Ngomong Ngelantur, PekakBawa Diperingatkan Hakim

sub Bagian Humas danTata usaha

BpK

R, r.er,,',akiran provi..,si

f,a,,

Sidang Perdana Mark Up Pembebasan Lahan By Pass lB Mantra

z/

Ngomong Ngelantur, PekakBawa Diperingatkan Hakim 7 Maret dan sampai sekarang

DENPASAR, NusaBali

masih ditahan. Tadi juga diiemput petugas di Rutan Gianya,r,"

lalan By Pass lda Ba[us Mantra, Gianyar dengan terdakwa

tegas JPU.

Kericuhan berlanjut saat jelis hakim m e nanyaka n apakah terdakwa m e nge tti ma

Tipikor Denpasaq Rabu (27 /a)

sore. Dalam sidang, pekak (kakekl yang sudah berumur 64 tahun ini terus berbicara ngelantur hingga mendapat peringatan dari maielis hakim. Dalam sidang yang dipimfiin

mengapa dibawa ke Pengadilan Tipikor. Namun lagi-lagi Petatli

majelis hakim pimpinan cede Hariyadi mengagendakan pem-

bicara saya dengarkan saja," ujar hakim Hariyadi yang duduk s,ambil mendengarkan ocehan Bawa

bacaan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut UmUm (JPU),

Wayan Suardi dkk. Sebelum

pembacaan dakWaan, maielis ha-

asal Baniar Palak, Desa Keramas,

Gianyar ini berbicara ngelantur'.

"Kalau begitu bapak saja yang

yang tidak jelas selama sekitar 3 menit. "Sudah selesai pak? Sekarang

kim menetapkan Made Suardika sebagai pengacara Bawa yang sebelumnya belum didampingi

saya yang bicara baPak den-

pengacara.

membacakan dakwaan. Diielaskan lPU, kasus ini berawal saat

Sidang sempat

be rla ng-

sung heboh saat maielis hakim menanyakan penahanan Bawa. "Bapak ditahan seiak kapan dan di mana?," tanya majelis hakim. Namun Bawa mulai belbicara ngelantur dan mengatakan tidak ditahan. "Tadi di rumah langsung

diiemput ke LP langsung ke sini (Pengadilan Tipikor, red)," jelaspya.

Maielis hakim lalu menan. yakailt pengakuan Biwa kepada JPU. "Tidak benar yang mulia.

Terdakwa sudah ditahan sejak

garkan ya," ujar Hariyadi Yang langsung mempersilahkan IPU

dilakukan pembebasan lahan

di Desa Keramas, Gianyar untuk lalan By Pass l8 Mantra. Di lokasi ini, tersangka Bawa memi-'

liki tanah seluas 1.200 mZ yang sudah dijual kepada Putu Renaya Prawita pada 1995.

Naft, saat dilakukan pembebasan lahan, tanah yang sudah meniadi hak milik Putu Renaya Prawita sudah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PUJ Bali

seharga Rp 30 juta dan sertifi-

katnya sudah dimatikan di BPN Gianyar Dalam pembebasan ini, fang kena untuk badan jalan By Pass IB Mantra hanya 700 m2. Sisanya ada 500 m2. Nah, tanah sisa 500 m2 yang seharusnya sudah rnenjadi milik pemerintah inilah yang kembali dijual oleh tersangka Bawa. Saat itu, Bawa menjual tanah

seluas 250 m2 kepada Ketut Sangker sebesar Rp 30 juta dan keluar sertifikat 2432. Sukses dalam transaksi pertama, tersangka Bawa kembali menjual sisa tanah 250 m2 kepada Ketut

Maryana seharga Rp 30 juta. Pada saat pengajuan pensertifikatan tanah inilah BPN Gianyar

tidak mau

men a n data ngan i karena akhirnya tahu jika tanah tersebut milik pemerintah. Namun, BPN Gianyar sudah telanjur mengeluarkan sertifikat sebelumnya dengan nomor 2432. Akibatperbuatan Bawa, penyidik menghitung adanya kerugian negara mencapai Rp 2,5 miliax Akibat perbuatannya, Bawa dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Kuasa hukum terdakwa, Made

Suardika menyatakan tidak

melakukan eksepsi fkeberatan

atas dakwaan) sehingga sidang dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda pemeriksaan

saksi. &r rez

(2714)sore. TERDAKWA, Made Bawa berjalan keluar ruang sidang usaipersidangan diPengaditan TipikorDenpasar, Rabu

