PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG

2013, No.1191

4

Lampiran Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung

PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1191

5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai amanat ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, secara yuridis-normatif Komisi Yudisial berkewajiban membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Berkaitan dengan itu, pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini pada dasarnya menyempurnakan peraturan dan pedoman seleksi calon hakim agung yang telah ada, agar seleksi uji kelayakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mampu menghasilkan calon hakim agung yang memiliki kualitas dan integritas (kepribadian) serta kemampuan manajerial yang baik. Ini penting agar calon hakim agung yang terpilih dapat menjadi hakim agung yang memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Diharapkan juga hakim agung yang akan terpilih mampu memahami dan menjalankan 10 prinsip KEPPH yaitu, adil, jujur, arif bijaksana, Mandiri, berintegritas, bertanggungjawab, menjunjung harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini memuat aspek utama yang harus dinilai oleh Komisi Yudisial untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Aspek utama yang dinilai adalah yaitu aspek kualitas dan integritas (kepribadian) serta instrumen-instrumennya yang terkait. Dalam aspek integritas (kepribadian) terkandung juga muatan untuk menilai kemampuan kepemimpinan atau kemampuan manajerial calon hakim agung. Instrumen-instrumen yang terkait dengan uji kalayakan calon hakim agung antara lain adalah instrumen penilaian, parameter penilaian, dan cara penilaian atas aspek-aspek tersebut. Berdasarkan uraian di atas, pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan penentuan kelayakan calon hakim agung.


2013, No.1191

6

B. PENGERTIAN Dalam pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini yang dimaksud dengan: 1.

Uji Kelayakan adalah kegiatan seleksi kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara untuk menilai kelayakan peserta seleksi calon hakim agung untuk dapat diusulkan menjadi calon hakim agung.

2.

Seleksi Kualitas adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian yang harus dimiliki calon hakim agung sebagai bekal untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim agung.

3.

Seleksi kepribadian adalah rangkaian kegiatan self assessment, profile assessment, investigasi, dan klarifikasi untuk mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim agung untuk diangkat menjadi hakim agung.

4.

Tim kasus hukum adalah tim yang beranggotakan para mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan tugas membuat soal dan menilai hasil kasus hukum.

5.

Tim penilai karya tulis adalah tim yang beranggotakan para mantan hakim, akademisi, dan praktisi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan tugas menilai karya tulis.

6.

Penilai kepribadian adalah konsultan sumber daya manusia yang ditunjuk berdasarkan hasil lelang menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pekerjaan profile assessment calon hakim agung.

7.

Tim asistensi adalah tim yang beranggotakan tenaga ahli Komisi Yudisial yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk menyusun dan menilai kasus KEPPH dan melakukan asisten pelaksanaan seleksi calon hakim agung, termasuk melakukan analisa temuan dalam penyusunan rekam jejak calon hakim agung.

8.

Penilai kesehatan adalah Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon hakim agung.

9.

Panel ahli adalah tim yang beranggotakan mantan hakim agung, pakar dan/atau negarawan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan wawancara terhadap calon hakim agung.


2013, No.1191

7

C. TUJUAN Pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1.

Menyediakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan uji kelayakan;

2.

Menjamin proses penentuan kelayakan calon hakim agung secara

transparan,

partisipatif, dan akuntabel; 3.

Menghasilkan calon hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum.

D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung meliputi: seleksi kualitas, seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.


2013, No.1191

8

BAB II SELEKSI KUALITAS

Dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung, Komisi Yudisial melakukan seleksi kualitas dengan mengacu kepada pedoman sebagai berikut: A. ASPEK PENILAIAN Aspek-aspek yang dinilai dalam proses seleksi kualitas meliputi: 1.

Aspek keilmuan Aspek keilmuan yang dinilai dari calon hakim agung meliputi wawasan dan penguasaan ilmu hukum, analisa hukum, penerapan hukum, penemuan hukum dan membuat kesimpulan secara tepat dan benar.

2.

Aspek keahlian Aspek keahlian yang dinilai adalah keterampilan calon hakim agung dalam membuat putusan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis (nilai-nilai keadilan berdasarkan idealita), sosiologis (norma-norma yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

B. INSTRUMEN DAN PARAMETER PENILAIAN 1. Instrumen Penilaian Instrumen yang digunakan untuk menggali keilmuan dan keahlian calon hakim agung pada seleksi kualitas meliputi: a.

