peristiwa tersebut”. Data seperti:

yang

dimaksud

laporan

komersil

keuangan perusahaan,

penghitungan PPh Pasal 25,

dari

penelitian

adalah

data”.

Adapun

langkah-langkah

pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara/interview 1) Persiapan 2) Pelaksanaan b. Dokumentasi

penyetoran dan pelaporan PPh

1) Mengumpulkan data

Pasal 25 serta pencatatan PPh

2) Menyusun data

Pasal 25 pada tahun 2012-

3) Mengevaluasi data

2015.

F. Teknik Analisis Data

b. Wawancara

Penelitian

Menurut

Arikunto

penelitian

di

ini

merupakan

mana

dalam

(2006: 155) “wawancara adalah

menganalisis data penelitian akan

sebuah dialog yang dilakukan

menggunakan

oleh

deskriptif

pewawancara

memperoleh

untuk

informasi

dari

wawancara”.

analisis

komparatif,

yaitu

membandingkan penghitungan PPh Pasal 25 yang telah di hitung oleh

Wawancara dimaksud

teknik

yaitu

dengan

direktur

Dwipa

yaitu

yang

perusahaan dalam hal ini adalah CV.

berdialog

Jawa Dwipa dengan penghitungan

CV

Jawa

PPh pasal 25 berdasarkan hasil

dengan

analisis penulis yang sesuai dengan

menanyakan berbagai macam

peraturan perpajakan terbaru. Teknik

pertanyaan

analisis data yang digunakan untuk

mengenai

penghitungan, pelaporan dan

menganalisa data yaitu dengan cara:

pencatatan pajak penghasilan

a. Melakukan koreksi fiskal atas

yang telah dilakukan CV. Jawa

laporan keuangan komersil CV.

Dwipa.

Jawa

2. Teknik Pengumpumpulan Data Menurut Sugiyono (2009:

Dwipa

sesuai

dengan

Peraturan Perpajakan yang baru b. Melakukan

penghitungan

PPh

401) “teknik pengumpulan data

Pasal 25 pada CV. Jawa Dwipa

adalah langkah yang paling utama

sesuai

dalam penelitian, karena tujuan

Perpajakan yang baru


dengan

Peraturan



c. Menanyakan

pelaporan,

penyetoran, dan pencatatan PPh

a. Penghitungan PPh Pasal 25 menurut CV.Jawa Dwipa

Pasal 25 yang telah dilakukan oleh CV. Jawa Dwipa

Berdasarkan

hasil

penghitungan PPh Pasal 25

d. Melakukan dan memberitahukan

dapat diketahui bahwa dalam

mengenai pelaporan, penyetoran,

perlakuan penghitungan dan

dan pencatatan PPh Pasal 25 yang

pembayaran

sesuai

menurut

dengan

Peraturan

Perpajakan yang baru.

untuk

PPh

CV.

Pasal

Jawa

menentukan

25

Dwipa besarnya

Rumus untuk Menghitung

pajak angsuran tahun 2012,

besarnya angsuran pajak dalam

2013 dan 2015, CV. Jawa

tahun berjalan (PPh Pasal 25)

Dwipa termasuk dalam kondisi

yang harus dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak yang biasa-biasa

Wajib Pajak Badan.

saja. Artinya CV. Jawa Dwipa

PPh menurut SPT Tahunan tahun lalu

Rp.xxx

Pengurangan/Kredit pajak: PPh pasal 22 Rp.xxx

mengalami

kerugian,

tidak mendapatkan SKP pada tahun pajak berjalan, tidak ada perubahan kondisi usaha, tidak ada penghasilan Wajib Pajak

PPh pasal 23 Rp.xxx

yang tidak teratur serta dalam

PPh pasal 24 Rp.xxx Total Kredit pajak

tidak

(Rp. xxx)

Dasar Penghitungan

Rp.xxx

Angsuran Angsuran Pajak (PPh Pasal 25) = Dasar penghitungan angsuran : 12 (Banyaknya bulan dalam tahun pajak berjalan).

pembayaran,

dan

pelaporan

pajak tidak terjadi masalah karena Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam hal pembayaran dan melaporkan pajaknya. Dalam pajak

angsuran

penghitungan CV.

