Nuklir sebagai Energi Pedang Bermata Dua Sarah Amalia Nursani Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
PAPER Nuklir sebagai Energi Pedang Bermata Dua Sarah Amalia Nursani Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Abstrak Kebutuhan sumber energi merupakan sebuah kebutuhan yang tidak lagi dapat terelakkan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih turut memaksa negara – negara di dunia untuk melakukan inovasi dan pengembangan terhadap sumber energi lain yang memiliki potensi seperti halnya sumber energi nuklir. Penelitian ini kemudian akan membahas mengenai isu keamanan penggunaan energi nuklir dalam dunia internasional. Latar Belakang Pemanfaatan energi nuklir merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat internasional. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari isu keamanan yang ditimbulkan dalam pemanfaatan energi nuklir.1 Sebagai sebuah sumber energi, nuklir seperti sebuah energi pedang bermata dua yang satu sisi memberikan manfaat yang besar dalam perkembangan teknologi di masa yang akan datang namun di sisi lain pula juga menyembunyikan bahaya yang mengancam keselamatan umat manusia. Kasus kebocoran reaktor nuklir dalam Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau disingkat PLTN bukan lagi mejadi sebuah kasus yang asing. Sebagai contoh yaitu kasus yang terjadi di PLTN Chernobly yang terletak di Ukraina. Reaktor nuklir tersebut meledak pada tanggal 26 April 1986 yang berdasarkan laporan dari WHO mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Korban yang selamat dari kebocoran reaktor nuklir di tempat tersebut juga turut
1
Roberto Phispal, “Pengaturan Hukum Internatsional atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan Dampak Lingkungan yang Mungkin Ditimbulkan”, Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 5, September 2013, h. 123
, diunduh tanggal 18 Agustus 2017
menerima akibat kebocoran radiasi nuklir. Salah satu bahaya yang timbul adalah banyak ditemukannya sel kanker pada tubuh yang terkena radiasi nuklir akibat kasus tersebut. 2 Meskipun setelah terjadi peledakan reaktor nuklir di PLTN Chernobly, masyarakat internasional mulai membentuk instrument hukum terkait pemanfaatan energi nuklir seperti pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran pada reaktor nuklir, namun isu keamanan dalam pemanfaatan energi nuklir bukan berarti langsung terpecahkan. Pemanfaat teknologi yang menggunakan energi nuklir sangat menuntut keamanan yang tinggi karena tidak seperti menggunakan sumber energi seperti minyak, air, ataupun sumber energi lain, energi nuklir memiliki kandungan zat yang berbahaya apabila tidak dimanfaatkan dengan hati –hati sehingga berpotensi untuk dilakukan penyimpangan dan dijadikan senjata pemusnah missal umat manusia. nuklir juga kerapkali digunakan sebagai alat pemerasan politik yang dilakukan oleh teroris. 3 Namun kendati sebagai salah satu sumber energi nuklir memiliki potensi yang membahayakan, masih terdapat sebuah anggapan bahwa nuklir merupakan sebuah energi alternatif yang sangat layak untuk dikembangkan. PLTN telah memberikan kontribusi sebesar 18% dari pasokan tenaga listrik dunia dengan total pembangkit daya yang mencapat 351.000 MWe. Bahkan, 36 unit PLTN sedang dibangun di 18 negara. 4 Selain dimanfaatkan sebagai pemasok energi, zat radioaktif yang dianggap sebagai bahan berbahaya nyatanya juga telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang industri kesehatan, pertanian, peternakan,sterilisasi produk farmasi dan alat kedokteran, pengawetan bahan makanan, bidang hidrologi dan lain sebagainya. Dari uraian diatas, maka terdapat dua permasalahan yang timbul yaitu dapat tidaknya instrumen hukum internasional menghadapi isu keamanan yang ditimbulkan dari penggunaan nuklir sebagai sumber energi serta potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan PLTN. Hasil Penelitian dan Pembahasan
2
Dede Suryana, “Inilah Dampak Radiasi Nuklir Bagi Manusia”, , diakses tanggal 19 Agustus 2017 3 Estopet M. D. Sormin, “Ketentuan Internasional Ketenaganukliran di Bidang Pemanfaatan Nuklir Untuk Tujuan Damai”. Makalah disampaikan dalam seminar tentang nuklir tanggal 27 November 2007 4 “Mengenal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir”, , diakses tanggal 20 Agustus 2017
