Oleh: Ir. Suyatno, MKes
By Office
: Suyatno, Ir. MKes : Dept. of Public Health Nutrition, Faculty of Public Health Diponegoro University, Semarang Contact : 081-22815730 / 024-70251915 Blog : suyatno.blog.undip.ac.id
Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi •
• •
Setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh Adam Smith yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation atau sering disingkat dengan the Wealth of the Nation atau negara kesejahteraan Menurutnya, kesejahteraan dapat dicapai dengan tanpa campur tangan (intervensi) dari pemerintah dan alokasi sumber daya yang ada diserahkan pada mekanisme pasar (market mechanism) atau (invisible hand) Adam Smith ini dikenal dengan Kelompok Klasik. Tradisi dari kaum klasik inilah yang menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi mikro (microeconomics).
2
•
Pada tahun 1930-an berupa depresi besar (great depression) yang melanda dunia melahirkan ekonom baru yaitu John Meynard Keynes dengan bukunya General Theory of Employment, Interest and Money cikal bakal dari teori ekonomi makro.
•
Jika kelompok klasik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap perlu campur tangan dalam kegiatan perekonomian (public goods and services) 3
Klasik
Keynes
a. Tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian
a. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian
b. Kalaupun ada campur tangan pemerintah, maka kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada:
b. Campur tangan ini bertujuan untuk mengatasi penyakit ekonomi yaitu:
1. pertahanan dan keamanan
1. pengangguran
2. hukum dan peradilan
2. pertumbuhan ekonomi
3. penyediaan prasarana umum yang tidak Dapat disediakan oleh swasta
3. inflasi
4
Pengertian Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro Ekonomi Mikro mengupas ilmu ekonomi dari sudut pandang ‘kepentingan unit-unit ekonomi terkecil’ Misalnya membahas : • perilaku rumah tangga konsumen • perilaku rumah tangga produsen • dan perilaku pasar secara individual Ekonomi Makro mengupas perilaku perekonomian sebagai suatu ‘keseluruhan’ (agregat) dan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit-unit individu.
Perbedaan Ekonomi Mikro dengan Ekonomi Makro •
Analisis bersifat bagian-bagian / unit terkecil • Titik berat analisis : » cara mewujudkan efisiensi » cara mencapai kepuasan • Cakupan permasalahan : ∆ teori produksi ∆ biaya produksi ∆ perilaku konsumen ∆ perilaku produsen ∆ struktur pasar ∆ teori konsumsi ∆ teori distribusi ∆ elastisitas ∆ penawaran seorang konsumen ∆ penawaran seorang produsen
• •
Analisis bersifat menyeluruh (agregat) Titik berat analisis : » faktor yg menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara » Masalah-masalah utama perekonomian » Peran pemerintah mengatasi masalah ekonomi • Cakupan permasalahan : ∆ Pendapatan Nasional ∆ pertumbuhan ekonomi ∆ inflasi ∆ kebijakan ekonomi pemerintah ∆ Neraca Pembayaran ∆ pengangguran ∆ Pendapatan per kapita ∆ permintaan seluruh konsumen ∆ penawaran seluruh produsen
BLN
I N V E S T A S I
Investasi di Luar Negeri TA PENYUSU
Produk Domestik Bruto
Produk Domestik Netto
N
Tabungan kotor usaha
Upah Produk Sewa Domestik Dividen Income Paja
k
Pajak
Pajak Netto Pen Pembelian-pembelian oleh pemerintah Konsumsi
Pembayaran hutang K o n s u m7 s i
Tabun gan Perora ngan
Faktor makro ekonomi
Beberapa statistik ekonomi yang penting • Gross Domestic Product (GDP) : ukuran total produksi barang dan jasa dari ekonomi (negara). – GDP yang tumbuh pesat menunjukkan ekonomi yang bertumbuh sehingga penjualan perusahaan bisa meningkat baik untuk saham
• Employment : tingkat pengangguran (unemployment rate) – Unemployment rate yang rendah berarti ekonomi beroperasi pada kapasitas penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi berikutnya bisa menyebabkan inflasi (faktor produksi naik harganya)
9
Beberapa statistik ekonomi yang penting • Inflasi : kenaikan harga yang umum. Inflasi yang tinggi berarti ekonomi mengalami ‘overheating’, sehingga bisa menyebabkan BI menaikkan suku bunga. – Ada trade off antara unemployment dan inflasi
• Suku bunga : suku bunga menurunkan PV dari arus kas yang diterima di masa depan menurunkan nilai saham. – Dampak kenaikan suku bunga paling besar pada perusahaan yang menjual high-priced consumer durables, misal mobil dan rumah yang biasanya didanai dengan kredit.
