DAFTAR ISI EDITORIAL PROFIL BERITA KITA FOKUS KITA KLIPING BERITA. Sebelum Bencana, Pemkot Jember Sudah Diperingatkan

DAFTAR ISI

EDITORIAL 1

Geologi yang lebih memasyarakat

7

Sebelum Bencana, Pemkot Jember Sudah Diperingatkan

8

BMG dan Badan Geologi diberi Wewenang Keluarkan Warning Bencana

8

246 Kecamatan berpotensi Longsor: Seluruh Data dan Informasi telah dikirim sejak Oktober 2005

9

76 Pemukiman di Banjarnegara harus direlokasi

PROFIL

2

Bambang Dwiyanto, M.Sc.

BERITA KITA 3

Pelantikan pejabat di lingkungan Badan Geologi

5

Workshop “Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Daerah

6

Topik Pers Bandung TV: Penanganan Tanah Longsor di Jawa Barat

KLIPING BERITA 7

DESDM Kirim TIM Tanggap Darurat ke Lokasi Bencana Jember dan Banjarnegara

10 Badan Geologi Tinjau Semeru

Peringatkan Bahaya Lahar Dingin

11 Pusat Vulkanologi: Waspadai Banjir Bandang dan Tanah Longsor

12 KBU butuh Informasi Geologi 12 Peningkatan Kerja sama DESDM dan USGS

FOKUS KITA 13

Geologi untuk Kesejahteraan Rakyat mengukuhkan Profesionalisme Litbang dan Pelayanan Bidang Geologi

EDITORIAL

Geologi yang lebih memasyarakat JABANG bayi itu bernama ”Badan Geologi”. Namun, sejatinya ia bukanlah bayi biasa, karena proses kelahirannya sudah dipersiapkan cukup lama. Mereka yang terlibat umumnya sudah malang melintang dalam pentas geologi. Badan Geologi lebih pantas disebut sebagai penjelmaan metamorfosis induknya di era sebelumnya. Badan Geologi sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, berkantor pusat di Bandung. Unit eselon I ini membawahi unit-unit eselon II berikut: Sekretariat Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi, Pusat Lingkungan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan Pusat Survei Geologi. Syahdan menurut sejarahnya, Badan Geologi dibentuk guna mewadahi kiprah yang lebih besar yang dituntut oleh perkembangan jaman dan keadaan di NKRI kita tercinta ini. Dalam bahasa yang visioner, kiprah tersebut dapat kita rumuskan sebagai: ”geologi yang lebih memasyarakat”. Dalam adagium ini terkandung tujuan sekaligus tugas mulia geologi untuk kesejahteraan rakyat serta memasyarakatkan geologi sebagai disiplin ilmu yang penting untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Untuk itu, sesuai pula dengan era perkembangan pemerintahan dewasa ini, langkah pertama yang perlu segera dilaksanakan adalah proses perencanaan stratejik agar seluruh gerak program kegiatan dan aktivitas Badan Geologi berada pada track pencapaian tujuan besar tersebut. Warta Geologi (WG) hadir di tengah-tengah Anda para insan staf Badan Geologi dan pemerhati serta yang berdedikasi penuh terhadap perkembangan geologi, khususnya di lingkungan pemerintahan. Penerbitannya

diprakarsai oleh Sekretariat Badan Geologi, khususnya Bagian Rencana dan Laporan. Namun demikian, WG sesungguhnya merupakan media milik bersama seluruh staf Badan Geologi, mulai dari pimpinan hingga staf yang paling bawah. Tujuannya antara lain sebagai media komunikasi dan informasi kegiatan serta jendela perkembangan kegeologian. Jangkauan jauhnya adalah alat komunikasi guna pencapaian visi-misi dan akuntabilitas kinerja Badan Geologi. Pada setiap penerbitannya, yang direncanakan akan hadir menemui Anda sekalian setiap bulan, WG berusaha menampilkan 6 (enam) rubrik tetap. Keenam rubrik tersebut adalah: Editorial, Profil, Berita Kita, Kliping Berita, Fokus Kita, dan Agenda. Pada penerbitan perdana ini, WG mengangkat topik di seputar pembentukan Badan Geologi dan tugas yang diembannya. Editorial mengantarkan Anda memasuki isi WG. Profil kita kali ini berisikan riwayat hidup Kepala Badan Geologi. Sedangkan Berita Kita berisikan berita seputar pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Badan Geologi; dan Kliping Berita menyampaikan informasi yang relevan seputar perkembangan geologi. Sementara itu, dalam rubrik Fokus Kita, Anda akan dibawa ke dalam wacana seputar latar belakang dan tujuan pembentukan Badan Geologi. Demikian, semoga kehadiran WG ini memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja insan geologi, khususnya yang berkiprah di instansi Pemerintah, Badan Geologi. Selamat berkarya!!! Oman Abdurahman

WARTA GEOLOGI, JANUARI 2006

1

PROFIL BAMBANG DWIYANTO, M.Sc.

KEPALA BADAN GEOLOGI BAMBANG Dwiyanto, dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 6 Nopember 1952. Ia lulus sekolah dasar dari SD Negeri I Jember, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Yogyakarta selanjutnya menyelesaikan sekolah Menengah atas di SMA Negeri 3 Semarang dan lulus pada tahun 1971. Bambang Dwiyanto memulai karir sebagai pegawai negeri sipil setelah menyelesaikan pendidikannya di Akademi Pertambangan dan Geologi Bandung pada tahun 1976. Tugas pertama yang diembannya menjadi Asisten Ahli Geologi pada Sub Direktorat Pemetaan, Direktorat Geo-logi Bandung. Pada tahun 1979 hingga 1984, Bambang Dwiyanto bertugas sebagai Asisten Ahli Geologi pada Sub Bidang Geologi khusus, Puslitbang Geologi. Pada tahun 1983 ia mendapat kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan di Flinders University of South Australia. Setelah itu, ditempatkan di Pusat Pengembangan Geologi Kelautan (PPGL) sebagai Ahli Geologi Bidang Geologi Kelautan hingga tahun 1989. Di tengah-tengah kesibukan melaksanakan tugasnya sebagai seorang Ahli Geologi Bambang Dwiyanto berhasil mengantongi Ijazah Strata II dari University College London, University of London pada tahun 1986 dengan keahlian khusus geologi dan geofisika kelautan (Master of Science in Marine Geology and Geophysics). Pada tahun 1990 hingga 1993, la dipercaya menjadi Kepala Seksi Pemboran, Bidang Sarana dan Operasi Kelautan - PPGL, dan Pemimpin Proyek Penyelidikan Geologi Kelautan dari 1990 hingga 1994. Berkat prestasi kerja yang telah ditunjukkan, baik dalam aspek teknik maupun manajemen, membuatnya dipercaya menduduki jabatan yang lebih tinggi, yaitu Kepala Bidang Geologi Kelautan, dari tahun 1993 hingga tahun 1998. Tahun 1998, tepatnya 5 Mei 1998, Bambang Dwiyanto dilantik menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, di Bandung. Dalam mengemban tugasnya sebagai Kepala Pusat, la mencoba melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja litbang geologi melalui penataan berbagai unsur manajemen dan pemberdayaan seluruh potensi serta sumber yang ada untuk reorientasi program-program guna menuju litbang geologi profesional, yang dinilai mampu menjawab berbagai tantangan nasional, regional, dan global. Sebagai seorang profesional di bidang geologi dan geofisika, Bambang Dwiyanto merupakan anggota berbagai asosiasi profesi kebumian, dan beberapa kali menjabat ketua organisasi asosiasi serta berperan aktif dalam berbagai kepanitiaan pada pertemuan ilmiah. Ia juga terlibat aktif dalam berbagai asosiasi

2


profesi dan forum kebumian internasional. Dalam kapasitasnya sebagai profesional manajemen dan ilmuwan, Bambang Dwiyanto pernah menyampaikan berbagai kuliah dan ceramah di berbagai tempat dan kesempatan, serta terlibat dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga kebumian serta pihak industri di dalam dan luar negeri. Hasil-hasil penelitiannya disajikan dalam seminar dan pertemuan ilmiah serta diterbitkan di berbagai jurnal dan majalah, baik yang bersifat ilmiah maupun semi-populer. Setelah menjalankan tugas selama 5 tahun sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bambang diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Bidang Informasi dan Komunikasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selama 2 tahun. Adalah tahun 2005, tahun dimana Seorang Bambang Dwiyanto, sebagai sosok pembaharu dalam bidang geologi dipercaya menjabat sebagai KEPALA BADAN GEOLOGI, sebuah organisasi baru unit Eselon I di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Bambang Dwiyanto menikah dengan Dyah Anita Herawati, seorang dokter yang menjabat sebagai Kepala PUSKESMAS di Kota Bandung. Dari pernikahannya, Bambang Dwiyanto dianugrahi dua orang putra, Febrian Dama Asmara (18) dan Andika Dimas Agasi (13). Priatna

BERITA KITA

PELANTIKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI PADA tanggal 26 Januari 2006 Kepala Badan Geologi melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV di Auditorium Geologi Bandung. Acara pelantikan ini menyusul adanya reorganisasi di tubuh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelumnya Menteri ESDM Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro mengadakan pelantikan pejabat eselon I Badan Geologi Bambang Dwiyanto, M.Sc. sebagai Kepala Badan di Jakarta pada tanggal 11 November 2005. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2005 di Jakarta dilakukan pelantikan pejabat-pejabat Eselon II di lingkungan Badan Geologi sebagai berikut: Ir. Suyartono, M.Sc. sebagai Sekretaris Badan Geologi, Dr. Ir. Djadjang Sukarna sebagai Kepala Pusat Survei Geologi, Dr. Ir. Hadiyanto, M.Sc., sebagai Kepala Pusat Sumber Daya Geologi, Dr. Ir. A. Djumarma Wirakusumah sebagai Kepala Pusat Lingkungan Geologi, dan Ir. Yousana O.P. Siagian sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Berikut adalah daftar lengkap pejabat eselon III dan IV yang dilantik:

