Oleh
Ir. SAID ASSAGAFF Gubernur Maluku Disampaikan pada : “Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kelautan Untuk Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat” Ambon, 12 Mei 2015
PETA WILAYAH PROVINSI MALUKU U
PETA
T
B
PROVINSI MALUKU S
PROVINSI MALUKU 11 Kabupaten/Kota
Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten Batas Provinsi Batas Kabupaten
Luas
:
712.479,Km2
Daratan
:
54.185
Lautan
:
658.294 Km2 (92,4%)
Pulau
:
1.340 PULAU
Garis Pantai
:
10.630,10 Km
Kab / Kota
:
9 KAB DAN 2 KOTA
Jumlah Penduduk
:
1.843.000 Jiwa (2014)
Km2 (7,6%)
RENCANA AKSI I.
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT REKOMENDASI DAN TARGET KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
II.
PENATAAN IZIN REKOMENDASI DAN TARGET KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK REKOMENDASI DAN TARGET PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN IV. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT REKOMENDASI DAN TARGET PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN ISU KHUSUS LAINNYA
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak‐hak Masyarakat
Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Tata Ruang Laut
Tersedia dokumen teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil (RZWP3K) pada 12 Gugus Pulau sampai dengan tahun 2016, sebagai Dokumen Teknis untuk di jadikan Materi Penyusunan PERDA RZWP3K Provinsi dan bahan lampiran PERDA
Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut
Tersedia RANPERDA, Naskah Akademik, dan Dokumen Teknis RZWP3K Provinsi Maluku pada tahun 2016
Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor
Pengesahan RANPERDA RZWP3K pada tahun 2017, sehingga menjadi dasar Pengalokasian ruang WP3K untuk berbagai sektor.
Lanjutan.....
Pengintegrasian Perencanaan Pengelolaan WP3K (RSWPK/RZWP3K/ RPWP3K/RAPWP3K), dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan (RPJMD/RPJPD), dan Perencanaan Anggaran
Terselesaikannya Perda RZWP3K Provinsi pada akhir tahun 2017, sebagai dasar / acuan dalam perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau‐Pulau Kecil termasuk perencanaan Anggaran, disamping telah di tetapkannya Perda No.10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan WP3K
TERSEDIA
PERDA No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan WP3K dan perlu direvieuw untuk disesuaikan dengan kondisi dan regulasi terkini. Dokumen Teknis RZWP3K untuk 7 Gugus Pulau (GP Buru, GP Banda, GP Ambon dan PP. Lease, GP Seram Timur, GPDalam Proses (Lampiran PERDA) Kep. Kei, GP Kep. Aru, • dan RZWP3K Kab. Pandeglang GP Tanimbar GP Kep. Terselatan) • •
DALAM PROSES
RZWP3K Kota Cilegon RZWP3K Kab. Tangerang
Penyusunan Dokumen Teknis RZWP3K untuk 5 Gugus Pulau (GP Seram Barat, GP Seram Utara, GP Seram Selatan, GP.Kep Aru dan GP Kep. Babar) Ranperda RZWP3K Provinsi Maluku
Lanjutan.....
Dampak Belum Tersedianya PERDA RZWP3K Provinsi Maluku
Sampai dengan 2014 Kegiatan Penambangan Pasir, Rekomendasi dan Surat Izin dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Kegiatan Reklamasi Pantai, Surat Izin dan rekomendasi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Kegiatan Pemanfaatan Pulau‐Pulau Kecil belum pernah dikeluarkan Rekomendasi dan Perizinannya.
Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Belum Dapat Mengeluarkan Rekomendasi dan Perizinan Penambangan Pasir yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM‐PTSP) Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Belum Dapat Mengeluarkan Rekomendasi dan Perizinan Reklamasi Pantai yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM‐PTSP) Provinsi Maluku.