Edisi

Hal

.t

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ll n Pemprov Korupsi Ban dan Pemkab Badung t Eks Bendesa Samuan ' z/ v Divonis 1,4

Tahun

J

i

DENPASAR, NusaBali Mantan Bendesa Adat Samuan, Desa Carangsari,

Petang, Badung, I Made Darma akhirnya divonis dengan hukuman 1,4 tahun (16 bulan) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan Pemprov Bali dan Pemkab Badung sebesar Rp 275 juta di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (2714). Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan Gede Hariyadi menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU Rl No 31 tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tioikor

fERDAKWA,lMade Darma saat jalani sidang diPeng€dilan Tipikor Denp6ar, Rabu (27l4).

"Menjatuhkarl hukuman pidana kepada terdakwa

dengan hukuman penjara selama satu tahun dan empat bulan," tegas Hariyadi. Darma yang juga merupakan terpidana kasus narkoba ini dijatuhi hukuman tambahan, yaitu denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dan diwajibkan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayarkan Rp 12 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan disita dan dilelang dan jika belum mencukupiakan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Putusan ini sendiri lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gusti Ayu Rai Artini yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahuo penjara. Usai sidang, JPU dan kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir alas putusan majelis hakim.

Dalam dakwaan dijelaskan Bendesa Adat Samuan diduga telah mel€kukan korupsi Bantuan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kabupaten Badung sebesar Rp 175 juta dan dari Pemprov Bali sebesar Rp 10Q juta. Setelah dicairkan, bantuan yang harusnya digunakan untuk kepentingan desa, malah digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Barang haram itu pula yang akhirnya mengantarkan Darma

ke balik jeruji besi. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 275 juta. r rez

Edisi

Hal

<*

lc/

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt Perwakilan Provinsi Bali

Gus r Bantuan Rp 1,38M untuk Petani Karangasem ANGGOIA Komisi lV DPR,

AA

Bagus Adhi

Mahendra Putra {kedua dari kiri) dan

anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ni Putu Yuli Artini (kiri) di sela penyerahan bantuan ke petanidi Karangasem,

Kamis (2814).

Tegallinggah dan Desa Timbrah, Kecamatai Karangasern adalah kelompok yang dibidans kelautan, pertanian dan bereerak berqerak dibidang Itphirtenen Di due desa ini mantan Sekre-

rangasem.

roadshow Gus "Saya

turun

turun bukan maiukan

rifan

kader SOKSI di Kalengkap kampanye dan kader Golkar. Kita

membawa misi me-

Bertani dengan keaGus Adhi, usai mengakhiri

kegiatan. Xari.tit.lZB/4) kemarin Gerakan

aspirasi tentang Pertanlan pupukormenggt satunla menggunakan lokal. Salah satu-ny" ganik dan mengajak masyarakat meninggalkan pupuk urea. "Saya sekaligus kampanye penggunaan pupuk urea membuat kualitas ianah menurun, Sudah saatnya petani beralih ke pupuk organikyang mengembalikan unsur hara tanah pertanian," tegas anggota Komisi IV DPR Rl membidangi Pertanian, dan kelautan ini. Soal bantuan yang digelontor merupakan serakan politik Gus Adhi menyebutkan dirin-ya duduk di DPR Rl karena sebuah

oeriuangan politik. Kettka berhasil duduk

ieniu tidak boleh melupakan konstituen

masvarakat yang sudah memilihnya di Pileg 2014. "Semia itu lahir dari politiki' ungkap

colkar I Gusti Ketut

Adhi menyebutkan aksi roadshow

ilakukannya di Karangasem

karena selama ini petani sangat jarang saya temui rpr
problemnya petdni ielas banyak termasuk iebutuhan D;ralatan bertani. Mdkanya kami b;ntuan,' ujar Gus Adhi "selontor Dud desd ypng disasarnya, yakni Desa

Edisi : Hal : t6'

Gus Adhi.