Jawa

Dwipa melakukan pemotongan (PPh 23) atas jasa servis mesin

III. HASIL DAN KESIMPULAN A. Hasil Penelitian

25

menggunakan laporan

keuangan

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal

dan

untuk

menentukan

komersial.

Penggunaan laporan keuangan komersial untuk penghitungan

besarnya angsuran pajak CV.

pajak

Jawa Dwipa

Perpajakan tidak diperbolehkan


menurut

Peraturan



sebab akan menghasilkan pajak

keuangan

fiskal.

Laporan

yang lebih kecil. Besarnya

keuangan

komersial

angsuran pajak (PPh Pasal 25)

laporan

keuangan

fiskal

yang telah dibayarkan oleh CV.

memiliki

perbedaan

dalam

Jawa Dwipa, yaitu:

pengakuan

pendapatan

dan

dan

Tabel 4.13

biaya, oleh karena itu Wajib

Angsuran Pajak (PPh Pasal 25)

Pajak harus melakukan koreksi

menurut CV. Jawa Dwipa

fiskal terlebih dahulu sesuai

Tahun PPh Pasal Komersial

25

dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini

2012

Rp 6.987.840,00

2013

Rp 12.741.093,00

2014

Rp 14.688.375,00

2015

Rp 16.331.672,00

CV.

Jawa

Dwipa

melakukan terlebih

koreksi dahulu

lebih

kecil

yang

berdasarkan

menurut Peraturan Perpajakan

perpajakan.

Pasal

penghitungan 25

sehingga

daripada

angsuran

PPh

fiskal

menyebabkan pajak angsuran

b. Penghitungan PPh Pasal 25

Dalam

tidak

terdapat

pajak

dihitung peraturan

Berikut

perbandingan

ini

perlakuan

penghitungan PPh Pasal 25

perbedaan penghitungan PPh

untuk

Pasal 25 menurut perusahaan

angsuran

dan PPh Pasal 25 menurut

perusahaan dan menurut fiskus:

fiskus.

Perbedaan

menentukan pajak

besarnya menurut

tersebut

terdapat pada jumlah pajak terutang dalam satu tahun. Hal ini

dikarenakan

memakai

perusahaan

laporan

keuangan

komersial dalam penghitungan pajaknya,

sedangkan

dalam

Peraturan

Perpajakan

telah

diatur untuk laporan keuangan yang dijadikan dasar sebagai penghitungan

pajak

harus

menggunakan laporan Nisfullailiyah | 11.1.01.04.0071 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi



Tabel 4.14 Perbandingan PPh Pasal 25 komersial dan

Pasal 25 di atas dalam cara

PPh Pasal 25 Fiskal

mengkreditkan

Pada CV. Jawa Dwipa (Dalam Rupiah) Tahun

perlakuan penghitungan PPh

PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 Komersial Fiskal

2012

6.987.840

2013

12.741.093

14.743.458

2014

14.688.375

-

2015

16.331.672

pajak

yang

boleh dikreditkan pada PPh Pasal

25

sudah

benar.

Perusahaan

8.039.351

sudah

mengkreditkan PPh Pasal 23 atas jasa teknik yang telah dipotong dan tarifnya sudah

8.161.619

sesuai

dengan

perpajakan Berdasarkan

tabel

di

atas dapat diketahui perbedaan perlakuan penghitungan PPh

sesudah koreksi fiskal. Koreksi fiskal mengakibatkan selisih angsuran pajak karena laporan keuangan yang telah dikoreksi fiskal

menunjukkan

jumlah

angsuran yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat adanya selisih angsuran pajak (PPh Pasal 25) pada

tahun

2012

Rp

1.051.511,00, tahun 2013 Rp 2.002.365,00 dan tahun 2015 Rp

8.161.619,00.

tersebut

Selisih

terjadi

penghasilan

karena

kena

pajak

menurut komersial dan fiskal adalah berbeda. Perbedaan ini disebabkan adanya biaya-biaya yang

tidak

menurut pajak.

boleh

diakui

Dari hasil


yang

berlaku,

sehingga angsuran pajak pada tahun pajak berjalan akan lebih kecil.

