NOTULEN DIALOG PUBLIK

NOTULEN DIALOG PUBLIK Dewan Transportasi Kota Jakarta Periode 2014-2017

Hari

: Selasa

Tanggal

: 16 Juni 2015

Jam

: 08.00 WIB s.d selesai

Tempat

: Gd. NTMC KORLANTAS POLRI Lt. 4 Jl. MT. Haryono Kav 37-38 – Jakarta Selatan

Pokok Pembahasan

: “Implementasi Jalan Berbayar (ERP) Belum Terwujud. Mengapa? ”

Peserta yang hadir

: 1. Dewan Transportasi Kota Jakarta • Ir. Ellen S. W Tangkudung, M.Sc. • Edi Nursalam • David Tjahjana • Ir. Nurhayati Sinaga, MT . • Ir. Daryati Asrining Rini, M.Sc • Prof. Ir. Leksmono Suryo P, MT., Ph.D. • Drs. Gemilang Tarigan, MBA • Achmad Izzul Waro, ST, MT. • Porman Pakpahan, MBA, M.Si • M. Budi Susandi • Bagus Supriyanto • Daryono • Miyanto, SH, MM. 2. Pembicara Kunci Kepala Korps Lalu-lintas Polri, INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. CONDRO KIRONO, M.M, M.Hum. 3. Narasumber Dialog Publik • Leo Amstrong Manulu (Ka. Up. ERP DISHUBTRANS) • Miyanto, SH, MM. (Dirlantas Polda Metro Jaya) • Wisnu Saputro (Kepala Seksi BLUD Wil. 1 Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri) • Prof. Ir. Leksmono Suryo P, MT, Ph. D. (DTKJ) 4. Undangan dan Peserta Dialog Publik

Hasil Rapat : 1. Pembukaan Doa oleh Kompol Nono 2. Sambutan dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email: [email protected]

Ibu Ellen menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih kepada Kakorlantas Polri, yang telah memberikan waktu dan tempat, serta dukungan penuh terhadap acara Dialog Publik dari pagi sampai siang hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua Nara Sumber yang sudah mempersiapkan materi diskusi panel dalam 4 sesi yang akan kita ikuti bersama. Dan untuk semua peserta dialog publik dan peserta dari media masa, kami menghaturkan terimakasih banyak untuk kedatangan dan keikut sertaan dalam dialog ini, terutama dalam memberikan masukan agar penerapan Electronic Road Pricing dapat segera terlaksana di DKI Jakarta. Dialog Publik ini dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut: •

Mengetahui kesiapan dan ketersediaan data (ERI) sebagai dasar dalam penegakan hukum secara elektronik pada implementasi jalan berbayar (ERP)

•

Mengetahui proses persiapan pelaksanaan strategi Jalan Berbayar (ERP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

•

Mengidentifikasi potensi kendala yang menghambat proses lelang Jalan Berbayar (ERP) di DKI Jakarta.

Dengan demikian, tujuan kegiatan Dialog Publik adalah agar dapat memberikan rekomendasi kepada Pemprov

DKI Jakarta dalam melaksanakan tahapan persiapan infrastruktur dan

proses lelang terkait implementasi ERP. Korlantas Polri bekerja sama dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta – DTKJ menyelenggarakan Dialog Publik (DP) ini untuk memenuhi tanggung jawab moral dalam mengawal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar mempercepat pelaksanaan lelang

pengadaan infrastruktur dan implementasi jalan berbayar elektronik (ERP). Namun, tanpa peran aktif media massa baik cetak, elektronik, maupun online dalam menyebar luaskan berbagai ide dan gagasan yang berkembang dalam Dialog Publik ini, tujuan mensosialisasikan kebijakan ERP tidak dapat optimal. Karenanya, diharapkan semua pihak dapat saling bersinergi untuk mengoptimalkan manfaat Dialog Publik ini. 3. Pembicara Kunci Kepala Korps Lalu-lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Condro Kirono, M.M, M.Hum menyampaikan hal-hal sebagai berikut : •

Permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin bertambah, pada umumnya hal ini disebabkan karena pergerakan jumlah penduduk dari berbagai daerah

Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email: [email protected]

pinggiran Jakarta yang bekerja di Ibu Kota, infrastruktur yang belum memadai, kualitas dan kuantitas angkutan umum yang belum dapat diandalkan, maka salah satu solusinya adalah dengan melakukan penegakan hukum secara elektronik karena saat ini pihak Korlantas dan Ditlantas sudah sangat berat untuk melakukan penegakan hukum secara manual. •

Saat ini untuk mengatasi kemacetan dan berbagai pelanggaran di Jakarta, pihak Korlantas dan Ditlantas beserta jajarannya tetap melaksanakan langkah-langkah antisipasi baik secara statis ataupun strategis agar potensi kemacetan dan pelanggaran dapat terminimalisir.

•

Hal strategis yang dilakukakan adalah sedang proses membangun ERI secara nasional, saat ini prosesnya yaitu dengan melakukan workshop mengundang berbagai Polda Wilayah untuk melihat sistem IT pendataan yang ada di masing-masing wilayah.

•

Sistem pendataan kendaraan bermotor secara elektronik ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh masing-masing provinsi dengan adanya samsat-samsat dimasingmasing provinsi, oleh karena kebutuhan ERI ini sangat strategis apabila diangkat secara nasional maka korlantas Polri akan membangun sistem pendataan secara nasional sedangkan untuk pelayanannya tetap dilakukan oleh masing-masing provinsi.

•

Ada perbedaan pendataan ditingkat provinsi antara Korlantas Polri dengan Dispenda yaitu : Korlantas Polri melakukan pendataan mulai saat pendaftaran kendaraankendaraan yang lama masih terlihat sedangkan Dispenda dengan cara orang yang membayar pajak dan tidak membayar pajak.

•

Pada saat mengawali ERI, pihak kepolisian mengundang seluruh Ditlantas Kepala Dinas Pemda seluruh Indonesia, Dispenda, Seluruh kepala Cabang Jasa Raharja pada bulan maret yang lalu untuk menyamakan persepsi dan meninggalkan ego sektoralnya agar ada persamaan data. Ada beberapa daerah yang sinergitasnya bagus tapi masih ada juga yang belum solid.

•

Korlantas Polri dan Dispenda sudah sepakat untuk membangun ERI secara nasional, sistem aplikasinya masih dibangun dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis basic web.


•

Korlantas Polri akan memprioritaskan di 3 (tiga) provinsi setelah aplikasi ini selesai yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

•

Dialog publik ini diharapkan dapat menghasilkan suatu konsep percepatan pelaksanaan ERP yang didukung oleh Kepolisian untuk mengatasi kemacetankemacetan di DKI Jakarta.

4. Paparan dari Narasumber a. Kepala Up. ERP DISHUBTRANS

: Leo Amstrong Manulu

Bapak Leo menyampaikan hal-hal sebagai berikut : •

Pada tanggal 2 Januari 2015 sudah dibentuk Up. ERP Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, dan dalam hal ini menjadi bagian administrasi percepatan ERP di DKI Jakarta. Sejauh ini Up. ERP sudah melakukan sosialisasi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

•

Progres ERP saat ini, yaitu : a. Verifikasi PPK BLUD b. PJPK BUMD c. Live Trial ERP d. Penyusunan materi pendukung e. Pemenuhan persyaratan teknis ERP dari Gubernur kepada Kemenhub

•

Manfaat ERP di Jakarta adalah dapat terurainya kemacetan di sepanjang koridor ERP, mendorong penggunaan angkutan umum, peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan sepanjang koridor ERP, dan memperbaiki kualitas angkutan umum.

