No Lokasi Jenis Sapi Jumlah. 1 Pulau Timor Sapi Bali Pulau Flores Sapi Bali Pulau Sumba Sapi Onggol

TRIWULAN III – 2014

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jakarta sebesar 150 ton per hari atau 52.500 ton per tahun dimana 30%-40% berasal dari impor. Perkembangan produksi sapi di Provinsi NTT sendiri telah berkembang sejak tahun 2011 dengan dicanangkan sebagai Provinsi Ternak dalam Program Desa Mandiri Anggaran Menuju Kesejahteraan (Anggur Merah). Potensi ternak (sapi) NTT dalam dua tahun terakhir (2012-2013) masing-masing tercatat 814.450 ekor dan 803.450 ekor. Data terakhir menunjukkan populasi sapi di NTT saat ini : Tabel Produksi Sapi di Provinsi NTT

No

Lokasi

Jenis Sapi

Jumlah

1

Pulau Timor

Sapi Bali

600.000

2

Pulau Flores

Sapi Bali

155.195

3

Pulau Sumba

Sapi Onggol

60.000

Total

815.195

Sumber : Dinas Peternakan Prov. NTT

Disamping itu, NTT memiliki lahan pengembangbiakkan untuk lima tahun mendatang seluas 1,5 juta hektar. Produksi daging sapi Provinsi NTT sendiri pada tahun 2013 mengalami surplus dibandingkan dengan konsumsi lokal dengan kelebihan produksi diekspor ke Provinsi lain di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Tabel Produksi Daging Sapi di Provinsi NTT

31



Gambar Ekspor Daging Sapi Provinsi NTT

Perkembangan komoditas sapi juga didukung dengan enam program strategis Provinsi NTT 2015, yang dikenal dengan 6 tekad, yakni Provinsi Ternak, Provinsi Cendana, Provinsi Jagung, Provinsi Koperasi, Provinsi Pariwisata dan Provinsi Kelautan.

32



P PE ER RK KE EM MB BA AN NG GA AN NP PE ER RB BA AN NK KA AN ND DA AN N S SIIS STTE EM MP PE EM MB BA AY YA AR RA AN N Kinerja perbankan secara umum mengalami perlambatan.  Perlambatan kredit secara umum didorong perlambatan kredit pada sektor unggulan yaitu sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pertanian.  Momen perayaan Idul Fitri pada triwulan laporan mendorong peningkatan cash outflow .

3. 1 Kondis i Umum Kinerja perbankan pada triwulan laporan relatif melambat. Dari sisi kinerja keuangan, gabungan aset bank umum dan BPR tercatat Rp27,11 triliun atau melambat sebesar 22,94% (yoy) dari 23,98% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit melambat sebesar 13,48% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mencapai 15,04% (yoy) dengan outstanding mencapai Rp16,53 triliun. Perlambatan ini pun diiringi dengan memburuknya risiko kredit (non

performing loans/NPL) ke level 1,64% dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 1,50%. Di sisi lain, penghimpunan DPK tumbuh positif sebesar 19,90% (yoy) dengan nominal Rp19,09 triliun. Fungsi intermediasi perbankan di NTT juga relatif baik yang tercermin dari rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang sebesar 86,59%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 84,86%. Kinerja positif kredit konsumsi yang memiliki andil paling besar terhadap total kredit menyebabkan laju pertumbuhan kredit secara triwulanan lebih besar dibandingkan penghimpunan DPK. Tabel 3.1 Perkembangan Kinerja Perbankan NTT (Bank Umum dan BPR)

33



Dari sisi sistem pembayaran, aktivitas transaksi non tunai melalui fasilitas Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat turun sebesar 5,75% (yoy) menjadi sebesar Rp607,52 miliar. Kompensasinya, transaksi melalui fasilitas Real

Time Gross Settlement (RTGS) tercatat mengalami peningkatan 16,29% (yoy) yakni sebesar Rp24,09 triliun selama triwulan laporan. Tabel 3.2 Perkembangan Transaksi Non Tunai

Sementara dari sisi transaksi tunai, pada triwulan laporan kembali terjadi net

outflow yaitu jumlah uang keluar dari Bank Indonesia (outflow) lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang yang masuk (inflow) meski jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas pembayaran non-tunai selama triwulan laporan diperkirakan menjadi penyebab menurunnya arus uang keluar dari Bank Indonesia. Tabel 3.3 Perkembangan Transaksi Tunai

34



3. 2 P e rk e mba nga n Ba nk Umum 3. 2. 1. I nt e r m e d i a s i P e r ba nk an Fungsi intermediasi perbankan yang direpresentasikan oleh rasio LDR ( Loan to Deposit Ratio ) meningkat. Pada triwulan III-2014, rasio penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana (LDR) tercatat sebesar 86,59%. Rasio ini meningkat, namun lebih disebabkan oleh kualitas penghimpunan DPK yang masih relatif rendah. Hal ini terkonfirmasi dari masih relatif rendahnya nilai DPK walaupun pada triwulan laporan mengalami peningkatan hampir 20% (yoy). Di sisi lain, penyaluran kredit hanya mengalami peningkatan sebesar 13,48% (yoy) atau melambat dibandingkan kinerja periode sebelumnya. Indikator lainnya, rasio kredit yang belum disalurkan kepada masyarakat (undisbursed loan) terhadap total kredit juga sedikit meningkat dari 4,35% menjadi 4,57% pada triwulan laporan dengan nominal mencapai Rp754,94 miliar. Grafik 3.2 Perkembangan Undisbursed Loan

Grafik 3.1 Perkembangan LDR 900

Nominal (Miliar)

800

8%

Rasio thd Kredit

700

6%

600 500

4%

400 300

2%

200

100 0 I

II

III

IV

2012

I

II

III

2013

IV

I

II

III

0% 2014

Penghimpunan dana masyarakat (DPK) pada triwulan laporan tumbuh sebesar 19,90% (yoy). Hal ini melanjutkan tren positif yang terjadi sejak triwulan IV-2013. Total dana masyarakat yang ada pada Bank Umum di wilayah NTT mencapai Rp19,09 triliun. Peningkatan laju pertumbuhan dana masyarakat pada triwulan laporan bersumber dari peningkatan dana pada rekening deposito sebesar 24,31% (yoy). Deposito perorangan masih mendominasi dengan porsi 54,36% dari total deposito perbankan NTT, diikuti oleh deposito pemerintah sebesar 40,11%. Pertumbuhan deposito perorangan mencapai 24,62% (yoy), sementara pertumbuhan deposito pemerintah sebesar 2,91% (yoy).

35



Tabel 3.4 Perkembangan Kinerja DPK Bank Umum

Rekening giro tumbuh melambat sebesar 30,43% (yoy). Pada triwulan laporan, total dana yang tercatat pada rekening giro Bank Umum sebesar Rp5,09 triliun. Giro milik pemerintah masih mendominasi rekening giro di perbankan NTT dengan nominal Rp4,37 triliun atau 85,95% dari total giro di wilayah NTT. Grafik 3.3 Komposisi DPK

Grafik 3.4 DPK Menurut Golongan Pemilik

Sementara itu, tabungan meningkat dari 10,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 12,60% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan tabungan perorangan yang tumbuh sebesar 10,59% (yoy). Tabungan perorangan sendiri masih menjadi penyumbang utama dengan porsi sebesar 89,05% dari jumlah tabungan perbankan umum di NTT. Penyaluran kredit Bank Umum kembali melambat dengan pertumbuhan sebesar 13,48% (yoy) dengan total outstanding kredit mencapai Rp16,53 triliun. Secara struktural, porsi kredit konsumtif terhadap total kredit menurun pada triwulan laporan. Total 62,24% penyaluran kredit perbankan didominasi oleh kredit jenis konsumsi, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 63,73% dari total kredit. Sementara kredit produktif jenis modal kerja dan investasi menyumbang share masing-masing sebesar 30,29% dan 7,47%.

36



Tabel 3.5 Perkembangan Kredit Bank Umum

Melambatnya pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan laporan menyebabkan perlambatan pada penyaluran kredit, khususnya Kredit Modal Kerja. Perlambatan pada kredit modal kerja seiring dengan melambatnya permintaan kredit pada sektor-sektor dominan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan kredit pada sektor tersebut kembali melambat dari 21,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 20,04% (yoy). Porsi sektor perdagangan besar dan eceran dalam penyaluran kredit modal kerja tercatat sebesar 69,36%. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perlambatan penyaluran kredit secara umum apabila terjadi perlambatan pada kinerja penyaluran kredit modal kerja. Selain itu, kinerja penyaluran kredit modal kerja pada sektor pertanian, termasuk di dalamnya sektor perikanan, melambat cukup dalam dari 157,82% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 103,11%. Tabel 3.6 Perkembangan Kredit Modal Kerja Bank Umum

37



Kondisi yang sama terjadi pada pertumbuhan penyaluran kredit investasi.

