NILAI-NILAI PANCASILA DAN APAKAH PANCASILA DI INDONESIA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Oleh: Nama
: Andriyansah
NIM
: 11.11.4725
Kelompok
:C
Dosen
: Tahajudin Sudibyo
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
NILAI-NILAI PANCASILA DAN APAKAH PANCASILA DI INDONESIA
ABSTRAK Pancasila sudah ada sejak lama dalam kehidupan masa lampau bangsa Indonesia. Proses lahirnya Pancasila berlangsung melalui dialog, perdebatan, dan kompromi yang melibatkan berbagai bangsa,tentunya bangsa-bangsa indonesia. Ada dua kedudukan penting Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila mengandung nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut hakikatnya merupakan kebudayaan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, terutama terkait dengan soal hubungan antar negara dengan agama serta hubungan antarumat beragama. Nilai- nilai yang terkandung dalam sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, terutama terkait dengan soal hubungan antara negara dengan warga negara serta hubungan antara negara dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Persatuan Indonesia”, terutama terkait dengan soal keberlangsungan tanah air dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, terutama terkait dengan soal pengelolaan pemerintahan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia”, terutama terkait dengan soal upaya mewujukan tujuan bersama hidup bernegara. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai paradigma pembangunan, yaitu sebagai acuan, kiblat dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasilhasil pembangunan. Kehidupan berbangsa pada dasarnya adalah cara hidup berbangsa. Dalam hal ini, merujuk pada cara hidup yang menampilkan perilaku membina, memperbaiki, dan membangun bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan bernegara pada dasarnya adalah cara hidup bernegara. Dalam hal ini, merujuk pada cara hidup yang menampilkan perilaku membina, memperbaiki, dan membangun negara, berdasarkan nilainilai
Pancasila.
Masyarakat
Indonesia
ditandai
oleh
keanekaragaman,
baik
itu
keanekaragaman dalam dimensi vertikal maupun horizontal.
LATAR BELAKANG Kesetiaaan , nasionalisme, dan patriotisme warga Negara kepada bangsa dan negaranya dapat diukur dalam bentuk kesetiaan mereka terhadap filsafat negaranya dari dahulu sampai sekarang. Kesetiaan warga Negara tersebut tampak dalam sikap dan tindakan, menghayati, dan mengamalkannya. Pancasila adalah sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara singkat dapat diuraikan bahwa kedudukan pancasila 1
adalah sebagai dasar Negara RI. Untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan Negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai ligature bangsa Indonesia. Kesetiaan ini akan semakin kokoh apabila mengakui dan menyakini kebenaran, kebaikan dan keunggulan pancasila sepanjang masa. Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideology Negara, di harapkan mampu filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini.
RUMUSAN MASALAH Adapun yang dibahas dalam masalah ini: 1. Pengertian Pancasila? 2. Apa saja kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? 3. Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara ? Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila memiliki arti lima asas dasar digunakan oleh presiden Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar Negara Indonesia yang di usulkannya. Pada tanggal 17 agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan keesokan harinya (18 agustus 1945) mengesahkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya memuat isi rumusan lima prinsip dasar Negara yang diberi nama pancasila. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Secara ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut : A. Budianto, 2006, “Pendidikan Kewarganegaraan”, Erlangga, Jakarta. Mr. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumusan asas dasar Negara sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Setelah menyampaikan pidatonya, Mr Muhammad Yamin Menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-undang Dasar. Di dalam pembukaan Rancangan UUD itu tercantum lima asas dasar Negara yang berbunyai sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 2
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah dan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan B. Budianto, 2006, “Pendidikan Kewarganegaraan”, Erlangga, Jakarta. Mr Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain pidatonya menyampaikan usulan lima dasar Negara, yaitu sebagai berikut : 1. Paham Negara Kesatuan 2. Perhubungan Negara dengan Agama 3. Sistem Badan Permusyawaratan 4. Sosialisasi Negara 5. Hubungan antar bangsa C. Ir. Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945 mengusulkan rumusan dasar Negara adalah sebagai berikut: 1. Kebangsaan atau Perikemanusiaan 2. Internasional atau Perikemanusiaan 3. Mufakat dan Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang berkebudayaan
PENDEKATAN A. Segi Historis Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni: 1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); 2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan
3
pengamalan Pancasila secara lebih „alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel. Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan silasilanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh. Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …” (Anjar Any, 1982:26). Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus 4
disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950) Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara „lebih singkat‟ menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial. Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. B. segi yuridis Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila. Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus 5
tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.” Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia „tunduk‟ kepada Pancasila sebagai „kekuasaan‟ tertinggi. Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturanperaturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): “… tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila. Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapt dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila. Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilainilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemkian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.
