Oleh: Hirman Purwanasuma, S.H.
Tidak mudah memahami putusan hakim, perlu keterampilan, ketelitian, kecermatan, pengetahuan hukum dan kemampuan linguistik. Putusan hakim biasanya tebal. Apa tidak bisa dipadatkan? Ada putusan PA Jakarta Timur dalam perkara perceraian dan hak asuh anak tebalnya 130 halaman. Ada putusan yang syarat dengan uraian tentang dalil penggugat, eksepsi, jawaban, replik, duplik, daftar surat bukti, keterangan saksi. Sayang pertimbangan hukumnya onvoldoende.
Laporan masyarakat kepada KY umumnya memuat dugaan pelanggaran terhadap prinsip 8 dan 10 KE dan PPH. Hakim dituding tidak menegakkan hukum dan keadilan. KY menaruh perhatian terhadap masalah ini karena berkaitan dengan kewajiban hakim untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat bahwa hakim itu akan selalu menegakkan keadilan (prinsip 8). Dalam prinsip 10 diatur tentang tekad hakim untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
Judul
Nomor Perkara Irah-irah Pembukaan Identitas Pihak
Entry Point Pengadilan Negeri tsb, Membaca: 1. Penetapan Penunjukan Hakim 2. Surat dalam Berkas Mendengar: 1. Pihak 2. Saksi
Memperhatikan: Bukti-bukti Duduk Perkara -Surat gugatan; lengkap; HIR 148
- Laporan Mediasi ; Pada Pokoknya - Jawaban; lengkap -Replik-Duplik; Pada Pokoknya - Bukti Surat, Identitas surat dan tanda. - Saksi/Ahli, Identitas, sumpah.
- Pemeriksaan setempat
- CB/RB/MB - Putusan Sela Provisi (Amar) - Kedua pihak mohon putusan (BOLD)
PERTIMBANGAN HUKUM (UU No. 48/2009 “Motiveren Civiele
Vonnisen”)
Ringkasan Pokok Masalah Dalil yang diakui Dalil yang dibantah Beban Pembuktian Analisis Hukum yang Diterapkan Argumentasi yang Objektif dan Rasional Kesimpulan (Majelis) Hakim Ketentuan Hukum/Peraturan perundang-undangan yang jadi acuan.
Saran: Hindarkan adanya pengulangan dalil gugatan atau jawaban dalil gugatan, dalil eksepsi dan dalil jawaban, setelah dimuat secara lengkap sesuai teks asli dalam bagian duduk perkara maka dalam pertimbangan yang intinya saja. Amar Penutup Musyawarah siapa hadir Ucapan siapa hadir Perubahan susunan majelis tidak dimuat disini, tapi pada entry point
Mengawasi perilaku hakim berdasarkan KEPPH (UU No. 48 Th. 2009, Ps. 40) Perilaku Hakim: -Perilaku Murni -Perilaku Yudisial Dalam Sidang: 1. Baca Buku, Telepon, dan tidur; 2. Ucapan dan sikap seorang pelaksana kekuasaan kehakiman Dalam penyusunan putusan sepanjang mengenai hukum acara. Mengenai hasil pembuktian atau penilaian terhadap pembuktian dan penerapan hukum materilnya bukan kewenangan KY.
Dalam perkara tentang perceraian dan hak asuh anak, hakim menetapkan hak asuh anak ada pada ayah. Majelis mempertimbangkan semua sisi baik si ayah tetapi tidak mempertimbangkan sisi buruk dari si ibu. Hakim memihak Dalam sebuah perkara tentang jual beli tanah. Pemilik menjual tanah dan rumahnya kepada dua orang. Pembeli pertama menggugat pembeli kedua. Hakim menyatakan pembeli kedua adalah pembeli beritikad baik sehingga harus dilindungi. Hakim lupa bahwa pembeli kedua tidak menggunakan rekonvensi. Hakim tidak profesional dan memihak.
Dalam sebuah perkara tanah dan bangunan di Bali. Pemilik tanah dan bangunan adalah orang-orang yang tinggal di Singapura. Akan tetapi SHM tanah itu terbit atas nama seorang Indonesia. Orang Indonesia ini menjual tanah dan bangunan a quo kepada sesama orang Indonesia. Si penjual mengaku SHM ada di safe Dopisit orang Singapura. Hakim mempertimbangkan, “UUPA tidak mengenal nomi nee”. Berikutnya hakim mempertimbangkan “dengan memperhatikan rasa keadilan” maka keberadaan T di atas tanah sengketa harus dilindungi oleh hukum. Amar putusan memang hakim membuat pertimbangan yang kontradiktif, tidak profesional.
Dalam perkara onrecht matig overheidsdaad, hakim tidak berani memutus verstek setelah 5 kali panggilan tergugat tidak hadir. Hakim tidak ada mempertimbangkan bahwa panggilan-panggilan itu tidak sah. Hakim bahkan meminta penggugat untuk mengajukan pembuktian. Setelah persidangan berjalan 6 bulan lebih sedikit penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi serta ahli, Hakim memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Alasan majelis, perbuatan penguasa yang melanggar hukum itu berda dalam ranah tata usaha negara sehingga seharusnya gugatan diajukan di Peratun. Majelis lupa bahwa kewenangan Peratun sebatas pada penetapan TUN/beschiking yang berdimensi, konkrit, individual dan final. Hakim diduga memihak, tidak profesional dan menyampingkan asas sederhana, cepat, biaya terjangkau.
Seorang Terdakwa dihukum oleh hakim pidana karena pemalsuan SHM terlampir dalam berkas. Dua tahun kemudia, ketika perkara a quo dalam pemeriksaan kasasi, Terdakwa ajukan permohonan (perkara voulenter) agar hakim memerintahkan SHM yang terlampir dalam berkas diserahkan kepada Pemohon (terhukum, belum BHT). Hakim mengabulkan. SHM oleh pengadilan diserahkan. Oleh Terhukum, SHM digunakan untuk mencairkan uang ganti rugi tanah dalam SHM itu yang dikonsinyasikan oleh Pemda di Pengadilan senilai 6 M Rupiah. Hakim mempunyai kewenangan dalam perkara volunter (Baca Buku II, Perdata Umum, Hal. 45,46,47) tidak profesional dan mengabaikan hukum acara.
Hakim diminta untuk meneliti putusan dan membaca dengan cermat: Penulisan Pasal. Didakwa Ps. 263 diputus dengan Ps. 266. Penulisan jumlah uang dengan angka. Penulisan jumlah uang dengan kalimat/terbilang Nama dan jenis kelamin dalam perkara pidana Nomor perkara: Suminta Tobing dan Susno Duadji. (Kutipan dalam Bahasa Asing)
Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua
