TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di PLTU Jungkat Kabupaten Mempawah) OLEH : FRANCISKUS SEPTIANDI, S.H NPM.A2021131057 ABSTRACT This Thesis This thesis that the effectiveness of health services to prisoners based on Government Regulation No. 58 of 1999 on Terms of Procedures for the Implementation of Authority and Responsibility of Prisoners 'Care in the Framework of Fulfillment of Prisoners' Rights In Prison Class IIA Pontianak. The approach method used in this research is the sociological juridical approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the effectiveness of fulfilling the right of prisoners to get the proper health service in Prison Class IIA Pontianak has not run well. Various obstacles faced by the prisons, these constraints include over capacity, HIV / AID that occurred in Class I Correctional Institution Pontianak, still lack of officers in Prison Class IIA Pontianak and also the prison is still constrained budget problem limited. The impact of various obstacles faced by the prison is the care by health workers to the prisoners who are suffering from the disease has not done well and health facilities or medical equipment and medicines in the clinic is not sufficient to support the health of the prisoners in Penitentiary Class IIA Pontianak. The Prison Class IIA Pontianak provides services and care, which are related to health and food services for prisoners. The Penitentiary Efforts provide services and care to HIV / AIDS prisoners. Recommendation: it is better that Classification Prison Service of IIA Pontianak is filled in accordance with the amount of cell capacity of 1 room 8 people so that the process of guidance and health for the prisoners runs more effectively and well. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider the effort of expansion of land / area in Prison Class IIA Pontianak related over capacity that is happening. Adding the number of specialists to specialists such as doctors, nurses and psychologists to maximize the healthcare process and also add some experts in the processing of food such as chefs and nutritionists so that the food given to the inmates meets the standards. Planning a budget to complement facilities that can support the needs of prisoners such as making improvements to the storage of food by providing a clean special room accompanied by a temperature control so that existing foodstuffs are not easily damaged. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider to develop existing health facilities such as providing ward for the prisoners and complete the type of drugs provided. Keywords: Effectiveness, Health Service, Prisoners.
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tinjauan yuridis tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Kasus Di PLTU Jungkat Kabupaten Mempawah). Hasil kesimpulan dari tesis Ini bahwa Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam penerbitan Lokasi melalui SK Bupati terkait masalah pembangunan atau keberadaan PLTU jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dihubungkan dengan UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPembangunan PLTU Jungkat merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Mempawah, khususnya dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun kebanyakan sebagai nelayan. Oleh karena itu masingmasing individu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Pada awalnya ada yang biasa-biasa saja, tidak ada perasaan bangga atau kecewa karena dampaknya akan merugikan, hal ini karena belum begitu banyak atau bahkan tidak mengetahui sama sekali akan dampak atau pengaruh berdirinya pembangunan PLTU. Dampak yang ditimbulkan atas pembangunan serta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mempawah berdampak Radiasi yang ditimbulkan oleh SUTT (Saluran Listrik Tegangan Tinggi) sangat berbahaya bagi kesehatan, pencemaran udara, serta merusak ekosistem Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah sebagai kota berkembang yang mempunyai berbagai aktivitas seperti perdagangan, industri dan jasa dengan klasifikasi besar, sedang dan kecil yang masing-masing mempunyai karakteristik dan menghasilkan limbah dari kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan. Memperhatikan hal tersebut maka kegitan dan /atau usaha dapat mengeluarkan dalam jumlah dan jenis yang berbeda dan berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Rekomendasi dari kesimpulan di atas adalah Proyek pembangunan PLTU Kabupaten Mempawah ialah layak untuk dijalankan dari aspek keuangan. Namun perlu juga diperhatikan resiko proyek untuk menghindari terjadinya HPV bernilai negatif antara lain biaya investasi, TDL, aux dan Losses biaya tetap, dan biaya variabel. Dalam hal pendanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, pemerintah Indonesia haruslah dengan baik supaya hasil pembangunan PLTU hasilnya baik. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Analisis ,Mengenai, Dampak Lingkungan.
A. Latar Belakang Penelitian Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk hajat hidup orang banyak, membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi. Demikian pula lingkungan sosial juga membutuhkan pembangunan guna mendapatkan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Kegiatan pembangunan yang menghasilkan berbagai produk baik barang dan jasa telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan, kemudahan, dan kenyamanan bagi kehidupan manusia diberbagai bidang. Namun demikian, dalam kaitan dengan lingkungan alam, ancaman datang dari dua sumber yakni polusi dan deplesi sumberdaya alam. Polusi berkaitan dengan kontaminasi lingkungan oleh industri, sedangkan deplesi sumberdaya alam bersumber dari penggunaan sumbersumber yang terbatas jumlahnya. Pertumbuhan pembangunan di satu sisi akan memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain akan berakibat menurunnya fungsi lingkungan. Alih fungsi lahan untuk pembangunan secara langsung akan mengurangi luas lahan hijau, baik lahan pertanian maupun kawasan hutan yang merupakan penghasil oksigen. Sementara meningkatnya pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi justru menyumbang gas karbon yang akhirnya
berdampak pada perubahan iklim yang terjadi karena efek rumah kaca. Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis, sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga pilar utama yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks negera Negara Republik Indonesia secara nyata dituangkan berupa undang-undang yang ditujukan untuk perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang perlindungan lingkungan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan tertinggi dalam hierarki hukum di Negara Republik Indonesia, undang-undang ini akan memberikan ruh bagi peraturan dibidang lingkungan hidup berikutnya. Semangat undang-undang ini pada prinsipnya untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya berkenaan dengan fungsi lingkungan hidup juga secara eksplisit mengatur kewajiban pelaku usaha untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diperlukan aturan dan instrumen sebagai alat pengendali dengan tujuan sebagai pengendali kerusakan lingkungan,ada beberapa instrumen pengendalian kerusakan lingkungan yang dapat bahkan dalam beberapa hal harus dilakukan oleh pebisnis selaku pemrakarsa kegiatan. Instrumen tersebut secara kategorial terdiri atas: (a) tindakan bersifat pre-emptif. Termasuk dalam kategori ini adalah penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan);