10
Beberapa statistik ekonomi yang penting • Defisit budget : perbedaan antara belanja dan pendapatan pemerintah. – Budget defisit bisa ditujukan untuk mendorong ekonomi. – Budget defisit yang sangat besar harus ditutup dengan meminjam, sehingga bisa menaikkan suku bunga efek crowding out, yaitu pinjaman pemerintah membatasi pinjaman dari sektor swasta.
• Sentimen : kepercayaan konsumen (consumer confidence). Jika consumer confidence tinggi maka ia lebih mungkin membeli big ticket item (barang-barang mahal, seperti mobil, rumah).
11
Contoh:
ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009 No
RAPBN
1.
Produk Domestik Bruto (triliun)
2.
Dok Tambahan
Kesep. Panggar
Skenario Baru
5.296,3
5.296,3
5.909,4
5.339,3
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,2
6,2
6,3
6,1
3.
Inflasi (%)
6,5
6,5
6,2
7,0
4.
Suku Bunga SBI-3 Bulan (%)
8,5
8,5
8,0
8,5
5.
Nilai Tukar (Rp/US$)
9.100
9.100
9.150
9.300
6.
Harga Minyak (US$/barel)
130,0
100,0
95,0
95,0
7.
Lifting (juta barel per hari)
0,950
0,950
0,950
0,950
8.
Volume Konsumsi BBM bersubsidi (juta kl)
38,9
36,8
36,8
36,8
9.
Volume Konversi Minyak Tanah ke LPG (juta kl)
4,0
4,0
4,0
4,0
12
Contoh:
RINGKASAN APBN 2008-2009 (Triliun Rp) 2008 APBN-P 2008
A. Pendapatan Negara dan Hibah I.
II.
II.
Usulan Perubahan
962.5 959.5 633.8
1,022.6 1,021.6 726.3
1,027.4 1,026.5 734.2
1,032.3 1,031.4 735.2
a.l. PPh Migas 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Migas SDA Migas Laba Pertamina PNBP Lainnya dari DMO Hibah
53.6 282.8 208.2 182.9 16.0 9.2 2.9
62.1 325.7 248.3 219.1 18.6 10.7 3.0
65.7 295.4 233.8 203.1 21.2 9.5 0.9
65.1 292.3 225.4 195.0 21.2 9.2 0.9
66.1 296.1 229.2 198.7 21.2 9.3 0.9
989.5 697.1 290.0 407.0 94.8 234.4 126.8 60.3 9.3 292.4 33.6 179.5
1,023.7 730.1 266.4 463.8 95.5 282.8 147.6 76.0 1.0 293.6 34.2 179.5
1,122.2 818.2 312.6 505.6 110.3 227.2 101.4 60.4 10.0 46.2 303.9 37.1 183.4
1,119.2 802.6 310.9 491.7 109.9 207.8 89.4 52.2 17.3 45.2 305.6 37.1 183.5
1,102.7 793.5 310.6 482.8 103.3 212.0 93.7 53.6 15.0 41.1 306.9 37.7 184.1
-
-
-
11.0 8.7
2.3 -
Belanja Pemerintah Pusat A. Belanja K/L B. Belanja Non K/L a.l Pembayaran Bunga Utang Subsidi a.l i. BBM (Pertamina) ii. Listrik (PLN) Cadangan Risiko Fiskal Tambahan Anggaran Pendidikan Transfer Ke Daerah a.l. - DBH Migas Dana Alokasi Umum
C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) % defisit thd PDB D. Pembiayaan (I + II)
II.
Kesepakatan Panggar
RAPBN
895.0 892.0 609.2
III. Tambahan Belanja a.l Rupiah Murni
I.