Melambatnya

laju

pertumbuhan

kredit

investasi

relatif

dalam

dibandingkan kredit modal kerja. Perlambatan penyaluran kredit investasi didorong oleh perlambatan penyaluran kredit pada sektor perdagangan besar dan sektor konstruksi yang mempunyai share cukup besar terhadap total kredit investasi. Demikian pula pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi. Berdasarkan hasil liaison kepada kontak selama triwulan laporan, kondisi ini terjadi akibat sikap menunggu yang dilakukan para pengusaha sebelum memutuskan melakukan investasi. Hal ini terkait

dengan

kepastian

ekonomi

dan

politik

sehubungan

dengan

penyelenggaraan pemilihan presiden. Tabel 3.7 Perkembangan Kredit Investasi Bank Umum

Secara sektoral, penyaluran kredit produktif masih didominasi sektor perdagangan. Secara umum, share sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor unggulan dalam penyaluran kredit perbankan terutama untuk kredit produktif. Pangsa sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 23,19% dari total penyaluran kredit pada triwulan laporan. Perlambatan masih terjadi pada sektor ini yaitu dari 19,90% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 19,22% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara kredit konsumtif yang tercermin dari sektor penerima kredit bukan lapangan usaha juga masih melambat dari 11,59% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 10,62% pada triwulan laporan.

38



Tabel 3.8 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral Bank Umum

Penyaluran kredit bank umum diimbangi dengan risiko kredit yang tetap terkendali pada level rendah, meski terjadi peningkatan rasio Non

Performing Loan (NPL) perbankan pada triwulan III-2014 ke level 1,64% dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,50%. Rasio NPL kredit investasi tercatat naik menjadi 2,92% dari sebelumnya 2,51%, sementara rasio NPL kredit modal kerja naik menjadi 3,29% dari sebelumnya 2,97%. Di sisi lain, rasio NPL kredit konsumsi relative stabil dengan angka sebesar 0,68%. Grafik 3.5 Perkembangan NPL Bank Umum

Grafik 3.6 NPL Konsumsi dan Modal Kerja Bank Umum

Kenaikan BI Rate menjadi 7,50% masih mempengaruhi perbankan di NTT untuk menaikkan suku bunga kredit pada triwulan laporan. Suku bunga

39



kredit tertimbang perbankan pada triwulan III-2014 untuk kredit modal kerja naik ke level 14,15% dari sebelumnya 14,11%. Kenaikan suku bunga kredit juga terjadi pada jenis kredit modal investasi dari 15,17% pada triwulan sebelumnya menjadi 15,19% pada triwulan laporan. Meski demikian, penurunan suku bunga tertimbang kredit konsumsi dari 14,69% menjadi 14,62% cukup mampu membuat penurunan suku bunga tertimbang secara umum ke angka 14,65% dari sebelumnya 14,66%. 3. 2. 2. K r e di t Us a ha M i k r o K ec i l da n M e ne nga h ( UM K M ) Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh

sebesar

28,58%

(yoy).

Pertumbuhan kredit UMKM meningkat

dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan, terutama kredit produktif yang menunjukkan tendensi melambat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor UMKM masih menjadi primadona bagi perbankan dalam penyaluran kredit produktifnya. Hal tersebut terkonfirmasi dari meningkatnya rasio kredit UMKM terhadap total kredit produktif ke angka 80,10%. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan laporan juga meningkat menjadi 30,25%. Tabel 3.9 Perkembangan Komponen Kredit UMKM Bank Umum

Peningkatan laju pertumbuhan penyaluran kredit UMKM triwulan laporan terjadi pada kategori usaha kecil dan menengah. Penyaluran kredit untuk UMKM jenis kecil tumbuh sebesar 17,29% (yoy) dengan outstanding kredit mencapai Rp2,32 triliun dan jumlah debitur sebanyak 10.462 unit usaha.

40



Penggunaan kredit untuk usaha kecil didominasi untuk keperluan modal kerja yaitu sebesar 83,30% dibandingkan untuk investasi yang hanya sebesar 16,70%. Penyaluran kredit pada usaha jenis menengah juga tumbuh sebesar 34,16% (yoy) dengan outstanding kredit sebesar Rp1,43 triliun dan jumlah debitur mencapai 1.925 unit usaha. Penggunaan kredit untuk kebutuhan modal kerja sebesar 83,32% dan investasi sebesar 16,68%. Sementara kredit UMKM pada usaha jenis mikro mengalami perlambatan pertumbuhan dari 56,27% (yoy) menjadi 47,82% (yoy) dengan outstanding kredit sebesar Rp1,26 triliun dan jumlah debitur sebesar 71.149 unit usaha. Penggunaan kredit untuk kebutuhan modal kerja mencapai 80,84% dan investasi sebesar 19,16%. Secara sektoral, sektor yang dominan dibiayai oleh perbankan adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan proporsi sebesar 66,54% dari total penyaluran kredit UMKM. Sektor lain yang memiliki pangsa cukup besar adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya dengan proporsi sebesar 10,62%. Risiko penyaluran kredit (NPLs) kepada UMKM juga cukup terjaga dengan rasio sebesar 3,47%. Tabel 3.10 Perkembangan Kredit UMKM Sektoral Bank Umum

41



3 . 2 . 3 . K i n e r j a P e r b a n k a n U mu m B e r d a s a r k a n S e b a ra n P u l a u Secara geografis, kinerja perbankan umum di Provinsi NTT masih terkonsentrasi di Pulau Timor. Pusat pemerintahan dan ekonomi yang dominan di Pulau Timor, khususnya Kota Kupang menjadi faktor utama terpusatnya kegiatan perbankan di Pulau Timor. Aset bank umum di Pulau Timor sebesar Rp17,77 triliun atau 65,55% dari total aset bank umum di Provinsi NTT. Sementara di Pulau Flores sebesar Rp7,28 triliun atau 26,85% dari total aset, dan aset bank umum di Pulau Sumba sebesar Rp2,06 triliun atau 7,60% dari total aset bank umum di Provinsi NTT. Tabel 3.11 Indikator Perbankan Berdasarkan Sebaran Pulau

WILAYAH

ASET

DPK

KREDIT

Rp Miliar % yoy Rp Miliar % yoy Rp Miliar % yoy

RASIO LDR

NPL

Pulau Timor

17.773

25,07%

10.960

16,74%

9.317

-0,76%

85,00%

1,80%

Pulau Flores

7.280

17,42%

6.390

23,76%

5.637

9,18%

88,22%

1,57%

Pulau Sumba

2.061

25,27%

1.741

27,01%

1.578

15,08%

90,61%

0,95%

27.114

22,94%

19.092

19,90%

16.532

3,83%

86,59%

1,64%

NTT

Walaupun masih terkonsentrasi di Pulau Timor, namun tidak semua perkembangan indikator di pulau lainnya berada di bawah Pulau Timor. Pada triwulan laporan, perkembangan penghimpunan DPK terbesar terdapat di Pulau Sumba yaitu sebesar 27,01% (yoy) dengan nominal Rp1,74 triliun, diikuti dengan Pulau Flores sebesar 23,76% (yoy) dengan nominal Rp6,39 triliun. Sisi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat Pulau Sumba masih menunjukkan nilai tertinggi, yaitu sebesar 90,61% diikuti oleh Pulau Flores sebesar 88,22%. Di sisi lain, perkembangan penyaluran kredit tertinggi pada triwulan laporan juga terdapat di Pulau Sumba yaitu sebesar 15,08% (yoy). Sementara dari risiko kredit yang tercermin dari rasio NPL, perbankan di Pulau Sumba kembali menunjukkan kinerja terbaik dengan angka NPL sebesar 0,95%.

