Oktaviyani Nurul Maulida Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2014)

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ATAS SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA (SAKUN) (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I) Oktaviyani Nurul Maulida [email protected]

Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out and to evaluate the government internal control system over the general state treasury accounting system (SAKUN). The research paradigm is positivistic with qualitative approach. The result of analysis shows that the implementation of government internal control system is quite good when it is seen from the organization structure, control environment, communication and information, aspects as well as monitoring. The government internal control system has implemented the regulation reference of the Director General of the Treasury’s decision No KEP-34/PB/2013 of the Governance Implementation of Internal Compliance Tasks within Directorate General of Treasury Environment. Nevertheless, there is a little chance of error in the process of general state treasury accounting system (SAKUN). Moreover, monitoring in its implementation is required by the management department of Work Unit. In general it can be concluded that the internal control system is quite good and each employee understand the regulation of internal control system which has been determined by the Government. Keywords: Government Internal Control System, the General State Treasury Accounting System (SAKUN), Internal Compliance Unit (UKI). INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivistik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sudah cukup baik dilihat dari aspek struktur organisasi, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang dikembangkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, didasarkan pada Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan. Namun demikian masih ditemukan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses SAKUN, sehingga masih perlu di awasi dalam pelaksanaannya oleh seksi manajemen SATKER. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem pengedalian intern sudah cukup baik dan setiap pegawai memahami regulasi sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kata kunci: Sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN), Unit Kepatuhan Internal (UKI). PENDAHULUAN Reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya paket peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang


2

Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem akuntansi digunakan dalam menunjang pengelolaan keuangan Negara dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan good governance dan clean government. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah salah satu Instansi Pemerintah yang mengelola keuangan negara agar terwujudnya good governance dan clean government, karena KPPN merupakan instansi yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan di bidang perbendaharaan kepada satuan kerja yang menjadi mitra kerja. Pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnyan tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan kementerian keuangan perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Secara umum, implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui tahap perancangan (design), internalisasi dan pelaksanaan (deploy), serta pengujian dan pemantauan (testing and monitoring). Penerapan pengendalian intern mencakup seluruh unsur pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian yang terkait dengan SPIP dikemukakan oleh Nasution (2010:70) yang menerangkan bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan KPPN Pemantang Siantar sudah baik, hal ini ditandai dengan adanya tata kerja organisasi. Menggunakan pendekatan yang berbeda Arifiyani (2012:17) yang menerangkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap perilaku etis karyawan. Penelitian yang dilakukan di instansi pemerintahan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai penerapan pengendalian intern pada instansi pemerintahan. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu penerapan pengendalian intern pemerintah (SPIP) atas sistem akuntansi kas umum negara yang memuat laporan arus kas dan neraca KUN, sebagai salah satu alat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas


3

pengelolaan keuangan Negara di KPPN. Berkenaan dengan pentingnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, maka dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN seperti yang dijelaskan pada UU No 1 tahun 2004 diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem (BPPK, 2008) salah satunya yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN) Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal objek penelitian lebih diperluas pada SAKUN. TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1). Tujuan dari SPI adalah sebagai berikut: (1) Pengendalian Akuntansi yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, (2)Pengendalian Administrasi yaitu mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya dan kebijakan manajemen. Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yang dikemukakan oleh Warren, Reeve, & Fees (1999: 184) adalah: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan, informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian intern juga memiliki keterbatasan diantaranya: (1) Kesalahan dalam pertimbangan. Sering kali, manajemen dan personal lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lain, (2) Pengendalian tak mengarah pada seluruh transaksi. Maksudnya, pengendalian tidak dapat diterapkan pada transaksi yang non rutin, seperti kejadian luar biasa, bonus, dan lain-lain. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2).


4

Manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Manfaat SPIP adalah (1) Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, (2) Membantu pengamanan asset terkait terjadinya kecurangan (fraud), pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pertama, lingkungan pengendalian adalah lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimnulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian intern dan dan manajemen yang sehat, lingkungan pengendalian tersebut diwujudkan melalui: (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya; (2) Penegakan integritas dan nilai etika, (3) Komitmen terhadap kompetensi; (4) Kepemimpinan yang kondusif; (5) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (6) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; (8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Kedua, penilaian risiko. Penilaian resiko dilakukan melalui identifikasi dan analisis atas resiko (“apa yang bisa salah”) pada tahapan-tahapan kegiatan. Resiko yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pendekatan ini akan menghasilkan kegiatan pengendalian yang sifatnya rutin atau berjalan secara terus-menerus. Ketiga, kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk merespon resiko. Kegiatan pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja bersangkutan. Keempat, komunikas dan informasi. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: (1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; (2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Kelima, pemantauan pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui: (1) Pemantauan berkelanjutan, pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas; (2) Evaluasi terpisah; (3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD) dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.