•

Perangkat ERP : ─ Gantry, Road Side Cabinet dan Back Office ─ Komponen-komponen Gantry ─ Komponen-komponen Road Side ─ OBU (On Board Unit)

•

Mekanisme transaksi ERP yaitu dengan OBU, semua transaksi melalui ATM dan internet Banking.


•

Konsep ERP secara umum yang paling utama adalah harus mempunyai kapasitas jalan, pada saat jam tinggi maka akan lebih awal mendorong supaya orang memindahkan perjalanannya di siang hari begitupun sebaliknya.

•

Kendala terbesar ERP belum terlaksana adalah belum adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang membawahinya. Sebab, BLUD lah yang nantinya mengelola sistem ERP tersebut. Saat ini, prosesnya masih terkendala di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

•

Dengan adanya BLUD, uang yang diperoleh dari sebuah layanan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan memperbaiki layanan, sehingga dalam sistem ERP, uang dari hasil pemotongan saldo tiap kendaraan melintas di daerah ERP akan dimanfaatkan pula untuk transportasi.

•

Proses untuk menjadi BLUD memakan waktu dua hingga tiga pekan, dan untuk menyelesaikan BLUD juga dibutuhkan Peraturan Gubernur (Pergub) (paparan terlampir).

b. Dewan Transportasi Kota Jakarta

: Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto.

Bapak Leksmono menyampaikan hal-hal sebagai berikut : •

Upaya untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta perlu dilakukan secara bersamabersama dengan para stakeholder, yaitu dengan cara mengatur manajemen lalu lintas dari sisi manajemen pasokan seperti larang parkir di tepi jalan, jalan satu arah, revisable lane.

•

Manajemen kebutuhan seperti, Waktu kerja fleksibel, Park and ride, Tingkatkan tarif parkir, Car pooling/ ride sharing, Pembatasan Kepemilikan Kendaraan, Pembatasan Penggunaan Kendaraan.

•

Pembatasan Penggunaan kendaraan yaitu : 3 in 1, Pelat nomor ganjil/ genap, Electronic road pricing/ congestion charging.

•

Dalam hal ini DTKJ merekomendasikan sebagai upaya manajemen kebutuhan lalulintas yang paling rasional, ERP merupakan pilihan yang bijaksana, dan Bagaimanapun beberapa prasyarat seperti ketersediaan angkutan umum yang memenuhi SPM sebagai alternatif, ERI yang valid, perangkat hukum yang menyeluruh dan rancangan sistem yang cermat harus dipenuhi segera. (paparan terlampir).


c. Kasubdit Kamsel Polda Metro Jaya

: Miyanto, SH, MM.

Bapak Miyanto menyampaikan hal-hal sebagai berikut : •

Hambatan implementasi ERI yang ada di kepolisian berbeda dengan yang ada Dispenda. Hambatan yang ada di kepolisian, yaitu : ‐ RIC mulai tahun 2006 ‐ Field STNK (server dispenda) dan BPKB (server ditlants) berbeda sehingga data base berbeda ‐ Data perubahan di mulai samsat, kdg tidak dirubah di BPKB ‐ 3 provinsi menggunakan sistem operasi dan regulasi yang berbeda

•

Rekomendasi Implementasi ERI, yaitu : ‐ Sinkronisasi dgn data Dispenda dgn format yang di butuhkan oleh Polri ‐ Menyeragamkan field data pada STNK dan BPKB ‐ Merubah sistem inputting data seluruhnya dimulai dari BPKB ‐ Single Program dan regulasi utk seluruh pelayanan samsat scr Nasional ‐ Gunakan server baru pembagian Korlantas ‐ Menambah band width leased line dgn mata anggaran yang jelas. (paparan terlampir).

d. Kasie BLUD Wil 1, Direktorat Pendapatan Daerah

: Wisnu Saputro

Bapak Wisnu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: •

Ada 3 (tiga) jenis pelayanan yang dilakukan pemerintah/ pemerintah Daerah, yaitu : Quasi public goods, public goods, dan private goods

•

Kebijakan Kemendagri dalam implementasi BLUD terdapat pada Permendagri No 27 Tahun 2013 dan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemda untuk menginventarisasi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang secara operasional memberikan pelayanan langsung pada masyarakat agar menerapkan PPK-BLUD.

