Kebijakan Energi dan Implementasinya Ti j Tinjauan d i Sisi dari Si i Ketahanan K h E Energi i
Oleh Asclepias R. S. Indriyanto Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi
Disampaikan pada Forum Diskusi Sore Hari LPEM UI 5 Agustus 2010
Kerangka Presentasi y
Konsep p Ketahanan Energi g
y
Crash Program I: Percepatan Pembangunan PLTU Batubara
y
Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG
y
Penutup
KONSEP KETAHANAN ENERGI
CRASH PROGRAM I PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLTU BATUBARA
Latar Belakang Ketergantungan sektor listrik terhadap BBM
Melonjaknya subsidi energi
Meningkatnya g y beban finansial PLN
U Upaya meningkatkan i k tk rasio i elektrifikasi l kt ifik i
Target Energi Primer untuk Pembangkitan
Kerangka Kebijakan 1. Perpres 5/2006 Kebijakan Energi Nasional 2. Rencana Umum Ketenagalistrikan: porsi batubara untuk listrik meningkat dari 46% (2006) menjadi 71% (2010) a)
Perpres 71/2006: Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Batubara
b)
P Perpres 72/2006 Ti 72/2006: Tim K Koordinasi di iP Percepatan t Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Penambahan Kapasitas pada Crash Program I
3. Perpres 91/2006: Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Energy Security and Sustainable Development
(1)
Availability Ekonomi Kredit ekspor yang dijanjikan dari China tidak tersedia pada waktu k yang dijadwalkan. dij d lk
Sosial Hambatan pembebasan lahan di beberapa proyek.
Dana yang dikeluarkan PLN lebih besar dari rencana, kas operasional tersedot.
Proyek ini diharapkan meningkatkan jaminan ketersediaan listrik masyarakat. Namun hingga 2010, baru PLTU Labuan yang beroperasi.
Pemerintah mengerahkan Bank BUMN untuk ikut mendanai investasi ini Kesulitan dana dan kenaikan biaya proyek antara 2007-2008 menghambat pengadaan barang Terbatasnya dana dan tenggat waktu berpengaruh terhadap k lit kualitas d dan ki kinerja j pembangkit b kit Stabilitas pasokan batubara belum pasti: • Para pemasok lebih memilih mengekspor batubara, karena harga lebih tinggi • Batubara kalori rendah juga diminati oleh pasar ekspor
Lingkungan Peningkatan produksi batubara berdampak pada li k lingkungan, mengubah b h areall tutupan hutan, menambah emisi CO2 dari kegiatan pertambangan Komitmen pasokan batubara rentan terhadap kondisi cuaca. Perubahan Iklim meningkatkan resiko dampak cuaca ekstrim.
Energy Security and Sustainable Development
(2)
Accessibility Ekonomi P b Pembangunan proyek k tidak id k diiringi kesiapan infrastruktur dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab mengatasi kendala ini. Proyek menambah b b b beban bagii iinfrastruktur f t kt publik blik yang ada.
Sosial Di tingkat i k llokal, k l transportasii batubara menimbulkan masalah: gangguan kesehatan, kerusakan jalan dan jembatan, memperparah kelangkaan BBM karena truk b t b batubara menggunakan k BBM bersubsidi, kemacetan, dll
Lingkungan T Transportasi i batubara b b di daerah penghasil melalui sungai, pengiriman pasokan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan cuaca. P Perubahan b h Iklim Ikli meningkatkan resiko dampak cuaca ekstrim
Lokasi batubara di luar Jawa s sementara t lokasi l k si PLTU di Jawa, J menambah biaya
Kebijakan tidak proporsional: proyek k sangat s t terfokus t f k s di J Jawa, padahal kebutuhan pembangkitan dan peningkatan rasio elektrifikasi di Luar Jawa juga besar Aks s m Akses melintasi lint si area (right i ht off way) untuk ekspansi jaringan transmisi dan distribusi menjadi tantangan besar, terutama di daerah padat penduduk
Penambahan infrastruktur pelabuhan l b h di pulau l Jawa J terhambat kondisi alam dan karakateristik garis pantai
Ekspansi Eksp nsi d dan np penguatan n t n jjaringan in n transmisi dan distribusi untuk mengalirkan tambahan kapasitas ini memerlukan investasi besar
Keluhan K l h n gangguan n nk kesehatan s h t n dari sebagian penduduk yang tinggal di bawah bentangan jaringan listrik tegangan tinggi
Energy Security and Sustainable Development
(3)
Affordability ff d l Ekonomi Crash program justru menambah beban keuangan PLN. Sebagian uang PLN terserap untuk operasional proyek, proyek mengganggu pos rutin dan berpotensi menurunkan kinerja sistem kelistrikan.
