24/08/2012
MTKP JATIM dan SERTIFIKASI AHLI GIZI Oleh :
ANDRIYANTO, SH, MKes. Sekretaris Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Jawa Timur
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/233/KPTS/013/2008 TENTANG : MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP) JAWA TIMUR PERIODE 2008 - 2012
Jogyakarta, 11 Oktober 2010 2
1
24/08/2012
DASAR (KONSIDERAN)
DASAR (MENGINGAT)
bahwa sebagai upaya meningkatkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
profesionalisme pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing tenaga kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, serta memberikan perlindungan kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan kesehatan, perlu dilakukan registrasi dan sertifikasi kepada tenaga kesehatan ;
tentang Kesehatan ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/23/KPTS/013/2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 3
4
2
24/08/2012
Bagi Ahli Gizi KepMenKes nomor
:1306/Menkes/SK/XII/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis KepMenKes nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi Kepmenkes tentang Ijin Praktik Ahli Gizi (masih dalam pembahasan tahap draft final di Biro Hukor Kemenkes RI)
Landasan Hukum
Sistem Kesehatan Nasional (Kepmenkes No. 131 Th. 2004), menyebutkan : “Kebutuhan baik jenis, jumlah mupun kualifikasi tenaga kesehatan dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan masukan dari Majelis Tenaga Kesehatan yang dibentuk di pusat dan propinsi”. Majelis Tenaga Kesehatan adalah badan otonom yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan di pusat serta oleh Gubernur di Propinsi dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil berbagai pihak terkait, termasuk wakil konsumen dan tokoh masyarakat. 6
3
24/08/2012
KEDUDUKAN MTKP
Landasan Hukum
Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi Jawa
2. Sistem Kesehatan Propinsi (Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/23/KPTS/ 013/2007), menyebutkan : “Kebutuhan SDM Kesehatan, baik jenis, jumlah maupun kualifikasi dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan masukan dari Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP) yang merupakan badan yang mempunyai sifat otonom, non struktural dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur”. (Bab IV, Huruf E).
Timur yang selanjutnya disingkat MTKP Jatim adalah Lembaga Negara Tingkat Propinsi Non Struktural, bersifat independen, koordinatif dan advokatif, diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur ; MTKP Jatim berkedudukan di ibu kota Propinsi Jawa Timur. 8
7
4
24/08/2012
KEWENANGAN MTKP JATIM
KEWENANGAN MTKP JATIM
a. Mengatur sertifikasi tenaga kesehatan ; b. Membina, mengawasi dan mengendalikan tenaga kesehatan dan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan ; c. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ; d. Memberikan advokasi non litigasi dan etik bagi tenaga kesehatan ;
e. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur tentang perencanaan tenaga kesehatan dalam hal kebutuhan baik jenis, jumlah maupun kualifikasi tenaga kesehatan ; f. Menetapkan pedoman organisasi dan tatalaksana kerja serta Divisi dan Komite Profesi MTKP Jawa Timur beserta rincian tugas-tugas ; g. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dalam penerbitan dan pencabutan ijin tenaga kesehatan.
9
10
5
24/08/2012
VISI MTKP JATIM
MISI MTKP JATIM
HAK MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS TERPENUHI
11
1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas ; 2. Menciptakan tenaga kesehatan yang mempunyai
kompetensi handal ; 3. Menciptakan hubungan yang kondusif dan bersinergi antara lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan, penggina tenaga kesehatan, organisasi profesi kesehatan dan dinas kesehatan ; 4. Memberikan advokasi hukum dan etik bagi tenaga kesehatan. 12
6
24/08/2012
STRUKTUR ORGANISASI MTKP JATIM
STRATEGI MTKP JATIM
KETUA MTKP
1. Menggalang kerja sama dengan lembaga
ANGGOTA MTKP
Pemerintah dan non Pemerintah yang terkait ; 2. Sosialisasi pada tenaga kesehatan ; 3. Legalisasi tanaga kesehatan ; 4. Bimbingan, pengawasan dan pengendalian berjenjang dan berkelanjutan.
DIVISI
KOMITE PROFESI
MTKP
MTKP
KESEKRETARIATAN 13
14
7
24/08/2012
DIVISI MTKP JATIM PERIODE 2008 - 2012
DIVISI I (SERTIFIKASI)
Divisi MTKP Jatim terdiri atas :
Divisi I : Sertifikasi dan pengukuran kompetensi Divisi II : Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatan Divisi III : Advokasi non litigasi dan etik tenaga kesehatan
Anggota Divisi MTKP Jatim atas usulan Organisasi Profesi atau stake holder, ditentukan oleh MTKP Jatim dan pengangkatannya melalui Surat Keputusan Ketua MTKP. Masa jabatan Anggota Divisi MTKP Jatim adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
Penyusunan Soal Pelatihan Asesor Pelatihan/Diklat fungsional bekerja sama dengan dinkes dan profesi Pendidikan Profesi Berkelanjutan
15
16
8
24/08/2012
DIVISI III
DIVISI II (BINWASDAL) Interaksi dengan MTKI / Puspronakes Depkes RI Lokakarya/ Seminar dengan institusi pendidikan / asosiasi. Dialog interaktif di web site tentang permasalahan nakes.
Sosialisasi permasalahan-permasalahn hukum dan etik tenaga kesehatan. Advokasi ke stake holder tentang persoalan nakes. Seminar / lokakarya tentang hukum kesehatan, dsb.
17
18
9
24/08/2012
1. 2. 3. 4.