Pasal 25 CV. Jawa Dwipa sebelum koreksi fiskal dan

peraturan

Namun

untuk

penghitungan PPh pada tahun 2014

ada

pembayaran dilakukan

kesalahan pajak

oleh

CV.

yang Jawa

Dwipa, ini dikarenakan CV. Jawa Dwipa belum memahami tentang Peraturan Perpajakan yang baru yakni PP Nomor 46 Tahun

2013.

kesalahpahaman

Namun tentang

penghitungan dan pembayaran PPh berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 tidak hanya terjadi pada CV. Jawa Dwipa tetapi sebagian besar Wajib Pajak juga masih belum memahami tentang peraturan yang baru ini. Pada tahun 2014 seharusnya CV. Jawa Dwipa dikenakan simki.unpkediri.ac.id || 12||


PPh final sebesar 1% dari

besarnya angsuran pajak (PPh

omset tahun 2013 yakni Rp

Pasal

2.485.200.000,00.

karena PPh pasal 23 menjadi

Dalam

hal

25).

unsur

yang

Ini

disebabkan

penting

dalam

penghitungan angsuran pajak

mengurangi

tahun

terjadi

Pasal 25 yang harus dilaporkan

dimana

oleh wajib pajak, dalam hal ini

perusahaan

CV. Jawa Dwipa dan mulai

2015

juga

kesalahan

tarif

seharusnya mendapatkan

fasilitas

besarnya

PPh

yaitu

tahun 2014 perusahaan yang

menggunakan tarif 12.5%. Hal

omsetnya tidak melebihi Rp

disebabkan

4.800.000.000,00

oleh

peredaran

tidak

bruto perusahaan yang lebih

diberlakukan PPh Pasal 25

dari Rp 4.800.000.000,00. Jadi

dalam pembayaran pajak setiap

seharusnya

bulannya.

PPh

25

yang

dibayarkan oleh CV. Jawa

2. Pelaporan dan Penyetoran PPh

Dwipa secara berangsur untuk

Pasal

tahun

angsuran Pajak Penghasilan CV.

2012

sebesar

Rp

25

untuk

menentukan

7.935.184,00, tahun 2013 Rp

Jawa Dwipa

14.743.458,00, tahun 2015 Rp

a. Pelaporan dan Penyetoran PPh

8.161.619,00 dan untuk tahun

Pasal 25 menurut CV. Jawa

pajak 2014 dikenakan PPh final

Dwipa

sebesar Rp 3.088.250.

Waktu pelaporan dan

Perhitungan di atas juga dapat

dijabarkan

bahwa

penyetoran

PPh

Pasal

berdasarkan

perpajakan

dan

perlakuan PPh Pasal 25 untuk

yang

menentukan besarnya angsuran

perusahaan

tidak

dalam tahun pajak berjalan di

perbedaan.

Pelaporan

dapat dari penghasilan neto

penyetoran PPh Pasal 25 yang

fiskal dikalikan tarif pajaknya

dilakukan

kemudian dikurangi PPh pasal

sudah sesuai dengan ketentuan

23,

dengan

perpajakan

yang

banyaknya masa pajak dalam

Penyetoran

paling

satu tahun. Dari perhitungan ini

tanggal 15 bulan berikutnya

juga dapat dilihat bahwa PPh

dan SPT Masa disampaikan

dan

dibagi

dilakukan

25

oleh

oleh terdapat dan

perusahaan

berlaku. lambat

Pasal 23 sangat mempengaruhi Nisfullailiyah | 11.1.01.04.0071 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi



paling lambat 20 hari setelah

kurang tepat karena CV. Jawa

masa pajak berakhir.

Dwipa

dalam

angsuran

pajak

Pasal 25 menurut Peraturan

dibayar

hanya

Perpajakan

jumlah angsuran pajak (PPh

b. Pelaporan dan Penyetoran PPh

Berdasarkan

hasil

Pasal

25)

mencatat yang

saja.

telah

mengkredit

Perlakuan

wawancara dan dokumentasi

pencatatan PPh Pasal 25 dalam

yang dilakukan oleh peneliti,

hal pembayaran pajak setiap

waktu

dan

bulan harus jelas dan tepat agar

penyetoran PPh Pasal 25 yang

di akhir tahun pajak tidak

dilakukan

terjadi kesalahpahaman dengan

pelaporan

oleh

CV.

Jawa

Dwipa sudah sesuai dengan

fiskus

Peraturan

mengakibatkan

berlaku.

