o o o o o a o o o o o o o o o a o
STRATEGI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN PERBATASANDARAT SEBAGAI PINTU GERBANG AKTIVITAS EKONOMI DAN PERDAGANGAN DENGAN NEGARA TETANGGA1 Oleh : Prof. Dr. Ir.Ikhwanuddin Mawardi, M.Sc2
PENDAHULUAN wilayah NKRI berbatasan dengan banyak negara. Di darat, wilayah NKRI berbatasandengan wilayah 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, papua Nugini dan Timor Leste.Sedangkandi wilayah laut, Wilayah NKRI berbatasandengan 10 negarayaitu Malaysi4 PapuaNugini, Singapura,Republik Demokratik Timor Lest, Indi4 Thailand, Vietnam, Fitipina Republik Palau dan Austraiia. Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaanWilayah Negar4 dan hak-hak berdaulat. Berbagai peraturan perundangan nasional yang terkait dengan pengelolaan PerbatasanNegara, antara lain UU No. 17 tahun 2005 tentang RpJp Nasional, Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPIM Nasional (2010-20L4),UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 26 Tafun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 tahrn 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau Kecil, Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Perundang-undangan tersebut mengupayakan percepatan pembangunan
O
o o o o o o o o
terhadap kawasan yang terdapat di sisi terluar dari wilayah negara atau Kawasan Perbatasan. Kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah negara.
a o o o o o o o o
Perbatasan darat negara tersebar di tiga pulaq empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-bed4 baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayany4 demikian pula negara tetangga yang berbatasannya.
I
2
DsampaikanpadaSeminar'Menggagas FormatIdealPengelolaan BatasWilayahdanKawasanperbatasan sebagaiHalamanDepanNKRI", H. Akrnani,Jakarta,tanggal g Desember2010 Tenagaahli Menteri PPNlBappenasBidang ppKTI danKawasanTertinggal
o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o t O
o o o o o o o o o o o
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional menetapkan 26 PKSN dengan L6 diantaranya merupakan kawasan perbatasan darat yang tersebar di 4 provinsi, yaitu di Kalbar 5 PKSN (Palotu Jaoibabang, Nangabadaq Entikong, dan Jasa),di Kaltim 5 PKSN (Nunukan, Simanggaris, Long Midang, Long Pahangai,dan Long Nawan), di NTT 3 PKSN (Atambua, Kalabahi, dan Kefamenanu), serta di Papua Barat 3 PKSN (Tanah Meralu Merauke, dan Arso). Peraturan PresidenNomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2070-2074)telah menetapkanarah dan pengembanganwilayah PerbatasanNegara sebagaisalah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasanmemiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayatr, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasanadalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderungberorientasi "inward looking",menjadi "otrtrpardlooking"sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagaipintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah PerbatasanNegara menggunakan pendekatan kesejahteraan(prosperityapproach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).Untuk mengembangakan konsep diatas perlu dibuat strategi pengembangan PKSN yang terkait di kawasan perbatasanantarnegaratersebut.
B. PERMASATAHAN DAN ISU STRATEGIS Penataan ruang wilayah nasional termasuk wilayah kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan: (1) ruang wilayah nasional yang amarL nyamar; produktif, dan berkelanjutan; (2) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (3) keterpaduan perencanaantata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (4) keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara; (5) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (6) pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakaf 0 keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; (8) keseimbangan dan keserasiankegiatan antarsektor; dan (9) pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. PerbatasanIndonesia dengan masing-masing negara-negaratetangga (Malaysia Singapur4 Thailand, Vietnam, India Republik Timor Leste, Philipina Papua Nugini, dan Republik Palau), baik kawasan perbatasan laut maupun kawasan
o o a o o o o o o o o o o o o a a o o o a o o o o o
o o o o o o o a o
perbatasan darat mempunyai permasalahan sendiri-sendiri karena masingmasing kawasan memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Permasalahanpermasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti faktor geografis,ketersediaanSDA dan SDM, kondisi sosial,ekonomi, budaya, politi( serta tingkat kesejahteraanmasyarakat, permasalahantersebutdiantaranyayaitu : 7. Belum selesainyapenetapan dan penegasanbeberapa segmen batas darat dengan negara tetangga menjadi penyebab sering munculnya masalah terkait sengketa garis batas yang mengancam keadulatan RI (disebabkan pergeseraru kerusakan dan hilangnya patok-patok perbatasan), serta minimnya prasarana exit entry point; 2. Masih lemahnya upaya pencegahanmaupun penegakanhukum terhadap aktivitas-aktivitas ilegal dan gangguan keamanan yang terjadi di kawasan perbatasan, dan masih rendahnya aksesibilitas informasi yang berpotensi terj adinya penurunan wawasan kebangsaan; 3. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasaranaseperti infrastruktur dasar di kawasan perbatasandengan ditandai masih rendahnya aksesibilitas yang menghubungkan kawasan perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat-pusat pemerintahan dan pelayanan publik atau wilayah lain yang relatif lebih maju;. 4. Rendahnya kualitas SDM dan penyebaran penduduk karena karakteristik geografis masing-masing kawasan serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali tanpa menghiraukan daya dukungnya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan; 5. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementaraitu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasanhingga saat ini belum tersedia sehingga pembangunan kawasan perbatasanbelum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait sehingga sangat diperlukan penguatan kelembagaan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) yang baru terbentuk agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan karena selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasa& walaupun ada uu No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan.