Gus Adhi mengatakan bukan kali ini saia mencatatkan bantuan miliaran ruDi;h untuk konstituennya di Bali. "Bukan hanya di Karangasem saia kita gelontor

11i Badung, Taba' nan, Buleleng bantuan leralatan mesin pertan ian kamijuga kucu rkan. Silahka n masvarakat yang menilai. Inilah kinerja ya ng dipilih pada 2014 lalu," rakyat yan-g wakil ratyat wakil p!ngkas Gus Adhi. -q nat-

baniuan. Sebelumnya

b Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Dirbktur PDAN{ IadiTersangka

I I

aan Korupsi Mengurus SK n Lima Staf PDAM

Bupati Mas Sumatri akui sudah diberitahu Dewan Pengawas soal penetaPan Direktur PDAM ,Karangasem, Gede Baktiyasa, sebagai tersangka

I

AMLAPUM, NusaBali Direkrur PDAM Karangasem,

I Gede T Baktiyasa, ditetaPkan kejaksaan Negeri [Keiari) Am-

lapura sebagai tersangka kasus dugaaan korupsi RP 155 juta

dalam mengurus SK Pengangkatan lima stafnYa. PenetaPan tersangka untuk Gede Ba}
telah ililakukan keiaksaan, Selasa (26 / 4), namun baru diungkapkan kebubli( Kamis (28laJ. 'Pe'rihal ilenetaPan Gede Baktiyasa selaku tersangka dugaan k6rupsi urus SK pengangkatan 5

stafPDAM Karangasem ini diumumkan Kepala Kejari (Kajari) Amlapura, Ivan Jaka, di Amlaoura, Kamis kemarin. Menurut ivan'f aka, surat peinberitahuan sebagai tersangka sudah dikirim Keiari Amlapura kePada sang Di-

rekturPDAM, Rabu [27/a) Pagi' Ivan faka memaparkan, kasus

dugaan korupsi RP 155 juta BemThtng

k

Hal'15 Kolom

t

1,

Edisi

: J,,n'ql,'l9

Hal

:l

A?ri I Lo(6

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

DirektUr PDAM Jadi Tersangka SA{-{EU|\]OAN DARI |lAI,AfiAN

]

yang menyerat Gede Baktiyasa sebagai tersangl$ ini berawal ketika ada 5 staf PDAM Karangasem sudah waftunfa diangkat, sehingga meleka,perlu SK Direktur PDAM.t Nah, ketika

ke-5 staf terseb{t niengurus SK tersangka Balttiyafa selaku Di

rekur

PDAM diduBa

[neminta

uang. Tujuannya, slba$ai uang

sejumlan

I

pelicin untuk merhulubkan terbitnya SK. Tidak jela!, berapa besaran uang pel or4ng yang dikenakan keoadaE sai,af PDAM Karangasem. "V4ng lplas, totalnya mencapai Rp 155 juta," tandas lvan laka. J

Setelah trans{<si ferlangsung beberapa lam{, kasus yang menimpa q std PDAM lhrangasem ini kfmu{ian tercium petugas Intql Keiari Amlapura. Berdasarkf n i$formasi dihimpunnya, pet{gas fntel Kejari Amlapura lant{s m(lakukan penyelidikan, dendan demang-

gil 5 staf PDAM lkrangasem yang diduga jadi forban urus SK. Selain itu, kala IvFn Jaka, Direktur PDAM Gde Baktivasa juga dipanggil untuk fimintal

keterangannya

i

D4lam pemanggil4n awal,

kata lvan laka, Direknir PDAM

Karangasem diperiksf dalam kapasitasnya sebag4i saksi. Dalam perkemba4ganfiya, Direktur PDAM ken{diad ditetapkan penyidik kejal$aari sebagai

tersangka, Selas4 lalu. Kejari Amlapura pun kiriF sufat pemberitahui status t(rsa{gka ke-

Edisi Hal

.rf

pada Direk!.rr PDAM keesokan harinya, Rabu. "Ya, kita sudah bersurat ke

458 /HK/2014 tertanggal 18 Agustus 2014. Saat peretama dia ngkat, Gede Baktiyasa menggantikan Pis Direktur PDAM Karangasem

Direktur PDAM Karanqasem fGede Baktiyasa) untuf sampaikan statusnya sebagai ter-

sangl€," tandas lvan falG. Menu-

rut lvan laka, Direktur PDAM

I Ketut Suta yang menjabat periode 2009-2010. Sebelumnya, Ketut Suta diangkat jadi

disangkakan Pdsal 12 UUNomor 31 Tahun 1999 tentans Tindak

Pjs Direktur PDAM Karangasem menggantikan I Gede Putu

Pidana Korupsi, denga-n ancam

Kertia yang menjabat periode

hukuman minimal 4-tahun dan

2005-2009.

maksimal20 tahun peniara, plus denda palingsediki-t Rp 200 iuta dan maksimal RD 1 miliar.