42



3 . 3 S i s t e m P e m b a y a ra n 3. 3. 1. T r a ns a ks i Non T una i a . T r a ns a ks i Kl i r i ng Aktivitas transaksi non tunai melalui SKNBI pada triwulan laporan

turun

sebesar

5,75%

(yoy)

dibandingkan

triwulan

sebelumnya. Transaksi kliring pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp607,52 miliar dengan jumlah warkat sebanyak 18.456 lembar. Peningkatan transaksi melalui SKNBI diikuti dengan peningkatan kualitas yang tercermin dari penurunan jumlah cek/BG kosong. Jumlah nominal cek/BG kosong di wilayah Kantor Bank Indonesia Provinsi NTT pada triwulan laporan sebesar Rp5,85 miliar. Meski begitu, angka ini turun sebesar 54,62% (yoy). Namun jumlah warkat kosong naik hingga 21,13% (yoy) menjadi 258 lembar pada bulan laporan mengindikasikan penurunan kualitas pembayaran cek/BG, meski jumlah tolakan per lembar secara rata-rata turun menjadi Rp22,69 juta dari sebelumnya sebesar Rp33,65 juta. Grafik 3.7 Perkembangan Transaksi Kliring 800.000

Nominal Kliring

700.000

Lembar Kliring

Grafik 3.8 Perkembangan Cek/BG Kosong

25.000 14.000

20.000

600.000

12.000

300

Nominal Cek/BG Kosong (Juta) Lembar Cek/BG Kosong

250

10.000

500.000

15.000

200

8.000 150

400.000 300.000

100

4.000

200.000

5.000

100.000

0

2012

2013

2014

Rp Juta

2011

50

2.000

0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III

Lembar

0 Rp Juta

6.000

0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2011

2012

2013

2014

Lembar

10.000

b . T r a n s a ks i R T GS Transaksi menggunakan sistem RTGS meningkat. Pada triwulan laporan, transaksi RTGS yang berasal dari (from) NTT naik sebesar 16,29% (yoy) dengan jumlah nominal Rp24,09 triliun yang berasal dari 10.707 transaksi. Secara volume, terjadi penurunan transaksi RTGS yang

43



berasal dari (from) NTT sebesar 15,23% (yoy). Sementara transaksi RTGS menuju (to) NTT juga naik signifikan sebesar 67,84% (yoy) dengan jumlah nominal Rp29,84 triliun yang berasal dari 8.776 transaksi. Secara volume, pertumbuhan transaksi RTGS menuju (to) NTT melambat dari 28,10% (yoy) menjadi 6,91% (yoy). Transaksi melalui sistem RTGS pada triwulan laporan lebih didominasi oleh transaksi menuju Provinsi NTT. Secara rerata, transaksi RTGS dari (from) NTT tercatat sebesar Rp2,25 miliar per transaksi, sementara transaksi RTGS menuju (to) NTT sebesar Rp3,40 miliar per transaksi. Grafik 3.9 Nilai Transaksi RTGS

Grafik 3.10 Volume Transaksi RTGS 18.000

35.000 From NTT

From NTT

To NTT

To NTT

16.000

30.000

14.000 25.000

12.000

20.000

10.000

15.000

8.000 6.000

10.000

4.000

-

2.000 III

IV 2012

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

Lembar

Rp miliar

5.000

-

III

IV

I

2012

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

3. 3. 2. T r a ns a ks i T una i Aktivitas

perekonomian

dari

sisi

transaksi

tunai

menunjukkan

penurunan. Data yang tercatat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menunjukkan bahwa transaksi uang tunai yang masuk ke Bank Indonesia (inflow) dan yang keluar dari Bank Indonesia (outflow) sebesar Rp2.110,62 miliar. Angka ini turun sebesar 0,88% (yoy). Pada triwulan laporan terjadi net outflow dimana jumlah uang yang keluar dari Bank Indonesia lebih besar dibandingkan dengan uang yang masuk. Jumlah uang yang masuk ke Bank Indonesia pada triwulan laporan sebesar Rp766,83 miliar atau turun 0,51% (yoy). Sementara jumlah uang yang keluar dari Bank Indonesia tercatat sebesar Rp1.343,79 miliar atau turun sebesar 1,09% (yoy). Penurunan jumlah uang yang keluar dari Bank Indonesia pada triwulan laporan menunjukkan bahwa kebutuhan uang kartal menurun yang terindikasi dari stagnannya pertumbuhan ekonomi triwulan laporan. Meski begitu,

44



arus uang keluar meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya mengingat momen bulan puasa dan Idul Fitri pada triwulan laporan. Di sisi lain, penurunan aktivitas penggunaan uang kartal menunjukkan preferensi masyarakat yang mulai beralih menggunakan alat pembayaran non-tunai seperti APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) hingga transaksi melalui SKNBI dan RTGS, seiring gencarnya sosialisasi penggunaan APMK oleh perbankan. Grafik 3.11 Perkembangan Transaksi Tunai

Volume pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

meningkat

signifikan pada triwulan laporan. Pada triwulan laporan, nominal UTLE yang terserap di wilayah Provinsi NTT naik dengan nominal sebesar Rp233,33 miliar atau

meningkat

signifikan

sebesar

106,44%

(yoy)

dibandingkan

tahun

sebelumnya. Setoran dari perbankan masih merupakan sarana utama dalam menjaring UTLE di masyarakat. Selain itu, peningkatan kegiatan kas keliling merupakan salah satu upaya dalam menjaring UTLE di masyarakat agar terwujud

clean money policy di Provinsi NTT. Hal tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil, yang dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah UTLE yang dimusnahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Di sisi lain, harus diakui bahwa hal tersebut belumlah optimal mengingat kondisi geografis wilayah NTT yang berpulau-pulau menjadi kendala. Upaya untuk mewujudkan clean money

policy pun terus dilakukan, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

45



Tabel 3.12 Perkembangan Indikator Sistem Pembayaran Lain

Sementara itu, jumlah uang palsu (upal) yang dilaporkan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan laporan sebesar Rp3.600.000. Jumlah uang palsu yang tercatat pada triwulan laporan masih didominasi oleh uang dengan nominal besar yaitu denominasi Rp100.000,00. Bank Indonesia terus berusaha menekan jumlah uang palsu yang beredar di masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah dengan metode 3D (Dilihat, Diraba dan Diterawang) serta mengeluarkan desain uang baru denominasi Rp 20.000,00, Rp 50.000,00, dan Rp 100.000,00 dengan penambahan features pengaman. Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah ini terus dilakukan ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, anak sekolah hingga instansi pemerintah dan swasta, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui selebaran (leaflet) yang diberikan.

46



K KE EU UA AN NG GA AN NP PE EM ME ER RIIN NTTA AH H

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.  Realisasi pendapatan pada triwulan III-2014 mencapai 76,29%.  Pada periode yang sama, realisasi belanja mencapai 62,16%.

4.1. Kondisi Umum Seiring

dengan

peningkatan

pertumbuhan

daerah,

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Rencana anggaran pendapatan daerah tahun 2014 mencapai Rp 2,72 triliun atau meningkat sebesar 16,16% (yoy) dari rencana anggaran pendapatan daerah tahun 2013 yang sebesar Rp 2,34 triliun. Selain pendapatan, anggaran belanja pun tercatat meningkat. Rencana anggaran belanja daerah tahun 2014 mencapai Rp 2,74 triliun atau meningkat sebesar 14,05% (yoy) dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 2,40 triliun. Grafik 4.1. APBD Provinsi NTT 3.500

Pendapatan

Belanja

3.000 2.500

2.000 1.500 1.000

Rp Miliar

500 -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber: Biro Keuangan Pemprov. NTT

Berdasarkan

data

Ditjen

Perimbangan

Keuangan

Kementerian

Keuangan, hingga bulan Agustus 2014 realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi NTT diestimasikan berada di bawah rata-rata. Estimasi rata-rata persentase realisasi seluruh provinsi di Indonesia adalah 24,6%, lebih rendah 47

|



dibandingkan realisasi tahun lalu dengan persentase 27%. Besarnya estimasi realisasi belanja 34 provinsi sampai dengan bulan Agustus 2014 mencapai Rp200,66 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2013 dan 2012 yang hanya sebesar Rp190,85 triliun dan Rp155,99 triliun. 4.2. Pendapatan Daerah 4.2.1 Anggaran Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi NTT pada tahun anggaran 2014 mencapai RP 2,72 triliun atau meningkat sebesar 16,16% (yoy) dari anggaran pendapatan daerah tahun 2013 yang sebesar Rp 2,34 triliun. Peningkatan tertinggi adalah pada Pendapatan Retribusi Daerah dengan kontribusi sebesar 163,66%. Selain itu, posisi tertinggi selanjutnya adalah Dana Bagi hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Penerimaan dari Pihak Ketiga, dan Pendapatan Hibah yang masing-masing memiliki persentase peningkatan sebesar 100%. Sementara itu, pada tahun 2014 tidak terdapat anggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak. Penurunan anggaran juga terjadi pada angaran Dana Alokasi Khusus yang turun menjadi sebesar Rp 74,23 miliar dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 77,82 miliar dengan persentase 4,61%. Struktur pendapatan daerah di Provinsi NTT didominasi Pendapatan Transfer yang dianggarkan pada tahun 2014 sebesar 74% dari rencana pendapatan yang mayoritas bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Sementara itu, proporsi Pendapatan Asli Daerah untuk mengisi celah fiscal (fiscal gap) adalah 26% dari rencana pendapatan. Tidak terdapat pendapatan anggaran Pendapatan Lain-lain Yang Sah.