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
KOMITE PROFESI Inventarisasi permasalahanpermasalahan profesi. Sosialisasi dan advokasi persoalan-persoalan . Evaluasi hasil uji kompetensi. Diklat uji kompetensi
Pelaksanaan Uji Kompetensi yang pernah dan akan dilaksanakan adalah : 1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Sanitarian 4. Ahli Gizi 5. Radiografer 6. Ahli Elektro Medis 7. Perawat Gizi 8. Laboratoris 9. Akupunkturis 10. Refraksionis 11. Fisiotherapis 12. Ahli Rekam Medik melalui uji tulis 100 soal (meliputi aspek KAP) yang dibuat oleh tim penyusun soal / Asesor dari profesi masing-masing yg dijaga kerahasiaannya. 20
19
10
24/08/2012
EVALUASI KOMPETENSI PERAWAT & BIDAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
(Australian Catholic University)
Ujian tulis, Penugasan tertulis Studi kasus dan presentasi Perawatan pasien dibawah supervisi “Competency-based evaluation of practice” “Reflective journaling” OSCA Presentasi dalam seminar Presentasi grup Catatan praktek klinik Edukasi ibu melahirkan sebelum pulang Debat
TUJUAN SERTIFIKASI (Uji Kompetensi) MEMBERIKAN PENGAKUAN TERHADAP KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
11
24/08/2012
JENIS SOAL UJI KOMPETENSI
UJI KOMPETENSI
SUATU PROSES UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN ( PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP ) SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN (UU SISDIKNAS 20/2003)
Bentuk Soal Uji Kompetensi bagi Profesi di Jatim (termasuk Ahli Gizi) adalah Uji Tulis yang sebagian besar bentuk soal kasus yang mencakup ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Soal dibuat oleh Tim Asesor Profesi yang telah ‘disumpah’, karantina selama 3 hari di tempat yang telah ditentukan dan dijamin kerahasiaannya.
12
24/08/2012
ASESOR
Contoh Soal Uji Kompetensi MTKP Jatim bagi Ahli Gizi di Jawa Timur
MTKP Jatim telah bekerja sama dengan BNSP melaksanakan pelatihan Asesor Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 3 angkatan (99 Asesor). Khusus Asesor profesi Ahli Gizi ditambah hasil pelatihan Asesor dengan biaya dari Badan Diklat Prov Jatim, sehingga jumlah Asesor profesi Ahli Gizi di Jawa Timur sebanyak 25 Asesor yang telah mendapat sertifikat BNSP.
13
24/08/2012
Persyaratan Mengikuti Uji Kompetensi Ahli Gizi
Foto copy Ijazah D3 gizi/S1 gizi-RD Pas foto 3 X 4 dua lembar Membayar biaya uji kompetensi Syarat lain yang ditetapkan PERSAGI.
Biaya Uji Kompetensi
Biaya Rp 100.000,- dengan rincian berdasarkan SK Ketua MTKP Jatim Biaya dapat dinaikkan untuk kepentingan profesi sampai maksimal Rp 120.000,Pendaftaran Profesi Ahli Gizi di Sekretariat DPD PERSAGI Jatim dengan menunjukkan KTA PERSAGI (Bagi yang belum punya bisa langsung mengurus dengan biaya Rp 20.000,-)
14
24/08/2012
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keperawatan dan Kebidanan sejak hadirnya MTKP Jatim sebanyak 9 Angkatan (dengan 9 soal yang berbeda). Bagi Profesi Ahli Gizi telah dilaksanakan 3 angkatan dan masih menyisakan tiga bendel soal (disimpan di safe deposit box salah satu Bank di Surabaya) Uji Kompetensi dilaksanakan juga di rayon Kabupaten/Kota seperti : Malang, Kediri, Madiun, Jember, Ponorogo, dll. 29
KELULUSAN
Penentuan Kelulusan berdasarkan rapat komite profesi dan MTKP, berdasar normatif atau patokan tergantung masing-masing profesi. PERSAGI Jatim berdasarkan normatif (batas kelulusan di atas rata-rata – 1 SD). Rata-rata ketidaklulusan selama ini masih sekitar 15 – 20%. Bagi yang belum Lulus (Belum Kompeten) akan mengulang uji kompetensi periode mendatang, bila sampai 3 kali BK, maka akan dilakukan pembinaan/diklat oleh OP 30
15
24/08/2012
TANDA KELULUSAN UJI KOMPETENSI
Bagi Profesi Ahli Gizi yang belum mempunyai dasar hukum, dalam bentuk Kep/Permenkes tentang Ijin Praktik Ahli Gizi, dasar kelulusannya hanya diterbitkan Sertifikat Kompetensi.
CONTOH SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI YANG DIKELUARKAN MTKP JATIM
16
24/08/2012
SERTIFIKAT KOMPETENSI Adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktek / pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
PERMASALAHAN
(UU SISDIKNAS No. 20/2003)
Sistem Pendaftaran, persyaratan, perorangan dan kolektif. Sistem Ujian, tulis, tempat ujian, pengawas. Sistem koreksi, komputerisasi. Sistem pengumuman, via papan pengumuman, telepon, sms dan web site : mtkp-jatim.org Sistem pembagian sertifikat, kualitas sertifikat, kesalahan cetak, dll. Penerbitan Surat Ijin. Permasalahan lain, misalnya : tahun kelulusan dan ijin operasional, dll. 34
17
24/08/2012
PEMBIAYAAN MTKP Jatim
Kegiatan Lain & RTL
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Mengaktifkan divisi MTKP lainnya, telah berjalan. Koordinasi dan antisipasi hadirnya MTKI dan Kolegium Profesi non medis.
35
36
18
