PPh Pasal 21 A. Data Bendahara Nama Satker NPWP Alamat Nama Bendahara NPWP Suparman
: : : : :
Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setjen Kemenkes 00.441.917.2-063.000 Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Kuningan Timur, Jakarta Suparman, SE 05.687.910.1-234.000
B. Data Transaksi selama bulan April 2013 1.
Membayarkan gaji PNS pegawai Biro Umum Setjen Kemenkes dengan rincian sebagai berikut: Jumlah PNS pegawai Jumlah Penghasilan Bruto keseluruhan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (SPM) sebesar
2.
Membayarkan honor Tim Peningkatan Mutu Pelayanan (anggota Tim merupakan PNS pegawai di lingkungan Kemenkes) dengan rincian sebagai berikut: No
Nama
PNS Golongan
Jabatan
Honorarium (Rp)
1
Andi
IV/a
Ketua Tim
4.000.000
2
Budi
III/d
Sekretaris
3.000.000
3
Citra
III/a
Anggota
2.000.000
4
Dody
II/d
Anggota
2.000.000
Jumlah 3.
: 450 Orang : Rp 2.250.000.000,: Rp 82.800.000,-
Tarif PPh Ps 21
PPh Ps 21 (Rp)
11.000.000
Memperingati Hari Kesehatan dengan mengadakan panggung hiburan, mengundang penyanyi artis ibu kota sebagai bintang tamu. Honor artis yang dibayarkan oleh Bendahara Rp60.000.000,-. Identitas artis sebagai berikut: Nama Artis NPWP Alamat
: DEWI MURYA AGUNG : 24.648.145.1-086.000 : MEGA KEBON JERUK B-3 NO. 21 RT 002/009, JOGLO, JAKARTA BARAT
C. Diminta: 1.
Menghitung besarnya pemotongan PPh Pasal 21 untuk transaksi B.2 dan B.3
2.
Mengisi surat setoran pajak (SSP) dengan rincian sebagai berikut: a. SSP atas pembayaran gaji PNS pegawai (B.1) b. SSP atas pembayaran honor Tim yang anggotanya PNS pegawai c. SSP atas pembayaran honor artis (B.3)
(B.2)
3.
Membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honor Tim dan honor artis.
4.
Mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 21 dan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Halaman 1) Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
SPT Normal SPT Pembetulan Ke-____
Form ulir ini digunakan untuk m elaporkan kew ajiban Pem otongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Tahun Kalender
20
Formulir
1721
(Bulan/Tahun)
Masa Pajak
/
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
1
NPWP
2
Nama WP
3
Alamat
4
Nomor Telepon
5
Alamat Email
Bagian B – Objek Pajak No
Golongan Penerima Penghasilan
Jumlah Penerima Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Jumlah Paj ak Terutang (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
6
Pegawai Tetap
7
Penerima Pensiun Berkala
8
Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
9
Distributor MLM
10
Petugas Dinas Luar Asuransi
11
Penjaja Barang Dagangan
12
Tenaga Ahli
13
Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap
14
Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
15
Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
16
Peserta Kegiatan
17
Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Bersif at Berkesinambungan
18
Bukan Pegaw ai yang Menerim a Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinam bungan
19
Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
20
Jumlah Bagian B
21
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)
22
STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)
23
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak
1
2
3
4
5
6
7
Tahun Kalender
8
9
10
11
24
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
25
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)
12
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
27
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)
28
Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak
Tahun
Catatan: Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.
Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Halaman 2) Bagian C – Objek Pajak – Final No
Golongan Penerima Penghasilan
Jumlah Penerima Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
29
Penerima Uang Pesangon, Uang Manf aat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembay aran Lain Sejenis y ang Dibay arkan Sekaligus
30
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
31
Jumlah Bagian C Bagian D – Lampiran
X
a) Surat Setoran Pajak 2 lembar
b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP
c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final
e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final
f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada M asa Pajak Desember)
g) Formulir 1721 – II
h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada M asa Pajak
i)
(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)
X
Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
X
PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)
Kuasa Wajib Pajak
Diisi oleh Petugas
SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
Nama
Melalui Pos NPWP Tanda Tangan
Tanggal (dd/mm/yyyy)
Tanggal (dd/mm/yyyy)
___/___/_____
Tanda Tangan
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)
MASA PAJAK (Bulan/Tahun )
0 4
Bukti Pemotongan No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
/
2 0 1 3
Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
(6)
(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke
dari
-
Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
-
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL)
MASA PAJAK (Bulan/Tahun )
0 4
Bukti Pemotongan No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
/
2 0 1 3
Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
(6)
(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke
dari
-
Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
-
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final 1) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. ( 1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : 001
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
A N D I
Alamat
:
J A K A R T A
-
-
-
-
-
( 3)
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
2.