Perpajakan CV.

melakukan

Jawa

yang Dwipa

penyetoran

PPh

Pasal 25 setiap tanggal 10 dan melaporkan SPT Masa satu

Hal

mengakibatkan

akan perubahan

jumlah PPh Pasal 25 Wajib Pajak. b. Pencatatan

PPh

Pasal

25

menurut Peraturan Perpajakan

minggu setelah masa pajak berakhir.

yang

Pencatatan

angsuran

ini

pajak (PPh Pasal 25) yang

pembayaran

dibayarkan setiap bulan lebih

PPh Pasal 25 CV. Jawa Dwipa

baiknyan

harus

setiap bulannya tidak terjadi

antara pajak angsuran yang

masalah atau tidak dikenakan

sudah dibayar dan angsuran

denda, sehingga pembayaran

pajak yang belum dibayar.

PPh setiap bulan sesuai dengan

Pada saat melaporkan PPh

penghitungan PPh Pasal 25.

Pasal

25,

dibedakan

pencatatan

yang

3. Pencatatan PPh Pasal 25 untuk

dilakukan yaitu uang muka PPh

pembayaran PPh secara berangsur

Pasal 25 (debit) dan hutang

pada CV. Jawa Dwipa

PPh Pasal 25 (kredit), saat

a. Pencatatan

PPh

Pasal

25

menurut CV. Jawa Dwipa

pelunasan yaitu hutang PPh Pasal

Dalam hal perlakuan

25

(kredit).

(debit) Namun

dan bisa

kas juga

pencatatan PPh Pasal 25 pada

untuk PPh 25 yang langsung

tahun

dibayar yaitu dengan mencatat

pajak

berjalan

yang

dilakukan CV. Jawa Dwipa Nisfullailiyah | 11.1.01.04.0071 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi

uang muka PPh Pasal 25 simki.unpkediri.ac.id || 14||


(debit) dan kas (kredit). Jadi

membayar PPh setiap bulannya

antara debit dan kredit harus

(PPh Pasal 25) yaitu sebesar Rp

seimbang.

8.039.351,00,

B. Kesimpulan

tahun

2013

Rp

14.743.458,00, tahun 2015 Rp

Berdasarkan perbedaan antara

8.161.619,00.

laporan keuangan komersial dengan

Dalam hal ini, PPh Pasal 23

laporan keuangan fiskal pada laporan

sangat

laba rugi CV. Jawa Dwipa tahun

terhadap besarnya angsuran PPh

2011, 2012, 2013 dan 2014 dalam

Pasal 25 yang harus dibayarkan

penentuan besarnya angsuran pajak

perusahaan sebagai pengurang PPh

dalam tahun berjalan, maka penulis

angsuran yang dibayarkan sendiri

mengambil

setiap bulannya.

kesimpulan

sebagai

berikut:

berpengaruh

signifikan

Perusahaan belum memahami

1. Perbandingan

perlakuan

penghitungan

PPh

Pasal

25

mengenai tarif PPh untuk peredaran bruto

yang

lebih

dari

Rp

menurut CV. Jawa Dwipa dan

4.800.000.000,00. Seharusnya tarif

Peraturan Perpajakan

PPh tersebut adalah 12,5% bukan

Dalam

perlakuan

25%

karena

perusahaan

penghitungan PPh Pasal 25 untuk

mendapatkan fasilitas pengurangan

menentukan besarnya angsuran

tarif, sehingga dengan ini PPh Pasal

pajak

25 yang dibayar perusahaan secara

penghasilan,

Dwipa

CV.

tidak

rekonsiliasi

Jawa

melakukan

fiskal.

berangsur akan lebih kecil.

Sehingga

Pada

terjadi perbedaan antara PPh Pasal

seharusnya

25 menurut laporan keuangan

dikenakan PPh Final 1% sesuai

komersial dan PPh Pasal 25

dengan PP Nomor 46 Tahun 2013

menurut fiskus. Perlakuan PPh

yaitu Rp 3.088.250,00 karena pada

Pasal 25 yang tidak berdasarkan

tahun sebelumnya yakni tahun 2013

laporan keuangan

akan

peredaran bruto yang dimiliki oleh

mengakibatkan jumlah PPh Pasal

CV. Jawa Dwipa kurang dari Rp

25 yang dibayarkan CV. Jawa

4.800.000.000,00. Peredaran bruto

Dwipa

kecil.

dibawah Rp 4.800.000.000,00 maka

keuangan

tidak diperlakukan membayar PPh

fiskal (koreksi fiskal) pada tahun

Pasal 25 untuk tahun pajak mulai

2012 seharusnya CV. Jawa Dwipa

tahun 2014.

akan

Berdasarkan

fiskal

lebih

laporan


tahun CV.

pajak Jawa

2014 Dwipa



2. Perlakuan pencatatan PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa dan Peraturan Perpajakan

IV. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian

Pecatatan yang di buat oleh CV. Jawa Dwipa sehubungan

Suatu

Praktek Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.

dengan PPh Pasal 25 kurang tepat,

3.