Outlook
Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan
B. Belanja Negara I.
2009
Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan dalam negeri 2. Non-perbankan dalam negeri a.l. Surat Berharga Negara (neto) Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) a.l. Pinjaman Program 2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
(94.5)
(61.2)
(99.6)
(91.8)
(70.4)
(2.1) 94.5 107.6 (11.7) 119.3 117.8 (13.1) 48.1 26.4 (61.3)
(1.3) 63.3 78.2 (11.7) 89.9 91.7 (14.9) 47.1 25.3 (62.0)
(1.88) 99.6 110.7 9.8 100.9 112.5 (11.1) 48.5 23.7 (59.6)
(1.73) 91.8 102.2 11.5 90.7 103.5 (10.5) 49.5 23.8 (60.0)
(1.32) 70.4 79.4 16.7 62.8 73.3 (9.1) 51.9 26.2 (61.0)
(0.0)
2.1
(0.0)
-
0.0
13
Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2009 RAPBN Pajak Penghasilan 364.4 - PPh Migas 65.7 - PPh Non-Migas 298.7 Pajak pertambahan nilai 245.4 Pajak bumi dan bangunan 28.9 BPHTB 7.3 Pajak lainnya 4.3 Total 650.3
Kesepakatan Panggar 365.7 65.1 300.7 249.5 28.9 7.8 4.3 656.2
Usulan Perubahan 366.8 66.1 300.7 249.5 28.9 7.8 4.3 657.3
Amandemen UU Perpajakan (UU PPh, UU PPN, dan perubahan
Penghasilan Tidak Kena Pajak) Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan Fasilitas PPh untuk Investasi Modal pada Sektor Bisnis Tertentu dan/atau Daerah Tertentu.
14
Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2009 RAPBN Cukai Bea masuk Bea Keluar Total
47.5 19.2 9.3 76.0
Kesepakatan Panggar 49.5 19.2 9.3 78.0
Usulan perubahan 49.5 19.2 9.3 78.0
Reformasi birokrasi dan penyempurnaan organisasi dengan pembentukan kantor modern cukai (kantor pelayanan madya cukai) di Malang, Kediri dan Kudus Jalur prioritas dan jalur MITA Pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan Pemberian fasilitas keringanan dan pembebasan di bidang impor Implementasi INSW tahap III dan Asean Single Window (ASW)
15
Kebijakan PNBP 2009 RAPBN a. Penerimaan SDA i. SDA Migas - Minyak bumi - Gas Bumi ii. Non Migas - Pertambangan umum - Kehutanan - Perikanan b. Bagian Laba BUMN i. Pertamina ii. Non Pertamina c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU Total
212,6 203,1 159,3 43,7 9,5 7,0 2,4 0,2 33,0 21,2 11,8 44,0 5,8 295,4
Kesepakatan Usulan Panggar Baru 206,4 210,0 195,0 198,7 150,5 153,2 44,5 45,4 11,4 11,4 8,7 8,7 2,5 2,5 0,2 0,2 33,0 33,0 21,2 21,2 11,8 11,8 47,4 47,6 5,4 5,4 292,3 296,1
Penerimaan Migas
Peningkatan koordinasi di antara pembuat keputusan terkait Migas (Departemen Keuangan, Dep. ESDM, BP Migas)
Penerimaan NonMigas
Peningkatan produksi pertambangan (antara lain batubara dan timah) Review Draft Peraturan di bidang Investasi dan Kontrak terkait sumber daya energi dan mineral. Revitalisasi sektor kehutanan, terutama industri kehutanan Rehabilitasi dan Konversi Hutan Memperketat pengumpulan PNBP pada K/L Implementasi Pay out Ratio di BUMN
1616
KEBIJAKAN UMUM BELANJA NEGARA, 2009
Mendukung Prioritas RKP 2009: Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.