1. Pengaturan Penggunaan Energi Nuklir dalam Hukum Internasional Kasus meledaknya reaktor nuklir di PLTN Chernobly telah mendorong masyarakat internasional untuk membentuk berbagai instrument hukum internasional. International Atomic Energy Agency, yang disingkat IAEA merupakan salah satu instrument hukum internasional yang berbentuk organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan energi nukir. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, nuklir berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu dan berubah menjadi senjata mematikan bagi umat manusia. Dengan dibentuknya IAEA, energi nuklir diarahkan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. 5 Markas IAEA terletak di Wina, Austria dan saat ini telah beranggotakan 137 negara. Selain IAEA, negara yang menjadi peserta perjanjian IAEA, juga mempunyai badan pengawas untuk mengawasi penggunaan tenaga nuklir di masing – masing negara. Sebagai contoh, Indonesia yang merupakan peserta dari perjanjian IAEA, memiliki suatu badan nasional yan bertugas untuk melakukan pengawasan tenaga nuklir yang dinamakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN dan juga memiliki sebuah badan yang berfungsi untuk melakukan riset terkait pemanfaatan energi nuklir di Indonesia yaitu Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Selain dibentuknya organisasi internasional yang mengawasi penggunaan tenaga nuklir seperti IAEA, berbagai perjanjian internasional yang membahas mengenai penggunaan ketenaganukliran juga turut dibentuk. Aspek keselamatan (safety), keamanan (security), pengawasan (safeguards), dan pertanggungjawaban kerugian (liability) telah dituangkan dalam hukum internasional melalui perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara – negara terkait ketenaganukliran. Salah satu konvensi internasional yang terkait dengan ketenaganukliran adalah Convention on Nuclear Safety. Pada prinsipnya, konvensi ini dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup.6 Convention on Nuclear Safety kemudian memiliki peranan penting dalam memanfaatkan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi. Hal ini disebabkan karena berdasarkan konvensi 5
Roberto Phispal, Loc cit. Widya Krulinasari, “Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Januari-April 2013, h. 8 , diunduh tanggal 18 Agustus 2017 6
ini, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan permasalahan keselamatan dari penggunaan energi nuklir dengan menetapkan standar – standar internasional dalam bidang pemanfaatan ketenaganukliran.
Selain Convention on Nuclear Safety, konvensi lain yang
mengatur mengenai pemanfaatan nuklir sebagai sebuah nuklir adalalh Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Konvensi tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan alasan keselamatan terhadap pengangkutan bahan – bahan nuklir yang dinilai berbahaya. Pengamanan dari pencurianatau penyimpangan bahan nuklir dan menghindari bahaya terjadinya sabotase dari penggunaan fasilitas nuklir juga turut menjadi salah satu fokus dibentuknya konvensi tersebut. Jika menilai dari segi instrument hukum, pengaturan hukum internasional mengenai ketenaganukliran dinilai sudah baik. Terakomodirnya aspek keselamatan (safety), keamanan (security), pengawasan (safeguards), dan pertanggungjawaban kerugian (liability) dalam berbagai konvensi internasional serta dibentuknya berbagai badan pengawas dalam pemanfaatan nuklir sebagai sebuah nuklir menjadi bukti bahwa masyarakat internasional menaruh perhatian yang besar terhadap keselamatan dan keamanan dari penggunaan energi nuklir. Namun, meskipun demikian masih terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi negara apabila hendak menggunakan nuklir sebagai salah satu sumber energi alternatif. 2. Ancaman Limbah Nuklir bagi Lingkungan Salah satu permasalahan tersebut adalah tidak semua negara dapat memanfaatkan energi nuklir baik itu karena teknologi yang masih belum memadai sehingga belum mampu menciptakan sebuah alat yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari penggunaan energi nuklir ataupun kondisi geografis yang memang tidak mendukung untuk pembangunan PLTN seperti misalnya negara tersebut berbentuk kepulauan dan berada di daerah rawan gempa seperti Indonesia dan Jepang. Kebocoran reaktor nuklir PLTN di Fukushima, Jepang dapat menjadi catatan bagi Indonesia untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait keamanan reaktor. Selain kehati – hatian pemasangan reaktor di negara yang memang rawan terjadinya gempa seperti halnya Jepang dan Indonesia, pengelolaan limbah nuklir bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena selain berbahaya, pengelolaan limbah nuklir tidak murah dan hanya sedikit yang bisa digunakan kembali.