Karya Profesi Setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada Panitia: 1) Bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan putusan pengadilan tingkat banding (pada saat calon hakim agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam menangani dan memutus perkara). 2) Bagi calon hakim agung dari jalur non karier yang; profesi jaksa menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan), profesi pengacara menyerahkan


2013, No.1191

9

pembelaan (pledoi), dan profesi akademisi dan profesi hukum lainnya menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah. b.

Karya Tulis Setiap calon hakim agung wajib membuat karya tulis di tempat, dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Panitia.

c.

Pendapat Hukum Setiap calon hakim agung wajib menjawab soal kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali/judicial review, yang telah disiapkan oleh Panitia.

Terhadap karya profesi, dan hasil pengerjaan karya tulis, dan kasus hukum diberikan identitas samaran, dan baru dibuka setelah kompilasi hasil seleksi kualitas selesai tersusun. 2. Parameter Penilaian Penilaian terhadap karya profesi, karya tulis, dan pendapat hukum dilakukan menurut parameter penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini: a.

Karya Profesi 1) Putusan a) Penguasaan Prosedur Hukum. b) Sistematika putusan. Sebagaimana diatur dalam KUHAP. c) Ketepatan Memahami Masalah Keselarasan antara kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. d) Pertimbangan Hukum (legal reasoning) Alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa: serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum.


2013, No.1191

10

e) Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 1) Kewajiban hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dunia idealita. 2) Kewajiban hakim menggali norma-norma yang hidup di dalam masyarakat 3) Kewajiban hakim menerapkan peraturan perundangan sebagai dasar pembuatan putusan. 2) Gugatan atau Pembelaan a) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat. b) Penerapan hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, doktrin, dan sumber hukum. c) Analisa hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, surat, keterangan ahli, doktrin, dan sumber hukum. d) Kesimpulan. 3) Dakwaan a) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat. b) Penerapan hukum terhadap pasal yang didakwakan. c) Analisa hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, doktrin, dan sumber hukum. d) Kesimpulan. 4) Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah a) Sistematika penulisan minimal meliputi judul, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan dan kesimpulan. a) Kualitas penulisan b) Konsistensi, kesinambungan, landasan konsepsional, ketajaman analisis. d) Teknis penulisan. b.

Karya Tulis 1) Ketepatan merumuskan masalah; 2) Metode dan analisis pemecahan masalah; 3) Landasan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan; 4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami; 5) Sistematika penulisan.


2013, No.1191

11

c.

Pendapat Hukum 1) Kasus KEPPH a) Ketepatan memahami permasalahan dalam kasus; b) Ketepatan memahami aktor yang melanggar; c) Analisis tentang point KEPPH yang dilanggar; d) Perbuatan yang seharusnya dilakukan. 2) Kasus Hukum a) Penguasaan Prosedur Hukum. b) Ketepatan Memahami Masalah Keselarasan antara kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. c) Pertimbangan Hukum (legal reasoning) Alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa: serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum. d) Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. 1) Kewajiban hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dunia ide. 2) Kewajiban hakim menggali norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. 3) Kewajiban hakim menerapkan peraturan perundangan sebagai dasar pembuatan putusan. e) Sistematika putusan. Sebagaimana diatur dalam KUHAP.

C. TIM PENILAI SELEKSI KUALITAS Penilaian seleksi kualitas dilakukan oleh tim sebagai berikut: 1.

Tim Penilai Karya Profesi, terdiri dari Anggota Komisi Yudisial yang mempunyai tugas menilai karya profesi.

2.

Tim Penilai Karya Tulis, terdiri dari para akademisi yang mempunyai tugas menilai karya tulis.


2013, No.1191

3.

12

Tim Penilai Kasus KEPPH terdiri dari tim asistensi dan pejabat di lingkungan sekretariat jenderal yang mempunyai tugas membuat kasus KEPPH, dan menilai hasil pengerjaan soal KEPPH.

4.

Tim Penilai kasus hukum terdiri dari para mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum, yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus hukum (perdata/pidana/agama/tata usaha negara/militer).

