I
a
I
I
r [[r
t
!
il
PERATURAN DAEITAH KABUPA,TEN BERAU
28
NOMOFI
TAHUN 2011
TE,NTANG TTLCIKASI DANA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YA NG MAHA ESA
BUPATI BERAU,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka Pemerataan Pembangunan Kampung
menuju kemandirian Kanrpung dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kampung, perlu adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui Pembar,gr,nan dalam skala Kampung ; b. bahwa untuk mendukung peiaksanaan pernbangunan Kampung, perlu dialokasikan dana bantuan kepada Kampung dalam bentuk Alokasi Dana Kampung, yang merupakau dana Perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utarrra pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyalakat Kampung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan lnasyarakat Kampung ; bahwa berdasarkan pertimbangan :ebagainana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Kampung
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara F:epublik lndonesia Tanun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Memcri Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820) ;
NomorlT lahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik {ndonesia Tahun 2003 Nornor 47,
2. Undang-Undang
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi,r Nomor 4286)
;
-fahun 2OA4 3. Undang-Undang' Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355)
;
Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtlk lndonesia Nomor a 00) ;
4. Undang-Undang
A
Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4 NOmOf 125. Tamhahan lpml taran htantrra Daar'lrtiL l^.J^-^^!^
- zNomor 4437), sebagaimana telah beberapa kall diubah terakfrir dengan undang-undang Nomor 12 rahun z00g tentang Perubahan Kedua Undang-tJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha,r Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Norlor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
7.
8.
perimbangan
Keuangan arttara Femenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndorresia Tahun 20A4 Nornor 12G, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4439); undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tumbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 523a) ; Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun zoaS tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor Tz rahun 200s terrtang
Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor agsT);
l0.Peraturan Penrerin'rah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedcrman Pembinaan dan Per.gavtasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 200s Nomor 165, Tambahan Lembaran ltregara Repubiik lndonesia Nomor a593) 1
1.
;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20t)5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaan Negara Republik lndonesia Nomor a578) ;
l2,Peraturan Penrerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran \legara Republik lndoner;ia Tahun 2007 Nornor Bg, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741\: l3.Pemturan Daerah Kabupaten Berau Nomor g Tahun 2008 tentang Urusat: Pernerintahan Kabupaten Berau (Le,rnbaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor g)
;
l4.Peraturan Daerah Kabupaten Berlau Nomor
,
ls
rahun z00g tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (l.embaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KJ\BUPATEN BERAU dan BUP,OT' BEtr,AU
- 3MEMUTUSKAN
Menelapkan
:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA IGMPUNG. BAB I
KETEilTUAil UMUNd Pasal
I
Dalam Peraturan Cacnrh iniyang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.
3.
4.
:
Pemerintahan Daerah adatah Penyefenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prtnsip Otonomi seluas-luasnya datam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dala,n Undang-Undang Dasar Negarra Republik lndonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Berau.
Kampung adatah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki baiar;-batas wilayah yang berwenang unh:k mengatur dan mengurus kepentrngan rnasyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara i(esatuan Republik lndonesia.
5.
Pemerintah Kampung adalah l(epaia Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pernerintahan Kampung.
6. Pernerintahan Kampung
aqla'latr penyelenggaraan urusan pemerintatran oleh Penterirrtah Kampung bersama Badan Permusyawaratan K:mpung dalarn mengatur dan mengurus kepentin.gan masyarakat setempat berdas.:rkan asal usuj dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihcnnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia V. Badan Pennusyawaratan Kampung yang selanju.nya disingkat BPK, adalah lembaga ]€ng merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Karnpung sebagal unsur Penyelenggara Pem erintaha n I (ampung. 8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanar Pemerintahan dan kemasyarakatan yang dil:etapkan oleh Kampung. 9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kampung. l0.Lembaga Kemasyarakatan atau lang Jisebut dengan narna lain adalah lembaga yang dibentuk oleh rnasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam member da'1akan masyarakat.
