EFEKTIFITAS PERAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2014 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Oleh: Christy Natalia Simarmata 110120100034 Komisi Pembimbing: Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M TESIS Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Konsentasi Hukum Bisnis
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2015
ABSTRAK EFEKTIFITAS PERAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2014 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN Penelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk menganalisa sejauhmana eksistensi peran dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pasar modal guna mendukung terbentuknya pasar modal yang efisien, wajar, dan teratur, serta untuk mengkaji kendala-kendala yang menyebabkan para pelaku pasar modal yang bersengketa tidak memilih BAPMI sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa dengan berkembangnya kegiatan sektor jasa keuangan di bidang pasar modal, maka diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kelembagaan di pasar modal. Pembentukan BAPMI sebagai lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal, diharapkan dapat memberikan peningkatan kenyaman dan menambah proteksi kepada investor dan masyarakat melalui penyediaan layanan jasa aterrnatif penyelesaian sengketa. Namun demikian, sejak didirikan 13 tahun lalu eksistensi BAPMI sebagai lembaga alternatif yang menyelesaikan sengketa pasar modal belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku pasar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan minimnya sengketa yang telah ditangani oleh BAPMI sampai dengan saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif dikarenakan sasaran penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah hukum dan kaidah atau norma, yang meliputi asas hukum dan peraturan hukum konkret. Spesifikasi penelitian Tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakan permasalahan hukum dalam perspektif hukum bisnis, khususnya yang terkait dengan masalah penyelesaian sengketa pasar modal dengan menggunakan lembaga arbitrase. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yakni untuk mengoptimalkan perannya, BAPMI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan di bidang pasar modal, telah membentuk suatu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang sektor jasa keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat menarik minat para pelaku pasar modal yang bersengketa untuk memilih BAPMI dan menyelesaikan sengketanya di BAPMI, demi menjamin terpenuhinya kepentingan konsumen dan masyarakat.
ABSTRACT THE EFFECTIVENESS OF INDONESIAN CAPITAL MARKET ARBITRATION BOARD ROLES TO SETTLE CAPITAL MARKET DISPUTES IN RELATION WITH LAW NUMBER 30 OF 1999 REGARDING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AND REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 1/POJK.07/2014 OF 2014 REGARDING ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INSTITUTION ON FINANCIAL SERVICES SECTOR The purpose of research on this Thesis is to analyze the existence of Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) roles to settle the capital market disputes in order to support the establishment of an efficient, fair, and organized market, also to examine the obstacles why the capital market participants are not choosing BAPMI as their alternative dispute settlement institution on solving the capital market disputes. The background of this idea is due to the development of the financial services sectors in capital market area which also need a refinements and improvements on the capital market institution. The establishment of BAPMI as an institution of arbitration and alternative dispute settlement for capital market area, was expected to provide an improvement of convenience and to add a protection for the investors and public through the provision of alternative dispute settlement services. However, since the establishment 13 years ago, the existence of BAPMI as an alternative dispute settlement institution on capital market area has not been fully utilized by the capital market participants. This can be evidenced by the minimum amount of disputes that had been settled by BAPMI up until today. The research method used in this Thesis is normative-juridical approach, due to the target of the research in this Thesis are the laws and the principles or norms, which consisted of the principles of laws and concrete legal regulations. The specification of this Thesis is descriptive-analytical, which is to describe fully and sistematically the prevailing laws and regulations in which followed by conducting an analyze on solving the matters. The purpose of this research is to find a clear legal basis within laying the legal issues in the perspective of business law, specifically related to the settlement of capital market issues by utilizing the arbitration institution. The conclusion that can be drawn from this research, which is to optimize BAPMI’s role, BAPMI and the Financial Services Authority (OJK) as the authorized institution on supervising and regulating in the capital market area, has established certain regulations that in particular regulates the alternative disputes settlement institutions for financial services sector. It is expected to attract the interest of the capital market participants to choose BAPMI as the disputes settlement institution, in order to ensure the fulfillment of the interests of consumers and public.