(b) tindakan bersifat preventif. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan (Program Proper); (c) tindakan bersifat proaktif. Termasuk dalam kategori ini adalah sertifikasi ISO 14001, audit lingkungan atas prakarsa sendiri. Dari kategori tersebut terlihat bahwa tindakan yang bersifat pre-emtif merupakan langkah awal sebelum dilakukan suatu kegiatan, dengan kata lain tindakan ini dilakukan sebagai fungsi perencanaan lingkungan. Tata ruang sebagai instrumen awal dalam perncanaan merupakan domain pemerintah yang terintegrasi dari daerah dengan pusat. Sehingga dari sudut pandang pebisnis selaku pemrakarsa kegiatan, satu-satunya tindakan perencanaan lingkungan yang wajib dilakukan adalah AMDAL atau UKL-UPL yang merupakan kajian komprehensif mengenai prakiraan dampak dan pengelolaan dampak lingkungan. Semenjak munculnya revolusi industri pada akhir abad ke-18, perkembangan teknologi dan industri semakin pesat. Penemuan-penemuan teknologi untuk mempermudah industri dan mempermudah perikehidupan manusia pada satu sisi memberikan manfaat nyata, namun di sisi lain konsekuensi yang mucul adalah tuntuntan ketersediaan energi listrik sebagai penggeraknya. Dengan demikian pertumbuhan pembangunan nasional secara linier juga menuntut peningkatan pasokan energi listrik. Pembangunan instalasi pembangkit tenaga listrik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, karena kebutuhan akan energi
tenaga
listrik
sejalan
dengan
peningkatan
aktivitas
dan
kualitas
kesejahteraan penduduk. Dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk melibatkan sektor swasta atau
koperasi dalam kerjasama membangun pembangkit tenaga listrik, yang dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat umum. Dalam kesepakatan pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa PLN akan memenuhi kebutuhan listrik sebesar 3.343 MW dan pihak swasta akan menutupi kekurangan kapasitas sebesar 2.950 MW. Salah satu yang sedang diprogramkan pemerintah pada saat ini adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar utama adalah batu bara. Pembangkit listrik dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kotakota di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan
terjadinya
perubahan
kesinambungan
lingkungan
yang
merugikan sehingga dapat mencemari lingkungan maupun terhadap kesehatan atau sosial masyarakat sekitarnya. Manusia sebagai subjek hukum berhak mendapatkan apa yang telah menjadi haknya, seperti yang telah tersiratkan dalam dasar konstitusional Negara kita bahwa setiap yang ada di negara kita ini dikelola dan untuk kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya pemerintah di Indonesia baik kota maupun kabupaten peka akan hal tersebut karena pembangkit listrik merupakan salah satu hal penting dalam komponen kehidupan manusia, serta pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan bila telah dilakukan kajian secara menyeluruh. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan mengintegrasikan antara lingkungan fisik alami, manusia dan sistem sosialnya. Dalam penentuan dan pembuatan pembangkit listrik yang dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara umum harus mengikuti peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dilengkapi dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), harus ada perlindungan dan kompensasi dengan
masyarakat sekitar yang akan terkena dampak dari adanya pembangunan PLTU tersebut. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam kajian bidang energi dan sumber daya mineral dalam bidang ketenagalistrikan yang dalam hal ini pembuatan atau pembangunan PLTU dengan skala/besaran lebih dari 150 MW dengan alasan ilmiah khusus yaitu berpotensi menimbulkan dampak pada aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emise, ambient, dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran pelumas, limbah bahan bakar dan lain-lain) serta air tanah, dan aspek sosial, ekonomi, budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk, oleh karenanya PLTU pasti mempunyai dampak terhadap lingungan sekitar baik itu dampak baik dan dampak buruknya pasti
ada.
PLTU
dalam
kerjanya
membutuhkan
tenaga
uap
untuk
membangkitkan energi tenaga listrik dalam hal ini batu bara yang mejadi bahan utamanya. Dampak dari penggunaan batu bara tersebut pasti berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Keberadaan pembangunan PLTU di Jungkat Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh PT. Bumi Nusantara dan PT Jieneng Electric Power selaku pengembang
proyek
tersebut,
berdasarkan
hasil
observasi
lapangan,
keberadaannya menimbulkan gejolak sosial dari masyarakat. Aspek sosial sebagaimana dijelaskan di atas merupakan muara dari seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dari sudut pandang masyarakat merupakan aksi yang merupakan rangsangan dari luar yang mempengaruhi
persepsi.
Sedemikian
penting
persepsi
ini
karena
merupakan
awal
pembentukan perilaku individu. Persepsi tidak baik akan menimbulkan keresahan, dimana jika tidak dikelola dengan baik akan menuju bentuk aksi protes, demonstrasi, dan aksi kontraproduktif lainnya. Berdasarkan kajian AMDAL dapat diketahui bahwa kondisi sosial pada awal pembangunan menunjukkan situasi dimana ada kelompok yang setuju pembangunan dan ada kelompok yang tidak setuju. Reaksi ini muncul akibat perbedaan persepsi yang diterima masing-masing individu. Pembangunan PLTU jungkat yang melibatkan banyak pihak sebagai sub kontraktor dalam beberapa situasi akan bersinggungan dengan masyarakat. Kasus-kasus kecil ini oleh masyarakat dipersepsikan bahwa yang harus bertanggung jawab adalah PLTU . Bahwa sebetulnya pihak yang berkasus adalah sub-kontrak masyarakat tidak peduli. Bahkan situasi yang belum tentu ada keterkaitan langsung dengan PLTU, misalnya keterlambatan datangnya musim hujan, oleh masyarakat dipersepsikan karena pembangunan maka hujannya ditolak. Labih jauh indentifikasi persepsi mengemukakan alasan kelompok masyarakat yang keberatan terhadap pembangunan PLTU adalah karena kekawatiran gangguan terhadap mata pencaharian, mengingat lahan yang dipergunakan termasuk lahan sawah subur dan perairan sekitar mempunyai potensi sumberdaya ikan dan udang yang melimpah karena adanya terumbu karang alami. Berdasarkan kajian AMDAL pembangunan PLTU
Jungkat , upaya
pengelolaan lingkungan pada masa pembangunan ditujukan dengan sasaran: a) komponen fisik meliputi pengelolaan untuk kualitas udara, kebisingan, gangguan lalulintas, kualitas air, dan genangan air; dan b) komponen sosial meliputi
kesempatan kerja/ peluang berusaha, matapencaharian/ pendapatan, dan persepsi masyarakat. Fokus kegiatan pengelolaan kualitas udara melalui upayaupaya meminimalisir debu. Gangguan kebisingan berkaitan dengan lalulintas yakni akibat operasi alat berat dan kendaraan pengangkut, dikelola dengan pemilihan mesin yang laik jalan dan mengatur jadwal operasi menghindari saatsaat dimana masyarakat perlu ketenangan. Sementara untuk kualitas air difokuskan pada perairan pantai dengan pengelolaan teknologi pembangunan dermaga yang meminimalisir terjadinya ceceran semen ke badan air. Pengelolaan lingkungan untuk meminimalisir genangan air di area pembangunan PLTU dilakukan dengan cara optimalisasi fungsi saluran air. Sedangkan pengelolaan pada komponen sosial untuk kesempatan kerja dilakukan dengan cara pemerataan kesempatan kerja untuk masyarakat dan berkoordinasi
dengan
pemerintahan
desa.