5

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk: (1) Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya; (2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi; (3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan; (4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat Basis akuntansi. Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Saat penelitian ini dilakukan, pemerintah juga telah mempersiapkan penerapan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, dimana dalam menyajikan laporan kinerja operasional pemerintah, selain menggunakan laporan realisasi anggaran akutansi kas, pemerintah juga harus menyusun laporan operasional yang menggunakan akuntansi akrual. Teknik akuntansi yang digunakan pemerintah yaitu: (1) Sistem Pembukuan Berpasangan, sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait, (2) Dana Tunggal, kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal, (3) Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi, kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah, (4) Bagan Perkiraan Standar, SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi, (5) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), SiAP dilaksanakan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SiAP terdiri dari: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN), yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN; dan Sistem Akuntansi Umum (SAU), yang menghasilkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran. Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan SAU dan SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN) dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Laporan Arus Kas Laporan arus kas (statement of cash flows atau cash flow statement) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar terinci mengenai semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama suatu periode (IAI, 2007). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait tentang tujuan adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.


6

Sedangkan untuk ruang lingkup dari Laporan arus kas itu sendiri menurut SAP Pernyataan Nomor 03 paragraf 3 dan 4 yakni: pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas Pelaporan Arus Kas Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari: (1) Pemerintah pusat; (2) Pemerintah daerah; (3) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Adapun jenis-jenis aktivitas dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut: (1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi; (2) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas; (3) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang; (4) Aktivitas transitor adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitor antara lain transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang; (5) Aktivitas Non Anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM Khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat. Neraca Kas Umum Negara (KUN) Sistem Akuntansi Kas Umum (SAKUN) adalah subsistem SiAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca Kas Umum Negara (KUN). Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar.


7

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Contoh ekuitas dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan ekuitas dana yang diinvestasikan. Organisasi Secara singkat organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang bekerja bersama–sama untuk mencapai suatu tujuan (Supriyono, 2000 : 14 ), Sekelompok manusia adalah merupakan aset penting dalam suatu organisasi, karena mereka akan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan maka akan semakin banyak pula kumpulan manusia yang saling bekerjasama. Pimpinan perusahaan harus mampu menyelenggarakan organisasi dengan baik untuk tujuan perusahaan. Adanya organisasi yang baik yang didasarkan pada kebutuhan manusia yang efektif dan efisien akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi dan efisien dalam waktu, biaya dan tenaga.Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa: (1) Organisasi adalah suatu tempat dari sekumpulan atau sekelompok orang; (2) Organisasi mempunyai satu tujuan; (3) Organisasi akan berjalan dibawah suatu pimpinan yang mengarahkan atau mengendalikan organisasi. Suatu organisasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila organisasi tersebut dapat mengintegrasikan semua kegiatan dengan baik, sederhana, tetapi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Struktur Organisasi Struktur organisasi di dalam suatu perusahaan bisa berbeda dengan struktur organisasi perusahaan lain tergantung dari kebutuhan masing – masing perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis perusahaan, tujuan perusahaan tersebut dan lainlain yang membedakan masing-masing perusahaan. Sehingga struktur organisasi yang baik bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lainya. Untuk tujuan pengendalian, organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga wewenang serta tanggungjawab setiap individu menjadi jelas. Tanggungjawab timbul sebagai akibat adanya pendelegasian wewenang dari manajemen atas kepada manajemen yang tingkatannya lebih rendah. Agar manajemen atas dapat meminta pertanngungjawaban kepada manajer yang diberi wewenang, maka perlu adanya uraian tugas ( job description ) bagi masing–masing individu atau pusat pertanggungjawaban. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya mereka akan mengetahui batas yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Penerapan SPI menghendaki adanya struktur organisasi yang dengan jelas menetapkan wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing semua tingkatan dalam perusahaan. Struktur organisasi yang jelas akan memberikan bantuan yang amat besar dalam penerapan SPI, karena struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas mengenai garis–garis wewenang serta tanggungjawab dari masing–masing pegawai.


8

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivistik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dan penilaian kinerja manajerial pada kantor pos surabaya. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan obyek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Analisis deskriptif adalah suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan maupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Teknik Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan juga data primer. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder ini diperoleh dari laporandata internal perusahaan dan juga dokumendokumen lain yang mendukung penelitian. Selain itu juga memerlukan data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap obyek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan menggunakan teknik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan obyek penelitian, yaitu pihak yang terkait seperti seksi Subbag Umum, seksi manajemen SATKER dan kepatuhan internal, dan seksi verifikasi dan akuntansi ; (2) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan menggunakan teknik langsung terjun ke lapangan melakukan pengamatan secara langsung; (3) Dokumentasi, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat langsung dokumen, catatan langsung tertulis, arsip-arsip,dan bukubuku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti mengumpulkan data-data objek penelitian dari tempat objek penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, sejarah singkat perusahaan, lokasi dan bentuk perusahaan, struktur organisasi,visi dan misi perusahaan, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan sistem akuntansi kas umum Negara (SAKUN). Satuan Kajian Unit analisi merupakan obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Peneliti dapat menentukan unit analisis yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian.Variabel atau unit yang akan dianalisa antara lain: (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I merupakan salah satuan kajian yang nanti akan diteliti guna mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya tentunya dengan menggunakan beberapa variabel pendukung seperti : struktur organisasi, acuan sistem pengendalian intern, data Laporan Arus kas, dan Neraca Kas Umum Negara (KUN), (2) Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) satu faktor penting dalam berjalannya suatu perusahaan. Maka dalam penelitian ini akan kita teliti proses Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) di KPPN Surabaya I. Untuk menilai SAKUN tersebut dalam penelitian ini menggunakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).