48

|



Tabel 4.1. Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Uraian PENDAPATAN

Rencana

Rencana

2014

2013

2,720,974

2,342,342

% 16.16%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

695,416

433,414

Pendapatan Pajak Daerah

528,048

295,488

78.70%

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

29,712

11,269

163.66%

55,817

45,050

23.90%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

81,840

81,607

0.28%

PENDAPATAN TRANSFER

2,013,685

1,901,949

5.87%

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1,290,418

1,187,411

8.67%

105,596

-100.00%

Dana Bagi Hasil Pajak

-

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

84,495

-

60.45%

100.00%

Dana Alokasi Umum

1,131,688

1,003,992

12.72%

Dana Alokasi Khusus

74,236

77,823

-4.61%

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

723,266

714,538

1.22%

Dana Otonomi Khusus & Dana Penyesuaian

717,288

714,538

Penerimaan dari Pihak Ketiga

5,979

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

11,873

Pendapatan Hibah

11,873

-

0.38% 100.00% 100.00%

-

100.00%

-

0.00%

Pendapatan Dana Darurat/Pihak ketiga

-

Pendapatan lainnya

-

0.00%

-

0%


Berdasarkan

grafik,

Dana

Perimbangan

masih

menjadi

sumber

pendapatan terbesar dengan proporsi sebesar 64,08% dibandingkan total Pendapatan Transfer yang direncanakan tahun 2014, sisanya sebesar 35,92% merupakan persentase Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya. Proporsi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,87%. Di dalam Dana Perimbangan, proporsi yang terbesar berada pada Dana Alokasi Umum dengan persentase sebesar 87,70% dari total Dana Perimbangan. Grafik 4.2. Persentase Pendapatan Transfer

Grafik 4.3. Persentase Dana Perimbangan


49

|



4.2.2 Realisasi Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan laporan mencapai Rp2,07 triliun atau sebesar 76,29% dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang sebesar Rp 2,72 triliun. Realisasi PAD Provinsi NTT sampai dengan triwulan laporan tercatat sebesar Rp527,79 miliar atau 75,90% dari target PAD akhir tahun. Sumbangan realisasi terbesar PAD berasal dari pos pendapatan pajak daerah sebesar Rp332,87 miliar sampai dengan triwulan III-2014, sedangkan pada triwulan laporan sendiri sebesar Rp153,55 miliar atau meningkat 34,96% (yoy) dibandingan pencapaian triwulan III-2013 yang sebesar Rp113,77 miliar. Realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,54 triliun atau 76,71% dari rencana pendapatan transfer. Sumbangan terbesar berasal dari pos dana perimbangan dengan realisasi mencapai Rp931,79 miliar atau sebesar 76,71% dari rencana pendapatan. Untuk realisasi dana otonomi khusus

dan dana penyesuaian

adalah sebesar Rp549,44 miliar atau sebesar 75,97% dari rencana 2014 yang sebesar Rp723,27 miliar. Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Daerah


50

|



4.3. Belanja Daerah 4.3.1 Anggaran Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 2,74 triliun atau meningkat 14,05% dibandingkan anggaran belanja tahun 2013 yang tercatat Rp 2,4 triliun. Berdasarkan kelompoknya, Transfer mencatat peningkatan tertinggi yaitu 114,04%, diikuti Belanja Modal (77,15%) dan Belanja Operasi (1,11%). Untuk belanja tidak terduga, anggaran diturunkan sebesar 3,47% dari Rp 18,13 miliar di tahun 2013 menjadi Rp 17,5 miliar di tahun 2014. Tabel 4.3. Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi NTT

Uraian BELANJA BELANJA OPERASI

Rencana

Rencana

2014

2013

%

2,738,061

2,400,818

14.05%

2,053,459

2,030,871

1.11%

Belanja Pegawai

564,111

581,347

-2.96%

Belanja Barang

490,392

421,322

16.39%

Belanja Bunga

-

-

-

Belanja Subsidi

-

-

-

923,508

973,099

-5.10%

Belanja Bantuan Sosial

40,940

42,801

-4.35%

Belanja Bantuan Keuangan

34,508

12,302

180.50%

412,577

232,901

77.15%

17,500

18,130

-3.47%

-

18,130

-100.00%

Belanja Hibah

BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga TRANSFER

254,525

118,916

114.04%

Bagi Hasil Pajak

-

118,916

-100.00%

Bagi Hasil Retribusi

-

-

0.00%

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

-

-

0.00%

-

-

0.00%


Untuk, proporsinya Anggaran Belanja Operasi masih didominasi oleh Belanja Operasi dengan persentase sebesar 74,99% dari rencana anggaran belanja di tahun 2014. Persentase terbesar selanjutnya adalah Belanja Modal dengan persentase 15,07%, diikuti Transfer (9,29%) dan Belanja Tak Terduga (0,65%).

51

|


Grafik 4.4. Persentase Anggaran Belanja Operasi


Grafik 4.5. Persentase Belanja Transfer


4.3.2 Realisasi Belanja Daerah Sampai dengan Triwulan III 2014, realisasi belanja daerah pemerintah Provinsi NTT adalah sebesar Rp1,70 triliun atau 62,16% rencana anggaran belanja tahun 2014. Realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp1,57 triliun atau 65,51% dari rencana anggaran belanja 2013. Tabel 4.4. Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi NTT


52

|



Realisasi tertinggi berada pada kelompok Belanja Operasi dengan persentase 67,82% yaitu sebesar Rp1,39 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi Belanja Operasi tahun lalu yang sebesar Rp1,40 triliun atau 69,15% dibandingkan rencana anggaran. Komponen realisasi Belanja Operasi dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Hibah dengan persentase 75,88% sebesar Rp700,78 miliar dari rencana anggaran sebesar Rp923,51 miliar. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan III-2013 yang sebesar 77,70% dengan nilai Rp756,13 juta rupiah.

53

|



K KE ETTE EN NA AG GA AK KE ER RJJA AA AN N& &K KE ES SE EJJA AH HTTE ER RA AA AN N

Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan menunjukkan kondisi positif.  Jumlah angkatan kerja naik 3,31% (yoy) sehingga menjadi 2.174.228 jiwa pada triwulan laporan.  Partisipasi angkatan kerja meningkat dari 68,15% menjadi 68,91%.  Angka kemiskinan turun menjadi 19,82% (yoy). 5. 1. Kondis i Umum Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat

NTT

pada triwulan laporan secara umum menunjukkan kondisi yang positif. Berdasarkan data BPS, kondisi ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2014 memperlihatkan peningkatan yang tergambar dari bertambahnya kelompok penduduk yang bekerja disertai meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2014 mencapai 2.174.228 jiwa, meningkat sebesar 69.721 jiwa atau 3,31% (yoy) dibandingkan Agustus 2013. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 68,91% atau sedikit di atas tahun sebelumnya yang sebesar 68,15%. Di sisi lain, tren perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan KPw BI Provinsi NTT. Hasil SKDU triwulan III2014 menunjukkan indeks ketenagakerjaan1 tercatat mengalami ekspansi sebesar 2,76 setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -9,42. Sementara itu, kondisi kesejahteraan masyarakat NTT per posisi Maret 2014 menunjukkan kondisi yang positif tercermin dari penurunan persentase penduduk miskin dari 20,03% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 19,82%. Indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan serta tingkat optimisme masyarakat perkotaan juga membaik. Berdasarkan hasil Survei Konsumen bulan September 2014, terlihat adanya kenaikan tingkat optimisme, khususnya pada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas terhadap tingkat kesejahteraan saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu. Indikator kesejahteraan di daerah pedesaan 1

angka indeks dihitung dengan metode SBT (Saldo Bersih Tertimbang) yang merupakan selisih dari disesuaikan dengan bobot masing-masing sektor.