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengaku pihaknya telah mendapat pemberitahuan dari Dewan Pengawas PDAM terkait ditetapkan cede Baktiyasa sebagai tersangka. Hanya saja, pihaknya masih perlu berkoordinasi intensif dengan Dewan

Ditanya mengenai barang .DUKtr guna menguau€n stafus tersangka untuk Direktur PDAM

Karangasem, menurut Ivan Jaka, disebutkan telah banyak

terkumpul. "Hanya saja, belum

ada uang yang diamankan sebagai barang bukti. Tapi, barang

.

Pengawas PDAM mengenai langkah lebih lanjut pasca pe-

bukti lainnya sudah banyak,"

netapan sang Direktur PDAM

tegas lvan Jaka.

l(arangasem sebagai tersangka.

Sayangnya, Direktur PDAM Gede Baktiyasa belum berhasil dikonfirmasi NusaBali terkait

penetapan status tersangka atas dugaan korup5iterhadap 5 stafnya. Berkali-kali dihubungi per telepon, Kamis kemarin, terden-

gar ada nada sambung namun ponselnya tidak diangkau Gede Balciyasa sendiri sudah 6 tahun meniabat sebagai Direktur PDAM Karangasem. Periode pertama, selaku Direktur PDAM Karangasem 2070 -2014 y aIJ'g ditetapkan dengan SK Bupati No 250/HK/2010 tertanggal L 9 Agustus 2010. Sedangkan peri-

"Nantilah, saya masih perlu

berkoordinasi dulu dengan Dewan Pengawas PDAM Karangasem terkait status Direktur PDAM sebagai tersangka," ujar Bupati Mas Sumatri saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Amlapura, Kamis malam.

Ketua Dewan Pengawas

PDAM Karangasem saat ini dipegang I Gede Adnya Muliadi,

yang notabene Sekda Kabupaten Karangasem. Sedangkan anggota Dewa Pengawas PDAM

ode kedua, selaku Direktur

masing-masing I Wayan Sutrisna (Kabag Ekonomi Setda Kabupaten lbrangasem) dan IWayan Danta (dari unsur konsumen).

PDAM Karangasem 2 0'14-2018, diangkat dengan SK Bupati No

Mentcri Dalam Negeri IPer'

Disinggung soal Peraturan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

mendagri) Nomor2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum,

Bupati Mas Sumatri enggan menanggapinya terlalu jauh. Menurut Mas Sumatri, sesuai Pasal 5 ayat (1) Permendagri 2/2007 terbut Direksi

PDAM

memang otomatis berhenti karena empatalasan.

Pertama, karena masa ja-

batannya berakhir. t(edua, karena meninggal dunia. Ketiga, bisa diberhentikan apabila melakukan tindakan yang meru-

gikan PDAM. Keempat, bisa

diberhentikan jika melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

"Ya, lebih spesifik lagi dia-

tur tata cara memberhentikan Direksi PDAM di Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Permendagri

2/2007 itu," kata Srikandi Poli-

tik yang baru dilantik menjadi Bupati Karangasem 2016-2021 pada 17 Februari 2016 ini. Mengingat Direktur PDAM Karangasem Gede Baktiyasa

berstatus sebagai tersangka,

menurut Mas Sumatri, bisa saja diberlakukan Pasal 16 Permendagri 2 / 2007, yang

berbunyi: Direktur PDAM bisa diberhentikan sementara oleh kepal{daerah, jangka waktu palihgrlama 1 bulan, atas usu-

lan dari Dewan Pengawas PDAM. "Makanya, semua yang

menyangkut PDAM sudah ada itekanismenya. Tapi, oermasalahan itu belum bisa laya jawab sekarang" tandas Mas Sumatri.