Pendekatan

.2006.

Prosedur

karena CV. Jawa Dwipa hanya

Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

melakukan pencatatan PPh Pasal

Gill,

O.J.

dan

Moira,

25 saja pada sisi kredit. Hal ini

Memahami

bisa

(Memanfaatkan

menyebabkan

C.

Laporan

2005.

Keuangan Informasi

kesalahpahaman dengan fiskus di

Keuangan untuk Mengendalikan

akhir tahun pajak.

Bisnis

Perlakuan

penyetoran

dan

Anda).

Cetakan

Ketiga.

Jakarta: PPM.

pelaporan PPh Pasal 25 menurut

Gosal, R.A. 2013. Analisa Perlakuan

CV. Jawa Dwipa dan Peraturan

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal

Perpajakan

21 (Studi Kasus di PT. Samudera

Perlakuan penyetoran dan

Puranabile Abadi Bitung). Manado:

pelaporan PPh Pasal 25 yang

Jurnal

dilakukan oleh CV. Jawa Dwipa

(http://www.eap-

sudah sesuai dengan peraturan

journal.com/archive.pdf,

perpajakan yang Dalam hal ini,

tanggal 31 Oktober 2014).

PPh Pasal 23 sangat berpengaruh signifikan

terhadap

besarnya

Emba.

Hanafi,

M.M.

Cetakan

berlaku

BPFE.

yakni

paling

lambat

1.

No

3.

diakses

2004.

Manajemen

Edisi

2004/2005.

Pertama.

Yogyakarta:

Keuangan.

angsuran PPh Pasal 25 yang

Vol

tanggal 15 bulan berikutnya dan

Henryadewanti, V.O. 2011. Koreksi

penyampaian SPT Masa paling

Fiskal terhadap Laporan Keuangan

lambat 20 hari setelah masa pajak

Komersial (Studi Kasus Pada CV.

berakhir sehingga tidak terjadi

ABC).

perbedaan angsuran di tahun pajak

diterbitkan, Program Studi Diploma

berjalan.

III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan

Tugas

Bisnis

Akhir

Universitas

tidak

Katolik

Soegijapranata Semarang.




(http://www.eapjournal.com/archiv

Edisi Pertama. Jakarta: Salemba

e.pdf, diakses tanggal 20 Desember

Empat.

2014).

Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris

Indriantoro, Nur. 2009. Metodologi Penelitian

Bisnis.

Yogyakarta:

BPFE-Yogyakarta. Ikatan

Akuntansi

Standar

Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan

di

Perusahaan

Pengolahan

Indonesia.

Akuntansi

2009.

Keuangan.

Jakarta: Salemba Empat.

di

Industri Surabaya.

Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas

Makasar

26-28

(http://www.unhas.ac.id,

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.

Juli. diakses

tanggal 12 Desember 2014). Nazir, Muhhammad.

1998.

Metode

Penelitian. Cetakan Ketiga. Jakarta:

Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.

Penerbit Granit. Nurmantu,

Safri.

2003.

Pengantar

Perpajakan. Edisi Kedua. Jakarta: .

2011.

Perpajakan.

Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset. .

Granit. Pratama. B, Kharisma. 2013. Analisis Perhitungan PPh Badan (Studi

2012.

Perpajakan.

Kasus di PT. Raja Indo Makassar).

Edisi Revisi 2012. Yogyakarta:

Makassar:

Andi Offset.

Ekonomi Universitas Hasanuddin

Margaretha, Farah. 2004. Teori dan Aplikasi

Manajemen

Keuangan,

Investasi dan Sumber Dana Jangka Panjang. Jakarta: Grasindo. Muljono, Djoko. 2007. Pengantar Pajak Penghasilan.