Eselon III Sekretariat Badan Geologi Dr. Ir. Eddy Mulyadi Kepala Bagian Rencana dan Laporan Drs. Hadi Prawoto Kepala Bagian Kepegawaian Dr. Ir. Rukmana Nugraha Adhi Kepala Bagian Keuangan Ir. Dadi Mulyadi Kepala Bagian Umum

Eselon IV Sekretariat Badan Geologi Ir. Prima Muharam Hilman Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Ir. Oman Abdurahman Kepala Sub Bagian Penyiapan Rencana Kerja

Ir. Priatna Kepala Sub Bagian Laporan

Ir. Suhari, M.Sc. Kepala Bidang Program dan Kerja Sama

Firman Hidayat Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai

Ir. Hardoyo, M.Sc. Kepala Bidang Informasi

Drs. Slamet Legino Kepala Sub Administrasi Kepegawaian Dra. Sri Purwanti Kepala Sub Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional

Eselon IV Pusat Lingkungan Geologi Drs. Ade Nurjaman Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Dra. Ayi Sekartinah Kepala Sub Bagian Pembendaharaan

Drs. Asep Asikin Kepala Sub Bagian Keuangan & Rumah Tangga

Drs. Bambang Sucipto, M.M. Kepala Sub Bagian Kekayaan Negara

Ir. Sugalang, M.Sc. Kepala Sub Bidang Laboratorium

Ruddy Suparyadi, MBA. Kepala Sub Bagian Akuntansi

Ir. Sugiharto Nitihardjo, M.Sc. Kepala Sub Bidang Sarana Penyelidikan

Djaenudin, B.Sc. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dedi Saptari, S.T. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Ir. Agung Pribadi, M.Sc. Kepala Sub Bagian Hukum

Eselon III Pusat Lingkungan Geologi Ir. M. Wahib, Post. Grad. Dipl. Kepala Bagian Tata Usaha Ir. Rasdan Alimin Siregar, M.Sc. Kepala Bidang Sarana teknik

Ir. Rudy Suhendar, M.Sc. Kepala Sub Bidang Program Dr. Ir. Mohammad Wafid AN Kepala Sub Bidang Kerja Sama Ir. Dodid Murdohardono, M.Sc. Kepala Sub Bidang Penerapan Sistem Informasi Ir. Hadianto Kepala Sub Bidang Penyediaan Informasi Publik

Eselon III Pusat Sumber Daya Geologi WARTA GEOLOGI, JANUARI 2006

3

BERITA KITA cana

Kepala Bidang Informasi

Ir. Anton Saboe Kepala Bidang Sarana Teknik

Eselon IV Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Eselon IV Pusat Survei Geologi

Ir. Harmanto, M.T. Kepala Bidang Program dan Kerja Sama

Ir. M. Hendrasto, M.Sc. Kepala Sub Bidang Pengamatan Gunung api

Dr. Sjafra Dwipa Kepala Bidang Informasi

Ir. Yan Saut H. Simatupang Kepala Sub Bidang Penyelidikan Gunung api

Ir. Calvin Karo-Karo Gurusinga Kepala Bagian Tata Usaha

Eselon IV Pusat Sumber Daya Geologi Suharno, S.H. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Suyadi, S.E. Kepala Sub Bagian Keuangan & Rumah Tangga Ir. Umi Kuntjara, M.Sc. Kepala Sub Bidang Laboratorium Ir. Sukardi Kepala Sub Bidang Sarana Penyelidikan Dr. Ir. Bambang Tjahjono S, M.Sc. Kepala Sub Bidang Program Iwan Nursahan, S.T. Kepala Sub Bidang Kerja Sama Dr. Ir. Agus Pujobroto, M.Sc. Kepala Sub Bidang Penerapan Sistem Informasi Siti Sumilah Rita Susilawati, S.T. Kepala Sub Bidang Penyediaan Informasi Publik

Eselon III Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

dan

Dr. Ir. Surono Kepala Bidang Pengamatan Gempabumi dan Gerakan Tanah Syamsul Rizal, Dipl. Seis. Kepala Bidang Evaluasi Potensi Ben-

4


Pengamatan

Ir. Gatot Moch. Soedradjat, M.T. Kepala Sub Bidang Pengamatan Gerakan Tanah

Asep Mulyana Efendi, S.H. Kepala Sub Bagian Keuangan & Rumah Tangga Ir. Joko Subandrio Kepala Sub Bidang Laboratorium Ir. Hendro Wahyono, M.Sc. Kepala Sub Bidang Sarana Penyelidikan Drs. Dikdik Pribadi, M.Sc. Kepala Sub Bidang Program

Dr. Ir. Enar Kusdinar Kepala Sub Bidang Evaluasi Bencana Gunung api

Eti Sukarti, S.Sos. Kepala Sub Bidang Kerja Sama

Ruddy Bacharudin, M.Sc. Kepala Sub Bidang Evaluasi Bencana Geologi

Ir. Ipranta, M.Sc. Kepala Sub Bidang Penerapan Sistem Informasi

Santoso, S.Ip. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Drs. J.B. Januar H. Setiawan Kepala Sub Bidang Penyediaan Informasi Publik

Ir. Iman K. Sinulingga Kepala Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga Sumartiani, S.H. Kepala Sub Bagian BPPTK

Tata

RAPAT PIMPINAN BADAN GEOLOGI

Usaha

Dra. Sri Subandini Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium BPPTK

Eselon III Pusat Survei Geologi Ir. Amirrudin, M.Sc. Kepala Bagian Tata Usaha

Dr. Asnawir Nasution, M.Sc. Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Ir. Mas Atje Purbawinata Kepala Bidang Pengamatan Penyelidikan Gunung api

Ir. Gede Suantika Kepala Sub Bidang Gempabumi

Ir. Bargoer S. Hasan, M.Sc. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Ir. Eko Edi Susanto, M.Sc. Kepala Bidang Sarana teknik Dr. Sardjono, M.Sc. Kepala Bidang Program dan Kerja Sama Dr. Ir. Yun Yunus Kusumabrata, M.Sc.

SEUSAI acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Badan Geologi digelar Rapat Pimpinan yang diperluas, bertempat di ruang rapat lantai II Gedung Badan Geologi. Acara ini sekaligus merupakan peresmian penggunaan Gedung Badan Geologi. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kepala Badan Geologi di antaranya, semua pejabat yang baru dilantik diharapkan segera memahami tugas dan fungsinya dengan memperhatikan Peraturan Menteri ESDM No.0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengomentari tentang Badan Geologi sebagai sebuah institusi yang berbentuk Badan maka para pejabat struktural berfungsi sebagai fasili-

BERITA KITA tator bagi lancarnya pekerjaan para pejabat fungsional di masing-masing Pusat. Pada kesempatan itu juga disampaikan tentang Agenda Rapat Kerja Badan Geologi berupa pemaparan Rencana Kerja Tahun 2006 Para Kepala Pusat dan Sekretaris Badan Geologi. Rapat Kerja direncanakan pada tanggal 6 Februari 2006 bertempat di Auditorium Geologi. Agar kegiatan Tahun 2006 segera dapat berjalan, dihimbau Para Kepala Pusat dan Sekretaris Badan segera mengajukan nama Pejabat Pembuat Komitmen (P2K). Sementara itu untuk pelayanan informasi publik dari tiap Pusat, harus dirumuskan mekanismenya dan sedapat mungkin dikoordinasikan dengan Sekretariat Badan.

RAPAT INTERN SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI SETELAH Acara Rapat Pimpinan yang diperluas, pada pkl. 12.30 WIB Sekretariat Badan Geologi mengadakan rapat dan perkenalan dengan para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Sekretariat Badan Geologi. Rapat dipimpin oleh Ir. Suyartono selaku Sekretaris Badan Geologi. Beberapa poin pen-ting yang dicatat sebagai berikut: 1. Mendorong CPNS dan PNS yang belum menjadi fungsional untuk dapat masuk menjadi fungsional, 2. Tugas pokok Sekretariat Badan adalah melakukan pembinaan dan pelayanan untuk pusat-pusat,

3. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan maka seluruh staf Sekretariat Badan harus senantiasa meningkatkan mempertahankan citra, mutu, dan kreativitas. Dalam waktu dekat tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Badan adalah: o Merancang Blue Print Badan Geologi o Memperbaiki Rencana Strategis Departemen ESDM. o Menyusun Kerangka Legilasi dan Regulasi. o Memproses jajak minat pegawai. o Penyusunan basis data pegawai o Memproses pengajuan KPA dan P2K untuk tiap unit. o Memproses pembentukan Dewan Redaksi Jurnal Badan Geologi. O Penyusunan rencana anggaran tahun 2007.

WORKSHOP PENANGANAN BENCANA GERAKAN TANAH DI DAERAH

Acara Pembukaan Workshop Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Daerah.