9

Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis elemen-elemen SPIP yang diterapkan oleh obyek yang diteliti, kemudian dibandingkan dengan teori pendukung agar dapat diterapkan SPIP secara memadai untuk menilai sistem akuntansi kas umum negara. Adapun langkahlangkah dalam analisis ini adalah: (1) Melakukan identifikasi dan merumuskan masalah yang ada; (2) Mengungkapkan teori-teori pendukung; (3) Membandingkan hasil identifikasi masalah yang ada dalam perusahaan dengan teori pendukung, sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihan yang ada pada KPPN tersebut yang berkaitan dengan SPIP; (4) Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan untuk kemudian memberikan saran-saran kepada pihak manajemen yang dapat membantu untuk kemajuan program selanjutnya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPPN Surabaya I memiliki pedoman peraturan yang diterapkan dalam melaksanakan tata kelola kepatuhan internal yaitu Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan. Regulasi yang dimiliki KPPN ini merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 terdapat pengembangan isi dari Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, yang mana regulasi ini dapat lebih sesuai digunakan secara teknik dengan kondisi yang ada pada KPPN. Berikut hasil analisis berdasarkan pengamatan dana wawancara saya kepada Ibu Noortjahaja K. K., S.E. anggota seksi Subbag Umum, Ibu Widiastuti, S.Kom anggota seksi Manajemen Sakter dan Kepatuhan Internal (MSKI), Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi Verifikasi dan akuntansi, dan Bapak Akhmad Tamsir Raya Kepala seski MSKI KPPN Surabaya I. Analisis terhadap Struktur Organisasi Pencapaian tujuan dalam KPPN Surabaya I sangatlah perlu adanya struktur organisasi yang dirancang dan direcanakan sehingga dapat dilihat dengan jelas wewenang serta tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing bagian dalam organisasi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja, S.E. anggota seksi Subbag Umum KPPN Surabaya I: “ . . . semua karyawan sudah ditempatkan dan dibagi dalam 5 seksi di kantor ini sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ada dan di bagi oleh kepala kantor untuk mengerjakan tugas sesuai dengan job description yang sudah ada. Namun ada seksi yang saya rasa kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) jadi setiap orang bisa dimungkinkan memegang beberapa fungsi dan bisa mengerjakan fungsi lain menyesuaikan pada saat kondisi yang ada . . .”

Dalam hal ini bisa kita lihat penerapan struktur organisasi pada seksi Verifikasi dan akuntansi. Berikut ini adalah pembagiaan tugas dan wewenang pada internal seksi


10

Verifikasi dan akuntansi yang sudah dikemukakan oleh Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi Verifikasi dan akuntansi: Bapak Didi Sundoro, S.E. : Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Ibu Sri Agustina, S. Sos : Sebagai pembuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat KPPN Surabaya I. Bapak Sodik Effendi, S.H. : Sebagai pelaksana rekonsiliasi eksternal dengan pihak SATKER. Ernawati : Sebagai pelaksana rekonsiliasi eksternal dengan pihak SATKER. Ronny Tri Mulyono : Sebagai pelaksana rekonsiliasi eksternal dengan pihak SATKER. M Nur Ahsan : Sebagai pelaksana rekonsilisasi internal. Diyah Purwaningsih : Sebagai spesialis SKTB dan Surat Persetujuan Pengembalian Pembayaran (SPPP). Berdasarkan pembagian tugas dan wewenang pada seksi Verifikasi dan Akuntansi diatas menunjukkan bahwa KPPN telah melakukan penerapan struktural yang baik, sehingga akan maksimal dalam bekerja serta dapat terlihat dengan jelas bahwa seksi ini menerapkan sistem pengendalian intern yang baik. Dengan demikian berdasarkan data empiris diatas dapat simpulkan jika penerapan struktural perusahaan sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern. Namun menurut penulis dengan berpedoman teori yang ada, didalam KPPN ini masih ada sedikit kekurangan yaitu terdapat karyawan yang melaksanakan penggandaan wewenang. Seperti yang dikemukan oleh Bapak Akhmad Tamsyir Raya selaku kepala seksi Manajemen SATKER dan Kepatuhal internal: “. . . kita sebagai seksi Manajemen SATKER dan Kepatuhan Internal melaksanakan tugas sebagai pemantau kegiatan yang ada di KPPN ini yaitu memantau kinerja dan target setiap seksi untuk melaksanakan tugasnya sesuai SOP dan target yang ditentukan. Namun apabila ada kendala pada satu seksi, kita membantu memberikan saran agar kendala tersebut dapat diselesaikan. Seperti Ibu Yuyun anggota saya ikut terjun membantu seksi Verifikasi dan Akuntansi apabila ada kendala dan penyelesaian tugas di seksi Verifikasi dan Akuntansi . . . “ Analisis terhadap Lingkungan Pengendalian Dengan mengacu pada regulasi yang digunakan oleh KPPN Surabaya I yaitu Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013, dalam hal ini, di KPPN telah menerapkan lingkungan pengendalian yang sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan bukti empiris pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, adanya pakta integritas dan komitmen terhadap kompetensi berjenjang mulai dari struktur yang paling bawah antara anggota seksi dengan kepala seksi, antara kepala seksi dengan kepala kantor, hingga pakta integritas KPPN dengan Kantor Wilayah (KanWil) Jawa Timur. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh seksi manajemen SATKER dan pengendalian internal dibawah pengawasan langsung Bapak Tri Ananto, S.H. selaku kepala kantor KPPN Surabaya I. Peran aparat pengawas intern KPPN yaitu seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal, serta anggota Kanwil yang merupakan kantor wilayah yang bertanggungjawab atas KPPN ini. Hubungan kerja yang baik dengan SATKER yang bersangkutan dalam mencairkan SP2D.


