RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 “Persyaratan Menjadi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi”
I.
PEMOHON 1. Dr. Binsar M. Gultom, S.H., SE., M.H., ..…..…….………..…..….. Pemohon I 2. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ………………………………….… Pemohon II ……………………………………………… selanjutnya disebut Para Pemohon
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut UU MA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai hakim, yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6, Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 4
ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi. V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung − Pasal 6B ayat (2) “Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier.” − Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: a. hakim karier: 4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun 6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan − Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: b. nonkarier: 1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5; 2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; 3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi − Pasal 4 ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. − Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. − Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 − Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. − Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi − Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” − Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. − Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
− Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. VI.
ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa Pasal 6B ayat (2) UU MA menurut para Pemohon yang menjadi tolak ukur dalam persyaratan profesi hakim bukan kepada semata-mata pendidikan akademisnya, akan tetapi terletak pada pengalaman dan kompetensi hakim didalam mengadili dan memutus perkaradipersidangan, untuk itu sebaiknya pengangkatan hakim agung hanya melalui jalur hakim karir, tidak dibuka kesempatan bagi hakim non karier; 2. Ketentuan Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU MA menurut para Pemohon bersifat diskriminatif hanya berpengalaman dibidang hukum selama 20 tahun, tanpa dirinci secara tegas keahlian hukum dibidang hukum tertentu dengan jenjang jabatan dan kepangkatan, dan tanpa diketahui apakah dia selama ini bekerja secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun atau tidak di instansi terkait, maka dapat dipastikan keberadaan ketentuan ini selain sangat merugikan masa depan para Pemohon termasuk hakim karier lainnya; 3. Ketentuan Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 UU MA, telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dan berpotensi untuk menutup karier para Hakim dari jalur karier yang puncak kariernya menjadi Hakim Agung dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa pembatasan masa jabatan bagi ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 karena akan menghambat karir bagi hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung mengingat untuk menjadi Hakim Konstitusi tersebut harus memiliki wawasan hukum yang luas dan professional dibidang hukum serta negarawan sebagai pengawal konstitusi; 5. Pembatasan usia minimal dan jangka waktu pengalaman dalam bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h dianggap diskriminatif, para Pemohon menyatakan sebaiknya pembatasan usia bagi hakim konstitusi disamakan ketentuannya dengan ketentuan usia bagi hakim agung dilingkungan Mahkamah Agung; 6. Menurut para Pemohon Ketentuan Pasal 22 UU MK mengenai pembatasan masa jabatan hakim konstitusi merugikan seharusnya masa jabatan hakim konstitusi sama dengan ketentuan masa jabatan hakim agung tanpa periodesasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28DF ayat (1) UUD
1945. VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Pasal 6B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa: “Selain calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Hakim Agung juga berasal dari non karier”, tidak dimaknai: “dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier” ; 3. Menyatakan Pasal 6B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,sepanjang frasa: “Selain calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Hakim Agung juga berasal dari non karier”, tidak dimaknai:“dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier” ; 4. Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa: “berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) Tahun, berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi”, tidak dimaknai: (1) berusia minimal 55 Tahun, dan (2) berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk Hakim Tinggi sejak dilantik menjadi Hakim Tinggi ; 5. Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa :“berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) Tahun, berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi”,tidak dimaknai: (1) berusia minimal 55 Tahun, dan (2) berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk Hakim Tinggi sejak dilantik menjadi Hakim Tinggi; 6. Menyatakan Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa: “berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) Tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau
akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan berijazah Doktor Ilmu Hukum tidak dimaknai:(1) berusia minimal 55 (lima puluh lima) Tahun, (2) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun secara terus-menerus, (3) memiliki pendidikan/gelar minimal Guru Besar (Professor) dan berijazah Doktor Ilmu Hukum ; 7. Menyatakan Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa: “berusia sekurangkurangnya 45 (empat puluh lima) Tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan berijazah Doktor Ilmu Hukum, tidak dimaknai: (1) berusia minimal 55 (lima puluh lima) Tahun, (2) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun secara terusmenerus, (3) memiliki pendidikan/gelar minimal Guru Besar (Professor) dan berijazah Doktor Ilmu Hukum ; 8. Menyatakan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa:“masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”, tidak dimaknai ;selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”; 9. Menyatakan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa :“masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”, tidak dimaknai :selama 5 (lima) tahundandapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya” ; 10. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa: masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”, tidak dimaknai:masa jabatan Hakim Konstitusi sejak mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan sampai memasuki usia pensiun 70 tahun” ;
11. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa: “masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”, tidak dimaknai:masa jabatan Hakim Konstitusi sejak mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan sampai memasuki usia pensiun 70 tahun” ; 12. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa: “memiliki usia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahun dan berpengalaman dibidang hukum minimal selama 15 tahun, tidak dimaknai: “berusia minimal 55 tahun dan berpengalaman dibidang hukum minimal 20 tahun” ; 13. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa:“memiliki usia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahundan berpengalaman dibidang hukum minimal selama 15 tahun, tidak dimaknai: “berusia minimal 55 tahun dan berpengalaman dibidang hukum minimal 20 tahun” ; 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; Dan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Mengetahui,
Pengolah Data Perkara dan
Panitera Muda II
Putusan ,
Muhidin
Ria Indriyani
NIP. 19610818 198302 1 001
NIP. 19780216 200604 2 002