Dampak
terhadap
mata
pencaharian/pendapatan dikelola melalui upaya pengadaan lahan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja untuk masyarakat sekitar PLTU. Pengelolaan terhadap dampak pada persepsi dilakukan melalui sosialisi semua kegiatan pembangunan utamanya yang berkaitan dengan masyarakat. Disamping melakukan upaya yang menjadi arahan RKL, pembangunan PLTU Jungkat juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meredam gejolak sosial dan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Namun demikian sifat kegiatan ini hanya sebagai project relation, dengan tujuan membuat situasi sosial yang kondusif bagi kelangsungan proyek. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sumbangan dana untuk kegiatan masyarakat yang dilakukan pada peringatan hari besar agama atau hari besar nasional
lainnya, dan pemberian barang bekas pembangunan PLTU seperti limbah kayu dan beton bekas. Dalam mengatur masalah lingkungan ini terutama di negara yang sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dan menentukan sekali,sehingga sosial control dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kekuasaannyadengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan dalambidang ini. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam pembangunan atau keberadaan PLTU jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ? 2. Bagaimanakah
dampak
yang
ditimbulkan
atas
pembangunan
serta
keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mempawah dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ? C. PEMBAHASAN A. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam pembangunan atau keberadaan PLTU jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1. Dasar Pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam menerbitkan Lokasi melalui SK Bupati terkait masalah pembangunan atau keberadaan PLTU jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten
Mempawah
sangat
membutuhkan
PLTU
untuk
kesejahteraan masyrakat di Kalimantan Barat khusnya di Kabupaten Mempawah. Pembangunan PLTU Jungkat Kabupaten mempawah dengan di dukungnya oleh pemerintah. Dengan memilih lokasi di daerah Jungkat. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara adalah salah satu jenis instalasi pembangkit tenaga listrik dimana tenaga listrik didapat dari mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara. PLTU batubara adalah sumber utama dari listrik dunia saat ini. Sekitar 60% listrik dunia bergantung pada batubara, hal ini dikarenakan PLTU batubara bisa menyediakan listrik dengan harga yang murah. Kelemahan utama dari PLTU batubara adalah pencemaran emisi karbonnya sangat tinggi, paling tinggi dibanding bahan bakar lain. PLTU secara umum adalah pembakaran batubara pada boiler untuk memanaskan air dan mengubah air tersebut menjadi uap yang sangat panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga listrik dari kumparan medan magnet di generator. Sistem
Pengaturan
yang
digunakan
pada
power
plant
ini
menggunakan sistem pengaturan Loop tertutup, dimana air yang digunakan untuk beberapa proses merupakan putaran air yang sama, hanya perlu ditambahkan jika memang level yang ada kurang. Bentuknya saja yang berubah, pada level tertentu berwujud air, tetapi pada level yang lain berwujud uap. 2. Pembangunan PLTU di tinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dalam
berbagai
aturan,
pengelolaan
lingkungan
hidup
sering
didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Sektor lingkungan hidup oleh para perencana dan pelaku pembangunan masih kurang diperhatikan dibandingkan bidang ekonomi misalnya. Hal ini sesungguhnya mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam
itu
sendiri,
kelangsungan
perikehidupan,
dan
kesejahteran manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 tercantum bahwa pengedalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan
hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan
menerapkan
berbagai
instrument-instrument
yaitu
:
Kajian
lingkungan hidup straegis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan. Mengenai dari hal – hal tersebut, maka sekarang akan membahas pasal per pasal tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berdasarkan dari Undang – undang No. 32 Tahun 2009 yang diawali dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 43. Pembangunan instalasi pembangkit tenaga listrik merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan, karena kebutuhan akan energi tenaga
listrik
sejalan
dengan
peningkatan
aktivitas
dan
kualitas
kesejahteraan penduduk. Dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk melibatkan sektor swasta atau koperasi dalam kerjasama membangun pembangkit tenaga listrik, yang dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat umum. Salah satu yang sedang diprogramkan pemerintah pada saat ini adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar utama adalah batu bara. Pembangkit listrik dan pengelolaannya kini
menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan kesinambungan lingkungan yang merugikan sehingga dapat mencemari lingkungan maupun terhadap kesehatan atau sosial masyarakat sekitarnya. Manusia sebagai subjek hukum berhak mendapatkan apa yang telah menjadi haknya, seperti yang telah tersiratkan dalam dasar konstitusional Negara kita bahwa setiap yang ada di negara kita ini dikelola dan untuk kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya pemerintah di Indonesia baik kota maupun kabupaten peka akan hal tersebut karena pembangkit listrik merupakan salah satu hal penting dalam komponen kehidupan manusia, serta pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan bila telah dilakukan kajian secara menyeluruh. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan mengintegrasikan antara lingkungan fisik alami, manusia dan system sosialnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani masalah tentang pasokan listrik di Indonesia yaitu PT. PLN dirasa masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasokan listrik yang memadai secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihak yang menangani permasalahan listrik di Indonesia yang dibantu oleh pihak swasta dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan penyediaan energy untuk mengimbangi laju konsumsi energi di Indonesia dengan cara menggunakan alternatif bahan bakar terbaru selain minyak bumi dan gas, yaitu memanfaatkan cadangan baru salah satunya adalah batubara. Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batubara dirasa adalah suatu alternatif yang bijak untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Pemerintah Kalimantan Barat memilih Kabupaten mempawah yang berlokasi di Jungkat sebagai lokasi pembangunan megaproyek PLTU dan hal tersebut juga telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) itu sendiri yaitu pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Pembangunan megaproyek PLTU berkapasitas 2x1000 megawatt di Kabupaten Batang ini diperkirakan akan menelan dana sampai 40 triliun rupiah dan akan menggunakan lahan seluas antara 370 hingga 700 hektar serta berada Kabupaten Mempawah. Pembangunan PLTU Jungkat merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Mempawah, khususnya dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun kebanyakan sebagai nelayan. Oleh karena itu masing-masing individu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Pada awalnya ada yang biasa-biasa saja, tidak ada perasaan bangga atau kecewa karena dampaknya akan merugikan, hal ini karena belum begitu banyak atau bahkan tidak mengetahui sama sekali akan dampak atau pengaruh berdirinya pembangunan PLTU. Tidak hanya terpaku pada aspek ekonomi yang mempengaruhi kehidupan keluarga saja, namun secara langsung ataupun secara tidak langsung akan mempengaruhi pada masyarakat secara luas sebagai reaksi atau akibat yang dapat mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi pekerjaan yang dilakukan, perilaku dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang
bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks. Seperti : mengikuti gaya hidup, kenaikan harga, meningkatnya biaya hidup, meningkatnya kebutuhan pokok, kecemburuan sosial dan lain-lain. Dari kenyataan tersebut di atas mungkin orientasi PLTU tidak hanya pada aspek fisik sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan, namun diharapkan mampu mengubah pola hidup. Sehingga bila ada masalah kecil saja dengan karyawan atau program PLTU tidak mudah menjadi titik api yang cepat berkembang dan cepat menjadi besar. Padahal dukungan dan peran serta masyarakat akan mendorong tercapainya tujuantujuan yang diharapkan. Melihat kompleksitas permasalahan yang ada, upaya yang harus dilakukan secara komprehensif untuk mengadakan pendekatan dalam mengkaji perilaku masyarakat yang menghambat pembangunan PLTU untuk mencapai keberhasilanan, terutama yang akan memiliki dampak terhadap perluasan peluang kerja di dalam masyarakat sekitarnya. B. Dampak yang ditimbulkan atas pembangunan serta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mempawah dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 1. Dampak yang ditimbulkan atas pembangunan serta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mempawah Dampak-dampak atas pembangunan serta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jungkat Kabupaten Mempawah sebagai berikut : 1. Radiasi Radiasi yang ditimbulkan oleh SUTT (Saluran Listrik Tegangan Tinggi) sangat berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah lebih memilih membangun SUTT melewati pemukiman warga ketimbang melewati
tanah yang kosong yang jaraknya agak lebih jauh. Pemerintah hanya memikirkan kerugian yang di dapatnya dalam biaya pemindahan SUTT dibanding kerugian yang didapat oleh warga yang rumahnya terlintas oleh jalur SUTT. 2. Pencemaran Udara Dalam proses produksi listrik dari pada PLTU batu bara terdapat proses pembakaran batubara. Seperti halnya bahan bakar fosil lainnya, dalam proses pembakaran batubara selain dihasilkan pelepasan energy berupa panas juga dihasilkan abu dan asap. Debu dan asap ini merupakan polutan yang dihasilkan dari PLTU batubara. Berikut polutan utama yang dihasilkan oleh PLTU batubara a. SOx merupakan emisi gas buang yang dikenal sebagai sumber gangguan paru-paru dan dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan. b. NOx merupakan emisi gas buang yang sekaligus dikeluarkan oleh PLTU batubara bersama dengan gas Sox, keduanya merupakan penyebab terjadinya "hujan asam" yang terjadi di banyak negara maju dan berkembang, terutama yang menggantungkan produksi listriknya dari PLTU batubara. Hujan asam dapat memberikan dampak buruk bagi industri peternakan dan pertanian. c. COx merupakan emisi gas buang yang dapat membentuk lapisan pada atmosfer yang dapat menyelubungi permukaan bumi sehingga dapat menimbulkan efek rumah kaca ("green-house effect"), hal ini dapat berpengaruh pada perubahan iklim global. d. fly ash ( abu terbang) Jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan oleh patikulat fly ash batubara: 1.
Penyakit Silikosis yang disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas, berupa SiO2, yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Debu silika bebas ini banyak terdapat di pabrik besi dan baja, keramik, pengecoran beton, bengkel yang mengerjakan besi
(mengikir, menggerinda, dll). Selain dari itu, debu silika juka banyak terdapat di tempat di tempat penampang bijih besi, timah putih dan tambang batubara. Pemakaian batubara sebagai bahan bakar juga banyak menghasilkan debu silika bebas SiO2. Pada saat dibakar, debu silika akan keluar dan terdispersi ke udara bersama – sama dengan partikel lainnya, seperti debu alumina, oksida besi dan karbon dalam bentuk abu. Debu silika yang masuk ke dalam paru-paru akan mengalami masa inkubasi sekitar 2 sampai 4 tahun. Masa inkubasi ini akan lebih pendek, atau gejala penyakit silicosis akan segera tampak, apabila konsentrasi silika di udara cukup tinggi dan terhisap ke paru-paru dalam jumlah banyak. Penyakit silicosis ditandai dengan sesak nafas yang disertai batuk-batuk. Batuk ii seringkali tidak disertai dengan dahak. Pada silicosis tingkah sedang, gejala sesak nafas yang disertai terlihat dan pada pemeriksaan fototoraks kelainan paruparunya mudah sekali diamati. Bila penyakit silicosis sudah berat maka sesak nafas akan semakin parah dan kemudian diikuti dengan hipertropi
jantung
sebelah
kanan
yang
akan
mengakibatkan
kegagalan kerja jantung. Tempat kerja yang potensial untuk tercemari oleh debu silika perlu mendapatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ketat sebab penyakit silicosis ini belum ada obatnya yang tepat. Tindakan preventif lebih penting dan berarti dibandingkan dengan tindakan pengobatannya. Penyakit silicosis akan lebih buruk kalau penderita sebelumnya juga sudah menderita
penyakit TBC paru-paru, bronchitis, astma broonchiale dan penyakit saluran
pernapasan
lainnya.
Pengawasan
dan
pemeriksaan
kesehatan secara berkala bagi pekerja akan sangat membantu pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit akibat kerja. Data kesehatan pekerja sebelum masuk kerja, selama bekerja dan sesudah bekerja perlu dicatat untuk pemantulan riwayat penyakit pekerja kalau sewaktu – waktu diperlukan. 2.
Penyakit Antrakosis Penyakit Antrakosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batubara. Penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batubara atau pada pekerja-pekerja yang banyak
melibatkan
penggunaan
batubara,
seperti
pengumpa
batubara pada tanur besi, lokomotif (stoker) dan juga pada kapal laut bertenaga batubara, serta pekerja boiler pada pusat Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara. Masa inkubasi penyakit ini antara 2 – 4 tahun. Seperti halnya penyakit silicosis dan juga penyakit-penyakit pneumokonisosi lainnya, penyakit antrakosis juga ditandai dengan adanya rasa sesak napas. Karena pada debu batubara terkadang juga terdapat debu silikat maka penyakit antrakosis juga sering disertai dengan penyakit silicosis. Bila hal ini terjadi maka penyakitnya disebut silikoantrakosis. Penyakit antrakosis ada tiga macam, yaitu penyakit antrakosis murni, penyakit silikoantraksosis dan penyakit tuberkolosilikoantrakosis. Penyakit antrakosis murni disebabkan debu batubara. Penyakit ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadi berat, dan
relatif tidak begitu berbahaya. Penyakit antrakosis menjadi berat bila disertai dengan komplikasi atau emphysema yang memungkinkan terjadinya kematian. Kalau terjadi emphysema maka antrakosis murni lebih berat daripada silikoantraksosis yang relatif jarang diikuti oleh emphysema.