11

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang baik, hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Akhmad Tamsyir Raya selaku kepala seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal sebagai berikut: “ . . . di sini sudah tersusun pembentukan sturktur organisasi yang baik karena menurut saya setiap seksi sudah mumpuni dalam menjalankan tugasnya, hanya kadang-kadang saja menemui kendala namun bisa diselesaikan sesuai target. Bisa bekerja baik dengan SATKER yang mencairkan Dana, selama ini pengaduan SATKER atas kinerja kami ya hanya masalah antrian yang lama saat banyak SAKTER-SAKTER yang mencairkan Dana… “ Analisis Penilaian Resiko Penilaian resiko yang ada pada KPPN yaitu dengan melakukan pemantauan yang dilaksanakan oleh seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal setiap harinya yang dipaparkan oleh Bapak Akhmad Tamsyir Raya selaku kepala seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal sebagai berikut: “ . . . kami setiap harinya melakukan pemantauan ke setiap seksi untuk melihat bagaimana kinerja mereka, kendala-kendala yang dihadapi, dan resiko apa yang akan terjadi atas proses kegiatan yang berlangsung dalam setiap seksi untuk membantu mencari solusi dari apa hasil yang kami temukan resiko yang terlihat tidak bisa kami tanggulangi maka kami akan di bantu oleh Kanwil selaku penanggungjawab kantor kami. Apabila ada kekurangan dan , tapi sejauh ini berjalan dengan baik. . . “ Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa KPPN telah melakukan penilaian resiko pada setiap tahapan-tahapan yang dilakukan atas proses operasi kantor ini secara terus-menerus untuk meminimalkan adanya resiko yang terjadi agar tidak adanya resiko dalam proses operasi KPPN ini. Sehingga dapat disimpulkan KPPN ini sudah melaksanakan penilaian resiko dengan baik dan sesuai regulasi yang digunakan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Analisis Kegiatan Pengendalian Menurut Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013, berdasarkan hasil penelitian yang ada bahwa kegiiatan pengendalian di KPPN Surabaya I yaitu sebagai berikut: (a) Pembinaan Sumber Daya Manusia(SDM); (b) Pemisahan tugas; (c) Otoritas transaksi: (1) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diajukan oleh 151 Satuan Kerja (SATKER) di DPP (Daftar Pengawasan Penyelesaian) serta meneliti kelengkapan dokumen dalam pencairan dana APBN maupun Pengeluaran Pembiayaan atas beban APBN, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara, pengiriman dan penerimaan kiriman uang, serta penatausahaan penerimaan negara bukan pajak diterima oleh bagian customer service; (2) Untuk melakukan peneribitan surat perintah pencairan dana (SP2D) harus melewati seksi pencairan dana yaitu bagian ini bertanggungjawab melakukan pengujian SPM apakah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Maksimum Pencairan (MP). Pada bagian ini juga pertanggungjawab menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana); (3) Setelah melewati seksi pencairan dana, kemudian SP2D diberikan pada seksi bank. Bagian ini bertanggungjawab memberi tanda tangan atau otorisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); (4) Setelah melewati beberapa tahap diatas, semua dokumen, surat-surat bermuara ke bagian seksi verifikasi dan akuntansi untuk di buat pembukuan serta di proses untuk


