PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR

20

TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung bagi Kampung Se-Kabupaten Berau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074); 3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-25. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Pelaporan (Lembaran Tambahan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

-314. Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 15. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung atau Sebutan Lain; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Kampung; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Kampung; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kampung; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Kampung; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Pemyelenggaraan Pemerintahan Kampung; 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kampung; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 3); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung (ADK) (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 28);. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG DIKABUPATEN BERAU

-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Berau

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau

3.

Bupati adalah Bupati Berau

4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Derah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.

Kampung atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung

8.

Badan Pemusyawaratan Kampung disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

9.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dari Pemerintahan Kampung dalam memberdayakan masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung atas persetujuan BPK.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung. 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku di Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kampung. 12. Peraturan Kampung disingkat Perkamp adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung 13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut. 14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawas keuangan Kampung.

-515. Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang merupakan dana bantuan keuangan Kampung. 16. Alokasi Dana Kampung Minimal, yang selanjutnya disingkat ADKM, adalah dana minimal yang diterima oleh masing – masing Kampung dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. 17. Alokasi Dana Kampung Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADKP, adalah dana yang diterima suatu Kampung ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh Kabupaten dengan porsi Kampung yang bersangkutan menurut asas keadilan. 18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung. 19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung termasuk Alokasi Dana Kampung. 20. Bendahara Kampung adalah perangkat atau aparat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK. 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 5 (lima) tahun. 22. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK), adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun. 23. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADK. 24. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan penelitian administrasi atas pengelolaan ADK. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan Kampung didanai oleh APBK.

(2)

Pendanaan Dana Kampung dalam peraturan ini adalah pengaturan mengenai mekanisme, tata cara, teknis penghitungan dan tata cara penyaluran pengelolaan keuangan Kampung dan penggunaan alokasi dana Kampung yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Berau.

-6BAB III AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG Pasal 3 (1)

(2)

Keuangan Kampung dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, terarah, terkendali serta dilakukan dengan tertib, komunikatif dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG Pasal 4 (1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

Kepala Kampung sebagai PKPKK dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan kampung yang dipisahkan. Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Kampung; c. menetapkan bendahara Kampung; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kampung; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Kampung. Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, dibantu oleh PTPKK. PTPKK adalah Perangkat Kampung, terdiri dari : a. Sekretaris Kampung; dan b. Perangkat Kampung lainnya. Bilamana kampung tidak memiliki sekretaris Kampung maka dapat menunjuk salah satu Kepala Urusan sebagai PTPKK melalui Surat Keputusan Kepala Kampung. Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau PTPKK dimaksud pada ayat (5), bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung. Sekretaris Kampung atau PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBK; b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Kampung; c. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; d. menyusun Peraturan Kampung tentang APBK dan Perubahan APBK.

-7(8)

Kepala Kampung menetapkan Bendahara Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

BAB V STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG Pasal 5 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terdiri dari : a. pendapatan Kampung; b. belanja Kampung; dan c. pembiayaan Kampung. Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung. Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Kampung (PAK); b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten; c. Bagian dari Retribusi Kabupaten; d. Alokasi Dana Kampung (ADK); e. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten. f. Hibah; g. Sumbangan Pihak Ketiga. Sumber Pendapatan Kampung terdiri atas : a. pendapatan asli Kampung terdiri dari hasil usaha Kampung, hasil kekayaan Kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain –lain pendapatan asli Kampung yang sah; b. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; c. bantuan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat dalam bentuk : 1. pemberian dana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan usulan Kampung; 2. pemberian barang yang secara teknis mendukung pelaksanaan pemerintahan Kampung. d. pendanaan dari Pemerintah Kabupaten dapat berasal dari : 1. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah; 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.

-8(6)

Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , terdiri dari : a. belanja langsung; dan b. belanja tidak langsung. (7) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari : a. belanja Pegawai; b. belanja Barang dan Jasa; dan c. belanja Modal. (8) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri : a. belanja Pegawai / Penghasilan Tetap; b. belanja Subsidi; c. belanja Hibah (Pembatasan Hibah); d. belanja Bantuan Sosial; e. belanja Bantuan Keuangan; dan f. belanja Tak Terduga (9) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. (10) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terdiri dari: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. (11) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, mencakup : a. sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan d. penerimaan Pinjaman. (12) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, mencakup : a. pembentukan Dana Cadangan; b. penyertaan Modal Kampung; dan c. pembayaran Utang

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung Pasal 6 (1)

RPJMKampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Kampung yang terpilihdan menyesuaikan dengan RPJM Kabupaten Berau.

-9(2)

Setelah berakhir jangka waktu RPJMKampung, Kepala Kampung terpilih menyusun kembali RPJMKampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3)

RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Kampung dilantik.

(4)

Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menyusun RPJMKampung yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung.

(5)

Penyusunan RKPKampung diupayakan diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Bagian Kedua Penetapan Rancangan Pasal 7

(1)

Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK berdasarkan RKPKampung.