Sebenarnya
antara
antrakosis
murni
dan
silikoantraksosi sulit dibedakan, kecuali dari sumber penyebabnya. Sedangkan
paenyakit
tuberkolosilikoantrakosis
lebih
mudah
dibedakan dengan kedua penyakit antrakosis lainnya. Perbedaan ini mudah dilihat dari fototorak yang menunjukkan kelainan pada paruparu akibat adanya debu batubara dan debu silikat, serta juga adanya baksil tuberculosis yang menyerang paru-paru. Debu yang dihasilkan dari pembakaran batubara mengandung partiker radioaktif, salah satu diantaranya diantaranya adalah Radon dan Uranium 233. Disamping ancaman radiasi dari partikel-partikel radioaktif, debu hasil pembakaran batubara mengancam kesehatan penduduk sekitar. Disamping
itu
debu
dari
hasil
pembakaran
batubara
juga
mengandung partikel berbaya lainnya, diantaranya adalah logamlogam berat seperti Pb,Hg,Ar,Ni,Se, dll, dari hasil penelitian disekitar PLTU, terbukti kadar logam berat tersebut jauh di atas nilai ambang batas yang diizinkan. 3. Asap Dan Ozon Jika kita tinggal di daerah metropolitan seperti Los Angeles, kita mungkin terbiasadengan asap perkotaan - asap berwarna kuning gelap atau kecoklatan yang membentuk gumpalan udara yang mengambang di daerahdaerah berpenduduk pada hari musim panas2). Asap sebagian
besar terdiri dari lapisan bawah ozon (O3), tetapi juga banyak mengandung unsur-unsur kimia lainnya, termasuk karbon monoksida (CO), unsur partikel seperti debu, senyawa volatil organik (VOCs) seperti benzene, butane, dan hidrokarbon lainnya. Lapisan bawah ozon yang berbahaya jangan disamakan dengan lapisan ozon yang berguna di stratosfer untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Ozon di bagian permukaan tanah merupakan polutan dengan beberapa pengaruh yang merugikan kesehatan. Sumber utama nitrogen
oksida
dan
hidrokarbon
adalah
kendaraan
bermotor.
Hidrokarbon dan nitrogen oksida bereaksi terhadap sinar matahari pada hari yang cerah untuk membentuk lapisan bawah ozon, yaitu komponen utama dari asap (Gambar 2). Puncak dari pembentukan asap biasanya pada sore hari saat suhu tertinggi dan banyak sinar matahari. Meskipun lapisan bawah asap dan ozon terbentuk di daerah perkotaan dengan lalu lintas yang padat atau daerah industri, namun angin yang bertiup dapat membawanya beberapa ratus mil ke kota lain. Ini menunjukkan bahwa polusi tidak mengenal batas, dan merupakan masalah global. Ozon dapat menyebabkan iritasi pada mata dan merusak kantung udara pada paru-paru, dimana oksigen dan karbon dioksida bertukar, yang pada akhirnya menyebabkan pengerasan pada jaringan lunak dan kenyal. Hal itu juga dapat menyebabkan sesak napas, kelelahan, sakit kepala, mual, dan memperburuk masalah pernapasan seperti asma. Setiap bagian ozon berdampak kecil terhadap kerusakan pada paruparu, seperti halnya asap rokok, yang akhirnya mengikis kapasitas paru-paru setiap manusia. Tetap berada di dalam rumah dan
mengurangi aktivitas fisik pada saat kondisi asap meningkat dapat meminimalisasi kerusakan yang parah. Ozon juga merugikan tumbuhtumbuhan dengan merusak jaringan-jaringan daun. Untuk meningkatkan kualitas udara di daerah-daerah dengan masalah ozon terburuk, Reformulated Gasoline (RFG) yang mengandung 2% oksigen telah diperkenalkan. Penggunaan RFG telah menghasilkan penurunan yang signifikan dalam emisi ozon dan polutan lainnya, dan penggunaannya diwajibkan untuk daerah-daerah yang rawan banyak asap. Polutan yang berbahaya lainnya pada asap adalah karbon monoksida, yang tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan gas yang beracun.
Karbon monoksida sebagianbesar berasal dari
kendaraan bermotor, dandapat mencapai tingkat yang berbahaya di daerah dengan lalu lintas sangat padat. Karbon monoksida menghalangi organ-organ tubuh untuk mendapatkan oksigen dengan cara mengikat sel darah merah yang seharusnya membawa oksigen. Pada jumlah yang kecil, karbon monoksida dapat menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen yang dikirim ke otak, organ dan otot lainnya, memperlambat reaksi dan reflek, dan bersifat merusak. Itu menimbulkan ancaman yang serius bagi orang yang berpenyakit jantung yang disebabkan rapuhnya kondisi sistem peredarahan darah dan janin, karena oksigen sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. Pada jumlah yang besar, dapat berakibat fatal, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya kematian yang disebabkan oleh mobil yang dipanaskan di dalam garasi dan kebocoran gas buangan ke dalam mobil. Asap juga mengandung unsur partikel yang tersuspensi seperti debu yang dihasilkan oleh kendaraan
bermotor dan industri. Partikel seperti itu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan paru-paru karena dapat membawa senyawa, seperti asam dan logam. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon optimistis krisis ekonomi global bukan halangan bagi negara di dunia untuk menghimpun dana hijau 100 miliar dollar AS per tahun pada 2020 ini dikatakan pada pertemuan Para Pihak Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi perubahan iklim di Cancun, Meksiko). 4. Hujan Asam Bahan bakar fosil adalah campuran dari berbagai macam bahan kimia, termasuk belerang (sulfur) dalam jumlah kecil. Sulfur pada bahan bakar bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida (SO2), yang merupakan polutan udara. Sumber utama SO2 adalah pembangkit tenaga listrik yang membakar batubara dengan kandungan sulfur tinggi. Di Amerika Serikat dilakukan The Clean Air Act tahun 1970 telah membatasi
emisi
SO2
dengan
tegas
yang
mengharuskan
pembangkitpembangkit untuk menggunakan Scrubber, untuk mengubah menjadi batubara dengan kandungan sulfur rendah, atau mengubah menjadi gas batubara dan memperbaiki sulfur kembali) . Kendaraan bermotor juga merupakan salah satu sumber SO2 karena bensin dan solar juga mengandung sulfur dengan jumlah kecil. Letusan gunung merapi dan air mata panas juga melepaskan sulfur dioksida (ditandai dengan bau seperti bau telur busuk). Sulfur oksida dan nitrat oksida bereaksi dengan uap air dan bahan kimia lainnya di lapisan atas atmosfer dihadapan sinar matahari untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat.