54



yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) turut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. 5. 2. P e r k e m ba nga n Ke t e naga k e r j a a n 5 . 2 . 1 K o n d i s i K e te n a g a k e r j aa n U m u m Kondisi ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2014 memperlihatkan peningkatan yang tergambar dari bertambahnya kelompok penduduk yang bekerja. Dari total angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebesar 2.174.228 jiwa, bertambah 69.721 jiwa atau 3,31% (yoy). Namun kondisi ini diiringi sedikit naiknya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,25% menjadi 3,26%. Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Usia 15+ Menurut Kegiatan

Sumber : BPS Provinsi NTT

Ditinjau dari lapangan pekerjaan utama, komposisi ketenagakerjaan menurut sektor ekonomi relatif sama dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, dengan sebagian besar penduduk (60,77%) bekerja di sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama di NTT sehingga mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian pada sektor tersebut. Jumlah pekerja di sektor pertanian tercatat meningkat dibandingkan dengan Agustus 2013 sebesar 36.683 jiwa atau naik 2,86% (yoy). Jumlah tenaga kerja di sektor industri juga mengalami peningkatan. Tenaga kerja di sektor industri tercatat naik sebesar 15.196 jiwa atau 10,06% (yoy) dibandingkan bulan Agustus 2013. Selain di sektor industri, sektor jasa-jasa juga menunjukkan peningkatan. Jumlah tenaga kerja di sektor jasa-jasa tercatat meningkat sebesar 17.820 jiwa atau 6,51% (yoy) dibandingkan dengan Agustus 2013.

55



Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Usia 15+ yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama


Dari 7 (tujuh) klasifikasi status pekerjaan yang terekam pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diidentifikasikan dua kelompok utama terkait kegiatan ekonomi yaitu formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan. Sementara kelompok kegiatan informal adalah mereka yang berstatus di luar itu. Melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, sebanyak 78,91% tenaga kerja di NTT pada bulan Agustus 2014 bekerja pada kegiatan informal. Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Usia 15+ yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama


Kondisi ini diperkuat oleh hasil SKDU, dimana daya serap tenaga kerja pada triwulan laporan tercatat meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan. Sementara, sektor pertanian yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja paling besar di Provinsi NTT tak berubah

56



dibandingkan trwulan sebelumnya. Faktor ini mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara umum pada hasil SKDU. Grafik 5.1 Indeks Ketenagakerjaan NTT

30

Indeks Ekspektasi Jumlah Kary.

Indeks Jumlah Kary.

25 20

indeks

15

10 5 0 -5

I

II

III

IV

2011

I

II

III

IV

2012

I

II

III

2013

IV

I

II

III IV*

2014

-10 -15

*Perkiraan

Sumber : SKDU Triwulan III-2014 KPw BI Provinsi NTT

5. 2. 2 Pengangguran Pengangguran merupakan salah satu indikator utama pada bidang ketenagakerjaan. Klasifikasi penduduk yang menganggur adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan ditambah penduduk yang sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), yang mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja serta yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi NTT, jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2014 sebanyak 73.210 jiwa, meningkat sebanyak 2.546 jiwa atau 3,60% dibandingkan dengan bulan Agustus 2013. Meski demikian, meningkatnya partisipasi angkatan kerja menyebabkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya naik sedikit dari 3,25% menjadi 3,26% pada Agustus 2014. 5 . 3 P e r k e m b a n g a n Ke s e jah t e r a a n 5 . 3 . 1 K o n d i s i K es e ja h t e r a a n Um u m Kondisi kesejahteraan secara umum sedikit membaik berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Pada triwulan laporan terlihat adanya kenaikan tingkat optimisme,

57



khususnya pada masyarakat perkotaan dengan penghasilan menengah ke atas terhadap tingkat kesejahteraan. Hal ini tercermin dari indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 (enam) bulan yang lalu hasil SK bulan Juli sampai dengan September 2014. Berdasarkan hasil survei, indeks SBT mengalami sedikit kenaikan pada triwulan laporan. Momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri yang jatuh pada triwulan laporan, dan umumnya diiringi pembayaran insentif tunjangan hari raya (THR), diperkirakan menjadi pendorong peningkatan optimisme responden terhadap penghasilan mereka. Namun, pengaruh kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) masih cukup berpengaruh menahan optimisme masyarakat. Tabel 5.4 Pendapat Konsumen Mengenai Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu

Pengeluaran Penghasilan Saat Ini Dibanding 6 Bulan yll per Bulan Lebih Baik Sama Lebih Buruk Jumlah 1-2 Juta 49.50% 44.55% 5.94% 100.00% 2.1-3 Juta 49.15% 45.76% 5.08% 100.00% 3.1-4 Juta 50.00% 45.00% 5.00% 100.00% 4.1-5 Juta 58.33% 33.33% 8.33% 100.00% 5Juta ke atas 75.00% 25.00% 0.00% 100.00% Jumlah 51.00% 43.50% 5.50% 100.00%

Sumber : SK Triwulan III-2014 KPw BI Provinsi NTT

Grafik 5.3 Perkembangan Indeks Penghasilan

Grafik 5.2 Perkembangan UMP NTT

180,00

1,600

Penghasilan saat ini dibandingkan 6 bln yang lalu

160,00 1,400

140,00

1,200

120,00

1,000

100,00

800

80,00 60,00

600 Rp ribu

40,00 400

20,00

200

0,00 I

-

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

274

350

403

671

735

785

880

935

932

1,16

1,36

1,49

UMP 275

350

450

550

600

650

775

800

850

925

1,01

1,15

KHL

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

II

III

2014

Sumber : Survei Konsumen KPw BI Provinsi NTT


Grafik 5.4 Perkembangan NTP NTT 116

NTP - axis kanan

Indeks yang dibayar

Indeks yang diterima

104,00

103,00

114

102,00

112

101,00 110 100,00

108 99,00 106 98,00 104

97,00

102 100

96,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

95,00

Di wilayah pedesaan, ukuran daya beli masyarakat diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Pada triwulan laporan, angka NTP pun meningkat dibandingkan

triwulan

sebelumnya.

Pada akhir triwulan laporan, dengan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun

2014

dasar menggantikan tahun dasar 2007, Sumber : BPS Provinsi NTT

58



indeks yang diterima (IT) tercatat sebesar 114,27. Sementara, indeks yang dibayar (IB) tercatat sebesar 111,26 sehingga angka NTP tercatat sebesar 102,71 atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dimana nilai NTP tercatat sebesar 99,65. Akselerasi peningkatan pendapatan petani selama triwulan laporan melebihi akselerasi peningkatan pengeluaran yang menyebabkan NTP pada triwulan laporan berada di atas 100. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani mulai membaik karena penghasilan dari penjualan produk pertanian berada di atas pengeluaran kebutuhan harian mereka, baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan produksi seperti pupuk/pangan maupun bibit. 5 . 3 . 2 T i n g k a t K e m is k i n a n Jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2014 tercatat sebesar 994,67 ribu jiwa atau 19,82% dari jumlah penduduk NTT. Angka tersebut meningkat sebesar 1,11 ribu jiwa atau 0,11% dibandingkan dengan bulan Maret 2013 (yoy), yang tercatat sebesar 993,56 ribu jiwa atau 20,03% dari total penduduk NTT. Namun angka tersebut menurun sebesar 14,48 ribu jiwa atau -1,43% dibandingkan bulan September 2013.