Sosial Kegiatan di hulu (tambang dan pembangkit) diharapkan menciptakan kesempatan kerja dan daya mampu masyarakat lokal. lokal
Lingkungan Eksploitasi batubara dan pemilihan teknologi pembangkitan listrik dari batubara dianggap pilihan termurah saat ini.
Investor tidak tertarik mendanai p proyek y di luar Jawa yang relatif lebih mahal
Daerah penghasil batubara justru memiliki IPM rendah
Potensi biaya tambahan yang signifikan g untuk mitigasi g dan penanganan lingkungan
Jaminan pemerintah dalam PP 91/2007 meningkatkan resiko fiskal
Potensi kerugian masyarakat bila kualitas pembangkit di Crash Program I ternyata rendah, kinerja sistem memburuk, menambah b h biaya bi b baru b i bagi masyarakat
Kekurangan subsidi yang dikompensasi kenaikan TDL tahun ini sudah memperhitungkan p g masuknya y 2.700-3.000 MW dari crash program I. Maka mundurnya penyelesaian crash program berpotensi meningkatkan subsidi listrik.
Energy gy Securityy and Sustainable Development p
(4) ( )
Acceptability Ekonomi Crash program diharapkan meningkatkan kehandalan pasokan listrik dan kinerja sisitem kelistrikan, kelistrikan sehingga meningkatkan pula kinerja sektor industry dan investasi. Namun, hal tersebut belum tterlihat hingga saat ini karena molornya target penyelesaian
Sosial Sebagian masyarakat sekitar proyek meminta ganti rugi atas pencemaran udara dan rusaknya rumah serta jalan umum mereka selama pembangunan proyek.
Lingkungan Pemilihan teknologi pada Crash Program I berdampak jangka panjang: penambahan emisi GHG GHG, dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, dan beban bagi upaya mencapai green economy yang dicanangkan pemerintah. Belum ada informasi cukup dan dukungan sistematis bagi masyarakat untuk mengantisipasi eksternalitas negatif dari eksploitasi batubara dan pengoperasian PLTU batu bara.
Governance Perspective p Institutional arrangement
Decision making process
Decision implementation
Perencanaan dan pelaksanaan p proyek k tidak tid k melibatkan m lib tk n beberapa departemen dalam Tim Koordinasi, misalnya Dep. Perhubungan, Dep. Kehutanan, dan KLH
Kurang transparan, tanpa m lib tk n stakeholder melibatkan st k h ld llain in d dan n tanpa informasi cukup pada masyarakat
Ketidaksiapan implementasi: t n tenggat t waktu kt p pendek, nd k tid tidak k tampak upaya peningkatan kapasitas internal PLN untuk menangani pembangunan dan pengoperasian pembangkit b baru s semasif m sif ini, ini ttugas s tim koordinasi interdep per tahun
Ketidaksinkronan peraturan dapat menghambat kinerja proyek, misalnya tumpang tindih l h antara lahan t kehutanan k h t dengan d pertambangan berpotensi menghambat rencana pengembangan pasokan batubara P Proyek k ditangani d oleh l h GM G sehingga efektivitas manajemen kurang. Saat ini, PLN sudah menunjuk kepala proyek untuk bertanggung jawab
Perubahan kebijakan yang signifikan, namun perencanaan kurang memadai dari segi k kecukupan k d dana, pasokan k batubara, dan infrastruktur
Kelambatan realisasi proyek mengakibatkan upaya pengurangan ketergantungan t h d BBM b terhadap belum l b berhasil h il
Pemilihan P l h teknologi k l hanya h berbasis pada pertimbangan ekonomi (yang paling murah). Kurang mempertimbangkan implikasi dan antisipasi masa d depan, misall kenaikan k k harga h batubara dan pembatasan emisi
Sementara Crash h Program P I masih berjalan lambat dan dana belum memadai, Pemerintah telah mencanangkan Crash Program II. Potensi P mengulangi l kesalahan.