12

menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) tingkat KPPN Surabaya I; (5) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat KPPN Surabaya I dilaporkan pada tingkat yang lebih atas yaitu Kantor Wilayah (KanWil) Jawa Timur Pencatatan yang akurat yaitu dilakukannya pencatatan yang akurat pada masingmasing seksi dalam kantor ini guna mempertanggungjawabkan atas pekerjaan setiap karyawan, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi Verifikasi dan akuntansi: “ . . . seperti saya yang berkewajiban melakukan pencatatan yang akurat seperti pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), melakukan rekonsiliasi intern dengan semuan anggota seksi Verifikasi dan akuntansi untuk tujuan keakuratan dan kebenaran LKPP . . . “ Dokumentasi atas Sitem Pengendalian (SPI). Dokumentasi atas SPI di kantor ini yaitu dengan menghasilkan laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) tingkat KPPN setiap bulan, setiap 3bulan dan setiap tahun. Seperti hal yang dikatakan oleh Bapak Akhmad Tamsyir Raya selaku kepala seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal sebagai berikut: “ . . . kita membuat laporan UKI setiap bulan, setiap 3bulan dan setiap tahun atas hasil pemantauan setiap seksi dalam hal sejauh mana pengendalian internal setiap seksi sudah berjalan dengan baik, menidentifikasi kendala-kendala yang ada, resiko yang terjadi. Guna disampaikan kepada kepala kantor yang merupakan pengawas SPI yang ada. . . “ Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa KPPN Surabya I telah menjalankan dengan baik dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013, serta dapat diketahui bahwa seksi manajemen SATKER dan kepatuhan internal selaku pelaksana SPI di KPPN Surabaya I sudah memahami dan melaksana regulasi Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 Prosedur dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Informasi dan Komunikasi Komunikasi dan informasi adalah proses yang berkelanjutan dan berulang antara organisasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka saling memberikan, berbagi, dan memperoleh informasi serta melakukan dialog terkait dengan sistem pengendalian intern serta menuangkan informasi tentang hasil pemantauan yang telah dilakukan kedalam Laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI). Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Akhmad Tamsyir Raya selaku kepala seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal sebagai berikut: “ . . . kita memberikan informasi dan melakukan komunikasi atas regulasi yang harus dipahami oleh semua seksi dalam hal kepatuhan internal yang harus direalisasikan ke setiap seksi disesuaikan dengan bagaimana mengimplementasikan SPI dalam proses operasinya, dan memantau sejauh mana pemahaman mereka serta kita juga membuat hasil dari pemantauan pengendalian internal yang tertuang dalam Laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang dibuat setiap bulan, setiap 3bulan dan setiap tahun untuk dilaporkan ke kepala kantor dan dikirim ke KanWil Jawa Timur. . . “ Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa proses informasi dan komunikasi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak perbedaan tersebut adalah informasi dan komunikasi dalam unsur pengendalian internal yang ada di penelitian sebelummya yaitu hasil informasi pengendalian internal perusahaan di laporankan


13

kepada kepala kantor. Sedangkan pada KPPN hasil informasi pengendalian internal kantor dituangkan dalam bentuk Laporan UKI setiap bulan,setiap 3bulan, dan setiap tahun untuk diaporkan tidak hanya pada kepala kantor KPPN Surabaya I tetapi juga dilaporkan sampai ketingkat Kantor Wilayah (KanWil) Jawa Timur selaku instansi yang ditugaskan pemerintah menaungi KPPN. Perbedaan tersebut dikarenakan penelitian sebelumnya merupakan privat sector, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintahan yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Pemantauan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 pemantauan tingkat KPPN yaitu dilakukan dengan: (1) Pemantauan berkelanjutan yaitu meliputi pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindak lanjut yang terkait dalam pelaksanaaan tugas; (2) Evaluasi terpisah yaitu meliputi penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI; (3) Tindak lanjut, Diselesaikan dan dilaksanakan sesuai mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Dalam hal ini KPPN Surabaya I telah melaksanakan pemantauan yang ada dalam Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 pemantauan tingkat KPPN. Seperti hal yang dikatakan oleh Bapak Akhmad Tamsyir Raya selaku kepala seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal sebagai berikut: “ . . . kita sebagai seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal sebagai pelaksana SPI melakukan pemantauan setiap harinya kepada semua seksi yang ada disini dan menuangkan hasil pemantauan kami dalam laporan UKI setiap bulan, 3bulan dan setiap tahun untuk disampaikan kepada pengawas SPI kantor ini yaitu Bapak Tri Ananto, S.H. selaku kepala kantor. Kemudian dikirim ke KanWil selaku penanggungjawab kantor kami untuk dipantau sejauh mana proses operasi kantor kami. . . “ Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa proses pemantauan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak perbedaan tersebut adalah pada proses dan prosedur pemantauan dalam unsur pengendalian internal yang ada di penelitian sebelummya yaitu sesuai dengan kebijakan perusahaan yang diketahui oleh kepala kantor. Sedangkan pada KPPN proses dan prosedur pemantauan pengendalian internal kantor harus mengacu dan menerapkan proses pemantauan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 serta dituangkan dalam bentuk Laporan UKI setiap bulan,setiap 3bulan, dan setiap tahun untuk diaporkan tidak hanya pada kepala kantor KPPN Surabaya I tetapi juga dilaporkan sampai ketingkat Kantor Wilayah (KanWil) Jawa Timur selaku instansi yang ditugaskan pemerintah menaungi KPPN. Perbedaan tersebut dikarenakan penelitian sebelumnya merupakan privat sector, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintahan yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).