Asam yang terbentuk biasanya terlarut dalam tetesan air yang jatuh ke dalam awan atau kabut. Tetesan sarat asam ini, seperti pada jus lemon, turun dari udara ke tanah bersama hujan atau salju. Hal ini dikenal sebagai hujan asam. Tanah mampu menetralkan asam tertentu, tetapi jumlah besar yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batubara murah dengan kandungan sulfur tinggi telah melampaui batas kemampuan tanah, dan sebagai hasilnya banyak danau dan sungai di daerah-daerah industri seperti New York, Pennsylvania, dan Michigan menjadi sangat asam bagi kehidupan ikan). Hutan di daerah-daerah tersebut juga mengalami kerusakan secara perlahan karena menyerap asam melalui daun, batang, dan akar. Bahkan struktur marmer memburuk akibat hujan asam. Besarnya masalah ini tidak diketahui sampai awal 1970-an, dan langkah-langkah serius telah dilakukan sejak saat itu untuk mengurangi pembentukan sulfur dioksida secara drastis dengan penggunaan scrubber pada pembangkit-pembangkit dan dengan desulfurisasi batubara sebelum pembakaran. 5. Kerusakan Ekosistem Kabupaten Mempawah Kerusakan yang di akibatkan oleh pencemaran udara yang berasal dari PLTU akan merusak biota lautan dan pantai yang dekat dengan PLTU. Kerusakan berawal dari kerusakan terumbu karang langka yang menjadi tempat berkembang-biaknya ikan dan biota laut lainnya. Rusaknya terumbu karang dipastikan akan menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan biota laut lainnya di wilayah tersebut. Akibatnya, penghasilan para nelayan sekitar pun akan menurun.PLTU
menggunakan sumber energi yang berasal dari fosil batubara yang berada di daerah lain. hal ini memerlukan sarana seperti dermaga dan transportasi. dalam pembangunan PLTU memerlukan batu dan tanah. Batu dan tanah yang diperuntukan untuk pembangunan dermaga itu diambil dari pegunungan atau dataran tinggi. hal itu sangat merusak alam dan rawan akan bencana longsor. 2. Prosedur Perizinan Kabupaten Mempawah sebagai kota berkembang yang mempunyai berbagai aktivitas seperti perdagangan, industri dan jasa dengan klasifikasi besar, sedang dan kecil yang masing-masing mempunyai karakteristik dan menghasilkan limbah dari kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan. Memperhatikan hal tersebut maka kegitan dan /atau usaha dapat mengeluarkan dalam jumlah dan jenis yang berbeda dan berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya, untuk itu bagi kegiatan dan /atau usaha yang limbahnya berdampak terhadap lingkungan hidup wajib mengelola agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup, demikian juga dalam perencanaan kegiatan dan atau/ usaha sebelum beroperasi harus menyusun dokumen lingkungan dan mengajukan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban penyusunan dokumen lingkungan didasarkan pada luas, besaran dan jenis kegiatan. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).
Izin Lingkungan adalah: Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan
setiap
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) Undang- undang nomor 32 tahun 2009 tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegitan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, sedangkan rerncana dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 wajib memiliki UKL-UPL. Peraturan pelaksanaan dari dari ketentuan Pasal 34 dan Pasal 22 tersebut mengenai kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup dan untuk Kabupaten Mempawah hal tersebut diatur dalam keputusan Bupati Kabupaten Mempawah tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL.
Memperhatikan Ketentuan diatas, mengenai kewajiban penyusunan dokumen lingkungan dibagi menjadi dua yaitu : 1. Dokumen
Amdal
untuk
rencana
kegiatan
dan/atau
usaha
yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup 2. Dokumen UKL-UPL untuk rencana kegiatan dan/atau usaha yang tidak termasuk kriteria waji Amdal dan secara teknologi limbah yang dihasilkan mampu untuk dikelola Kedua dokumen lingkungan tersebut disusun untuk pengambilan keputusan oleh pejabat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk memberikan keputusan kelayakan lingkungan yang dipergunakan sebagai dasar pemberian izin lingkungan dan izin PPLH yang diperlukan. Impementasi dari penyusunan dokumen lingkungan sampai dengan dikeluarkannya izin lingkungan dan izin PPLH Kota Surakarta oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Wawancara tanggal 21 Maret 2017) menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Penyusunan dokumen lingkungan hidup yang berupa AMDAL atau UKL-UPL tersebut disusun dengan cara sebagai berikut: 1. Proses penyusunan dokumen UKL-UPL Untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL disusun pada tahap perencanaan oleh pemrakarsa sebagai syarat memperoleh izin lingkungan yang dimana izin lingkungan tersebut sebagai dasar dari penerbitan izin usaha dengan cara mengisi formulir UKL-UPL yang memuat : a) identitas pemrakarsa; b) rencana usaha dan/atau kegiatan;
c) dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d) jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; e) dan pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL. f) Daftar Pustaka; g) Lampiran Isian dalam bentuk dokumen UKL-UPL tersebut kemudian diajukan permohonan pemeriksaan UKL-UPL pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang selanjutnya akan diperiksa oleh tim teknis. Setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen UKL-UPL yang diajukan, tim teknis memberikan masukan atau perbaikan yang diusulkan kepada pemrakarsa untuk menyempurnakan isi dokumen khususnya dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bahan revisi untuk perbaikan dokumen. Apabila perbaikan dari masukan tim teknis sudah dilakukan, maka tim teknis memberikan rekomendasi UKL-UPL atas dasar dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa dengan memuat : 1) Dasar pertimbangan diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPL 2) Peraturan perundangan dan kronologi yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya rekomendasi Persetujuan UKL- UPL 3) Pernyataan penetapan persetujuan UKL-UPL 4) Pernyataan bahwa lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan yang dituangkan dalam deskripsi kegiatan pada formulir UKL-UPL 5) Kewajiban pemrakarsa 6) Kewajiban pihak lain 7) Jumlah dan jenis izin PPLHnya 8) Jumlah dan jenis perizinan lainnya(bila ada) 9) Masa berlakunya rekomendasi UKL-UPL yang menyatakan bahwa rekomendasi dimaksud berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dideskripsikan dalam formulir UKL-UPL dan 10) Tanggal penetapan mulai berlakunya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup Selanjutnya rekomendasi UKL-UPL tersebut diteruskan kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk penerbitan izin lingkungan maupun izin PPLH.