11.Dana Perimhangan adalah dana yang sebagaimara dimaksud dalam Undattg-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 ter:ta.rg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
l2.Anggaran Pendapatan dan Belanla Kampung yang selanjutnva disingkat APB Karnpung adalah rencana keuangan J'ahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui Pemerintahan'Kampung dan BPK yanlg ditetaptian dengan Peraturan Kampung.
l3.Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPK
- 4-
l4.Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana
yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Oaerah yang diterima oleh Oaerah.
lS.Alokasi Dana Minimum yang selanl,rtnya disingkai ADM adalah dana yang dialokasikan derrgan besaran sarna setiap Kampung.
l6.Alokasi Dana Maksimum yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Proporsional yang 'rlisingkat ADP adalah Dana yang dialol,asikan dengan besa'an sesuai dengan hasil perkalian antara bobot kampung dengan total alokasi dana kampung yang tersedia
,
dari persetrtase dan bersifat variable. 17.
Bobot Kampurg yang selanjutnya disingkirt BK adala.r nilai kelayakan kampung penerima ADK dengan indikator pembobotan : a. Prosentase jumlah KK miskin Kampung = JPM
(Jumlah KK miskin Kampung dibagi jumlah KK miskin seluruh Kampung) x 100 %.
b.
Prosentase Pendidikan Dasar = PD (Jumtah penduduk Kampung yang berusia
7 Tahun ;id 15 Tahun yang tidal< jumlah penduduk seruruh Kampurg yang berusia bersekolah dibagi dengan 7 Tahun s/d 15 Tahun yang tidak bersekolah) x 100 %.
c. Prosentase
Kesehatan = Kesh
(fingkat kesehatan masyarakat yang terkena penyakit pada suatu Kampung di bagi dengan jumlah seluruh masyarakat kampung yang terkena penyakit) x
1AA
e/o.
d.
Prosentase Keterjangkauan Karnpung = (..; Hasil penjumlahan (0,4 x jarak lkmpung dengan lbukota Kabupaten) ditambah (0,6 x larak Kampung dengan lbukota Kecamatan) kemudian dibagi iumlah skor seluruh Kampung x 100 %.
e.
Prosentase Jumlah Penduduk Kampung = Jp
(Jumlah penduduk Kampung dibagi Jumlah Pendududk seluruh Kampung
f. g.
di Daerah ) x 100 %. Prosentase Luas Wilayah Kampung = LW dalam Km2 /Luas Wilayah Kampung dibagi luas Wilayah Seluruh Kampung x 100 %.
di Daerah)
Prosentase Potensi Ekonomi= PE
(Skor Potensi Kampung
di
bagi Total skor Potensi seluruh Kampung
se Kabupaten Berau) x 100 %.
h.
Prosentase Partisipasf Masyarakat = PM
(Jumlah partisipasi Masyarakat (baik yang rutin maupun inciderrtal) di suatu Kampung di bagi dengan iumtah iotat partisipasi masyarakat se Kabupaten Berau) x 100 9t,.
i.
Prosenmse iumlah Unit Komunitas di Kampung ( RW,RT ) = JIJK (Jumlah RT dan RW dalam Suatu Desa di bagijumlah RT dan RVd se Kabupaten Berau) x 100 o/a.
lS.PembangL,nan bkala Kampung aclaiah Pembangunan bidang lisik, Ekonomi dan Sosiat Budaya dengan jangkauan dan murlfaat hanya terbatas untuk kebutuhan
- 5BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAH Pasal 2 Alokasi Dana Kampung dlmaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Karnpung dalai'n melaksanakan kegiatan antara larn :
a.
Pelayanan Publik meliputi
:
Fisik;
: IIIS;,
,
Budaya.
b
l'?:ffiH:H:Kampung: Belanja Barang
;
Betania Pemeliharaan
;
Biaya Perjalanen Dinas
;
ATK, dI'
Pasal 3 Tr.rjuan dariAlokasi Dana Kampung adalah
:
a. Meningkatkan ,Penyelenggaraan Pemerintah Karpung dalam rnelaksanaltan pelayanan Pemenntahan, pembangunan dan kemasyarakafan sesuai kewenangannya
;
b. tvteningkatkan kemampuan lernbaga kernasyarakatan di Kampung
c.
:.
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penrbangur,an secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung ; Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat Kampung
d.
;
Mendorong pening|:atan sruadaya gotong ;oyong masyarakat
;
BAB III SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG Pasal 4
(1) ADI( bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Be{anja Daerah Tahun beriafan. (2) Jumlah ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 a/a dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi Belanja Pegawai.