Edisi Hal

:

6

k16

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Me! 2016 BKK Provinsi Ditarget CairJuta *

MANGUPUM,

\//

Desa Pakraman Dapat Bantuan Rp 200

NusaBali

tltt

.:

Bantuan Keuangan Kbnrsus [BKK] dari Pemerintah Provinsi

Bali yang diarahkan ke Desa Pakraman/Desa Adat dan Subak, termasuk untuk Kabupaten Badung ditargetkan bulan Mei

ini akan ceir. Kepastian ini tersosialisasi

ungkap dalam

pemanfaatan dana

di Ka-

bupaten Badung, K kemarin di Puspem

(28/4)

Sosialisasi

BKK dilakukan Kepala Badan

dana ol eh

Masyarakat dan

Desa (BPMPD) PrQvinsi Bali, Ketut Lihadnyana,l Pada kesempatan tersebut turut hadir Bupati Badung I Nt'oman Giri Prasta, Wakil Bupati Bddung I KetutSuiasa, dan Selikab Badung Kompyang R. Swandika. Sosialisasi sendiri diikuti para camat, perbekel, bendesa adat, maielis alit dan majelis madya

serta perwakilan subak dan subak abian se-Badung. Untuk

BUPATI Baduns dan wakilnya, I Nyoman memasuki ruangan saat s":1"!it:.'

*?lrTHi""S

50 jutt. "Dalam pencairannya penerima bantuan juga diberitidak perlu membuat permo- kan kewenangan penuh dalam honan bantuan dana berupa memanfaatkan dana tersebut

sesuai dengan kebutuhan mas-

ini, akan semakin ringan beban

ing-masing. Bahkan menurut

masyarakat Badung' tegas man-

Lihadnyana, dana ini juga dapat diarahkan untuk kegiatan pasraman bagi anak-anak muda dalam uapala pelestarian budaya. Terkait

tan Ketua DPRD Badung dua

bantuan ini pun, kata dia, desa hanya melakanakan kewenangan yang ditugaskan menggunakan

men untuk menjaga kelestarian desa adat maupun subak di Badung. Wujud komitmen tersebut dengan memberikan

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada kesempatan

tersebut menyatakan, cairnya BKK ini akan sangat membantu desa dan subak di Badung dalam

upaya melestarikan adat dan budaya Bali yang akarnya dari

periode itu.

Giri Prasta menambahkan, Pemkab Badung juga berkomit-

bantuan kepada 122 desa adat dan 212 subak di Badung melalui penyisihan pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya. Untuk diketahui, selain BKK, 46 desa di Badung juga menerima bantuan dari sumber lain.

desa adat dan

Antara lain yang bersumber dari penyisihan pajak dan retri-

masyarakat," katanya. Selaku pemerintah dan wakil dari seluruh masyarakat Badun&

busi daerah totalnya sebesar Rp 266 miliar lebih, Alokasi Dana Desa IADD) sebesar Rp 42 miliar lebih, Dana Desa yang bersumber dari APBNsebejar Rp

banjaradat. "Kami harapkan muara dari BKK ini untuk kepentingan dan kebutuhan

Bupati Giri Prasta memberikan apresiasi atas bantuan yang akan diberikan. "Semakin banyak yang

kita ajak membangun Badung

Hal

Prasta dan

Puspem Badung, kemarin.

besaran BKK nilainya bervariasi. proposal. Cukup membuat RAB Desa Pakraman masing-masing penggunaan dana tersebut," kata mendapatkanbantuankurang Lihadnyana. Lebi'h lanjut dikatakan, pihak lebih Rb 200 juta dan subak R!

azas pengurusan sehingga hanya tercatat pada lampiran APBDes.

Edisi

ciri

dj""gI9i

31 miliar lebih. Sehingga to-

tal dana yang d ial o kas ikan ke desa di Badung-sebesar Rp 339 miliar lebih. i6 asa

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bafrgun Kebun Ra1'a, \A'arga Diharap Sumbangkan Tanaman Langka NEGARA, NusaBali.

Pemkab Jembrana memastikan segera memulai

penggarapan awal pembangu' nan Kebun Raya di jaba Pura

lagatnatha.. Pembangunan

Kebun Raya ini dianggarkan sebesar Rp 5 ntiliar melalui APBD letnbrana. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, Kebun Raya lagatnatha Jem' brana sudah selesai. Bupati Jembrana I Putu Artha mengharapkan partjsiPasi warga untuk menyumbangkan tanaman langka.