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi syarat ujian untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang berjudul, “Efektifitas Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/pojk.07/2014 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan”. Penyelesaian Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pembimbing yaitu Ibu Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. AnAn Chandrawulan, S.H., LL.M. Penyusun juga berterima kasih kepada bapak dan ibu dosen penguji yang telah memberikan masukan dan sarannya yaitu Bapak Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D, Ibu Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H.dan Bapak Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H. Penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.
Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
2.
Seluruh jajaran Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
3.
Pihak-pihak lainnya yang telah membantu Penyusun dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak bisa Penyusun sebutkan satu per satu.
Penyusun menyampaikan juga terima kasih yang teramat tulus kepada orang tua Penyusun, Prof. Dr. Ir. Tualar Cornelius Simarmata, MS dan Dra. Lidwina Irina Tarigan, adik-adik Penyusun, serta suami Penyusun Ferdinand Jullaga Tambunan, S.H., terima kasih atas semangat, dukungan dan dorongan moril dan materiil yang sudah diberikan kepada Penyusun dalam menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran Bandung. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu, ke depannya kritik dan masukan tentunya akan sangat berarti bagi pengembangan pokok bahasan yang dikaji dalam Tesis ini. Akhir kata, Penyusun berharap semoga Tesis ini dapat memberikan kontribusi sebagaimana tujuan dibuatnya dan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.
Bandung, 7 Juli 2015 Penyusun
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kegiatan pasar modal di Indonesia sampai dengan saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik untuk instrumen yang berbentuk saham maupun instrumen hutang. Kegiatan pasar modal pada hakekatnya berbeda dengan kegiatan pasar tradisional yang telah dikenal, yang terdiri atas pedagang, pembeli dan adanya kegiatan tawar menawar harga. Pasar modal dapat diartikan sebagai sarana yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak pemberi dana berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh lembaga, profesi dan aturan yang berkaitan dengan efek. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Investor dalam menanamkan dananya di pasar modal tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, akan tetapi juga
bertujuan untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Investor yang menanamkan dananya di pasar modal harus mampu memanfaatkan semua informasi untuk menganalisa pasar dan investasinya dengan harapan memperoleh keuntungan. Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya kedalam perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembali investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividen yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). Pasar modal sebagai instrumen ekonomi menjadi salah satu pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai instrumen keuangan maka pasar modal hanya akan dapat berkembang dengan baik bila dibangun berdasarkan prinsip wajar, transparan dan aman. 1 Prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan investor (investor protection) yang dapat melahirkan kepercayaan (trust) di dalam mekanisme pasar. Guna mengefektifkan hukum pasar modal yang tujuannya untuk menstimulasi perkembangan pasar perlu diperhatikan beberapa faktor yang berkaitan dengan pembaharuan hukum untuk kepentingan pasar, penegakan hukum di bidang pasar modal, dan perlindungan terhadap investor itu sendiri. Faktor yang berhubungan dengan pembaharuan hukum menjadi kunci utama karena pasar modal hanya dapat berkembang bila pasar dapat menawarkan
1
Indra Safitri, “Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 2 Juni 2008.
produk baru
yang murah dan efisien dalam bentuk efek-efek, serta dapat
memberikan kemudahan dan fasilitas yang menguntungkan. Penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa setiap pihak di pasar modal menjalankan prinsip keterbukaan informasi (disclosure), pedoman perilaku (behaviour of conduct), benturan kepentingan (conflict of interest) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penegakan hukum juga dibutuhkan dalam penanganan konflik atau sengketa antara para pihak yang menjalankan pasar modal. Sengketa-sengketa pasar modal tersebut tentunya perlu mendapatkan penyelesaian agar tidak berkepanjangan dan merugikan para pihak. Penyelesaian sengketa pasar modal dapat dilakukan melalui pengadilan atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi adalah menciptakan lingkungan pasar modal yang sehat, transparan dan efisien. Peningkatan peranan di bidang pasar modal merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang saling memperkokoh satu sama lain. Oleh karena itu penegakan hukum di bidang pasar modal menjadi alat terpenting untuk melindungi kepentingan investor dan publik dari praktek yang merugikan, baik yang dilakukan oleh emiten maupun oleh konsultan hukum atau praktisi pasar modal.