Edisi

Pertama.

Yogyakarta: Andi Offset. .

. 2010. Panduan

Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan

Umum

Perpajakan.

Yogyakarta: Andi Offet. Muljono, Djoko dan Baruni Wijaksono. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan.

Program

Makassar,

Sarjana

(online),

(eprints.unhas.ac.id, diakses tanggal 12 November 2014). Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus.

Edisi

Ketujuh.

Jakarta:

Salemba Empat. Suandy, Erly. 2010. Perpajakan. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta . 2008. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. . 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.




Sukma, Anting. 2006. Kepatuhan Pajak Penghasilan

Orang

Pribadi

di

Walsh, Ciaran. 2003. Key Management Ratios,

Rasio-Rasio

Manajemen

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan

Penting Penggerak dan Pengendali

Pajak Tebet. Tesis (online). Jakarta

Bisnis.

Terjemahan:

Pascasarjana Universitas Indonesia.

Haikal.

Edisi

Supramono

dan

Thresia

Damayanti.

2010.

Indonesia

Mekanisme

Perhitungan.

Woro

Perpajakan

Edisi

dan Pertama.

Yogyakarta. Andi Offset.

Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan

Penerimaan

Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa

Timur.

Jurnal

Jakarta:

Erlangga. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.

Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.

Wajib Pajak dan Pengaruhnya Kinerja

Ketiga.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia.

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal

terhadap

Salahuddin

Keuangan

.

2011.

Perpajakan

Indonesia.

Edisi

Kesepuluh.

Jakarta: Salemba Empat. Walandouw,

Patric.

2013.

Analisa

Publik, Vol.4, No.1, Hal 106,

Perhitungan dan Pelaporan PPh

(online),

Pasal 23 dan PPh Pasal 25 (Studi

(http://www.eap-


diakses

tanggal 12 November 2014).

Kasus di CV. Mita Jaya Lestari). Manado: Jurnal Emba. Vol 1. No 3,

Suryanto & Lili. 2012. Analisis Pajak

(online),

(http://www.eap-

Penghasilan Pasal 25 Pada CV.


Indah Utama 171. Jurnal Sekolah

tanggal 31 Oktober 2014).

Tinggi

Ilmu

(online),

Ekonomi

diakses

MDP,

Data Pokok APBN 2010-2013. (online)

(http://www.eap-

(www.anggaran.depkeu.go.id/conte


diakses

tanggal 12 November 2014).

nt/11-0822,%20DataPokokIndonesia2006-

Sutiyono. E, Agus. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

2013_rev.pdf, diakses 16 Oktober 2014 Jam 13:41 WIB).

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-

Orang Pribadi (Studi Kasus Pada

22/PJ./2008 Tentang Tata Cara

KPP Pratama Blitar. Skripsi tidak

Pelaporan dan Pembayaran PPh

diterbitkan,

Studi

Pasal 25 pada Tahun 2008. (online)

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan

(www.ortax.org/ortax/?mod=aturan

Bisnis Universitas Airlangga.

&page=show&id=14206, diakses

Program




tanggal 30 Januari 2015 jam 23:17

(www.ortax.org/ortax/?mod=aturan=

WIB).

show&id=14606, diakses 30 Januari

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

2015 jam 23:20 WIB)

Pajak yang Memiliki Peredaran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (online) (hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_28_2007 .pdf, diakses tanggal 30 Januari 2015 jam 00.12 WIB).

Bruto

Undang-Undang

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari

Usaha

Yang

Diterima atau Diperoleh Wajib

Tertentu.

(online)

Republik

Indonesia

(www.dikti.go.id/files/atur/uang/PP

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Nomor46-2013.pdf, diakses tanggal

Perubahan keempat atas Undang-

2 November 2014, jam 20:08 WIB).

Undang Nomor 7 Tahun 1983

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tentang

Nomor: SE-103/PJ/2011 Tentang

(online)

Petunjuk

(www.dikti.go.id/files/atur/uang/U

Teknis

Tata

Cara

Pajak

Penghasilan.

Penerimaan dan Pengolahan Surat

U36-2008.pdf, diakses tanggal 2

Pemberitahuan

November 2014 jam 20:10 WIB).

Tahunan

pada

Tahun 2011. (online) .



OLEH: NISFULLAILIYAH NPM:

Recommend Documents