Mendukung sasaran Pembangunan tahun 2009, yaitu : Kenaikan pertumbuhan ekonomi (6,0% - 6,4%) Pengurangan Kemiskinan (12% -14%) Pengurangan Pengangguran (7,0% - 8,0%)
17
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Adam Smith : Kegagalan Invisible Hand In Efficiency Monopoli Externalities Public Goods
Intervensi Pemerintah
Contoh-contoh •
Hukum & peraturan anti monopoli, anti polusi,dst
Pertahanan, RS, Listrik,air,dst
Intervensi Pasar Subsidi
Dilengkapi oleh pemikiran2 lanjut ( John Maynard Keyness, dst ) In Equality Ketidakadilan pendapatan & kesejahteraan Instability Inflasi Pengangguran Pertumbuhan lambat
Program2
bantuan sosial Pajak progresif terhadap pendapatan & kemewahan
Redistribusi Income Menstabilkan lwat policy2 makro ekonomi
18
Kebijakan moneter ( jumlah uang beredar, tingkat bunga ) Kebijakan Fiskal ( pajak, program pengeluaran pemerintah)
PERLUNYA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Kegagalan Invisible Hand In Efficiency Monopoli Externalities Public Goods In Equality Ketidakadilan pendapatan & kesejahteraan Instability Inflasi Pengangguran Pertumbuhan lambat
Intervensi Pemerintah
Contoh-contoh •
Hukum & peraturan anti monopoli, anti polusi,dst
Pertahanan, RS, Listrik,air,dst
Intervensi Pasar Subsidi
Program2
bantuan sosial Pajak progresif terhadap pendapatan & kemewahan
Redistribusi Income Menstabilkan lewat policy2 makro ekonomi
Kebijakan moneter ( jumlah uang beredar, tingkat bunga ) Kebijakan Fiskal ( pajak, program pengeluaran pemerintah)
Program2 keberpihakan pem. pd gol. Ekonomi lemah
Pencabutan subsidi minyak tanah & penggantiannya menjadi kompor LPG 19
Tujuan Ekonomi Makro 1.
Output
1.
Besarnya Kecepatan Tumbuhnya
2. Employment
Instrument Ekonomi Makro
Pengendalian jumlah uang beredar. Khususnya yang berkaitan dengan tingkat bunga bank
3. Foreign Economics
4. Foreign Balance
Pengeluaran Pemerintah Perpajakan
2. Kebijaksanaan Moneter
Penyerapan tenaga kerja >> Pengangguran <<<
3. Kestabilan Harga
Kebijaksanaan Fiskal
Trade Policies Exchange Rate Intervention
4. Income Policies
Keseimbangan Ekspor impor Kestabilan nilai tukar mata uang (asing)
20
Tingkat upah
PH
Masalah Makro yang dihadapi Pemerintah (Indonesia)
PENGANGGURAN • Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah klasik • Di satu sisi kelebihan angkatan kerja dan di sisi lain kesulitan mencari tenaga kerja yang trampil dan produktif • Pengangguran menjadi beban tenaga kerja produktif • Bila tingkat ketergantungan semakin besar akan berdampak persoalan sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas. • Tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat dan tingkat kesejahteraan masyarakat turun.
INFLASI (Menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing) Pengendalian inflasi penting agar tidak tinggi dan dalam kondisi stabil Inflasi yang tinggi berdampak :
•
Pendapatan Riil masy. terus turun sehingga standar hidup turun
Inflasi yang tidak stabil berdampak : • Kondisi yang tidak pasti (uncertainty) bagi dunia usaha dalam mengambil keputusan. Pengalaman menunjukkan inflasi yang tidak stabil mengakibatkan masy. kesulitan dlm berkonsumsi, berinvestasi, dan berproduksi. Akibat selanjutnya ‘menurunkan pertumbuhan ekonomi’ Jika tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dari negara lain, dampaknya: • Tingkat suku bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif dan memberikan tekanan pada nilai mata uang dalam negeri
Inflasi • adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). • merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. • Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. • Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.
Inflasi ada tiga golongan, yaitu • Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun • inflasi sedang antara 10%—30% setahun; • inflasi berat antara 30%—100% setahun; • hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun
Inflasi dapat disebabkan oleh: 1. Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation): – terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. – Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. – Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat.
2. Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation): – terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produkproduk (output) yang dihasilkan ikut naik
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL (NPI) Yang menjadi sorotan dalam NPI adalah ‘Neraca Transaksi Berjalan’ (current account), yaitu merupakan gabungan antara Neraca Perdagangan (ekspor – impor) dan Neraca Jasa yang mencakup jasa faktor produksi dan jasa non faktor produksi
Neraca Pembayaran dapt DEFISIT jika ? Neraca Pembayaran dapat SURPLUS jika ?