a a o o o a a o a o
o o I
o o I
o O
o O
o o o o o I
a o o t
c o o o O
C. KONSEP PENGEMBANGAN PKSN DI KAWASAN PERBATASAN DARAT KawasanStrategisNasional PerbatasanNegaraMenurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007Tentang PenataanRuang : 1. Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil terluar merupakan kawasan strategisnasionaldari sudut kepentinganpertahanandan keamanan (PenjelasanPasal5 ayat (5) UUPR. 2. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruenglrya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan kesmanarxnegara, ekonomi, sosiaf budaya dan/ataulingkungary termasukwilayah yang telah ditetapkan sebagaiwarisan dunia (Pasal1 No. 23 UUPR). 3. RencanaTata Ruang Kawasan StrategisNasional merupakan rencana rinci dari RTRWN, yang diatur dengan Peraturan Presiden (PenjelasanPasal L4 ayat (3)jo Pasal21 ayat(1) UUPR) 4. Peraturan Presiden yang diamanatkan UU Penataan Ruang diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitrmg sejak UU Penataan Ruang diberlakukan. Melalui Undang-undang Nomor 26 tahun 2007tentang PenataanRuang tersebuf kawasan perbatasan saat ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. Penggunaanistilah ini bukan berarti pengembangan pengembangankawasan perbatasan semata-rnata berorientasi kepada pendekatan hankam semata. Pendekatan kesejahteraan bersama-sama dengan pendekatan hankam dan lingkungan menjadi strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menjamin kedaulatan wilayah NKRI. 1. PenetapanPKSN SebagaiPusat Kota KawasanPerbatasan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN menetapkan 26 PKSN berdasarkan kriteria : a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negflr a t etangga; b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagaipintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
o
o o I
o I
a O
o o a o O
o o o o o o o a o o o o I
o o I I
o t
o o o
c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkanwil ayah sekit anty a; danlatau d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorongperkembangankazaasandi sekitarnqa. 2. PenetapanKawasanStrategisNasional PeraturanPemerintahNomor 26 Tahun 2008tentang RTRWN menetapkan 76 kawasan strategis nasional, dimana 10 diantaranya merupakan kawasan perbatasannegara, yang terdiri atas:6 kawasan perbatasanlaut, 3 kawasan perbatasan datat, dan 1 kawasanpulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas
Reorientasi paradigma pembangunan diwujudkan puia ke dalam kebijakan spasial nasional melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasionai dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.Dalam PP No. 26 tahun 2008,ditargetkan pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara sudah dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraaryhankam, dan lingkungan. Disamping itu sebanyak 26 PKSN (sabang, Dumai, Batam, Ranai, paloh-Aruk, Jagoibabang, Entikong, lasa, Nanga Badau, Long pahangai, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris,Nunukan,Kalabalti,Kefamenanu, Atambua,Tahuna,Melonguan,Daruba, Iaytpura, Tanah Merah, Merauke, Dobo, saumlaki, dan llwali) ditetapkan untuk mendorong pertumbuhan di kawasan perbatasan. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negar4 pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (internationalheritage). Terkait dengan konsep pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut PKSN, adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Selama ini pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah perbatasan kurang mendapat perhatian pemerintah sehingga salah satu akibatnya tingkat kesejahteraan penduduk rendah. Akhir-akhir ini pengembangan wilayah perbatasan menajdi perhatian pemerintah karena memiliki arti penting dan strategisterkait dengan otonomi daeratr,perdagangan
a
a o a o o I O
o o I
a o o o a o o o o o t
o
o o o o o I
o o o a o o
bebas dan globalisasi.Pengembangan wilayah
perbatasan perlu dipercepat
mengingat semakin rawannya situasi dan kondisi di wilayah tersebut baik dari aspek ideologi, politi( ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Fenomena yang sangat menonjol adalah maraknya kegiatan illegat loging,illegal trading, arus migrasi illegal, serta begesemya patok-patok pembatas antar negara. Konsep dasar yang digunakan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang dituiukkan sekaligus sebagai kawasan pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan mengacu pada tiga pendekatan yang digunakan yaitu : pendekatan kesejahteraary pendekatan keamanan, dan pendekatan lingkungan. 1). Konsep Kesejahteraan