PUSAT Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada tanggal 15-16 Desember 2005 menyelenggarakan “Workshop Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Daerah” bertempat di Hotel Horison Bandung. Kepala Badan Geologi Bambang Dwiyanto, M.Sc. hadir sebagai Pembicara Kunci

sekaligus membuka acara tersebut. Berikut ini adalah petikan yang disampaikan Kepala Badan Geologi: Kebijakan Badan Geologi dalam bidang mitigasi bencana gerakan tanah dilaksanakan dengan melakukan pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, sebagai bagian identifikasi

tingkat kerentanan kejadian gerakan tanah di suatu wilayah. Sedangkan sosialisasi bencana gerakan tanah ke berbagai wilayah di Indonesia bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan memberikan bekal tentang tata cara penanganan serta mitigasi bencana gerakan tanah bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemantauan jalur jalan vital dan strategis serta identifikasi titik rawan longsor pada jalur jalan utama dan alternatif dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi gerakan tanah. Dari peta-peta zona kerentanan gerakan tanah yang telah dihasilkan, dilakukan pemetaan yang lebih rinci oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai data dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berwawasan bencana geologi. Saya menyambut baik upaya beberapa Pemerintah Daerah yang telah melakukan hal tersebut di atas, dan hendaknya diikuti oleh Pemerintah Daerah lainnya. Sementara itu Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana GeWARTA GEOLOGI, JANUARI 2006

5

BERITA KITA ologi, Ir. Yousana O.P. Siagian tampil sebagai pembicara pertama dengan membawakan makalah berjudul ”Mitigasi Bencana Gerakan Tanah di Indonesia” Pada hari pertama workshop tampil 9 pembicara yaitu: Dr. Ir. Imam A. Sadisun (ITB), Drs. Endro Santoso, M.Si. (BMG), Drs. Tabrani, M.M. (BAKORNAS PBP), Ir. Sumarwan HS (Jawa Barat), Ir. Sujarwanto D., M.Si. (Jawa Tengah), Ir. Supardan (Jawa Timur), Ir. Heryadi Rachmat, M.M. (NTB), Penta Wisnu,

B.E. S.T. (Sumatera Barat), Ir. Khalil A.M. Sihab, M.T. (Sulsel). Selain mengundang para pembicara, panitia juga mengundang peserta dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, terutama daerahnya yang rentan terjadi gerakan tanah. Hari kedua acara Workshop Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Daerah dilanjutkan dengan sidang guna menghimpun masukan dan usulan terhadap pedoman penanganan bencana gerakan tanah. Laporan Sidang diserahkan kepada

Dr. Ir. Surono selaku Ketua Panitia Workshop sekaligus sebagai ketua Penyusun Pedoman Penanganan Bencana Gerakan Tanah. Salah satu point penting yang menjadi usulan para peserta sidang adalah Pedoman Penanganan Bencana gerakan Tanah di Daerah yang hendak disusun agar secara efektif dapat menjadi acuan dan bersifat mengatur bagi pelaksanaan di daerah diusulkan agar ditetapkan paling tidak menjadi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

TOPIK PERS BANDUNG TV Penanganan Bencana Tanah Longsor di Jawa Barat

BANJIR bandang dan tanah longsor belakangan ini sering muncul menghiasi head line beberapa mass media baik cetak maupun elektronik, sebut saja banjir bandang di Jember dan bencana longsor di Banjarnegara yang telah merenggut ratusan jiwa manusia. Bencana, ya bencana bisa datang begitu saja walau kehadirannya tak pernah diundang? Melihat peristiwa demi peristiwa bencana yang terjadi diseputar kita, Bandung TV sebagai slah satu stasiun Televisi swasta yang berlokasi di Jln. Sumatera Bandung mengangkat masalah tanah longsor dalam acara Topik Pers dengan menghadirkan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Ir. Yousana O.P. Siagian sebagai Nara Sumber pada Dialog interaktif siaran lang-

6


sung hari selasa, 17 Januari 2006. Suatu kehormatan bagi Bandung TV karena pada dialog interaktif tersebut dapat menghadirkan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dalam Kesempatan tersebut selaku nara sumber, Ir. Yousana O.P. Siagian memaparkan Potensi Bencana tanah longsor di Jawa Barat yang di sebabkan antara lain: Kondisi geologi dan klimatologi menyebabkan wilayah Indonesia memiliki potensi tinggi bencana tanah longsor; Daerah rentan bencana tanah longsor tersebar luas di Indonesia, termasuk Jawa Barat; dan Frekuensi kejadian bencana tanah longsor terbesar di Indonesia terdapat di Jawa Barat. Dalam mengurangi kemungkinan terjadinya bencana dalam kesempatan itu juga disampaikan beberapa poin penting dalam mitigasi bencana tanah longsor seperti: Melakukan Identifikasi daerah rentan bencana tanah longsor (peta, informasi); Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bencana tanah longsor (sosialisasi, pendidikan); Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyar-

akat menghadapi bencana; Penataan kawasan rentan bencana tanah longsor (permukiman, tata lahan); dan Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Acara dialog interaktif mendapat perhatian dari masyarakat terbukti dengan banyaknya telepon yang masuk, beberapa penelpon diantaranya: Bapak Yusuf dari Guruminda menanyakan langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah daerah dalam koordinasi penangulangan bencana tanah longsor. Bapak Cecep dari Ketapang menyampaikan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam kesempatan dialog tersebut, Kepala Pusat Vulkanologi, Ir. Yousana O.P. Siagian menambahkan bahwa dihimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah kerentanan tinggi dalam berdasarkan peta zona kerentanan, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya tanah longsor terutama di musim penghujan. Dalam kesempatan akhir dialog, Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan mengajak masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk bersamasama meningkatkan komitmen dalam menangani bencana geologi terutama tanah longsor yang sering menimpa Jawa Barat.

KLIPING BERITA

DESDM Kirim Tim Tanggap Darurat ke Lokasi Bencana Jember dan Banjarnegara Jakarta (05/01/2006) - Tim Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Badan Geologi, DESDM, telah diterjunkan ke lokasi bencana gerakan tanah di Kabupaten Jember, Jatim dan Banjarnegara, Jateng untuk melihat penyebab terjadinya longsor dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya longsor susulan. Menurut Kepala Badan Geologi, DESDM, Bambang Dwiyanto MSc, daerah longsoran di Kabupaten Jember terletak pada zone kerentanan gerakan tanah menengah yang merupakan lereng bagian Selatan Gunung Argopuro dengan ketinggian sekitar 460-500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Menurut

hasil kunjungan lapangan tim Tanggap Darurat, di lokasi bencana terdapat lembah-lembah yang curam dan dalam sehingga menyebabkan aliran air menjadi tinggi dengan erosi yang kuat. Di lokasi kejadian juga terjadi longsoran tebing di hulu sungai sehingga terjadi bendung alam yang menyebabkan terjadinya akumulasi air di lereng bagian atas. Dengan tingginya curah hujan, akumluasi air meningkat sehingga bendung tidak kuat menahan masa air dan terjadi banjir banding disertai longsor dan menerjang desa-desa di bawahnya. Sementara itu, longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara juga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kemiringan lereng bukit diatas pemukiman yang masuk dalam

zona kerentanan gerkana tanah tinggi dengan vegetasi yang tidak mendukung kohesivitas tanah di sekitar lokasi longsoran dan banjir bandang. Menurut Kepala Badan Geologi, pihaknya telah mengirimkan peringatan dini pada bulan Oktober 2005 kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor pada musim penghujan tahun 2005/2006 terutama pada daerah-daerah yang terletak pada zone kerentanan menengahtinggi untuk terkena gerakan tanah. (Sumber: Berita ESDM)

Sebelum Bencana, Pemkot Jember Sudah Diperingatkan

Jakarta (06/01/2006) - Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memperingatkan pemerintah kota Jember akan bahaya yang mengancam 7 wilayah Kecamatan. Peringatan itu disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2005 lalu kepada Walikota Kotamadya Jember. “Peringatan itu untuk menindaklanjuti cuaca buruk di musim penghujan di Jawa Timur”. Ujar Kepala Badan Geologi kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Dwiyanto di Jakarta Jumat (06/01). Peringatan Badan Geologi itu

menyebut kecamatan yang rawan bencana meliputi Tanggul, Bangsalsari, Panti, Jeblug, Arjasa, Sukorambi, dan Rambipuji. Hasil laporan yang disampaikan menyebut akan adanya bahaya banjir dan longsor di wilayah yang disebutkan tadi. Peringatan dini pihaknya itu menurut Bambang, sebagai suatu referensi kepada pemerintah daerah untuk menata kembali tata ruangnya. Karena setiap tahun, struktur geologis wilayah akan bergeser, yang disebabkan beberapa faktor. Seperti faktor cuaca, alam, sedimentasi serta air yang mengalir dalam tanah. Disinggung adanya kelalaian pemerintah kota Jember yang tidak

menanggapi pesan Badan Geologi itu, Bambang menolak menjawab. Peringatan yang telah disampaikan itu tidak memiliki unsur paksaan atau keharusan. Hal itu tergantung kepada kesadaran pemerintah di wilayah yang Bambang justru menegaskan bahwa selain Jember, masih ada 56 kabupaten kota yang masuk daftar ‘merah’ banjir dan rawan longsor. Seluruh wilayah itu, masuk dalam kategori Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebagai wilayah dengan tingkat kewaspadaan menengah-tinggi. (Sumber: Indosiar.com)


7

KLIPING BERITA

BMG dan Badan Geologi diberi Wewenang keluarkan Warning Bencana Jakarta (09/01/2006) - Pemerintah memutuskan memberi kewenangan penuh pada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan Badan Geologi Departemen ESDM untuk memberikan peringatan dini kepada para kepala daerah tentang akan terjadinya bencana alam di wilayah tersebut. “Untuk warning pergerakan tanah diberikan oleh Badan Geologi. Untuk ancaman banjir, angin puyuh dan tsunami, akan diberikan peringatannya oleh BMG,” kata Menko Kesra Aburizal Bakrie, usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/1/2006) Adanya peringatan dini tersebut ditindaklanjuti di lapangan oleh aparat gubernur, bupati dan camat setempat dengan dukungan logistik dari pemerintah pusat. Dengan adanya upaya antisipasi sejak awal, seperti evakusi warga dan penyiapan perangkat SAR, diharapkan dapat meminimalkan adanya korban tewas dan kerugian materi yang lebih besar lagi. Penangan terhadap korban dan pengungsi pun dapat dilakukan lebih efisien dan efektif.