D. HASIL SELEKSI KUALITAS 1. Hasil Penilaian Karya Profesi Karya profesi dinilai menurut parameter yang telah ditetapkan dengan pembobotan sebagaimana form di bawah ini: Form 1 Penilaian Karya Profesi Putusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN

BOBOT

Penguasaan prosedur hokum

NILAI

25%

Sistematika Putusan

15%

Ketepatan memahami masalah

25%

Pertimbangan hokum Alur pikir filosofis, yuridis, dan sosiologis

25% 10%

Nilai Total Form 2 Penilaian Karya Profesi Gugatan atau Pembelaan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN Uraian fakta

BOBOT

NILAI

15%

Penerapan hukum Analisa hokum Kesimpulan

25% 35% 25%

Nilai Total


2013, No.1191

13

Form 3 Penilaian Karya Profesi Dakwaan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN

BOBOT

Uraian fakta

NILAI

15%

Penerapan hukum

25%

Analisa hukum

35%

Kesimpulan

25% Nilai Total Form 4

Penilaian Karya Profesi Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN Sistematika penulisan

BOBOT

NILAI

10%

Kualitas penulisan Konsisten, kesinambungan, landasan konsepsional, ketajaman analisis Teknis penulisan

40% 40% 10%

Nilai Total 2. Hasil Penilaian Karya Tulis Karya tulis dinilai menurut parameter yang telah ditetapkan dengan pembobotan sebagaimana form di bawah ini: Form 5 Penilaian Karya Tulis Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia PARAMETER PENILAIAN

BOBOT

Ketepatan merumuskan masalah

25%

Metode dan analisis pemecahan masalah

25%

Landasan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan

25%

Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami

10%

Sistematika penulisan

15%

NILAI

Nilai Total


2013, No.1191

14

3. Hasil Penilaian Pendapat Hukum Hasil penilaian pendapat hukum dan/atau membuat putusan yang dikerjakan di tempat dituangkan dalam tabel pendapat hukum dan/atau membuat putusan. Form 6 Penilaian Pendapat Hukum/Kasus KEPPH Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN

BOBOT

a. Ketepatan memahami masalah

40%

b. Ketepatan memahami aktor yang melanggar

30%

c. Perbuatan yang seharusnya dilakukan

15%

d. Analisa tentang point KEPPH yang dilanggar

15%

NILAI

Nilai Total Form 7 Penilaian Pendapat Hukum/Membuat Putusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN a. Penguasaan prosedur hukum b. Ketepatan memahami masalah c. Pertimbangan hukum d. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis e. Sistematika putusan (sebagaimana diatur KUHAP)

BOBOT

NILAI

25% 25% 25% 10% 15%

Nilai Total

4. Hasil Penilaian Seleksi Kualitas Hasil seleksi kualitas merupakan gabungan dari hasil penilaian karya profesi, hasil penilaian karya tulis, dan hasil penilaian pendapat hukum dan/atau membuat putusan. Hasil seleksi kualitas dituangkan dalam tabel hasil seleksi kualitas.


2013, No.1191

15

Form 8 Penilaian Seleksi Kualitas Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Nilai Pendapat Hukum/Membuat Nilai Total Karya Profesi Karya Tulis Putusan

E. PENENTUAN KELULUSAN Penentuan kelulusan dilakukan sebagai berikut: 1. Menetapkan passing grade; 2. Mengakumulasi nilai karya profesi, karya tulis, dan pendapat hukum/membuat putusan, kemudian dibagi tiga; 3. Jika akumulasi nilai memenuhi passing grade maka calon hakim agung dinyatakan lulus, sedangkan jika tidak memenuhi passing grade maka dinyatakan tidak lulus.


2013, No.1191

16

BAB III SELEKSI KEPRIBADIAN

Dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim agung, Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan self assesment, profile asssesment, investigasi, dan klarifikasi dengan mengacu kepada prinsip dan norma Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dengan pedoman sebagai berikut : : A. ASPEK PENILAIAN Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kepribadian adalah sebagai berikut: 1.

Karakter: Mengukur konsistensi calon hakim agung dalam mematuhi etika perilaku, memegang pendirian atau pendapat.

2.

Sensitivitas: Aspek kepribadian yang berhubungan dengan nuansa hati dan tingkat kepekaan atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan.

3.

Sikap: Mengukur sikap calon hakim agung (positif/negatif) dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga dan dalam pekerjaannya.