14

Analisis Prosedur Sistem Akuntansi Kas Umum Negara(SAKUN) Berikut ini adalah prosedur Sistem Akuntansi Kas Umum Negara yang dijabarkan dalam sebuah skema: Gambar 3 Proses Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) KPPN Surabaya I

Bagian Loket/ Front Office

Seksi Pencairan Dana

Seksi BANK/ GIRO

Seksi Verifikasi dan Akuntansi Sumber: Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Adapun penjelasan bagan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bagian loket/front office. Pada bagian ini bertanggung jawab menerima SPM dan dokumen pendukung dari satuan kerja yang akan mencairkan dana serta mencatat SPM di DPP (Daftar Pengawasan Penyelesaian) serta meneliti kelengkapan dokumen, pengambilan SP2D, serta Bagian ini bertanggungjawab melakukan pengujian SPM apakah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (2) Seksi pencairan dana. Maksimum Pencairan (MP). Pada bagian ini juga pertanggungjawab menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), (3) Seksi bank. Bagian ini bertanggungjawab memberi tanda tangan atau otorisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencetak advice serta surat penegasan dan pengantar ke Bank Operasional(BO), (4) Seksi verifikasi dan akuntansi.Terdapat beberapa tahap dalam Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN), yaitu sebagai berikut: (1) Verifikasi dokumen dan tindak lanjutnya. Menerima dokumen SP2D/SP3/SPHL/MPHLBJS lembar 3 untuk di cocokkan dengan aplikasi vera, dan diarsipkan per tanggal terbitnya. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian maka seksi vera selanjutnya akan membuat nota dinas yang ditujukan kepada seksi penerbit dukumen dengan tembusan kepala kantor; (2) Posting dan validasi data harian. Posting transaksi yang terjadi pada hari berkenaan dengan aplikasi Verifikasi Akuntansi sehingga terbentuk buku besarnya, dan sekaligus mengetahui summary report atas semua laporan yang ada di aplikasi Verifikasi Akuntansi. Validasi dilakukan untuk mengecek: kelengkapan data, akurasi data, dan kesesuaian kode dengan referensi; (3) Penyusunan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN. Prosedur SAKUN yang telah didapat oleh peneliti atas hasil wawancara dengan Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi Verifikasi dan akuntansi. Ibu Sri Agustina, S. Sos menyatakan sebagai berikut:


15

“ . . . prosedur SAKUN yang menghasilkan SAKUN di kantor ini yaitu dimulai dari penerimaan surat SPM dari SATKER oleh front office yang ada di depan, kemudian SPM yang sudah diterima di cek kelengkapan administrasinya, setelah memenuhi kriteria yang telah ditentukan SPM tersebut dikirim ke seksi pencairan dana untuk di cek administrasi berikutnya seperti batas maksimum,dan lain-lain kemudian membuat SP2D, setelah pembuatan SP2D selesai, SP2D ini di berikan kepada seksi Bank untuk ditandatangani dan di otorisasi agar bisa digunakan SATKER untuk mencairkan dana di Bank yang sudah di tunjuk pemerintah. SP2D yang sudah di otorisasi oleh seksi Bank bisa di ambil oleh SATKER ke bagian front office juga namun berbeda orang dengan saat penerimaan SPM. Semua dokumen yang digunakan dalam proses SP2D diberikan kepada seksi Akuntansi dan Verifikasi untuk disusun LKPP yang berisi laporan arus kas, neraca KUN,dan lainlain . . . “ Berdasarkan penjelasan diatas tentang prosedur SAKUN dan diperkuat oleh pernyataan Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi Verifikasi dan akuntansi menunjukkan bahwa KPPN ini sudah menjalankan SAKUN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis Fungsi yang terkait atas SAKUN Dalam proses Sistem Akuntansi Keuangan Negara yang yang diselenggarakan KPPN khususnya seksi Verifikasi dan Akuntansi, semua seksi di lingkungan kantor saling berkesinambungan dalam SAKUN yang merupakan salah satu sistem akuntansi yang di gunakan KPPN dalam menghasilkan Laporan berupa Laporan Arus KAs dan Neraca KUN. Adapun fungsi yang terkait adalah: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Khusus Pinjaman dan Hibah dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. Bagian Loket/Front Office. Pada bagian ini bertanggung jawab menerima SPM dan dokumen pendukung dari satuan kerja yang akan mencairkan dana serta mencatat SPM di DPP (Daftar Pengawasan Penyelesaian), pengambilan SP2D, serta meneliti kelengkapan dokumen dan Bagian ini bertanggungjawab melakukan pengujian SPM apakah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Seksi Pencairan Dana. Maksimum Pencairan (MP). Pada bagian ini juga pertanggungjawab menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Seksi Bank. Bagian ini bertanggungjawab memberi tanda tangan atau otorisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), mencetak advice serta surat penegasan dan pengantar ke Bank Operasional(BO). Berdasarkan penjelasan diatas dituliskan bahwa setiap seksi yang ada di KPPN Surabaya I ini saling terintegrasi dan terkait atas terlaksananya SAKUN secara baik dan sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini di perkuat oleh pernyataan dengan Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi verifikasi dan akuntansi sebagai berikut: “. . . ya semua seksi disini jelas terkait dengan terlaksananya SAKUN karena hasil dari SAKUN adalah laporan arus kas dan neraca KUN. Untuk membuat hasil laporan tersebut seksi verifikasi dan akuntansi membutuhkan semua dokumen atas proses SP2D yang diawali dengan masuknya SPM dari SATKER oleh bagian Loket/Front Office hingga otorisasi penandatanganan SP2D di seksi bank. . . “