Tidak kalah penting, adalah melakukan sosialisasi kepada para penduduk rawan bencana mematuhi peringatan yang diberikan, terlepas dari apakah bencana alam itu akhirnya akan terjadi atau tidak. Yang penting langkah peningkatan kewaspadaan dan dan kesiapan telah digelar di lapangan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Menurut Ical, keputusan sidang kabinet di atas diambil berdasarkan pengalaman penanganan pasca bencana banjir dan longsor yang datang beruntun di Jember, Jawa Timur dan Banjarnegara, Jawa Tengah, serta daerah-daerah lainnya pada sepanjang pekan lalu. Meski peringatan dini telah diberikan pada masingmasing bupati sejak akhir Desember 2005, ternyata di lapangan tidak ada tindak lanjutnya akibat minimnya sarana dan ketidaktahuan warga. “Kita perlu beri pengetahuan ke masyarakat untuk patuhi peringatan akan datangnya bencana. Seperti di Banjarnegara, pukul 4 pagi sudah dibunyikan kentongan tanda bahaya, masyarakat harusnya lari tapi tidak,” tambah Ical mencontohkan kasus longsor di Banjarnegara.

Dahulukan Reboisasi Langkah jangka pendek rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terkena bencana, akan dilakukan setiap tiga bulan. Yakni dengan pembersihan bekas-bekas bencana dan memulihkan bendungan-bendungan alam yang rusak. Termasuk relokasi korban ke tempat lebih aman dan pembangunan sekolah-sekolah sementara. Sementara untuk jangka panjang menghindari terulangnya bencana maut serupa, pemerintah akan memulihkan kondisi lahan rusak. Yaitu dengan menggalakkan kegiatan reboisasi, serta pengembalian fungsi lahan. Termasuk menghentikan segala aktivitas penebangan hutan dan penambangan di seluruh pulau Jawa yang punya andil besar pada rusaknya lingkungan. “Reboisasi lahan harus dilakukan. Dananya diambil dari dana reboisasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, tidak ada gunanya dilaksanakan andai reboisasi tidak dijalankan terlebih dahulu,” jelas Ical. (Sumber: Detikcom)

246 Kecamatan Berpotensi Longsor Seluruh Data dan Informasi telah dikirim sejak Oktober 2005 Jakarta (11/01/2006) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, memperkirakan, potensi longsor mengancam 246 kecamatan di Pulau Jawa selama musim penghujan tahun 2006. Longsor dan banjir bandang telah terjadi di tiga kecamatan yang masuk perkiraan. Bencana di tiga kecamatan tersebut adalah banjir bandang di Kecamatan Panti dan Rambipuji di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan longsor di Kecamatan Banjarmangu,

8


Banjarnegara, Jawa Tengah. Seluruh data telah dikirim ke 58 kabupaten/ kota di Jawa, akhir Oktober dan awal November lalu. “Data itu rutin kami kirim setiap memasuki musim hujan agar waspada” kata Kepala Badan Geologi ESDM Bambang Dwiyanto ketika dihubungi di Bogor, Selasa (10/1). Akan tetapi, seperti diungkapkan Bambang, pihaknya tidak berwenang menegur kabupaten/kota bersangkutan yang tidak mengindahkan peringatan itu. Demikian pula Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang

memiliki data potensi banjir. “Data-data tersebut dimaksudkan agar digunakan pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan tata ruang wilayah” ujarnya. Data tersebut menunjukkan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memiliki potensi longsor terbanyak di 10 kecamatan, diikuti Kabupaten Sumedang (9) dan Banjarnegara (9). Dari ketiganya, Banjarnegara memiliki ancaman serius karena lima di antaranya masuk kategori potensi longsor tinggi.

KLIPING BERITA Melihat keakuratan data perkiraan, hari Senin lalu seusai sidang kabinet pemerintah memutuskan memberi wewenang Badan Geologi ESDM dan BMG untuk memperingatkan kabupaten/kota terhadap kemungkinan datangnya bencana. Picu banjir bandang Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita Karnawati yang pernah memetakan kawasan rentan longsor dan banjir bandang di Jawa Timur tahun 2003, menyatakan, kawasan rentan longsor yang biasanya berada di kawasan lereng dan lembah memicu aliran banjir bandang bila tergerus air hujan. Selain itu, juga memicu aliran bahan rombakan (aliran massa tanah bercampur batu) meluncur di tempat lebih rendah. Aliran ini dapat mengalir ke hilir dengan jarak tempuh beberapa kilometer dalam hitungan menit. “Aliran ini akan mengendap di dataran rendah di depan mulut sungai dan mengubur desa-desa yang dilaluinya” kata dia dalam surat

elektroniknya. Hal itu pula yang terjadi di Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Kamis pekan lalu. Secara lebih khusus, lanjut dia, daerah di lembah sungai atau di depan mulut lembah sungai di kaki bukit sangat rentan dari aliran banjir bandang. Sudah disosialisasikan Untuk mengurangi kemungkinan jatuhnya korban, jalan satu-satunya yang dapat dilakukan adalah mengevakuasi warga yang tinggal di kawasan rentan bencana alam. Hingga kini, tidak sedikit hunian padat berdiri di kawasan rawan longsor dan banjir bandang. Hasil sosialisasi selama ini, lanjut Dwikorita, tidak sedikit daerah yang telah menetapkan zona rawan longsor dan banjir bandang. Hanya saja, hal itu tidak didukung peraturan perlindungan lereng dan sungai. Perizinan memberikan bangunan pun masih longgar. “Alhasil, peta-peta rawan longsor dan banjir bandang yang telah disosialisasikan tersebut belum cukup

menjamin keamanan masyarakat hingga penataan ruang benar-benar diterapkan dengan tepat” kata dia. Berdasarkan data BMG, setidaknya lima kabupaten/kota di Jawa berpotensi banjir tinggi (intensitas curah hujan lebih dari 500 milimeter per bulan). Kelima kabupaten/kota itu adalah Gresik, Semarang, Kudus, Purworejo, dan Kendal (Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, Gumuh, Cepiring, dan Patebon). Sisanya, masuk kategori potensi banjir menengah (300-500 mm/bl) dan potensi rendah (kurang dari 300 mm/bl). Hari Sabtu malam pekan lalu, misalnya, air setinggi 2,5 meter telah menggenangi empat dusun di Kecamatan Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Di Sumatera, wilayah dengan potensi banjir tinggi di Kabupaten Solok dan Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara potensi banjir menengah tersebar di Tanah Datar, Kampar, Rengat, Pasi Penyu, Peranap (Indragiri Hulu) di Provinsi Riau, serta Sumber Jaya, Jabung, dan Sidomulyo di Jambi. (Sumber: Kompas)

79 Pemukiman di Banjarnegara harus direlokasi Bandung (11/01/2006) - Tim Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah Badan Geologi merekomendasikan 79 permukiman penduduk di sekitar wilayah bencana longsor Dusun Gunungraja, Desa Cijeruk, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng), untuk segera direlokasi. Namun, lahan relokasi penduduk juga harus sudah diteliti dari aspek kebencanaan, agar lahan relokasi itu benar-benar aman dari bencana. Selain itu, penduduk yang bermukim di bawah tebing harus memperhatikan tanda-tanda terjadi gerakan tanah, seperti gerakan tanah dan suara gemuruh. Rekomendasi tersebut disampaikan Kasubdit Mitigasi Bencana Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, Dr Surono, di Bandung, Senin (9/1), menjawab pertanyaan wartawan mengenai hasil

pemeriksaan timnya. Surono mengatakan, penyebab tanah longsor di Banjarnegara tersebut adalah curah hujan yang tinggi di daerah tersebut sebelum terjadinya pergerakan tanah. Hujan tersebut juga membuat batuan dasar berupa lava andesit di daerah itu menjadi bidang yang lemah. Apalagi kemiringan lereng yang terjal menyebabkan material menjadi mudah bergerak. “Daerah itu juga labil, sehingga jika dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi, maka gerakan tanah lama dapat aktif kembali,” ujarnya. Ia menambahkan kondisi daerah bencana merupakan lereng tenggara gunung Pawinihan dengan kemiringan antara 15 hingga 60 derajat, sedangkan daerah perkampungan kemiringan lerengnya mencapai 5 hingga 15 derajat. Menurut Surono, berdasarkan

temuan timnya di lokasi bencana, curah hujan yang tinggi telah meningkatkan kandungan air di dalam tanah. Kontak antara air dan batuan yang keras serta kedap air menyebabkan bidang menjadi lemah, tanah di atas lapisan lava yang jenuh air, bobot massa tanah bertambah. “Lereng menjadi tidak stabil dan bergerak mencari keseimbangan baru, sehingga terjadilah gerakan tanah atau longsor,” katanya. Longsor tersebut, terjadi dua kali, pertama kali pukul 01.00 WIB pada lereng bagian atas. Material longsor yang mengumpul pada lereng bagian tengah menjadi bertambah dan tidak stabil. Akibatnya, terjadi longsoran kedua pada sekitar pukul 05.00 WIB. Akumulasi kedua longsoran tersebut menyebabkan material tanah sangat banyak bergerak ke arah lembah menimbun permukiman penduduk WARTA GEOLOGI, JANUARI 2006