Pada dasarnya pendekatan konsep kesejahteraan (prosperity approach) merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan r-rntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. 2). Konsep Keamanan Konsep Keamanan (Security) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pendekatan
keamanan
akan
melihat
kawasan
perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Konsep strukfur ruang pertahanan dan keamananyang dikembangkan ialah membentuk sabuk komando perbatasannegara.Sabuk komando perbatasan negara ini berupa buffer area atau security zone sejuth t4 km dari garis perbatasan sebagai wilayah pengawasan. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan batasan fisik, meliputi ketinggian topografi, kelerangan tanah, maupun keberadaan sungai. Salah satu bentuk pengawasan ini berupa penyediaan pos-pos peng"wasandi sepanjang sabuk komando yang berfungsi memantau aset-asetsumber daya negara serta benteng pertahanan terdepan. 3). Konsep Lingkungan Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan merupakan perspektif penting dalam menjagakeberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan.
a o o t
o o I
o o a
Konsep pengembangan kawasan strategis nasional di kawasan perbatasan mengacu pada rencana pusat pengembanganperbatasan(BDC) sebagai pusat pengembanganekonomi di kawasanperbatasan.Dengan rencanaini maka pusat pengembangankawasanakan berada di kawasanBDC atau di kawasan gerbang perbatasanatau pada jaringan jalan utama menuju gerbang perbatasan.Pada dasarnya konsep pengembanganPKSN terdiri dari pengembanganpusat-pusat pelayanarypengembanganjaringan infrastruktur khususnyajaringan jalan serta rencanapemanfaatanruang.
I
a o o O
o o o o o t t O
o o o o o I
o o O
o o o
D . STRATEGI PENGEMBANGAN PKSN DENGAN NEGARA TETANGGA
SEBAGAI
PINTU
GERBANG
Kebijakan umum nasional yang ditetapkan bagi pengembangan wilayah perbatasandarat perlu dijabarkan dalam sebuah strategi yarrg terkait dengan pengembanganPusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) dan berlaku untuk seluruh wilayah kawasan perbatasan.Strategi pengembanganperbatasanyang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikanfungsi dan peran seluruh stakeholdus wilayah perbatasarubaik di pusat maupun di daerah. Strategi ini dijadikan sebagai referensi bagi seluruh pelaku terkait dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Strategi pengembanganPKSN sebagaipintu gerbang dengan negara tetangga di perbatasanmeliputi : L. PercepatanPembangunan SaranaDan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung bagi bergulirnya kebijakan wilayah perbatasan. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana dapat berarti memperbanyak sarana dan prasarana maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada. Peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi memerlukan dukungan ketersediaan jaringan listrik air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dll. Pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti sekolah dan pusat kesehatanmutlak diperlukan, terutama di wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang ekonominya relatif lebih baik dari Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdayamanusia. Kualitas saranadan prasarana sosial dasar tersebut setidaknyasetaraatau sama dengan di negara tetangga sehinggadapat mengurangi minat masyarakat perbatasanatau wilayah dalam lainnya yang berniat sekolahatau berobat di negara tetangga.
a o a o o o a o o o o a O
o o a o a o t
o t
o t
o o o o o o o I
o o o
Pembangunan sarana dan prasarana lain yang perlu dipercepat adalah pembangunan pos lintas batas khususnya pada titik-titik yang sudah disepakati. Di samping itu perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasaranasepertibea cukai, karantina,imigrasi sertakeamanan. 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dilakukan melalui penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Penyediaan tempat usaha yang sesuai karakteristik wilayah dan sumberdaya alam yang tersedia di wilayahryu akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal. Bantuan iain yang perlu diberikan kepada wilayah-wilayah perbatasan yang terisolir adalah bahan makanan pokok dan keperluan sehari-hari melalui kerjasama dengan aparat pertahanan dan keamanan.
