RRN.PT
PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MAN DIRI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Agustus
2015.
I
DAFTAR
ISI Halaman
DAFTAR ISI BAB I BAB II
I
PENDAHULUAN
I
PRINSIP DASAR PENYUSLINAN DAN TSI STUDI
9
KELAYAKAN
II.l.
Prinsip Dasar
9
II.2. Isi
BAB III
BAB IV
BAB V
9
STUDI KELAYAKAN
1l
III.1. Latar Belakang dan Tujuan Pendirian
11
III.2. Visi, Misi, Tujuan dan
t2
Sasaran
III.3. Nama Dan Identitas Organisasi
l3
III.4. Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu pengetahuan Program Studi Akreditasi
l3
[I.5.
l3
Pendanaan
III.6. Rancangan Sistem dan Proses Bisnis Akreditasi III.7. Rancangan Sistem Tata Kelola
l6
III.8. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal MATRIKS KRITERIA PENILAIAN IV.1. Pemrakarsa IV.2. Studi Kelayakan PROSEDUR USULAN PENDIRIAN DAN PELAKSANAAN
2t
V.l,
Prosedur V.2. Bagan Alir
BAB VI BAB VII
23 23
24 30 30 32
l V.3. PelaksaTaan Operasional ..'\ FORMAT DOKUMEN STUDI KELAYA.KAN t."'
PENJELASAN
t7
35
37
.t
39
VII.1. Legalitas
39
VII.2. Prinsip Kemandirian
39
VII.3. Kriteria Kelayakan
40
BAB I PENDAHULUAI\
Ada alasan mendesak
mengapa Pedoman Penilaian Kelayakan Pemberian
Rekomendasi Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri perlu ditetapkan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Yang pasti tanpa pedoman ini, tidak cukup bagi pemrakarsa, baik pemerintah maupun masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai
bagaimana proses memperoleh rekomendasi pendirian lembaga akreditasi mandiri yang diberikan oleh BAN-PT. Jika membaca pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Pdrguruan Tinggi, pihak yang
berkepentingan untuk mendirikan lembaga akreditasi mandiri ataupun pihak yang berkepentingan untuk memberikan rekomendasi pendirian akan mengalami kesulitan. Uraian
lebih lanjut mengenai alasan ditetapkannya pedoman ini dijelaskan sebagai berikut.
Di
2 (dua) jenis institusi yang mempunyai (otoritas) untuk melakukan akreditasi, yaitu (l) institusi yang dibentuk oleh
Indonesia, pada dasarnya terdapat
kewenangan
pemerintah dan oleh karena itu menjadi bagian dari pemerintah,
dan (2) intitusi yang
diprakarsai oleh masyarakat, kemudian memperoleh pengakuan Pemerintah. Jenis pertama, saat
ini dijalankan oleh BAN-PT, dan mungkin
suatu saat Pemerintah membentuk badan
akeditasi lain selain BAN-PT, yaitu lembaga akeditasi mandiri bentukan pemerintah. Jenis kedua, saat
ini dijalankan oleh
Indonesia (LAM-PT Kes), dan
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
di
masa akan datang, kemungkinan besar akan terbentuk
lembaga akreditasi mandiri lain bentukan masyarakat.
Keberadaan badan akreditasi pemerintah maupun badan akreditasi masyarakat didasarkan pada dan dilindungi peraturan perundangan-undangan berikut. Pertama, Undang-
Undang sebagai
(W) No. 2012003
berikut,
Sistem Pendidikan Nasiona{; Pasal 60 ayat
I
yang menyatakan
l
Abeditasi dilakukan untuk menentukan lnlqyokan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonfurmal padi setiap jenjang dan jenis pendidiknn
Lebih lanjut UU No. 2012003 Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 60 ayatZ menyatakan
Akreditasi terhadap program dan satuon pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik
Peraturan perundangan-undangan ke dua yang mengatur kewenangan dan keberadaan badan
akreditasi adalah Peraturan Pemerintah (PP)
No.
19/2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Dinyakan dalam PP No. 1912005, Pasal 86, ayat
l,
bahwa
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan Pernyataan Pasal 86, ayat
I
di atas, dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 1912005, Pasal 86,
ayat2 sebagai berikut, Kewenangan alcreditasi sebagaimana dimalaud pada ayat (l) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan alcredilasi Peraturan perundangan-undangan ke tiga yang mengatur tentang kewenangan dan keberadaan
badan akieditasi adalah Undang-Undang
No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Dinyatakan dalam UU No 1212012, Pasal 55, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berturut-turut berikut bahwa
Alcreditasi Perguruan Tinggi dilafukon oleh Badan Alveditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ayat 4) Alcreditasi Program Studi sebagai bentuk ahtntabilitas publik dilafukan oleh lembaga alcreditasi mandiri (Ayat 5) Lembaga alrreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat .. " ... yong diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Alveditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ayat 6)
Peraturan perundangan-undangan berikutnya
ke empat, yang mengatur tentang
kewenangan dan keberadaan badan akreditasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
Dinyatakan dalam Pasal
9, Ayat (l), Ayar (2), dan Ayat (3) bahwa untuk
menjamin
tercapainya mutu pendidikan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merupakan badan yang mempunyai kewengan untuk melakukan akreditasi. Lebih jelasnya berikut adalah pernyataan yang ada dalam Pasal 9 dan masing-masing Ayat tersebut.
BAN-PT dibentuk oleh Menteri (Ayat l) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan'Kementerian dan bertanggungjanab kepada Menteri (Ayat 2) B AN - P T me m il i ki l<e mandir i an dal am me I alatkan alcr e di t as i P e r guruan Tinggi (Ayat 3)
Lebih lanjut dalam Pasal 10, Permendikbud No. 87 Tahuan 2014 dinyatakan bahwa
Tugas dan wewenang BAN-PT :
a. mengembangkan sistem alcredilasi Program Studi don Perguruan Tinggi selaras de ngan ke b ij akan p e nge mb angan p e ndi di knn t ingg i ; b. merryusun dan menetapkan instrumen alcreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nas ional P endidikan Tinggi ; c. melakukan alcreditasi Perguruan Tinggi; -d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status alcreditasi dan peringkat teralcredit asi P erguruan Tinggi ; e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajuknn membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional rnaupun internas ional ; g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
f.
h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan
kepada
Menteri; i. bersama dengan Direhur Jenderal menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; memberikan rekomendasi kelayakan pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat i. Jenderal.
Masih terkait dengan kewenangan dan tugas BAN-PT dinyatakan dalam pasal 13, sebagai berikut.
Tugas dan
w ew
enang Maj eli s Akre ditas i :
q. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem alveditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
b. menetapkan kebijakan pelal<sanaan alcreditasi Perguruan Tinggi yang diusulknn oleh Dewan Eksekutif; menyusun dan mengltsulkan Rencqna Strqtegis,- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk disampaikan kepcida Mentgri; d. menetapkan instrumen alcreditasi Perguruan Tinggi; e. menetapkan instrumen alcreditasi Program Studi atas usul I-AM; memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dori Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri ; g. memantanr, mengeyaluasi dan mengowasi kinerja Ir4M; h. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana'yang dimal{sud pada huruf g,usul dari P e me r int ah dan/ at au masyar akat ; i. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Eksekutif; j. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Elaekutif; k. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif; L melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhaddp laporan Dewan Elcsekutif; m..melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal secara berkala; n. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri secara berkalo.
c.
f.
3'
Selain kewenangan dan keberadaan BAN-PT, kewenangan dan keberadaan lembaga akreditasi mandiri juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan'Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kewenangan dan keberadaan lembaga akreditasi mandiri secara nyata dan tegas dinyatakan dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27. Secaru eksplisit pernyataan masing-masing pasal
ini adalah sebagai
berikut. Pasal 25 dalam Permendikbud No. 87 Tahun 2014 menyatakan ketentuan-ketentuan berikut.
I-tlM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat (Ayat l) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuanyang berlredudukan di lbu Kota Provinsi (Ayat 2) LAM sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) dapat membentuk perwakilan di setiap wilciyah kerja Lembaga Layanan Pendidikon Tinggi (Ayat 3) LAM sebagaimana dimaksud pada oyat (3) berfungsi memberikan dukungan telcnis dan administratif pelalrsanoan alcredilasi Program Studi (Ayat 4) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Ayat 5) Sedangkan Pasal26 menjelaskan dan menyatakan ketentuan berikut terkait dengan lembaga
akreditasi mandiri, baik LAM bentukan masyarakat maupun LAM bentukan Pemerintah.
Tugas danwewenang LAM (Ayat I): a. merryusun instrumen alrreditasi Program Studi berdasarkan interal<si antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. melakukan akreditasi Program Studi; c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status alcreditasi dan peringkat teralcre ditasi P ro gram Studi ; d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atqs status alvedilasi dan/atau peringknt teralqedilasi Program Studi; e. membangun dan mengembangkan jejaring ddngan pemangku kepentingan, baik tingkat nasionol maupun internasional,: l menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar f. Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal; g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum; h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT. LAM yang bertugas memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada PW badan hukum, ditentukan oleh P"TN badon hukum (Ayat 2). Dalam menialankan tugas danwewenang sebagaimana dimal$ud pada ayat (l), I-tlM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc. (Ayat 3)
Secara khusus pengaturan tentang
LAM Pemerintah dinyatakan dalam Pasal 27
berikut.
4
sebagai
I-ttM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di linglamgan Kementerian dan
bertanggung jawab kepada Menteri. (Ayat l) LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rel
Sedangkan bentuk, persyaratan dan proses pembentukan
LAM Masyarakat diatur
Pasal 36 dan Pasal 37 berikut. Dinyatakan dalam Pasal 36 bentuk
LAM Masyarukat
dalam
sebagai
berikut.
L4M Masyaraknt berbentuk badan hukum nirlaba. (Aytat l) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/qtau rumpun ilmu. (Ayat 2) LAM Masyaraknt dapat membentuk LAM wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu. (Ayat 3) Sedangkan dalam Pasal
37 dapat dipahami persyaratan dan proses pembentukan LAM
Masyarakat sebagai berikut.