9

KLIPING BERITA Dukuh Gunungraja. Lebih lanjut, Surono menjelaskan, di perbukitan tersebut sebaiknya tidak diolah untuk tanaman musiman. Karena usaha tersebut dapat menggemburkan tanah dan mengganggu keseimbangan lereng. “Jadi sebaiknya ditanami tanaman berakar kuat dan dalam. Yang paling harus diingat juga, jangan mendirikan bangunan pada lembah sempit dan kaki lereng yang terjal,” tandasnya. Mengenai banjir bandang dan gerakan tanah di Kecamatan Panti dan Rambipuji, Kabupaten Jember, Surono menyebutkan, penggunaan tata guna lahan di lereng bagian atas-tengah Gunung Argopuro, berupa kebun kopi dan cokelat menyebabkan aliran air permukaan meningkat. Pasalnya, sebelum bencana terjadi, sempat tercatat curah hujan yang cukup tinggi hingga 178 mm/hari. Terjadinya longsoran di tebing hulu sungai dan mengakibatkan adanya bendung menyebabkan terjadi akumulasi air di lereng bagian atas. “Bendungan alam yang tidak kuat menahan banyaknya air, sehingga jebol dan terjadilah banjir bandang disertai longsor yang menerjang desa-desa di bawahnya. Longsoran tebing Sungai Denoyo yang terjadi saat banjir bandang menambah suplai material sungai sehingga mempunyai daya rusak banjir bandang yang tinggi. Apalagi, sungai itu dangkal, jadilah banjir bandang meluas dan menerjang permukiman di sekitarnya,” urai Surono. Lebih lanjut, Surono mengatakan, sebelum terjadi dua bencana besar di atas, telah terjadi tanah longsor di wilayah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang menyebabkan dua orang meninggal dunia, tiga rumah hancur, 12 rumah terancam serta tertimbunnya badan jalan desa yang menuju Kampung Kedungagung Silarangan sebanyak dua titik. “Bencana ini terjadi lereng dari perbukitan Mungsari dengan ketinggian sekitar 350 meter di atas permukaan laut pada tanggal 1 Januari 2006, pukul 18.00 WIB,” sambungnya. Penyebabnya, tambah dia, kondisi tanah yang cepat menjadi jenuh karena curah hujan yang tinggi. (Sumber: Suara Pembaruan)

10


Badan Geologi Tinjau Semeru

Peringatkan Bahaya Lahar Dingin Lumajang (13/01/2006) - Peringatan bahaya bencana alam oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dalam dua bulan ke depan, membuat berbagai pihak mengambil ancangancang. Kemarin rombongan Badan Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) meninjau pos pemantau Gunung Semeru di Gunung Sawur, Candipuro. Rombongan dipimpin oleh Kepala Badan Geologi Bambang Dwiyanto. Turut dalam rombongan tersebut Surono, Kepala Subdit Mitigasi dan Bencana Geologi Departemen ESDM, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jatim I Made Sutarya dan Sekretaris Satkorlak PBP Lumajang Rochani. Bambang menjelaskan, kedatangannya ke Lumajang dimaksudkan untuk meninjau berbagai langkah antisipasi bencana alam, khususnya bencana gunung api. Untuk itu, dalam peninjauan itu, juga dikumpulkan para pengamat gunung api di Jatim, seperti pengamat Gunung Kelud, Arjuno, Bromo, Semeru, Lamongan, Ijen, dan Raung. Untuk Gunung Semeru, kata dia, kondisinya saat ini cukup baik. Meskipun ada aktivitas vulkanik, hal itu masih dalam taraf wajar sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang signifikan. “Semeru ada aktivitas, tapi tidak signifikan. Namun demikian, karena saat ini musim hujan, kami minta masyarakat di sekitar Semeru waspada terhadap bahaya lahar dingin,” katanya. Surono menambahkan, untuk mendeteksi bahaya lahar dingin, pihaknya telah memasang alat pendeteksi (seismograf) untuk memantau getaran di sekitar sungai yang menjadi aliran lahar dingin. “Kami sudah memiliki alat pendeteksi getaran, baik analog maupun digital. Jadi soal sarana pemantauan tidak ada masalah,” ujarnya. Tentang kemungkinan terjadinya lahar dingin atau longsor di sekitar Gunung Semeru, Surono tidak menampik kemungkinan tersebut.

Sebab, jika sebuah wilayah di sekitar lereng gunung pernah terjadi longsor atau banjir lahar dingin, suatu saat bisa saja terjadi kembali. “Hanya saja, kapan, berapa besar dan dimana, sampai hari ini tidak ada alat yang bisa memastikannya,” tandasnya. Hingga kini, kata Surono, belum ada gunung api di Indonesia yang statusnya mengkhawatirkan. Ratarata saat ini gunung api berstatus normal aktif atau waspada. Sempat Hujan Debu Menjelang akhir tahun 2005 lalu, sekitar kawasan Gunung Semeru sempat dikejutkan dengan adanya hujan debu. Namun, hujan debu tersebut sudah mereda sekitar sepekan lalu. Warga pun tak terlalu khawatir dengan hujan debu tersebut karena dianggap sudah rutin terjadi. Menurut Mangun, salah satu petani di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, menjelang tahun baru lalu sempat terjadi hujan debu di sekitar Kecamatan Candipuro. Hujan debu tersebut sempat membuat sebagian tanaman petani, khususnya sayur-sayuran layu. “Tapi sudah hampir seminggu ini sudah tidak ada hujan abu,” katanya. Pantauan Erje di Desa Sumberejo, Penanggal dan Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro sepanjang hari kemarin, tidak terjadi hujan abu sama sekali. Namun, bekas-bekas terjadinya hujan abu akhir tahun lalu masih terlihat. Misalnya, di pinggir-pinggir jalan banyak ditemukan debu halus berwarna kehitaman dan gentinggenting rumah berwarna keputihan bekas debu Gunung Semeru. Heri, salah satu pengamat Gunung Semeru di pos pemantau Gunung Sawur menyatakan, sekitar dua pekan lalu memang sempat terjadi hujan abu di sekitar Candipuro. Namun, hujan abu tersebut bukan tanda-tanda Gunung Semeru akan meletus, tapi disebabkan oleh naiknya tekanan angin di sekitar puncak Semeru yang terdiri dari material vulkanik.

KLIPING BERITA “Tapi sekitar seminggu ini sudah tidak ada hujan abu,” katanya saat ditemui Erje di Gunung Sawur kemarin. Kemarin dia mengaku sulit memantau aktivitas puncak Semeru karena tertutup kabut tebal.

Kepala Satkorlak PBP Lumajang Wahyudhi mengaku tidak terlalu khawatir dengan hujan abu yang ada di Gunung Semeru. Hal itu rutin terjadi karena material vulkanik di puncak Semeru terbang dibawa angin

yang bertiup cukup kencang. “Justru kalau puncak Semeru seharin tidak mengeluarkan asap, warga malah khawatir bakal ada letusan. Namun demikian, kami tetap memantau Semeru dengan intensif,” jelasnya. (Sumber: Radar Jember Jawa Pos)

Pusat Vulkanologi: Waspadai Banjir Bandang dan Tanah Longsor Jakarta (16/01/2006) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Departemen ESDM mengingatkan warga untuk mewaspadai akan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, mengingat curah hujan saat ini tinggi. “Hati-hati saat ini hujan di atas normal banyak memicu musibah tanah longsor dan banjir bandang,” kata Kasubdit Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Dr Surono, kepada Antara, di Jakarta, Minggu. Dia mengharapkan masyarakat agar jangan terlalu cepat mengaitngaitkan musibah bencana alam tanah longsor dan banjir bandang dengan penggundulan hutan, karena faktor cuaca juga cukup memengaruhi untuk memancing terjadinya musibah bencana alam itu. Sedangkan mengenai musibah tanah longsor dan banjir bandang di Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, ujarnya. Ia menyebutkan akibat terjadinya musibah bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Purwakarta itu, delapan rumah rusak berat dan 41 rumah terancam. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada hari Kamis (12/1), dijelaskan, wilayah terjadinya musibah tanah longsor tersebut berada di wilayah zona gerakan tanah tinggi. “Ditambah lagi dengan kondisi curah hujan di atas normal membuat kondisi tanahnya sangat jenuh air hingga terjadi musibah tanah longsor yang disertai banjir bandang,” Musibah bencana alam serupa terjadi juga di Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta,