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Maret 2012 Sept 2012 Maret 2013 Sept 2013 Maret 2014

Tabel 5.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di NTT tahun 2005 s.d. Maret 2014 Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin

Kota 133.50 148.00 124.90 119.30 109.40 107.40 117.04 115.50 117.40 113.57 98.05 100.34

Desa 1,037.70 1,125.90 1,038.70 979.10 903.70 906.70 895.87 897.10 882.90 879.99 911.10 894.33

Kota+Desa 1,171.20 1,273.90 1,163.60 1,098.40 1,013.10 1,014.10 1,012.91 1,012.60 1,000.30 993.56 1,009.15 994.67

Kota 17.85 18.77 16.41 15.50 14.01 13.57 12.50 12.22 12.21 11.54 10.10 10.23

Desa 30.46 31.68 29.95 27.88 25.35 25.10 23.36 22.98 22.41 22.13 22.69 22.15

Kota+Desa 28.19 29.34 27.51 25.65 23.31 23.03 21.23 20.88 20.41 20.03 20.24 19.82


Garis kemiskinan juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu satu tahun terakhir sebesar 12,79% dari Rp235.805,00 per kapita/bulan menjadi Rp265.955,00 per kapita/bulan. Berdasarkan pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam setahun terakhir tercatat mengalami peningkatan sebesar 9,51% dari Rp308.060,00 per

59



kapita/bulan menjadi Rp337.367,00 per kapita/bulan. Sementara garis kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan sebesar 14,08% dari Rp217.918,00 per kapita/bulan menjadi Rp248.607,00 per kapita/bulan. Tabel 5.6 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah tahun 2012 s.d. Maret 2014 Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bln) Jumlah Persentase Daerah/ Tahun Bukan Penduduk Penduduk Makanan Total Makanan Miskin (ribu) Miskin Perkotaan Maret 2012 201,314 80,968 282,282 115.50 12.22 Sept 2012 209,582 84,325 293,907 117.40 12.21 Maret 2013 218,807 89,253 308,060 113.57 11.54 Sept 2013 226,641 94,522 321,163 98.05 10.10 Maret 2014 240,824 96,543 337,367 100.34 10.23 Perdesaan Maret 2012 159,990 34,732 194,722 897.10 22.98 Sept 2012 167,986 37,097 205,083 882.90 22.41 Maret 2013 177,215 40,703 217,918 879.99 22.13 Sept 2013 192,038 42,104 234,142 911.10 22.69 Maret 2014 203,864 44,743 248,607 894.33 22.15

Kota + Desa Maret 2012 168,044 Sept 2012 176,145 Maret 2013 185,468 Sept 2013 198,773 Maret 2014 211,088 Sumber : BPS Provinsi NTT

43,743 46,361 50,337 52,307 54,867

211,787 222,506 235,805 251,080 265,955

1,012.60 1,000.30 993.56 1,009.15 994.67

20.88 20.41 20.03 20.24 19.82

Secara besaran, peranan komoditas makanan meningkat sebesar 13,81% dari Rp185.468,00 per kapita/bulan menjadi Rp211.088,00 per kapita/bulan. Kondisi ini dipertegas dengan peranan komoditas makanan pada garis kemiskinan berdasarkan komponen yang mengalami kenaikan dari 78,65% pada Maret 2013 menjadi 79,37% pada Maret 2014. Sementara itu, pada komponen bukan makanan peningkatan tercatat hanya sebesar 9,00% dari Rp50.337,00 per kapita/bulan menjadi Rp54.867,00 per kapita/bulan. Peranannya pun menurun sedikit dari 21,35% pada Maret 2013 menjadi 20,63% pada Maret 2014. Persoalan kemiskinan tidak hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, terutama dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dimensi tersebut adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Badan Pusat Statistik mengukur dua hal tersebut menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap 60



garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan Indeks Keparahan

Kemiskinan

(P2)

memberikan

gambaran

mengenai

penyebaran

pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Tabel 5.7 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan

Tahun

Kota

Desa

Kota+Desa

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2012 Maret 2013 September 2013 Maret 2014

2.588 1.411 1.908 1.820

3.680 3.884 3.308 3.707

3.466 3.393 3.035 3.338

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2012 Maret 2013 September 2013 Maret 2014

0.809 0.453 0.500 0.555

0.933 0.980 0.734 0.892

0.908 0.875 0.689 0.826


Berdasarkan tabel 5.7, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di NTT pada Maret 2014 menurun dibandingkan Maret 2013. Hal ini mengindikasikan

bahwa

rata-rata

pengeluaran

penduduk

miskin

semakin

mendekati garis kemiskinan, dengan kesenjangan pengeluaran yang juga tidak selebar sebelumnya. 5. 3. 3 I nde k s Pe m ba nguna n M a nus i a Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia, dalam hal ini penduduk, mampu memiliki lebih banyak pilihan khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak, dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh angka melek huruf dan

rata-rata

lama

sekolah,

sementara

dimensi

kehidupan

yang

layak

direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 5.8 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT

Keterangan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

63.60

64.83

65.36

66.15

66.60

67.26

67.75

68.28

- Angka harapan hidup (tahun)

64.90

66.50

66.70

67.00

67.25

67.50

67.76

61 68.04

- Angka melek huruf (persen)

85.60

86.50

87.25

87.66

87.96

88.59

88.74

89.23

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)



IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengacu pada rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, angka IPM Provinsi NTT hanya sebesar 63,60 dengan angka harapan hidup selama 64,90 tahun, angka melek huruf sebanyak 85,60% dari total penduduk, rata-rata lama sekolah 6,30 tahun serta pengeluaran riil per kapita sebesar Rp598,80 ribu. Menurut data terakhir tahun 2012, angka IPM Provinsi NTT telah mencapai 68,28 dengan angka harapan hidup selama 68,04 tahun, angka melek huruf sebanyak 89,23% dari total penduduk, rata-rata lama sekolah 7,09 tahun serta pengeluaran riil per kapita sebesar Rp610,29 ribu. Meskipun masih menempati peringkat 31 dari 33 provinsi yang ada (data tahun 2012), namun Provinsi NTT merupakan provinsi dengan perkembangan IPM terbaik ketiga di Indonesia dengan kenaikan IPM sebesar 4,68 poin.

62



Tabel 5.9 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2012 No.

Provinsi

IPM

Harapan Hidup

2012 Melek Huruf

Lama Sekolah

Pengeluaran

1

DKI JAKARTA

78.33

73.49

99.21

10.98

635.29

2

SULAWESI UTARA

76.95

72.44

99.53

9.00

643.20

3

RIAU

76.90

71.69

98.45

8.64

654.48

4

D I YOGYAKARTA

76.75

73.33

92.02

9.21

653.78

5

KALIMANTAN TIMUR

76.71

71.58

97.55

9.22

649.85

6

KEPULAUAN RIAU

76.20

69.91

97.80

9.81

648.92

7

KALIMANTAN TENGAH

75.46

71.41

97.88

8.15

644.21

8

SUMATERA UTARA

75.13

69.81

97.51

9.07

643.63

9

SUMATERA BARAT

74.70

70.02

97.23

8.60

641.85

10

SUMATERA SELATAN

73.99

70.05

97.50

7.99

637.47

11

BENGKULU

73.93

70.39

95.69

8.48

634.74

12

JAMBI

73.78

69.44

96.20

8.20

640.82

12

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

73.78

69.21

95.88

7.68

648.49

14

BALI

73.49

70.84

90.17

8.57

640.86

15

JAWA TENGAH

73.36

71.71

90.45

7.39

643.53

16

JAWA BARAT

73.11

68.60

96.39

8.08

638.90

17

JAWA TIMUR

72.83

70.09

89.28

7.45

651.04

18

SULAWESI SELATAN

72.70

70.45

88.73

7.95

643.59

19

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

72.51

68.94

96.99

8.93

618.79

20

LAMPUNG

72.45

70.05

95.13

7.87

625.52

21

MALUKU

72.42

67.84

98.17

9.15

620.08

22

SULAWESI TENGAH

72.14

67.11

96.16

8.13

637.34

23

BANTEN

71.49

65.23

96.51

8.61

636.73

24

GORONTALO

71.31

67.47

96.16

7.49

630.01

25

KALIMANTAN SELATAN

71.08

64.52

96.43

7.89

643.66

26

SULAWESI TENGGARA

71.05

68.21

92.04

8.25

625.81

27

SULAWESI BARAT

70.73

68.27

88.79

7.32

639.56

28

KALIMANTAN BARAT

70.31

66.92

91.13

7.14

638.82

29

PAPUA BARAT

70.22

69.14

93.74

8.45

601.56

30

MALUKU UTARA

69.98

66.65

96.43

8.71

606.22

31

NUSA TENGGARA TIMUR

68.28

68.04

89.23

7.09

610.29

32

NUSA TENGGARA BARAT

66.89

62.73

83.68

7.19

645.72

33

PAPUA

65.86

69.12

75.83

6.87

611.99

INDONESIA

73.29

69.87

93.25

8.08

641.04

63



O OU UTTLLO OO OK KP PE ER RTTU UM MB BU UH HA AN NE EK KO ON NO OM MII D DA AN N IIN NFFLLA AS SII D DII D DA AE ER RA AH H Peningkatan kinerja konsumsi dan sektor PHR menjelang akhir tahun menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi NTT.  Laju perekonomian NTT pada triwulan IV-2014 diperkirakan mengalami perlambatan seiring melambatnya kinerja sektor Pertanian dan sektor Jasa-jasa.  Tekanan Inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan meningkat menjelang momen akhir tahun dan kekeringan sebagai dampak dari ElNino. 6. 1. Pertumbuhan E konomi Pada triwulan IV-2014, pertumbuhan ekonomi NTT diperkirakan tumbuh positif

sedikit lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai indikator ekonomi terakhir serta hasil survei maupun liaison mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT triwulan IV2014 diperkirakan akan berada pada rentang 4,85% - 5,25% (yoy). Grafik 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur 7.00%