(2)

Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Kepala Kampung untuk memperoleh persetujuan. Kepala Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

(3)

(4)

(5)

Penyampaian rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPKampung dengan merujuk dokumen hasil musyawarah tahunan Kampung melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kampung.

(6)

Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

(7)

Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Pasal 8 (1) (2)

Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Kampung dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung.

- 10 (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung bersama BPK dibantu Tim Pendamping Kecamatan melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan BPK dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun anggaran sebelumya. Pembatalan Peraturan Kampung dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kampung harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPK mencabut Peraturan Kampung dimaksud. Pencabutan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Kampung tentang Pencabutan Peraturan Kampung tentang APBK. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung. Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 9

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

Semua pendapatan Kampung dilaksanakan melalui rekening kas Kampung. Program dan kegiatan yang masuk Kampung merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Kampung dan wajib dicatat dalam APBK. Setiap pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala Kampung dapat melaksanakan pemungutan pendapatan Kampung yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya sepanjang belum dipungut oleh Pemerintah dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung. Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung. Pengembalian atas kelebihan pendapatan kampung dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Kampung yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Kampung yang terjadi pada tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Kampung yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 10

(1)

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- 11 (2)

(3)

(4)

(5)

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atau PTPKK atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung. Pengeluaran kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja Kampung yang bersifat wajib ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung. Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara dan atau kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan. Pasal 11

(1)

(2)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Dana Cadangan. a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas Desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kampung; b. dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang pembentukan dana cadangan; dan c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG Pasal 12 (1)

(2)

Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi : a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. keadaan darurat; dan d. keadaan luar biasa. Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- 12 (3)

Perubahan APBK terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kampung tentang APBK. (4) Pemerintah Kampung menyusun Rancangan APBK Perubahan pada bulan Juli tahun Anggaran Berjalan. (5) Rancangan APBK Perubahan disampaikan Pemerintah Desa kepada BPK paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalan tahun anggaran berjalan untuk dilakukan pembahasan bersama. (6) Rancangan APBK Perubahan setelah dibahas dan mendapat persetujuan BPK selanjutnya disampaikan kepada Camat dan Kabupaten bersama lampiran RKA / DPA Perubahan untuk dilakukan evaluasi. (7) Rancangan APBK Perubahan yang sudah dilakukan evaluasi dan mendapat pertimbangan Camat / Kabupaten, akan ditetapkan Kepala Kampung dan BPK menjadi kebijakan umum APBKampung Perubahan menjadi Peraturan Kampung. (8) APBK Perubahan dan ditetapkan paling lambat bulan September tahun Anggaran berjalan. (9) Penggunaan SilPA tahin sebelumnya dalam perubahan APBKampung, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. (10) Pendanaan Keadaan Darurat. (11) Pendanaan Keadaan Luar Biasa. (12) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBK adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBKampung.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KAMPUNG Pasal 13 (1) (2)

Kepala Kampung dalam melaksanakan penetausahaan keuangan Kampung harus menetapkan Bendahara Kampung. Penetapan Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Kesatu Penatausahaan Penerimaan Pasal 14 (1) (2)

Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Kampung. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan : a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan; dan c. buku kas harian pembantu.

- 13 (3)

(4)

Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Kampung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilampiri dengan : a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan; dan c. bukti penerimaan lainnya yang sah. Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran Pasal 15

(1) (2)

(3)

(4)

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Kampung. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Kampung tentang APBK atau Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK melalui Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-ADK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-ADK). Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Kampung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan Bendahara Kampung dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi : a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran; dan c. buku kas harian pembantu. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai bukti – bukti pengeluaran yang sah; dan c. bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas Negara. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBKampung Bagian Kesatu Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pasal 17 (1)

Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Rancangan Keputusan Kepala Kampung tentang Pertanggungjawaban Kepala Kampung.

- 14 (2) (3)

(4)

Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menyampaikan kepada Kepala Kampung untuk dibahas bersama BPK. Berdasarkan persetujuan Kepala Kampung dengan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung. Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pasal 18

(1)

(2)

Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Keputusan Kepala Kampung tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Kampung ditetapkan.

BAB X PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG Bagian Kesatu Sumber Pasal 19 ADK berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Bagian Kedua Maksud Pasal 20 Maksud pemberian ADK adalah untuk mendorong pengembangan otonomi Kampung guna membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 21 Pemberian ADK ditujukan untuk : a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- 15 -

b. c. d. e. f. g. h.

meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat; meningkatkan pembangunan infrastruktur perkampungan; meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat; mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

Bagian Keempat Pengelolaan Pasal 22 (1) (2)

(3)

(4)

Pengelolaan ADK merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Kampung adalah ; a. azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM); b. azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yaitu Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Keterjangkauan, Penduduk selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP). Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2, adalah besarnya ADKM 60 % (enam puluh persen) dari jumlah ADK, dan besarnya ADKP 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ADK. Besaran ADKM dan ADKP ditetapkan dengan pembulatan ke angka ribuan. Bagian Kelima Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Pasal 23