6
PEMBAHASAN A. Pengertian Setiap Sila yang Kita Ketahui 1. Ketuhanan Yang Maha Esa a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. b. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. h. Berani membela kebenaran dan keadilan. i.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
j.
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 7
3. Persatuan Indonesia a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan
yang
Dipimpin
oleh
Hikmah
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. f. Dengan i‟tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. i.
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
j.
Memberikan
kepercayaan
kepada
wakil-wakil
yang
dipercayai
untuk
melaksanakan pemusyawaratan. 8
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. d. Menghormati hak orang lain. e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. i.
Suka bekerja keras.
j.
Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Bagaimana membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian kehidupan kita? Saya rasa perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu dokrin nilai - nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata - nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain. Semoga saja bangsa Indonesia tidak separah itu. B. Landasan Pendidikan Pancasila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pambukaan UUD 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasisesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagaialat untuk memaksa rakyat setia kepada peremintah yang berkuasa denganmenempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakatberbangsa dan bernegara.
Masyarakat
tidak
diperbolehkan
menggunakan
asas
lainsekalipun tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagaimana dimaksuddala 9
m pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 1. Landasan Historis Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang diambildari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digalidari bangsa Indonesia sendiri yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnyabangsa Indonesia. Yang dapat dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia yangmemiliki wilayah seperti Indonesia.merdeka saat ini adalah masa kerajaan Sriwijayadan Majaphit. Pada masa itu, nilai-nilai ketuhanan, seperti kepercayaan kepada Tuhantelah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir, begitu pula nilai kemanusiaanyang adil dan beradab dan sila-sila lainnya.Setelah mealalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telahmelalui pematangan sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikanRepublik Indonesia
menjadikan
Pancasila
sebagai
dasar
negara.
Dalam
perjalananketatanegaraan Indonesia telah terjadi perubahan dan pergantian UndangundangDasar, seperti UUD 1945 digantikan kedudukannya oleh konstitusi RIS, kemudianberubah menjadi UUD
Sementara
dan kembalim
lagi UUD
1945.
dalam pembukaanUUD tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasi ltelah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi kebenarannya. Oleh sebabitu, secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai pancasila.Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu
tinggi
terhadap
kebenaran
nilai-
nilaiPancasila dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda
dalam
pandangan
rezim
pemerintahan
yang
berkuasa.
PenfsiranPancasila didominasi oleh pemikiranpemikiran dari rezim untuk melangge ngkankekuasaannya. Pada masa orde lama Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama,dan komunis (NASAKOM) yang disebut dengan Tri Sila, kemudian diperas l agimenjadi Eka Sila (gotong royong). Pada masa orde baru, pancasila harus dihayati dandiamalkan dengan berpedoman
pkepada
butir-butir yang
telah ditetapkan
oleh MPR melalui TAP. MPR No. II/MPR/1978 tentang P4. namun penafsiran rezim itumembuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilainilaiPancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbullah tuntutan Reformasi dalamsegala
bidang.
Dalam
kenyataan
ini, MPR
melalui TAP.
MPR No.
10
XVII/MPR/1998tentang
penegasan
Pancasila
sebagai
Dasar
Negara
yang
mengandung makna ideologinasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. 2. Landasan Kultural Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah sesuatu hal yang tidak dapatdipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak memilikipandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati di risehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pengaruh yang berkembang dariluar negerinya. Kepribadian yang lahir dari dalam dirinya sendiri akan lebih mudahmenyaring
masuknya
nilai-nilai
yang datang
dari luar
sehingga
dapat memperkukuhnilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri bangsa itu sendiri. Sebaliknya, apabilabangsa itu menerima kepribadian dari bangsa luar, tentu akan mudah terpengaruh darinilai-nilai yang belum teruji kebenarannya, sehingga dapat menghilangkan dari jatidiri bangsa itu sendiri.Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakanpencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia.Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila
bukanlah
pemikiran
Karl
Marx,melainkan pemikiran konseptual
dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr Muhammad
Yamin,
Prof
.Mr
.Dr.