Jabar, yang mengakibatkan enam rumah rusak berat dan 24 rumah terancam. Sebelumnya dilaporkan, bencana tanah longsor melanda wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jabar, Kamis sore (12/1), mengakibatkan puluhan rumah penduduk rusak, dan areal pertanian hancur. Selain itu jalan desa yang dibangun dengan biaya dari konvensasi BBM juga rusak parah, dan dilaporkan seorang warga meninggal. Longsor, menurut Camat Sukatani, Jaenal Arifin, yang dihubungi Jumat, terjadi di tiga desa, menyusul hujan deras yang terus mengguyur dalam belakangan ini. “Dari hasil pendataan kami terdapat sekitar 100 rumah penduduk rusak berat, dan beberapa rumah di antaranya hancur,” katanya. Longsor terparah di Dusun Palinggihan Desa Panyindangan, mengakibatkan 18 rumah penduduk rusak berat, dan delapan rumah lain hancur. Selain itu sekitar 22 hektare sawah hancur, dan jalan desa yang dibangun dengan dana kompensasi BBM sebesar Rp250 juta, rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Longsor di Padang Sementara itu dilaporkan, Samsibar (60) warga RT 1 RW 11 di kawasan kaki Bukit Gado-Gado Kelurahan Seberang Penggalangan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar tewas setelah tertimbun tanah longsor bersama rumahnya pada Minggu (15/1) pukul 04.00 WIB. Pemantauan Antara di lokasi bencana, Minggu, menunjukkan selain

menelan korban jiwa, bencana itu juga mengakibatkan Liza Oktaviani (16), cucu Samsibar, mengalami luka berat akibat ditimpa tembok rumah yang ambruk di hantam longsor. Longsor di Seberang Penggalangan Kota Padang, itu terjadi akibat tingginya curah hujan di Padang sejak Sabtu (14/1) hingga Minggu (15/1) dini hari mengakibatkan tanah bukit Gado-Gado itu longsor. “Setelah saya lihat ternyata rumah milik korban sudah ambruk ditimbun tanah. Saat itu juga saya langsung membangunkan tetangga lainnya,” katanya. Sejumlah petugas Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Alam Kota Padang di bantu petugas Polsekta Padang Selatan dan Tim SAR kota Padang langsung ke lokasi guna mengevakuasi korban. Sekitar pukul 07.00 WIB petugas berhasil menyelamatkan Liza yang saat itu terjebak dalam reruntuhan tanah. Pelajar SLTP itu, mengalami cidera serius pada bagian kepala dan tangan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Dr M Djamil Kota Padang. Beberapa jam kemudian petugas juga berhasil mengevakuasi jenazah Samsibar dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Seorang anggota Tim SAR Padang, Afdi mengatakan, disamping hujan, runtuhnya tanah bukit Gado-Gado itu juga akibat tersumbatnya saluran air pembuangan di sekitar kawasan pemukiman sehingga air dalam selokan yang tersumbat itu memicu terjadinya pergerakan tanah longsor. (Sumber: Harian Analisa) WARTA GEOLOGI, JANUARI 2006

11

KLIPING BERITA

KBU Butuh Informasi Geologi Bandung (17/01/2006) - Peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman atau kegiatan ekonomi lainnya telah menyebabkan daerah resapan air tanah berkurang, sehingga jika turun hujan sebagian besar menjadi run off (air limpasan). Selain itu, kegiatan budi daya pertanian dan pemukiman di daerah perbukitan telah mengganggu stabilitas lereng, sehingga memicu terjadinya tanah longsor saat musim hujan tiba. Demikian dikemukakan Kepala Pusat Lingkungan Geologi, Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Dr. Ir. A. Djumarma Wirakusumah, di kantornya Jln. Diponegoro No. 57, Bandung, Senin (16/1). “Pembangunan suatu wilayah hendaknya mempertimbangkan informasi geologi, baik potensi atau pun bahaya geologi,” kata Ade (panggilan

A. Djumarma Wirakusumah, red.) Informasi potensi geologi berupa daya dukung tanah untuk fondasi bangunan, potensi air tanah, potensi bahan galian, daerah resapan air tanah, dan potensi lahan untuk TPA. Sedangkan informasi bahaya geologi merujuk pada zonasi daerah rawan longsor, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. ”Oleh karena itu, kami berharap agar izin dan segala macam yang berkaitan denganpembangunan sebaiknya memperhatikan juga informasi geologi, karena berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat,” kata Ade. KBU agak leluasa Sementara itu, Kasubdit Geologi Lingkungan Perkotaan dan Regional Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Ir. Hardoyo Rajiyowiryono menyebutkan,

Peningkatan Kerja Sama DESDM dengan USGS

Jakarta (26/01/2006) - Kerja sama antara DESDM cq. Badan Geologi dengan United States Geological Survey (USGS) dalam program bantuan kegunungapian akan terus ditingkatkan yang meliputi pemantauan dan penelitian gunung api, bantuan

12


peralatan, pelatihan, dan analisis data kegunungapian. Demikian dijelaskan oleh Kepala Badan Geologi, Bambang Dwiyanto, di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Bambang Dwiyanto, sebagai wilayah yang memiliki banyak gu-

kawasan Bandung Utara (KBU), secara geologi, dinyatakan sebagai kawasan dalam kriteria agak leluasa untuk dikembangkan menjadi wilayah perkotaan atau metropolitan. “Bandung utara termasuk zona agak leluasa, artinya membutuhkan sejumlah persyaratan yang ketat untuk bisa mengembangkannya menjadi suatu wilayah perkotaan atau metropolitan,” ujarnya. Jika Bandung utara dibangun menjadi sebuah wilayah perkotaan, menurut Hardoyo, akan memerlukan biaya pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan yang tidak sedikit. ”Biayanya mahal karena umumnya Bandung utara berkriteria agak leluasa, bukan leluasa. Seandainya berkriteria leluasa maka tidak memerlukan biaya banyak dan persyaratan ringan,” kata Hardoyo. (Sumber: Pikiran Rakyat)

nung api aktif, pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gunung api ini mutlak diperlukan untuk menghindari dan meminimalisir dampak aktivitas gunung api bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar gunung api. Bantuan USGS bagi pengembangan peralatan pemantauan gunung api wilayah Sulawesi Utara telah dilaksanakan sejak tahun 2004 lalu berupa bantuan 2 unit peralatan seismograf lengkap yang saat ini telah dipasang di Gunung Awu, Kepulauan Sangihe. Kepala Badan Geologi selanjutnya menjelaskan bahwa pada bulan Maret ini, pihaknya merencanakan akan memasang 9 unit peralatan seismograf bantuan USGS di beberapa gunung api di Sulawesi Utara antara lain di G. Goputan, G. Lokon, G. Ambang, dan G. Klabat. Selain bantuan peralatan tersebut, 2 orang tenaga ahli dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga telah mengikuti pelatihan tentang teknologi pemantauan gunung api dengan aplikasi GIS di Cascade Volcano Observatory di AS.

FOKUS KITA

GEOLOGI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT MENGUKUHKAN PROFESIONALISME LITBANG DAN PELAYANAN BIDANG GEOLOGI Oleh: Eddy Mulyadi dan Oman Abdurahman ”PROSES kelahiran sebagai peristiwa alami di bumi pertiwi ini terulang kembali. Kali ini, jabang bayi itu bernama ‘Badan Geologi’. Lahir dari rahim kepedulian terhadap geologi agar berkinerja lebih baik lagi, sang bayi telah dikukuhkan sebagai pemikul amanah rakyat geologi untuk pembangunan ekonomi bangsa dan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat”. Demikian kira-kira ilustrasi dari sebuah peristiwa penting di tanah air ini, yakni terbentuknya Badan Geologi sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM . Berdasarkan SK tersebut, Badan Geologi yang berkantor pusat di Jln. Diponegoro No. 57 Bandung membawahi unit-unit eselon II berikut: Sekretariat Badan Geologi (SBG), Pusat Sumber Daya Geologi (PMG), Pusat Lingkungan Geologi (PLG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVG), dan Pusat Survei Geologi (PSG). GKR: Sebuah Perencanaan Stratejik Pembangunan bidang Geologi Berdirinya Badan Geologi adalah ”sebuah peristiwa penting”, karena di pundaknya terpikul tugas mulia: Geologi untuk Kesejahteraan Rakyat (GKR)”. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa peran geologi yang telah dilaksanakan oleh instansi dan insan yang berkiprah di dalamnya selama ini tidak mengusung tugas mulia itu. Tidak, sama sekali tidak demikian. Bahkan, mereka itulah hakekatnya para bidan yang dengan penuh kesadaran telah membantu persalinan ini. Merekalah yang dengan dedikasi tinggi mentransformasikan apa yang telah dicapainya selama ini ke tataran yang lebih tinggi. Hanya saja, perkembangan tuntutan keadaan dan jaman menghendaki geologi - sebagai sebuah disiplin ilmu dan

bidang kegiatan pembangunan - berada pada struktur organisasi dan manajemen yang tersendiri. Geologi untuk kesejahteraan rakyat berpedoman pada 3 bidang yang perlu mendapat pengelolaan secara seimbang dan berdiri pada pondasi yang kokoh bernama GeoSains, sumber daya geologi (geo-resource), bencana geologi (geo-hazards), lingkungan geologi (geo-environment) (Gambar 1). Geologi untuk kesejahteraan rakyat berada pada 3 koridor yang melingkupinya: aspek keilmuan (sains), apek regulasi, dan aspek aplikasinya untuk industri (Gambar 2). Panggung pentas, tempat ketiga aspek tersebut dinilai dan ditimbang adalah kehidupan rakyat, baik sosial, ekonomi, maupun budayanya. ”Adagium di era milenium 21 ini mengatakan bahwa organisasi yang mampu lahir, bertahan, tumbuh dan berkembang adalah organisasi yang digerakkan oleh visi. Maka Badan Geologi dengan tugas berat yang diembannya - sudah seharusnya sejak dini menetapkan visi dan misi organisasinya. Untuk itu, analisis SWOT, environmental scanning, pengenalan issu-issu pokok dan forecast bidang geologi kaitannya dengan organisasi penting untuk dilakukan terlebih

dahulu sebelum visi-misi dan komponen perencanaan stratejik lainnya dari organisasi tersebut ditetapkan. Pada perjalanannya ke depan, seluruh insan yang berkiprah di Badan Geologi akan secara bersama-sama melaksanakan Perencanaan Stratejik Badan Geologi, sehingga seluruh komponen organisasi ini berada pada track pelaksanaan tugas mulia: ”geologi untuk kesejahteraan rakyat”. Hal ini mengingat karakteristik dari Perencanaan Stratejik sebagai sebuah perencanaan dinamis, dirancang untuk menghadapi perubahan, proaktif melibatkan umpan balik, partisipasi semua unsur organisasi, dan berfokuskan pada hasil (outcome). Perencanaan stratejik bukanlah sesuatu yang langsung jadi, melainkan inventasi jangka panjang dengan hasil yang meningkat sejalan waktu. Perencanaan stratejik bukanlah sesuatu yang tak dapat diganggu gugat, melainkan suatu proses yang fleksibel yang harus digunakan untuk menemukan kelebihan-kelebihan organisasi. Perencanaan stratejik bukanlah tongkat sim salabim. Dengan kata lain setiap rencana dalam perencanaan stratejik harus diikuti oleh komitmen dan tindakan. Secara ringkas, perencanaan stratejik mempertanyakan dan menjawab 4 (empat)

Gambar 1. Bagian-bagian Substansi Geologi.