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Alokasi Dana Kampung dalam APBD dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Pemerintahan Kampung membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kampung. Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Kampung dilakukan 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut : a. Tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) ;dan b. Tahap kedua sebesar 60 % (enam puluh persen); Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada Bupati melalui Tim Pendamping Kecamatan/ Camat/Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Berdasarkan persetujuan Tim Pendamping Kecamatan/Camat/ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Kepala Kampung

- 16 -

(6) (7)

mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Bank Kaltim Cabang Tanjung Redeb memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Kampung sebesar dana yang tertera dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Bagian Keenam Persyaratan Pencairan Pasal 24

(1)

Kepala Kampung mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Kampung tahap pertama ke Tim Pendamping Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut : a. surat Permohonan untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi Pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap Pertama; b. Peraturan Kampung tentang APBK tahun bersangkutan, dengan dilampiri DPA-ADK; c. Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pelaksanaan APBK tahun bersangkutan; d. berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Kampung dan BPK tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung tentang APBK tahun bersangkutan, dengan dilampiri daftar hadir rapat pembahasan Rancangan APBK; e. keputusan BPK tentang Persetujuan Peraturan Kampung APBK tahun bersangkutan; f. surat Persetujuan BPK pencairan ADK Tahap Pertama; g. Keputusan Kepala Kampung tentang Penunjukan Bendahara Kampung tahun bersangkutan; h. keputusan Kepala Kampung tentang penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PT-PKK); i. Keputusan Kepala Kampung tentang Penunjukan Pengelola Barang/kekayaan Kampung; j. surat Pengesahan SPJ Tahap kedua tahun sebelumya dilampiri Buku Kas Umum (BKU), Bukti Setor Pajak dan bukti-bukti Penerimaan dan pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku; k. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Kampung dan BPK. l. photo copy Buku Bank/Rekening Bank dan NPWP Kampung m. daftar Spesimen Tanda Tangan Bendahara Kampung dan PT-PKK; n. kuitansi penerimaan Alokasi Dana Kampung tehap pertama yang ditandatangani oleh Kepala Kampung, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Khusus; o. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung (LkPJ Kepala Kampung) tahun anggaran sebelumnya dengan dilampiri rekomendasi BPK; p. surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dari Pemerintah Kabupaten Berau kepada Kampung; q. catatan Hasil Penelitian RKA ADK dari Tim Pendamping Kecamatan; r. rencana Penggunaan dana tahap pertama;

- 17 (2)

Pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap Kedua ke Tim Pendamping Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. surat Permohonan untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi Pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap Kedua; b. surat Pengesahan SPJ Tahap Pertama dilampiri Buku kas Umum (BKU), Bukti Setor pajak dan bukti-bukti Penerimaan dan Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Kampung dan BPK. d. laporan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung Tahap Pertama, dilampiri foto – foto fisik / kegiatan dari belanja kampung / ADK; e. kwitansi penerimaan Alokasi Dana Kampung Tahap Kedua yang ditandatangani oleh Kepala Kampung, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Khusus; f. Peraturan Kampung tentang APBK Perubahan dilampiri RKA-ADK dan DPA-ADK Perubahan (apabila ada) serta persetujuan BPK dan Persetujuan Camat; g. surat Persetujuan BPK atas pencairan ADK Tahap Kedua berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan ADK tahap sebelumnya;

(3)

Setelah kelengkapan Administrasi yang disampaikan oleh Kepala Kampung dinyatakan lengkap dan benar oleh Tim Pendamping Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, selanjutnya Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan dengan persyaratan : a. Permohonan pencairan dana pertahap dari Kepala Kampung ; b. APBK/Rencana Kerja Pembangunan Kampung; c. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan ADK per Kampung; d. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Kampung; e. Berita Acara serah terima ADK yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kepala Kampung; f. Kwitansi Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Kampung, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Khusus; g. Foto Copy rekening Bank/Buku Bank; h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan BPK; i. Rincian penggunaan ADK tahap yang diminta; j. Surat Penetapan Bendahara Kampung dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PT-PKK); k. Surat Persetujuan Pencairan Dana dari Camat/Tim Pendamping Kecamatan/BPM-PK.

BAB XI PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG Pasal 25 (1)

ADK bersumber dari APBD Kabupaten Berau pada belanja Pos Bantuan Keuangan.

- 18 (2)

(3)

ADK dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor tingkat rumah tangga miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah Penduduk Penentuan bobot sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan Tim Fasilitasi Kabupaten Berau berdasarkan kebijakan pemerintah kabupaten. Pasal 26

(1) (2)

ADK diberikan kepada wilayah administrasi kampung di Kabupaten Berau. Penetapan besaran ADK masing – masing kampung ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan Pasal 27 (1)

(2)

(3)

ADK merupakan salah satu sumber pendapatan Kampung yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang APBK pada tahun anggaran berjalan. Pengelolaan ADK merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung yang secara teknis dapat menggunakan system informasi berbasis elektronik dalam bentuk SimKeuKam (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kampung) Kabupaten Berau. Fasilitas pemanfaatan SimKeuKam untuk kampung dikembangkan dan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Pasal 28 (1)

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADK dalam APBK, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan dan laporan pertanggungjawabannya.