4.

Stabilitas Emosi: Mengukur kestabilan reaksi emosional calon hakim agung terhadap rangsangan dari lingkungan terhadap pekerjaannya sebagai hakim.

5.

Responsibilitas: Mengukur tanggung jawab calon hakim agung dalam hal berkeluarga, pekerjaan, atau tanggung jawab calon hakim agung atas semua hal yang telah dilakukannya.

6.

Sosiabilitas: Bagaimana calon hakim agung dalam hal yang berkaitan dengan hubungan interpersonal atau bagaimana kemampuan calon hakim agung dalam berkomunikasi dengan orang lain.


2013, No.1191

17

B. INSTRUMEN Instrumen yang digunakan untuk menggali integritas dan kemampuan manajerial calon hakim agung pada seleksi kepribadian meliputi: 1. Self Assessment Self assessment dalam pelaksanaan seleksi kepribadian pada proses seleksi calon hakim agung adalah pelibatan calon hakim agung dalam menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan dirinya sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung pada aspek kepribadian. Self assessment dilakukan dalam bentuk penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan calon hakim agung, yang meliputi: a.

Data diri, yang menguraikan tentang: 1) Identitas pribadi. 2) Karakteristik khas yang membedakan dirinya dengan orang lain. 3) Prestasi yang telah dicapai 4) Latar belakang dan motivasi menjadi Hakim Agung.

b.

Kesiapan, yang menguraikan tentang: 1) Kesiapan mental, materi, dan spiritual untuk menjadi Hakim Agung. 2) Kemampuan leadership untuk menjadi Hakim Agung.

c.

Pergaulan, yang menguraikan tentang: 1) Pergaulan di lingkungan keluarga. 2) Hubungan dengan teman kerja. 3) Pergaulan dan teman di luar lingkungan kerja.

d.

Pengalaman, yang menguraikan tentang pengalaman positif dan negatif yang berkesan dan berpengaruh dalam kehidupan, serta kejadian-kejadian menarik yang terjadi dalam perjalanan hidup.

e.

Kebiasaan, yang menguraikan tentang kebiasaan baik dan buruk di lingkungan calon hakim agung dan sering dilakukan.

2. Investigasi Investigasi dilakukan untuk menggali dan memperdalam data dan informasi yang telah dihasilkan dari seleksi administratif dan self assessment.


2013, No.1191

18

Data dan informasi yang digali dan diperdalam melalui investigasi merupakan: a.

Data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan dan kepangkatan, dan riwayat pendidikan.

b.

Prestasi kerja

c.

Data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya.

d.

Kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.

e.

Perilaku yang meliputi: 1) Di dalam kedinasan a) Sikap dalam menjalankan tugas i.

Professional

ii.

Imparsial

iii.

Disiplin

iv.

Bertanggung jawab

b) Sikap terhadap sesama rekan i.

Kerjasama

ii.

Toleransi / tenggang rasa

iii.

Setia Kawan

c) Sikap terhadap bawahan/pegawai i.

Kepemimpinan

ii.

Mendidik

iii.

Mengayomi

iv.

Kekeluargaan

v.

Ketauladanan

d) Sikap terhadap atasan i.

Bertanggung jawab

ii.

Kritik konstruktif

e) Sikap terhadap instansi lain i.

Kerjasama

ii.

Rendah hati

iii.

Menjaga harkat dan martabat profesi

iv.

Menghargai/menghormati instansi lain


2013, No.1191

19

2) Di luar kedinasan a) Sikap pribadi i.

Berkelakuan baik dan tidak tercela

ii.

Tidak menyalahgunakan wewenang

iii.

Menjauhkan diri dari perbuatan asusila

iv.

Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarga

b) Sikap dalam rumah tangga i.

Menjaga keluarga dari perbuatan tercela

ii.

Harmonis

iii.

Gaya hidup

iv.

Hoby

c) Sikap dalam masyarakat

f.

i.

Bersosialisasi

ii.

Gotong royong

iii.

Menjaga nama baik dan martabat

iv.

Aktif di dalam kegiatan masyarakat

v.

Afiliasi partai politik atau ormas

vi.

Bisnis / usaha lain.