BAB II ARBITRASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PASAR MODAL
A. Pasar Modal sebagai Institusi Jasa Keuangan Salah satu amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV adalah untuk memajukan kegiatan perekonomian yang merupakan salah satu penunjang kegiatan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya kegiatan di sektor ekonomi, maka pemerintah Indonesia berusaha melakukan pembaharuan dalam berbagai sektor di bidang ekonomi. Salah satu sektor yang cukup menjanjikan adalah kegiatan ekonomi keuangan, khususnya di bidang pasar modal. Kebijakan dalam sektor ekonomi tersebut antara lain adalah mengembangkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pasar modal menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.2 Mulanya kegiatan pasar modal mengacu pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67).
2
Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PASAR MODAL PADA BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Para pelaku pasar modal yang bersengketa dapat memilih Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, selama sengketa yang timbul diantara para pihak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:3 1. Sengketa perdata yang timbul diantara para pihak di bidang atau terkait dengan pasar modal; 2. Terdapat kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI; 3. Terdapat permohonan tertulus (pendaftaran perkara) dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI; 4. Persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam ruang linkgup hukum pidana dan/atau hukum administratif.
3
Lingkup Layanan BAPMI, http://www.bapmi.org, tanggal 15 April 2015, pkl. 20.00.
BAB IV TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EFEKTIFITAS PERAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL
A. Efektifitas Peran BAPMI dalam Menyelesaikan Sengketa Pasar Modal untuk Mendukung Pasar Modal yang Efisien, Wajar, dan Teratur Pasar modal merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendukung terjadinya perkembangan yang significant di bidang ekonomi keuangan dan dapat menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mendefinisikan kegiatan pasar modal sebagai kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.4 Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga atau klaim jangka pendek dan atau panjang primer yang tidak langsung.5 4 5
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Adrian Sutedi, op.cit, hlm. 2.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian-uraian pada Bab I sampai dengan Bab IV dalam tesis ini adalah sebagai berikut: Upaya yang dilakukan oleh BAPMI dan Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan efektifitas peran BAPMI sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk sektor jasa keuangan bidang pasar modal, yakni melalui pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaiaan Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2014), yang mewajibkan setiap lembaga jasa keuangan untuk menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. BAPMI juga telah melakukan pembenahan pada peraturan yang dibentuknya yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di pasar modal hingga saat ini, yakni dengan dibentuknya peraturan dan acara untuk setiap layanan penyelesaian sengketa yang diberikan BAPMI secara terpisah satu dan lainnya.
2. Kendala yang dihadapi oleh BAPMI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pasar modal, yakni tingkat kesadaran yang dimiliki oleh pelaku pasar modal untuk mengakui legitimasi dari BAPMI masih rendah. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya terhadap putusan arbitrase di Indonesia, pihak yang kalah kerap meminta pengadilan untuk campur tangan terutama dalam hal eksekusi. Atas permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada pengadilan negeri, seringkali hakim kembali memeriksa pokok perkara yang sudah diperiksa dan diputus pada tingkat arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang dapat menjadi celah diajukannya permohonan pembatalan kepada pengadilan atas putusan arbitrase. Ketidaktahuan masyarakat dan investor yang disebabkan oleh karena kurangnya sosialisasi terhadap lembaga BAPMI itu sendiri. Stigma yang melekat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dirasa lebih mahal dibandingkan proses pada pengadilan, juga menjadi kendala yang dihadapi oleh BAPMI.