Persyaratan pendirian LtlM Masyarakat wajib memiliki: (Ayat
a. rencana sumber daya
l)
manusia yang diperlukan untuk melakukan alcreditasi
Program Studi; b. rancangan prosedur operasi standar (POS) alcreditasi Program Studt; c. sumber pendanaan paling sedikit untuk (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat; d. perhitungan sqtuan biaya pelalrsanaen alcreditasi Program Studi sesuai bidangnya; e. mekanisme pendanaan untuk menutup " dbfisit" biaya pelaksanaan alcreditasi Program Studi sesuai
j
bidangnya;
.
'
sarana dan prasararn LAM Masyarakat; ' g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat;. dan h. rancangan mekanisme penangqnon keberaianyang diajukan atas status alveditasi dan/atau peringkat terakreditaii Prograiii Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.
f,
I
Untuk melengkapi persyaratan pendirian LAM Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) di atas, Ayat (2) Pasal 37 Permendikbud No. 87 tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut bagaimana prosedur yang haris diikuti oleh pemrakarsa dalam proses pendirian LAM Masyarakat, sebagai berikut.
Prosedur pendirian LAM Masyarakat: (Ayat 2)
a. Pemrakarsa sebagaimana dimal$ud dalam Pasal 36 ayat (2)
mengusulkan
pendirian LAM Masyarakat kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk
me mp
e
r o I e h pe ngakuan
;
b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayaknn sebagaimana dimaltsud pada huruf a; c, BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan
LAM Masyarakat;
d. Dalam hal Menteri
memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat arkan re ko mendas i BAN- P T, pemrakars a me ngaj ukan pe mb entukan b adan hukum nirl ab a se suai dengan ke tentuan pe rundang-undangan ; e. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat ; LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat status sebagai f. badan hukum nirlaba. be
rdas
Dari uraian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan keberadaan badan akreditasi di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut.
1. Di Indonesia,
akreditasi terhadap institusi pendidikan dilakukan oleh lembaga akreditasi
pemerintah danlatau lembaga akreditasi masyarakat. Lembaga akreditasi pemerintah dijalankan oleh BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan mungkin
suatu saat dilakukan lembaga akreditasi mandiri bentukan pemerintah. Lembaga akreditasi masyarakat dijalankan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PT Kes), dan di masa akan datang, kemungkinan besar juga akan dijalankan lembaga akreditasi mandiri masyarakat lain.
2.
Seharusnya keberadaan lembaga akreditasi mandiri
(LAM) masyarakat sudah bisa
dijalankan sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional'
.
.
'\-
Ada banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa"keberadaan lembaga akreditasi mandiri (LAM) masyarakat tidak bisa eksis pada saat mulai (sejak) ditetapkannya UndangUndang No. 2012003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Yang pasti peraturan perundangundangan yang mengatur mekasisme, proses, persyaratan didirikannya lembaga akreditasi
mandiri masyarakat baru ada dan ditetapkan pada tahun 2014, yaitu dengan ditetapkannya Permendikbud No. 87 Tahun 2014.Peraturan inipun dirasa masih kurang cukup. Oleh karena
itu, perlu BAN-PT
menetapkan Peraturan BAN-PT yang berisi tentang persyaratan,
mekanisme, proses pendirian lembaga akreditasi mandiri, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendirian lembaga akreditasi mandiri ini. Peraturan
ini diharapkan dapat menjadi
pedoman, baik bagi pihak yang akan melakul€n proses pendirian diaupun pihak yang akan
melakukan penilaian studi kelayakan pendirian dan selanjutnya diikuti dengan penetapan rekomendasi pendirian tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian atas sebeleumnya, lembaga akreditasi mandiri
merupakan lembaga akreditasi mandiri bentukan pemerintah atau lembaga akreditasi mandiri
bentukan masyarakat. Lembaga akreditasi mandiri
ini
akan diakui oleh pemerintah atas
rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri. Lembaga Akreditasi Mandiri dapat diajukan oleh
pemrakarsa baik berasal dari pemerintah atau masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi (Pasal 37 ayat2),
untuk mendapatkan pengakuan dari menteri tentang pendirian LAM berdasarkan rekomendasi dari BAN-PT maka premakarsa diwajibkan menyusun Studi Kelayakan Lembaga Akreditasi Mandiri. Yang dimaksud dengan Studi kelayakan disini adalah kesiapan
LAM yang akan diusulkan untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga akreditasi. BAN-PT, sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada menteri tentang persetujuan pengakuan
LAM yang diajukan oleh pemrakarsa
(Permendikbud No. 87 tahun
2014, Pasal 37 ayat 2,huruf b), menyusun pedoman yang akan digunakan oleh pemrakarsa sebagai dasar dalam merencanakan langkah-langkah kegiatan untuk menyiapkan substansi
studi kelayakan dan persyaratan administrasi melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pedoman
ini dilengkapi
dengan matriks penilaian, format studi kelayakan dan prosedur
pengajuan untuk mendapatkan rekomendasi pengakuan
LAM. Pedoman ini juga
akan
digunakan oleh BAN-PT sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi. Arahan langkahlangkah disusun semata-mata dalam rangka menjaga agar Lembaga Akreditasi Mandiri yang terbentuk dapat menjalankan perannya dalam pelaksanakan penjaminan mutu program studi secara efektifl konsisten dan
berkelanjutan. ., ::
" "
Pedoman ini memuat prinsip-prinsip dasar penyusunah, isi, struktur dan format dokumen
studi kelayakan, matriks kriteria penilaian seda alur proses pengajuan rekomendasi pengakuan
LAM. Di dalam
bab-bab tersebut dimqat seperangkat persyaratan yang harus
dipenuhi dalam penyusunan studi kelayakan yang wajib dibuat oleh pemrakarsa. Syaratsyarat yang harus dipenuhi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akreditasi
Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
Oleh karena itu pemrakarsa perlu membaca dan mempelajari dengan saksama pedoman
ini untuk memahami maksud dan substansi langkah-langkah yang harus dilakukan.
sydrat-syarat yang perlu dipenuhi dan urutan
Rekomendasi BAN-PT merupakan bagian dari rangkaian prosedur yang dipersyaratkan
untuk mendapatkan pengakuan menteri sebagaimana diatur dalam UU No.l2 tahun 2012 Pasal 55 ayat (6). BAN-PT akan melakukan 2 tahap penilaian :
(l)
melihat kelayakan fakta
dan analisis dalam dokumen studi kelayakan, (2) melakukan verifikasi lapangan atas kesiapan melaksanakan akreditasi program studi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada
menteri. Pemrakarsa perlu dengan sungguh-sunguh menyiapkan dan menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan akreditasi program studi secara benar dan efektif. Selain itu yang perlu disiapkan dan ditunjukkan adalah jaminan akan adanya keberlanjutan operasional
LAM yang
diajukan baik dalam aspek kelembagaan, aspek manajeman dan aspek sumber daya manusia
sert4 finansial dan sarana prasarana.
BAB II PRINSIP DASAR PENYUSUNAN DAN ISI STUDI KELAYAKAN
[.1.
Prinsip Dasar
Studi kelayakan disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk dan ditetapkana dalam bentuk Surat Keputusan (SK) oleh pemerintah atau perkumpulan Organisasi Profesi dan Asosiasi
Institusi Pendidikan Tinggi sebagai pemrakarsa. Tim Kerja untuk pendirian LAM Masyarakat, harus terdiri dari unsur Organisasi Profesi dan Asosiasi lnstitusi Pendidikan
Tinggi dari rumpun, pohon, peraturan
danJatau cabang
ilmu pengetahuan sejenis sesuai dengan
menteri. Hal ini sangat penting karena substansi dari isi studi kelayakan
menunjukkan keterkaitan pengelolaan
LAM
akan
dengan program studi yang masuk dalam
cakupan rumpun, pohon, danlatau cabang ilmu pengetahuan yang akan diakreditasi. Studi kelayakan merupakan alat untuk mengungkapkan data dan informasi yang digunakan oleh
BAN-PT untuk memberikan rekomendasi kelayakan pendirian dan pengakuan LAM oleh menteri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan studi kelayakan
l.
Tim kerja mengkaji dan memahami apa yang harus diungkapkan dalam studi kelayakan
2.
Studi kelayakan disusun secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan hasil
analisis dan evaluasi dari data-data pendukung yang diperoleh. Paparannya dilengkapi dengan tabel-tabel, gambar, grafik, atau cara penyajian lain yang memberikan gambaran
tentang kondisi saat
ini
serta prospek dan kecenderungan-kecenderunganyang dianggap
perlu untuk menunjukkan bahwa LAM mampu beroperasi menjalankan bisnisnya.
3.
Menggunakan pendekatan analisis, asesmen, dan evaluasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, mendalam (in-depth), komprehensif dan menyeluruh (holistik)
4.
Didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nil'ai-nilai dan norma yang berlaku serta mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja daq atari penyelenggaraan
LAM
dengan
visi dan misi LAM.
5.
Data bahan pendukung studi kelayakan dilampirkan dalam bentuk tabel, rekapitulasi, foto, dan atau bagan.
Evidensi lain yang mendukung
isi sudi
kelayakan dan tidak mungkin dilampirkan
bersama dokumen disiapkan untuk disajikan pada saat asesmen lapangan.
11.2. Isi Studi kelayakan pendirian sebuah LAM merupakan se'buah persyaratan yang wajib
dibuat oleh pemrakarsa yang bermaksud mendapatkan pengakrian dari Menteri untuk mendirikan LAM. Isi studi kelayakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan"Tinggi pasal 37 ayat (2) dan 38 ayat (l), huruf a sampai dengan h. Studi kelayakan sebagaimana Kebudayaan
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling sedikit berisi tentang:
i.
latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
b. visi dan misi c. nama
LAM Masyarakat;
LAM Masyarakat yang akan digunakan;
d. rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi
yang akan diakreditasi LAM Masyarakat; e. bukti sumber pendanaan
anggaran
LAM Masyarakat paling sedikit uhtuk 3 (tiga) tahun
LAM Masyarakat;
f, rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat; g; rAncangantatakelola
LAM Masyarakat; dan
h. rancangan sistem penjaminan mutu di internal
LAM Masyarakat.