Tujuan j dan C d Capaian p •
Crash pprogram g I ditargetkan g selesai 2010/2011,, namun kini diperkirakan baru akan selesai pada 2014. Akibatnya, tujuan utama mengurangi beban subsidi energi belum terealisasi. Keterlambatan juga meningkatkan biaya proyek.
•
Bertujuan mengurangi konsumsi ketergantungan pada batubara
•
Peningkatan g resiko fiskal anggaran gg negara g karena adanya y jjaminan pemerintah atas proyek. Mitigasi resiko tergantung kinerja IIP.
•
Perencanaan sektor listrik tidak konsisten, memudahkan intervensi
•
Tujuan peningkatan kesejahteraan tidak tercapai karena lokasi pembangkit di Jawa, sementara di luar Jawa lebih membutuhkan
•
Menghambat kontribusi Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim
BBM,
tapi
meningkatkan
PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH KE LPG
Program dan Capaiannya Tujuan: • Diversifikasi pasokan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM • Mengurangi penyalahgunaan mitan bersubsidi • Efisiensi anggaran pemerintah (subsidi LPG < subsidi mitan) • Menyediakan M di k b bahan h b bakar k yang praktis, kti b bersih ih d dan efisien fi i untuk t k rumah tangga dan usaha mikro Kegiatan Tahun
2007 2008 2009 2010 Jumlah hi hingga 30 Juni 2010 Target 2010
Distribusi Paket Volume LPG Perdana (Juta) (ribu ton) 3,976 33 15,078 592 24,355 1,840 1,265 1,328
Sumber: Pertamina
44,674 9,395
3,793 3,002
Penarikan Penghematan Biaya Paket Penghematan Minyak Tanah subsidi (Rp Konversi (Rp netto (Rp (ribu kilometer) Triliun) Triliun) Triliun) 121 0.6 0.8 -0.2 2,116 9.15 3.62 5.53 5,402 12.79 5.87 6.92 3,677 7.41 0.33 7.08
11,317 6,173
29.95 16.06
10.62 2.43
19.33 13.63
Ketahanan Energi? y
Availability: ◦ E: pelaksanaan bertahap, fluktuasi ketersediaan pasokan ◦ S: tindakan pengoplosan mengurangi alokasi LPG 3kg di lapangan
y
Accessibility: ◦ E: distribusi terpantau p hingga gg agen, g selebihnya y tanpa p ppengawasan g ◦ S: belum mencapai semua pengguna mitan yang berhak
y
Affordability: ◦ E: paket awal gratis, penggantian tabung, kompor dan aksesoris menjadi tan n ja ab pengguna tanggungjawab en na ◦ S: pembelian eceran terkecil lebih mahal dibanding mitan
y
Acceptability: ◦ E: Dari sisi energi, energi LPG lebih irit dan bersih. bersih ◦ S: Kecelakaan akibat rendahnya kualitas peralatan, terbatasnya pengetahuan konsumen, dan kecurangan pengoplos mengakibatkan korban jiwa, luka permanen, dan kerugian jangka panjang.
Peran Institusi
PENUTUP Banyak y kebijakan j energi g bersifat strategis, g dan cenderung kompleks. y Implementasi p e e tas yang ya g instan sta dan a bertarget be ta get tinggi berpotensi menimbulkan dampak g besar. negatif y Meskipun target mengurangi beban anggaran dapat dicapai, dicapai namun kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan mahal nilainya Kredibilitas pembuat kebijakan nilainya. dan pelaksananya dirugikan pula. y
