PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA Singaparna – Tasikmalaya Kode Pos 46415 Telp/Fax. (0265) 2553101 e-mail:
[email protected]
Nomor
:
Singaparna,
Sifat
: Biasa
Kepada :
Lampiran : Hal
September 2017 Zulhijjah 1438 H
Yth. Bapak Bupati Tasikmalaya
: Laporan Pelimpahan Pengelolaan Perizinan
di SINGAPARNA
Menindaklanjuti Rencana Aksi KPK dan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 061/Kep.179-Org/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, kami telah melaksanakan koordinasi dengan SKPD-SKPD yang pengelolaan perizinannya dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 8 – 15 Agustus 2017. Adapun hasil koordinasi tersebut antara lain : 1. Jumlah perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya adalah 51 (Limapuluh satu) jenis perizinan (daftar terlampir); 2. Untuk Izin Trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, setelah diadakan pengkajian kami
berkesimpulan bahwa sebaiknya Izin Trayek tidak
dilimpahkan pengelolaannya kepada DPMPTSP, dengan pertimbangan : a. Pemberian Izin Trayek sangat terkait dengan pelaksanaan uji Kendaraan Bermotor. Dimana sebelum diterbitkannya Izin Trayek, maka setiap kendaraannya harus lulus uji kendaraan bermotor; b. Saat ini peralatan dan personil pengujian kendaraan bermotor berada di Dinas Perhubungan, oleh karena itu sebaiknya kegiatan pemberian Izin Trayek terintegrasi dengan kegiatan pengujian kendaraan bermotor. 3. Teknis penerbitan perizinan sebagai berikut : a. Setiap permohonan perizinan harus mengisi formulir yang disediakan oleh DPMPTSP dan melampirkan persyaratan yang ditentukan; b. Berkas permohonan perizinan yang masuk ke DPMPTSP, diteruskan kepada SKPD Teknis untuk dilakukan survey lapangan dan hasilnya dituangkan dalam suatu Rekomendasi Teknis;
DAFTAR JENIS PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA JENIS PERIZINAN
SKPD TEKNIS
1. Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD, SMP)
Dinas Pendidikan dan
2. Izin Pendirian Pra Sekolah (TK, PAUD)
Kebudayaan
3. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 4. Izin Pendirian Lembaga Kursus 5. Tanda
Daftar
Usaha
Pariwisata
(TDUP)
Bidang Kebudayaan 6. Izin Lingkungan
Dinas Lingkungan
7. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah
Hidup
B3 8. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten 9. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 10. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 11. Izin Pengelolaan Persampahan 12. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
Dinas Kesehatan
13. Izin Klinik 14. Izin Apotek 15. Izin Toko Obat 16. Izin Laboratorium Swasta 17. Izin Salon Kecantikan 18. Izin Penyelenggaraan Optikal 19. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) 20. Izin Praktek Perawat (SIPP) 21. Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi 22. Izin Praktek Apoteker (SIPA) 23. Izin Praktek (SIP) Dokter 24. Izin Praktek Bidan (SIPB); 25. Tanda Terdaftar Pengobatan Tradisional 26. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) selain Bidang Budaya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
28. Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan
Dinas Pertanian
29. Izin Usaha Peternakan 30. Izin Perluasan Usahaa Peternakan 31. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat 32. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
Dinas Ketahanan
33. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan
Pangan dan
Ikan (TPUPI)
Perikanan
KETERANGAN
34. TDP
Dinas Perindustrian
35. SIUP
dan Perdagangan
36. TDG 37. TDR 38. IUI 39. IUTM 40. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) 41. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 42. Surat Tanda Peendaftaran Waralaba (STPW) 43. Izin Usaha Daftar Penjualan Berjenjang (IUPB) 44. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
45. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 46. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus. 47. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
Dinas PUPR
48. IMB 49. IUJK 50. Izin Lokasi
BPN
51. Izin Prinsip
DPMPTSP