3. Peningkatan KapasitasDan pemberdayaansumberdaya Manusia Pengembangansumber dava manusi4 terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan mutlak diperlukan. Dengan meningkatnya kapasitas SDM di wilayah perbatasan ini diharapkan masyarakat lokal akan dapat menjadi pelaku aktif dalam pengembangan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dari seluruh unsur masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuan kompetisi dan pemanfaatan peluang usaha yang khususnya dengan masyarakat negara tetangga. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat ini harus disesuaikan dengan system nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah perbatasan, dengan demikian spaya ini harus dilakukan dengan menumbuhkembangkan partisipasi penuh masyarakat lokal dengan dukungan aktif pemerintah pusat dan daeralr,serta lembaga adat. 4. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdayayang ada terutama sumberdayalokal.Sumberdayaini antaralain berupa sumberdayamanusi4 sosialbudaya lokal dan juga sumberdayaalam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung alam dan dilakukan secaraberkelanjutan.
o o o o o o o o o o o a o o a a o t
o o o o a o o o o a o t
o o o o o
5. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Secara Selektif Dan Bertahap Beberapa wilayah perbatasan mempunyai peluang untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sentra-sentra industri dan perdagangan.Terdapat beberapa lokasi yang sangat strategis seperti lokasi-lokasi yang terletak di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan (ALKI 1), Laut Sulawesi (Muara ALKI 2 dan ALKI 3). Wilayah ini selain merupakan alur pelayaran internasional,juga menghadapiangsung ke utara dimana terdapat wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi baru dengan pasar yang besar (Cina, Indi4 Korea dan Jepang).Untuk mendukung strategi ini diperlukan pelibatan sektor swasta untuk melakukan investasi dengan dukungan fasilitas dari pemerintah baik fasilitas fiskal (dalam bentuk insentif)maupun non-fiskal (infrastruktur). Dengan memberikan insentif terhadap investasi di perbatasan, banyak permasalahan yang dapat diselesaikarydiantaranya masalah TenagaKerja Indonesia (TKI). Jika aturan investasi di perbatasan disesuaikan dengan standar internasional serta didukung oleh kebijakan investasi yang baik dan konsisten serta aturan khusus ketenaga kerjaan yang baik, akan banyak investasi yang mengalir ke wilayah perbatasar; karena lokasi yang saat ini dinilai strategis baik dari aspekHankam maupun akseske pasar internasional. 6. Ketahanan Masyarakat Dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan dan bela negara pad,a masyarakat di perbatasan yang saat ini telah mengalami penurunan karena Iebih berorientasi pada negara tetangga melalui kemudahan-kemudahan informasi dan komunikasi yang diperoleh sehari-hari, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan program penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaandalam kerangka NKRI. Menurunnya wawasan berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air yang terjadi di perbatasan,salah satu penyebabnya adalah akibat jangkauan media komunikasi baik radiq tv maupun media cetak lainnya yang tidak sampai perbatasan.Banyak warga negera RI yang lebih mengerti mengenai aturanafuran yang berlaku di negara tetangga daripada aturan-aturan dalam wadah NKRI- Keadaan ini dalam jangka panjangnya akan menyuburkan bibit-bibit disintegrasibangsa. 7. Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu (Percepatan Pembenfukan Kelembagaan, PenataanKewenangan pengelolaan) Kebijakan pengembangan perbatasanjuga memerlukan sistem kelembagaan yang baik. Melihat kompleksnya permasalahanserta realita ancaman global yang saat ini terus terjadi (penyelundupan, terorisme intemasional), perlu dilakukan percepatan dalam pembentukan kelembagaan khusus pengelola
a o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o a o o o o a o o o o
o
o o o