KURS ( Nilai Tukar Mata Uang ) Seperti halnya inflasi, kestabilan kurs sangat penting Jika kurs tidak stabil akan mengganggu roda perekonomian negara, hal ini dikarenakan pelaku ekonomi kesulitan dalam mengambil keputusan ekonominya. Coba ingat peristiwa krismon (krisis moneter) tahun 1997 Th 1997 -> US $ 1 = Rp4.650,- => US $ 1 = Rp8.025,Th 1998 -> US $ 1 = Rp7.100,- => US $ 1 = Rp9.595,Th 2001 -> US $ 1 = Rp10.400,Th 2009 -> US $ 1 = Rp 11.000,Coba hitung: jika pada tahun 1997 perusahaan mempunyai hutang US $ 100.000 yang jatuh tempo tahun 2009, berapa rupiah yang harus dia bayarkan? Dan hitung selisihnya.
Sistem Nilai Tukar 1. Sistem nilai tukar dari mengambang terkendali (managed floating) 2. Sistem mengambang bebas (free floating) 3. Sistem nilai tukar tetap (fix rate) • Sistem free floating rawan dengan berita dan spekulan. Rupiah pun sempat berada di posisi 15.000 per satu dolar AS. • sistem nilai tukar yang mengambang rawan akan spekulasi dan membutuhkan intervensi otoritas moneter untuk menstabilkan rupiah yang tentu saja menggunakan devisa. • Namun demikian, sistem nilai tukar mengambang pada sisi lain memberi keuntungan terhadap ekspor • Sistem nilai tukar tetap butuh cadangan devisa besar untuk menjaga
Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan (pertumbuhan) PDB (Produk Domestik Bruto) Pemerintah berusaha menciptakan iklim perekonomian yang prospektif untuk memacu pertumbuhan perekonomian, tetapi banyak masalah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal, diantaranya kombinasi produksi yang terbatas. Misalnya ingin menciptakan swa-sembada beras tetapi tidak didukung dengan produksi komoditas pengganti beras, akibatnya selalu kekurangan produksi beras
Perbedaan antara GNP dan GDP •
•
Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu Negara
32
KETIMPANGAN PENDAPATAN Seperti syair lagu
“yang kaya makin kaya…., yang miskin makin miskin …” Tanya kenapa hal ini terjadi ? Sistem distribusi pendapatan dari si kaya kepada si miskin tidak baik. Dengan cara apa pendistribusiannya? Pajak subsidi
Gambar 1.1 Diagram Alir Melingkar Kegiatan Ekonomi (circular flow diagram) Pasar Produk Penerimaan
Pengeluaran
Uang Barang dan Jasa
Perusahaan
Rumah Tangga
Sumberdaya Uang Pendapatan
Pasar Faktor Produksi
Biaya
Halaman 34
Arus Lingkar Penghasilan dan Pengeluaran Dalam perekonomian Penawaran Penerimaan Perusahaan
Permintaan Biaya Hidup
Pasar Produk Uang Barang & Jasa
Rumah Tangga
Perusahaan Tanah, Tenaga Kerja, Modal Uang (Sewa, upah, bunga) Biaya Produksi Permintaan
Pasar Faktor Produksi
Pendapatan Konsumen Penawaran
Arus barang dan Jasa serta Faktor Produksi dari RT ke Perusahaan Menjual Faktor Produksi (1) Memberikan Balas jasa (2)
Rumah Tangga
Perusahaan
Membeli Barang & jasa (3)
Menyerahkan Barang & Jasa (4)
Tabungan
Investasi
Kebijakan Moneter
Pajak Kebijakan Fiskal
Pengeluaran Permintaan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH PEREKONOMIAN
KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN NON-FISKAL & NON-MONETER
Kebijakan moneter dan fiskal • Pengelola ekonomi (Menteri Keuangan dan Bank Indonesia) bisa mempengaruhi ekonomi melalui – Kebijakan fiskal (dilakukan oleh Menkeu) – Kebijakan moneter (dilakukan oleh BI).
