No Nama PNS Golongan. Tarif PPh Ps 21

PPh Pasal 21 A. Data Bendahara Nama Satker NPWP Alamat Nama Bendahara NPWP Suparman

: : : : :

Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setjen Kemenkes 00.441.917.2-063.000 Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Kuningan Timur, Jakarta Suparman, SE 05.687.910.1-234.000

B. Data Transaksi selama bulan April 2013 1.

Membayarkan gaji PNS pegawai Biro Umum Setjen Kemenkes dengan rincian sebagai berikut: Jumlah PNS pegawai Jumlah Penghasilan Bruto keseluruhan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (SPM) sebesar

2.

Membayarkan honor Tim Peningkatan Mutu Pelayanan (anggota Tim merupakan PNS pegawai di lingkungan Kemenkes) dengan rincian sebagai berikut: No

Nama

PNS Golongan

Jabatan

Honorarium (Rp)

1

Andi

IV/a

Ketua Tim

4.000.000

2

Budi

III/d

Sekretaris

3.000.000

3

Citra

III/a

Anggota

2.000.000

4

Dody

II/d

Anggota

2.000.000

Jumlah 3.

: 450 Orang : Rp 2.250.000.000,: Rp 82.800.000,-

Tarif PPh Ps 21

PPh Ps 21 (Rp)

11.000.000

Memperingati Hari Kesehatan dengan mengadakan panggung hiburan, mengundang penyanyi artis ibu kota sebagai bintang tamu. Honor artis yang dibayarkan oleh Bendahara Rp60.000.000,-. Identitas artis sebagai berikut: Nama Artis NPWP Alamat

: DEWI MURYA AGUNG : 24.648.145.1-086.000 : MEGA KEBON JERUK B-3 NO. 21 RT 002/009, JOGLO, JAKARTA BARAT

C. Diminta: 1.

Menghitung besarnya pemotongan PPh Pasal 21 untuk transaksi B.2 dan B.3

2.

Mengisi surat setoran pajak (SSP) dengan rincian sebagai berikut: a. SSP atas pembayaran gaji PNS pegawai (B.1) b. SSP atas pembayaran honor Tim yang anggotanya PNS pegawai c. SSP atas pembayaran honor artis (B.3)

(B.2)

3.

Membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honor Tim dan honor artis.

4.

Mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 21 dan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Halaman 1) Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

SPT Normal SPT Pembetulan Ke-____

Form ulir ini digunakan untuk m elaporkan kew ajiban Pem otongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Tahun Kalender

20

Formulir

1721

(Bulan/Tahun)

Masa Pajak

/

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1

NPWP

2

Nama WP

3

Alamat

4

Nomor Telepon

5

Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak No

Golongan Penerima Penghasilan

Jumlah Penerima Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Jumlah Paj ak Terutang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

6

Pegawai Tetap

7

Penerima Pensiun Berkala

8

Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

9

Distributor MLM

10

Petugas Dinas Luar Asuransi

11

Penjaja Barang Dagangan

12

Tenaga Ahli

13

Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap

14

Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

15

Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16

Peserta Kegiatan

17

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Bersif at Berkesinambungan

18

Bukan Pegaw ai yang Menerim a Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinam bungan

19

Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

20

Jumlah Bagian B

21

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)

22

STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

23

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak

1

2

3

4

5

6

7

Tahun Kalender

8

9

10

11

24

Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

25

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)

12

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

27

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

28

Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak

Tahun

Catatan: Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Halaman 2) Bagian C – Objek Pajak – Final No

Golongan Penerima Penghasilan

Jumlah Penerima Penghasilan


Jumlah Pajak Terutang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

29

Penerima Uang Pesangon, Uang Manf aat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembay aran Lain Sejenis y ang Dibay arkan Sekaligus

30

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah

31

Jumlah Bagian C Bagian D – Lampiran

X

a) Surat Setoran Pajak 2 lembar

b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP

c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final

e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final

f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada M asa Pajak Desember)

g) Formulir 1721 – II

h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada M asa Pajak

i)

(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)

X

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

X

PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)

Kuasa Wajib Pajak

Diisi oleh Petugas

SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

Nama

Melalui Pos NPWP Tanda Tangan

Tanggal (dd/mm/yyyy)

Tanggal (dd/mm/yyyy)

___/___/_____

Tanda Tangan

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)

MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

0 4

Bukti Pemotongan No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

/

2 0 1 3

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke

dari

-

Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

-

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL)

MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

0 4

Bukti Pemotongan No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

/

2 0 1 3

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke

dari

-

Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

-

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final 1) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. ( 1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : 001

N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

A N D I

Alamat

:

J A K A R T A

-

-

-

-

-

( 3)

No.

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

PPh yang dipotong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.

2.