Lampiran (Visual)

3. Profile Assessment Profile assessment merupakan metode pengukuran kompetensi seseorang. Profile assessment dimaksudkan untuk menguji jenis kompetensi soft (soft competency) atau sering juga disebut sebagai managerial competencies (contohnya kompetensi leadership, communication skills, problem solving skills, team skills, dan sejenisnya). Profile assessment dilakukan untuk menggali kompetensi peserta seleksi calon hakim dengan mengacu beberapa kriteria yang meliputi:

a.

Aspek alur berpikir 1) Logika 2) Sistematika berpikir/bekerja 3) Integralistik sistemik 4) Ketegasan/kejelasan


2013, No.1191

b.

20

Aspek proses 1) Pembobotan/value 2) Prioritas 3) Pengambilan keputusan 4) Penetapan hukum

c.

Aspek karakter 1) Nyali 2) Ketangguhan 3) Stabilitas emosi 4) Pengendalian diri 5) Penyesuaian diri

d.

Aspek moral 1) Kejujuran 2) Komitmen 3) Persistensi 4) Keterpercayaan 5) Kehormatan

e.

Aspek perilaku 1) Berhubungan dengan putusan 2) Berhubungan dengan pekerjaan 3) Berhubungan dengan pribadinya

4. Klarifikasi Klarifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran data dan informasi mengenai

rekam jejak

calon hakim agung.

Klarifikasi

dilakukan dengan

mengkonfirmasikan data dan informasi yang menjadi temuan dalam self assessment, dan investigasi, serta laporan masyarakat. a.

Sumber bahan •

Hasil self assessment

•

Hasil investigasi

•

Laporan masyarakat

Ketiga sumber bahan tersebut ditelaah oleh Tim Asistensi (perangkat seleksi Calon Hakim Agung). Setelah melakukan telaah terhadap ketiga sumber bahan


2013, No.1191

21

klrifikasi, Tim Asistensi kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan kepada peserta seleksi Calon Hakim Agung. b.

Metode Pelaksanaan klarifikasi dilakukan oleh Anggota (Komisioner) Komisi Yudisial kepada calon hakim agung dan informan, dengan metode: •

Wawancara

•

Kuesioner

•

Pengamatan

C. TIM PENILAI SELEKSI KEPRIBADIAN Tim Penilai dalam seleksi kepribadian terdiri dari: 1. Self Assessment Tim Penilai Self Assessment adalah Tim Asistensi, yang beranggotakan para Tenaga Ahli Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Komisi Yudisial, yang mempunyai tugas: a.

Menyusun pertanyaan self assessment tentang penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan CHA;

b.

Menelaah hasil pengerjaan self assessment sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi.

2. Investigasi Investigasi dilakukan Komisi Yudisial dalam hal ini Biro yang bertanggung jawab melaksanakan investigasi hakim atas permintaan dari Biro yang bertanggung jawab menyelenggarakan seleksi hakim agung. Hasil investigasi kemudian ditelaah oleh Tim Asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi. Tim Penilai Hasil Investigasi adalah Tim Asistensi, yang beranggotakan adalah Tenaga Ahli Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Komisi Yudisial, dengan tugas: a.

Melakukan asistensi penelaahan investigasi.

b.

Memberikan rekomendasi dari hasil telaah investigasi sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi Anggota Komisi Yudisial.

3. Tim Profile Assessment Profile assessment dilakukan oleh konsultan SDM yang profesional, impartial (assessing physician) dan independen. Konsultan SDM tersebut ditentukan Komisi


2013, No.1191

22

Yudisial melalui proses lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas: a.

Konfirmasi kriteria calon hakim agung yang akan diasesmen kepada Komisi Yudisial;

b.

Menetapkan dan merancang perangkat asesmen;

c.

Menjadwalkan dan menyelenggarakan kegiatan asesmen sesuai jumlah peserta;

d.

Menyusun dan mempresentasikan hasil profile assessment kepada Komisi Yudisial.

4. Klarifikasi Hasil Investigasi Klarifikasi hasil investigasi dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial baik kepada peserta seleksi calon hakim agung maupun orang lain sebagai informan. Klarifikasi dilakukan dengan menggunakan bahan pertanyaan kunci yang telah disiapkan oleh Tim Asistensi yang bersumber dari hasil self assessment, hasil investigasi, dan laporan masyarakat. D. HASIL SELEKSI KEPRIBADIAN 1. Hasil Self Assessment Hasil self assessment berupa data dan informasi yang diklasifikasikan berdasarkan aspek penilaian seleksi kepribadian. Hasil self assessment disajikan dalam tabel hasil self assessment. Form 9 Hasil Self Assessment Analisis Berdasarkan As pe No.