38
KEBIJAKAN FISKAL Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan Caranya dengan : menambah atau mengurangi ? PAJAK dan SUBSIDI
Kebijakan fiskal • Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. • Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. • Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. • Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut: – Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi – Pola persebaran sumber daya – Distribusi pendapatan
Kebijakan fiskal • Kebijakan fiskal : pembelanjaan pemerintah dibandingkan dengan penerimaan pajak dari pemerintah. • Defisit fiskal : pembelanjaan dari pemerintah > penerimaan pajak – Memberikan stimulus ke ekonomi karena meningkatkan permintaan barang dan jasa
• Surplus fiskal : pembelanjaan dari pemerintah < penerimaan pajak – Bersifat kontraksi terhadap ekonomi karena pemerintah mengurangi permintaan swasta lebih banyak (melalui pajak) daripada membeli barang dari ekonomi.
• Defisit yang berlebihan bisa bersifat “crowding out”, karena financing defisit fiskal bisa bersaing dengan swasta dalam pasar hutang. 41
Kebijakan Fiskal Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia). Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran “anggaran”; 1. Belanja barang dan jasa (G), 2. Gaji pegawai (W), 3. Transfer payment/subsisi (Tr). Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu: 1. Penerimaan pajak (Tx), 2. Kredit likuiditas bank sentral (U), 3. Pinjaman/obligasi dalam negeri (B), 4. Pinjaman/hutang luar negeri (F) Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.
“Anggaran” Pemerintah •
Pengeluaran total “anggaran” (APBN di Indonesia) selalu sama dengan penerimaan totalnya. Dalam pengertian akuntansi ini “Anggaran” selalu seimbang (anggaran berimbang). Dalam pengertian ekonomi “anggaran” bisa defisit, surplus atau berimbang. • Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus dan “anggaran” berimbang. 1. Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G + W + Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka “anggaran” defisit dan bila G + W + Tr < Tx maka “anggaran” surplus selanjutnya G + W + Tr = Tx maka “anggaran” berimbang. 2. Defisit “anggaran” apabila G + W + Tr > Tx + B, surplus “anggaran” apabila G + W + R < T + B dan berimbang bila G + W + R = T + B. 3. “Anggaran” defisit bilamana U > 0, “anggaran” surplus bila U < 0 dan berimbang bila U = 0. pada pengertian ini menunjukkan ada tidaknya pencetakan uang baru untuk membiayai “Anggaran”.
KEBIJAKAN FISKAL 2009 • Pengendalian defisit untuk antisipasi dampak krisis keuangan global • Amandemen UU Perpajakan (UU PPh dan UU PPN) • Pengendalian subsidi BBM dan subsidi Listrik • Reformulasi dana perimbangan dengan memperhitungkan berbagai subsidi (subsidi energi dan beberapa subsidi non energi) sebagai salah satu variabel Penerimaan Dalam Negeri (PDN) neto dalam memperhitungkan Dana Alokasi Umum (DAU) • Amandemen UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) • Peningkatan Belanja K/L untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,0 % – 6,4 % dan angka kemiskinan 12,0% - 12,4%.
44
KEBIJAKAN MONETER • Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang yang beredar di masyarakat • 7-annya : 1. 2. 3. 4.
menjaga stabilitas ekonomi menjaga stabilitas harga meningkatkan kesempatan kerja memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran
Kebijakan moneter • Kebijakan moneter : manipulasi dari supply uang untuk mempengaruhi ekonomi makro. – Kenaikan supply uang bisa menurunkan suku bunga sehingga mendorong investasi dan konsumsi • Namun kenaikan supply uang yang berkelanjutan bisa menyebabkan inflasi, yang menyebabkan bunga harus naik.
46
Kebijakan moneter • Caranya dengan : 1. 2. 3. 4. 5.
Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Policy) Kebijakan Diskonto (Discount Policy) Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio Policy) Kebijakan Kredit Selektif dan kebijakan lain yang dipandang paling sesuai dengan keadaan
• Beberapa alat kebijakan moneter BI : 1. 2. 3. 4.