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Achmad Fauzan, Penyelesaian Sengketa Internasional, Tarsito, Bandung, 1986. Adrian Sutedi, Segi-segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009. , Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014. Alan Redfern and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration (Second Edition), Sweet and Maxwell, London, 1991. Anuraga, et.al, Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Bambang Sanggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008. Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co., 2004. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tatanusa, Jakarta, 2004. Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Harahap, M. Yahya, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Proyek Elips, Jakarta, 1997. Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. Lastuti Abubakar, Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Books Terrace & Library, Bandung, 2009. M. Irsan Nasarudin, et.al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminolog Fakultas Hukum UNPAD, Binacipta, Bandung, 1976. Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. M. Syamsudin, Mahir Menulis Legal Memorandum, Kencana, Jakarta, 2007. Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997. Notonegoro, Pembangunan Hukum dan Agraria, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negeri, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Sembiring, Sentosa, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. Sitompul, Asril, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Jakarta, 1981. Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979. , Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996. Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002. T.O Ihromi, Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996. B. SUMBER ARTIKEL Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 21 Oktober-November 2002, hlm. 68. Indra Safitri, “Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 2 Juni 2008. C. UNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Regelmen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaiaan Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. 01/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. 02/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Mediasi Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. 03/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Adjudikasi Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase D. PUTUSAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 E. SUMBER LAINNYA Achmad Zein Umar Purba, BAPMI dan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal, http://bapmi.go.id, tanggal 11 Agustus 2011, pkl. 13.25. Bacelius Ruru, Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, http://www.bapmi.org, tanggal 28 Oktober 2011, pkl. 14.00. Dedi Harianto, Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia, http://repository.usu.ac.id, tanggal 11 Agustus 2011, pkl. 15.45.
Definisi Adjudikasi, http://www.bapmi.org, tanggal 19 April 2015, pkl. 16.00. Definisi Arbitrase, http://www.bapmi.org, tanggal 21 April 2015, pkl. 01.00. Definisi Layanan Adjudikasi, http://www.bapmi.org, tanggal 16 April 2015, pkl. 22.30. Definisi Mediasi, http://www.bapmi.org, tanggal 16 April 2015, pkl. 01.50. Definisi Pendapat Mengikat, http://www.bapmi.org, tanggal 16 April 2015, pkl. 01.00. Dian Ihsan Siregar, Kasus Pasar Modal Sudah Minim http://ekonomi.metronews.com, tanggal 6 Maret 2015, pkl. 20.50. Didik J Rachbini, Analisis Ekonomi, Investasi dan http://suaramerdeka.com, tanggal 19 Oktober 2011, pkl. 15.23.
Terjadi,
Pasal
33,
FAQ atas Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, http://www.ojk.go.id, tanggal 24 April 2015, pkl. 02.03. Lingkup Layanan BAPMI, http://www.bapmi.org, tanggal 15 April 2015, pkl. 20.00. Lingkup Jasa, http://www.bapmi.org, tanggal 29 Oktober 2011, pkl. 16.35. Minim, Kasus Sengketa Pasar Modal yang Masuk ke http://www.kabarbisnis.com, tanggal 28 Oktober 2011, pkl. 14.30.
BAPMI,
Panitia Pembentukan Badan Pasar Modal Indonesia, Press Release No. PR 01/PPBAPMI/VII/02, http://bapmi.go.id, tanggal 16 September 2011, pkl. 11.22. Pendanaan BAPMI, http://www.bapmi.org, tanggal 24 April pkl. 17.30. Pendirian BAPMI, http://www.bapmi.org, tanggal 29 Oktober 2011, pkl. 16.30. Rekapitulasi Sengketa, http://www.bmai.or.id, tanggal 24 April 2015, pkl. 17.00. SIPF Indonesia, http://www.indonesiasipf.co.id, tanggal 5 Juli 2015, pkl. 13.00.