Permasalahan
Upaya Penyelesaian
Instansi Terkait
Dokumen Teknis RZWP3K Provinsi Maluku Berbasis Gugus Pulau belum seluruhnya tersusun
Penyelesaian Penyusunan Dokumen Teknis RZWP3K 3 Gugus Pulau yang tersisa dan 1 Dokumen Teknis RZWP3K Provinsi Maluku akan dianggarkan pada Tahun 2016
DKP Provinsi, Bappeda Provinsi, BPPKAD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Belum seluruh instansi terkait memahami pentingnya RZWP3K sebagai dokumen acuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil sebagai Instrumen Perizinan (Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan)
Mengoptimalkan Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014
KKP RI, DKP Provinsi, Bappeda Provinsi, Bapedal Provinsi, BPM‐PTSP Provinsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
PETA MALUKU DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU‐PULAU KECIL (RZWP3K)
III II I
IV
V
PERDA No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku
VII
VI VIII IX XII
X XI
1. GP. Buru 2. GP. Seram Bagian Barat 3. GP. Seram Utara 4. GP. Seram Bagian Timur 5. GP. Seram Bagian Selatan 6. GP. Banda 7. GP. Ambon & PP Lease 8. GP. Kei 9. GP. Aru 10.GP. Tanimbar 11.GP. Babar 12.GP. Kep. Terselatan
Keterangan : :
Telah Selesai Pennyusunan Dokumen RZWP3K
:
Sementara Pennyusunan Dokumen RZWP3K
:
Belum Selesai Pennyusunan Dokumen RZWP3K
Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan di Provinsi Maluku
Review dilakukan terhadap sistem tata laksana perizinan di Maluku melaui PERGUB sambil menunggunya PERDA dengan mengacu pada UU No. 31 / 2004 tentang Perikanan Jo UU No. 45 / 2009
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinann sosial/hibah/subsidi
Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik diakhir Tahun 2015
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Pelaksanaan SOP perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2016
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Tersedianya proses Pelayanan Prima Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017
REKAPITULASI PERIZINAN PERIKANAN YANG DIKELUARKAN OLEH BPM‐PTSP TAHUN 2009 – 2015*) J U M L A H P E M O H O N NO TAHUN IUP TANGKAP B
PU
P
Total
IUP PHP
SPI
JUMLAH PERUSAHAAN ƩJP (3 SIKPI SPPR s/d 11)
PT
PD
PL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
86
30
3
0
2
2
42
49
117
16
0
2
3
85
137
12
0
4
2
76
95
11
0
2
9
53
100
12
0
2
7
66
87
118
14
1
3
9
61
88
67
5
0
0
4
40
49
664
73
1
15
36
423
548
2
3
4
1
2009
17
32
0
0
4
53
3
30
0
0
2
2010
34
68
0
0
19 121
0
108
10
2
3
2011
33
50
2
0
3
88
1
130
8
2
4
2012
30
26
2
1
9
68
0
79
16
2
5
2013
29
40
0
3
10
82
0
89
11
3
6
2014
27
31
1
14
5
78
1
105
13
3
7
2015
14
20
0
3
7
44
0
54
13
0
184 267
5
21
57 534
5
595
71
12
229 217 144 168 169 95 1013
Keterangan : IUP TANGKAP IUP PHP SPI SIKPI SPPR *)
: : : : : :
∑JP (14 CV/Fa KOPERASI PERORANGAN s/d 18)
PR
1
J U M L A H
JUMLAH KAPAL (Buah)
Izin Usaha Perikanan Tangkap Izin Usaha Perikanan Pengulahan Hasil Perikanan Surat Izin Penangkapan Ikan Surat Izin Kapal Pengankut Ikan Surat Perpanjangan Pemasangan Rumpon Sampai Bulan April 2015
B PU P PR PL
: : : : :
Baru Pendaftaran Ulang Perpanjangan Perubahan Perluasan
106 94 75
Perkembangan Jumlah Perusahaan Perikanan yang melaksanakan aktivitas di Provinsi Maluku selama Tahun 2009 – 2015*) 90 80 70
Jumlah
60
Perorangan
50
PT 40 30
Koperasi
20
CV/Fa
10
PD 0
2009
2010
*) sampai dengan Bulan April 2015
2011
2012
2013
2014
2015
BAGAN ALUR PENGURUSAN PERIZINAN PADA BPM‐PTSP PROVINSI MALUKU PEMOHON MENCARI INFORMASI
MENGISI FORMULIR DAN MELENGKAPI PERSYA RATAN
FRONT DESK
FRONT OFFICE
BACK OFFICE EDIT STATUS DATA HASIL VALIDASI DOKUMEN PEROHONAN PERIZINAN
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN
MEMBERIKAN INFORMASI / PERIZINAN MENERIMA BERKAS PERMOHONAN
TIDAK
PROSES PENERBITAN IZIN
LENGKAP
TIM TEKNIS (Bila Dibutuhkan) TIM TEKNIS
KEPALA BPM‐PTSP PENANDA TANGANAN PERIZINAN / PENOLAKAN
PENGKAJIAN TEKNIS DAN ATAU PEMERIKSAAN LAPANGAN
YA PENGEMBALIAN BERKAS
MENERIMA INFORMASI PERIZINAN SELESAI / PENOLAKAN
REGISTRASI/ INPUT DATA AWAL / HEADER
KAJIAN TEKNIS DAN ATAU PEMERIKSAAN BERKAS
VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS PEMOHON
PENERBITAN DOKUMEN PERIZINAN / KEPUTUSAN PENOLAKAN
TIDAK
DOKUMEN PERIZINAN / PENOLAKAN
MEMBUBUHI CAP KANTOR MENGAGENDAKAN MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PEMOHON MENYIAPKAN TANDA TERIMA
MEMENUHI SYARAT
LAPORAN BAP KAJIAN TEKNIS
YA
VALID
MENERIMA DOKUMEN IZIN
DASAR : Keputusan Gubernur Maluku No. 303 Tahun 2014 tentang Penetapan SOP PPTSP pada BPMD Provinsi Maluku