.Jlt \i. .'",
-.
I
.t' ,
l0i
BAB III STUDI KELAYAKAN
[I.1. Latar Belakang
dan Tujuan Pendirian
Di bagian Latar Belakang dan Tujuan Pendirian LAM, harus dijelaskan berbagai hal yang berisi dan memuat hal-hal berikut yang akan dirinci dalam butir-butir berikut.
m.1.1. Rasional Pendirian
Di dalam sub bab ini
pemrakarsa diminta menekankan signifikansi atau pentingnya
pendirian LAM untuk menyelenggarakan akreditasi yang lebih efektif dan efisien di dalam cakupan cabang danlatau rumpun ilmu secara lebih spesifik. Oleh karena itu,
dalam studi kelayakan pendirian LAM sekurang-kurangnya menampilkan data tentang jumlah program studi dalam lingkup cabang dan atau rumpun sejenis, jumlah prodi yang telah terakreditasi, jumlah yang belum terakreditasi, status dan peringkat akreditasi prodi, rerata prodi terakreditasi per tahun, dana yang diperlukan pertahun,
jumlah asesor dan lainnya yang dianggap perlu.
ILI.LZ. Rujukan dan Dasar Hukum Pada sub bab
ini
sekurang-kurangnya menampilkan landasan yuridis yang menjadi
rujukan hukum bagi pendirian LAM. Rujukan dimaksud berdasarkan tata urutan perundang-undangan
yang berlaku. Mulai dari Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Kepufusan
Menteri, dan lain-lain
Di
bagian sub bab
ini,
pemrakarsa peldiri,
LAM
sekurang-kurangnya harus
menampilkan standar yang akan dijadikan kriteria. bagi
LAM untuk melakukan
akeditasi progrcm studi. Instrument LAM disusun dengan menurunkan dari standar tersebut. Standar yang dijadikan rujukan mutu dalam menjalankan akreditasi berlaku
dalam lingkup nasional dan/atau internasional. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan standar yang wajib dijadikan rujukan, meskipun harus disadari bahwa SNPT itu merupakan standard minimal. Dimungkinkan untuk mengadopsi standar lain yang berlaku secara regional dan internasional.
ll
III.l.4. Tujuan Umum Sub bab
dan Khusus
ini menampilkan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian LAM. Tujuan
umum tersebut terkait dengan komitmen LAIVI untuk peningkatan SDM bangsa,
di
peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
seluruh NKRI demi menjaga
kesatuan dan persatuan serta meningkatkan daya saing bangsa, Sementara tujuan
khusus adalah target yang akan dicapai dengan pendirian
LAM,
misalnya,
mempererat hubungan antar konsorsium keilmuan dan pengelola program studi, meningkatkan konsolidasi keilmuan, mempercepat proses dan memperluas jangkauan
",
akreditasi program studi.
III.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini merupakan bagian yang mencerminkan mutu pengelolaan
LAM
yang memiliki
kelayakan arah masa depan yang jelas. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan LAM yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi adalah rumusan tindakan atau kegiatan untuk mewujudkan visi yang
ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya, maka misi LAM dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan proses bisnisnya. Visi Aan
*isi LAM menjadi acuan utama dalam menentukan
tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian pemrakarsa
Misi LAM antara lain adalah
:
dalam penyusunan Visi
'.
a. Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaida,h ilmiah yang baik dan melibatkan .
b. Pengembangan c.
visi dan misi LAM melalu!rne(anisme yang akuntabel.
LAM menetapkan tonggak-tonggak
strategis. d. Sosialisasi
i:.,
visi dan misi LAM
capaian'(milesto,rzes) tujuan dalam rencana
'
l
dilaksanakan secara berkala kepada seluruh
pemangku kepentingan e.
Visi dan misi LAM dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman bagi
semua
pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, 'ketercapaian fujuan melalui
III.3.
Nama Dan Identitas Organisasi
Pemrakarsa diwajibkan untuk menetapkan nama lembaga badan akreditasi masyarakat
No. 87 Tahun 2014. Dalam menentukan
sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud
dan
menetapkan nama lembaga yang nantinya akan diajukan pengesahannya sebagai lembaga berbadan hukum, pemrakarsa diharuskan memperhatikan beberapa hal berikut.
a.
Menggunakan bahasa Indonesia, dapat juga menggunakan bahasa asing untuk kepentingan intemasionalisasi yang didampingi bahasa Indonesia.
b.
Menggambarkan ruang lingkup rumpun, pohon, danlatau cabang ilmu pengetahuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri.
III.4. Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan Program Studi Akreditasi Salah satu tugas utama dari lembaga akreditasi mandiri (LAM) adalah melaksanakan proses akreditasi program studi yang masuk dalam lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang
ilmu pengetahuan sejenis. LAM yang dibentuk sifatnya spesifik, yaitu dibatasi untuk rumpun,
pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan tertentu sejenis. Sebagai pemrakarsa pendirian
LAM harus sudah mengidentifikasi,
menentukan dan menetapkan ruang lingkup Rumpun,
Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan Program Studi yang akan diakreditasi. Penentuan dan penetapan ruang lingkup rumpun, pohon, danlatau cabang ilmu pengetahuan mengikuti
peraturan menteri tentang jenis rumpun, pohon, dan/atau cabang
ilmu
pengetahuan
(ditetapkan melalui Permen).
Kajian yang komprehensif harus dilakukan untuk, menentukan keluasan
ruang
lingkup, mencakup jumlah program studiyang masuk dalam ruinpun, pohon, danlataucabang
ilmu pengetahuan yang
sudah ,ditentukan
di
seluruh wilayah Indonesia, sebaran wilayah
kedudukan program studi dan status akreditasi dari frogramstudi. Kajian
ini sangat penting
karena keluasan cakupan ruang lingkup rumpul, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan
akan sangat terkait dengan perhitungan kelayakan 'finansial
LAM dalam mejalankan
fungsinya.
[I.5. Pendanaan Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM) harus memiliki kecukupan sumber
pendanaan
yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan dalam jangka minimal 3 (tiga) tahun. Sesuai dengan ketetapan Permendikbud no.87 tahun 2014, pasal
(39) ayat (2), sumber dana
LAM Masyarakat ditetapkan dan dapat berasal dari. berbagai sumber. Secara eksplisit dinyakatan bahwa Pendanaan LAM Masyarakat bersumber.dari dana masyarakat, sumber t3
lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan peraturan. Kecukupan sumber dana
LAM harus dianalisis ketersediaannya, baik dari pemrakarsa, pemerintah,
masyarakat,
maupun lainnya dalam bentuk sumbangan, dana abadi/endowment fund, hibah, dan lainnya.
Sumber dana bersifat mandiri, sah dan tidak mengikat. Untuk memulai operasional, pemrakarsan
LAM Masyarakat wajib menyediakan dana sebagai modal kerja awal.
di atas, besaran anggaran LAM hasil analisis biaya operasional LAM dan analisis satuan biaya
Berdasarkan pada ketentuan yang telah diuraikan
ditentukan berdasarkan
asesmen yang diperhitungkan menurut satuan akreditasi program studi sesuai bidangnya.
Selain itu dalam hal kecukupan sumber pendanaan
ini LAM
harus memiliki rancangan
mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi program studi sesuai bidangnya (Permendikbud 87, pasal 37, ayat
l,
huruf e). sehingga dalam rancangan mekanisme
pendanaan harus secara explisit memiliki memasukkan faktor/aktivitas yang dapat mengamankan kemungkinan terjadinya defi sit.
Dalam dokumen studi kelayakan harus secara eksplisit ditampilkan adanya
:
a. Kelayakan Ketersediaan dan Kesiapan Keuangan.
b. Sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM. Sumber dana disertai analisis tentang ketersediaan dari pemrakarsa, pemerintah, masyarakat, atau lainnya (dalam bentuk sumbangan, dana abadilendowment fund, hibah, dan lainnya).
c. Analisis
satuan biaya akeditasi yang diperhitungkan menurut satuan akreditasi program
studi sesuai bidangnya.
d. Rancangan mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akeditasi program studi sesuai bidangnya.
Untuk mencapai 4 (empat) hal di atas, LAM wajib menyusun analisis-analisi keuangan untuk menggambarkan bahwa
LAM yang akan didirikan
o-enrif-benar siap dalam hal ketersediaan
dan kesiapan dana dari berbagai sumber dan diikuti dengan rencana penggunaan sumbersumber dana tersebut. Lebih rinci, masing-masing bagialr butir-butir berikut di bawah adalah
penjelasan'yang wajib disusun sebagai bagian dari Studi Kelayakan.
III.5.
l.
Proyeksi Keuangan
Dalam penyusunan proyeksi keuangan. wajib dilakukan analisis kelayakan keuangan {engan,mempertimbangan satu siklus akeditasi program studi sesuai dengan Permendikbud
no.87 tahun 2014, pasal (6) ayat
(l)
yaitu 5 (lima) tahun. ,Pemrakarsa wajib menyusun
proyeksi keuangan untuk 5 tahun kedepan, yang didukung dengan analisis berdasarkan perencananan kegiatan pendirian dan operasional akreditasi program studi dan aktivitas lainnya. Analisis kelayakan keuangan mencakup perencanaan'dengan mempertimbangkan:
t4
l. Asumsi-asumsi kegiatan operasional LAM selama 5 tahun ke depan, termasuk di dalamnya rencana investasi dan operasi LAM. Cakupan kegiatan pelayanan akreditasi program studi, kegiatan asesmen (Asesor, Asesmen), Sumber Daya Manusia (Manajemen
&
Administrasi, Asesor, Validator), Sarana dan Prasarana, dan Keuangan yang akan
disediakan dan sumber penyediaan dananya. 2. Perhitungan Satuan
Biaya Akreditasi, dengan pertimbangan dan analisis yang meliputi
Kegiatan Proses Bisnis Akreditasi, Perincian Kegiatan pada Semua Proses, Perincian
Biaya Langsung Asesmen dan Validasi, dan Rincian Biaya Tidak Langsung Dalam Kegiatan Proses Bisnis Akreditasi. 3. Penilaian Kelayakan Proyeksi
III.5.2. Sumber Pendanaan Pemrakarsa
LAM wajib merencanakan dan menyediakan sumber pendanaan yang
dapat berasal dari:
a. b.