Supomo
,dan
tokoh-tokoh
lainnya.Sebagai hasil pemikiran dari tokohtokoh bangsa indonesia yang digali daribu daya bangsa sendiri, Pancasila Pancasila
mengandung
tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dantertutup.
nilai
nilai
yang
terbuka
masuknya
nilai-nilai
baruyang positif ,baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.Dengandem ikian ,generasi penerus bangsa dapatmemperkaya nilainilai pancasila sesuaiperkemba ngan zaman. 3. Landasan Yuridis Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi ,Pasal 39 ayat 2menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis ,jalur ,dan jenjang pendidikan wajibmemuat :a) Pendidikan Pancasilab) Pendidikan Agamac) Pendidikan KewarganegaraanDi dal am operasionalnya ,ketiga mata kuliah wajib dari kurikulum tersebutdijadikan bagian dari
kurikulum
yang
berlaku
secara
nasional
.Sebelum dikeluarkan PP No.Tahun 1999, keputusan Menteri Pendidikan danKebuda yaan No. 30 Tahun 1990 menetapkan status Pendidikan Pancasila dalamkurikulum sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional.Silabus 11
pendidikan
pancasila
semenjak
tahun
1983
sampai
tahun
1999
telah
banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dimasyarakat ,bangsa, dan negara. Perubahan dari silabus pendidikan pancasila adalahdengan
keluarnya
keputusan
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Tinggi ,Nomor:265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan kurikulum inti mata kuliahpengembangan kepribadian pendidikan pancasila pada perguruan tinggi diindonesia .dalam keputusan ini jelas dinyatakan mata kuliah Pendidikan Pancasilaadalah salah satu komponen dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian(MKPK) jadi mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil
setiap
Mahasiswa
perguruan
tinggi
untuk
Program
Diploma/Politeknik danprogram sarjana .Selanjutnya ,berdasarkan keputusan Mendiknas No. 232 /U/2000tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ,dan penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pancasila danKewarganegaraan merupakan kelompok pengembangan kepribadian wajib diberikandalam kurikulum setiap program studi /kelompok program studi .Oleh sebab itu untuk melaksanakan ketentuan diatas ,maka Dirjen Pendidikan
Tinggi
38/Dikti/Kep/2002
Depdiknasmengeluarkan
tentang
surat
keputusan
No.
rambu-rambupelaksanaan kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi.Jadi pendidikan pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertianpada mahasiswa tentang pancsila sebagai filsafat /tata nilai bangsa ,dasar negara ,danideologi nasional dengan segala implikasinya. 4. Landasan Filosofis Secara filosofis dan obyektif ,nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasilamerupakan
filosofi
bangsa
indonesia
sebelum
mendirikan
negara
Republik Indonesia .Sebelum berdirinya negara indonesia ,bangsa indonesia adalah bangsayang berketuhanan ,yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab ,dan selal uberusaha
mempertahankan
persatuan
bagi
seluruh
rakyat
untuk
mewujudkankeadilan .Oleh karena itu ,sudah merupakan kebijakan moral untuk merealisasikannilai-nilai tersebut dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakanpara penyelenggara negara ,menjadi jiwa yang berlakudalam
kehidupan
dari perundang-undangan
bernegara. Oleh
karena itu ,dalam
menghadapi globalisasi ,bangsaindonesia harus tetap memiliki nilai-nilai ,yaitu 12
Pancasila sebagai sumber nilai dalampelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan
nasional
dalam
bidangpolitik ,ekonomi ,sosial-budaya ,dan
pertahanan-keamanan . C. Tujuan Pendidikan Pancasila Rakyat
Indonesia
Pendidikannasional
melalui
yang
majelis
berakar
perwakilannya
pada kebudayaan
,menyatakan
bangsa
bahwa
indonesia
dan
berdasarkankebudayaanbangsa indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta
harkat dan
martabatbangsa ,sehingga
mampu membangun
dirinya dan masyarakat sekelilingnya sertadapat memenuhi kebutuhan pembangunan nas ional dan bertanggung jawab ataspembangunan mengarahkan
perhatian
bangsa pada
.