(2)

Biaya operasional Pemerintah Kampung dan BPK maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) meliputi : a. Pengeluaran rutin Pemerintah Kampung; b. Biaya operasional BPK; c. bantuan biaya operasional lembaga Kampung yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Kampung.

- 19 (3)

Pemberian Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Ketua RT dipisahkan dari Alokasi Dana Kampung.

(4)

biaya pemberdayaan masyarakat dan publik minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen), meliputi : a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMKampung; c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; d. perbaikan lingkungan dan pemukiman; e. teknologi tepat guna; f.

perbaikan kesehatan dan pendidikan;

g. pengembangan agama, sosial dan budaya; serta h. lain-lain yang dianggap penting.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 29 (1) (2)

(3)

(4)

Pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBK, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBK. Bentuk pelaporan kegiatan – kegiatan dalam APBK yang dibiayai dari ADK, adalah sebagai berikut : a. laporan Berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADK dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADK, dan realisasi belanja ADK. b. laporan akhir dari penggunaan alokasi dana kampung mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADK. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Kampung dan diketahui Kepala Kampung ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat Kampung diwilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 30 (1)

Kepala Kampung sebagai Kepala Pemerintahan Kampung adalah sebagai PKPKK yang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang terdiri dari Sekretariat Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.

- 20 (2)

(3)

(4)

Teknis Pengelolaan Keuangan dilakukan sebagai berikut : a. honorarium, Uang Lembur, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Belanja Pelatihan / Kursus / Bintek / Sosialisasi, dan Belanja Perjalanan Dinas dikelola oleh PTPKK dengan Bendahara Kampung dengan persetujuan Kepala Kampung; b. pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan melalui : 1. Swakelola; dan / atau 2. Pemilihan Penyedia Barang / Jasa. Syarat Penyedia Barang / Jasa antara lain Memiliki izin usaha, Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan, Memiliki kemampuan pada bidang / subbidang pekerjaan yang sesuai, Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil untuk pekerjaan konstruksi, Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit, Memiliki NPWP, SPT Tahunan dan Laporan Pajak 3 bulan terakhir. c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis dan Desain Gambar serta Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan d. belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Sosial kepada Badan atau Lembaga digunakan hanya untuk Belanja Operasional sesuai Surat Permohonan atau Proposal yang dilengkapi dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Program Kerja. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa yang masih berlaku. Tanda bukti perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa dengan metode sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut : a. bukti Pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang / Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan menerbitkan Surat Pesanan dengan bukti nota dari pihak Penyedia Barang / Jasa; b. kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang / Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan menerbitkan Surat Pesanan dengan bukti nota dan kuitansi dari pihak Penyedia Barang / Jasa; c. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). SPK paling sedikit berisi : 1. judul SPK; 2. nomor dan Tanggal SPK; 3. nomor dan Tanggal Surat Permintaan Penawaran; 4. nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi; 5. sumber dana; 6. waktu pelaksanaan; 7. uraian pekerjaan yang dilaksanakan; 8. nilai pekerjaan;

- 21 9. tata cara pembayaran; 10. sanksi; 11. tanda tangan kedua belah pihak; dan 12. standar ketentuan dan syarat umum SPK. d. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (5)

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dengan Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut : a. kelompok masyarakat pelaksana swakelola ditetapkan oleh Kepala Kampung; b. kepala Kampung mengadakan kontrak dengan swakelola, Kontrak Swakelola paling kurang berisi :

Penanggungjawab

1. para pihak; 2. pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 3. nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 4. jangka waktu pelaksanaan; dan 5. hak dan kewajiban para pihak. c. Penanggungjawab swakelola mengangkat Tim Swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, Tim Swakelola terdiri dari : 1. tim Perencana mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan; 2. tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat dokumentasi pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan 3. tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana; e. dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan / suku cadang dan / atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak / sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip – prinsip dan etika Pengadaaan Barang / Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; dan f. penyaluran dana kepada pelaksana swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 40% dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksana swakelola telah siap melaksanakan swakelola; 2. 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan 3. 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60%.