Permasalahan Implementasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan perizinan Kabupaten/Kota telah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi sehingga menyulitkan pengurusan perizinan pelaku usaha karena masalah rentang kendali
Upaya Penyelesaian Perlu diterbitkan PERGUB sambil menunggunya PERDA untuk mengakomodir implementasi pelimpahan kewenangan akibat UU No.23 Tahun 2014
Instansi Terkait DKP Provinsi, BKD Provinsi, BPPKAD Provinsi, BPM‐PTSP Provinsi, Biro Organisasi Setda Provinsi dan DPRD
Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban Pelaku Usaha Perikanan (PT, PD, CV/Fa, Koperasi, Perorangan Skala Besar yang bergerak di bidang usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan) pada akhir Tahun 2015, (Biaya Perizinan, Biaya Mitigasi, kewajiban menjaga Kualitas Lingkungan)
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Tercapainya jumlah para pihak yang telah melaksanakan kewajiban yang sudah harus terlaksana pada Tahun 2016
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Termotivasinya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan melalui sosialisasi atas ketentuan yang berlaku
Lanjutan.....
Memantau pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya pemantauan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada tahun berjalan
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya evaluasi kewajiban Pelaku Usaha Perikanan diakhir tahun berjalan
Mengambil langkah‐ langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Dipenuhinya semua kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada setiap tahun berjalan
Permasalahan
Upaya Penyelesaian
Instansi Terkait
Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi usaha.
Perlu dilakukannya Sosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial pelaku usaha terkait pelestarian lingkungan salah satunya sesuai PERMEN KP No.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau‐Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
DKP Provinsi, Bakorluh, Dis Kominfo Provinsi, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
Belum tegasnya penegakan sanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha perikanan
Perlu penegakan hukum atas pelanggaran atau ketidaktaatan pelaku usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku
DKP Provinsi dan Kabupaten Kota, BAKORKAMLA, Polair, TNI AL, PPNS
Identifikasi hak‐hak masyarakat yang ada di Laut
Merumuskan langkah‐langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐ hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang‐ undangan yang berlaku
Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin oleh Undang‐Undang atau Peraturan Daerah Setempat pada akhir Tahun 2015 (Hak atas akses sempadan pantai, hak nelayan/pembudidaya ikan kecil, hak masyarakat adat)
Tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan, misalnya PERDA Kota Tual No.4 Tahun 2013 tentang sasi (Hawear)
Lanjutan.....
Melakukan sosialiasi/edukasi/ kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat
Tercapainya informasi tentang hak‐hak masyarakat melalui media cetak dan elektronik
Pemenuhan hak‐hak masyarakat
Terlaksananya hak‐hak masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak‐hak masyarakat
Terjaminnya hak‐hak masyarakat
Permasalahan
Upaya Penyelesaian
Instansi Terkait
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak‐hak yang wajib dilindungi
Perlu dilakukannya Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan Hak‐hak masyarakat di laut salah satunya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 61
DKP Provinsi, Bakorluh, Dis Kominfo, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
Belum maksimalnya implementasi regulasi terkait perlindungan hak‐ hak masyarakat di laut
Perlu memaksimalkan implementasi regulasi
DKP Provinsi, Instansi Pengawasan, Satker PSDKP, Pemerintah Kabupaten/Kota
1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
Kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional; Kondisi geografis Maluku yang didominasi oleh laut membutuhkan penganggaran khusus untuk sektor Kelautan dan Perikanan; Mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk penanganan dan pengendalian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing; Adanya degradasi lingkungan dan sumberdaya Ikan serta konflik pemanfaatan ruang WP3K akibat belum dilaksanakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil berbasis RZWP3K; Tingginya angka kemiskinan pada nelayan lokal; Keterbatasan Sarana, Prasarana dan Aparat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Kapal Pengawas Perikanan, PPNS, Alat Komunikasi); Percepatan implementasi Undang‐Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah;