JUMLAH Terbilang : enam ratus ribu rupiah *) Lihat petunjuk pengisian

Jakarta, 10 April 2013 (4) Pemotong Pajak (5) N PWP : N a ma

0 0 -

F.1.1.33.02

9 1 7 -

2 -

0 6 3 -

0 0 0

: B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N B I

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

4 4 1 -

R O

U M U M

S E T J E N

Tanda tangan, nama dan cap

SUPARMAN

K E M




N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

B U D I

Alamat

:

J A K A R T A

No.

-

-

-

-

-

( 3)

Jenis Penghasilan


Tarif

PPh yang dipotong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.


2.



0 0 -

F.1.1.33.02

9 1 7 -

2 -

0 6 3 -

0 0 0



4 4 1 -

R O

U M U M

S E T J E N


SUPARMAN

K E M




N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

C I

Alamat

:

J A K A R T A

-

-

-

-

-

( 3)

T R A

No.

Jenis Penghasilan


Tarif

PPh yang dipotong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.


2.


Jakarta, 10 April 2013 (4) Pemotong Pajak ( 5) N PWP : N a ma

0 0 -

F.1.1.33.02

9 1 7 -

2 -

0 6 3 -

0 0 0



4 4 1 -

R O

U M U M

S E T J E N


SUPARMAN

K E M




N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

D O D Y

Alamat

:

J A K A R T A

No.

-

-

-

-

-

( 3)

Jenis Penghasilan


Tarif

PPh yang dipotong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.


2.

-



0 0 -

F.1.1.33.02

9 1 7 -

2 -

0 6 3 -

0 0 0



4 4 1 -

R O

U M U M

S E T J E N


SUPARMAN

K E M

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak Lembar ke-2 unt uk : P emot ong P ajak


BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : 005

N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

D E W I

Alamat

:

J

No.

4

-

6

4

8

-

1

4

5

-

M U R Y A

1

-

0

8

6

-

0

0

0

(3)

A G U N G

A K A R T A

Jenis Penghasilan


Tari f l e bi h ti n ggi 20% (Ti dak Be rNPW P)

(2)

(3)

(4)

(1)

1.

2

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(5)

(6)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan

11.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan

12.

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

Jumlah Terbilang :

…………………………………………………………………………………………………………………

*) Lihat petunjuk pengis ian

Jakarta, 15 April 2013

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 y ang dip otong di atas merup akan Angsuran atas

Pemotong Pajak

Pajak Penghasilan y ang terutang untuk tahun

(4)

(5)

p ajak y ang bersangkutan. Simp anlah bukti p emotongan ini baik-baik untuk

N PWP :

0

0 -

4

4

1 -

9

1

7 -

2 -

0

6

3 -

0

0

0

dip erhitungkan sebagai kredit p ajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah ap abila

N a ma

:

B E N D A H A R A B I

R O

U M U M

P E N G E L U A R A N S

E T J

E N

diisi dengan lengkap dan benar.


F.1.1.33.01

SUPARMAN

K E M

SSP atas gaji PNS pegawai (SSP 1)

SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

1

LEMBAR

(SSP)

Untuk Arsip Wajib Pajak

:

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

:

ALAMAT WP

:

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………

Kode Akun Pajak

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21 atas Gaji pegawai

Kode Jenis Setoran

Apr

Mei

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

:

/

/

/

Diisi Tahun terutangnya Pajak

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………….

Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 01 April 2013 Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPARMAN, SE

" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SSP atas Honor PNS (SSP 2)


NPWP

LEMBAR

(SSP)

1


:


NAMA WP

:

ALAMAT WP

:

NOP

:


ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………

Kode Akun Pajak

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21 atas Honor Tim Peningkatan Mutu Pelayanan

Kode Jenis Setoran

Apr

Mei

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des


Nomor Ketetapan

:

/

/

/


/




Nama Jelas :

…………………………………….

Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 10 Mei 2013 Cap dan tanda tangan



F.2.0.32.01

SSP atas Honor artis (SSP 3)


NPWP

LEMBAR

(SSP)

1


:


NAMA WP

:

ALAMAT WP

:

NOP

:


ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………

Kode Akun Pajak

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21 atas Honor Artis

Kode Jenis Setoran

Apr

Mei

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des


Nomor Ketetapan

:

/

/

/


/




Nama Jelas :

…………………………………….

Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 10 Mei 2013 Cap dan tanda tangan



F.2.0.32.01

PPh Pasal 22 dan PPN A. Data Bendahara Nama Satker NPWP Alamat Nama Bendahara NPWP Suparman

: : : : :

Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setjen Kemenkes 00.441.917.2-063.000 Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Kuningan Timur, Jakarta Suparman, SE 05.687.910.1-234.000

B. Data Rekanan Nama WP NPWP Alamat

: CV Global Jaya : 02.345.678.9-063.000 : Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan Timur, Jakarta

C. Transaksi selama bulan April 2013 Bendahara membeli 10 unit laptop seharga Rp 110.000.000,- (harga termasuk PPN) dari CV Global Jaya. D. Diminta: 1.