Nama

Temuan

k Pe

Keterangan

nil ai an


2013, No.1191

23

2. Hasil Investigasi Hasil investigasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan integritas peserta seleksi calon hakim agung. Hasil investigasi diklasifikasikan berdasarkan aspek penilaian seleksi kepribadian yang disajikan dalam tabel hasil investigasi. Form 10 Hasil Investigasi No

Nama

Temuan

Analisis

Keterangan

3. Hasil Profile Assessment Hasil profile assessment berupa rekomendasi dari Konsultan SDM yang dihasilkan dari penilaian terhadap kompetensi peserta seleksi calon hakim agung berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 4. Hasil Klarifikasi Hasil klarifikai merupakan data dan informasi berupa jawaban atau klarifikasi dari peserta seleksi calon hakim agung dan atau informan terhadap pertanyaanpertanyaan yang diajukan Anggota Komisi Yudisial. Hasil klarifikasi disajikan dalam bentuk check list dalam tabel hasil klarifikasi.

Form 11 Hasil Klarifikasi Jawaban Calon

Keterangan Informasi

No

Nama

Pertanyaan


2013, No.1191

24

E. PENENTUAN KELULUSAN 1. Penentuan kelulusan seleksi kepribadian merupakan gabungan dari hasil self assessment, hasil investigasi, hasil profile assessment, dan hasil klarifikasi. Proses penggabungan hasil seleksi kepribadian dilakukan dengan dua tahap: a.

Penggabungan hasil self assessment, hasil investigasi, dan hasil klarifikasi yang selanjutnya disebut rekam jejak. Penggabungan tahap pertama ini dilakukan karena self assessment, investigasi, dan klarifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menggali rekam jejak calon hakim agung. Form 12 Hasil Rekam Jejak No

Nama

Hasil self

Hasil

Hasil

Analisis

Hasil Rekam Jejak

Keterangan:

b.

Klasifikasi Hasil Rekam Jejak terdiri atas Layak, Belum Layak, dan Tidak Layak

Hasil penilaian rekam jejak digabungkan dengan hasil penilaian profile assessment, sebagaimana tersebut dalam lembar penilaian di bawah ini: Form 13 Hasil Seleksi Kepribadian No

Nama

Hasil Test Profile

Hasil Rekam Jejak

Hasil Seleksi

2. Penentuan kelulusan seleksi kepribadian juga memperhatikan hasil nilai kelulusan seleksi kualitas.


2013, No.1191

25

BAB IV SELEKSI KESEHATAN

Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan jasmani dan rohani peserta seleksi calon hakim agung, sehingga calon hakim agung yang dihasilkan Komisi Yudisial terpilih menjadi hakim agung adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung. A. ASPEK PENILAIAN Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kesehatan adalah mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani para Calon Hakim Agung yang disepakati oleh Komisi Yudisial dan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk. B. INSTRUMEN DAN PARAMETER PENILAIAN Instrumen dan parameter penilaian kesehatan melalui pemeriksaan meliputi: 1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan. 2. Pemeriksaan psikiatri. 3. Pemeriksaan jasmani. C. TIM PENILAI KESEHATAN 1.

Tim penilai kesehatan adalah tim medis yang profesional dan impartial (assesing physician) yang dibentuk secara resmi dan khusus melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Yudisial dengan Rumah Sakit yang ditunjuk yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

2.

Tugas Tim: a.

Menyusun protokol pemeriksaan kesehatan;

b.

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;

c.

Menilai hasil pemeriksaan kesehatan;

d.

Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan paling lama 2 hari setelah selesai pemeriksaan kesehatan.


2013, No.1191

26

D. HASIL SELEKSI KESEHATAN Hasil tes kesehatan berupa rekomendasi dari Tim Medis (Rumah Sakit) yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesehatan peserta seleksi calon hakim agung berdasarkan panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon hakim agung. E. PENENTUAN KELULUSAN 1.

Jika pada Calon Hakim Agung tidak ditemukan disabilitas, maka dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung.