PDRB PHR

6.00%

10.00%

Pertanian Jasa-Jasa

9.00% 8.00%

5.00%

7.00%

4.00%

6.00% 5.00%

3.00%

4.00%

2.00%

3.00% 2.00%

1.00%

1.00%

0.00%

0.00% I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV*

2014

Sumber : BPS dan Bank Indonesia diolah

Dari sisi sektoral, kinerja sektor Pertanian dan Jasa-jasa diperkirakan mengalami perlambatan sementara sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (PHR) diperkiran meningkat. Pada sektor pertanian, kekeringan yang melanda NTT akibat adanya El-Nino berdampak terhadap mundurnya musim tanam 2014/2015. Selanjutnya, realisasi APBD yang tidak setinggi pada triwulan III diperkirakan

menjadi penyebab utama perlambatan pada sektor Jasa-jasa.

64

|



Sementara

sektor

PHR

(terutama

subsektor

perdagangan)

diperkirakan

meningkat seiring momen Natal & Tahun Baru. Dari sisi penggunaan, konsumen masih cukup optimis atas kondisi ekonomi kedepan dan diikuti membaiknya ekspektasi pelaku usaha menjelang akhir tahun. Sementara kinerja investasi diperkirakan melambat seiring realisasi investasi pemerintah yang telah terealisasi pada triwulan sebelumnya. Begitu pula kinerja net ekspor yang diperkirakan masih dalam trend perlambatan seiring pelemahan nilai tukar. 6. 1. 1 Sisi Sektoral Musim kering sebagai dampak El-Nino merupakan salah satu penyebab melambatnya kinerja sektor pertanian. Musim kering yang lebih buruk dibandingkan tahun lalu menyebabkan kegagalan panen di beberapa sentra produksi terutama subsektor tabama dan perkebunan. Berdasarkan informasi dari BMKG Kota Kupang, musim kering sebagai dampak El-Nino diperkirakan berlangsung sampai akhir November 2014. Hal ini menyebabkan mundurnya musim tanam 2014/2015 yang semula diperkirakan pada minggu I-II November 2014. Sementara itu, dalam rangka mengdongkrak hasil produksi pertanian pada musim tanam 2014-2015, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mengucurkan dana Rp1,7 miliar untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) bagi para petani di wilayah NTT. Saat ini Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian sedang melakukan penangkaran benih untuk memenuhi kebutuhan pada saat musim tanam. Tabel 6.1 Ekspektasi Kondisi Usaha Provinsi NTT Triwulan IV-2014 (Indeks) No

Kegiatan Usaha

Sektor Realisasi Tw III-14

1

Pertanian

2

Pertambangan

3

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Keuangan Jasa-jasa

4 5 6 7 8 9

TOTAL

Harga Jual

Ekspektasi Tw IV-14

Fluktuasi

Realisasi Tw III-14

Ekspektasi Tw IV-14

10.64

23.53

121.17%

16.72

16.66

-0.34%

0.24

0.47

97.92%

0.72

0.96

32.98%

0.53

0.53

0.00%

0.53

0.53

0.00%

1.35

1.35

0.00%

0.00

0.00

0.00%

5.67

6.39

12.71%

3.88

6.19

59.28%

3.01

3.01

0.00%

3.01

2.42

-19.69%

0.55

1.09

100.00%

2.25

0.00

-100.00%

18.76

19.26

2.64%

0.00

0.00

-100.00%

40.75

10.64

36.53%

27.12

26.76

-1.32%

Fluktuasi

Sumber: Survey Kegiatan Dunia Usaha diolah

65

|



Untuk

subsektor

perternakan

diperkirakan

turut

mengalami

perlambatan. Meskipun informasi yang didapat dari peternak di Kabupaten Malaka dan Kota Kupang bahwa produksi sapi tahun ini mengalami peningkatan, namun terkendala dengan pembatasan penjualan sapi antar pulau yang hampir memenuhi kuota tahun ini sebanyak 60 ribu ekor per tahun. Sementara kinerja subsektor perikanan diperkirakan mengalami peningkatan dengan adanya El-Nino menyebabkan kondisi perairan cenderung kondusif dan ikan yang melimpah. Namun demikian, musim hujan yang diperkirakan muncul pada bulan Desember 2014 yang biasanya diiringi dengan gelombang tinggi dan angin kencang perlu diwaspadai. Hasil Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian pada triwulan IV diperkirakan meningkat cukup signifikan (tabel 6.1). Menjelang Hari Raya Natal & Tahun Baru menjadi stimulus bagi peningkatan sektor PHR. Momen Natal & Tahun Baru diperkirakan cukup signifikan dampaknya terhadap peningkatan kinerja subsektor perdagangan. Dimana pada perayaan tersebut biasanya tingkat konsumsi masyarakat NTT meningkat. Hasil SKDU pun menunjukkan bahwa subsektor perdagangan mengalami peningkatan. Sementara itu, subsektor Hotel & Restoran diperkirakan stabil. Musim liburan yang cukup panjang pada akhir tahun dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat NTT untuk berkunjung ke rumah kerabat atau pun ke luar NTT. Namun demikian, hal tersebut masih terkompensasi oleh kedatangan wisatawan. Realisasi

APBD

yang

tidak

setinggi

triwulan

sebelumnya

menyebabkan kinerja sektor Jasa-jasa mengalami perlambatan. Berdasarkan pola historis dan komposisi pembentuk sektor Jasa-jasa yang mayoritas berasal dari subsektor jasa pemerintahan, pada triwulan IV biasanya realisasi anggaran APBD tidak terlalu tinggi karena realisasi tersebut telah dimaksimalkan pada triwulan sebelumnya. 6. 1. 2 Sisi Penggunaan Dari sisi penggunaan, kinerja konsumsi rumah tangga tercermin dari hasil Survey Konsumen (SK) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Peningkatan kinerja tingkat konsumsi triwulan IV distimulasi oleh momen akhir tahun seperti perayaan Natal & Tahun Baru. Hasil SK pun menunjukkan

66

|



peningkatan indeks pembelian barang tahan lama dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan mengalami

kinerja

perlambatan.

komponen

Berdasarkan

investasi

SKDU,

diperkirakan

perkiraan

akan

perkembangan

kegiatan usaha mengalami perlambatan pada Triwulan IV. Hal ini dikarenakan adanya dampak kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) tahap IV pada bulan November yang merupakan salah satu komponen biaya utama dalam dunia usaha. Begitu pula investasi subsektor pemerintahan diperkirakan turut melambat. Mayoritas investasi yang terealisasi pada triwulan III menjadi faktor utama perlambatan tersebut. Grafik 6.2 Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen 115

Indeks

Grafik 6.3 Perkembangan Ekspektasi Konsumen 160.00

ITK

Pendapatan RT

Rencana Pembelian Barang Tahan Lama

110

140.00 120.00 100.00

105

80.00

100

60.00 40.00

95

20.00 0.00

90

I

85

II

III

IV

I

2012

I

II

III

IV

2012

I

II

III

IV

I

II

2013

III

IV*

II

III

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

2014

IV

2013

I

II

III

IV*

2014

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber: SK diolah Grafik 6.4 Ekspektasi Kondisi Usaha Provinsi NTT Triwulan IV-2014

Indeks

6.00%

60.00

50.00

4.00%

40.00 2.00% 30.00 0.00% -2.00%

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV*

2012

2013

2014

20.00 10.00 0.00

-4.00% -10.00

-6.00% -8.00%

PDRB (qtq) SKDU - Harga Jual

SKDU - Kegiatan Usaha

-20.00 -30.00

Sumber : SKDU diolah

67

|



Berdasarkan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global, perkembangan kinerja ekspor-impor pada triwulan IV-2014 diperkirakan masih mengalami perlambatan.