16

Berdasarkan penjelasan diatas serta diperkuat oleh pernyataan Ibu Sri Agustina, S. Sos menunjukkan bahwa semua seksi yang ada di KPPN Surabaya I saling terkait dan terintegrasi dalam terlaksananya SAKUN yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada dan telah ditetapkan KPPN. Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern atas SAKUN Implementasi SPI atas SAKUN adalah bagaimana SAKUN bisa terlaksana dengan sesuai prosedur yang ada, yang di kendalikan dengan menerapkan SPI yang berlaku agar SAKUN tersebut bisa berjalan dengan baik demi terciptanya tujuan organisasi. Berdasarkan data yang diperoleh implementasi SPI atas SAKUN pada KPPN Surabaya I adalah sebagai berikut: Otoritas transaksi. Terdiri dari: (1) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diajukan oleh 151 Satuan Kerja (SATKER) di DPP (Daftar Pengawasan Penyelesaian) serta meneliti kelengkapan dokumen dalam pencairan dana APBN maupun Pengeluaran Pembiayaan atas beban APBN, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara, pengiriman dan penerimaan kiriman uang, serta penatausahaan penerimaan negara bukan pajak diterima oleh bagian customer service; (2) Untuk melakukan peneribitan surat perintah pencairan dana (SP2D) harus melewati seksi pencairan dana yaitu bagian ini bertanggungjawab melakukan pengujian SPM apakah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Maksimum Pencairan (MP). Pada bagian ini juga pertanggungjawab menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana; (3) Setelah melewati seksi pencairan dana, kemudian SP2D diberikan pada seksi bank. Bagian ini bertanggungjawab memberi tanda tangan atau otorisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); (4) Setelah melewati beberapa tahap diatas, semua dokumen, surat-surat bermuara ke bagian seksi verifikasi dan akuntansi untuk di buat pembukuan serta di proses untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) tingkat KPPN Surabaya I; (5) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat KPPN Surabaya I dilaporkan pada tingkat yang lebih atas yaitu Kantor Wilayah (KanWil) Jawa Timur. Pemisahan Tugas. Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Negara Surabaya I terdapat 5 seksi pelaksana dalam menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara dalam penyaluran dana APBN. Untuk itu diperlukan pemisahan tugas yang baik dalam mencapai tujuan KPPN yaitu secara tepat menyalurkan dana APBN. Adapun yang termasuk dalam pelaku SAKUN adalah semua bagian atau seksi pejabat/pegawai yang ada di KPPN, namun tugas khusus seksi Verifikasi dan Akuntansi yang terkait dengan SAKUN yaitu menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi verifikasi dan akuntansi sebagai berikut: (1) Didi Sundoro sebagai kepala seksi Verifikasi dan Akuntansi yang memegang fungsi penanggungjawab dan pengawas pelaksanaan verifikasi akuntansi; (2) Sri agustina, S.Sos sebagai pemengang fungi proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP) yang termasuk didalamnya pelaku SAKUN dalam proses pembuatan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN; (3) Sodik effendi, S. H., Ernawati, dan Ronny Tri Mulyono sebagai pemegang fungsi pelaksana rekonsilisasi eksternal dengan pihak SATKER; (4) M. nur ahsan sebagai pemegang fungsi pelaksana rekonsiliasi internal; (5) Diyah purwatiningsih sebagai pemegang fungsi spesialis SKTB dan SPPP. Penjagaan Aset dan Catatan Memadai. Penjagaan ini meliputi: (1) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, jurnal SAU, SAKUN didasarkan dengan dokumen bukti yang telah ditetapkan oleh kantor yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SPP), Surat Penerimaan Pajak (SPP) untuk pembuatan Laporan Keuangan