•

Yang perlu disiapkan Pemda untuk keberhasilan Implementasi BLUD yaitu perlu peningkatan kapasitas SDM, pemahaman tentang BLUD, perubahan pola pikir, semangat kewirausahaan (entrepreneurship) bagi stakeholder terkait (kepala Daerah, Ketua/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala BAPPEDA, Inspektur Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, dan lain-lain), perlu penyiapan regulasi dan instrument mendukung sebagai penjabaran dari ketentuan PERMENDAGRI No. 61/


2007 untuk digunakan sebagai pedoman operasional implementasi PPK-BLUD. (paparan terlampir). 5. Diskusi Narasumber dengan Peserta a. Dosen Fakultas Teknik Untar

: Bapak Dr. Najid

Bapak Najid memberikan tanggapan bahwa : •

Tujuan dari implementasi ERP adalah untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta, apakah kita bisa menjalankan kebijakan seperti itu, sementara angkutan umumnya belum memenuhi SPM?

•

Tarif ERP jika bisa dilakukan dengan Real time dan sesuai dengan PP No. 97 maka hal itu sangat baik tetapi hal itu masih banyak kendala yang masih perlu dirumuskan. Tarif ERP juga masih sangat sensitif untuk

Tanggapan dari Bapak Leo bahwa untuk menerapkan ERP di DKI Jakarta tidak perlu menunggu pelayanan angkutan umum menjadi sempurna, karena dengan adanya ERP di Jakarta maka dapat mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. b. Korps Lalu Lintas POLRI

: AKBP. M. Taslim

Bapak Taslim memberikan masukan jika ERP akan diterapkan di Jakarta, yaitu : •

Penerapan ERP di DKI Jakarta merupakan solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta tetapi hal tersebut tidak efektif karena OBU nya mengandung uang.

•

Penerapan ERP sebaiknya dilakukan dengan data ranmor yang terbaru yang ada di kepolisian.

•

Implementasi ERP dapat dilakukakan dengan sistem layanan distributif desktop dan sistem yang paling efektif adalah sistem aplikasi berbasis basic web.

•

Kendala-kendala yang masih perlu diirumuskan diantaranya : STNK yang sudah dientri tidak boleh digunakan, masih banyak data yang belum valid, alat yang mendukung ERP seperti OBU harus berisi data kendaraan.

•

Perlu ada pembicaraan lebih lanjut antara kepolisian dan Para pemangku kepentingan agar ERP dapat dilaksanakan dan untuk dasar hukum yang tertera perlu dipertanggungjawabkan.


Tanggapan dari Bapak Miyanto bahwa di Polda Metro Jaya untuk pendaftaran BPKB sudah online di setiap samsat yang ada di wilayah, jadi tinggal datanya saja dibawa ke samsat. Dan semua proses perubahan ganti warna atau bentuk harus ada daftar BPKB nya. Saran dan masukan dari bapak AKBP M. Taslim akan dilaksanakan. Tanggapan dari Bapak Leo, untuk implementasi ERP di Jakarta akan bekerja sama dengan samsat, Dirlantas, Dispenda, dan POLRI. c. Dewan Transportasi Kota Jakarta

: Edi Nursalam

Bapak Edi Nursalam memberikan tanggapan bahwa : •

Penerapan ERP harus ada regulasi atau Perda yang mewajibkan untuk memliki OBU, jika ERP akan diterapkan di Daerah.

•

Untuk Kemendagri : apakah pengelolaan ERP termasuk sudah dalam kategori, karena ERP diatur oleh Perundang-undangan dan yang menyatukan ERP itu adalah retribusi. Apakah BLUD bisa memungut retribusi? Dan apakah perbedaan istilah retribusi dan BLUD?