Isu keamanan dalam penggunaan energi nuklir pada prinsipnya sangat erat keterkaitannya dengan isu mengenai damak terhadap lingkungan hidup yang mungkin timbul dari pemanfaatan energi nuklir. Tidak hanya di negara berkembang, negara maju seperti Amerika Serikat tidak terlepas dari ancaman negatif dari pemanfaatan energi nuklir. Banyak negara yang pada akhirnya berencana menutup beberapa reaktor nuklir yang terdapat di beberapa PLTN di negaranya tidak terkecuali Amerika Serikat. Padahal, Amerika Serikat merupakan pemlik dari 25,4% reaktor nuklir yang ada di seluruh dunia. Namun ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan mengadakan penutupan terhadap 103 reaktor miliknya. Hal ini juga berlaku di Jerman. Sebagai negara dengan kemajuan industri yang cukup pesat, pada tahun 2002 melakukan penutupan pada reaktor nuklir dan direncanakan pada tahun 2021, PLTN terakhir akan ditutup. Keadaan itu juga berlaku di Swedia. 7Setelah tahun 2010, Swedia telah resmi menutup semua PLTN yang berada di negaranya sedangkan di Indonesia pembangunan PLTN seringkali mengalami hambatan. Ahli nuklir dan lingkungan di Indonesia menilai bahwa pemerintah dinilai belum mampu dalam menangani dampak apabila terjadi kebocoran nuklir. Apalagi operasi sebuah instalasipembangkit tenaga nuklir dari hulusampai hilir berpotensi menghsilkan limbah baik itu limbah padat ataupun limbah cair.8 Penutupan dan penghentian pembangunan PLTN di berbagai negara di dunia tidak terlepas dari ancaman bahaya dan ancaman kerusakan lingkungan yang timbul dari reaktor nuklir. Ancaman radiasi langsung maupun radiasi tidak langsung yang diakibatkan oleh nuklir akan mempengaruhi fungsi organ tubuh melalui sel – sel pembentukkannya sehingga akan merubah struktur sel, baik sel tersebut akan mati, terjadi penggadaan sel yang berpotensi kanker ataupun potensi untuk melahirkan generasi yang cacat akibat terjadinya kerusakan pada sel telur atau testis. 9 Selain permasalahan fisik, kebocoran radiasi atau kebocoran reaktor nuklir dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti halnya yang terjadi di Ukrania. Memang hukum internasional telah mengatur mengenai tanggung jawab dalam penggunaan ketenaganukliran, tanggung jawab tersebut tentu saja tetap terbatas dan hanya berupa materil. Sedangkan resiko cacat yang mengancam masyarakat yang terkena radiasi dari reaktor nuklir tentu sangat sulit untuk diatasi. Lingkungan yang rusak akibat limbah nuklir juga 7
Roberto Phispal, op. Cit, h. 129 “Rencana Pembangunan Reaktor Nuklir Ditolak”, Suara Pembaruan, Kamis 1 Maret 2007, hlm. 5. 9 Roberto Phispal, Loc cit 8
membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dikembalikan seperti sediakala. Apalagi nuklir merupakan energi yang cukup sulit untuk diurai. Oleh karena itu, sebuah negara yang hendak membangun PLTN harus mempertimbangkan baik itu dari infrastruktur ataupun dari segi kondisi geografis. Pemilihan lokasi dari pembangunan PLTN juga merupakan salah satu hal penting yang harus dikaji lebih lanjut agar dampak negatif dapat dihindari. Penutup A. Kesimpulan 1. Instrumen hukum internasional terkait ketenaganukliran dinilai cukup mengakomodasi baik itu dari aspek keselamatan (safety), keamanan (security), pengawasan (safeguards), dan pertanggungjawaban kerugian (liability). Pembentukan badan pengawas nuklir internasional juga telah dilakukan sehingga penyalahgunaan nuklir sebagai senjata ancaman dapat diminimalisir. Selain itu setiap negara yang menjadi peserta konvensi IAEA memiliki badan pengawas nasional masing – masing. Bahkan di Indonesia dibentuk pula BATAN yang bertugas melakukan riset terkait energi nuklir sehingga penelitian energi nuklir tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak sehingga keamanan lebih terjamin 2. Meskipun dari sisi hukum telah menjamin, menggunakan energi nuklir sebagai salah satu energi alternatif masih memerlukan pengkajian lebih lanjut karena mengingat energi nuklir merupakan energi yang memiliki dampak negatif yang paling berbahaya dibandingkan sumber energi lain. B. Saran Selain nuklir, ada baiknya negara mengembangkan energi alternatif lain yang lebih ramah lingkungan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya sehingga lebih ramah lingkungan. Memang PLTA menghasilkan energi lebih besar. Namun pengkajian detail terkait infrastruktur dan kondisi geografis memiliki peranan penting untuk menghindari terjadinya resiko kebocoran reaktor nuklir seperti di Jepang dan Ukraina. Daftar Pustaka Krulinasari, Widya, “Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Januari-April 2013, h. 8
Phispal, Roberto, “Pengaturan Hukum Internatsional atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan Dampak Lingkungan yang Mungkin Ditimbulkan”, Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 5, September 2013, h. 123 Sormin, Estopet M. D., “Ketentuan Internasional Ketenaganukliran di Bidang Pemanfaatan Nuklir Untuk Tujuan Damai Suryana,
Dede,
“Inilah
Dampak
Radiasi
Nuklir
Bagi
Manusia”,