- 22 -

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA KAMPUNG Bagian Kesatu Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pasal 31 (1)

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADK dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

(2)

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut : a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADK; b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBK; c. membina dan mengawasi pengelolaan pendayagunaan asset kampung; dan

keuangan

d. memberikan pedoman keuangan Kampung.

pelaksanaan

dan

bimbingan

Kampung

dan

administrasi

Bagian Kedua Tim Pendamping Kecamatan Pasal 32 (1) (2) (3)

Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Kampung, ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan. Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Tugas Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut : a. memfasilitasi administrasi keuangan Kampung; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung; c. memfasilitasi pelaksanaan ADK; d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBK; e. melaksanakan kegiatan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Kampung sesuai ketentuan; f. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; g. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kampung dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan

- 23 -

(4)

h. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADK. Biaya operasional Tim Pendamping Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran Kecamatan. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 33

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui : a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Kampung terhadap PTPKK dan Bendahara Kampung; b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan c. pengawasan struktural dilakukan oleh Camat dan BPMPK Kabupaten Berau. Pasal 34 Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 30 Juli 2013 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 30 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, ttd SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina NIP. 19651212 199403 2 008

H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 20

- 24 LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 20 TAHUN 2013 TANGGAL : 30 JULI 2013 PERIHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG DIKABUPATEN BERAU

BENTUK – BENTUK FORMAT PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DIKABUPATEN BERAU

A. PENELITIAN RENCANA KEGIATAN PENGAWAS KECAMATAN

DAN

ANGGARAN

(RKA)

OLEH

TIM

CATATAN HASIL PENELITIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (RKA-ADK) KECAMATAN ………………………… TAHUN ANGGARAN …………… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAMPUNG : ………………………………

NO

ASPEK PENELITIAN

1.

Perencanaan

2.

Administrasi

3.

Keuangan

4.

Teknis

KETERANGAN/TINDAK LANJUT

Tim Pendamping Kecamatan 1

…………………………….. (Ketua)

Tanda Tangan 1. ……………………………..

2

…………………………….. (Sekretaris)

2. …………………………….

3

…………………………….. (Anggota)………………….

3. ……………………………..

4

………………………………

4. ……………………………..

- 25 -

B. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) ALOKASI DANA KAMPUNG SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DENGAN KAMPUNG …….. KEC ……. ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN …………….. Nomor : …………………………………… Pada hari ini ………….., Tanggal ……………. Bulan ……………… Tahun Dua Ribu ………………… di ………………. Kabupaten Berau, yang bertandatangan di bawah ini : I.

Nama NIP Jabatan Alamat

: ……………………………………………………………………………. : ........................................................................................... : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau : Jalan APT Pranoto Tg. Redeb

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Berau Berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor : ………………….. tentang …………………………………………….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) ini disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”. II. Nama Jabatan No SK Jabatan Kecamatan Alamat

: : : : :

……………………………………………………………………………. Kepala Kampung …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kampung, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ini disebut sebagai “PIHAK KEDUA”. KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 1) Maksud pemberian Alokasi Dana Kampung Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013 adalah untuk mendorong pengembangan otonomi kampung guna membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 2) Tujuan pemberian Alokasi Dana Kampung Kabupaten Berau adalah untuk : a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- 26 b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat; c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perkampungan; d. meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat; g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h. meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). BAB II ALOKASI DANA KAMPUNG Pasal 2 PIHAK PERTAMA menyerahkan Alokasi Dana Kampung kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ……………. (………………………………………………………..) yang akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA Untuk kepentingan Belanja Operasional Pemerintah Kampung dan BPK serta biaya Pemberdayaan Masyarakat dan publik , dengan besaran sebagai berikut : a. Untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik (70%) adalah sebesar RP. …………………… (……………………); b. Untuk belanja Operasional Pemerintah Kampung dan BPK sebesar (30%) adalah sebesar Rp…………………….. (…………………………….)

BAB III TATA CARA PENCAIRAN Pasal 3 (1) Penarikan / Pencairan Alokasi Dana Kampung yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan tersedianya dana yang ada pada Pemerintah Kabupaten Berau. (2) Penarikan / Pencairan yang dilakukan PIHAK KEDUA dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap, sebagai berikut : a. Tahap Pertama sebesar 40% dan Tahap Kedua sebesar 60% dari total ADD yang diterima masing – masing kampung; b. Pihak Kedua dapat melaksanakan penarikan / pencairan Alokasi Dana Kampung apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Berau Nomor ….. Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Berau; c. Apabila sampai jangka waktu tanggal 15 Desember Tahun 20…. PIHAK KEDUA belum dan atau tidak mengajukan penarikan / pencairan Alokasi Dana Kampung dengan sebab / alasan apapun, maka dana bantuan / ADK tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten dan PIHAK KEDUA tidak bisa menggugat untuk dimasukkan / diakumulatifkan dalam dana ADK tahun berikutnya.

- 27 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 4 (1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta lampirannya kepada PIHAK PERTAMA setiap TAHAP penarikan / pencairan Alokasi Dana Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor …. Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Berau. (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan mutlak atas segala pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan akibat hukum apapun yang timbul atas penyalahgunaan / penyimpangan / penyelewengan dalam pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Kampung tersebut. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Demikian Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Alokasi Dana Kampung Kabupaten Berau ini dibuat dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK di atas Materai cukup dengan tanpa paksaan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA, KEPALA KAMPUNG…….

PIHAK PERTAMA, KEPALA DPPKK KAB. BERAU

………………………………..

………………………………..

Materai Rp. 6.000

NIP.