2. Proses penyusunan dokumen AMDAL Untuk usaha dan/atau kegiatanyang wajib AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyusunan dokumen lingkungan yang berupa AMDAL tersebut pemrakarsa harus mengikutsertkan masyarakat yang terkena dampak melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan atau konsultasi publik dengan jangka waktu 10 hari sejak pengumuman masyarakat dapat melakukan pendapat dan tanggapan secara tertulis kepada pemrakarsa atau walikota. Dalam hal penyusunan dokumen Amdal pemrakarsa boleh meminta bantuan dari pihak lain baik perorangan maupun lembaga yang berbadan hukum yang memiliki lisensi yang tergabung dalam peyedia jasa penyusunan Amdal. Tim penyusun dokumen AMDAL terdiri dari satu ketua dan dua anggota yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Adapun peyusunan Dokumen AMDAL tersebut disusun melalui tahapan sebagai berikut : a. Kerangka Acuan Dokumen Kerangka acuan diajukan terlebih dahulu setelah konsultasi publik yang akan disidangkan oleh KPA (Komisi Penilai Amdal ) yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota dari badan lingkungan hidup kota surakarta yang dibentuk atas SK Walikota, selanjutnya dalam jangka waktu 30 hari setelah surat persetujuan kerangka acuan dari KPA yang menyetujui Kerangka Acuan tersebut, pemrakarsa mengajukan Andal dan RKL-RPL b. Andal Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang memuat:
1. Pendahuluan yang meliputi ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, ringkasan dampak penting yang ditelaah/dikaji serta batas wilayah studidan batas waktu kajian 2. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal 3. Prakiraan dampak penting; 4. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; 5. Daftar pustaka;dan 6. Lampiran
c. RKL-RPL Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutny disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, setelah tiga tahapan tersebut dinilai oleh KPA (Komisi Penilai Amdal) dan dari hasil penilaian dari rencana usaha dan/atau kegiatan itu dinyatakan layak lingkungan maka akan dikelurakan SKKLH (Surat keputusan kelayakan lingkungan Hidup) yang memuat 10 kriteria kelayakan lingkungan, disamping itu didalam SKKLH tersebut wajib mencantumkan : 1. Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan 2. Peraturan perundangan dan kronologi penilaian yang menjadi dasar pertimbangan keputusan 3. Pernyataan penetapan kelayakan lingkungan 4. Lingkup rencana kegiatan 5. Kewajiban pemrakarsa 6. Kewajiban pihak lain 7. Jumlah dan jenis izin PPLHnya 8. Jumlah dan jenis perizinan lainnya(bila ada) 9. Masa berlakunya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa keputusan kelayakan lingkungan dimaksud berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dideskripsikan dalam dokumen amdal dan
10. Tanggal penetapan mulai berlakunya surat keputusan kelayakan lingkungan masyarakat Melihat penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut baik AMDAL maupun UKL-UPL, permohonan izin lingkungan yang dismpaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL untuk AMDAL dan permohohan pemeriksaan UKL- UPL untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL dengan persyaratan melampirkan dokumen AMDAL atau UKLUPL, Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan serta profil usaha dan/atau kegiatan. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis kepada Bupati Mempawah dan diumumkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pada papan pengumuman selama 5 hari sejak dokumen Andal dan RKL- RPL dinyatakan lengkp secara administrasi untuk usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, dan 2 hari untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dengan maksud untuk diketahui masyarakat yang selanjutnya masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan respon atau tanggapan selam 10 hari untuk AMDAL dan 3 hari untuk UKL-UPL.Apibila jangka waktu pemasangan pengumuman sudah berakhir dan tidak ada keberatan dari masyarakat dapat diterbitkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) atas nama Bupati Kabupaten Mempawah. Izin Lingkungan yang diterbitkan mencantumkan beberapa keawajiban pemegang izin yang dituangkan dalam beberapa diktum sebagai berikut contoh muatan dalam izin lingkungan salah satu usaha dan/atau kegiatan kesehatan atau laboratorium di Kabupaten Mempawah ialah : 1. Identitas Pemrakarsa/ Pemegang Izin 2. Persyaratan sperti :
a) Memenuhi persyaratan Standar dan Baku Mutu Lingkungan b) Memperhatikan apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau kapasitas dan/atau jenis usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL- UPL baru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku c) Melakukan seluruh ketentuan yang termasuk dalam UKL- UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan, mendukung pelaksanaan program Solo Kota Eko Budaya dan melaksanakan arahan dari instansi terkait dan tim teknis d) Memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan lingkungan perundang-undangan e) Mendukung pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam serta tidak merusak ataupun menimbulkan gangguan lingkungan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang- undangan f) Menjaga lingkungan sekitar terhadap gangguan keamanan, gangguan ketertiban masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, ikut berpartisipasi serta memberikan bantuan tanggung jawab sosialnya (CSR) untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. g) Tidak menggangu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut h) Bertanggung jawab daan mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan i) Memahami bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entinitas ekologis yang merupakan : 1. entitas dan/atau spesies kunci 2. memiliki nilai penting secara ekologis 3. memiliki nilai penting secara ekonomi 4. memiliki nilai penting secara ilmiah 5. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan 6. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati 7. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan lingkungan hidup 8. Masa berlakunya izin lingkungan Selanjutnya dalam izin lingkungan dicantumkan pula apakah pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH atau tidak pada tahap operasional.
Berikut salah satu contoh izin PPLH mengenai izin pembuangan air limbah di suatu usaha kesehatan di Kota Surakarta menurut hasil wawancara yang dimuat dalam diktum sebgai berikut: KESATU : Identitas perusahaan atau pemrakarsa KEDUA : Pemegang izin pada diktum kesatu untuk melaksanakan ketentuan yang terlampir sebagai berikut: I. Ketentuan Teknis 1. Pembuangan air limbah harus memenuhi baku mutu air limbah 2. Pembuangan air limbah dibuang ke saluran drainase kota 3. Melakukan pemantauan dan pencatatan debit harian air limbah yang dibuang ke saluran drainase 4. Melakukan pencatatan ph harian air limbah 5. tidak menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan atau saluran lainnya 6. Melakukan pemantauan pada titik penaatan yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta di outlet Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan koordinat titik penaatan S: 07° 33′19.6″ dan E : 110° 51′ 51,2″ setiap satu bualan sekali dengan biaya ditanggung perusahaan 7. Tidak melakukan pengenceran air limbah dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku II. Kewajiban Pemegang izin 1. Melaporkan hasil analisa kualitas limbah di outlet IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota Surakarta Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mempawah dengan tembusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2. Mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Mempawah dengan tembusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mas berlakunya izin berakhir 3. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembuangan air limbah 4. Semua ketentuan teknis dan kewajiban pemegang izin harus dipenuhi oleh perusahaan dan apabila terdapat pelanggaran dikemudian hari maka izin pembuangan air limbah dinyatakan tidak berlaku lagi. KETIGA : Keputusan ini akan dicabut apabila ketentuan- ketentuan seperti diatur dalam diktum KEDUA dalam keputusan ini sebagian atau
seluruhnya tidak ditaati KEEMPAT: limbah ke air atau
Pemberian Izin Pembuangan Air
Sumber air ini berlaku selam 5 (lima) tahun KELIMA:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Mengkaji implementasi pemberian izin lingkungngan hingga diterbitannya izin lingkungan dan izin PPLH, jika dikaji dengan norma yang berlaku maka dapat diuraikan halhal sebagai berikut: 1. Memperhatikan norma yang dipakai dasar penetapan kriteria rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan baik AMDAL maupun UKL-UPL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku : a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL dimana Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 2. luas wilayah penyebaran dampak 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 5. sifat kumulatif dampak; 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan dari Pasal 22 ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dimana rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL apabila luas bangunan ≥ 10.000 meter persegi atau luas lahan lebih ≥ 5ha untuk bidang multisektoral dan kegiatan dan/atau usaha yang bergerak dalam bidang : 1. Bidang Pertahanan
2. Bidang Pertanian 3. Bidang Perikanan dan Kelautan 4. Bidang Kehutanan 5. Bidang Technologi Satelit 6. Bidang Perindustrian 7. Bidang Pekerjaan Umum 8. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Bidang Pariwisata 11. Bidang Ketenaganukliran 12. Bidang Pengelolaan Limbah B3 b. Meninjau Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
wajib
memiliki
UKL-
UPL.
Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria: 1. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 2. kegiatan usaha mikro dan kecil. Ketentuan dari Pasal 34 ini di Kota Surakarta lebih lanjut diatur dalam keputusan Walikota Surakarta Nomor 660.1/81/1/2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL 2. Mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan : a. Penyususnn dan pemilaian dok AMDAL Pada dasrnya Tahapan penyusunan dokumen lingkungan di Surakarta seperti sudah dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya dilaksanakan pada waktu tahap perencanaan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh pemrakarsa dan melibatkan masyarakat dalam hal pemberitahuan informasi mengai rencana usaha/dan atau kegiatan dengan maksud masyrakat atau publik dapat memberikan tanggapan atau
saran atas rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan demikian. Mekanisme penyususnan dokumen lingkungan hidup tersebut lebih lanjut diatur pada peraturan pelaksana yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud terdiri atas dokumen: 1. Kerangka Acuan yang tujuannya adalah: merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal; dan mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia dan berfungsi sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan; 2. ANDAL Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. 3. RKL-RPL Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Andal.Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan
hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL. 4. Penyususnan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Menindak lanjuti pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan dokumen UKL-UPL di Surakarta telah memnuhi standar norma Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang memberi ruang lingkup terhadap penyusunan dokumen UKLUPL melalui Formulir UKL-UPL memuat: 1. identitas pemrakarsa; 2. rencana usaha dan/atau kegiatan; 3. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; 4. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan 5. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL. 6. Daftar Pustaka; dan 7. Lampiran. 3. Hasil penilaian dokumen amdal dan rekomendasi UKL-UPL a. Hasil penilaian dokumen amdal Landasan yuridis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Bila dikaji dari penelitian diatas, penilaian dokumen AMDAL di Surakarta dinilai oleh KPA dengan diajukannya KA (kerangka acuan) terlebih dahulu dalam waktu 30 hari untuk mendapat persetujuan dari KPA, setelah KA disetujui baru mengajukan ANDAL dan RKL- RPL.Hal ini telah sesuai dalam peraturan pelaksana dari pasal 29 yaitu pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan yang menyatakan Penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 1. 2. 3. 4.
penerimaan dan penilaian KA secara administratif; penilaian KA secara teknis; persetujuan KA; penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL secara administratif; 5. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis; Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan: 1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau 2. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan kriteria, antara lain: 1. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. kepentingan pertahanan keamanan; 4. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosialekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan; 5. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif 6. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; 7. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilainilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view); 8. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: a. entitas dan/atau spesies kunci (key species) b. memiliki nilai penting secara ekologis (ecologicalimportance) c. memiliki nilai penting secara ekonomi (economicimportance) dan/atau d) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientificimportance). 9. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan 10. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. b. Hasil rekomendasi ukl-upl Ketentuan mengenai rekomendasi UKL-UPL ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 sampai degan Pasal 27 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan yang menyatakan bahwa Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tahapan: 1. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL; 2. pemeriksaan substansi UKL-UPL Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui Rekomendasi persetujuan UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan, ingkasan dampak yang diperkirakan timbul, upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain, pernyataan persetujuan UKL-UPL, dasar pertimbangan persetujuan persetujuan UKL-UPL, jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan dan tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL. Melihat ketentuan tersebut jika dilihat dari ketentuan norma yang ada penilaian untuk UKL-UPL di Kabupaten Mempawah telah sesuai dengan norma yang telah ditentukan dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Mekanisme permohonan dan penerbitan izin lingkungan Landasan yuridis mengenai Permohonan dan penerbitan izin lingkungan diatur dalam pasal 36 Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang menyatakan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang dalam pelaksaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Untuk amadal dalam hal permohonan Izin lingkungan diajukan bersamaan dengan penilaian ANDAL dan RKL-RPL,setelah penilaian ANDAL dan RKL-RPL dinilai, Menteri, Gubernur/ Walikota sesuai kewenangannya
akan menyampaikan keputusan kelayakan lingkungan apabila dinyatakan layak dan diterbitkan izin lingkungan, sedangkan untuk UKL-UPL diajukan bersamaan dengan permohonan pemeriksaan UKL- UPL untuk diperiksa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Menteri, Gubernur/Walikota sesuai kewenangannya akan menyampaikan rekomendasi UKL-UPL apabila rencana dan/atau kegiatan disetujui dan dikeluarkan izin lingkungan. Memperhatikan izin lingkungan di kota surakarta diatas telah sesuai dengan ketentuan pelasana Pasal 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen
Lingkungan
Hidup
serta
Penerbitan
Izin
Lingkungan yang menyatakan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. Dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL; b. Identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: 1. nama usaha dan/atau kegiatan; 2. jenis usaha dan/atau kegiatan; 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; 4. alamat kantor; dan 5. lokasi kegiatan; c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. Persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL- UPL; 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain: 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan 4) kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan. Untuk lebih jelasnya pemberian izin lingkungan dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini D. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam penerbitan Lokasi melalui SK Bupati terkait masalah pembangunan atau keberadaan PLTU jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPembangunan PLTU Jungkat merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Mempawah, khususnya dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun kebanyakan sebagai nelayan. Oleh karena itu masing-masing individu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Pada awalnya ada yang biasa-biasa saja, tidak ada perasaan bangga atau kecewa karena dampaknya akan merugikan, hal ini karena belum begitu banyak atau bahkan tidak mengetahui sama sekali akan dampak atau pengaruh berdirinya pembangunan PLTU. 2. Dampak
yang
ditimbulkan
atas
pembangunan
serta
keberadaan
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mempawah berdampak
Radiasi yang ditimbulkan oleh SUTT (Saluran Listrik Tegangan Tinggi) sangat berbahaya bagi kesehatan, pencemaran udara, serta merusak ekosistem Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah sebagai kota berkembang yang mempunyai berbagai aktivitas seperti perdagangan, industri dan jasa dengan klasifikasi besar, sedang dan kecil yang masingmasing mempunyai karakteristik dan menghasilkan limbah dari kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan. Memperhatikan hal tersebut maka kegitan dan /atau usaha dapat mengeluarkan dalam jumlah dan jenis yang berbeda dan berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).
DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 92. Andi Malarangeng, dkk, 2001, Otonomi Derah Perspektif Teoretis dan Praktis, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta. Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung: Bina Cipta, 1985. Atmowiloto, A. Hak-Hak Narapidana. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; 1996. Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993. Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002. Bintoro, Tjokroamidjojo, 1976, Analisis Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional, Dalam Majalah Administrator, No, 5 dan 6 Tahun IV. Bruce Mitchell, dkk, 2000, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Edisi Pertama, gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Eddy Wibowo, dkk., 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, Yogyakarta.
Penertbit YPAPI,
Edy Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, CV. Alfabeta, Bandung. Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi Doktor (S3), Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by Andreas Wedberg, New York: Russel and Russel, 1961. Haposan Siallagan, Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Yang Baik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Medan: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2007.
Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari (Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung), Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001. Jimly Asshiddiqie, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Cetakan I, Jakarta: Ind Hill-Co., 1997. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976. Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Muninjaya, A. A. Gde. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2012. Nasution, S., 1988, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito. Samosir Djisman, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal., 4 Suhariyono, Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda, Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamoedji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soenyono, 2001, Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis Oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta. Wijono, Djoko. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Vol. 1. Surabaya: Airlangga University Press; 2000