•

Untuk Dirlantas : Apakah Dirlantas sudah siap menerima kiriman data dari Up. ERP Dinas Perhubungan dengan adanya perbedaan kendala?

Tanggapan dari Bapak Wisnu Saputro bahwa hal pertama yang dipahami terlebih dahulu adalah dasar hukumnya yang tertera pada pasal 68 dan 69. Didalam PP 74 Tahun 2012 dan PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa instansi pemerintah diberikan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/ daerah pada umumnya. Di Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa daerah dapat membentuk BLUD sesuai dengan Peraturan UU. Dan didalam peraturan Undang-undang juga diatur sebagai Kepala Daerah. BLUD ditetapkan dengan Kepala Daerah. Saat ini implementasi BLUD tidak optimal karena adanya pergantian Pejabat Daerah. Tanggapan dari Bapak Miyanto bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya sudah siap untuk melaksanakan penegakan hukum pada prinsipnya, dan jika tidak bisa dilakukakan dengan


elektronik maka polisi melakukan dengan manual jika ada yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. d. KPBB

: Ahmad Sarifudin

Bapak Ahmad memberikan tanggapan bahwa : •

Jika ERP akan diterapkan di Jakarta, rekomendasi yang utama adalah database kendaraan. Dan masih banyak kendala-kendala jika ERP diterapkan diantaranya angkutan umum massalnya belum memenuhi SPM.

e. DTKJ

: Ir. Ellen S. W Tangkudung, M.Sc.

Ibu Ellen memberikan tanggapan bahwa : •

Apa kendala paling utama sebelum mengadakan lelang dari sisi Up. ERP Dinas Perhubungan?

Tanggapan dari Bapak Leo bahwa pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa masih menunggu terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Draft BLUD sedang diverifikasi oleh tim Biro Hukum DKI, kalau organisasinya sudah terbentuk baru bisa melaksanakan lelang. Lelang ERP tidak bisa dilakukan secara terpisah (parsial). Sistem pengadaan barang dan layanan untuk proyek jalan berbayar harus dilakukan secara menyeluruh. Gubernur DKI Jakarta menginginkan semua aturan terpenuhi terlebih dahulu sebelum menerapkan ERP di Jakarta. d. Direktur INSTRAN

: Darmaningtyas

Bapak Darmaningtyas memberikan tanggapan, penjelasan dari Korlantas dan Kemendagri sudah clear tentang implementasi ERP di Jakarta, maka kunci dari percepatan ERP itu ada di Dinas Perhubungan. Dan jika memerlukan bantuan dapat mengundang para stakeholder untuk merumuskan permasalahan tersebut. Tanggapan dari Bapak Leo, program ERP tidak bisa dilakukan secara terpisah (parsial). Sistem pengadaan barang dan layanan untuk proyek jalan berbayar harus dilakukan secara menyeluruh. Projek ERP merupakan Projek utuh yang membutuhkan waktu panjang, multiyears. Sementara APBD itu single years, jadi harus dipikirkan juga. Gubernur DKI Jakarta menginginkan semua aturan terpenuhi terlebih dahulu sebelum menerapkan ERP di Jakarta. 6. Kesimpulan


a.

ERP adalah salah satu bagian dari Pola Transportasi Makro yang belum diwujudkan.

b.

Penggunaan kendaraan bermotor pribadi sudah mencapai titik yang membuat kemacetan sudah sangat parah.

c.

ERP telah cukup efektif untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas di London, Stockholm dan Singapura.

d.

Percepatan penentuan provider/penyedia layanan dan operator ERP

e.

Dapat dibentuk BLUD dengan kewenangan tertentu

f.

Penetapan Tarif layanan

g.

Prasyarat, Angkutan umum sesuai SPM, ERI yang valid untuk Penegakan

Demikian Notulen Dialog Publik ini dibuat.


NOTULEN DIALOG PUBLIK

Recommend Documents