17

Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat KPPN Surabaya I; (2) Pembuatan Laporan SAU dan SAKUN. Pada SAKUN menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN; (3) Setiap hari, bulan, dan tahun dilakukan pencocokan nominal pada SAU dan SAKUN yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi Internal yang dilakukan oleh internal kantor;(4) Setiap bulan dan tahun dilakukan pencocokan nominal pada SAI dan SAU dengan melakukan Rekonsiliasi Eksternal yang dilakukan KPPN dengan Kantor Wilayah (KanWil) Instansi yang berada di atas KPPN dalam mengawasi kerja KPPN. Penggunaan Dokumen Serta Catatan Memadai. Penggunaan Dokumen Serta Catatan Memadai melalui: (1) Sutar Perintah Membayar (SPM), Sutar Perintah Pencairan Dana (SP2D), SP3, SSPB, Nota Debet, Kiriman Uang (KU)-Keluar, Wesel Pemerintah, Daftar Penguji dan bukti pendukung lainnya;(2) Bukti Penerimaan Negara (BPN) antara lain: formulir Surat Setoran Pajak (SSP), SSBP, SSBC, Nota Kredit, KU-Masuk dan dokumen pendukung lainnya; (3) Jurnal standar yang dipergunakan dalam memproses transaksitransaksi keuangan SAKUN dan SAU. Pemeiksaan Independen atas Kinerja. Pemeriksaan independen kinerja atas SAKUN yang telah dipaparkan oleh Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi verifikasi dan akuntansi sebagai berikut: (1) Setiap hari, bulan, dan tahun dilakukan pencocokan nominal pada SAU dan SAKUN yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi Internal yang dilakukan oleh internal kantor; (2) Setiap bulan dan tahun dilakukan pencocokan nominal pada SAI dan SAU dengan melakukan Rekonsiliasi Eksternal yang dilakukan KPPN dengan Kantor Wilayah (KanWil) Instansi yang berada di atas KPPN dalam mengawasi kerja KPPN; (3) Seksi Manajemen SATKER dan pengendalian internal mengawasi dan mengingatkan seksi Verifikasi Akuntansi agar menyelesaikan SAU dan SAKUN tepat pada waktunya; (4) Seksi Manajemen SATKER dan pengendalian internal membantu semua seksi untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi tiap seksi, salah satunya yaitu seksi verifikasi dan akuntansi dalam menghasilkan laporan dari SAKUN agar pekerjaan tepat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan; (5) Seksi Manajemen SATKER dan pengendalian internal mengecek hasil berita acara Rekonsiliasi internal antara SAU dengan SAKUN. Berdasarkan penjelasan diatas dengan diperkuat oleh pernyaataan Ibu Sri Agustina, S. Sos sebagai anggota seksi verifikasi dan akuntansi dan Bapak Akhmad Tamsyir Raya selaku kepala seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern atas Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang sudah ditetapkan oleh KPPN Surabaya I. Serta dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai memahami dan melaksanakan atas regulasi yang harus digunakan oleh KPPN Surabaya I dalam melaksanakan proses operasi kantor yaitu diperlihatkannya kecakapan setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan hasil dari pemantauan seksi manajemen SAKTER dan pengendalian internal yang mana sejauh ini proses SAKUN berjalan dengan baik, meskipun ada kendalakendala bisa diatasi dengan baik. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Bahwa regulasi yang digunakan KPPN dalam pengendalian intern adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang secara teknik berdasarkan pada Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP34/PB/2013, (2) Struktur organisasi yang digunakan dapat mendukung penerapan sistem


18

pegendalian intern pemerintah atas SAKUN, (3) Sistem pengendalian intern pemerintah atas SAKUN yang ada di KPPN Surabaya I telah memadai, hal ini tercermin dalam pelaksanaan pengendalian intern yang ada pada KPPN Surabaya I: Terdapat struktur organisasi memadai, melaksanakan 5 unsur pokok SPI, melakukan pelatihan-pelatihan atas regulasi baru yang telah ditetapkan Pemerintah digunakan dalam menunjang proses berlangsungnya operasi kantor, Terdapat pemisahan fungsi otorisasi, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan atas hasil SAKUN. (4) Bahwa setiap pegawai memahami sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini dapat dilihat setiap pegawai telah melaksanakan pengendalian intern disetiap seksinya dalam menjalakan tugas. Saran Peneliti memberikan saran agar KPPN Surabaya I tetap mempertahankan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan, Namun dapat diberikan usulan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPPN, diantaranya: (1) Kepala kantor hendaknya mengusulkan penambahan pegawai kepada pemerintah karena terdapat beberapa pegawai yang merasa pada bagiannya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang terlaksanannya proses operasi KPPN Surabaya I. (2) Dalam seksi manajemen SATKER dan pengendalian internal terdapat penggandaan wewenang yaitu membantu seksi lainnya apabila melampaui batas pekerjaan, yang mana seharusnya seksi manajemen SATKER dan pengendalian internal hanya sebagai pengingat seksi lainnya tanpa harus ikut terjun dalam penyelesaian pekerjaan sehingga sistem lingkungan pengendalian tidak dapat tercapai dengan baik, (3) KPPN hendaknya melakukan pelatihan khusus apabila terdapat pemindahan pegawai ke seksi lain yang berbeda dari yang sebelumnya, hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pekerjaan karena pegawai belum sepenuhnya bisa melakukan pekerjaan yang baru. DAFTAR PUSTAKA Hartati, D. 2009. “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. SFI Medan”. Skripsi. Universitas Sumatra Utara (USU). Medan. Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta. Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor KEP83/PB/2006 tentang Prosedur dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mardiasmo, dkk. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi Ofset. Yogyakarta. Moeong, L. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Jakarta. Mutiara S, Putri. 2008. “Peran PEngendalian Intern dalam Akuntansi Perhitungan Gaji Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I”. Skirpsi. Universitas Sumatra Utara (USU). Medan. Nordiawan, D. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/ PMK.01/2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


19

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Septianingtyas, D. 2011. “Evaluasi Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo”. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. Stevani W, Juwita. 2013. “Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Lease Pada PT. Finansia Multifinance Tumuhon”. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Wahyuni, A. 2013. “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Sistem dan Prosedur Pengeluaran dan Penerimaan Kas Pada PT. Mitra Pinastihika Surabaya”. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. ●●●

Oktaviyani Nurul Maulida Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Recommend Documents