BI rate Open market operation Giro wajib minimum Lender of last resort (BLBI) 47
KEBIJAKAN LAIN • Selain dari kedua kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan kebijakan : a. Mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan b. mendorong peningkatan efisiensi c. mengembangkan infra struktur d. mengeluarkan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif
Subsidi 2008 - 2009 2008
APBN-P 2008 - Subsidi a. Subsidi Energi - BBM (Pertamina) - Listrik (PLN) b. Subsidi Non Energi - Pangan (Perum Bulog) - Subsidi Pupuk - Benih - PSO - Kredit Program - Subsidi Bahan Baku Kedelai - Subsidi Minyak Goreng (OP) - Subsidi Pajak
Real sd % thd 23 Sep APBN-P
2009
Outlook
% thd APBN-P
RAPBN
Kesepakatan Usulan Panggar Perubahan
234,4
159,1
67,9
282,8
120,6
227,2
207,8
212,0
187,1 126,8 60,3 47,3 8,6 7,8 1,0 1,7 2,1 0,5 0,5 25,0
136,4 91,8 44,6 22,7 5,6 4,0 0,2 0,4 0,7 0,1 11,7
72,9 72,4 74,0 48,0 64,9 51,3 18,2 23,6 32,1 28,0 46,6
223,7 147,6 76,0 59,1 12,0 15,2 1,0 1,7 3,2 0,5 0,5 25,0
119,5 116,4 126,1 124,9 139,2 194,4 100,0 100,0 148,7 100,0 100,0 100,0
161,8 101,4 60,4 65,4 12,9 18,6 1,4 1,7 4,8 26,0
141,7 89,4 52,2 66,1 12,9 18,6 1,4 1,7 4,8 26,8
147,3 93,7 53,6 64,6 12,9 18,6 1,4 1,7 4,8 25,3
Kebijakan Subsidi BBM •
Asumsi : – Harga ICP US$95/barel (RAPBN : US$100/barel) – Konsumsi BBM menjadi 36,8 juta KL plus 4 juta KL setara LPG. Proyeksi 2008 diperkirakan antara 39 – 40 juta KL
•
Parameter : efisiensi Pertamina melalui pengurangan biaya distribusi dan margin (alpha 8%)
•
Kebijakan : Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi melalui : • Percepatan program konversi Mitan ke LPG • Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan non fiskal • Pemanfaatan energi alternatif (batubara, gas, panas bumi, air dan bahan bakar nabati)
Alternatif kebijakan pengendalian/capping subsidi BBM dalam RUU APBN 2009 : • Besaran subsidi BBM sesuai dengan UU APBN dengan toleransi alokasi maksimum sampai harga ICP US$130 • Dampak neto perubahan harga minyak terhadap APBN tidak menambah defisit APBN menggunakan realokasi cadangan risiko fiskal • Rasio harga BBM bersubsidi antara domestik dan internasional dijaga konstan pada tingkat tertentu
50
Kebijakan Subsidi Listrik • Asumsi : – Penggunaan bahan bakar non BBM (Fuel mix) pembangkit PLN : • • • •
BBM 31,824,8% Batubara 37,840,5% Gas Alam 19,223,8% Hidro 8,27,8%)
– Konsumsi/penjualan listrik 136,0 juta MWh • Parameter : susut jaringan PLN turun dari 2008 : 11,2%, menjadi 10,4% tahun 2009 • Kebijakan : – Penurunan biaya pembelian (alpha) BBM dari Pertamina dan badan usaha lain – Penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis (berubah dari kebijakan insentif dan disinsentif) untuk pelanggan rumah tangga 6.600 kVA ke atas – Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif – Penerapan diversifikasi tarif regional selain Batam dan Tarakan 51
Kebijakan Subsidi Non Energi • Subsidi Pupuk Rp18,6 T – HET tetap – Panja Asumsi minta Pemerintah untuk mengkaji tradeoff subsidi pupuk menjadi subsidi langsung
• Subsidi Raskin Rp12,9 T – Target 19,1 juta RTS dengan alokasi 15kg/bulan untuk 12 bulan dan harga jual Rp1.600/kg
• Subsidi Pajak – Untuk investasi (Migas & Panas Bumi) – Untuk PPN Minyak Goreng
52
Problem Pokok Perekonomian suatu Negara 1. Standard Hidup yang rendah ( Low Level Standard of Living) 2. Pertumbuhan Penduduk 3. Keterbatasan / Kurang Cukup Tersedianyanya Lapangan Kerja 4. Problem Infrastruktur Lingkaran Kemiskinan dan Kemunduran Penerimaan Pem. rendah
Infrastruktur terbatas / buruk Tak ada Investasi utk Infrastruktur Tingkat Upah Rendah Konsumsi Rendah
Profit Rendah
Lap Kerja Terbatas Motivasi Rendah
Produktivitas Rendah
53
MENGAPA INVESTASI ? Investasi Naik