Dana pemrakarsa (Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi).
Dana masyarukat, antara lain meliputi sumbangan/grant/donasi dari lembagal perguruan tinggi/ perusahaan, Iuran Program Studi sebagai Anggota LAM, Pendapatan Aktivitas Akeditasi Program Studi, Pendapatan Aktivitas Lain.
c. Dana sumbanganl grantldonasi lembaga/ perusahaan asing. d. Dana pemerintah, antara lain meliputi subsidi proses awal pendirian LAM, Subsidi operasional Aktivitas Akreditasi Program Studi, dan/atau dana bantuan asing yang syah.
e.
Hutang
Seluruh sumber pendanaan harus menjamin bebas
&ri
.pengaruh kepentingan (prinsip
imparsialitas), sehingga LAM dapat menjalankan aktivitas alaeditasi program studi secara independen' dan profesional.
,,.] IIL5.3. Mekanisme Pengamanan Defisit Keuangan Dalam hal sumber pendanaan kegiatan operasional aktivitas akreditasi dan aktivitas
LAM lainnya tidak tercukupi
atau tidak terpenuhi dari pendapatannya.(iuran keanggotaan,
pendapatan aktivitas akreditasi dan aktivitas lain, hasil pendapatan dari dana endowment, dan
pendapatan lainnya), maka pemrakarsa pendanaan untuk menutup defisit
LAM harus membuat
perencanaan tindakan dan
LAM. Bentuk mekanisme tindakin dan pendanaan untuk
menutup defisit dapat berupa: 15
a.
Kebijakan penekanan biaya operasional kantor (overhead) dan biaya operasional akreditasi dan aktivitas lainnya (cost reduction) tanpa mengurangi kualitas dan pencapaian tujuan
b.
LAM.
Mencari sumbangan/ grantldonasi dari masyarakat maupun pihak asing, dan lainnya.
III.6.
Rancangan Sistem dan Proses Akreditasi
Bagian ini menjelaskan tentang sistem dan alur proses atau prosedur operasi baku untuk
melakukan akreditasi program studi yang mencakup proses asesmen kecukupan (AK),
validasi
AK,
asesmen lapangan
(AL), validasi AL, pengambilan keputusan
penanganan banding. Dalam proses akreditasi,
LAM
serta
sebagai institusi sentral yang
melaksanakan kegiatan akreditasi program studi dalam cabang atau rumpun ilmu spesifik
harus menyiapkan instrument, asesor dan proses. Disamping sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana memadai, dukungan finansial dan sistem yang tertata rapi.
Instrumen akreditasi program studi yang disusun oleh LAM merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), KKNI, standar regional dan internasional dan sudah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT. Standar, kriteria, prosedur, dan instrument akreditasi
yang digunakan
LAM harus mempunyai cakupan menyeluruh dan merupakan perangkat uji
tuntas terhadap kinerja program studi sesuai SPT dan SNPT. Semua sistem, standar, kriteria, prosedur dan instrumen yang
dimiliki LAM harus bersifat terbuka, tersedia dan dapat diakses
oleh publik.
Dalam pelaksanaannya, LAM melibatkan
4
unsur, yaitu
(1) Pimpinan yang
mengkoordinasi semua kegiatan akreditasi. (2) Asessor sebagai tenaga ahli yang bertugas melakukan penilaian atau asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, (3) Sekretariat untuk
administrasi kegiatan, dan (4) Validator. Yang per{u dipeihatikan oleh pemrakarsa dalam merancang sistem dan proses akreditasi adalah:
a.
Memiliki instrumen yang shahih dan handal yang qemenuhi standar minimum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan dapat mempertimbangkan standar internasional,
serta disetujui oleh BAN-PT. Untuk memenuhi hal ini, pemrakarsa dapat menyususn sendiri dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengadopsi yang sudah ada. Jika disusun sendiri, beberapa hal yang perlu dipertimbangakan antara
lain standar yang digunakan, elemen pada setiap standar, parameter untuk mengukur setiap elemen, syarat kesahihan dan kehandalan, dan lainnya
b.
Pengelolaan asesor yang memenuhi persyaratan BAN-PT, melipgti
i. Ketersediaan dan keeukupan jumlah asesor. t6
,
:
ii. Asesor berasal dari program studi yang telah terakreditasi A. Khusus asesor yang berasal dari professional ditentukan menurut kriteria khusus.
iii.
Asesor minimal pendidikan
Doktor untuk prodi Sl atau 32 untuk Diplom4
dan
pernah mempunyai pengalaman dalam system penjaminan mutu.
iv.
Rekruitmen asesor dilakukan dengan melibatkan lembaga independen yang kredibel.
v. Sistem pelatihan dan pembinaan untuk memelihara
imparsialitas dan untuk
meningkatkan kinerja asesor
c.
Froses Alaeditasi Selain tiga hal yang disebut dalam sistem dan proses di atas, yang tidak kalah pentingnya
adalah penyiapan sekretariat dengan kelengkapanan dan pendukungnya yang akan menerima dan memproses semua berkas kelengkapan proses akreditasi dari semua
program studi dan segala yang terkait. Penyiapan kesekretariatan dan kelengkapan pendukung
ini akan digunakan untuk mendukung proses bisnis akreditasi. Adapun. alur
proses akreditasi setidaknya memuat tahapan-tahapan
:
1, ..
proses berkas permohonan
2.
Pelaksanaan asesmen kecukupan (AK) meliputi pemilihan I penentuan asesor, jumlah
Penerimaan berkas pengajuan akreditasi Prodi meliputi prosedur, persyaratan,waktu
asesor, pemanggilan asesor, penugasan asesor dan waktu asesmen kecukupan
3.
Pelaksanaan asesmen lapangan
(AL) setelah memenuhi persyaratan kelayakan untuk
di visit
4. Validasi hasil asesmen lapangan 5. Menentukan keputusan hasil akreditasi 6. Kemungkinan pengaduan Program Studi untuk Banding '.:t-
Analisis sistem tata kelola lengkap minimal mencakui prinsip-prinsip kredibilitas sistem, kredibilitas individt/personnel (termasuk ketersediaan kode etik), transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab (hingga liabilitas) dan jaminan impalsialitas
(ujur, adil dan tidak berpihak).
Analisis sistem manajemen fungsional dari sistem perencanaan,
pengorganisasian,
penyetaraan, kepemimpinan, dan pengendalian lengkap dengan manajemen operasi dan
sistem dokumen (panduan, pedoman, prosedur/SOP, hingga instruksi kerja, monitoring, pemantauan, audit dan evaluasi/pelaporan, serta'evaluasi dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan. Sistem tata kelola
LAM
harus mencakup organisasi, sumber daya manusia,
keuangan, serta sarana dan prasarana.
t7
IIL7.l.
Susunan Organisasi
Struktur organisasi LAM harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepercayaan atas proses bisnis yang mencakup melakukan akreditasi program studi, memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program studi
baru, (pasal 26 Permen
87
tahun 2014) yang dilaksanakannya. Disamping itu, susunan organisasi harus memperhatikan
prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Artinya, organisasi harus bekerja secara efisien
tetapi tidak mengabaikan kelancaran dalam menyelenggarakan kegiatanya.
Dengan
demikian proses tidak membebani program studi dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Hal yang juga penting diperhatikan dari suatu organisasi lembaga akreditasi adalah prinsip impars.ialitas
(ujur, objektifl netral, adil,
dan tidak bias). Organisasi lembaga akreditasi yang
baik adalah organisasi yang dapat menjamin objektivitas, kenetralan, keadilan dan tidak terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan akreditasi. Susunan organisasi,
LAM diatur dalam anggaran dasar badan hukum no. 87 tahun 2014, Pasal (39) ayat (l).
kepengurusan, dan tata kelola sesuai dengan Permendikbud
nirlaba
Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan
LAM. Di dalam struktur organisasi LAM
harus
tergambarkan dengan jelas organ pengambil kebijakan, pelaksana teknis, dewan pengawas,
un!1 penjl.minan mutu, dan sekretariat, dengan kedudukan, tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing. Disamping
itu hubungan tata kerja dengan lembaga terkait
seperti Dikti, BAN-PT harus tergambarkan. Selain hal-hal di atas, secara khusus organisasi
LAM harus :
a. Memiliki Pengesahan Badan Hukum Legalitas hukum diperiukan sebagai landasan -hrrfum untuk menyelenggarakan kegiatan akreditasi dan membantu LAM dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi. Mengingat LAM merupakan organisasi nirl.aba, maka di dalam akte pendirian dijelaskan prinsip nirlaba tersebut. Disarnping itu,
di dalam
akte pendirian juga dijelaskan
antara lain tentang susunan pendiri, misi dan tujuan organisasi, lingkup kegiatan, struktur
organisasi dan sumber pendanaan. Pendiri yang merupakan pemrakarsa,
sesuai
Permendikbud No 87 tahun 2014 pasal (26) ayat (2), adalah organisasi profesi dan asosiasi
institusi pendidikan tinggi suatu Ruang Lingkup Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan Program Studi Yang Diakreditasi sejenis.
Lingkup kegiatan LAM utamanya adalah menyelenggarakan.akreditasi program studi
dalam lingkup Ruang Lingkup Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan l8
Program Studi Yang Diakreditasi sejenis. Kegiatan yang terindikasi akan mengganggu
imparsialitas tidak dicantumkan dalam akte pendirian. Dalam akte pendirian harus
LAM secara garis besar, terutama yang menyangkut komponen pengambil keputusan tertinggi dan keberadaan dewan dijelaskan komponen dan struktur organisasi
pertimbangan. Pencantuman komponen dan struktur organisasi secara rinci dimuat dalam
AD/ART atau dokumen sejenis.