Gambar 2. Aspek-aspek yang terkait dengan Geologi. WARTA GEOLOGI, JANUARI 2006

13

masalah berikut: - Dimana posisi organisasi sekarang? - Dimana posisi organisasi nanti hendak berada (hendak menjadi apa organisasi tersebut di masa depan)? - Bagaimana cara organisasi tersebut mencapai kehendak tersebut? - Bagaimana mengukur kemajuan organisasi tersebut? Keempat pertanyaan di atas relevan untuk dialamatkan kepada 3 bidang besar geologi dan 3 koridor yang melingkupinya sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1 dan Gambar 2. Geologi untuk kesejahteraan rakyat adalah proses panjang dan pekerjaan besar, namun harus sudah dimulai. Perencanaan stratejik sebagai alat yang dapat mengukur akuntabilitas kinerja pencapaiannya dengan baik perlu segera disusun. Untuk itu, dua komponen perencanaan stratejik seyogyanya segera dilaksanakan: 1) Penilaian faktor dalam (internal) dan faktor luar (external) yang mempengaruhi fungsi organisasi: Analisis SWOT, pemahaman situasi lingkungan organisasi, tinjauan ke depan, dan analisis issu; 2) Penyusunan identitas khas atau unik dari organisasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kondisi faktor luar dan faktor dalam tersebut: Visi, Misi, Kebijakan (Filosofis), Tujuan dan Sasaran Stratejik dan Rencana Tindak; Akuntabilitas, dan Alokasi Sumber Daya Akuntabilitas kinerja adalah bagian tak terpisahkan dari perencanaan stratejik yang berfokus pada pengukuran kemajuan dan pencapaian kerja organisasi. Akuntabilitas kinerja memberikan suatu basis terukur untuk memperlihatkan bagaimana pemerintah tanggap terhadap issuissu utama (major issues). Dari hasil akuntabilitas kinerja diperoleh informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Akuntabilitas kinerja memberikan rancangan operasi dan modal dalam perencanaan dan penganggaran, serta dukungan bagi perencanaan stratejik dan pengembangan kebijakan selanjutnya. Perencanaan stratejik untuk memecahkan issu besar bukanlah proses sederhana, namun memungkinkan dan perlu untuk dilaksanakan guna mencapai kualitas dan akuntabilitas kinerja. Berkaitan dengan proses yang masih berlangsung

14


dalam implementasi hal ini di seluruh sektor pembangunan-pemerintah-an, maka pelaksanaan perencanaan stratejik dalam konteks pembangunan geologi, sebagaimana dalam sektor lainnya, memerlukan strategi. Salah satu strategi dimaksud adalah mencermati tugas dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan pemerintah untuk diakomodir dalam proses perencanaan stratejik. Mengukuhkan Profesionalisme Penelitian dan Pelayanan bidang Geologi Mengacu pada peraturan yang berlaku, Badan Geologi adalah pelaksana tugas tertentu di bidang geologi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas yang dipikulnya adalah melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. ”Penelitian” dan ”pelayanan” di bidang geologi merupakan kata kunci latar belakang berdirinya Badan Geologi. Seluruh program dan kegiatan Badan Geologi dan perangkat organisasi di bawahnya diarahkan untuk memperoleh hasil optimal di bidang penelitian dan pelayanan geologi di tingkat Nasional dan Daerah. Penelitian dan pelayanan adalah perwujudan tugas pemerintah di bidang geologi, yaitu: penetapan kebijakan dan pengaturan bidang geologi, pelayanan informasi geologi, dan pemberian rekomendasi aplikasi geologi untuk pembangunan. Penelitian adalah syarat pencapaian kualitas pelayanan yang baik. Kebijakan dan pengaturan yang realistis serta memenuhi hajat hidup orang banyak dapat tercapai hanya apabila tersedia informasi yang memadai tentang subtansi yang akan diatur tersebut. Demikin pula, pelayanan informasi dan rekomendasi akan berkinerja dengan baik hanya apabila tersedia informasi yang handal dan akurat sesuai bidangnya masing-masing. Maka, penelitian dan pengembangan (Litbang) geologi harus senantiasa dikukuhkan sebagai dasar pencapaian kinerja yang unggul Badan Geologi. Untuk itu, 3 sendi manajemen Litbang geologi harus selalu dijadikan rujukan, yaitu: 1) litbang substantif masing-masing bidang geologi, 2) aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan (empowerment)

kelembagaan, dan 3) penajaman profesionalisme untuk bersaing guna merebut kesempatan dalam pelayanan jasa dan teknologi kepada industri, pemerintah, otonomi daerah, serta masyarakat luas. Pelayanan bidang geologi meliputi dua aspek penting: 1) layanan yang mengacu kepada fungsi pemerintahan sebagai pelayan publik (public service), dan 2) layanan yang mengacu kepada azas jasa. Yang pertama, meliputi pelayanan kebutuhan dan permintaan informasi dari masyarakat dan Pemerintahan Daerah sesuai hak-masing-masing. Lingkup Fungsi Badan Geologi Selain penelitian dan pelayanan, pembinaan dan kerjasama (kemitraan) adalah kunci berikutnya dalam mencapai profesionalisme optimalisasi kinerja Badan Geologi. Pembinaan dan kemitraan berkaitan erat dengan tata pemerintahan saat ini yang telah berada di era otonomi daerah. Di saat implementasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang geologi, belum mampu ditangani oleh Pemerintah Daerah, maka peran Pemerintah yang menonjol adalah pembinaan dan kemitraan. Pemerintah Daerah dan masyarakat yang diharapkan keterlibatannya dalam pengelolaan geologi perlu dibina agar semuanya berada pada koridor yang sejalan menuju kinerja yang unggul dari geologi kita. Kemitraan perlu dibangun guna mewujudkan hasil optimal dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan bidang geologi. Berdasarkan pola pikir di atas, maka wajar apabila fungsi yang diselenggarakan dalam melaksanan tugas Badan Geologi sebagaimana diatur dalam peraturan terkait- meliputi aspek penelitian, pelayanan, pembinaan, dan kerjasama. Fungsi Badan Geologi tersebut adalah: a) perumusan kebijakan di bidang geologi; b) perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan; c) pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pelayanan; d) pelayanan survei geologi, serta penelitian dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, dan geologi lingkungan; e) pemberian rekomendasi serta penyajian informasi hasil survei, penelitian dan pelayanan; f) evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang

geologi; dan g) pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi. Lebih jauh, fungsi-fungsi unit-unit di bawah Badan Geologi selalu meliputi aspek-aspek berikut: 1) perumusan prosedur dan pedoman kerja, 2) perumusan rencana dan program; serta kerja sama sama penelitian dan pelayanan; 3) penyelenggaraan penelitian dan penyelidikan, pemetaan/ pemetaan tematik, rekayasa teknologi, serta rancang bangun dan pemodelan serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan; 4) pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan; 5) pelayanan informasi, sosialisasi dan pengembangan sistem manajemen mutu kelembagaan pusat sesuai masing-masing bidang geologi lingkup tugasnya. Beberapa fungsi menjadi karakteristik khas untuk Unit-unit tertentu sesuai lingkup tugasnya masingmasing, di antaranya: inventarisasi dan eksplorasi wilayah keprospekan, dan atau: pengamatan, penyusunan neraca sumber daya, pembinaan Unit Pelaksana Teknis. Selain itu, tentu saja aspek-aspek rutin seperti pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan serta evaluasi penyelenggaraan seluruh fungsi sesuai bidangnya masing-masing termasuk dalam lingkup fungsi masing-masing Unit tersebut. Maka, mulai sekarang dan ke depan, Badan Geologi melalui Unit-unit di bawahnya dituntut untuk berkiprah lebih kental lagi dalam penelitian, penyelidikan, inventarisasi, pemetaan tematik, rekayasa teknologi, rancang bangun dan pemodelan, serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, lingkungan geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, dan survei geologi sebagai dasar. Secara spesifik Badan Geologi melalui Unit-unit di bawahnya melaksanakan fungsifungsi berikut, selain fungsi-fungsi umum di atas: 1) inventarisasi dan eksplorasi wilayah keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi, mineral batubara, gambut, bitumen padat, dan gas bumi; penyusunan neraca, serta pemetaan tematik dan pemberian rekomendasi pemanfaatan potensi sumber daya geologi (PMG); 2) pengamatan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, serta pene-