SAKSI – SAKSI

KETUA BPK ………………..

CAMAT ………………..

………………………………..

……………………………….. NIP.

KEPALA BPMPK KBUPATEN BERAU

…………………………………………. NIP. …………………………..

- 28 -

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan No. SK Jabatan Kecamatan Kabupaten Alamat

: : : : : :

......................................................................................... Kepala Kampung ……………………………………………………… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya : 1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran ……………, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ……….. Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan AlokasiDana Kampung (ADK) di Kabupaten Berau. 2. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi atau bentuk apapun terhadap penggunaan ADK yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. 3. Bahwa saya bersedia mengganti kerugian keuangan Negara apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan, dan penyalahgunaan ADK / keuangan Negara baik sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. 4. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh – sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun untuk saya pertanggungjawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung……………………….. 20….. Ketua BPK Materai Rp. 6.000

……………………………………………..

Kepala Kampung Materai Rp. 6.000

……….……………………………..

- 29 -

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA KAMPUNG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN BELANJA KAMPUNG DAN SPJ ADK TAHAP …. ( ….. ) TAHUN 20…. OLEH BENDAHARA KAMPUNG Saya yang bertanda tangan di bawah ini ; Nama Jabatan No. SK Alamat

: : : :

…………………………………………………………………………………. Bendahara Kampung ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………… Kampung ………………. Kecamatan …………………….

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas Penggunaan dan penyusunan SPJ ADK Tahap … (…..) Tahun 20…. Kampung ………………. Kecamatan ………………. dengan pertanggungjawaban : 1. Saya selaku Bendahara Kampung telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan sesungguhnya sebagai Bendahara Kampung yaitu melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan ADK dan Tata Usaha Pembukuan Pengeluaran ADK termasuk dalam pengelolaan Belanja Kampung melalui ADK; 2. Saya menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADK Tahap … (…..) Kampung …………… Kecamatan …………… Tahun 20….. dibuat di kampung dan di buat oleh Bendahara Kampung; 3. Saya menyatakan bertanggung jawab atas pengelolaan dan Belanja Kampung melalui penggunaan dana ADK dan SPJ ADK Tahap … (…..) Tahun 20… sebesar Rp. …..……. (………………..); 4. Bahwa Nilai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADK Tahap ….. (…..) Tahun 20…. di atas adalah benar saya yang membuat dan membelanjakannya sesuai dengan rencana belanja desa dalam dokumen APBKampung Tahun 20…., RKA / DPA ADK Tahun 20…. Dan AKB ADK Tahun 20…. Kampung ……………. Kecamatan ……………… Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur rekayasa / paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia diambil tindakan hokum dan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku apabila saya menyatakan tidak benar dan menyalahgunakan belanja ADK / SPJ ADK tersebut. Kampung ……………., ……………………. 20…. Yang Membuat Pernyataan Bendahara Kampung Materai & ttd

Nama Jelas ______________________

- 30 -

E. SURAT PENGESAHAN SEKRETARIS KAMPUNG SURAT PENGESAHAN KEABSAHAN TERHADAP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) ADK TAHAP KE ….. DESA ……………….. KECAMATAN ………………. TAHUN ANGGARAN 20…..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Kampung ……………….. telah melaksanakan Pemeriksaan dan Verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADK Tahap … (…..) Tahun Anggaran 20… yang dibuat Bendahara Desa, dengan perincian nilai pertanggungjawaban (SPJ) ADK sebagai berikut : A. Nilai SPJ ADK Tahap ……. sebesar : Rp. ……………………………………. B. Perincian Belanja SPJ ADK Tahap …..adalah : - SPJ Belanja Langsung : Rp. ……………………………………. - SPJ Belanja Tidak Langsung : Rp. ……………………………………. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. Bendahara Kampung telah melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan dan Pembukuan Pengeluaran Keuangan Kampung / ADK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADK Tahap ….. (…….) Tahun 20… tersebut setelah saya periksa adalah benar, lengkap, tidak fiktif, sesuai dengan rencana belanja kampung dalam dokumen APBKampung, RKA / DPA dan ADK ADK dan telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 3. Semua belanja kampung dari SPJ ADK Tahap ….. (…….) Tahun Anggaran 20…. tersebut sudah disalurkan / dibelanjakan secara benar oleh bendahara kampung dan dari belanja barang / modal sudah ada wujud barang / benda / bangunannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Surat Pengesahan Keabsahan SPJ ADK Tahap ….. (…….) Tahun 20…. ini saya buat dengan sebenarnya tanpa rekayasa untuk saya pertanggungjawabkan atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan dana ADK Tahap …. (……) dan apabila saya menyatakan hal ini tidak benar maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Demikian Surat Pengesahan SPJ ADK ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan dalam permintaan pencairan ADK selanjutnya. Kampung …………….., …………………. 20…. Sekretaris Kampung atau PTPKK

_________________ NIP. ………………………..

- 31 F. APBK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG KAMPUNG ……………….…….. KECAMATAN ……………………………… TAHUN ANGGARAN ……………. KODE REKENING 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1

PENDAPATAN Pendapatan Asli Kampung Hasil Usaha Kampung Dst ………………………………….