Struktur organisasi yang dibentuk harus bisa diikuti oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder). Hal
ini
dapat dilakukan dengan memisahkan shuktur yang
berfungsi menyusun kebijakan dan prinsip berkaitan dengan materi dan fungsi akreditasi
dari manajemen yang meyelenggarakan fungsi akreditasi. Struktur yang
berfungsi
menyusun kebijakan tersebut sebaiknya memiliki anggota yang mewakili stakeholder secara luas. Struktur organisasi tersebut juga harus bisa menunjukkan bahwa organisasi dapat menjamin kenetralan (tidak terjadi konflik kepentingan) dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak adanya unit organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip imparsialitas seperti memberikan konsultasi dan nasehat tentang akreditasi dan atau adanya komite khusus menangani masalah imparsialitas.
Sumber pendanaan organisasi dijelaskan dalam akte pendirian dengan mempertimbangkan
prinsip kemandirian, prinsip nirlaba dan prinsip imparsialitas. Dalam akte pendirian perlu juga dijelaskan tentang modal awal organisasi, baik yang berkaitan dengan jumlah maupun sumbernya.
b. Memiliki Struktur Organisasi sebagai data elektronik yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung
jawab,
kewenangan
manajemen. Perubahan struktur organisasi harus diatur,lengan mekanisme (SOP) tertentu
yang memuat langkah-langkah penyusunan perubahan" sialm yang menyetujui dan cara pengendalian dokumennya.
Akuntabilitas institusi, termasuk lembaga akeditasi mandiri wajib dilaksanakan, mengingat bahwa lembaga akretasi
ini
berkaitan dan berkepentingan langsung dengan
kepentingan masyarakat (publik). Mempertimbangkan hal ini, maka lembaga akreditasi wajib mempunyai sistem akuntabilitas publik sebagai pedomana dalam menjalakan tugasnya, yaitu mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada
l9
publik.
t
.2. Pengelolaan Sumberdaya Manusia
IIL7
LAM memiliki
(l)
sumberdaya manusia (SDM) yang terdiri atas tiga kelompok , yaitu
Kelompok SDM untuk manajemen dan administrasi, (2) Kelompok
SDM
untuk
melaksanakan penilaian dan asesmen serta (3) Kelompok SDM untuk melaksanakan review
hasil penilaian dan asesmen. Masing-masing kelompok SDM, harus ditentukan jumlah dan
kualifikasi (kompetensi) kebutuhan sesuai fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang tercantum dalam organisasi. LAM harus memiliki sistem untuk memastikan bahwa SDM yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai dan relevan dengan aspek teknis ketiga
kelompo\ lersebut. Untuk itu perlu dikembangkan sistem pengelolaan SDM terdokumentasi meliputi rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan penilaian kinerja. Kelompok SDM yang melaksanakan penilaian dan asesmen (asesor) harus diberikan perhatian khusus dalam rekruitmen dan pengembangan karena berdampak besar terhadap
mutu proses akreditasi. Oleh karenanya, harus disusun kriteria, SOP dan ketentuan untuk menjamin:
a. Bahwa asesor memiliki pengetahuan tentang proses asesmen, persyaratan akreditasi
dan
persyaratan yang relevan lainnya.
b. Ksjelasan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
c. Tercafainya efektivitas asesmen. d. Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi asesor dengan pelatihan yang sesuai
dan
berkelanjutan.
Dilakukannya monitoring dan pengukuran kinerja asesor mencakup hasil
desk
evaluation, visitasi, laporan asesmen dan umpan balik dari.klien. Pemeliharaan pemutakhiran data asesor yang meliputi data pelatihan, pengalaman dan status kepegawaiarl
..
diri, kualifikasi,
kompetensi,
.r-
III.7.3. Sistem Pengelolaan Keuangan Sisiem pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses
bisnis dan transparansi keuangan
jika
di dalam
lingkungan LAM. Disamping itu, sistem pengelolaan
diterapkan secara konsisten dan berkefanjutan dapat membangun budaya
disiplin, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam bidang keuangan.
LAM harus dapat menunjukkan hasil evaluasi terhadap risiko keuangan yang berkembang dari penyelenggaraan kegiatan. akeditasi 'dan telah memitiki cara penanggulangan yang memadai untuk melaksanakan, tanggung jawab
(liability) berkaitan dengan kegiatan tersebut, misalnya adanya asuransi.atau dana cadangan. LAM juga harus 20
mengevaluasi kondisi keuangan dan sumber pendanaannya secara teratur dan menunjukkan kepada komite imparsialitas bahwa semua aspek keuangan tidak menyimpang dari prinsip imparsialitas.
Untuk menjamin efisiensi, tranparansi, pelaksanaan liability dan prinsip imparsialitas,
LAM harus menyusun suatu sistem pengelolaan keuangan berdasarkan sistem keuangan organisasi nirlaba.
Di
pengelolaan
Indonesia, pada umumya sistem pengelolaan keuangan
nirlaba dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45),
meliputi perencanaan
keuangan/penganggaran, pelaksanaan
dan akuntansi keuangan,
pencarian keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, audit intemal dan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 45 meliputi pembuatan neraca, laporan aklivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam sistem tersebut sudah termasuk prosedur-prosedur terdokumentasi menyangkut pelaksanaan kegiatan yang dinilai penting untuk menjamin efektivitasnya.
II1.7.4, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemrakarsa harus bisa menunjukan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana
untuk
menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai rencana bisnis yang ditetapkan
sebelumnya. Kebutuhan tersebut mencakup
:
a. Gedung, ruang kerja dan sarana penting lainnya terkait dalam menyelenggarakan kegiatan akreditasi.
b.
Status kepemilikan gedung, volume/luas dan utilitas dan mebelair.
c. Sarana sistem teknologi informasi (hardware dan software\ untuk pelaksanaan proses bisnis dan
administrasi. -, .,
LAM harus menjelaskan sistem
.
mendukung
.
pengelolaannya sehinggb memberikan manfaat yang
maksimal dalam rangka mendukung penyelehggaraan kegiatan akreditasi.
Sistem
pengelolaan sarana dan prasarana (pengelolaan aset) harus mencakup kegiatan pengadaan,
pembukuan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusannya. Dalam sistem tersebut sudah termasuk prosedur-prosedur terdokumentasi terhadap kegiatan yang dinilai penting untuk menjamin efektifitasnya.
III.8.
Rancangan Sistem Penjaminan Mutu
Internal
i
Sistem penjaminan mutu internal LAM'di*ukrudkan untuk menjamin tata kelola
LAM dan pelaksanaan akreditasi oleh asesor berjalan.sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2t
Untuk menjamin bahwa sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik, pemrakarsa
LAM harus menjelaskan sekurang-kurangnya tentang hal-hal sebagai berkut. a. Kebijakan mutu. Kebijakan mutu berisi pernyataan resmi pimpinan tentang arah dan tujuan LAM berkaitan dengan mutu. Kebijakan mutu menjadi landasan dan acuan dalam perumusan sasaran
mutu dan juga menjadi acuan organisasi dalam melaksanakan kegiatan akreditasi.
b.
Sasaran mutu. Sasaran mutu menjelaskan tentang rincian yang akan dicapai berkaitan dengan mutu yang
dapat diukur. Sasaran mutu harus mengacu pada kebijakan mutu.
c. Manual mutu. Manual mutu berupa narasi tentang pengendalian dokumen (prosedur, standar, check sheet, dll.), pengendalian rekaman, monitoring mutu, tindakan koreksi, tindakan pencegahan, untuk memandu pelaksanaan akreditasi.
d. Standar mutu. Stpndar mutu menjadi rujukan dan referensi tata kelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
e. Formulir-formulir yang digunakan untuk memantau kinerja mutu LAM.
'\*
BAB IV
MATRIKS KRITERIA PENILAIAN
IV.l.
Pemrakarsa
Elemen penilaian Aspek Hukum
Ketetapan Badan Hukum Organisasi Profesi pemrakarsa pendirian LAM Masyarakat Oleh
Pemrakarsa,
Permendikbud No.87 tahun2014, Pasal36,
Ayat menyatakan: (1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba. (2) Badan hukum nirlaba
Butir penilaian
Deskriptor
l.l.
Pemrakarsa 1.2. Nomor Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Organisasi Profesi
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Pemrakarsa
2,
sebagaimana
dimaksud padaayat (1) dibentuk oleh pemrakarsa yang
Ketetapan Badan Hukum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi pemrakarsa pendirian LAM Masyarakat Oleh
2.1. Daftar Asosiasi Institusi
Pendidikan Tinggi 2.2. Nomor Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Institusi Pendidikan Tinggi
Menteri Hukum Dan Hak
terdiri atas organisasi profesi
Asasi Manusia
dan asosiasi
institusi pendidikan
tinggi berbadan hukum dari suatu
Daftar Organisasi Profesi
Pemrakarsa
3.
iiumprn, Pohon,
Relevansi Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan
Tinggi terhadap Ruang Lingkup Rumpun, Pohon, danlatau Cabang Ilmu
dan/atau Cabang
Ilmu Pengetahuan
Pengetahuan
LAM
Masyarakat
3.1. Kesuaian Organisasi Profesi dengan Ruang Lingkup
Rumpun, Pohon, danl atat Cabang Ilmu Pengetahuan
LAM Masyarakat 3.2. Kesuaian Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi dengan
Ruang Lingkup Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang
Ilmu Pengetahuan LAM
4;
Kesepakatan Pendirian
4.
LAM Masyarakat
5.
l.
Dokumen Pengesahan Kesepakatan
dari. Organisasi Profesi dan
Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi
4.2. Kelengkapan Dokumen
Dukungan prodi dalam Ruang Lingkup Rumpun, Pohon, danlatauCabang
5. Dokumen pernyataan dukungan prodi dalam Ruang Lingkup' Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan LAM ,
Ilmu Pengetahuan LAM Masyarakat
Pengesahan Kesepakatan
'
Masyarakat
23
IV.2. Studi Kelayakan
Elemen penilaian
l.