JUMLAH Terbilang : enam ratus ribu rupiah *) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta, 10 April 2013 (4) Pemotong Pajak (5) N PWP : N a ma
0 0 -
F.1.1.33.02
9 1 7 -
2 -
0 6 3 -
0 0 0
: B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N B I
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
4 4 1 -
R O
U M U M
S E T J E N
Tanda tangan, nama dan cap
SUPARMAN
K E M
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final 2) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. ( 1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : 002
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
B U D I
Alamat
:
J A K A R T A
No.
-
-
-
-
-
( 3)
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
2.
JUMLAH Terbilang : enam ratus ribu rupiah *) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta, 10 April 2013 (4) Pemotong Pajak (5) N PWP : N a ma
0 0 -
F.1.1.33.02
9 1 7 -
2 -
0 6 3 -
0 0 0
: B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N B I
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
4 4 1 -
R O
U M U M
S E T J E N
Tanda tangan, nama dan cap
SUPARMAN
K E M
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final 3) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. ( 1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : 003
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
C I
Alamat
:
J A K A R T A
-
-
-
-
-
( 3)
T R A
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
2.
JUMLAH Terbilang : enam ratus ribu rupiah *) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta, 10 April 2013 (4) Pemotong Pajak ( 5) N PWP : N a ma
0 0 -
F.1.1.33.02
9 1 7 -
2 -
0 6 3 -
0 0 0
: B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N B I
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
4 4 1 -
R O
U M U M
S E T J E N
Tanda tangan, nama dan cap
SUPARMAN
K E M
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final 4) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. ( 1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : 004
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
D O D Y
Alamat
:
J A K A R T A
No.
-
-
-
-
-
( 3)
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
2.
-
JUMLAH Terbilang : enam ratus ribu rupiah *) Lihat petunjuk pengisian
Jakarta, 10 April 2013 (4) Pemotong Pajak (5) N PWP : N a ma
0 0 -
F.1.1.33.02
9 1 7 -
2 -
0 6 3 -
0 0 0
: B E N D A H A R A P E N G E L U A R A N B I
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
4 4 1 -
R O
U M U M
S E T J E N
Tanda tangan, nama dan cap
SUPARMAN
K E M
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak Lembar ke-2 unt uk : P emot ong P ajak
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. ( 1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : 005
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
D E W I
Alamat
:
J
No.
4
-
6
4
8
-
1
4
5
-
M U R Y A
1
-
0
8
6
-
0
0
0
(3)
A G U N G
A K A R T A
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tari f l e bi h ti n ggi 20% (Ti dak Be rNPW P)
(2)
(3)
(4)
(1)
1.
2
Tarif
PPh yang Terutang (Rp)
(5)
(6)
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan
11.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan
12.
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah Terbilang :
…………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengis ian
Jakarta, 15 April 2013
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 y ang dip otong di atas merup akan Angsuran atas
Pemotong Pajak
Pajak Penghasilan y ang terutang untuk tahun
(4)
(5)
p ajak y ang bersangkutan. Simp anlah bukti p emotongan ini baik-baik untuk
N PWP :
0
0 -
4
4
1 -
9
1
7 -
2 -
0
6
3 -
0
0
0
dip erhitungkan sebagai kredit p ajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah ap abila
N a ma
:
B E N D A H A R A B I
R O
U M U M
P E N G E L U A R A N S
E T J
E N
diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.33.01
SUPARMAN
K E M
SSP atas gaji PNS pegawai (SSP 1)
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
ALAMAT WP
:
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………
Kode Akun Pajak
Jan
Feb
Mar
Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21 atas Gaji pegawai
Kode Jenis Setoran
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 01 April 2013 Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SUPARMAN, SE
" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
SSP atas Honor PNS (SSP 2)
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
LEMBAR
(SSP)
1
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
ALAMAT WP
:
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………
Kode Akun Pajak
Jan
Feb
Mar
Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21 atas Honor Tim Peningkatan Mutu Pelayanan
Kode Jenis Setoran
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 10 Mei 2013 Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SUPARMAN, SE
" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
SSP atas Honor artis (SSP 3)
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
LEMBAR
(SSP)
1
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
ALAMAT WP
:
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………
Kode Akun Pajak
Jan
Feb
Mar
Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21 atas Honor Artis
Kode Jenis Setoran
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 10 Mei 2013 Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SUPARMAN, SE
" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
PPh Pasal 22 dan PPN A. Data Bendahara Nama Satker NPWP Alamat Nama Bendahara NPWP Suparman
: : : : :
Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setjen Kemenkes 00.441.917.2-063.000 Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Kuningan Timur, Jakarta Suparman, SE 05.687.910.1-234.000
B. Data Rekanan Nama WP NPWP Alamat
: CV Global Jaya : 02.345.678.9-063.000 : Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan Timur, Jakarta
C. Transaksi selama bulan April 2013 Bendahara membeli 10 unit laptop seharga Rp 110.000.000,- (harga termasuk PPN) dari CV Global Jaya. D. Diminta: 1.