Meskipun saat ini perkembangan ekonomi global mulai

menunjukkan hal positif, namun perlambatan perkembangan ekonomi negaranegara tujuan ekspor terutama negara Tiongkok masih terus berlanjut. Berdasarkan consensus forecast, Negara Tiongkok diproyeksikan masih dalam

trend perlambatan. Selain itu, kondisi nilai tukar rupiah yang masih berada di level Rp 12.000,00 atau trend peningkatan. Tabel 6.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Global

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global 2013 PDB Dunia Negara Maju Amerika Serikat Kawasan Eropa Jepang Negara Emerging Market dan berkembang Tiongkok India Negara Emerging Market Lainnya

3.1 1.4 2.2 -0.4 1.5 4.7 7.7 4.6 3.1

Proyeksi 2014 2015 3.4 3.8 2.0 2.4 2.1 3.0 1.1 1.5 1.6 1.1 4.6 5.0 7.4 7.1 5.4 6.4 3.1 3.6

Sumber: Recent Economic Development Indonesia, Edisi Oktober 2014

6. 2. Inflas i Pada triwulan IV atau akhir tahun 2014, inflasi diperkirakan meningkat. Berdasarkan perkembangan harga terkini, inflasi NTT di akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran sebesar 4,23% - 4,63% (yoy). Adapun tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan pada perayaan Natal & Tahun Baru. Sementara itu, inflasi pada kelompok pangan berpotensi meningkat sebagai dampak dari penurunan produksi sektor pertanian akibat kekeringan. Inflasi Administered Prices (AP) diperkirakan meningkat sejalan dengan diberlakukannya kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) tahap akhir untuk beberapa kelompok termasuk kelompok rumah tangga serta peningkatan tarif batas atas angkutan udara sebesar 20%. Terkait wacana kenaikan harga Bahan Bakan Minyak (BBM) bersubsidi, setiap kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000,00/liter berpotensi untuk menambah angka inflasi sebesar 1% dari kondisi normal dan begitu pula kelipatannya. 68

|



Komoditas bahan makanan diperkirakan masih mendominasi andil tertinggi terhadap laju inflasi NTT. Secara spasial, berdasarkan data historis selama 3 tahun terakhir (2011-2013), tingginya inflasi Kota Kupang terutama berasal dari komoditas beras, bawang merah dan tomat sayur. Sementara Kota Maumere, andil terbesar sebagian besar berasal dari kelompok ikan segar. Kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak dari El-Nino memberikan tekanan terhadap laju inflasi Volatile Foods. Beberapa daerah sentra produksi pangan terutama padi terancam gagal panen sebagai dampak kekeringan yang terjadi. Apabila hal ini terus berlanjut, tekanan harga terutama komoditas beras dengan andil cukup tinggi sebesar 6,54% dapat memicu peningkatan inflasi NTT secara umum. Begitu pula risiko eksternal diperkirakan turut menekan inflasi NTT seiring gagal panen di sentra produksi di Indonesia. Meskipun base effect kenaikan BBM telah hilang, namun adanya kenaikan TTL dan peningkatan tarif batas atas angkutan udara diperkirakan mampu menekan inflasi administered prices ke level lebih tinggi. Selain itu, faktor musiman menjelang akhir tahun akan mendorong peningkatan harga transportasi terutama transportasi udara. Sama seperti komoditas beras, shock dari transportasi udara dampaknya sangat signifikan terhadap perkembangan inflasi administered prices. Selain itu, rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM turut memperburuk shock inflasi administered prices. Inflasi inti ( core ) cenderung meningkat. Menjelang akhir tahun, diperkirakan permintaan terhadap subkelompok sandang, rekreasi, dan makanan jadi meningkat seiring perayaan Natal & Tahun Baru. Selain itu, tekanan cost push inflation sebagai dampak peningkatan TTL meningkatkan risiko inflasi inti terutama subkelompok biaya tempat tinggal dan makanan jadi.

69

|


Grafik 6.5 Proyeksi Inflasi Tahunan NTT 10.00%


Grafik 6.6 Ekspektasi Harga Konsumen 200

9.00%

190

8.00% 7.00%

180

6.00%

170

5.00% 4.00%

160

3.00% 2.00%

150

year on year NTT

1.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013

0.00% I

II

III

IV

2013

I

II

III

IV*

2014

Sumber: BPS dan Proyeksi BI

2014

Ekspektasi konsumen terhadap harga 3 bulan yang akan datang Ekspektasi konsumen terhadap harga 6 bulan yang akan datang

Sumber: SK diolah

Dari sisi konsumen, ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat. Hasil Survei Konsumen terhadap perkembangan Harga 3 Bulan yang Akan datang menunjukkan peningkatan indeks yakni dari 182 menjadi 185. Peningkatan ekspektasi konsumen didorong oleh momen akhir tahun seperti Natal & Tahun Baru. Beberapa program TPID di NTT diperkirakan mampu meredam inflasi menjelang

akhir

tahun.

P

keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik, yang diperkirakan mampu menjaga stabilitas harga antara lain: a. Melaksanakan operasi pasar. b. Tinjauan langsung ke gudang-gudang sembako dalam rangka mengantisipasi kelangkaan persediaan. c. Pengendalian ekspektasi masyarakat melalui media informasi.

70

|



BOKS 3 RENCANA KENAIKAN BBM, AKANKAH SETINGGI TAHUN LALU?

Secara umum, terjadinya peningkatan peningkatan kebutuhan energi mempunyai keterkaitan erat dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan serta tingginya dinamika aktivitas ekonomi, maka peningkatan kebutuhan energi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Untuk saat ini, jenis energi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyakarat Indonesia yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM merupakan unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang & jasa. Pemerintah baru di era Presiden Joko Widodo berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Langkah yang diambil pemerintah bukan berarti tanpa perhitungan. Subsidi BBM yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tentunya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2014 saja, subsidi BBM yang dipikul oleh negara mencapai Rp246 triliun dengan kuota BBM 46 juta Kilo liter atau lebih besar dibandingkan tahun 2013 yang hanya Rp199 triliun. Menilik hal tersebut, bagaimanakah dampak rencana kenaikan harga BBM di Provinsi NTT? Berdasaran karakteristiknya, inflasi NTT salah satunya amat dipengaruhi faktor eksternal. Pemenuhan permintaan akan barang yang masih mengandalkan daerah lain, menyebabkan inflasi NTT rentan terhadap tekanan dari luar (imported

inflation). Selain faktor eksternal, kondisi geografis di NTT yang merupakan kepulauan dan kondisi iklim yang bersifat kering turut mempengaruhi pergerakan inflasi. Rencana pemerintah meningkatkan harga BBM tentu akan berdampak terhadap naiknya inflasi NTT secara signifikan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2013 menyebabkan inflasi tahunan NTT naik cukup tinggi sebesar 2,74%(yoy). Laju inflasi yang tinggi terutama dipengaruhi oleh kelompok transportasi dimana kelompok tersebut terkena dampak langsung dari kenaikan BBM. Tidak hanya disitu saja, dampak lanjutan dari kenaikan BBM adalah peningkatan harga bahan makanan dan harga barang jadi (cost push). 71

|



Gambar Event Analysis Inflasi NTT

Skema rencana kenaikan BBM tahun 2014 memiliki berbagai opsi antara lain kenaikan sebesar Rp1.000/L, kenaikan Rp2.000/L, dan yang tertinggi sebesar Rp3000,-/L. Berikut analisa terkait kenaikan BBM bersubsidi masing-masing skema: Tabel Simulasi kenaikan BBM Kenaikan Harga BBM Item Rp 3000 Rp 2000 Rp 1000 Dampak Langsung 1.24% 0.83% 0.41% Bensin 1.14% 0.76% 0.38% Solar 0.10% 0.07% 0.03% Tak Langsung 1.77% 1.18% 0.59% Angkutan dalam kota 1.68% 1.12% 0.56% Angkutan luar kota 0.08% 0.05% 0.03% Angkutan laut 0.00% 0.00% 0.00% Angkutan SDP 0.00% 0.00% 0.00% Tarif Taksi 0.00% 0.00% 0.00% Total Dampak 3.01% 2.01% 1.00%

Berdasarkan skema di atas, kenaikan tertinggi memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 3,01%(yoy). Andil tersebut apabila dibandingkan dengan kenaikan tahun lalu tidak terlalu tinggi. Namun demikian, apabila kenaikan BBM terjadi pada awal bulan Desember yang bertepatan dengan momen akhir tahun (Natal & tahun Baru), diperkirakan inflasi NTT tahun 2014 mencapai 7,44%.

72

|

No Lokasi Jenis Sapi Jumlah. 1 Pulau Timor Sapi Bali Pulau Flores Sapi Bali Pulau Sumba Sapi Onggol

Recommend Documents