Latar Belakang dan Tujuan Pendirian
Butir penilaian (ada dan/atau cukup)
Deskriptor 1.1 .
Rasional Pendirian
Menjelaskan tentang pentingnya pendirian LAM berdasarkan hasil kaj ian tentang data jumlah program studi sebidang dan atau serumpun, jumlah prodi yang telah terakreditasi, jumlah yang belum terakreditasi, status dan peringkat akreditasi prodi, rerata prodi terakreditasi per tahun, jumlah asesor pada bidang ilmu tersebut, dan lainnya yang dianggap perlu
1. Data Jumlah progfttm
studi dalam Rumpun, Pohon, dan/atauCabang
Ilmu Pengetahuan sejenis berdasarkanjenis dan ieniang 1,2. Data Status akreditasi program studi dalam Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan sej enis berdasarkan j enis dan ieniane I .1.3. Data rerata prodi terakreditasi per tahun l. 1.4. Kejelasan Uraian
Signifikansi, Urgensi dan Pentingnya Pendirian
LAM 1.5. Kejelasan Pertimbangan
Kekonomian 1
1.2. Rujukan dan Dasar
1.6. Kejelasan Pertimbangan
Mutu Akreditasi 1. 1.7. Kejelasan Pertimbangan Penerimaan Masyarakat 1.2. Kejelasan Rujukan Hukum
Hukum
l.
1.3. Rujukan Mutu
1'3.
1.4. Tujuan Pendirian
1.4. 1. Kejelasan Pernyataan
Kejelasan Penetapan Rujukan Mutu pada SNPT 1.3.2. Kejelasan Penetapan Rujukan Mutu pada Standar lain
Tujuan Umum I
.4.2. Kejelasan Pernyataan
Tujuan Khusus
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. 1. Mekanisme Penyusunan
2.1. Kejelasan Uraian
Visi, Misi, Tujuan, dan
Mekanisme dan Keterlibatan Berbagai Pihak
Sasaran
,
Dalam Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2.2. Rumusan Visi 2.3. Rumusan Misi
24i,*
2.3, Kejelasan Pernyataan Misi
3. Identitas Organisasi
2.4. Rumusan Tujuan
2.4. Kejelasan Rumusan Tujuan
2.5. Tonggak+onggak Capaian Tujuan
2.5. Kejelasan TonggakTonggak Capaian Tujuan
3.1. Nama
3.1
3.
l.
Kejelasan Penggunaan Bahasa Indonesia
1.2. Kejelasan Gambaran Rumpun, Pohon, danlatau Cabang Ilmu Pengetahuan tertentu
3.2. Status dan Orientasi Badan Hukum
3.2. Kesesuaian pasal 36 ayat (1), Permendikbud 87 tahun
20l4,Badan Hukum NirLaba. 3.3. Kedudukan
3.3. Kesesuaian pasal 25 ayat (2), Permendikbud 87 tahun
2014, di Ibu Kota Provinsi
4. Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan
Program Studi Akreditasi
5
Pendanaan
LAM
5.1. Proyeksi Keuangan Tahun Ke Depan
4.1. Ruang Lingkup Rumpun, Pohon, dan/atauCabang Ilmu Pengetahuan 4.2. Penentuan Ruang Lingkup
4.1. Kesesuaian Ruang Lingkup Dengan Peraturan Menteri
4.3. Identifikasi dan Analisis Efektivitas dan Efi siensi Akreditasi
4.3. Kejelasan Dalam
5.1
5
l.Asumsi-Asumsi Kegiatan dan Proses Bisnis Akreditasi
4.2. Kejelasan Kajian Komprehensif Penentuan Keluasan Ruang Lingkup
Identifikasi dan Analisis Efektivitas dan Efisiensi Akreditasi 5.1 I 1. Kejelasan Cakupan
5.1
Layanan Akreditasi Prosram Studi 1.2. Kejelasan Proses
Asesmen (Asesor, Kegiatan Asesmen, SDM) 5.1 1.3. Kejelasan Ketersediaan SDM (Manajemen & Administrasi, Asesor, Validator) 5. l. 1.4. Kejelasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana 5. l. 1.5. Kejelasan Ketersediaan
Ke.uangan (Sumber Dana/Pendapatan,
' 5.
l.2.Perhitungan Satuan Biaya Akreditasi
5. 1.2. 1.
Pengeluaran
/Biaya
Operasi.
Kejelasan Rincian Kegiatan Proses Bisnis
Akreditasi 5.1.2.2. Keielasan Rincian 25
Penentuan dan Penetapan Biaya Langsung Asesmen dan
Validasi 5.1.2.3. Kejelasan Rincian Biaya Tidak Langsung Dalam Kegiatan Proses Bisnis 5.
1.3.Penilaian Kelayakan Proyeksi keuangan
Akreditasi Kejelasan Rincian Analisis Sumber dan Penqgunaan Dana 5 .1.3.2. Kej elasan Rincian Analisis Net Present
5. 1.3. 1.
Value 5.
5.2. Sumber Dana
5.2. l.Sumber-Sumber Dana
1.3.3. Kejelasan Rincian
Analisis Sustainabilitv 5.1.3.4. Kejelasan Kesimpulan Kelavakan Keuansan 5.2.1. Kejelasan Identifikasi dan Komitmen Sumber Dana Minimal 3 (tiga) Tahun Ke Depan
5.2.2.Ketersediaan Modal
5
.2.2. Kejelasan Kepastian
Kerja
Ketersediaan Modal Kerja
Untuk Pemenuhan Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Program Studi
5.3. Defisit
5.2.3. Biaya Satuan Akreditasi
5.2.3. Kejelasan Rincian Perhitungan Biaya Satuan Akreditasi Program Studi
5.3.1. Mekanisme
5.3.
Pengamanan Defisit Keuangan
Keuangan
6. Rancangan Sistem dan Proses
6.
l.
Instrumen Akeditasi Program Studi
Akreditasi
6.2. Asesor
1.
Kejelasan Rincian Pengamanan Defisit
Keuangan 6.1 1. Kejelasan Kesiapan
Kepemilikan Instrumen Akreditasi Prosram Studi 6.1.2. Kejelasan Deskripsi dan Ukuran Nilai Dalam Setiap Butir Standar 6. 1.3. Kejelasan Pemenuhan Syarat Minimum SNPT 6.2. 1 Kejelasan Kebijakan, Sistem dan Prosedur
Rekruitmen Asesor
6.2.2 Kejelasan Kesiapan
'
Ketersediaan Asesor
6.2.3 Kejelasan Kecukupan Ketersediaan Asesor
6.2.4 Keielasan Kebiiakan dan
26:,*
Program Peningkatan Mutu Asesor 6.2.5 Kejelasan dan Ketersediaan Kode Etik Asesor 6.3.1. Kejelasan dan Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerimaan Pensaiuan Akreditasi 6.3.2. Kejelasan dan Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Asesmen Kecukupan 6.3,3. Kejelasan dan Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Validasi Nilai Asesmen Kecukuoan 6.3.4. Kejelasan dan Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Asesmen Lapansan
6.3. Proses
6.3.5. Kejelasan dan Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) NilaiAsesmen Laoansan 6.3.6. Kejelasan dan Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penetapan Keputusan Akreditasi 6.3.7. Kejelasan dan Ketersediaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Keberatan Keputusan Akreditasi 7.1 1. Kejelasan Bagan Alir Organisasi dan Deskripsi Tueas Pokok dan Funssi 7 .1.2. Kejelasan Sistem Tata
,.
7. Rancangan Tata Kelola
7.1. Struktur Organisasi,
'
7.2. Kebijakan, Sistem dan Pengelolaan SDM:
)1
,
Kerja Intemal dan External (BAN-PT, , DIKTI, Lainnya) 7.,1.3. Kejelasan Sistem Pembuatan Keputusan Oreanisasi 7.2.1. Kejelasan Kebijakan dan SOP Rekrutmen SDM
.
1. Manajemen dan Administrasi
2. Pelaksanaan Asesmen serta
7.2,2. Kejelasan Kebijakan dan SOP Peneembansan SDM 7.2.3. Kejelasan Kebijakan dan SOP Kompensasi
3. Pelaksanaan Validasi Nilai Asesmen 7.3. Ketersediaan SDM
7.3. Kej elasan Ketersediaan
SDM 7
.4. J aminan Imparsialitas Sistem Tata Kelola dan Proses Bisnis Akreditasi
7.4.L Kejelasan Sistem Penegakkan Identifikasi dan Analisis Konflik Keoentinsan 7.4.2.Kejelasan SOP Penegakkan
7.5. Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Keuangan
Konflik
Keoentinsan 7.5.1. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran 7.5.2. Kejelasan kebijakan dan prosedur Pelaksanaan keuansan dan akutansi 7.5.3. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Perolehan Dana
7.5.4. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Monitoring dan
Evaluasi 7.5.5. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Pelaporan
7.5.6. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Audit internal 7.5.7. Kejelasan Kebijakan dan 7.6. Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem
Informasi
7.6.1. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Perencanaan '7..6.2. Kejelasan Kebijakan dan
orosedur Pensadaan 7.6.3. Kejelasan Sistem Pembukuan
7.6.4. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Penssunaan
7.6.5. Kejelasan Kebijakan dan prosedur Pengamanan 7.6.6. Kejelasan Kebijakan dan prosedur Pemeliharaan 7.6.7. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Inventarisasi 7.6.8. Kejelasan Kebijakan dan 7.7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 28
Prosedur Penghapusan 7 .7 .1. Ketersediaan, Kecukupan dan Status Kemilikan
Sarpras dan
8. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal
8.1. Kebijakan Sistem
IT
8.1. Kejelasan Kebijakan Mutu
Peniaminan Mutu 8.2. Standar Dalam Sistem
8.2. Kejelasan Standar Mutu
Peniaminan Mutu 8.3. Sasaran Mutu
8.3. Kejelasan Sasaran Mutu
8.4. Manual Mutu
8.4. Kejelasan Manual Mutu
8.5. Audit Intemal
8.5. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal
8.6. Audit External
8.6. Kejelasan Kebijakan dan Prosedur Audit External
8.7. Tindak Lanjut Temuan
8.7. Kejelasan Kebijakan Sistem
Audit
Tindak Lanjut Temuan Audit
I
,o
BAB V PROSE,DTIR USULAII PENDIRIAN
DAI\ PELAKSANAAI\
Prosedur ini dimaksudkan untuk memandu lembaga pemrakarsa pendirian dalam menyiapkan dan mengajukan usulan pendirian adalah Menristek dan
LAM
LAM kepada Pemerintah dalam hal ini
Dikti. Namun selain itu, prosedur ini juga digunakan oleh Tim Penilai
dan BAN PT dalam menjalankan tugasnya melakukan penilaian atas studi kelayakan
pendirian LAM.