"Kebun Raya akan dii'

si tanaman usadha (obat

p! BuDatiJembrana Putu Artha memaparkan rencana pembangunan Kebun Raya Jagarnatha Jembrana di Rumiab Bupati Jembrana, Kamis 128/4)

tradisional) d"n t"nrt"n kan rencana Kebun Raya endemik l6mbrana yang lagatnatha di Rumah Jabatan sudah mulai langka," ungkap Bupati Kamis (28/4l .Guna Bupati Arya saat memapar- mendapattanamanenoemlK'

seperti kwanitan, majegau, ketulampo yang langka, Bupati berharap warga yang memilikinya mau menempatkan tanamannya di Ke-

bun Raya.

D ip e rkira ka n, Kebun Raya Jagatnatha akan menghabiskan dana sebesar

Rp 50 miliar. Pemerintah I'usat melalui Kembnterian

Pekerjaan Umum dan Pe-

rumahan Rakyat IPUPR]

akan il(ut gelontorkan dana.

Wakil Bupati fembrana, I Made Kembang Hartawan menambahkan, rencana Kebun Raya Jagatnatha dipastikan sudah nrasuk nreDjadi

Edisi

Hal

7

salah satu dari 16 roadmap (rencana kerial di Kementerian PUPR. Pemerintah Pusat

mengharaikan Kebun

Raya Jaganatha bisa digarap selama

5 tahun. Namun, Pe m kab lembralJa{ptimis bisa lebih cepat, melalul KomunrKasl intens dengan Pemerintah Pusat. Di samping secara kedinasan, pihaknya melalui PDIP

mengaku juga memanfaatkan moment internal partai

dalam konsep Pembangunan Semesta Berencana gagasan Bung Karno yang kebetulan me nr ilih Bali sebagai piloct project. G ode

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

7S tahan SD

di Karangasem Bermasalah

Tiga Kasek membantah dengan bukti surat pernyataan bermeterai dari ahli waris yang mengaku telah menerima tanah pengganti. AMLAPURA, NusaBali

Badan Pemeriksa Keuan gan [BPK) menemukan 164 lahan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karangasem bermasalah. Dari 164 lahan itu,

sebanyak 78 lahan terancam

tak bisa disertifikatkan.

Pe-

nyebabnya, di 78 SD itu masih ada klaim kepemilikan tanah.

Terkait masalah itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri memanggil 78 kepala sekolah (Kasekl ke kantor bupati, Kamis [2814].

yatakan bermasalah, ..Kami segera sertifikatkan, tak ada masa la h di sekolah kami,,,

ungkap Bangkolan. Hal senada

juga diutarakan Kepala SDN

I Bebandem, Kecamatan Be,bandem, Ni Nyomang pening. ura mengatakan, sudah men, llanrongr surat pernyataan

Saat pertemuan di aula kan-

tor bupati yang iuga dihadiri

dari pemilik lahan yang telah

Olahraga (Disdikpora) serta

menerima tanah pengganti. Dikatakan, lahan SDN 1 Be-

Dinas Pendidikan Pemuda dan

tim hukum, Bupati Mas Sumatri meminta para Kasek turun ke masyarakat untuk mencari tahu para pemilik tanah. Setelah tahu pemiliknya

agar diajak berdialog secara kekeluargaan. Tujuannya, lahaD yang terlaniur diisi ban-

gunan gedung sekolah itu direlakan ke pemerintah.'Apa pun hasilnya laporkanlah kepada Disdikpora," pinta Bupati Mas sumatri.

Sementara Kepala SDN 4 Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, I Ketut Bangkolan yang

bandem milik dua orang, masing-masing atas nama I Wayan Ceredeg [almarhum) dan I Komang Kelodan (almarhum). Tanah atas nama Geredeg telah ada surat pernyataan dari pewarisnya, I Ketut Parwata. Surat pernyata-

an itu dibuat pada tanggal

pernyataan ditandatangani Komang Sekan :,ra k16

ikut dipanggil membantah iika lahan 4i sekolahnya din-

Bupati Karanga tem IGA Mas Sumatri beri arahan kepada 78 kepala sekolah diaula Kantor Bupati Karangasem, Kamis (2814,.

Edisi

Hal

Jqn'e,t,23 tpril R.

L-'z

'2e16

3

November 201.5 bermeterai Rp 6000, yang menyebutkan telah dapat tanah pengganti. Begitu iuga tanah milik Kelodan, surat I