tapan status kegiatan dan peringatan dini gunung api; pemetaan tematik kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah beserta pemberian rekomendasi penanggulangannya (PVG); 3) inventarisasi air tanah dan penyusunan neraca air tanah, serta pemetaan tematik lingkungan geologi, geologi teknik dan air tanah; pemberian rekomendasi konservasi kawasan geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang (PLG); 4) pemetaan geologi, geofisika, geokimia, tektonik, geomorfologi, dan geologi kuarter secara bersistem atau bertema; inventarisasi hasil survei, pemetaan, dan penelitian geologi; serta pelayanan jasa survei, pemetaan, dan penelitian geologi (PSG); 5) pembinaan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) di bawah PVG; dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi di bawah PSG. Sistem Informasi, Perencanaan, Evaluasi-Pelaporan Dalam implementasi komitmen geologi untuk kesejahteraan rakyat, maka 3 aspek menjadi penting diperhatikan oleh seluruh Unit di lingkungan Badan Geologi. Bahkan, sesungguhnya ketiga aspek ini bersama unsur manajemen lainnya (sumber daya manusia, sarana, dan dana) - merupakan roda penggerak organisasi apabila azas-azas perencanaan stratejik, akuntabilitas, dan profesionalisme hendak ditegakkan. Ketiga aspek tersebut adalah: sistem informasi, perencanaan, dan evaluasi dan pelaporan. Ketiga aspek tersebut pada Sekretariat Badan Geologi berada pada lingkup fungsi Bagian Rencana dan Laporan; sedangkan di masing-masing Unit Badan Geologi fungsi tersebut berada di Program Kerja sama. Aspek sistem informasi, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan, ketiganya merupakan aspek yang saling terkait dalam satu lingkaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Gambar 3). Informasi merupakan dasar untuk perencanaan, penetapan kebijakan dan pengaturan, pemberian rekomendasi, evaluasi dan pelaporan, sosialisasi, pelayanan dan penyebarluasan informasi. Perencanaan menghasilkan rencana tindak dan pelaksanaan

kegiatan yang menghasilkan informasi dan substansi untuk dievaluasi, dilaporkan dan disosialisasikan. Hasil evaluasi dan sosialisasi merupakan input dan umpan balik untuk perencanaan selanjutnya dan perbaikan sistem informasi. Informasi diperoleh melalui inventarisasi data primer (litbang, penyelidikan, analisa, perancangan, pemodelan, dst) dan data sekunder (kemitraan, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah bidang informasi/hak dan kewajiban hubungan Pusat-Daerah di bidang informasi). Perencanaan mengidentifikasikan issu-issu, kekuatan, kebijakan dan strategi, menetapkan sasaran serta program-kegiatan untuk mencapainya. Dari sisi informasi, perencanaan adalah proses menyusun, mengkoordinasikan, menajamkan, serta mengoptimalkan berbagai sumber daya dalam rangka pelaksanaan kegiatankegiatan pencarian informasi. Evaluasi dan pelaporan merupakan komponen pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaporan terdapat unsur pelayanan informasi publik yang merupakan tanggungjawab pemerintah di bidang informasi. Dalam clean and good government, pelaksanaan sistem informasi, perencanaan dan evaluasi/pelaporan diarahkan untuk pencapaian akuntabiltas. Dari sisi perencanaan stratejik apabila hal itu sungguhsungguh dilaksanakan, sebenarnya akan mampu menjawab tuntutan (pelaksanaan fungsi) pemerintahan yang baik dan bersih. Penyusunan akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: ”Bagaimana kita mengukur kema-

Gambar 3. Hubungan timbal-balik sistem informasi perencanaan - evaluasi/pelaporan.


15

juan?” Selama Akuntabilitas kinerja adalah pemantauan teratur dan kajiulang dan evaluasi berkala terhadap kebijakan, rencana, dan program; pengujian sejauh mana strateji telah dilaksanakan, pembandingan antara hasil nyata dan hasil yang diharapkan, identifikasi besaran dan alasan perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan. Akuntabilitas kinerja adalah alat penilaian kebijakan dan program melalui pengukuran hasil (outcomes) berdasarkan standar yang disetujui. Dalam akuntabilitas kinerja terlibat dua pertanyaan berikut: - Apakah kita melakukan suatu

Latar Belakang dibentuknya Badan Geologi DIREKTORAT Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai dua kegiatan besar yang melebihi beban kerja untuk satu unit eselon I, yaitu bidang yang menangani masalah pertambangan (Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara dan Direktorat Teknik Mineral dan Batubara) dan bidang yang menangani masalah geologi: pengungkapan potensi sumber daya, kebencanaan dan lingkungan (Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Tata lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan). Kompleksitas penanganan pertambangan yang tidak tertangani dengan sempurna di era otonomi daerah menyebabkan turunnya investasi di bidang pertambangan. Disamping itu masalah kepastian hukum dan keamanan memerlukan penanganan khusus. Dua Direktorat tidaklah cukup untuk menangani masalah pertambangan. Geologi mempunyai karakteristik pekerjaan yang berbeda. Penyusunan potensi, neraca sumber daya dan cadangan mineral, batubara, panas bumi serta air tanah tidak secara langsung berkaitan dengan investor, tetapi merupakan unsur pendukung penyediaan data dan informasi untuk promosi wilayah kerja pertambangan, dengan kata lain lebih ke arah penelitian, penyelidikan dan pelayanan. Latar belakang berikut ini turut mempengaruhi terbentuknya Badan Geologi: a) Wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng utama. Wilayah ini selain memiliki kekayaan

16


hal yang benar (Are we doing the right things)? - Apakah kita melakukan suatu hal secara benar (Are we doing things right)?

nan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup manusia) di Indonesia. Untuk itu, partisipasi seluruh staf dan insan yang peduli terhadap geologi sangat dinantikan untuk berkiprah bersama dalam organisasi Badan Geologi.

Penutup Badan Geologi telah terbentuk, para pejabat pemangku tugas dan fungsinya telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Kita berharap instansi pemerintah yang baru ini sebagaimana sejarah dan latarbelakang pembentukannya mampu mengusung visi pembangunan geologi, yaitu: geologi untuk kesejahteraan rakyat (geologi sebagai penopang pembangualam yang besar, juga merupakan daerah rawan akan bencana geologi. Potensi tersebut, baik yang menguntungkan seperti sumber daya energi dan mineral ataupun sifatnya merugikan seperti gempabumi, tsunami, letusan gunung api dan tanah longsor perlu diungkap secara komprehensif dan terus menerus. b) Dalam upaya mengungkap potensi tersebut baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan, dibutuhkan suatu kegiatan survei pemetaan, penyelidikan dan penelitian serta pengembangan. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu lembaga yang kuat dan kredibel yang berwenang untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut. c) Manfaat dari kegiatan survei pemetaan, penyelidikan, dan penelitian serta pengembangan geologi tidak hanya sebatas untuk sektor energi dan sumber daya mineral. Hasil kegiatan ini mampu memberikan layanan berbagai aspek geologi bagi banyak sektor pembangunan dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat umum, pemerintah otonomi daerah dan industri. d) Otoritas dan keleluasaan bergerak dalam menyelenggarakan fungsi layanan umum yang luas, menuntut bentuk lembaga yang tidak sebatas sektor komoditi, lebih jauh untuk layanan infrastruktur dan lingkungan. e) Bentuk organisasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi tersebut, adalah Badang Geologi. Adapun ruang lingkup kegiatan adalah sebagai berikut Badan Geologi merupakan embrio pembentukan Badan Geologi Nasional, suatu lembaga yang bercita-cita memadukan semua unsur geologi yang tersebar di berbagai instansi di bawah

satu lembaga. Adapun lembaga-lembaga yang sekarang menangani masalah geologi adalah: BATAN, BAKOSURTANAL, BMG, LIPI, PEKERJAAN UMUM, BPPT. Program Prioritas Badan geologi A. Program Jangka Pendek - Konsolidasi Organisasi - Perencanaan stratejik Badan Geologi (Analisis SWOT, environmental scanning, pandangan ke depan, visi, misi, program dan kegiatan Badan Geologi) - Identifikasi program unggulan - Penyiapan sistem informasi - Penyiapan basis data dan base-line informasi (evaluasi dan pelaporan Unitunit periode sebelumnya) - Optimalisasi pelaksanaan transisi program kegiatan dari periode sebelumnya (TA 2005) ke periode Badan Geologi (mulai TA 2006) - Penetapan indikator kinerja dan rencana akuntabilitas kinerja penelitian dan pelayanan Badan Geologi - Penyiapan format evaluasi dan pelaporan. B. Program Jangka Menengah - Pelaksanaan program, evaluasi, dan sistem informasi berdasarkan perencanaan stratejik Badan Geologi - Peningkatan kompetensi pelayanan laboratorium sebagai sarana penelitian dan pengembangan di bidang geologi. - Sosialisasi dan pemasyarakatan Badan Geologi serta program-programnya. C. Program jangka Panjang Menjadi institusi terdepan dalam pengelolaan bidang geologi melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program, evaluasi, dan sistem informasi berdasarkan perencanaan stratejik Badan Geologi.

FOTO-FOTO PELANTIKAN PEJABAT ESELON 3 DAN 4 DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

DAFTAR ISI EDITORIAL PROFIL BERITA KITA FOKUS KITA KLIPING BERITA. Sebelum Bencana, Pemkot Jember Sudah Diperingatkan

Recommend Documents