V.1.
Prosedur Pemerintah dalam hal ini adalah Menristek dan Dikti memberikan penugasan kepada
BAN PT, melalui Permendikbud No. 87 tahun 2014, pasal (37) ayat (2) huruf b, untuk menerima dan menilai serta memberi pendampingan setiap usulan pendirian LAM untuk mendapat pengakuan Pemerintah
jika
memenuhi atau melampaui kriteria yang berlaku.
Untuk itu BAN PT mengeluarkan pedoman yang diperlukan. Prosedur pengajuan pendirian
a.
LAM mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ini.
Pemrakarsa mempelajari pedoman tentang pendirian
LAM, dalam hal ini adalah Buku
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Sebagai Dasar Untuk Pemberian Rekomendasi Pengakuan
b.
LAM
Pemrakarsa melakukan dan menyusun studi kelayakan pendirian dan pengoperasian
LAM PS swesuai pedoman yang berlaku.
c.
Pemrakarsa mengajukan rekomendasi pendirian
lAM
kepada menteri beserta
lampiran berkas-berkas studi kelayakan dan data pendukung lainnya.
-'..--
d.
Menteri menerima berkas permohonan rekomendasi ppndirian LAM
e.
Menteri menugaskan BAN-PT untuk merneiiksa persyaratan dan menilai usulan pendirian LAM.
f.
BAN PT menerima, memeriksa
persyaratan dan menilai usulan pendirian LAM.
Pemeriksaan pertama adalah syarat legalitas pemrakarsa. Hanya yang memenuhi syarat legalitas yang akan dinilai.
g.
Jika persyaratan legalitas pemrakarsa tidak terpenuhi, BAN-PT melaporkan kepada menteri, dan menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa.
h.
Jika persyaratan pemrakarsa terpenuhi, studi kelayakan pendirian LAM. 30
'BAN
PT melakukan penilaian kecukupan
-
Jika tidak mencukupi dan memenuhi kriteria untuk diberi kesempatan perbaikan,
maka Pemrakarsa melakukan perbaikan studi kelayakan dan menyampaikan kembali kepada BAN PT sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
-
Jika tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria untuk diberi
kesempatan
perbaikan, maka BAN-PT melaporkan kepada menteri dan selanjutnya menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa.
-
Jika sudah mencukupi maka BAN-PT menyampaikan ke Pemrakarsa untuk melanjutkan penyiapan LAM, sehingga siap dikunjungi untuk penilaian lapangan (seperti dokumen pedoman dan instrumen akreditasi, asesor, prasarana fisik, SDM, sistem dan sarana administrasi serta Teknologi Informasi)
i.
Pemrakarsa menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi program studi dan melaporkan ke BAN-PT bahwa siap dilakukan penilaian lapangan.
j
BAN PT menugaskan asesor untuk penilaian lapangan.
k.
Pemrakarsa menerima kunjungan penilaian lapangan dan menunjukkan bukti-bukti kesiapan melaksanakan akreditasi PS.
-
Jika dinyatakan belum siap, maka pemrakarsa melakukan perbaikan dan mengajukan lagi untuk dinilai kesiapan beroperasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan
-
Jika dinyatakan siap BAN-PT menetapkan hasil penilaian kesiapan operasional LAM.
l.
BAN-PT melaporkan kepada menteri hasil penilaian kelayakan dan operasional LAM dalam bentuk rekomendasi
m. Menteri mengeluarkan
n.
- .., .
kesiapan
,
keputusan yang disarnpaikan kepada pemrakarsa
Pemrakarsa menerima keputusan menteri tentang'penetapan pengakuan '
o. Selesai
3l
LAM.
Y.2.
Bagan
Alir
Kegiatan
Pemrakarsa
Organisasi Profesi (OP) dan Asosiasi
Menugaskan
Institusi Pndidikan
Tinggi (AIPT) membentuk sebuah lembaga dan disebut
Persyaratan Pemrakarsa : OP dan AIPT keduanya berbadan hukum
Pemrakarsa
Melalui Permen No. 87 tahun 2014, Pemerintah menugaskan BAN PT
untuk menerima dan menilai setiap usulan pendirian LAM PS serta melapokan hasilnya Pemrakarsa
mempelajari Pedoman Pendirian LAM PS.
BAN PT
Pemerintah
BAN-PT untuk menerima permohonan pengakuan dan melakukan penilai usulan (ijin operasi) pendirian
LAM
Pemrakarsa-\
{}r"r,**f Y"[
f ***
+
Menyediakan
Mempelajari Pedoman
pedoman,
Pendirian LAM PS
sosialisasi dan pendampingan pendirian LAM
Pemrakarsa melakukan dan menyusun Studi
***::_
Kelalakan udtuk memperoleh pengakuan Lam Pemrakarsa
menyampaikan Studi Kelayakan Usulan Pendirian LAM ke
pemerintah (menteri)
Menerima - berkas . permohonan
Menyampaikan permohonan dilengkapi studi kelayakan
Pemerintah menugaskan BAN PT untuk,menerima dan
msnilai Studi kelayakan
BAN PT menerima berkas pengusulan dan memeriksa syarat
legalitas
.
Menugaskan
BAN-PT untuk menerima dan melakukan penilaian studi kelayakan
I I
Menerima
I
n"nertrt-
berkas
I
.
. .
r
BAN PT memeriksa syarat legalitas pemrakarsa Jika.tidak lolos, .B-AN PT melapokan ke Pemerintah Jika lolos BAN PT menilai studi kelayakan
Menerima Keputusan
Lolos Syarat Legalitas ?
BAN PT menilai kecukupan Studi Kelayakan Jika hasil penilaian tidak cukup, dan tidak memenuhi
kiteria untuk perbaikan, disampaikan usulan
ditolak, proses dihentikan Jika hasil penilaian
tidak cukup, namun dibgri kesempatan untuk.perbai.kan
Diberi peluang
dengan jangka waktu
maka dilakukan perbaikan Jika hasil cukup, proses diteruskan
BAN PT menyampaikan hasil penilaian studi kelayakan dan mg,ryintq pernrakarsa
untuk menyiapkan halhal yang diperlukan untuk siap beroperasi.
Membentuk badan hukum LAM PS dan menyiapkan dokumen pelaksanaan akreditasi, sumber daya akreditasi termasuk asesor dan melakukan simulasi pelaksanaan akreditasi
Menyampaikan ke pemrakarsa
untuk melanjutkan penyiapan
LAMPS sehingga siap
dikunjungi untuk penilaian lapangan
Pemrakarsa
Menyiapkan dokumen
J
pelaksanaan, semua sumberdaya yang
Menyampaikan
diperlukan untuk pelaksanaan akreditasi dan melaporkan ke BAN PT bahwa siap
Menyiapkan penl laian
kesiapan untuk penilaian lapangan
lapa lgan
dinilai.
BAN PT mengirim asesor untuk penilaian lapangan untuk kesiapan LAM beroperasi
Jika hasil penilaian Lapangan menunjukkan LAM
.
Peni laian
Laptmgan
Perbaikan
H asil
:
pen ilaian
siap beroperasi, maka dilanjutkan proses berikutnya
o .1i{ak siap, maka diperlukan
Diberi rcluang
perbaikan sehingga dapat menunjukkan kesiapan dinilai ulang, sampai
Tidak
jangka waktu tertentu
1
Siap oerop erasl
tidak
perbai kan ?
I
Ya
berhenti
l
BAN-PT memutuskan hasil penilaian akhir
BAN.PT
berdasarkan dokumen studi kelayakan dan penilaian lapangan
memutuskan
hasil penilaian
akhir BAN-PT membuat rekomendasi berdasarkan.hasil penilaian akhir
Membuat Rekomendasi
BAN.PT menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan operasional LAM kepada menteri
I
I
uenyampaikan Rekomendasi
f:P:*i:*.:
o Menteri menerima rekomendasi Kelayakan LAM
4
Menerima
o Menteri membuat Keputusan tentang kelayakan LAM
Rekomendasi Kelayakan LAM
o Menteri
mengirimkan Keputusan tentang
Membuat Keputusan
pengakuan
kelayakan LAM kepada pemrakarsa
tentang
kelayakan LAM
Mengirim Keputusan tentang pengakuan
kelayakan
LAM
ke pemrakarsa Pemtakarsa menerima Keputusan menteri tentang pengakuan kelayakan LAM
Menerima Keputusan menter i tentang pengakuar LKelayakan
Lt \M
Se lesai
V.3.
Pelaksanaan Operasional Setelah pemrakarsa memperoleh persetujuan pengakuan
LAM
Masyarakat yang
dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri, maka LAM Masyarakat ini harus dengan segera menjalankan fungsinya untuk melaksanakan seluruh operasi proses dan kegiatan bisnis
LAM, termasuk di dalamnya menjalankan fungsi akreditasi program studi. Sesuai dengan Permendikbud No, 87 Tahun 2014, Pasal 10, huruf
h,
tugas dan wewenang BAN-PT
:
mengevaluasi kinerja LAM secara berkulq yang hasilnya disampaikan kepada Menteri; Pasal
13,
huruf g, tugas dan wewenang Majelis Akreditasi : memontau, mengevaluasi dan
mengawasi kinerja
:
LAM; dan Pasal
13,
huruf h, memberikan rekomendasi kepada
Menteri tentang pencabutan pengakuan L,AM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimano yang. dimaksud pada huruf g, usul dari Pemerintqh dan/atau masyarakat; maka sejak tanggal persetujuan pengakuan dan mengevaluasi keberadaan
LAM Masyarakat, BAN-PT
LAM Masy
akan memantau, mengendalikan,
arakat tersebut.