wilayah perbatasanyang akan melakukan koordinasi dan pemantauan secara terus menerus proses pembangunan di wilayah perbatasan dengan stakeholeder terkait. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan wilayah perbatasan sangat penting. Namun kondisi kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakatnya di beberapa wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu dalam pembentukan KelembagaanPengelolaPerbatasanharus mempertimbangkan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat,termasuk lembaga adat, sehingga akan sangatmembantu dalam prosespembangunanyang partisipatif. 8. Peningkatan KerjasamaRegional di wilayah perbatasan Pengembangan pada beberapa aspek di wilayah perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerja sama dengan negara tetangga. Karena itu upaya-upaya kerja sama harus dilakukan dan dipermudah prosedurnya. Di samping itu juga peran pemerintahanlokal harus diperluas dalam keriasama denganpemerintahlokal pada negaratetangga. Beberapa negara tetangga merupakan mitra perekonomian yang potensial. ]ika wilayah perbatasan diharapkan menjadi serambi depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukary dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.Peningkatan kerjasamaekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasamayang sudah ada selama iry seperti BIMP-EAGA' IMS-cl IMT-GT dan AIDA. Kerjasama dengan negara tetangga juga dilakukan dalam aspek pertahanan dan keamanan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan regional dan meningkatkan pengarnanan wilayah masing-masing serta memberikan rasa tenang kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
E. LANGKAH-LANGKAHPENGEMBANGANPKSN Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasalahanbahkan telah menjadi isu strategisbeberapakawasan perbatasanmasih ditangani secara ad hoc,sementara(temporary)dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (security)melalui beberapa kepanitiaan (committee),sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang memberikan dampak cukup signifikan bagi daerah yang menjadi PKSN. Langkah utama dalam pengembangan PKSN kawasan perbatasan adalah perlunya dokumen sebagai 10
lr
lo
lo lo lo lo lo lo lo
lo to
payung hukum dalam pengelolaan kawasan perbatasanberupa; l) dokumen Tata Ruang wilayah Perbatasan;2) dokumen RencanaInduk ( 5 tahunan) ; dan 3) dokumen RancanaAksi ( 1 tahunan ) yang penyusunan melibatkan seluruh partsisipasimasyarakat(stakeholder s). Pengembangan PKSN kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangandengan negara tetangga khususnya di Kalimantary NTI dan Papua Barat dilakukan melalui 3 konsep yaitu; konsep kesejahteraary konsep keamanan, dan konsep lingkungan. Untuk itu dibutuhkan langkahlangkah pengembangannya,yaitu :
I
lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
lo lo lo
lo lo o
1. Konsep Kesejahteraan Pada dasarnya pendekatan konsep kesejahteraan (prosperity approach) merupakan uPaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan berbasis komoditas unggulan wilayah perbatasan dan sekitarnya. Langkah-langkah untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di perbatasandarat Kalimantan, NTT, dan Papua Barat meliputi a. Pengembangan perdagangan dengan Negara Bagian sarawak melalui
pintu masuk Jasa dan atau Nanga Bayan yang didukung oleh fasilitas PPLB (Custom, Immigration, euarantina, security) dan pembangunan kawasan industri perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah; b . Pengembangan Kota Nanga Merakai (Ibu Kota Kecamatan Ketungau Tengah) sebagai pusat wilayah pembangunan di Kabupaten sintang wilayah utara didukung oleh beberapa sub pusat pertumbuhan yang memberikan fungsi pelayanan publik bagi desa-desa yang jauh dari Ibukota kecamatan;
o o o
c. PengembanganKota Sota sebagaisalah satu PKSN kawasan perbatasan di
3
d. Pengembangan perbatasan kawasan NTT dengan Timor Leste sebagai
o o o o
Merauke harus segera dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana PPLB untuk mendukung peningkatan perekonomian warga terutama aktivitas perdagangan;
pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan meliputi L0 kecamatan
1l
t O I
o I
o o t
o I
o I
o o
perlu didorong denganpenyediaanberbagaiinfrastruktur dasar dan PPLB yang memadai; e. Pengembanganaktivitas perkebunan yang menjadi komoditas unggulan wilayah perbatasan KalimantarL NTT dan Papua Barat sebagai basis pengembanganekonomi kawasan; f. Pembentukan satuan-satuankawasan permukiman berbasis potensi unggulan wilayah guna meningkatkan tingkat kesejahteraanmasrakat perbatasan; g. Pengembangansumber daya manusia baik untuk tenaga kerja maupun pengusaha; h. Peningkatan akses skala regional dan lokal kawasan dengan meningkatkan, mengembangkan, maupun membangun jaringan jalan transportasiterutamajaringan jalan darat.