2.

Jika pada Calon Hakim Agung ditemukan salah satu disabilitas, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung.


2013, No.1191

27

BAB V WAWANCARA Wawancara terhadap calon hakim agung yang dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup (jika diperlukan). Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Komisi Yudisial, Para Pakar, dan Negarawan. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan penetapan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR. A. ASPEK PENILAIAN 1.

Wawancara Terbuka Wawancara terbuka dilakukan di hadapan para pengunjung yang hadir. Materi wawancara terbuka meliputi:

2.

a.

Visi, Misi, dan Komitmen serta program jika terpilih sebagai hakim agung;

b.

Pemahaman Hukum Acara dan Teori Hukum;

c.

Pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

d.

Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum;

e.

Klarifikasi Lanjutan LHKPN dan Laporan Masyarakat.

Wawancara Tertutup Wawancara tertutup dilakukan apabila diperlukan antara Calon Hakim Agung dengan Komisi Yudisial secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial dan calon hakim agung. Materi wawancara tertutup adalah temuan-temuan Komisi Yudisial yang terkait dengan kesusilaan (perbuatan asusila).

B. INSTRUMEN DAN PARAMETER PENILAIAN No. 1.

2.

Materi

Aspek yang Dinilai

Visi, Misi, dan Komitmen serta program jika terpilih sebagai hakim agung

1) Visi, Misi, dan Komitmen

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Patokan Perilaku

1) KEPPH

2) Program

2) Pandangan dan pengalaman CHA mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan 3.

Filsafat Hukum dan Teori Hukum

1) Filsafat Hukum 2) Teori Hukum


2013, No.1191

4.

Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum

28

1) Wawasan Keilmuan 2) Wawasan perkembangan hukum

5.

Kompetensi Bidang Perdata/Pidana/TUN/Agama/ Militer (formil dan materiil)

Penguasaan Hukum materiil dan formil Perdata/Pidana/TUN/Agama/Militer

6.

Klarifikasi lanjutan

1) LHKPN 2) Laporan masyarakat

C. TIM PENILAI WAWANCARA Tim penilai wawancara terdiri dari: 1. Anggota Komisi Yudisial, yang bertugas: a.

melakukan wawancara calon hakim agung mengenai komitmen, visi dan misi menjadi Hakim Agung, pemahaman kode etik pedoman perilaku hakim, hukum acara, serta teori hukum.

b.

Menilai dan menyampaikan hasil penilaian wawancara kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial.

2. Panel Ahli a.

Anggota Tim terdiri dari hakim agung atau mantan hakim agung, pakar hukum, dan negarawan.

b.

Tugas Tim: 1) Mewawancara calon hakim agung berdasarkan kompetensi bidangnya masing-masing; 2) Menilai dan menyampaikan hasil penilaian wawancara kepada Komisi Yudisial.

D. PENENTUAN KELULUSAN Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara: 1.

Komisi Yudisial menetapkan nilai passing grade untuk kelulusan wawancara;

2.

Komisi Yudisial mengakumulasi dari ke enam materi yang diujikan;

3.

Penentuan kelulusan wawancara adalah murni hasil dari penilaian wawancara tidak lagi memperhatikan hasil seleksi sebelumnya kecuali adanya novum terkait dengan integritas.


2013, No.1191

29

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengendalikan proses dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan seleksi hakim agung. A. TUJUAN Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung dimaksudkan untuk: 1.

Mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung;

2.

Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung baik dari aspek teknis maupun administrasi untuk memperoleh pemecahan permasalahan;

3.

Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi hakim agung yang telah dilaksanakan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

B. SASARAN Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut: 1.

Melakukan pengendalian pelaksanaan seleksi calon hakim agung agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.

Memberikan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim yang akan datang.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut: 1.

Perbaikan pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung yang sedang berjalan.

2.

Rumusan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim.

3.

Saran dan rekomendasi perbaikan atas kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim yang akan datang.


2013, No.1191

30

D. PELAKSANA Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan seleksi calon hakim agung adalah Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Biro yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi calon hakim agung.


31

2013, No.1191

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini mengikat bagi Komisi Yudisial dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses seleksi calon hakim agung serta peserta seleksi calon hakim agung dalam rangka penentuan kelayakan calon hakim agung.

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI


PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG

Recommend Documents