- 6BAB IV RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA KAII]IPUNG
Pasal 5
(1) Atokasi dana Kampung di Daerah di hitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah Alokasi Dana Kampung nrinimal di tambah jumlah Alokasi Dana Kampung Proporsional.
(2) Jumlah Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing Kampung yang
setanjutnya disebut ADKx dihitung berdasarkan hasjl penjr_rmjahan antara jun:,lah Alokasi Dana Kampung minimal Kampung ditambah jumlah Alokasi Dana Kampung proporsional Kampung.
{3} Jumlah Alokasi Dana (ampung Minimal untuk setiap Kampirng yang selanjutnya (4)
disebut ADMx adalah 60 % da;i Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan junrlah Kampung. Jumlah Alokasi Dana Kampung Proposional untuk setiap Kampung yang selanjutnya disebut ADPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40% dari Alokasi Dana Kampung sebagaimana dirnaksrrd pada ayat {1} dikalikan bobot Kampung.
(5) Bobot Kampung untuk setiap Kampung yang selanjutnya disebut BKx dihitung berdasarl':an hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari pembobotan indikator. Pasal 6 Ketentuan pelaksanaan sebagarmana dinraksud dalam Pasal 5 akan diatur lebih lanjut dengan Peratrrran Brrpati. EJJIB
V
peNciuNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN :,
Bagian Kesatu Pasal 7 (1) ADK yang diterima setiap Kampung ciigunakan untuk
:
a' biaya Operasional Kampung dan BPK maksinr:;rl sebesar persen) ; h- kegiatan pemberdayaan masyarakat puluh persen).
30 % (tiga puluh
dan Jrublik minimal sebesar ZA % (tujuh
{2) Biay4a Oper:asional Pemerintah Kampung dirnaksrrd pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pengeluaran rutin Pemerintah Kampung b. biaya operasional BPK;
dan BPK Karnpung
sebagaimana
tp
c- alokasi tunjangan Kepala Karapung dan perangkat Kamplrng ; d- bantuan biala operasional Lemtraga Kampung yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Kampung.
l?r
Va^i-+^*
D^*L^-J^.
.^ --
l r- --
-
-
r
-7a. biaya perbaikan sarana publik d;rlam skala kecil ; b. penyertaan modalusaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik KampunE c. biaya urrtuk pengadaan ketahanan pangan ;
d. perbaikan lingkungan dan pemuklm:n :. tekhnologitepat guna ;
I" perba'ikan
kesehatan dan pendidikan g. pengembangan sosialbudaya ;
":
;
;
;
l'. dan sebagafnya yang dianggap penting. (4) Petggunaan ADK tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukkan y'ang tidak tepat sasaraq.
Eagian Kedua Pertanggungjawabar Pasal
I
(1) Pembangunan skala kampung yang bersunrber dari Alokasi Dana Kampung dflaksanakan se;afla swakelola oleh t-embaga Kampung dan I atau l(epanitiaan, dan dipertanggung iawabkan.
{2) Mekanisme tentang Pengetolaan Atokasi Dana Kampung sampai
dengan
pertanggung jawabannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung ditakukan secara partisipatif, transparan
dan
akrrntabel.
EAB VI SANKSI
Pasal
f-
I
(1) Bupatt dengan persetuluan DPRD, berhak mengurangi lumlah Alokasi Dana Kampung tertentu pada Tahun berikutnya dari jumlah lang seharusnya secara
proporsional bagi kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakarr pembangunan skala Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Karnpung secara transparan, partisipatif dan akuntabilrtas. t2) Bagi pelaksana'pembangrrnan yang terbukti m:lakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan I pembangunan skala Kampung dari dana Alokasi Dana Kampung akan dilakukan tindakan hukurn sesuai <Jengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB VI! i
KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraiuran Daeran ini, sepanjang mengenai pelaksanaann)'a akan diatur lebih lanjut dengan Perat,;ran Bupati dan/atau Keputusan If. ^^+i
- 8Pasal
11
Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pada ianggai 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan lrengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalarn Lemberan Daerah lrabupaten Berau.
iTanjung Redeb
Ilesember
Diuudangkan di Tanjung Redeb
24fi
'4i E/ r.u I
o\
r*
M .t
I
KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 28
2A11