t I I
t
o o o I
o o o I
o a o I
t
o o o o
2. Konsep Keamanan Konsep Keamanan (Security) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatankeamanan akan melihat kawasan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua Barat sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya pertahanan dan keamanannegara.
dalam
Langkah-langkah
untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di perbatasandarat Kalimantan, NTT, dan Papua Barat meliputi a. Pembangunan pos lintas batas lengkap dengan sarana pendukungnya di sekitar garis perbatasan; b. Pengembanganpos-pos TNI lainnya di sekitar garis perbatasan sebagai wujud riil dari pengawasankeamanan guna keutuhan NKRI; c. Sinergitas pengembangan dengan pengembangan ekonomi : peningkatan Pos keamanan darat di Pos Gabungan (Indonesia dan Malaysia), peningkatan kewibawaan aparat keamanan dan pemerintahan, dan kesadaranbela negarabagi seluruh stakeholder;
t2
o o a o o o o o o o o o o o I
o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o
d . Peningkatan fasilitas keimigrasian untuk
pengendalian sekaligus mendukung kelancaranarus masuk barang dan masyarakat;
e. Penerapansanksiyang tegasterhadap bentuk pelanggaransebagai
wufud pengendalian pemanfaatan ruang baik praktek illegal logging maupun illegalfishing.
3. Konsep Lingkungan Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan merupakan perspektif penting dalam menjagakeberlanjutanlingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan terutama di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangg4 adapun langkah-langkah pengembangannyaadalah : a. Menjaga keseimbangan ringkungan dalam melakukan proses pembangunan terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan pengendalian pada penebangan liar dan pengendalian serta Penegasan mengenai larangan adanya aktivitas budidaya di lahan kawasan lindung maupun kawasan konservasi lainya; b. Menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam, khusus untuk KPE Jasa yang terindikasi memiliki potensi bahan tambang batu bar4 emas,dan minyak bumi;
F. KESIMPULAN 1. Perlu dilakukan upaya untuk mendorong pengembangankawasan perbatasan sebagai "beranda depan" dan pintu gerbang intemasional negara Republik ftrdonesia terhadap negara tetangga; 2' Perlu dilakukan pembangunan kawasan perbatasan antarnep;ara secara berimbang berdasarkan; prinsip kesejehtaraan masyarakat, pertahanan keamanan,dan kelestarianlingkungan hidup; 3. PengembanganPKSN d,i kawasan perbatasantelah mendorong pembangunan Kawasan Pembangunan Ekonomi (KPE) secara selektif yang didukung oleh kegiatan ekonomi dan perdagangan antarnegara sesuai potensi unggulan setempaf
13
o o o o o o o o o t
a o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o a t
o o
4. Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara perlu ditingkatkan kerjasamaekonomi subregionalmelalui pengembanganprasaranadan sarana lintas negara,pengeloiaankawasan konservasi,serta kerjsasamapertahanan keamananantarnegara,serta upaya perlindungan terhadap kelestarianfungsi kawasanlindung nasionalsesuaikarakteristiknyamasing-masing; 5. Kawasan strategi nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan kerana mempunyai pengaruh sangat penting secaranasionai terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagaiwarisan dunia; 6. KeberadaanPusat Kegiatan StrategisNasional di kawasan perbatasandapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnyalaju pertumbuhan ekonomi rata-rata dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Potensiini dapat berkembang denganlebih baik tentunya dengan dukungan multisektor dan kebijakan yang kondusif, kondisi ini merupakan modal awal yang penting bagi kawasan perbatasansebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan bagi wilayah sekitar perbatasannegara; 7. Dari 26 PKSN diseluruh wilayah perbatasan darat yang ada perlu disiapkan dokumen Perencanaannya secara terpadu dan terintegrasi dalam system perencanaan nasional untuk mendukung upaya pengembangan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat dengan negara tetangga;
DAFTAR PUSTAKA L. Douglas, M. 7998.A RegionalNetwork Strategyfor ReciprocalRural-llrban Linkages: An Agendafor Policy Researchwith Referenceto Indonesia.Third World planning Review,Vol.20.No.l, 7998. 2. Firman, Tommy. 1985. PerspektifNeo-Klasik,Dependensi,dan Humanitarian dalam Teori-teoriPembangunan, Keterbelakangan dan Pengembangan Wilayah.ITB. Bandung. 3. Glasson, John. 1977. PengantarPerencanaan Regional.Terjemahan Paul Sitohang. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