Pendidikan
Pancasila
moral
yang
diharapkandiwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila
-
sila yang ada. Yaituperilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalammasyarakat terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifatkemanusiaanyang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam ke pentinganperilaku yang mendukung kerakyatan yangmengutamakan kepentingan bersam adiatas kepentingan perorangan dan golongan .Dengan demikian ,perbedaan pemikiran,pendapat ,atau kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyati ndonesia. 1. Tujuan Nasional Tujuan nasional sebagaimana yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alineakeempat , Menyatakan :”...melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpahdarah indonesia ,... memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan kehidupanbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerd ekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaanpenyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis denganmengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa ,berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segalaaspek kehidupan bangsa.Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia danmasyarakat indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan
,berlandaskan
kemampuannasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolo gi ,sertamemperhatikan tantangan global .Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadianbangsa yang luhur dan universal sehingga dapat mewujudkan 13
bangsa yangberdaulat ,mandiri, berkeadilan ,sejahtera ,maju ,dan kukuh kekuatan m oral danetikanya .Pemikiran tersebut tercantum pada
Tap.MPR No.IV/MPR/1999
tentangGBHN
tahun 1999-
2004. Dengan demikian ,peranan pancasila sebagai ideologi danfalsafah
bangsa
indonesia sangat penting sekali dalam tercapainya tujuan nasional. 2. Tujuan Pendidikan Nasional Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ,berfungsi untuk m engembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabamanusi a indonesia seutuhnya dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.berdasrkan UU No. 2 Tahun 1989 tenteng
nasional ,yaitu”Pendidikan
sistem pendidikan
Nasional berujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dam megembangkanmanusia indonesia
seutuhnya
,yaitu
manusia
yang
beriman
dan
bertakwa
terhadapTuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur ,memiliki pengetahuan danketerampilan ,kesehatan jasmani dan rohani ,kepribadian yang mantap dan mandiri,serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan ”.hal ini sesuai juga denganPasal 31 ayat 3 UUD 1945.Berdasarka pasal ini maka Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangatlah penting keberadaannyaDalam rangka pelaksanaan pengamalannya
dalam
pembangunan
nasional
,makapendidikan
nasional
megusahakan;1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yangtinggi
kualitasnya
dan
mampu
mandiri
.2. Pemberian dukungan
bagi perkembangan masyarakat ,bangsa dan negaraindonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. 3. Misi dan Visi Pendidikan Pengembangan Kepribadian Misi pendidikan pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedomanbagi
penyelenggaraan
program
studi
dalam
mengantarkan
mahasiswamengembangkan kepribadiannya .2.Visi Pendidikan Pancasilabertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dankebudayaan serta
kesadran
berbangsa
dan
bernegara
dalam
menerapkan
ilmupengetahuan ,teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. 4. Kompetensi pendidikan pancasila Pendidikan
pancasila
yang
mencakup
unsur
filsafat
pancasila
di
perguruantinggi dengan kompetensinya bertujuan menguasai kemampuan berpikir ,b ersikaprasional dan dinamis ,berpandangan luas sebagai manusia intelektual . 14
Kompetensiyang diharapkan sebagai berikut .1. mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikapyang bertanggung jawab seuai dengan hati nuraninya . 2. mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalahhidup
dan
kesejahteraan
,serta
cara-cara
pemecahannya3. mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan danperkembangan
ilmu
perubahan-
Pengetahuan
,teknologi,
dan
seni4. mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai pderistwasej arah
dan
nilai-nilai
budaya
bangsa
untuk
menggalang
persatuanindonesiapendidikan pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap men tal bersifatcerdas ,penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang1. beriman
dan bertakwa
terhadap Tuhan Yang
.2. berperikemanusiaan yang
adil
dan
beradab3. mendukung persatuan bangsa4. mendukung megutamakan
Maha Esa
kepentingan
pribadi5. mendukung upaya untuk
kerakyatan
bersama
yang
diataskepentingan
mewujudkan
keadilan
sosial
.di harapkn melalui pendidikan Pancasila mahasiswa akan mampu memahami,menga nalisis
,dan
menjawab
masalah-masalah
yang
dihadapi
oleh
masyarakatbangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita tujuan nasionalseperti yang digariskan UUD1945 dan diharapkan pula mahasiswa menjadi warganegara yang unggul dalam penguasaan iptek dan seni ,namun tidak kehilangan jatidirinya sebagai bangsa indonesia. 5. Dasar Subtansi Kajian Pendidikan Pancasila Sesuai dengan SK Dirjen Dikti ,Depdiknas No. 38/Dikti/2002 meyatakan pokok-pokok
bahasan
sebagai
berikut;a) landasan
pancasilab) Pancasila
dan tujuan pendidikan
sebagai filsafat
.c) Pancasila
sebagai etika politik.d) Pancasila sebagai ideologi nasionale) Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia .f) Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RIg) Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat ,berbangsa danberne gara. 6. Metodologi Pembelajaran Pancasila Agar
pendidikan
pancasila
sesuai
dengan
visi
dan
misinya
di
perguruantinggi,maka metodologi pembelajaran harus meliputi sebagai berikut ;a) Pendekatan
:menempatkan
mahasiswa
sebagai
subyek
pendidikan 15
,mitradalam proses pembelajaran sebagai umat , anggota keluarga ,masyarakat, danwarga negara.b) metode proses pembelajaran :pembasan secara kritis analitis, induktif,deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif yang bersifat parsitipatoris untuk meyakini
dasar
kajianc) bentuk aktivitas proses pembelajaran :kuliah tatap muka, ceramah, diskusiin teraktif, studi kasus ,penugasan mandiri ,seminar kecil ,dan evaluasi belajar .d) Motivasi :menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar megembangkankepriba dian merupakan kebutuhan hidup. D. Ancaman Patologi Budaya Pancasila Budaya Pancasila adalah budaya yang memberikan bagi
bangsa
untuk
berperilaku
luhur
pedoman dan kekuatanrohaniah
dalam
kehidupan
sehari-hari
dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ancaman mengenai budayapa ncasila dapat disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain:a. Globalisasib. Pengaruh negatif budaya-budaya
luar c. Primordialisme berlebihand. Dll.Barbicara
mengenai
bahaya dan dampak dari adanya patologi Pancasila maka kitaakan menemukan bahaya dan dampak yang sangat luas, bukan saja dalam bidangpsikologis, melainkan juga dalam bidang ekonomi, pendidikan, hukum, sosial budaya,kehidupan beragama, politik dan pemerintahan, lingkungan hidup dan SDA,ketatanegaraan, serta ketertiban keamanan. Bahaya dan dampak Patologi Pancasila Berbicara tentang bahaya dan dampak dari adanya patologi pancasila kita akanmenem ukan bahaya dan dampak yang sangat luas, bukan saja dalam bidangpsikologis, melainkan dalam bidang
ekonomi, pendidikan, hukum, sosial budaya,kehidupan
beragama, politik dan pemerintahan, lingkungan hidup dan SDA,ketenagakerjaaan, serta
ketertiban
dan
keamanan.
Kalau
warga
negara
Indonesia
tidak memiliki suatu faham dan semangat pancasila, maka negara dan bangsa akanmeng alami kehancuran. Setara dengan kasus suami istri tidak lagi saling mencintaisatu sama lainnya, tentu keluarga akan akan hancur dan terjadi perceraian. Dalamnegara modern, warga
negara
memiliki
kesadaran
dankewajibannya, seperti mengakui atau
yang
tinggi
menolak eksisitensi
akan
hak
negara. Jika
warga negaratidak menyukai kebijakan negara, maka warga negara akan menolaknya secara
tegas.Terdapat
beberapa
dampak
dari
patologi
pancasila,
antara
lain:1. Disintegrasi bangsa2. Konflik sosial debgan kekerasan berkelanjutan3. Fenomena tercabutnya
budaya
dan
kearifan
lokal4. Hubungan
etnik
yang
tak 16
harmonis5. Terkikisnya jatidiri bangsa dan negara6. Manusia dan warga tanpa citra dan kepercayaan diri7. Bangsa dan negara tanpa identitas nasional yang kokohMasyarakat, bangsa dan negara Indonesia harus sadarb bahwa patologi pancasila itubisa memberikan dampak buruk yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,karena itulah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia harus melakukan antisipasiterhadap ancaman patologi pancasila. E. Relevansi Pendidikan Pancasila Dengan Ilmu Politik Pancasila
mmerupakan
landasan
hidup
dalam
kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila haruslah diajarkan dalamkehidupan sehari-hari. Terutama untuk para mahasiswa ilmu politik.Sebagai mata kuliah
yang
mempelajari proses
pembuatan
dan
pelaksanaankeputusan yang
mengikat untuk masyarakat umum, Pancasila tentulah harus diajarkanpada ilmu politik. Dengan cara demikian, maka para mahasiswa ilmu politik mampumenerapkan pancasila dalam kehidupan-kehidupannya
KESIMPULAN . A. Pancasila Sebagai Dasar Negara Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 17
1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.
18
REFERENSI
Budianto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga. Daroeso, Bambang. 1989. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: liberty. Daroeso, Bambang. 1984. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Semarang: Aneka Ilmu. Daroeso, Bambang.1988. Dasar Dan Konsep Moral Pendidikan Pancasila. Semarang: Aneka Ilmu.
19