Dalam melaksanakan seluruh operasi proses dan kegiatan bisnis LAM, termasuk fungsi akreditasi program studi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan LAM dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendikbud
no. 87 tahun
2014,
sebagaimana diurai di bawah ini.
No.
Pasal. ayat
I
40 (l )
2
40 (2)
Keterangan menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri
LAM melaluiBAN-PT LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat
J
40 (3)
Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
4
47 (2)
5
48 (1)
BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh
LAM
BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap 2 (dua) tahun
6
48 (2)
7
48 (3)
8
48 (4)
9
48 (5)
Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, maka LAM tersebut melaksanakan akreditasi di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun Apabila selama masa pembinaan oleh BAN-PT ternyata LAM tidak menunjukkan perbaikan, BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM Masyarakat kepada Menteri Menteri menutup LAM Pemerintah atau mencabut pengakuan LAM Masyarakat dan melimpahkan penyelenggaraan akreditasi kepada BAN-PT, sampai LAM dalam cabang ilmu atau rumpun ilmu yang sama terbentuk LAM Masyarakat yang dicabut pengakuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban menyelesaikan tanggung jawab hukum LAM Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
36
BAB VI
FORMAT DOKUMEN STT]DI KELAYAKAIY Dokumen studi kelayakan disusun mengikuti struktur dan format yang berisi paling
: =:
=
= -: € = = :j
tidak:
a. b.
Cover
c.
Identitas Pemrakarsa (Nama, alamat, Tlp./email, Contact person)
d.
Ringkasan Eksekutif (berisi uraian singkat tentang buti-butir studi kelayakan, butir I hingga butir 8 dalam Matriks Kriteria Penilaian)
e.
Daftar-daftar
f.
PENGANTAR
Menguraikan alasan-alasan penting dan kemendesakannya pendirian LAM,
= = -:: = := E l€ E E G G
G G E
E
Halaman Judul
kredibilitas lembaga penyelenggara dan penyelenggaraan LAM dengan disertai asumsi-asumsi dasar dan kondisi pembatas, uraian metodologi yang digunakan dalam memprediksi masa depan, proses bisnis, manfaat dan dampak pendirian LAM bidang studi yang menjadi fokus dan target operasi yang sahih dan terpercaya secara ringkas, padat danjelas.
g.
BAB I. Latar Belakang dan Tujuan Pendirian
G G
I.L Rasional Pendirian
G G
I.2. Rujukan Dan Dasar Hukum
G E
I.3. Rujukan Mutu
G
I.4. Tujuan Pendirian
-.
C II.1. Mekanisme Penyusunan II.2. Rumusan Visi,
Misi
.
Sasaran '' II.4. Rencana Strategik II.3. Rumusan Tujuan dan
'
i.
BAB III. Identitas Organisasi
III.l.Nama
[L1.
G G G
IIL2.Kedudukan
G
III.3.Lambang
j. :
Status
BAB IV. Rumpun, Pohon, danlatauCabang Ilmu Pengetahuari Program Studi Akreditasi 37
: = -= := : =.
IV.1. Relevansi
LAM Dengan Rumpun, Pohon,
dan/atau Cabang Ilmu
Pengetahuan
IV.2. Identifikasi dan Analisis Efektivitas dan Efisiensi Akreditasi k. BAB V. Pendanaan
V.l. Proyeksi
Keuangan
V.2. Sumber Pendanaan V.3. Perhitungan Satuan Biaya Akreditasi V.4. Mekanisme Pendanaan Defisit t.
BAB VI. Rancangan Sistem dan Proses Bisnis Akreditasi VI.l.Instrumen VL2.Asesor VI.3.Proses
VI.3.1. Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi Prodi Y1.3.2. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan
VI.3.3. Validasi Asesmen Kecukupan VI.3.4. Pelaksanaan Asesmen Lapangan VI.3.5. Validasi Asesmen Lapangan VI.3.6. Penetapan Keputusan Akeditasi VI.3.7. Keberatan Keputusan Akeditasi
m. BAB VII. Rancangan Sistem Tata Kelola
VII.l.
Organisasi
VII.2. Keuangan VII.3. Sumber Daya Manusia VII.4. Sarana Prasbrana dan Sistem Infermhsi
"
.
BAB VIII. Rancangan Sistetn Penjaminan Mufu Internal
VIII.I.
Kebijakan Mutu
VIII.2.
Pernyataan Mutu
VIII.3.
Manual Mutu
VIII.4.
Standar Mutu
o.
LAMPIRAN
p.
PUSTAKA
38
BAB
VII
PENJELASAN
Bab ini berisi beberapa penjelasan yang perlu diketahui dalam proses penyusunan
studi kelayakan. Butir-butir yang dijelaskan meliputi definisi dan hal-hal yang harus dilakukan.
V[1. Legalitas a. LAM melakukan Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas 55, ayat 5,
b. LAM
UU
publik (Pasal
12 tahun 2012).
merupakan lembaga mandiri bentukan pemerintah atau lembaga mandiri
bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN PT (Pasal 55, ayat 6,
c. LAM
UU 12tahun2012).
dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi
institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu (Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 36, ayat2).
d.
Pemrakarsa mengusulkan pendirian
LAM
kepada Menteri dilengkapi dengan studi
kelayakan untuk memperoleh pengakuan menteri (Permendikbud No. 87 tahun2014, Pasal 37, ayat2).
e.
Yang dimaksud dengan menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Menristek Dikti).
f.
Yang dimaksud dengan Studi kelayakan adalah kelayakan untuk melaksanakan akreditasi program studi setelah mendapatkan pengakuan dari menteri.
Vll.z. Prinsip Kemandirian Dalam upaya menjaga obyektifitas hasil akreditas! Program Studi serta praktek
umum dalam masyarakat penjaminan mutu berikut
ini beberapa
prinsip yang perlu
ditegakkan dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
a. LAM harus menjaga
kemandirian dan imparsialitas dalam kebijakan, prosedur dan
proses pengambilan keputusan dengan memegang teguh prinsip dan kode etik penjaminan mutu;
b. LAM
harus memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman kerja untuk mengatasi
'okonflik kepentingan" dalam penilaian dan setiap pengambilan keputusan akreditasi yang dikeluarkan;
c.
LAM
harus menunjukkan sebagai organisasi mandiri yang terpisah secara struktural
dari organisasi Pemrakarsa; 39
d. LAM
harus mampu menunjukkan kemandirian, baik dari segi dan4 sumber daya
manusia, sarana dan prasarana.
VII.3. Kriteria Kelayakan
Di bab dan bagian kelayakan pendirian
LAM
rinci mengenai kriteria Oleh karena itu, pemrakarsa pendirian LAM wajib
sebelumnya telah dijelaskan secara
Masyarakat.
menyajikan semua aspek yang memenuhi kriteria kelayakan, dari aspek yang terukur, maupun aspek intangible berikut.
a.
Aspek keekonomian. Aspek yang diukur proporsional terhadap bidang ilmu yang diajukan baik dari sisi
-."" . jumlah program
studi, rasionalitas cakupan luas wilayah, perencanaan operasi, proses
bisnis, dukungan sumberdaya kelembagaan dan organisasi (kebutuhan tenaga kerja, struktur organisasi, deskripsi dan spesifikasi kerja), tata kelola lengkap (input, proses,
keluaran, capaian dan dampak serta sistem umpan balik dan peningkatan mutu berkelanjutan), lingkungan fisik, disertai dengan sajian analisa-analisa kelayakan tekno-ekonomis pendirian
LAM
(aspek "pasar dan pemasaran", kajian potensi pasar,
strategi pemasaran yang mencakup bauran pemasaran jenjang dan jenis program studi, harga, distribusi penugasan asesor, dan promosi dan target-target segmentasi, penetapan target, dan penempatan posisi dalam lingkup nasional, regional dan global).
b.
Aspek Teknis/Fisik: Rencana teknik bangunan kantor lengkap, gudang sistem pengarsipan dokumen; dan
teknologi meliputi spesifikasi teknis pendukung operasi dan ketersediaan bahan-bahan kajian, penentuan kapasitas asesmen dan lokasi asesmen, pemilihan teknologi, mesin dan peralatan, dan perencanaan tata letak serta kebutuhan luas ruang administrasi, penyimpanan dan pengarsipan dokumen dan data, terkait dengan analisis hal-hal lain yg terkait traceability dan liabilitas.
c.
Aspek Keuangan Aspek-aspek yang digunakan dalam rencana keuangan mandiri meliputi asumsi perhitungan finansial, analisis kelayakan investasi terkait dengan biaya investasi, prakiraan harga dan penerimaan, proyeksi laba rugi (lembaga nirlaba), proyeksi arus kas, dan kriteria kelayakan investasi.
40
d.
AspekHukum Aspek-aspek yang harus dinilai mencakup bentuk badan hukum'nirlaba (dalam akte tercantum kata nirlaba) LAM, kelengkapan izin, serta dokumen lain yang mendukung
i
=, _:
=:
legalitas dan liabilitas
:
intemasional (terkait ratifikasi kesepakatan-kesepakatan regional, trade agreement).
-
e.
LAM dan sistem pendidikan tinggi di
Indonesia dan
Aspek Budaya, Sosial dan Politis Pendidikan tinggi
Aspek analisa Sosial, Budaya, dan politis, disajikan dalam bentuk analisis yang
--
runtut, sekuensial, komprehensif dan holistic dapat berupir analisa yang tangible dan intangible yang dalam konteks analisis lingkungan eksternal, berupa analisis prediktifi
G=
antisipatif, preventif yang terkait dengan mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan, people moblity, ratifikasi kesepakatan-kesepakatan transational dan international, juga
termasuk budaya internal organisasinya.
_ G
G G
G
G E E E G.
re=' ITE
IE. E E€ E= IE G E= IE E E E E E= F
-:, --. : : = =:
4t