1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1 1.1.2.1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Kampung Tanah Kas Kampung Tanah Kampung Dst ………………………………….

1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8

Pasar Kampung Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Kampung Pelelangan Ikan yang dikelola Kampung Lain-lain Kekayaan Milik Kampung Dst …………………………………..

1.1.3 1.1.3.1

Hasil Swadaya dan Partsipasi Dst ……………………………………

1.1.4 1.1.4.1

Hasil Gotong Royong Dst …………………………………….

1.1.5 1.1.5.1

Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah Dst ……………………………………..

URAIAN

1.2 Bagi Hasil Pajak 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Bagi hasil PBB Dst ……………………………………….

1.3 Bagi Hasil Retribusi 1.3.1

Dst ……………………………………….

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 1.4.1 1.4.2

Daerah ADK Dst ………………………………………

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, 1.5.1 1.5.1.1

Kabupaten/ Kota, dan Kampung lainnya Bantuan Keuangan Pemerintah Dst ………………………………………

1.5.2 1.5.2.1

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dst ………………………………………

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET.

- 32 1.5.3 1.5.3.1 1.5.3.2

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Dst ………………………………………

1.5.4 1.5.4.1

Bantuan Keuangan Kampung Lainnya Dst ………………………………………

1.6 Hibah 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6

Hibah dari pemerintah Hibah dari pemerintah provinsi Hibah dari Pemerintah Kabupaten Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dst ……………………………………….

1.7 Sumbangan Pihak Ketiga 1.7.1 1.7.2

Sumbangan dari …………….. Dst ……………………………………….

2

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA 2.1 Belanja Langsung

2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2

Belanja Pegawai/Honorarium : Honor tim/panitia Dst ……………………………………….

2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

Belanja Barang/Jasa Belanja perjalanan dinas belanja Bahan/Material Dst ……………………………………….

2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3

Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal jaringan Dst ……………………………………….

2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2.1 2.2.1.1

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Dst ……………………………………….

2.2.3 2.2.3.1

Belanja Hibah Dst ……………………………………….

2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2

Belanja Bantuan Sosial : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dst ……………………………………….

2.2.5 2.2.5.1 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3

Belanja Bantuan Keuangan Dst ………………………………………. Belanja tak terduga Keadaan Darurat Bencana Alam Dst ……………………………………….

- 33 -

JUMLAH BELANJA

3

PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumya. Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Kampung Pembayaran utang

JUMLAH PEMBIAYAAN

…………………………, tanggal ………………………… KEPALA KAMPUNG

…………………………………..

G. RENCANA KERJA ANGGARAN (DPA)

ANGGARAN

(RKA)

DAN

DOKUMEN

PELAKSANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013

KECAMATAN KAMPUNG

: :

64.05. 64.05.

Program

:

Kegiatan

:

Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Alokasi Dana Kampung Jumlah Tahun n-1 (Rp) : .....% Jumlah Tahun n (Rp) : .....% Jumlah ADD Tahun n (Rp) : 100% INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA BELANJA Indikator Tolak Ukur Kinerja Capaian Program Terlaksananya Masukan Jumlah Dana Yang Disediakan Keluaran Tersedianya ................. Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

FORMULIR RKA KAMPUNG

Target Kinerja 100 % 0 Operasional/ Masy

- 34 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program Per-Kegiatan Kampung Rincian Perhitungan Uraian Volume Satuan Harga

Kode Rekening

Jumlah

Total: Kampung........................,.................................20.... Mengetahui ; Kepala Kampung,

Koordinator/ PTPKK, Sekretaris,

---------------------------------Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

--------------------------

No

Nama

Tim Asistensi Kecamatan NIP Jabatan

Paraf

No

Nama

Tim Asistensi Kabupaten NIP Jabatan

Paraf

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013

KECAMATAN KAMPUNG

: :

64.05. 64.05.

Program

:

Kegiatan

:

Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Alokasi Dana Kampung Jumlah Tahun n-1 (Rp) : .....% Jumlah Tahun n (Rp) : .....% Jumlah ADK Tahun n (Rp) : 100% INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA BELANJA Indikator Tolak Ukur Kinerja Capaian Program Terlaksananya Masukan Jumlah Dana Yang Disediakan Keluaran Tersedianya ................. Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

FORMULIR DPA KAMPUNG

Target Kinerja 100 % 0 Operasional/ Masy

- 35 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program Per-Kegiatan Kampung Rincian Perhitungan Uraian Volume Satuan Harga

Kode Rekening

Jumlah

Total: Kampung........................,.................................20.... Mengetahui ; Koordinator/ PTPKK, Kepala Kampung, Sekretaris,

Disetujuii ; KetuaBPK,

-----------------------------------------------------------

---------------------------------Disahkan Oleh ; Camat Kecamatan...........