Menghitung besarnya Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN

2.

Mengisi surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 22 dan SSP PPN

3.

Mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 22 dan SPT Masa PPN Pemungut

SPT Masa PPh Pasal 22 X

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

SPT Normal SPT Pembetulan Ke-

Masa Pajak

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

0

Pajak Penghasilan Pasal 22

4

/ 2

0

1

3

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK 1.

NPWP

:

0

2.

Nama

:

Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setjen Kemenkes

0

4

4

1

9

1

7

2

- 0

6

3

0

0

0

3.

Alamat

:

Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Kuningan Timur, Jakarta

BAGIAN B. OBJEK PAJAK Uraian

KAP/KJS

Nilai Objek Pajak (Rp)

PPh yang Dipungut (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Badan Usaha Industri/Eksportir

411122/100

2.

Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah

411122/403

3.

Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan

411122/100

Tertentu Yang Ditunjuk 4.

Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a.

API

411122/100

b.

Non API

411122/100 411122/100

5.

Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)

6.

Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a.

7.

411122/401

SPBU/Agen/Penyalur (Final)

411122/100 b. Pihak lain (Tidak Final) ……………………………………………………………… JUMLAH

Terbilang

………………...…………………………………………………………………………………………………………….………………………

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN 1.

4.

Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

5.

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

6.

Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

2. 3.

7.

Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

8.

Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN

Nama

Suparman

NPWP

0

5

Tanda Tangan & Cap

5

6

7

KUASA WAJIB PAJAK

9

1

0

1

- 2

3

Tanggal tanggal bulan

F.1.1.32.02

Melalui Pos

4

0

2

0 tahun

0

0

Tanggal

X

Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

2 tanggal bulan

0 tahun

Tanda Tangan

Lam piran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER- 53/PJ/2009

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

No.

NPWP

(1)

SSP

Nama

(2)

0

(3)

4

Masa Pajak / 2 0 1

3

Tanggal

Nilai Obyek Pajak (Rp)

PPh yang Dipungut (Rp)

(4)

(5)

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 dst. JUMLAH

X

PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN

Nama

S u

NPWP 0

D.1.1.32.04

5

p

a

r

m a

n

5

6

7

9

KUASA WAJIB PAJAK

2

Tanggal tanggal bulan

1 0

1

- 2

3

4

0

0

0

0 tahun

Tanda Tangan & Cap

Lam piran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER- 53/PJ/2009

SSP PPh Pasal 22


NPWP

LEMBAR

(SSP)

1


:


NAMA WP

:

ALAMAT WP

:

NOP

:


ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 22 atas pembelian laptop

Kode Jenis Setoran

Kode Akun Pajak

Apr

Mei

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des


Nomor Ketetapan

:

/

/

/


/




Nama Jelas :

…………………………………….




SSP PPN


NPWP

LEMBAR

(SSP)

1


:


NAMA WP

:

ALAMAT WP

:

NOP

:


ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………

Kode Akun Pajak

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : Pembayaran PPN atas pembelian laptop

Kode Jenis Setoran

Apr

Mei

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des


Nomor Ketetapan

:

/

/

/


/




Nama Jelas :

…………………………………….




SPT Masa PPN Pemungut (halaman 1)

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:

-

-

Alamat

:

Masa

:

s.d.

-

No. Telp

:

Pembetulan Ke :

Usaha

:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau

:

Perhatian

1107 PUT

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang sesuai Beri tanda X dalam

Nama Pemungut

-

-

-

…….. (……………………) 1

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH 1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Rp 2

PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Rp

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Rp

2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

3

Rp

PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp

B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut

Rp

PPn BM yang dipungut

Rp

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut

Rp

Lampiran :

Surat Kuasa Khusus SSP 1 PPN sebanyak

….………. Lembar

Rp …………………………

2 PPn BM sebanyak …………. Lembar

Rp …………………………

…………………………..

Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa

……………………, ……………………………….

Kuasa

apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

Tanda tangan

:

Nama Jelas

:

Pemungut

Jabatan

:

Kuasa

Cap Perusahaan

:

F.1.2.32.02

FORMULIR

Bendaharawan/Pengurus

SPT Masa PPN Pemungut (halaman 2)

FORMULIR

LAMPIRAN 1 DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH Masa Pajak : DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PEMUNGUT

:

NPWP

:

Nama Rekanan

NPWP Rekanan

Kode dan Nomor Seri

A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN 1 1 2 3 4 5

2

dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN 1 2 3 4 5 dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT C. JUMLAH (A+B) D.1.2.32.03

-

Pembetulan Ke- : …… (………….)

FAKTUR PAJAK No.

s.d.

Tanggal

Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPn BM (Rupiah)

Tanggal Bayar Tagihan

1107 PUT 1 Tanggal Setor PPN

PPn BM

No Nama PNS Golongan. Tarif PPh Ps 21

Recommend Documents