Menghitung besarnya Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN
2.
Mengisi surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 22 dan SSP PPN
3.
Mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 22 dan SPT Masa PPN Pemungut
SPT Masa PPh Pasal 22 X
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SPT Normal SPT Pembetulan Ke-
Masa Pajak
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0
Pajak Penghasilan Pasal 22
4
/ 2
0
1
3
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK 1.
NPWP
:
0
2.
Nama
:
Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setjen Kemenkes
0
4
4
1
9
1
7
2
- 0
6
3
0
0
0
3.
Alamat
:
Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Kuningan Timur, Jakarta
BAGIAN B. OBJEK PAJAK Uraian
KAP/KJS
Nilai Objek Pajak (Rp)
PPh yang Dipungut (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Badan Usaha Industri/Eksportir
411122/100
2.
Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah
411122/403
3.
Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
411122/100
Tertentu Yang Ditunjuk 4.
Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a.
API
411122/100
b.
Non API
411122/100 411122/100
5.
Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)
6.
Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a.
7.
411122/401
SPBU/Agen/Penyalur (Final)
411122/100 b. Pihak lain (Tidak Final) ……………………………………………………………… JUMLAH
Terbilang
………………...…………………………………………………………………………………………………………….………………………
*) Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN 1.
4.
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5.
Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6.
Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
2. 3.
7.
Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.
Surat Kuasa Khusus.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN
Nama
Suparman
NPWP
0
5
Tanda Tangan & Cap
5
6
7
KUASA WAJIB PAJAK
9
1
0
1
- 2
3
Tanggal tanggal bulan
F.1.1.32.02
Melalui Pos
4
0
2
0 tahun
0
0
Tanggal
X
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
Lam piran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER- 53/PJ/2009
Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
No.
NPWP
(1)
SSP
Nama
(2)
0
(3)
4
Masa Pajak / 2 0 1
3
Tanggal
Nilai Obyek Pajak (Rp)
PPh yang Dipungut (Rp)
(4)
(5)
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 dst. JUMLAH
X
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN
Nama
S u
NPWP 0
D.1.1.32.04
5
p
a
r
m a
n
5
6
7
9
KUASA WAJIB PAJAK
2
Tanggal tanggal bulan
1 0
1
- 2
3
4
0
0
0
0 tahun
Tanda Tangan & Cap
Lam piran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER- 53/PJ/2009
SSP PPh Pasal 22
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
LEMBAR
(SSP)
1
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
ALAMAT WP
:
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………
Jan
Feb
Mar
Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 22 atas pembelian laptop
Kode Jenis Setoran
Kode Akun Pajak
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 01 April 2013 Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SUPARMAN, SE
" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
SSP PPN
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
LEMBAR
(SSP)
1
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
ALAMAT WP
:
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………
Kode Akun Pajak
Jan
Feb
Mar
Uraian Pembayaran : Pembayaran PPN atas pembelian laptop
Kode Jenis Setoran
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor Jakarta , 01 April 2013 Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SUPARMAN, SE
" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
SPT Masa PPN Pemungut (halaman 1)
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
-
-
Alamat
:
Masa
:
s.d.
-
No. Telp
:
Pembetulan Ke :
Usaha
:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau
:
Perhatian
1107 PUT
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang sesuai Beri tanda X dalam
Nama Pemungut
-
-
-
…….. (……………………) 1
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH 1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp 2
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
3
Rp
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut
Rp
PPn BM yang dipungut
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
Rp
Lampiran :
Surat Kuasa Khusus SSP 1 PPN sebanyak
….………. Lembar
Rp …………………………
2 PPn BM sebanyak …………. Lembar
Rp …………………………
…………………………..
Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa
……………………, ……………………………….
Kuasa
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
Tanda tangan
:
Nama Jelas
:
Pemungut
Jabatan
:
Kuasa
Cap Perusahaan
:
F.1.2.32.02
FORMULIR
Bendaharawan/Pengurus
SPT Masa PPN Pemungut (halaman 2)
FORMULIR
LAMPIRAN 1 DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH Masa Pajak : DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA PEMUNGUT
:
NPWP
:
Nama Rekanan
NPWP Rekanan
Kode dan Nomor Seri
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN 1 1 2 3 4 5
2
dst
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN 1 2 3 4 5 dst
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT C. JUMLAH (A+B) D.1.2.32.03
-
Pembetulan Ke- : …… (………….)
FAKTUR PAJAK No.
s.d.
Tanggal
Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti
DPP (Rupiah)
PPN (Rupiah)
PPn BM (Rupiah)
Tanggal Bayar Tagihan
1107 PUT 1 Tanggal Setor PPN
PPn BM