.......................................

Rencana Belanja Bertahap : Tahap I : 0 Tahap II : 0 Tahap III : 0 Tahap IV : 0 _______________ Jumlah 0

Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4.

H. BKU BUKU KAS UMUM KAMPUNG ……………………. KECAMATAN ……………………… TAHUN ANGGARAN NO

TGL

KODE REKENING

URAIAN

1

2

3

4

PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp.) (Rp.) 5 6

JUMLAH

Jumlah bulan /tanggal Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Jumlah semua s/d bulan/tanggal Sisa kas Pada hari ini tanggal ……………,20…. Oleh kami di dapat dalam kas Rp. …………….. (…………………………………………………………………. Dengan huruf) Terdiri dari :

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

- 36 Tunai Saldo Bank SuratBerharga

Rp. ………….. Rp. ………….. Rp. …………. …………, tanggal ………………………..

MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG,

BENDAHARA KAMPUNG,

………………………………………………

…………………………………………

Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. I. BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN KAMPUNG ……………………. KECAMATAN ……………………… TAHUN ANGGARAN ………… NO. URUT 1

NOMOR BKU PENERIMAAN 2

TANGGAL SETOR 3

NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA 4

Jumlahbulanini Jumlah s/d bulanlalu Jumlah s/d bulanini

Rp. Rp. Rp. ……………, tanggal ………………..

MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG,

……………………………………………..

JUMLAH (Rp.) 5

BENDAHARA KAMPUNG,

……………………………………

Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan. Kolom 3 diisi denganTanggal Penyetor STS/Bukti Penerimaan lainnya. Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan lainnya.

- 37 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya. J. BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN KAMPUNG ……………………. KECAMATAN ……………………… TAHUN ANGGARAN ………… NO. URUT 1

NOMOR BKU PENGELUARAN 2

TANGGAL PENGELUARAN 3

NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA 4

JUMLAH Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu Jumlah s/d bulan ini

JUMLAH (Rp.) 5

Rp. Rp. Rp.

……………, tanggal ……………….. MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG,

BENDAHARA KAMPUNG, ……………………………………

……………………………………………..

Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran. Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetor SPP/BuktiPengeluaran lainnya. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti Pengeluaran lainnya. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran SPP/Bukti pengeluaran lainnya K. BUKU BANK HARIAN PEMBANTU

BUKU BANK HARIAN PEMBANTU KAMPUNG ……………………. KECAMATAN ……………………… TAHUN ANGGARAN 20… NO. URUT

TANGGAL

URAIAN

PENERIMAAN (Rp.)

PENGELUARAN (Rp.)

JUMLAH (Rp.)

JumlahSemuaBulan Kampung ….…………, ………………………… 20… MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG, ……………….

……………………………………………………………….

BENDAHARA KAMPUNG,……………

- 38 -

L. BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU KAMPUNG ……………………. KECAMATAN ……………………… TAHUN ANGGARAN …………

NO. URUT 1

TANGGAL

URAIAN

2

3

PENERIMAAN (Rp.) 4

PENGELUARAN (Rp.) 5

JUMLAH (Rp.) 6

JUMLAH

…………, tanggal ………………….

MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG,

BENDAHARA KAMPUNG,

………………………………………

…………………………………………

Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran. Kolom 2 diisi dengan tangga lpenerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

- 39 -

M. LAPORAN REALISASI BELANJA MODAL BUKU KAS HARIAN PEMBANTU KAMPUNG ……………………. KECAMATAN ……………………… TAHUN ANGGARAN 20… NO. URUT

TANGGAL

URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

JUMLAH

Jumlah Semua Bulan Kampung ….…………, ………………………… 20… MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG, ……………….

BENDAHARA KAMPUNG,……………

……………………………………………… …………………………………………

N. LAPORAN REALISASI BELANJA MODAL

LaporanRealisasiBelanja Modal Nama Kecamatan : Kecamatan ………………. Nama Kampung : Kampung ……………. Program : Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kegiatan : Peningkatan Saranadan Prasarana Perkampungan dan Keberdayaan Masyarakat Lokasi : Kegiatan Sumber : ADK Dana KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

SELISIH

JUMLAH

MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG, ……………….

Kampung ….…………, ………………………… 20… Dibuatoleh, BENDAHARA KAMPUNG,……………

………………………………………………

……………………………………………

- 40 -

O. LAPORAN REALISASI BELANJA MODAL

Laporan Realisasi Belanja Modal Nama Kecamatan : Kecamatan ………………. Nama Kampung : Kampung ……………. Program : Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkampungan dan Keberdayaan Masyarakat Lokasi : Kegiatan Sumber : ADK Dana KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

SELISIH

JUMLAH

MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG, ……………….

Kampung ….…………, ………………………… 20… Dibuat oleh, BENDAHARA KAMPUNG,……………

………………………………………………

……………………………………………

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 30 Juli 2013 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 30 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 2

- 41 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM Pembina NIP. 19651212 199403 2 008