Kesempatan Kerja Naik
Iklim Usaha cerah
Kesempatan mendapat Income Naik
Konsumsi Naik Tabungan Naik
54
PASAR SAHAM Faktor penentu harga saham Sentimen
Likuiditas Fundamental
55
Faktor penentu harga saham • Dalam jangka pendek, sentimen investor berperan paling besar – Pada saat investor merasa optimistis pada pasar, tanpa perubahan fundamental dan likuiditas yang signifikan-pun pasar bisa berubah banyak
• Aliran dana masuk ke pasar adalah penentu utama kinerja saham dalam jangka menengah (bisa sampai beberapa tahun). • Faktor fundamental perusahaan menjadi penentu harga saham dalam jangka panjang. • Menentukan rekomendasi berdasarkan horizon investor penting. 56
Likuiditas berpengaruh ke harga saham • Banyaknya uang yang beredar di dunia/ di suatu negara bisa menyebabkan kenaikan harga saham. • Kondisi likuiditas yang berlebih di suatu pasar, misal karena banyaknya aliran uang yang masuk, bisa berdampak ke harga saham yang membubung – Contoh : kasus di Indonesia pada tahun 1996 dan awal 1997 ; dan 2003 sampai sekarang. – Bisa menimbulkan bubble : valuation suatu aset yang terlalu tinggi yang bisa terkoreksi di masa depan.
57
Surat Utang Negara (SUN) • Adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. • SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran. • Merupakan hutang bersumber dari dalam negeri
• Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara adalah tambahan atas jumlah Surat Berharga Negara yang telah beredar dalam satu tahun anggaran, yang merupakan selisih antara jumlah Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan dengan jumlah Surat Berharga Negara yang jatuh tempo dan/atau yang dibeli kembali oleh Pemerintah. • Surat Berharga Negara adalah Surat Utang Negara dan SBSN • Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau surat berharga negara berbasis syariah merup diversifikasi SBN
Kebijakan Ekonomi Makro Perlindungan Ketersediaan Pangan
Pendahuluan • Esensi dari kebijakan pemerintah di bidang pangan adalah sebuah bentuk campur tangan terhadap sistem ekonomi pasar. • Tujuan dari kebijakan pemerintah adalah untuk melindungi: – produsen pangan – konsumen pangan – mencapai swasembada produk tertentu dll • Tidak terbatas negara berkembang, pada negara maju dengan alasan tertentu yang bersifat politis juga menerapkan: government food policy)
Perangkat Kebijakan melindungi Produsen • • • • • •
kebijakan harga beli minimum. memberi Kredit (tertutama faktor produksi) subsidi ekspor pembatasan penawaran (kuota produksi) kebijakan perdagangan internasional kebijakan produksi dan pemasaran (koperasi, TRI, trade center dll)
Perangkat kebijakan melindungi konsumen • •
•
•
•
kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bantuan pangan langsung yang mempengaruhi sisi suplai (spt: beras JPS, jatah beras PNS, dsb) subsidi import, agar sisi suplai dlm negeri meningkat (spt: import beras, gula saat krisis) operasi pasar, (misal: melalui OPK beras pada saat harga meningkat, melarang penimbunan) embargo ekspor (misalnya: dilakukan pada saat harga CPO dunia tinggi) .
Instrumen Kebijakan Pemerintah Secara Garis Besar dibedakan menjadi 3, yaitu: • Kebijakan Harga: •
•
•
Kebijakan Subsidi: • •
•
Floor Price (sekarang disebut dengan HPP=Harga Pembelian Pemerintah) Ceiling Price (HET=Harga Eceran Tertinggi) Subsidi Faktor Produksi Subsidi harga pangan
Kebijakan Pajak: • • •
Pajak impor Pajak Ekspor Pajak penjualan dll.
Kotersediaan di Rumahtangga Kebijakan: Ceiling Price Subsidi, bantuan dll
Pendapatan Harga pangan Daya beli Ketersediaan Di Tk Pasar
distribuasi: pajak Subsidi dll
Pajak Subsidi dll
Impor
Ketersediaan Di Tk Negara (Supply)
Ekspor Pajak Subsidi dll
Floor Price Subsidi dll
Produksi
